Buku Etika Uk Maranatha

Pengantar Studi Etika dan Etika Terapan

Tim Dosen Etika Lembaga MKU—Unversitas Kristen Maranatha

i

Pengantar Studi Etika dan Etika Terapan

Tim Penulis:

Imam Tjahjo Wibowo, SE., MA. Pdt. Drs. Agustria Empi, M.Min. Ir. Rudy Wawolumaja, M.Sc. Dra. Rosa Permanasari T., M.Si.

Diterbitkan oleh :

Lembaga Mata Kuliah Umum Universitas Kristen Maranatha 2016

ii

KATA PENGANTAR Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku ajar ini. Buku ajar “ETIKA: Pengatar Studi Etika dan Etika Terapan” ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan acuan bagi mahasiswa, khususnya mengenai pengembangan karakter yang di antaranya memuat konsep keutamaan di dalam memupuk Ethos yang sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangakan Universitas Kristen Maranatha. Mata Kuliah Etika dapat berpeluang untuk menyelesaikan dan menanggulangi permasalahan yang ada dalam masyarakat melalui prinsip-prinsip berpikir secara etis. Mahasiswa melalui pembelajaran Mata Kuliah Etika dapat memahami konsep mengenai prinsip-prinsip keputusan etis yang terjadi di dalam diri manusia melalui materi moral dan etika, jaring-jaring norma, kebebasan dan tanggung jawab, hati nurani serta mahasiswa dibekali teori etika dasar. Selain konsep etika dasar buku ini juga menyajikan bagaimana prinsip-prinsip etika dasar tersebut diterapkan dalam bidang kehidupan manusia melalui etika terapan. Sebagai Ketua Lembaga Mata Kuliah Umum, saya sangat mengapresiasi buku hasil karya Tim Dosen MK Etika ini. Semoga buku ini dapat dijadikan acuan untuk pembelajaran di kelas dan dapat dipraktikkan oleh para mahasiswa baik dalam konteks sebagai individu maupun sebagai bagian dari umat manusia. Semoga buku ajar ini dapat berguna untuk kalangan akademis.

Bandung, Februari 2016

Dr. Rosida Tiurma Manurung, M.Hum. Ketua Lembaga Mata Kuliah Umum

iii

DAFTAR ISI Halaman iii iv

Kata Pengantar Daftar Isi Bab I Pengantar Etika Bab II Manusia Perilaku dan Norma-norma Bab III Kebebasan dan Tanggung Jawab Bab IV Hati Nurani Bab V Pengambilan Keputusan Etis Bab VI Keutamaan Bab VIII Etika Terapan Bab VIII Etika Sosial Bab IX Etika Politik Bab X Etika Profesi Bab XI Etika Bisnis Bab XII Etika Rekayasa Bab XIII Etika Komunikasi Bab XIV Etika Seksualitas Bab XV Etika Lingkungan Daftar Pustaka

iv

1 9 17 29 41 49 55 63 81 89 99 117 125 133 145 157

BAB I

PENGANTAR ETIKA

A. PENJERNIHAN ISTILAH ETIKA 1. Etika

D

alam kehidupan sehari-hari tentu kita minimal pernah mendengar kata-kata tentang etika atau moral, misalnya perbuatan pejabat itu sungguh tidak beretika atau ada juga yang menulis perbuatan pejabat itu sungguh tidak bermoral. Antara kata-kata etika dan moral dalam kehidupan masyarakat pada umumnya sering kali tidak dibedakan. Namun apa sebenarnya etika dan moral itu? Apa perbedaan etika dan moral? Dalam bagian ini kita akan mencoba menjernihkan etika dan moral. Dalam bagian ini kita akan mencoba memahami pengertian etika dan moral. Pada dasarnya etika merupakan salah satu dari cabang ilmu filsafat, etika sering disebut juga sebagai filsafat moral. Istilah etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa, sedang ethikos dapat diartikan sebagai susila, keadaban atau kelakuan dan perbuatan yang baik.1 Sebagai salah satu cabang filsafat, etika memiliki lima ciri khas, yaitu (I) Rasional ini berarti mendasarkan dirinya pada nalar dan argumentasi yang bersedia untuk dipersoalkan; (II) Kristis, ingin memahami sampai ke akar-akarnya; (III) Mendasar; (IV) Sistematis, bekerja sesuai dengan langkah demi langkah secara teratur; (V) Normatif, tidak sekedar memaparkan pandangan-pandangan moral, namun sampai kepada

1

hlm 62

Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996),

Pengantar ETIKA

2

pandangan moral yang seharusnya.2 Berdasarkan uraian- uraian di atas, kita dapat menarik kesimpulan yang dimaksud dengan etika adalah pemikiran rasional, kritis, mendasar dan sistematis tentang ajaran-ajaran moral atau secara singkat disebut sebagai filsafat moral. 2. Ethos

Dalam bagian pengantar ini, selain kita mendapati kata ETIKA, kita juga sering mendengar atau mendapati juga mengenai ETHOS. Seperti yang dijelaskan di atas ethos sebagai akar kata dari etika dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan sebagai sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Menurut Kees Bertens, ethos menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. Selanjutnya Kees Bertens mengutip juga dari Concise Oxford Dictionary (1974), ethos diartikan sebagai characteristic spirit of community, people or system atau merupakan suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem.3 Dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa, ethos adalah sikap dasar seseorang atau sekolompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu. Agar memperjelas kita dapat melihat sebuah contoh sebagai berikut. Bangsa Jerman terkenal dengan ethos protestan yang berpegang pada prinsip-prinsip, yaitu: rasional, disiplin tinggi, kerja keras, menabung dan berinvestasi serta terkenal berhemat dan bersahaja. Sebagai buah dari ethos tersebut terlihat dengan jelas bagaimana timnas Jerman bermain sepak bola seperti mesin diesel yang semakin panas semakin baik kinerjanya, memiliki disiplin dan diterminasi yang tinggi pantang menyerah. Begitu juga dengan produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa Jerman memiliki kualitas nomor satu. Demikianlah contoh yang bisa dikemukakan ethos sebagai sebuah suasana yang khas yang menandai suatu kelompok atau bangsa. 3. Etis

Sementara itu etis dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sesuai dengan tanggung jawab moral.4 Dengan demikian sebuah perbuatan dikatakan etis bila perbuatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh seorang individu serta norma-norma yang berlaku di

2

Dr. Franz Magnis Suseno, SJ. dkk, Etika Sosial, (Jakarta: Etika Sosial – Buku Panduan Mahasiswa, 1989), hlm. 3 3 Kees Bertens, ETIKA, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka, 2007), hlm. 224 4 Dr. Franz Magnis Suseno, SJ. dkk, Etika Sosial, hlm. 9

Pengantar ETIKA

3

masyarakat, apakah perbuatannya tersebut benar dan baik menurut nilainilai dan norma yang diyakini individu dan masyarakat tersebut. Agar mengetahui suatu tindakan atau keputusan tersebut etis atau tidak, kita dapat mencoba menerapkan tiga langkah sebagai berikut: (1) kumpulkan informasi faktual yang relevan, (2) tinjau fakta tersebut untuk menentukan nilai moral paling sesuai atau dan kebijaksanaan (3) susun penilaian etis berdasarkan benar salahnya keputusan yang akan diambil. Selain tiga langkah tersebut, pertimbangkan juga empat prinsip yang dapat mempengaruhi situasi, yaitu: 1) kegunaan ( utility), 2) Hak (rights), 3) keadilan (justice) dan 4) kepedulian (caring).5 Kembali untuk memperjelas pemaparan di atas, kita ambil sebuah contoh. Misalnya suatu sore menjelang malam anda dan teman anda melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan sepeda motor, kemudian disebuah tempat yang sepi ada seorang Bapak yang terjatuh dari motornya. Bapak itu terjatuh dengan berlumuran darah di bagian kaki, mungkin bapak itu jatuh terseret di jalan yang sepi tersebut. Melihat kejadian itu apa yang akan ada putuskan? Tentu jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini, perbuatan yang sesuai dengan nilai moral adalah menolong bapak tersebut. Marilah kita coba masukan ke dalam tiga langkah di atas, 1) kumpulkan informasi faktual. Terdapat seorang bapak yang terjatuh dan berlumuran darah. Ternyata darah yang terus mengucur tersebut berasal dari urat nadi kaki bapak tersebut. Informasi yang diketahui dokter atau puskesmas terdekat jaraknya sekitar 20 Km lagi membutuhkan waktu sekitar 30 s.d. 45 menit. Langkah 2) tinjau fakta untuk menentukan nilai moral yang sesuai. Berdasarkan fakta tersebut bapak tersebut membutuhkan pertolongan secepat mungkin untuk menghentikan darah yang mengucur dari kakinya, dikhawatirkan bila dibawa ke dokter tanpa pertolongan pertama terlebih dahulu dalam perjalanan bapak tersebut kehabisan darah. Akan tetapi untuk menolong bapak tersebut agar darahnya dihambat tidak mengalir terus, terpaksa harus merobek atau menggunting celana si bapak tersebut untuk kemudian diikat dengan kuat uratnya agar tidak terus mengucur daranya, akan tetapi untuk merobek atau menggunting celana jelas perbuatan tersebut sangat tidak sopan. Kembali pertanyaannya, apa yang akan anda lakukan? Langkah 3) susun penilain etis benar dan salahnya, jika tidak ditolong dan dibiarkan begitu saja dikhawatirkan nyawa bapak tersebut tidak tertolong dan dengan memperimbangkan caring dan utility, maka keputusan yang anda ambil adalah melakukan pertolongan pertama 5

hlm.85

Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, Bisnis, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007),

Pengantar ETIKA

4

kepada bapak tersebut, dengan terpaksa walau melanggar aturan kesopanan kita merobek atau menggunting celana bapak tersebut untuk segera dibersihkan dan diikat jalan darahnya kuat-kuat agar darahnya tidak terus mengucur. Dari cerita di atas, apa yang anda lakukan adalah sesuai dengan tanggung jawab moral, yaitu sikap menolong sesama yang membutuhkan, perbuatan etis. perbuatan anda tersebut dapat dinilai sebagai suatu Demikianlah cara kerja etika dalam mengambil keputusan, mungkin dalam satu sisi keputusan yang diambil bertentangan dengan salah satu norma, namun pada sisi yang lain perbuatan tersebut justru dipandang baik dalam norma yang lain. Mana yang akan kita pilih tindakannya tentu dengan mengacu pada langkah-langkah di atas kita dapat menentukan sikap etis kita. B. MORAL 1. Moral

Moral berasal dari kata Latin mos (jamak: mores) yang artinya adat kebiasaan Kata moral ini dekat sekali artinya dengan kata etika yang berasal dari bahasa Yunani seperti dijelaskan di atas. Kata etika dan moral ini sering digunakan silih berganti dengan makna yang sama, seperti misalnya perbuatan yang tidak bermoral sama artinya dengan perbuatan yang tidak etis. Namun untuk membedakannya dengan etika, para pendidik lebih melihat etika dari aspek keilmuannya, yaitu melihat etika sebagai ilmu atau filsafat tentang moral (moralitas) yang menjadi pegangan orang atau kelompok dalam mengatur perilaku.6 Dengan demikian kata moral ini mengacu kepada baik-buruknya manusia sebagai manusia. Sisi baik atau buruk di sini bukan terbatas pada baik dalam bidang tertentu, misalnya dosen yang baik atau pemain sepak bola yang baik, namun baik dan buruk di sini mengacu kepada bidang kehidupan manusia dilihat secara lebih luas sebagai manusia. Ajaran-ajaran moral dapat kita peroleh dari ajaran-ajaran, wejanganwejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan baik lisan maupun tertulis, mengenai bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. 7 Maka dapat kita katakan sumber-sumber ajaran-ajaran moral tersebut diperoleh diantaranya dari orang tua yang mengajarkan tradisi keluarga, para pemuka masyarakat 6

Dr. Andar Ismail, Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Agama Kristen , (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 1998), hlm. 69-70 7 Frans Magnis Suseno, SJ., Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm.13-15

Pengantar ETIKA

5

yang mengajarkan adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat, pemuka agama (Pendeta, Kiai, Ustad, Biksu, dll) yang mengajarkan nilai-nilai ajaran agama, dan bahkan oleh negara yang menanampak faham-faham ideologi negara yang biasa diperoleh dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. pemaparan atas, maka kita katakan moral adalah: ajaran Dari tentang apa yangdidilarang dandapat apa yang wajib dilakukan oleh manusia. 2. Amoral dan Immoral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru, kata immoral tidak ditemukan, namun dalam kamus tersebut hanya memuat kata “amoral” yang diartikan sebagai “tidak bermoral, tidak berakhlak”. Contoh untuk kalimat tersebut, misalnya: “Preman tersebut kerap melakukan peneroran terhadap kaum yang lemah, sungguh tindakannya tersebut merupakan tindakan amoral”. Dalam pemakaian sehari-hari kata “amoral” ini dimengerti sebagai tindakan yang berlawanan dengan moral atau yang berlawanan dengan norma atau moral yang baik.8 Berbeda dengan kamus Bahasa Indonesia di atas, dalam Concise Oxford Disctionary kata “amoral” justru dijelaskan sebagai “unconcerned with, out of the sphere of moral, non-moral” atau dengan kata lain “amoral” diartikan sebagai yang tidak berkaitan dengan moral (non moral), sedang untuk arti yang berlawanan dengan moral atau moral yang buruk dalam kamus tersebut menggunakan kata “Immoral” yang dijelaskan sebagai “ opposed to morality; morally evil”. 9 Agar tidak membingungkan dalam penggunakan dua kata di atas, maka kita harus membedakan untuk keperluan kajian etika, “amoral” kita artikan sebagai tindakan yang tidak ada kaitannya dengan moral atau non moral. Tindakan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang tidak berkaitan dengan non moral atau amoral ini, misalnya: makan, jalan, berolah raga, tidur, nonton tv, menjalani hobby dan sebagainya. Sedangakan “immoral” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral yang baik, contohnya banyak sekali seperti: memeras, berbohong, korupsi dll.

8 Antonius Atosokhi Gea & Antonina Panca Yuni Wulandari, Relasi dengan Dunia: Alam, Iptek dan Kerja, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 10-12 9 Kees Bertens, ETIKA, hlm. 7-8

Pengantar ETIKA

6 C. HUBUNGAN ETIKA DAN MORAL

Seperti dijelaskan dalam pemaparan di atas, etika dan moral dalam bahasa Indonesia sering diartikan dalam arti yang sama, keduanya saling menggantikan untuk satu pengertian yang sama. Namun sekali ditegaskan dalam kajian mata kuliah etika ini, kita harus membedakan antara etika dan moral secara Etika tegas. bukanlah sumber tambahan moralitas melainkan merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran-ajaran moral. Sekali lagi dikatakan di sini, etika merupakan sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Dengan demikian etika dan moral bukan pada tingkatan yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, yang meminta kita untuk berlaku ini dan itu bukanlah etika, melainkan ajaran moral. 10 Misalnya yang meminta kita untuk harus menghormati orang tua bukanlah etika, namun ajaran morallah yang meminta kita untuk menghormati orang tua, jelaslah ajaran moral agama, tradisi dan adat istiadat menghendaki demikian. Namun melalui etika kita dapat memahami berbagai prinsip-prinsip, dalam hal ini kita harus menghormati dan menghargai orang lain sebagai manusia yang memiliki martabat, terlebih orang tua kita. Jelaslah disini dapat dibedakan etika dipakai untuk yang lebih konseptual, prinsip dan umum, sedangkan moral dipakai untuk yang lebih khusus atau spesifik. Jadi etika membicarakan prinsip-prinsip mengenai moral.

D. FUNGSI ETIKA

Bila kita bertanya apa gunanya etika bagi manusia? Jawabannya Etika tidak langsung membuat manusia menjadi lebih baik, namun tugas supaya menjadi manusia menjadi lebih baik adalah tugas dari ajaran-ajaran moral dalam hal ini lembaga yang mengajarkan moral itu sendiri (seperti keluarga, masyarakat, agama maupun negara). Kalau etika tidak membuat menjadi lebih baik, apa peran etika untuk manusia? Sekali lagi ditegaskan bahwa etika merupakan pemikiran sistematis mengenai moral, yang dihasilkan bukan kebaikan, namun suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.11 Etika menyediakan orientasi, sehubungan dengan orang tidak begitu saja mempercayakan diri pada pandangan-pandangan yang ada di lingkungannya, sehingga membutuhkan orientasi kritis dibidang moral. 10 11

Frans Magnis Suseno, SJ., Etika Dasar, hlm. 14 Frans Magnis Suseno, SJ., Etika Dasar, hlm. 15

Pengantar ETIKA

7

Sekurang-kurangnya ada empat alasan, mengapa seseorang memerlukan orientasi moral tersebut, yaitu: (1) saat ini kita hidup dalam masyarakat yang semakin plural; (2) kita hidup dalam masa masyarakat yang sedang banyak sekali melakukan perubahan, sebagai bagian dari gelombang modernisasi. Melalui perbahan-perubahan tersebut cara berpikir pun berubah secara radikal, lagi berkembang berbagai materialisme, faham-faham secara radikal seperti belum individualisme, sekularisme, konsumerisme dan lain sebagainya; (3) proses perubahan sosial budaya dan moral yang saat ini kita alami ini, bukan tidak mungkin ada yang memanfaatkan untuk menarik keuntungan dari proses perubahan tersebut; (4) etika diperlukan oleh para kaum agamawan dimana di sisi tertentu merasa memiliki kemantapan dasar mereka di dalam kepercayaannya yang diyakininya.12 Dengan demikian etika menyediakan orientasi bagi kita dalam menghadapi berbagai pandangan-pandangan moral yang begitu banyak di era modern ini. Lebih lanjut marilah kita melihat perbedaan antara moral dan etika, sebagai berikut: Moral Etika Langsung Formatif Kecakapan teoritis Manual (buku petunjuk Buku pengetahuan teknologi penggunaan Mesin/alat) Petunjuk perjalanan Peta wilayah

E. ETIKA DAN AGAMA

Etika tidak menggantikan agama dan tidak bertentangan dengan agama. Etika diperlukan oleh agama karena: (1) orang beragama mengharapkan agar ajaran agamanya rasional. Ia ingin mengerti mengapa Tuhan “memerintahkan” ia berbuat itu. (2) seringkali ajaran moral yang termuat dalam wahyu agama mengijinkan interpretasi yang berbeda dan bahkan saling bertentangan, (3) bagaimana agama harus bersikap terhadap masalah moral yang tidak disinggung dalam wahyu-Nya, (4) etika memungkinkan dialog moral antara agama dan pandangan-pandangan dunia.13

12 13

Ibid, hlm. 15-16 Frans Magnis Suseno, SJ., Etika Dasar, hlm. 16-17

Pengantar ETIKA

8

F. TUJUAN BELAJAR ETIKA

Di perguruan tinggi tidak kembali mengajarkan mengenai ajaranajaran moral, dengan anggapan bahwa ajaran-ajaran moral (nilai-nilai kebaikan) tersebut telah diterima oleh para mahasiswa di awal-awal kehidupan sebagai ketika masih kanak-kanak. Lagi pulayang bila terus-terusan diajarimanusia mengenai moral tersebut, sebagai manusia dewasa merasa sudah lebih dari cukup dengan semua ajaran-ajaran moral tersebut, tinggal melakukan saja apa yang diajarkan tersebut. Mata kuliah etika ini bukanlah mata kuliah yang mengajarkan memasak yang tinggal mengikuti saja instruksi dari resep-resep masakan yang ada, namun maksud perkuliahan in membantu mahasiswa dalam mengambil berbagai pertimbangan-pertimbangan terhadap masalah moral yang dihadapinya dan belajar mengambil keputusan-keputusan etis terhadap masalah moral tersebut. Melalui pembelajaran etika ini, mahasiswa menjadi lebih kritis terhadap persoalan-persoalan moral yang ada, serta sanggup menanggapi secara kritis terhadap anjuran-anjuran ajaran moral dari lembaga-lembaga yang mengajarkan nilai moral tersebut, seperti masyarakat, agama maupun negara.

G. PERLATIHAN

1. Berikan definisi tetang Etika, Ethos, Etis, Kode Etik, nilai, norma? 2. Apa yang dimaksud dengan moral, amoral, immoral? 3. Apa persamaan dan perbedaan Etika dan Moral? Bagaimana hubungan keduanya? 4. Mengapa mahasiswa perlu belajar etika dan bukannya moral?

BAB II

MANUSIA PERILAKU DAN NORMA-NORMA

A. PENDAHULUAN

P

ada bagian sebelumnya telah dibahas mengenai perbedaan antara etika dan moral, namun sebelum lebih jauh membicarakannya ada baiknya kita terlebih dahulu melihat sosok manusia. Bagaimanakah kita dapat menjelaskan mengenai manusia itu dan apa yang menjadi ciri khas manusia dibandingkan dengan mahluk hidup lainnya? Menjawab pertanyaan di atas, tentu untuk menjelaskan sosok seorang manusia tidak hanya dapat kita jelaskan manusia dengan berbagai kelengkapan pancalingkungan. indranya semata atau kemampuannya untuk beradaptasi terhadap Jika hanya itu jawabannya, tidak lebih keberadaan manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Lebih dari itu semua, manusia yang kita ketahui adalah sebagai mahluk yang lebih dari sekadar beradaptasi. Ia juga sanggup melakukan suatu proses perubahan. Menurut Eka Darmaputera, hasil dari perubahan dan penyesuaian diri ini adalah berupa peradaban.1 Lebih jauh Eka Darmaputera menjelaskan mengenai manusia ini sebagai mahluk yang bertanya. Pertanyaan dimulai dengan pertanyaan yang sederhana, berupa pertanyaan Apa? What is? Sebuah pertanyaan yang sering kali diajukan oleh seorang anak balita yang tidak henti 1

Eka Darmaputera, Etika Sederhana untuk Semua: (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013), hlm. 1

9

Perkenalan Pertama,

Manusia, Perilaku dan Norma-norma

10

bertanya apa pun yang ia lihat di sekitar lingkungannya. Pertanyaan “Apa?” ini sebenarnya tidak sesederhana yang kita bayangkan dari pertanyaan seorang balita tersebut, tetapi pertanyaan “Apa?” ini merupakan upaya untuk mengenali sesuatu dan merupakan langkah awal filsafat. Filsafat, pada hakekatnya merupakan bentuk yang lebih canggih dari upaya manusia untuk menjawab pertanyaan “Apa?”2 Untuk menjawab sebuah pertanyaan “Apa?” dibutuhkan sebuah nama. Pertanyaan yang lebih canggih lagi dari sekedar “Apa?” manusia mengajukan sebuah pertanyaan “Mengapa?” atau “Why?”. Ketika manusia menjawab titik-titik air yang jatuh dari langit dengan memberi nama sebagai hujan. Akal manusia bekerja, mengamati, menimbangnimbang kemudian munculah pertanyaan “Mengapa?”. Untuk menjelaskan pertanyaan mengapa ini, manusia mendapat dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini berusaha mencari dan merumuskan hukum yang berlaku yang ada di balik peristiwa-peristiwa atau kenyataan tertentu. Bila filsafat berusaha menjawab pertanyaan “Apa hakekat sesuatu?”, ilmu pengetahuan berusaha menjawab pertanyaan “Mengapa ia begitu?”3 Walau pun ilmu pengetahuan dapat menjelaskan fenomenafenomena yang ada, tetap saja memiliki keterbatasan. Akal manusia tidak selalu berhasil menyingkap semua rahasia dan menjawab pertanyaan-pertanyaan manusia. Misalnya mengenai rahasia kematian, sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mampu mengungkap misteri tersebut. Dalam hal ini manusia berjumpa dengan dimensi supra-rasional. Hal inilah yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu, namun manusia memperoleh jawaban dari agama. 4 Dengan demikian manusia memperoleh jawaban atas pertanyaan “mengapa” melalui ilmu pengetahuan dan agama atau akal dan iman. Akal dan ilmu, untuk hal-hal yang ada dalam batas kemampuan manusiawi, sedang iman dan agama untuk hal-hal yang di luar kemampuan manusiawi tersebut.5 Kemudian setelah manusia mendapat penjelasan dari pertanyaan “Apa?” dan “Mengapa?”, manusia tidak puas. Ia bertanya

2

Eka Darmaputera, hlm. 1 Ibid, hlm. 1-2 4 Ibid, hlm, 2-3 5 Ibid, hlm, 2-3 3


11

lagi “Bagaimana seharusnya” atau “What Ought?”. Pertanyaan ini bersifat preskriptif atau yang mengharuskan melakukan sesuatu.6 Seekor kucing tidak akan mempertanyakan, “Makanan siapa yang ada di atas meja?”. Seekor kucing yang lapar tanpa perlu bertanya-tanya, ia akan melompat dan melahap makanan yang tersaji di atas meja tersebut. Lain halnya dengan manusia, ia pasti akan bertanya-tanya “Milik siapakah makanan lezat ini yang sudah tersaji di meja makan?” Tentu anda masih sanggup menahan dorongan alamiah dalam kondisi lapar untuk tidak segera melahap makanan di atas meja tersebut, tanpa anda bertanya pada orang di dalam rumah anda, “Apakah boleh saya memakannya?” Dalam hal inilah manusia dibedakan dengan binatang, manusia tidak hanya digerakan oleh dorongan naluriah belaka. Namun manusia memiliki kesadaran etis. Kesadaran etis merupakan hal yang paling membedakan manusia dengan binatang. Kesadaran etis ini merupakan bagian yang intrinsik di dalam hakekat kemanusiaan. Kesadaran etis ini merupakan kesadaran mengenai norma-norma yang ada dalam diri manusia. Norma-norma inilah yang mengendalikan tingkah laku manusia. Yang menjadikannya tidak sekadar mengikuti dorongan secara alamiah belaka. Manusia akan berusaha untuk melakukan apa yang ia anggap benar, baik atau tepat. Dan sedapat mungkin tidak melakukan apa yang menurut pendapatnya salah, jahat dan tidak tepat.7 Jadi untuk pertanyaan ”Bagaimana seharunya?” ini dijawab dengan keharusan mengikuti norma-norma yang mewajibkannya untuk berbuat ini dan itu. Dalam hal ini manusia harus mau mengerjakan sesuatu untuk memenuhi keharusan tersebut, misalnya “buku yang dipinjam wajib dikembalikan”, dalam contoh ini manusia wajib melakukan sesuatu yaitu membawa buku itu ke perpustakaan dan menyetor buku kepada pustakawan.

B. JARINGAN NORMA-NORMA

Dalam penjelasan di atas, kita mengetahui bahwa manusia dalam keharusan bertindak memerlukan suatu pedoman, yang kita sebut sebagai norma.

6 7

Ibid, hlm 3 Ibid, hlm. 4-5


12

Norma itu sendiri secara harafiah diartikan sebagai sebuah alat yang berbentuk segi tiga siku-siku (carpenter’s square) yang biasa digunakan oleh seorang tukang kayu. Tujuan alat ini tidak lain untuk mengukur dan memastikan apakah sebuah bidang yang ia buat sudah sesuai dengan yang diharapkannya (tentunya tegak lurus).8 Melalui pengertian di atas, maka norma ini dapat diartikan sebagai pedoman tentang bagaimana seharusnya manusia hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus merupakan dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan manusia.9 Lebih lanjut menurut Frans Magnis Suseno di dalam Dr. A. Sonny Keraf, norma dibagi menjadi norma khusus dan norma umum.10 Norma Khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan khusus, misalnya peraturan permainan, peraturan olah raga sepak bola, peraturan kelas dan lain sebagainya. Norma khusus ini hanya berlaku untuk bidang itu saja, sejauh orang masuk ke dalam bidang misalnya permainan sepak bola, maka ia masuk dalam peraturan permainan sepak bola itu. Adapun Norma umum bersifat umum dan sampai tingkat tertentu dapat dikatakan bersifat universal. 11 Adapun norma umum dapat kita bagi lagi menjadi tiga macam, yaitu norma kesopanan, norma hukum, dan norma moral.12 Ketiga norma umum tersebut secara berutan mulai norma yang sederhana sampai dengan norma yang lebih tinggi. Suatu norma dikatakan sederhana, apabila daya ikatnya tidak menentukan bagi baik maupun buruknya manusia. Sedangkan norma yang lebih tinggi, sering digunakan untuk menentukan bagi baik maupun buruknya manusia secara etis. Berikut penjelasan ketiga norma, sebagai berikut:13 (1) Norma Kesopanan/etiket

8

Antonius Atosokhi Gea, S.Th., MM. , dkk, Character Building: Relasi dengan Sesama, (Jakarta: Eles Media Komputindo, 2002), hlm.148-149 9 Dr. A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 18 10 Frans Magnis Suseno di dalam Dr. A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 18 11 Ibid, hlm 18 12 K. Bertens, ETIKA, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 148 13 Dr. A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm. 18-22


13

Norma kesopanan atau sering juga disebut etiket merupakan norma yang mengatur perilaku manusia secara lahiriah, seperti bagaimana sikap seseorang saat makan, berpakaian, duduk dan sebagainya. Sungguh pun etiket mengatur manusia, namun etiket tidak menentukan kualitas moral seseorang. (2) Norma Hukum Norma ini dituntut pemberlakuannya secara tegas, karena dianggap perlu dan niscaya demi keselamatan dan kesejahteraan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. (3) Norma Moral Norma moral, yaitu aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma ini menyangkut aturan tentang baik buruknya, adil tidaknya tindakan dan perilaku manusia sejauh ia dilihat sebagai manusia. Norma moral ini merupakan tolok ukur yang digunakan masyarakat untuk menentukan baik maupun buruknya tindakan manusia sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat atau pun sebagai orang yang memiliki jabatan tertentu.

C. HUBUNGAN DAN PERBEDAAN NORMA KESOPANAN – HUKUM DAN MORAL

Etiket seperti yang dijelaskan di atas hanya menilai manusia dari sisi lahiriah semata, sikap lahiriah ini tidak dengan sendirinya menunjukan sikap moral seseorang. Hubungan serta perbedaan norma kesopanan/etiket dan moral. Hubungan etiket dan moral, sama-sama mengatur manusia secara normatif. Sedangkan perbedaannya, etika tidak sama dengan moral. Etiket hanya menyangkut perilaku lahiriah semata menyangkut sopan santun atau tata krama yang sifatnya relatif, yang hanya berlaku dalam pergaulan yang membutuhkan kehadiran orang lain. Adapun norma moral bersifat batiniah dan berlaku secara universal serta pemberlakuannya tidak memerlukan orang lain, ada atau pun tidak ada orang lain norma moral tetap berlaku.14 Hubungan serta perbedaan norma kesopanan/etiket dan hukum. Norma kesopanan/etiket tidak memiliki kaitan dengan hukum, kalau pun ada etiket sering digolongkan sebagai hukum non formal yang sangat longgar. 14

Lain halnya dengan etiket yang sering kali

Antonius Atosokhi Gea, S.Th., MM. , dkk, hlm. 152


14

berjalan kurang efektif, sehubungan ketiadaan sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang terjadi. Norma hukum selalu dikodifikasi dalam bentuk aturan tertulis yang menjadi pegangan tegas bagi setiap anggota masyarakat baik dalam berperilaku maupn dalam menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi.15 Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa perbedaan antara etiket dan hukum terletak pada sanksi dan formalitasnya, hukum lebih tegas dan diundangkan secara formal dan tegas (dikodifikasi). Hubungan serta perbedaan norma moral dan hukum. Ada pepatah dari kekaisaran Roma Quid leges sine moribus? “Apa artinya undang-undang, kalau tidak disertai moralitas?” Hukum tidak banyak berarti, bila tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum kosong. Kualitas hukum sangat ditentukan dengan kualitas moralnya.. Demikian juga dengan moral akan mengawang-awang saja, kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat.16 Hukum tanpa moral menjadi hukum yang melegalkan penistaan antara sesama manusia. Moral dan hukum dengan demikian memiliki hubungan yang sangat dekat sekali. Mengenai perbedaan antara moral dan hukum, setidaknya kita dapat menemukan empat perbedaan. Pertama, hukum lebih tersusun secara sistematis dan ditulis di dalam kitab undang-undang. Kedua, norma hukum mempunyai kepastian yang lebih besar dan lebih bersifat objektif, sedangkan norma moral bersifat subjektif. Ketiga, hukum mengatur tingkah laku manusia secara lahiriah, sedangkan moral menyangkut juga dengan sikap batin seseorang, misalnya seseorang merencanakan sebuah aksi perampokan, orang yang merencanakan perampokan tersebut tidak dapat dihukum karena tidak perbuatan yang melanggar hukum. Lain halnya, ketika orang tersebut mewujudkan rencananya tersebut dalam sebuah aksi perampokan, maka orang tersebut dapat di hukum. Keempat, berkaitan dengan sanksi. Hukum dapat bersifat memaksa, karena hukum memiliki sanksi. Sedangkan norma moral tidak memiliki sanksi yang tegas, adapun sanksi bagi orang yang melanggar ajaran moral adalah hati nurani yang menghukum orang tersebut, hingga ia tidak dapat hidup dengan tenang.17 15

Dr. A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS, hlm. 20 K. Bertens, hlm. 40-41 17 Ibid, hlm. 43-45 16


15

D. PERLATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan norma? Beri penjelasan tentang norma umum dan khusus. 2. Jelaskan dan beri contoh masing-masing arti Etiket, hukum dan moral. 3. Jelaskan hubungan dan perbedaan artara etiket dan hukum! 4. Jelaskan hubungan dan perbedaan antara etiket dan moral! 5. Jelaskan hubungan dan perbedaan artara hukum dan moral!

16


BAB III

KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. PENDAHULUAN

S

ebelum membicarakan mengenai etika lebih jauh, pertanyaan yang mendasar yang sering kali diajukan dalam studi etika adalah mengapa kebebasan menjadi bagian dari studi etika? Bukankah dua topik di awal kita sudah cukup sarat membicarakan mengenai apa itu moral, hukum etiket dan manusia memiliki kewajiban untuk mengikuti itu semuanya? Jawaban mengapa etika membahas kebebasan, seperti kita ketahui etika merupakan pemikirian kritis, rasional terhadap moralitas. Dan moralitas itu sendiri hanya mungkin karena manusia itu sendiri memiliki kebebasan. Hanya karena manusia memiliki kesadaran dan mau sengaja menentukan apa yang ingin ia lakukan, maka manusia memerlukan pengarahan melalui norma-norma moral yang telah kita pelajari sebelumnya.

B. ARTI KEBEBASAN

Kebebasan memiliki dua pengertian, yaitu manusia memiliki kemampuan untuk menentukan diri sendiri. Ia tidak dibatasi oleh orang lain atau masyarakat dalam menentukan sikapnya, kebebasan semacam ini bersifat kebebasan positif. Sedangkan arti yang kedua

17

Kebebasan dan Tanggung Jawab

18

diartikan sebagai kebebasan yang bersifat negatif atau sering dirumuskan sebagai bebas dari tekanan atau keharusan.1 1. Bebas untuk Menentukan diri Bebas untuk menentukan diri, diartikan sebagai bebas aktif atau

kebebasan positif. Berbeda dengan binatang yang tindakantindakannya dikendalikan oleh dorongan nalurian dan reaksi terhadap apa yang mengancam dirinya. Manusia bertindak selalau didasari pada suatu sikap. Sikap itulah yang ia tentukan sendiri, seperti yang dicontohkan dalam topik terdahulu manusia ketika ia merasa lapar dan ia dapati di atas meja makan terdapat berbagai makanan. Manusia tidak lantas melahap saja apa yang ada di atas meja makan tersebut, ia tidak hanya didorong oleh dorongan instingnya yang memang sedang lapar. Namun ia sanggup menentukan sikap terhadap dorongan insting dan rangsangan dari luar (berupa makanan yang ada di meja makan). Dalam menentukan sikap itulah menunjukan manusia memiliki kebebasan, ia sanggup menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri. Apakah ia akan makan atau tidak, sepenuhnya ada dalam pengendalian dirinya.2 Dengan demikian bebas aktif atau positif tersebut dapat dirumuskan sebagai, bebas untuk melakukan kehendak dan tindakan sendiri. 2. Bebas dari Pembatasan Dalam rumusan bebas dari pembatasan, kebebasan manusia ternyata tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, namun disadari ternyata manusia memiliki kebebasan dari pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh orang lain. Misalnya bila kita selalu bermain basket di lapangan sebelah papan panjat dinding, dan ternyata pihak universitas memagari sekeliling lapang basket tersebut. Apakah kita memiliki kebebasan untuk tetap bermain basket di lapangan yang sama? Jawabannya tergantung sejauh mana pihak universitas mengijinkan kita dapat bebas bermain basket di lapangan yang telah dipagari tersebut.

1

Frans Magnis Suseno, dkk., Etika Sosial, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1989), hlm. 18-19 2 Frans Magnis Suseno, dkk, hlm. 19


19

Maka dalam rumusan kebebasan ini, bahwa kemungkinan manusia untuk bertindak tidak dibatasi oleh orang lain. 3 Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bebas pasif adalah bebas dari tekanan, paksaan, pelarangan, dan pewajiban.

C. BENTUK KEBEBASAN

Ada tiga kemungkinan manusia untuk dapat bertindakan dalam pembatasan oleh pihak lain, melalui: paksaan fisik, melalui tekanan psikis dan melalui larangan dan pewajiban. Selengkapnya dapat dijelaskan di bawah ini.4 1. Kebebasan Fisik Kebebasan fisik merupakan kemungkinan manusia untuk bertindak dalam batas kodrat fisik yang dimilik. Dalam hal ini, kita

dapat bebas menggerakan anggota tubuh yang dimiliki. Contoh pembatasan manusia dalam kodrat fisik ini seperti orang yang diborgol, orang yang dipasung, narapidana yang meringkuk dalam penjara atau bahkan anda sendiri yang tersekap di dalam rumah karena orang-orang di rumah anda pergi saat anda sedang tertidur. Namun kebebasan fisik ini tidak dapat kita artikan sebagai kebebasan yang sungguh-sungguh. Orang yang memiliki kebebasan fisik, belum menjamin ia memiliki kebebasan yang sesungguhnya. Orang yang bergerak dengan bebas, dapat menggunakan “kebebasan” ini setiap hari pergi ke tempat perjudian. Orang tersebut sudah kecanduan dan sudah menjadi budak dari kebiasaan berjudi, hutangnya terus menumpuk, namun demikian ia tidak sanggup melepaskan diri dari kesenangannya untuk berjudi dan kehidupannya berada dijurang kehancuran. Dengan demikian kebebasan fisik belum merupakan wujud kebebasan yang sebenarnya, akan tetapi kebebasan ini patut dinilai positif. Jika kebebasan dalam arti kesewenangan tersebut harus disingkirkan terlebih dahulu, maka kebebasan fisik dapat kita hargai sebagai kebebasan yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan untuk menjadi orang yang bebas dalam arti yang sebenarnya.5

3

Ibid, hlm. 19 Ibid, hlm 19-21 5 K. Bertenes, Etika, (Jakarta:PT. Gramedia Putstaka Utama, 2007), hlm. 104 4


20

2. Kebebasan Psikis Kebebasan psikis, berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan sendiri apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kehendaki. Lain halnya dengan kebebasan fisik, kebebasan psikis tidak dapat secara langsung dilanggar oleh orang lain. Meskipun secara fisik

tubuh diborgol, atau pun dibatasi secara fisik di dalam penjara, namun pikiran tidak dapat dipaksakan oleh orang lain.6 Misalnya, artis terkenal yang beberapa waktu lalu dipenjara, secara fisik ia terpenjara dan tidak memiliki kebebasan yang besar seperti orang bebas lainnya. Namun, pemikirannya tidak lantas terpenjara, ia masih dapat berkarya di dalam penjara. Dan memang terbukti! Ketika masa penjara berlalu dan ia telah bebas, ia dapat menunjukan karya-karyanya yang ia kerjakan di dalam penjara dan berhasil sukses di pasar. Namun demikian kebebasan secara psikis ini dapat dipengaruhi dengan cara, melalui manipulasi informasi, tekanan-tekanan secara psikis, siksaan, sugesti dan praktik-praktik cuci otak lainnya. 3. Kebebasan Normatif Cara berikutnya untuk membatasi kebebasan orang adalah melalui larangan atau pewajiban. Normatif disini berarti seseorang tidak berada di bawah sebuah norma yang mengharuskan untuk melakukan ini dan itu.7 Misalnya kita anda sedang libur semester, anda tidak berada di bawah norma yang mengharuskan anda untuk kuliah, mengerjakan tugas, ujian dan hal lain yang berkaitan dengan perkuliahan. Keharusan menjalankan pewajiban ini dilakukan dengan cara memberi ancaman berupa sanksi untuk menjamin peraturan tersebut benar-benar terlaksana. Misalnya, peraturan pelarangan merokok di lingkungan kampus, akan lebih efektif bila terdapat sanksi dalam peraturan ini. 4. Makna Kebebasan Pada dasarnya melalui kebebasan ini manusia memiliki kemampuan untuk menentukan sendirin tindakan yang diinginkannya. Manusia tidak digerakan oleh insting atau pun reaksi dari luar dirinya, namun lebih dari itu manusia memiliki kebebasan untuk bertindak 6 7

Frans Magnis Suseno, dkk, hlm. 20 Ibid, hlm. 20-21


21

sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dengan demikian kebebasan merupupakan tanda martabat manusia sebagai mahluk yang tidak hanya alamiah dan terikat pada kekuatan alam, melainkan melalui akan budinya manusia sanggup mengatasi keterbatasannya. Menghargai martabat manusia pertama-tama berarti juga menghormati kebebasannya. Manusia merupakan mahluk yang otonom, otonom disini terdiri dari kata autos (sendiri) dan nomos (hukum) dalam bahasa Yunani, secara harafiah diartikan manusia berada di bawah hukum yang ditetapkan sendiri. Dengan demikian manusia merupakan mahluk yang otonom memiliki makna, bahwa manusia yang memiliki kebebasan. Paksaan secara fisik, manipulasi psikis bukan hanya buruk dan menyakitkan, namun juga merendahkan harkat dan martabat manusia. 8 Pembatasan manusia secara fisik, entah melalui dikunci dalam sebuah ruangan atau diborgol, serta pembatasan secara psikis melalui manipulasi atau menakut-nakuti (misal: awas anjing galak), akan meniadakan kebebasan manusia sebagai manusia itu sendiri, dan dengan sendirinya meniadakan tanggung jawab. Karena itu, yang diperlukan untuk pembatasan manusia adalah melalui pewajiban dan pelarangan melalui peraturan yang dibuat agar orang mematuhinya. Pewajiban dan pelarangan ini tidak meniadakan kebebasan secara fisik maupun kebebasan secara psikis manusia, dengan sendirinya dibutuhkan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan tersebut. Misalnya, larangan tidak boleh merokok di lingkungan kampus. Larangan ini tidak meniadakan kebebasan orang secara fisik untuk merokok di lingkungan kampus. Begitu juga dengan kebebasan psikis, misalnya orang masih dapat mencari akal bagaimana caranya ia dapat merokok di kampus. Namun dari kemungkinan tindakan kebebasan secara fisik dan psikis tadi, manusia dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan (merokok di dalam kampus) dengan menerima konsekuensi sanksi yang ada.

D. PEMBATASAN KEBEBASAN

Kebebasan manusia seperti yang diungkapkan dalam makna kebebasan di atas, ternyata tetap saja manusia memiliki keterbatasan

8

Ibid, hlm, 20-21


22

kebebasannya. Berikut K. Bertens mengungkapkan pembatasanpembatasan kebebasan tersebut di bawah ini:9 1. Faktor dari dalam Kebebasan tersebut dibatasi pertama-tama dari dalam diri manusia itu sendiri, faktor bawaan secara fisik itulah yang membatasi kita untuk berbuat ini dan itu. Misalnya, ada orang yang sanggup berlari 10 detik per 100 meter, tetapi banyak juga orang tidak sanggup mencapai waktu tersebut. Ada orang yang memiliki potensi intektualnya hingga mencapai strata tertinggi dalam pendidikan, namun ada juga orang yang lulus kuliah S1 dengan penuh perjuangan (dengan sangat keras belajar). Faktor-faktor dari dalam inilah yang menjadi pembatasan manusia, secara umum fisik manusia tidak didesain untuk terbang, berbeda dengan burung. 2. Lingkungan Kebebasan manusia juga dibatasi oleh lingkungan, baik berupa lingkungan alamiah maupun lingkungan sosial. Secara alamiah di Indonesia tidak dapat bermaik ski, karena lingkungan alamiah Indonesia yang beriklim tropis. Atau karena faktor alam dan lingkungan, akses ke rumah anda banjir, anda tidak dapat bebas pergi karena lingkungan sekitar anda tertutup oleh banjir. Demikian juga dengan kebebasan lingkungan sosial, nilai dan norma sosial kita tidak mengijinkan seseorang jalan-jalan di tempat umum dengan menggunakan pakaian minim, mungkin berbeda dengan di negaranegara yang menganut kebebasan individual di luar negeri yang tidak mempersoalkan seseorang untuk berpakaian semacam itu, karena dianggap sebagai wujud kebebasa ekspresi diri. 3. Kesosialan Kebebasan secara hakiki terbatas oleh kenyataan bahwa kita adalah anggota masyarakat. Keterbatasan itu berupa, hak kita untuk bertindak menemukan batansnya dalam hak setiap orang lain atas kebebasan yang sama. Kita juga dapat hidup karena kebutuhan kita terus menerus dipenuhi oleh orang lain, dalamhal ini masyarakat. Karena itu masyarakat berhak membatasi kesewenagnan saya demi kepentingan bersama.

9

K. Bertenes, Etika, hlm. 117-120


23

E. TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab terkandung pemahaman, bahwa orang yang menjadi penyebablah orang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang disebabkan olehnya. Bila teman anda meminjam sepeda motor atas nama anda, dan kemudian teman anda menabrak seseorang. Maka teman andalah yang harus mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, dan menjadi tidak adil bila anda harus bertanggung jawab.10 Dalam hal bertanggung jawab, tidak cukup dengan orang yang menjadi penyebablah yang bertanggung jawab, tetapi unsur lain yang harus dipertimbangkan adalah kebebasan. Dengan demikian kebebasan adalah syarat mutlak untuk bertanggung jawab.11 Tentu akan beda masalahnya, misalnya seseorang mengambil uang dari brankas perusahaan yang satu dengan kesadaran sendiri dan direncanakan, serta yang lain mengambil uang dari brankas perusahaan karena ancaman todongan pistol perampok. Pada kasus yang pertama, mutlak orang tersebut layak dimintakan pertanggungjawaban, karena orang pertama memiliki kebebasan untuk mengambil uang atau tidak. Sedang orang kedua tidak memiliki banyak pilihan bertindak, selain ia harus mengambil uang dari brankas atau tidak mengambil namun ditembak mati oleh perampok, dalam kondisi inilah orang tersebut tidak memiliki kebebasan dibanding orang pertama. Walaupun orang tersebut dimintakan pertanggungjawaban atas kejadian yang telah terjadi, namun penanganannya tidak dapat disamakan dengan orang pertama 1. Tanggung Jawab Langung dan Tidak Langsung Contoh orang pertama di atas dimintakan pertanggungjawabannya, karena perbuatannya dengan sengaja dan terencana mengambil uang perusahaan dari brankas. Tanggung jawab semacam ini dilihat dari sifat, merupakan tanggung jawab langsung. Tanggung jawab bersifat langsung ini, bila si pelaku sendiri bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun seseorang dimintakan juga tanggung jawabnya, atas perbuatan yang bukan dilakukannya sendiri atau kita sebut sebagai tanggung jawab tidak langung. Contoh, anda membawa jalan-jalan seekor anjing ke pasar kaki lima, tiba-tiba anjing anda melihat seekor kucing dan mengejarnya diantara para pedagang kaki lima yang 10 11

Ibid, hlm 125-126 Ibid, hlm. 126


24

akhirnya membuat berantakan barang-barang dagangan kaki lima tersebut. Dalam kejadian ini anda ‘terpaksa’ dimintakan pertanggungjawabannya atas kekacauan dan kerusakan yang terjadi, disinilah kita menemukan tanggung jawab tidak langsung. 2. Tanggung Jawab Restropektif dan Prospektif Perbedaan berikutnya ditinjau dalam konteks hati nurani, terdapat tanggung jawab restropektif dan tanggung jawab prospektif. Tanggung jawab restropektif merupakan tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung dan segala konsekuensinya. Misalnya seorang petugas apotek salah memberikan obat dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesehatan pasien, maka ia harus bertanggung jawab atas kekeliruannya.12 Adapun tanggung jawab prospektif merupakan tanggung jawab atas perbuatan yang akan datang.13 Misalnya, presiden terpilih saat

dilantik sebagai presiden ia memiliki tanggung jawab prospektif untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

F. KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB

Ruang kebebasan merupakan keleluasaan bagi kita untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan dan ruang kebebesan tersebut diberikan oleh masyarakat kepada kita. Ruang kebebesan itu harus diisi dengan sikap dan tindakan. Sikap dan tindakan itu sendiri kitalah yang menentukannya dan itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan demikian kebebasan dan tanggung jawab memiliki hubungan yang erat.14 Selengkapnya gambaran hubungan kebebasan dan tanggung jawab dapat dijelaskan berikut di bawah ini:15 Pertama, karena ruang kebebasan yang diberikan masyarakat itu harus diisi dengan sikap dan tindakan, maka itu berarti setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil tersebut harus dipertanggungjawabkan sendiri. Kita tidak dapat melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. 12

Ibid, hlm. 127 Ibid, hlm. 127 14 Magnis Suseno, dkk, hlm.22-23 15 Ibid, hlm. 23 13


25

Kedua, sikap dan tindakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, terlebih terhadap hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian ruang kebebasan yang kita miliki tersebut tidak boleh diisi secara sewenang-wenang, melainkan harus diisi secara bermakna. Ketiga, seseorang yang tidak sanggup untuk bertanggung jawab, berarti melihat apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suatu beban yang terlalu berat, sehingga ia menjadi tidak tanggap, acuh tak acuh, malas, takut berkonfromtasi, takut sentimen tertentu, tersinggung dll. Dengan demikian orang yang menolak bertanggung jawab mengalah terhadap perasaan-perasaan seperti itu. Jadi orang yang tidak sanggup bertanggung jawab adalah orang yang lemah, mengalah terhadap segala macam perasaan. Maka hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab sebagai berikut: makin seseorang tidak mau bertanggung jawab, makin sempit wawasan dan makin melemahkan diri sendiri. Dan sebaliknya, semakin ia bersedia untuk bertanggung jawab, semakin ia terbuka pada tantangan kehidupannya, ia juga semakin kuat menentukan dirinya sendiri, hambatan-hambatan yang tidak masuk akal (seperti perasaan takut, malas, takut berkonfrontasi dll) dari luar dan dalam seseorang semakin tidak dapat menghambatnya dalam menentukan sikap. Apa yang dinilainya sebagai paling baik dan paling penting akan dilakukannya. Maka main bertanggung jawab, dengan sendirinya ia makin memiliki kebebasan. Untuk menjelaskan konsep ini, marilah kita lihat ilustrasi ini: Seorang mahasiswa dari luar kota, baru tiba di Bandung. Ia merasakan kebebasan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia dapat melakukan segala sesuatu sesuka hatinya. Saking menikmati kebebasannya, ia bermain game sampai larut malam dan bahkan pernah sampai pagi hari, pada esok harinya ia tidak sanggup bangun pagi untuk kuliah. Kejadian terus berlanjut, akhirnya beberapa mata kuliah dinyatakan kena cekal alias tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian akhir semester, karena kekurangan kehadiran di kelas. Melihat kenyataan ini, ia ketakutan bila orang tuanya menanyakan kondisi kuliahnya, dan bila orang tua bertanya ia menjawab kuliahnya baik-baik saja, ia tidak berani menyatakan yang sebenarnya. Alhasil pada akhir semester ia mendapatkan hasil yang sangat tidak memuaskan IPK-nya nasakom (Nasib Satu Koma). Semester berikutnya bukannya belajar dari


26

kesalahan yang telah dilakukannya ia kembali melakukan hal yang sama, sampai akhirnya kemajuan kuliahnya seperti jalan ditempat dan sangat sulit untuk keluar dari keadaan ini. Orang tuanya mulai mencurigainya, dan mahasiswa ini semakin bingung dengan kondisi ini dan entah mau bilang apa kepada orang tuanya. Marilah kita analisis masalah di atas: Pertama: ruang kebebasan diberikan oleh orang tua, kampus dan masyarakat kepada masiswa di atas, dan ruang kebebasan tersebut harus diisi dengan sikap dan tindakannya. Sikap dan tindakan yang diambil, ia sewenang-wenang menggunakan kebebasannya, ia bermain game sesukanya, sampai lupa waktu. Kedua: sikap dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sikap yang ditunjukan mahasiswa tersebut menggunakan waktu secara sewenang-wenang, jelas merupakan sikap dan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga: seseorang yang tidak sanggup untuk bertanggung jawab, berarti melihat apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suatu beban yang terlalu berat dan mengalah kepada keadaannya. Kejadian terulang, mahasiswa tersebut ada dalam kondisi prestasi akademik yang sedemikian rendah gara-gara ia tidak menggunakan kebebasannya secara bertanggung jawab, ia takut orang tuanya menanyakan perkembangan kuliahnya, ia tidak berani berkata hal yang sebenarnya, karena takut. Maka kesimpulan tindakan mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang lemah dan tidak sanggup bertanggung jawab, mengalah kepada ketakutannya.

G. TANGGUNG JAWAB KOLEKTIF

Mengenai tanggung jawab kelompok atau tanggung jawab kolektif ini, bebearpa etikawan menerima mengenai kemungkinan tanggung jawab kolektif ini. Tanggung jawab kolektif di sini tidak dimaksudkan penjumlahan tanggung jawab beberapa individu. Namun yang dimaksudkan tanggung jawab kolektif merupakan seluruh orang yang ada dalam kelompok tersebut (A, B, C, D dan seterusnya), secara pribadi tidak bertanggung jawab, namun secara keseluruhan mereka bertanggung jawab atas suatu kejadian. 16 16

K. Bertenes, Etika, hlm. 134-135


27

H. PERLATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebebasan. Berikan contohnya. 2. Jelaskan bentuk-bentuk kebebasan individual. 3. Kebebasan seseorang dibatasi antara lain karena kesosialannya. Jelaskan! 4. Apa arti tanggungjawab? 5. Jelaskan hubungan antara kebebasan dan tanggungjawab.

28


BAB IV

HATI NURANI

A. PENDAHULUAN

D

alam sebuah percakapan dengan seorang bapak yang telah pensiun dari sebuah instansi, Ia menuturkan pengalamanpengalamannya ketika masih aktif berdinas di instansi tersebut. Kurang lebih berikut bapak tersebut menceritakan: Aduh mas, sekarang saya sudah plong seperti saya sudah bebas dari sesuatu yang menghimpit saya. Saya baru pensiun sebulan lalu, sekarang saya baru bisa merasakan betapa nikmatnya tidur dan menjalani hidup sehari-hari tanpa ada rasa beban apa pun. Ketika saya masih aktif, saya sering tidak nyaman dengan praktek-praktek yang menurut sayangak pas dengan nilai-nilai yang saya anut. Coba bayangkan mas! Untuk suatu acara seminar atau pelatihan yang berdurasi tiga hari dilaporkan lima hari, agar dapat dilaporkan lima hari para peserta diminta menandatangani daftar hadir blanko beberapa rangkap! Belum lagi ulah akal-akalan panitia penyelenggara yang mengadakan seminar/pelatihan di hotel beda kota/kabupaten yang fakta sebenarnya tidak jauh dari kota tempat instansi saya bekerja, ngak nyampe 30 Km dari pusat kota, agar biaya-biaya dan juga termasuk SPJ penyelenggaranya dihitung menurut standar luar kota yang tentunya akan lebih besar dibanding diselenggarakan di dalam kota. Saya sebagai bendahara instansi itu harus mengeluarkan dana dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang 29

Hati Nurani

30

saya tahu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, namun secara administratif mereka aman-aman saja, karena seluruh laporan-laporan yang diminta dapat terpenuhi sesuai persyaratan prosedur laporan yang ditetapkan. Melihat pengalaman bapak tersebut di atas, siapakah yang membuat bapak tersebut nyaman dan sekaligus merasa tidak nyaman? Tentu jawaban dari pertanyaan retorika tadi, tidak lain dari HATI NURANI!

B. HATI NURANI

Apakah hati nurani itu? Dari pengalaman bapak tersebut di atas beberapa pernyataan yang dapat dicatat: (1) merasa plong/nyaman; (2) merasa tidak nyaman ada yang menghimpit; (3) tidak sesuai dengan nilai-nilai. Dalam diri bapak tersebut seolah-olah ada sebuah lembaga yang menilai perbuatan-perbuatannya, sehingga bapak tersebut merasakan perasaan tersebut di atas. Perasaan-perasaan tersebut di atas tidak muncul begitu saja dalam diri manusia, namun perasaan tersebut timbul dari tuntutantuntutan dan harapan-harapan yang dimintakan oleh orang tuanya saat orang tersebut masih kecil. Akibatnya tuntutan, harapan dan ajaranajaran itu dibatinkan dalam diri orang tersebut. Jadi dalam menghadapi sebuah persoalan, kita akan mempertimbangkan untuk mengikuti tuntutan, harapan dan pertimbangan yang dimintakan oleh lingkungannya (orang tua, keluarga, lingkungan sosialnya, agama dan bahkan negara). 1 Bila demikian, maka hati nurani tersebut berkaitan dengan kesadaran serta penghayatan hal yang baik dan yang buruk berkaitan dengan tingkah laku konkret kita, seperti kewajiban yang dituntut dan diharapkan oleh lembaga-lembaga orang tua, keluarga, lingkungan sosial, dan lainnya. Berikut definisi hati nurani yang dikemukakan Magnis Suseno mendefinisikan hati nurani merupakan kesadaran akan kewajiban kita

1

Frans Magnis Suseno, ETIKA SOSIAL, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 30

Hati Nurani

31

dalam situasi konkret dan hati nurani juga merupakan penghayatan kita tentang baik dan buruk sehubungan dengan perilaku konkret kita.2 Melalui kesadaran ini, kita sebagai manusia memiliki kesanggupan untuk mengenali dirinya sendiri dan karena itu dapat berefleksi mengenai dirinya. Untuk menjelaskan mengenai kesadaran ini dapat kita memakai satu kata dalam bahasa latin conscientia. Kata tersebut berasal dari kata kerja scire yang berarti mengetahui, sedangkan kata depan con memeliki arti bersama dengan atau turut, sehingga bila digabung akan memiliki makna turut mengetahui. Dalam makna inilah conscientia turut mengetahui, manakala manusia melakukan perbuatanperbuatan baik atau buruk secara moral ada yang turut mengetahui perbuatan kita.3 Dengan demikian hati nurani ini merupakan saksi dari perbuatan-perbuatan moral kita. Orang yang mengingkari hati nuraninya berarti ia sedang menghancurkan integritas pribadinya.

1. Hati Nurani Retrospektif dan Hati Nurani Prospektif Hati nurani dapat dibedakan dalam dua bentuk hati nurani, yaitu hati nurnai retrospektif dan hati nurani prospektif. Berikut di bawah ini dijelaskan dua bentuk hati nurani tersebut.4 Hati nurani retorspektif merupakan hati nurani yang memberikan penilaian tentang perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung di masa yang lampau. Hati nurani ini melihat kebelakang, mengingatkan, menegur atau bahkan menghakimi bila kita telah melakukan perbuatan yang salah. Namun sebaliknya, hati nurani ini akan memberikan rasa puas, bila perbuatan yang telah dilakukannya merupakan perbuatan yang baik. Hati nurani prospektif melihat ke masa depan dan menilai perbuatan-perbuatan kita yang akan datang. Hati nurani dalam arti ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu atau melarang untuk melakukan sesuatu.

2

Frans Magnis Suseno, ETIKA DASAR: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987), hlm. 53 3 K. Bertens, ETIKA, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 52-53 4 K. Bertens, ETIKA, hlm. 54-56

Hati Nurani

32

2. Sifat Hati Nurani Terdapat dua sifat hati nurani, yaitu hati nurani yang bersifat personal dan adi personal. Berikut di bawah ini dijelaskan hati nurani personal dan adi personal, di bawah ini:5 Hati nurani bersifat personal, selalu berkaitan dengan pribadi

yang bersangkutan. Norma-norma dan ajaran-ajaran yang diterima dalam kehidupan sehari-hari terekam di dalam pribadi manusia, dan kemudian akan dinampakan dalam ucapan-ucapan hati nurani manusia itu sendiri. Hati nurani personal ini merupakan hati nurani yang berbicara atas nama diri sendiri. Hati nurani personal hanya memberikan penilaian tentang perbuatan diri sendiri (bukan perbuatan orang lain). Hati nurani personal ini juga berkembang bersama dengan perkembangan seluruh kepribadian manusia. Hati nurani orang yang telah dewasa tentu akan berbeda dengan hati nurani seorang yang masih remaja atau kanak-kanak. Adapun hati nurani yang bersifat adipersonal, hati nurani ini seolah-olah melebihi pribadi seseorang, dan seolah merupakan sebuah lembaga atau instansi yang berada di atas diri seseorang, hati nurani ini mempunyai suatu aspek transenden atau yang melebihi pribadi kita. 3. Dimensi Hati Nurani Dalam hati nurani sering memainkan peranan baik perasaan maupun kehendak maupun juga rasio. Tetapi tradisi filsafat sering mengaitkan hati nurani tersebut dengan rasio. Hal ini berkaitan dengan hati nurani dalam hal memberikan penilaian atau suatu putusan judgment. Terkait dengan rasio ini, manusia menggunakan rasio praktisnya dalam memberikan jawaban, apa yang harus saya lakukan? Rasio praktis ini merupakan bersifat konkret, demikian juga dengan hati nurani juga bersifat konkret sifatnya dan mengatakan kepada seseorang apa yang harus dilakukan. Dengan demikian putusan hati nurani merupakan ‘mengkonkretkan” pemahaman atau pengetahuan etis kita secara umum. Jadi hati nurani ini bagaikan jemabatan yang menghubungan pengetahuan etis seseorang dengan perilaku konkret diri kita. 6 Walau pun keputusan hati nurani tersebut bersifat rasional, namun bukan berarti bahwa hati nurani mengemukakan suatu 5 6

Ibid, hlm. 56-59 Ibid, hlm.59-60

Hati Nurani

33

penalaran logis. Justru ucapan-ucapan hati nurani pada umumnya bersifat intuitif, seperti halnya baik dan terpuji, atau buruk dan tercela. Namun pemikiran intuitif itu mengingatkan kita pada suatu argumentasi, misalnya dalam pemikiran hati nurani yang prospektif.7 Dengan demikian hati nurani tersebut berdimensi rasio sekaligus juga memiliki dimensi pengungkapannya.

rasa/intuitif

dalam

pengungkapan-

C. HATI NURANI DAN SUPEREGO

Sering kali hati nurani dikaitkan dengan “Superego” dan bahkan tidak jarang keduanya sering disamakan begitu saja. Untuk itulah dalam bagian ini akan dibahas bagian yang kita kenal dengan”superego” tersebut. Istilah “superego” tersebut berasal dari seorang tokoh dunia psikologi yaitu, Sigmund Freud (1856-1939), yang 8

merupakan seorang ahli psikoanalisis. Menurut Freud kepribadian memiliki tiga struktur, yaitu id, ego dan superego. Id merupakan struktur keperibadian yang terdiri dari naluri yang merupakan sumber energi psikis seseorang. Freud berpendapat, id sepenuhnya tidak disadari dan id tidak mempunyai hubungan dengan realitas. Adapun ego merupakan struktur kepribadian yang berfungsi menghadapi tuntutan realitas, ego disebut juga sebagai “cabang eksekutif” dari kepribadian karena ego membuat suatu keputusan rasional. Akan tetapi id dan ego tidak mempunyai moralitas, id dan ego juga tidak mempertimbangkan apakah sesuatu itu benar atau salah. Sedangkan superego struktur kepribadian yang merupakan cabang moral dari kepribadian. Superego akan menyatakan sesuatu itu benar atau salah.9 Hubungan dari ketiga bagian stuktur kepribadian tersebut dapat kita lihat dalam sebuah kasus di bawah ini. Suatu waktu mungkin anda (ego) menyatakan,”Saya hanya akan berhubungan seksual suatu saat setelah menikah nanti, karena saya masih ingin mengejar masa depan.” Namun, id anda mengatakan,”Saya ingin kepuasan dari hubungan seksual.” 7

Ibid, hlm. 60 Ibid, hlm. 66 John W. Santrock, Adolescence Perkembangan Remaja, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 42 8 9

Hati Nurani

34

Superego anda mengatakan,”Saya berdosa bila melakukan hubungan seksual sebelum menikah.” Perbedaan Hati Nurani dan Superego Dari penjelasan di atas, seolah hati nurani dan superego sama,

namun bila kita kembali melihat pada definisi hati nurani itu yaitu kesadaran akan kewajiban saya dalam situasi konkret. Hati nurani sebagai kesadaran moral tidak dapat dipahami sebagai perasaan, walaupun memang ada juga melibatkan unsur perasaan di dalamnya. Kesadaran itu juga dipahami sebagai pengertian, dalam hal ini hati nurani berbicara karena mengerti apa yang secara objektif merupakan tanggung jawab dan bertindak sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban objektif dari tindakannya.10 Sedangkan superego hanya menekan, mengerem, menegur, tidak mempedulikan tepat-tidaknya tindakan dari sudut tanggung jawab. Superego hanya me-remaind norma-norma yang telah dibatinkan tanpa mempertanyakan apakah norma-norma itu masih tepat atau apakah sesuai tidak dengan kasus yang dihadapinya. Superego ini bekerja otomatis manakalah kita melanggar garis normatif yang ada dalam batin kita. Bisa jadi seseorang melanggar kewajibannya, saat ia mengikuti begitu saja suara superego.11 Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hati nurani dan superego itu berbeda.

D. PERKEMBANGAN MORAL

Untuk memahami mengenai kesadaran etis, kembali etika mendapatkan penjelasan dari ilmu psikologi. Seorang psikolog yang menjelaskan mengenai hal ini, adalah Lawrence Kohlberg. Kohlberg menjelaskan bahwa kesadaran etis itu bertumbuh menurut enam jenjang. Dari satu jenjang ke jenjang yang lain, sikap manusia semakin terbuka kepada sekitarnya. Semakin dewasa pertumbuhan kesadran etis seseorang, semakin terbuka kepada orang lain. 12

10

Frans Magnis Suseno, ETIKA DASAR, hlm. 90-91 Ibid, hlm. 91-92 Eka Darmaputera, Etika Sederhana untuk Semua: Perkenalan Pertama, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2013), hlm. 26 11 12

Hati Nurani

35

Kohlberg membagi tiga tahapan besar, yaitu tahap prakonvensional, konvensional dan pasca-konvensional. Mengenai istilah konvensional ini, menunjukan bahwa hidup manusia tersebut didasari oleh konvensi atau kesepakatan-kesepakatan umum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Perkembangan mengenai kesadaran mengikuti konvensi inilah yang menjadi bagian yang ingin dijelaskan dalam teori perkembangan moral ini. Pada bagian di bawah ini dijelaskan tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:13 Tahap Pra-Konvensional Tahap 1: Orientasi hukuman dan kepatuhan. Kesadaran moral manusia didasarkan pada “hukuman”, tahap ini kita memahami mengapa seorang anak misalnya tidak mau mengambil sepotong kue yang ada di atas meja makan. Kepatuhan terhadap aturan (untuk tidak mencuri) ini didasarkan pada ketakutan hukuman yang akan diterima dari orang tuanya. Dengan demikian persoalnya bukan mencuri itu tidak baik, tetapi apa hukuman yang akan diterimanya. Pada anak-anak, pertimbangan semacam ini dilakukan secara mekanis atau tidak secara sadar (otomatis). Tahap 2: Orientasi relativis Instrumental. Pada jenjang ini, tindakan seseorang masih kekanak-kanakan, walaupun sudah agak sedikit rasional. Dalam tahap ini tidak terlalu mekanis yang membabi-buta. Seseorang sudah melaui menghitung-hitung dan memilih-milih. Tindakan moral seseorang merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan, misal: saya mau nurut kata kakak, asal saya boleh main play stasion. Dalam tahap ini juga sudah ada rasa keadilan, walau pun keadilan yang didasarkan pada perhitungan, misalnya “Ibu tidak adil! Kue kaka lebih besar dari adik.” Selanjutnya menurut Kohlberg nilai yang berlaku pada jenjang “instrumental” ini, sebagai alat untuk mencapai kenikmatan yang sebanyak-banyaknya dan mengurangi kesakitan sekecil-kecilnya. Faktor ketakutan dihukum memang salah yang menjadi faktor untuk taat, namun tidak tanpa perhitungan seperti tahap 1 (jadi ada hitungan untung dan ruginya). Misalnya, si Boy menjatuhkan kamera kesayangan ayahnya, si boncel adiknya mengetahui hal ini. Apakah si boncel akan mengadukan si Boy pada 13

Eka Darmaputera, hlm. 26-35

36

Hati Nurani

ayahnya? Dalam tahap ini, si boncel akan berhitung-hitung, hukuman mana yang lebih sakit? Ayahnya? Atau jitakan yang akan diterima si Boy sebagai hukuman, karena sudah memberitahu ayahnya? Si boncel akan memilih kemungkinan hukuman yang teringan, maka ia memutuskan untuk tidak memberitahu ayahnya. Jadi si boncel berpendapat, “aku tidak akan memberitahu ayah, asal kakak Boy tidak menjitak aku…” Pada tahap ini pertimbangan pokok bukanlah didasarkan pada yang benar atau yang apa yang baik secara objektif untuk dilakukan. Namun, didasari pertimbangan subjektif yang berpangkap pada untung rugi secara pribadi, keadilan diperjuangkan bukan untuk keadilan itu sendiri, namun karena bagian yang diterima saya lebih sedikit, lebih kecil dst. Tahap Konvensional Pada tahap ini, titik pusat berada pada diri sendiri, pemikiran sudah mulai luas, dan orang sudah mulai memperhitungkan orang lain serta berusaha sedapat mungkun memenuhi harapan orang-orang yang ada disekitarnya. Tahap 3: Penyesuaian dengan kelompok atau orientasi menjadi “anak manis” Pada tahap ini seseorang berusaha untuk melakukan apa yang dikatakan orang yang ada disekitarnya, dalam tahap ini seseorang sudah menjelma menjadi seorang yang patuh dan taat, misalnya: bersikap sopan terhadap yang lebih tua. Pada jenjang ini, terarah pada ketaatan dan menyenangkan orang lain, misalnya orang tua. Tidak lagi diliputi oleh ketakutan, tetapi seseorang melakukan yang benar menurut orang dalam kelompok tersebut. Dengan demikian apa yang benar atau baik itu ditetapkan oleh orang lain, seseorang tinggal mengikutinya. Jadi ketaatan tersebut didasari pada kebutuhan untuk hidup bersama mereka, seseorang membutuhkan persetujuan merka supaya dapat diterima dan yang paling tidak menyenangkan adalah diasingkan dalam kelompok atau orang terdekatnya. Persoalan yang timbul dalam masa ini ada pada harapanharapan yang diminta oleh masing-masing kelompok berbeda-beda, boleh jadi malah bertentangan. Misalnya, seorang anak akan mengalami

Hati Nurani

37

konflik antara mengikuti ajakan teman-temannya atau mengikuti anjuran orang tuanya. Tahap 4: Orientasi hukum dan ketertiban (law and order). Pada tahapan ini, seseorang sudah berhasil melepaskan diri dari sekat-sekat kelompok, untuk berpegang pada ketetapan yang lebih luas dari sekedar harapan-harapan kelompok Dalam tahap ini bukan pada yang memberi jaminan identitas dan keamanan (kenyamanan) seperti pada tahap ke 3, namun lebih pada apa yang menjadi hukumnya. Misalnya seseorang bekerja pada lingkungan yang sudah terbiasa korup, ia dapat memilih untuk melepaskan diri dari tembok lingkungannya yang korup untuk tidak berbuat korup karena ia tahu hukumnya. Karena hukum tersebut berlaku secara universal, maka orang yang bersangkutan akan menghargai dan memperhitungkan hak serta kepentingan bukan saja orang-orang yang ada di kelompoknya, tetapi juga orang yang sama sekali tidak ia kenal. Dengan demikian pada tahap ini, orang tersebut sadar akan kewajibannya, dan bisa saja ia tersingkir dari kelompoknya karena ia melakukan kewajibannya yang tidak sesuai dengan kelompoknya. Ketaatan pada hukum yang objektif itu menjadikan dirinya terbebas dari pengkotakan dalam kelompokkelompok tersebut, namun sebaliknya kita malah dapat menilai tuntutan atau ketetapan kelompok tersebut benar atau salah, baik atau jahat. Tahap Pasca-konvensional Tahap 5: orientasi kontrak sosial legalistis. Pada jenjang keempat di atas, hukum yang wajib ditaati itu, tidak perlu dipertanyakan. Namun pada tahap kelima, orang menyadari bahwa hukum yang ada sebenarnya tidak lain adalah berupa kesepakatan-kesepakatan atau konsensus antar manusia yang melahirkan hukum. Dengan demikian, melalui kesepakatan antar manusia pulalah yang dapat mengubahnya, tidak ada hukum yang dianggap tetap atau tidak berubah. Melalui akal, manusia mengetahui hukum berfungsi atau tidak, melalui akal pula manusia kemudian menciptakan hukum yang lebih baik dari sebelumnya. Tahap 6: Orientasi prinsip etika yang universal. Jenjang ini merupakan puncak dari tahapan perkembangan moral manusia. Dalam tahapan ini moralitas yang pantang mengkhianati hati nurani dan keyakinan tenang

Hati Nurani

38

yang benar dan yang baik. Orang yang tidak takut untuk menentang arus. Yang lebih rela menerima mati daripada menipu diri. Orang yang mempunyai visi dan misi yang jelas mengenai kehidupan ini. Dan rela membayar lunas harga yang dituntut untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Untuk semua itu, orang-orang ini melakukan tindakantindakan yang seringkali tidak tercerna oleh akal sehat orang biasa. Moralitas mereka bukan irasional, tetapi melampaui rasio, moralitas yang trans-rasional. Contoh dari tokoh-tokoh tahap enam ini seperti: Yesus, Martin Luther King Jr., Gandhi dan Sukarno bisa dikategorikan dalam tahapan ini.

E. PEMBINAAN HATI NURANI

Hati nurani seperti yang sudah dijelaskan terdahulu bertugas untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang umum ke dalam situasi konkret. Peranan hati nurani selalu dibutuhkan untuk menjawab situasi konkret tersebut. Ada banyak tipe hati nurani, ada hati nurani yang peka, ada pula yang longgar dan kurang peka, namun ada juga hati nurani yang tumpul. Ada juga hati nurani yang seolah buta, yang menurut ahli psikiatri disebut sebagaimoral insanity, ini merupakan kelainan jiwa yang memerlukan perawatan khusus. Orang yang memiliki moral insanity ini berbahaya, ia sanggup melakukan seperti membunuh dengan tanpa merasa sedikit pun bersalah.14 Bagaimana agar hati nurani ini memiliki kepekaan? Hati nurnai yang tetap memiliki kepekaan dihasilkan dari pendidikan, dan pendidikan moral yang tepat ada di keluarga. Anak yang dibesarkan di kalangan keluarga pencuri, hampir dapat dipastikan anak tersebut memiliki hati nurani yang kurang baik tentang konsep mengenai hak milik.15 Pendidikan hati nurani ini demikian kompleks dan sebaiknya memang dilakukan secara informal di lingkungan keluarga.

14 15

K. Bertens, ETIKA, hlm. 64-65 Ibid, hlm. 65

Hati Nurani

39

F. SHAME CULTURE DAN GUILT CULTURE

Dalam antropologi budaya dibedakan antara dua macam kebudayaan: shame culture dan guilt culture. Para ahli mengemukakan kebanyakan kebudayaan yang disebut “primitif” pada hampir semua kebudayaan asia menganut shame culture. Sedangkan pada kebudayaan barat guilt culure. Shame culture bersifat statis tidak memiliki norma moral yang absolut dan ditandai oleh “psikologi masa”. Sebaliknya guilt culture sanggup untuk mengadakan perubahan progresif, memiliki norma yang absolut dan memperhatikan kesejahteraan martabat individu.16 Adapun perbedaan dari shame culture dan guilt culter dapat dijelaskan di bawah ini:17 Shame Culture Shame Culture adalah kebudayaan dimana pengertian-pengertian seperti “kehormatan”, “reputasi”, “nama baik”, “status”, “gengsi” sangat ditekankan. 





Di sini, bukan perbuatan obyektif (jahat atau baik) yang penting, tetapi diketahui atau tidak oleh orang lain. Sangsinya berasal dari luar, yaitu apa yang dikatakan dan difikirkan oleh lingkungannya.

Guilt Culture Guilt culture adalah kebudayaan dimana pengertian-pengertian seperti “kebersalahan”, “dosa”, “tanggung-jawab” sangat dipentingkan. Di sini yang penting dan dinilai adalah perbuatan obyektif yang dilakukan. Penilaian dilakukan oleh diri sendiri. Sangsinya berasal dari dalam, yaitu rasa bersalah, atau ketenangan batin. 





G. PERLATIHAN

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hati nurani! Bagaimana hubungannya dengan pengambilan keputusan etis? 2. Mengapa hati nurani disebut berifat personal sekaligus adipersonal? Jelaskan 3. Adakah hubungan hati nurani dengan perasaan? Jelaskan. 4. Jelaskan hubungan hati nurani dengan kepribadian. 16 17

G. Piers & M. Singer di dalam K. Bertens, Etika, hlm. 88 K. Bertens, hlm.87-90

40

Hati Nurani

5. Apakah moral itu berkembang? Bagaimana? 6. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang shame culture dan guilt culture

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS

A. PENDAHULUAN

alam bagian-bagian sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kesadaran moral yang dimiliki manusia. Kita memahami pula proses terjadinya pengambilan keputusan di dalam diri manusia, dimana hati nurani bekerja untuk mengevaluasi norma-norma yang ada di dalam dirinya yang akan menjadi dasarnya dalam pengambilan keputusan. Demikian juga peranan kebebasan, berperan besar dalam diri manusia untuk mengambil keputusan tersebut, sehingga memberi kesanggupan pada seseorang untuk mengambil tanggung jawab dalam setiap keputusannya. Pada bagian ini, kita mencari dasar atau prinsip-prinsip objektif

D

dalam pertanggungjawaban moral dari keputusan yang kita ambil tersebut. Berikut di bawah ini akan diuraikan beerapan pemikiranpemikiran mengenai moral. Pemikiran mengenai prinsip tindakan moral manusia ini, diuraikan beberapa bagian saja dari sekian banyak sumbangan pemikiran para filsuf mengenai moral, diantaranya virtue yang akan dibahas secara tersendiri dalam topik VI, teleologis, deontologis dan kontekstual.

B. ETIKA TELEOLOGIS

Pandangan etika teleologis ini merupakan sistem etika yang mendefinisikan kebenaran atau kesalah moral dalam pengertian kebaikan atau keburukan dari konsekuensi-konsekuensi suatu tindakan, 41

Pengambailan Keputusan Etis

42

misalnya seberapa banyak kesenangan, kebahagiaan atau manfaat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut.1 Teleologis itu sendiri merupakan berasal dari kata Teleos dalam bahasa yunani yang berarti tujuan. Cara berpikir dari etika ini berpandangan pada bukan apa yang benar dan apa yang salah menurut hukum atau norma (kalau pun memang mengacu kepada kebenaran menurut norma itu pun bukan ukuran terakhir). Yang lebih ditekankan dalam pemikiran ini adalah tujuan, atau akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut.2 Dengan demikian yang menjadi penekanan dalam pemikiran teleologis ini adalah suatu perbuatan dikatakan baik kalau menghasilkan atau berakibat membawa kebaikan. Untuk menjelaskan bagian ini, marilah kita melihat contoh di bawah ini. Kasus: Si Pembunuh Bertanya Dalam Perang Dunia II, nelayan-nelayan Belanda secara teratur menyembunyikan pengungsi Yahudi ke Inggris dalam kapal-kapal mereka dan tidak jarang terjadi peristiwa pencegatan yang dilakukan

oleh patroli Nazi di tengah pelayarannya. Kemudian kapten Nazi akan berteriak dan bertanya kepada kapten kapal nelayan Belanda, “Ada di pihak mana, dan siapa yang ada di dalam kapalnya?” Para nelayan ini kemudian berbohong dan setelah itu dibiarkan kapalnya lewat dan selamatlah nelayan Belanda dan pengungsi Yahudi tersebut.3

Dalam kasus ini tentu apa yang dilakukan oleh si nelayan Belanda bila kita ukur dengan hukum atau norma, maka perbuatan nelayan Belanda ini telah melakukan pelanggaran terhadap norma (hal yang salah). Namun, konsekuensi atau akibat yang dihasilkan dari kebohongannya tersebut menimbulkan suatu kebaikan, yaitu dengan selamat merekaNazi. (nelayan dandemikian penumpang Yahudi) melintas patroli tentara Dengan fokusorang dari etika teleologis ini adalah pada tujuan, hasil dan akibatnya. Adapun etika yang masuk dalam aliran etika teleologis ini diantaranya: hedonisme (kesenangan), eudemonisme (kebahagiaan) dan yang paling terkenal adalah utilitarianisme. Hedonisme 1

Mark B. Woodhouse, Berfilsafat: Sebuah Langkah Awal, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), 223 2 Eka Darmaputera, Etika Sederhana untuk Semua: Perkenalan Pertama, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2013), hlm. 11-12 3 James Rachels, Filsafat Moral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hlm. 229


43

Adalah seorang Aristippos dari Kyrene (433-355 SM) yang juga salah seorang dari murid filsuf Yunani terbesar Sokrates. Sokrates bertanya kepada Aristippos, “Tujuan akhir apa yang sungguh-sungguh baik bagi manusia?” Aristippos menjawab,”Yang sunggu baik bagi manusia adalah kesenangan.” Hal ini dibuktikan oleh Aristippos, bahwa manusia memiliki kecenderungan pada kesenganan tersebut. Kesenangan itu bagi Aristippos bersifat badani belaka, yang terdiri dari tiga kemungkinan, yaitu gerak yang kasar dan itulah yang disebut sebagai ketidaksenangan, gerak halus itulah yang dimaksud dengan kesenangan dan kemungkinan ketiga yaitu ketiadaan gerak yang disebut sebagai suatu yang netral. Aristippos menekankan bahwa kesenangan ini merupakan kesenangan masa kini bukan masa lalu atau yang akan datang. Dengan demikian kesenangan dimaksud Aristippos sebagai kesenangan bersifat badani, aktual dan individual.4 Tentu bila kita lihat pemikiran di atas, ada beberapa keberatankeberatan yang timbul, diantaranya: Apakah manusia selalu mencari kesenangan di dalam hidupnya? Bagaimana dengan seseorang yang mengabdikan dirinya menjadi relawan ditempat bencana yang jauh dari kesenangan sama sekali. Kemudian bagaimana pula menjamin, bahwa kesenangan itu baik? Justru ada pula orang yang senang menyiksa dirinya. Dan jika ditelisik hedonisme mengandung egoisme, karena hanya memperhatikan kepetingan dirinya. 5 Eudemonisme Filsuf Yunani Klasis yang besar, Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics. Ia menuliskan, bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang fianl, serba cukup pada dirinya dan tujuan dari segala tindakan. Dengan demikian tindakan yang bertujuan untuk membahagiakan orang lain atau diri sendiri atau yang berakibat pada orang lain dan diri sendiri bahagian adalah hal yang baik.6 Tentu pemikiran ini pun bila kita kritis, bagaimana kebahagiaan itu dan apa ukuran objektif kebahagiaan itu. Tentu ukuran kebahagiaan itu lebih banyak ditentukan oleh penilaian orang per orang secara subyektif.

4

K. Bertens, Ibid, hlm. 238-241 6 Eka Darmaputera, hlm. 12-13 5


44

Utilitarianisme Utilitarianisme ini dikembangkan oleh filsuf inggris David Hume (17111776), Jeremy Bentham (1748-1832), dan diperkuat oleh John Sturat Mill (1806-1873). John Stuart Mill, memberikan pendapatnya yang terkenal, “The greatest good for the greatest number.” Menurut John Stuart Mill, sebuah tindakan dapat dikatakan “baik”, apabila ia bertujuan dan berakibat7 membawa “kebaikan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang.” Demikianlah perkembangan etika teleologis bergerak dari kesenangan dan kebahagiaan secara individual menjadi sebagaian besar bagi banyak orang yang tertuang dalam aliran etika utilitarianisme. Pemikiran-pemikiran di atas memiliki kelemahan. Pertama, tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan ini, jangan-jangan menjebak kita ke dalam praktik menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tersebut. Cara berpikir teleologis dalam bentuk yang ekstrim, adalah bahaya hedonisme yang sempit. Tujuan yang baik disalahartikan menjadi baik untuk saya, yang kemudia menjadi paling “menguntungkan” atau paling menyenangkan untuk saya. C. ETIKA DEONTOLOGIS

Cara berpikir deontologis, yaitu cara berpikir etis yang mendasarkan kepada prinsip, hukum, norma objektif yang dianggap harus berlaku mutlak dalam situasi dan kondisi apapun. Etika deontologis berbicara mengenai apa yang benar dan yang salah, dengan tegasnya.8 Filsuf besar asal Prusia (Jerman Raya) Immanuel Kant (17241804), ia menyatakan bahwa akal manusia menuntu agar tidak pernah berkata bohong. Adapun teori etikanya diawali dengan mengamati kata “wajib” atau ought yang juga sering digunakan untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan urusan moral, misalnya “Jika kamu ingin segera lulus, kamu wajib belajar dengan sungguh-sungguh.” Kant menyebut hal tersbut merupakan perintah yang bersifat hipotetis, karena perintah tersebut mengharuskan jika kita mempunyai keinginan yang relevan. Kata “wajib” di sana bergantung pada keinginan kita (jika mau, maka harus), dalam kondisi ini kita dapat melepaskan kewajiban tersebut tentunya dengan melepaskan keinginan (tujuan) kita.9 7

Ibid, hlm. 12 Eka Darmaputera, hlm. 10 9 James Rachels, Filsafat Moral, hlm. 218-219 8


45

Kewajiban atau keharus moral, menurut Kant sesungguhnya tidak bergantung pada keinginan atau tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian suatu kewajiban moral seharusnya berbentuk kategoris bahwa, “Saya wajib melakukan ini/itu,…titik” Aturan moral bukan, “Anda wajib menolong orang dalam kesusahan (karena bencana), kalau anda peduli dengan mereka.” Jadi anda harus menolong orang yang dalam kesusahan, “Bantulah!10(titik)”, tanpa melihat keinginan atau tujuan anda membantu orang lain. Kant menjelaskan, bahwa keharusan atau imperatif kategoris tersebut diturunkan dari prinsip bahwa seiap mahluk rasional harus menerimanya. Selanjutnya Kant menyatakan,”Bertindaklah hanya menurut kaidah dengan mana Anda dapat sekaligus menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal.”11 Marilah kita lihat kasus pembunuh bertanya di atas yang mengijinkan berbohong guna menyelamatkan seseorang, Kant berpandangan terhadap kasus di atas: (i) kita harus mengerjakan hanya tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan-aturan, yang kita inginkan dapat dianut secara universal (berbohong selamanya salah & semua orang setuju); ii) Jikalau anda berbohong, maka anda mengikuti aturan berikut: “Berbohong itu diijinkan”; (iii) Aturan ini tidak dapat dianut secara universal karena akan menggagalkan maksud/tujuan itu sendiri, orang akan berhenti percaya satu sama lain, dan kemudian tidak ada gunanya berbohong; (iv) karena itu, kita jangan berbohong.12 Dengan demikian etika deontologis ini, mutlak berpegang pada peraturan apa pun kondisinya. Cara berpikir demikian tentu memberikan pegangan yang tegas kepada kita, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak mudah berpegang pada prinsip ini, sehubungan dengan kehidupan manusia itu begitu kompleks dan dinamis. Sehingga hampir tidak mungkin berpegang pada hukum yang jelas dan tegas, bagi setiap kemungkinan. Misalnya, hukum “Jangan membunuh!” Bagaimana dengan penerapan hukuman mati? Atau bagaimana pula dengan membunuh karena membela diri? Atau bahkan bagaiman dengan membunuh dalam kondisi perang?13

10

Ibid, hlm. 220 James Rachels, Filsafat Moral, hlm. 220 12 Ibid, hlm. 223-224 13 Eka Darmaputera, hlm. 11 11


46

Kondisi demikian menjadikan kelemahan pandangan ini, yaitu legalisme yang kaku. Hukum tidak lagi melayani manusia, tetapi sebaliknya manusia melayani hukum.14 D. ETIKA KONTEKSTUAL

Etika

deontologis

maupun

teleologis

tidak

terlampau

memperhitungkan situasi dan kondisi. Hukum atau prinsip atau norma yang diperkenalkan oleh Kant adalah universal, artinya berlaku di mana saja dan kapan saja. Demikian juga dengan teleologis yang dikemukakan Mill, “Kebaikan terbesar bagi sebanyak mungkin orang”, juga harus begitu dalam situasi dan kondisi apapun juga. Menurut Aristoteles pun demikian, bahwa di mana pun dan kapan pun kebagiaan selalu yang dicari.15 Teori berikut ini yang disampaikan oleh Richard H. Niebuhr, yaitu Etika Tanggung Jawab atau kontekstual. Pemikirannya dalam etika ini, adalah yang terpenting untuk ditanyakan sebelum melakukan sesuatu, bukanlah apa yang secara universal “benar” atau apa yang secara universal “baik”, tetapi menurut Richard H. Niebuhr yang secara kontekstual paling “bertanggungjawab”.16 Berikut contoh kasus di bawah ini. Kasus Pembajakan Beberapa teroris bersenjata menyandera seluruh penumpang pesawat terbang yang berjumlah ratusan orang. Tindakan apakah yang harus dilakukan? Rencana membunuh teroristeroris ini secara deontologis apapun alasannya adalah salah. Menempuh risiko menyerang mereka bisa saja berakibat pada kematian ratusan penumpang yang ada di dalamnya, yang menurut penilaian teleologis adalah salah. Apakah yang paling “tepat”, dan tindakan yang paling “bertanggungjawab”. Dalam konteks situasi dan kondisi itulah yang harus dipertimbangkan, mungkin bernegosiasi dengan pembajak memenuhi sebagaian tuntutannya agar sikapnya melunak dan dalam kondisi yang tepat mengirimkan pasukan pembebas teroris untuk melumpuhkan para teroris (tentu harus melalui perhitungan matang dan cermat).

14

Ibid, hlm. 11 Eka Darmaputera, hlm. 15 16 Eka Darmaputera, hlm. 15 15


47

Kasus Menyogok Polisi Tidak perlu dalam kondisi serumit kasus di atas, contoh lain anda dalam kondisi terburu-buru pergi ke kampus untuk segera mengikuti Ujian Akhir Semester. Dalam suatu kesempatan anda melihat traffic light warna kuning menyala, segera anda menancap gas motor namun usaha anda tidak berhasil belum

sampai tengah perempatan jalan anda sudah terjebak lampu merah. Dan seperti biasa Pak Polisi meniupkan peluit menunjuk anda harus segera menepi dan berurusan lah anda dengan Pak Polisi. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, apa yang akan ada lakukan? Ya...ya.., pilihan jalan pintas, sidang ditempat, salam tempel atau apalah namanya menjadi cara jitu anda mengatasi masalah ini, agar anda segera sampai ke kampus tidak terlambat. Tentu cara berpikir etis di atas, tidak bermaksud mengajarkan kepada anda dengan cara-cara seperti di atas dalam kondisi apapun. Namun yang ingin dijelaskan dalam teori etika kontekstual ini adalah ternyata tawaran aliran etika lain yang lebih operasional. Aliran etika ini menolong orang mengambil keputusan dalam situasi dan konteks tertentu. Namun cara berpikir di atas juga memiliki kelemahan, dan kelemahan terbesar adalah seseorang dengan mudah terjebak menjadi etika situasional. Etika yang tanpa prinsip, sebab situati menjadi pertimbangan pokok satu-satunya. Hal ini membawa dalam situasi relativisme dan subjektivisme. Relativisme, merelatifkan segala sesuatu dan norma yang ada, demikian norma yang berlaku mutlak tersebut dapat begitu saja dilanggar. Subjektivisme, semuanya menurut pertimbangan sendiri yang menurutnya paling tepat dan bertanggung jawab.17

E. PENUTUP

Jadi bagaimana? Anda bingung akan menggunakan cara berpikir etis yang mana? Satu hal dalam penutup ini, bahwa tidak ada cara berfikir yang “paling etis”. Setiap cara berfikir punya kekuatan dan kelemahan. Seseorang bisa saja (seharusnya!) untuk suatu masalah menggunakan beberapa cara berfikir yang berbeda-beda. Yang perlu diusahakan adalah tindakan apa yang paling benar, baik dan tepat. 17

Eka Darmaputera, hlm. 16


48 F.

PERLATIHAN

1. Jelaskan Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan etis! 2. Jelaskan cara berfikir deontolgis! Apa keunggulan cara berfikir ini, dan apa kelemahannya? 3. Jelaskan cara berfikir teleologis! Apa keunggulan cara berfikir ini, dan apa kelemahannya? 4. Jelaskan cara berfikir kontekstual! Apa keunggulan cara berfikir ini, dan apa kelemahannya? 5. Cobalah meliha satu kasus dengan menganalisis cara berfikirnya. Cara berfikir mana yang digunakan seseorang untuk menilai suatu tindakan.

BAB VI

KEUTAMAAN

A. PENDAHULUAN

S

ejak lama orang memikirakan mengenai kebaikan manusia, adalah Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics sekitar tahun 325 SM, menuturkan bahwa kebaikan manusia itu merupakan aktivitas jiwa dalam kesesuaiannya dengan keutamaan (Virtue). Demikian juga dengan Maha Guru Filsafat Sokrates dan Plato ketika ditanya sifat semacam apakah yang membuat manusia menjadi peribadi yang baik? Dari hasil diskusi mereka kembali jawabannya mengarah kepada keutamaan. Aristoteles yang sangat menyukai hal-hal yang detail memerinci keutamaan manusia tersebut pada keberanian, pengendalian diri, kemurahan dan kejujuran.1 Pemikiran mengenai kebaikan manusia tersebut bagi bangsa Yunani bersumber pada akal budi manusia sebagai sumber dari kebijaksanaan praktis dalam kehidupan mereka. Namun, seiring dengan kekristenan yang mulai berkembang, gagasan sumber kebaikan manusia tersebut bergeser dari akal budi manusia menjadi kepada Allah sebagai sumber hukum dan bagi mereka hidup yang benar berarti taat kepada perintah Ilahi. Hal tersebut dapat tercermin dari gagasan pemikir abad keempat Agustinus yang menuturkan, bahwa kebaikan moral tersebut bergantung kepada kebergantungan diri kita kepada kehendak Allah. Demikianlah selanjutnya corak perkembangan etika 1

James Rachels, Filsafat Moral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hlm.

306-307

49

Keutamaan

50

sampai pada abad pertengahan di mana filsuf besar abad pertengahan Thomas Aquinas menyampaikan gagasan mengenai keutamaan itu pun bercorak teologis yaitu iman, pengharapan dan cinta kasih.2 Jaman terus berkembang seiring gerakan Renaissans di Eropa, filsafat moral dikeluarkan dari kungkungkan agama, mengganti sumber kebaikan manusia yang berasal dari hukum Ilahi tersebut, diganti dengan hukum moral. Hukum moral ini sebenarnya juga muncul dari akal budi manusia, dan diterima sebagai suatu sitem hukum yang menetapkan mana tindakan yang baik. Para Filsuf modern menekankan, bahwa manusia atau pelaku moral mengikuti hukum moral tersebut. Dengan demikian pertanyaan bergeser dari yang diajukan oleh para pemikir filsafat klasik, karakter macam apakah yang membuat seseorang menjadi pribadi yang baik? Menjadi manakah tindakan benar yang harus dijalankan? Para filsuf modern tersebut mengembangkan teori-teori kebenaran dan kewajiban bukan keutamaan. Seperti yang telah kita ketahui pada bagian sebelumnya, konsep-konsep mereka sebagai berikut: (1) Kita harus melakukan apa pun yang paling membahagiakan bagi banyak orang (Utilitarianisme atau aliran teleologis); (2) Kewajiban kita adalah mengikuti aturan-aturan yang dapat menjadi hukum universal secara konsisten --hukum yang dapat ditaati oleh semua orang (Deontologis); dan (3) kewajiban kita adalah mengambil apa yang paling bertanggung jawab yang menjawab situasi dan kondisi, ketimbang apa yang universal (Kontekstual).

B. ETIKA DEONTOLOGIS DAN ETIKA KEUTAMAAN

Seperti yang telah dijelaskan di atas dan bab sebelumnya, etika deontologis memandang perbuatan seseorang itu sebagai perbuatan yang baik atau buruk dipandang dari tindakannya yang terukur dengan norma atau prinsip moral yang ada. Sehingga kita dapat menyebutkan sebagai perbuatan yang buruk, jika berlawanan dengan norma tersebut. Adapun etika keutamaan dalam memandang baik dan buruknya manusia tidak begitu saja memandang dari sikap maupun perbuatannya yang terukur dengan norma, namun etika keutamaan lebih melihat sifat watak yang dimiliki seseorang. 2

Ibid, hlm. 307

Keutamaan

51

Dengan demikian etika keutamaan tidak begitu saja menyoroti perbuatan manusia satu per satu, apakah sesuai atau tidak dengan norma moral, namun lebih memfokuskan manusia itu sendiri. Etika keutamaan mengarahkan fokus perhatiannya pada being manusia, sedangakan etika kewajiban lebih menekankan doing manusia. Sehingga etika keutamaan menjawab pertanyaan: what kind of person should I be? Sedangkan etika deontologis atau kewajiban menjawab pertanyaan what should I do? Sekali pun terdapat perbedaan penekanan antara etika keutamaan dan etika kewajiban, namun sebenarnya keduanya memiliki hubungan. Moralitas selalu berkaitan dengan kualitas manusia itu sendiri saling melengkapi satu sama lain. Etika kewajiban membutuhkan etika keutamaan, dan etika keutamaan membutuhkan etika kewajiban. Usaha untuk mengikuti prinsip dan aturan-aturan moral tidak akan efisien jika tidak disertai suatu sikap tetap manusia untuk hidup menurut prinsip dan aturan tertentu. Kemudian alasan lain etika kewajiban memerlukan etika keutamaan. Jika kita mantaati prinsip dan norma moral, kita belum tentu menjadi manusia yang sungguh-sungguh baik secara moral.3 Demikian juga etika keutamaan membutuhkan juga etika kewajiban. Etika keutamaan saja buta, jika tidak dipimpin oleh norma atau prinsip. Kita dapat membedakan sifat watak manusia, karena 4 orang tersebut mematuhi aturan-aturan moral tersebut.

C. KEUTAMAAN DAN WATAK MORAL

Setelah panjang lebar membicarakan mengenai keutamaan dan aliran-aliran filsafat moral lainnya, kini kita saatnya memfokuskan pembicaraan kita pada keutamaan itu sendiri. Ambil salah satu contoh dari bentuk keutamaan, yaitu kemurahan hati. Kemurahan hati merupakan suatu bentuk keutamaan yang membuat seseorang sanggup untuk membagikan harta bendanya kepada orang lain membutuhkan. Melihat contoh di atas, kalau begitu apa itu keutamaan? Keutamaan dapat didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan orang tersebut untuk bertingkah laku baik secara moral. Disposisi merupakan 3 4

K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm 213-215 Ibid, hlm. 215-216

Keutamaan

52

kecenderungan yang menetap. Sifat atau watak yang berubah-rubah dapat dipastikan bukanlah keutamaan. Keutamaan juga berkaitan dengan kehendak. Kehendak di sini berkaitan dengan maksud atau motivasi pelaku, misalnya perbuatan seseorang yang murah hati, memiliki maksud yang baik. Orang boleh saja menyalahartikan perbuatan orang tersebut, tetapi orang tersebut tetap saja murah hati, karena tidak maksud lain selain ingin membantu sesama. Keutamaan juga diperoleh melalui pembiasaan diri dan latihan. Tentu latihan tersebut bukan latihan yang berlangsung satu dua hari, namun melalui proses yang panjang.5 Keutamaan diperoleh melalui upaya korektif, yaitu keutamaan diperoleh dengan mengoreksi suatu sifat awal yang tidak baik. Selain upaya korektif, keutamaan juga diperoleh dengan cara melawan arus. 6 Dengan demikian keutamaan tersebut merupakan sifat dan watak seseorang (asli, genuine, tidak dibuat-buat). Karakter seseorang yang terbentuk melalui proses yang panjang. D. KEUTAMAAN DAN KETERAMPILAN

Keutamaan perlu dibedakan dari keterampilan. Seperti halnya keutamaan, keterampilan pun diperoleh melalui proses latihan dan juga ada unsur upaya korektif juga. Namun perbedaan keutamaan keterampilan dapat dipaparkan berikut di bawah ini. Keterampilan, hanya memungkinkan melakukan jenis perbuatan tertentu (mis: keterampilan main piano); kesulitan bersifat teknis, keterampilan juga diperoleh dengan membaca buku, melatih diri, kesalahan sengaja tidak menghilangkan keterampilan, tetapi karena kesalahan yang tidak sengaja bisa disebut tidak terampil. misal supir yang menginjak rem tiba-tba.7 Sedangkan keutamaan, Tidak terbatas pada satu jenis perbuatan saja misalKeberanian, kesabaran, murah hati; kesulitan keutamaan berkaitan dengan kehendak; cara memperolehnya lebih kompleks; sebaliknya, jika tidak sengaja tidak apa-apa misalnya tanpa sadar

Ibid, hlm. 216-218 Ibid, hlm. 218 7 Ibid, hlm. 219 5 6

Keutamaan

53

menyinggung, tetapi jika dengan sengaja, tidak dapat dikatakan punya keutamaan.8

E. KEUTAMAAN POKOK

Keutamaan pokok merupakan keutamaan yang tidak berasal dari keutamaan lain, dan keutamaan lain ada yang bersumber dari keutamaan pokok. Masing-masing filsuf mengajukan keutamaankeutamaan pokoknya, seperti Aristoteles mengajukan keutamaan pokok berupa kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri dan keadilan seperti yang telah dikemukakan di atas. W.k. Frankena merumuskan dua pokok, yaitu kebaikan hati dan keadilan, yang mengikuti pandangan filsuf Arthur Schopenhauer (1788-1860).9 Adapun keutamaan yang dikembangkan di Universitas Kristen Maranatha, adalah integrity, care dan excellence. Integritas merupakannilai dalam ranah aktualisasi diri. Integritas disini berkaitan dengan sikap-sikap konsistensi, jujur, tulus, utuh dapat dipercaya, dan mendorong kejelasan. Sedangkan care merupakan nilai dalam ranah berelasi. Kepedulian ini mendasari pengembangan sikap-sikap antara lain seperti memberi perhatian terhadap sesama dan lingkungannya, respek pada orang lain, berinisiatif, kontributi, kooperatif, peka, bertanggung jawab, senantiasa berupaya menciptakan suasana yang kondusif. Dan excellence atau keprimaan merupakan nilai dalam ranah karya. Keprimaan merupakan nilai yang mendasari pengembangan pribadi yang antara lain memiliki ciri kesungguhan dalam bekerja, kreatif, inovatif, efisien, tepat waktu dan tepat guna. 10 Melalui keutamaan pokok Universitas Kristen Maranatha ini, bahwa setiap insan yang ada di dalamnya dosen, karyawan dan mahasiswa dapat memiliki karakter tersebut di atas.

F. KEUTAMAAN DAN ETHOS

Keutamaan membuat manusia menjadi baik secara pribadi dan keutamaan itu selalu menunjukan suatu ciri individual, misalnya Andi 8

Ibid, hlm.219-220 hlm. 221-223 YPTKM, Rencana Induk Pengembangan Maranatha Periode 2014-2034, (Bandung: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, 2014), hlm. 17 9 Ibid, 10

Keutamaan

54

seorang alumni Maranatha memiliki integritas yang baik. Namun demikian, sejalan dengan keutamaan yang bersifat pribadi tersebut, terdapat juga karakteristik yang membuat kelompok menjadi baik dalam arti moral sebagai kelompok, yaitu ethos. Dari contoh di atas, misal Andi seorang alumni UK Maranatha memiliki integritas yang baik, dan ternyata ditemukan juga para alumni UK Maranatha juga ternyata memiliki integritas yang baik, maka dapat dikatakan alumni UK Maranatha memiliki ethos berupa integritas yang baik. Ethos sendiri merupakan berasal dari bahasa Yunani, dalam pengertian bahasa modern ethos menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. Sementara itu menurut Concise Oxford Dictionary di dalam K Bertens, menjelaskan sebagai characteristic spirit of community, people or system, atau merupakan suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem.11

G. PENUTUP

Demikianlah pada bagian ini kita telah membahas suatu filsafat moral yang sudah tua. Ide bahwa manusia dapat berbuat baik secara moral karena memiliki suatu karakter atau sikap watak yang baik, perlu menjadi bahan pertimbangan bagi kita yang hidup di dunia modern ini. Ide pembentukan karanter ini sudah ditangkap oleh berbagai pihak, misalnya Dirjen Pendidikan Tinggi beberapa waktu yang lalu juga mengadakan penerpan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Kemudian beberapa motivator-motivator terlebih dahulu mengadakan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia, tidak lain berupaya mengembangkan manusia dari sisi potensi watak baik yang dimiliki manusia.

H. PERLATIHAN

1. 2. 3. 4.

Jelaskan perbedaan Etika Kewajiban dan Etika Keutamaan? Apa perbedaan keterampilan dan keutamaan? Bagaimana cara mendapatkan keutamaan? Apa yang dimaksud dengan keutaman pokok?

11

K. Bertens, hlm. 223-224

BAB VII

ETIKA TERAPAN

A. PENDAHULUAN

ecara umum etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etikakondisi umum dasar membicarakan mengenai dan nilainilai moral, bagi manusia untuknorma bertindak secara etis, bagaiman manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif (suara hati manusia) dan lainnya. Etika umum sebagai ilmu atau filsafat moral dapat dianggap sebagai etika teoretis, kendati istilah ini sesungguhnya tidak tepat karena bagaimanapun juga etika selalu berkaitan dengan perilaku dan kondisi praktis dan aktual dari manusia dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya bersifat teoretis.1 Sementara itu etika khusus merupakan penerapan prinsipprinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam kaitan ini, norma dan prinsip moral ditinjau dalam konteks kekhususan bidang kehidupan manusia yang lebih khusus. Etika khusus di sini memberi pegangan, pedoman dan orientasi praktis bagi setiap orang dalam kehidupan dan kegiatan khusus tertentu yang dijalaninya. Etika khusus juga merupakan refleksi kritis atas kehidupan dan kegiatan khusus tertentu yang mempersoalkan praktik, kebiasaan dan perilaku tertentu dalam kehidupan dan kegiatan khusus tertentu sesuai dengan norma umum tertentu di satu pihak dan kekhususan bidang kehidupan dan kegiatan tersebut di pihak lain. 2

S

1 Dr. A. Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Penebit Kanisus, 1998), hlm. 32 2 Ibid, hlm. 32-33

55

Etika Terapan

56

Etika khusus dibagi menjadi etika individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial, yang merupakan bagian terbesar dari etika khusus. Etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Diagram di bawah ini menunjukkan pembagian etika, sebagai berikut di bawah ini: 3

Diagram Sistematika ETIKA

UMUM Prinsip Moral dasar

ETIKA ETIKA INDIVIDUAL KHUSUS terapan ETIKA SOSIAL

B. PENDAKATAN ETIKA TERAPAN Ada dua pendekatan Etika khusus atau Etika Terapan, yaitu: pendekatan multidisipliner dan kasuistik yang akan dijelaskan di bawah ini. 1. Pendekatan Multidisipliner Pada perkembangannyannya etika sebagai etika terapan atau applied ethics ini memberikan kontribusi penting yang dapat diberika etika sebagai bagian dari filsafat kepada bidang lintas disiplin ilmu lainnya. Bukan hanya pada Fakultas Filsafat berkembang mata kuliah3

Frans Magnis Suseno, ETIKA SOSIAL, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1989), hlm. 7-8

Etika Terapan

57

mata kuliah seperti etika biomedis, etika bisnis, etika lingkungan hidup, etika media massa dan lain sebagainya. Perkembangan yang sama terjadi juga di fakultas-fakultas lainnya, misalnya etika biomedis diberikan di Fakultas Kedokteran, etika bisnis di Fakultas Ekonomi dan seterusnya. Dengan demikian etika bagaikan magnet yang menghimpun ilmu-ilmu atau bidang kajian lainnya.4 Kerja sama etika dengan disiplin ilmu lain tersebut diperlukan, sehubungan dengan etika harus melakukan pertimbanganpertimbangan sesuatu yang di luar bidangnya. Seorang Etikawan tentunya akan mengalami kesulitan untuk memberikan pertimbangan dengan baik, bila tidak mendapatkan penjelasan-penjelasan yang memadai dan lengkap yang hanya diperoleh dari disiplin ilmu yang membidanginya.5 Misalnya, seorang etikawan tidak akan mendapatkan penjelasan yang memadai, ketika memberi pertimbangkan mengenai masalah bayi tabung, apabila etikawan tersebut tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dari dunia kedokteran. Demikian juga para profesional seperti halnya Ikatan dokter Indonesia pun menuliskan dampak teknologi kedokteran bagi etika.6 2. Kasuistik Sehubungan dengan etika terapan menggeluti masalah-masalah yang sangat konkret, tidak mengherankan bahwa di sini telah berkembang kebiasaan untuk mempelajari kasus, seperti yang telah dilakukan oleh ilmu kedokteran dengan etika biomedisnya dan ilmu manajemen dengan etika bisnisnya kasus-kasus banyak dibicarakan. Bahkan saat ini sudah ada buku-buku yang memuat kasus-kasus dan pembahasan dari kasus tersebut, baik di bidang etika biomedis maupun etika bisnis, misalnya kasus-kasus yang membahas Susu Bayi Nestle, kasus mobil Ford Pinto dan kasus-kasus lainnya di bidang etika bisnis.7 Kasuistik itu sendiri merupakan usaha memacahkan kasus-kasus konkret di bidang moral dengan menerapkan prinsip-prinsip etis yang 4

K Bertens, Panorama Filsafat Modern, (Jakarta: Penerbit Teraju PT Mizan Publika, 2005), hlm. 24-25 5 Antonius Atosokhi Gea, Relasi Dengan Dunia – Alam, Iptek dan Kerja, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2005), hlm 24 6 Kartono Mohamad di dalam K. Bertens, ETIKA, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 274 7 K. Bertens, Keprihatian Moral Telaah atas Masalah Etika, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 26

Etika Terapan

58

umum. Jadi, Kasuistik ini sejalan dengan maksud umum dari etika terapan. Tidak mengherankan bila dalam suasana etis yang menandai jaman kita saat ini, timbul minat baru untuk kasusistik ini. Kasuistik itu sendiri memiliki sejarah panjang dan kaya yang sebenarnya sudah ada sejak Aristoteles menyatakan etika sebagai ilmu praktis.8 Pertimbangan moral yang praktis selalu bersifat kasuistik. Dalam hal ini kasuistik secara khusus dapat membantu menjembatani kesenjangan antara relativisme9 dan absolutisme. Pada satu sisi adanya kasuistik mengandaikan secara tidak langsung bahwa relativisme moral tidak bisa dipertahankan. Dalam hal ini mengandaikan, bahwa setiap kasus memiliki “kebenaran-kebenaranannya” masing-masing, maka dalam pandangan ini kasuistik sebenarnya tidak diperlukan lagi. Di satu sisi norma-norma etis juga tidak juga bersifat absolut begitu saja, sehingga sulit diterapkan tanpa mempertimbangkan situasi konkret. Jadi faktor situasi konkret yang disebut dengan circumstantiae merupakan faktor yang penting yang menjadi pertimbangan, faktor inilah yang merupakan faktor khas yang menandai situasi tersebut atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai ‘sikon”. Sebuah rumusan klasik yang tetap berlaku hingga saat ini untuk memahami kasuistik ini berupa rumusan: “quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ” atau dalam bahasa Indonesia yang sudah sangat populer dengan “siapa, apa, di mana, dengan sarana mana, mengapa, bagaimana, kapan” kasuistik ini dirumuskan.10

C. METODE ETIKA TERAPAN Etika terapan merupakan pendekatan ilmiah yang pasti tidak seragam. Etika sebagai ilmu yang praktis tidak ada metode yang siap pakai yang dapat begitu saja digunakan oleh orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Pada etika terapan, variasi metode dan variasi pendekatan berbeda-beda. Dalam hal ini paling tidak ada empat unsur 8

K. Bertens, ETIKA, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 275-276 9 Relativisme moral merupakan pendekatan filosofis yang menyatakan bahwa moralitas didasarkan terutama pada budaya, dan bahwa pada kenyataannya tidak ada kebenaran dan kealahan mutlak. Patricia J. Parsons, Etika Public Relation, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 37 10 K. Bertens, Keprihatian Moral Telaah atas Masalah Etika,hlm. 33-35

Etika Terapan

59

yang melalui salah satu cara selalu berperan dalam etika terapan. Empat unsur tersebut mewarnai setiap pemikiran etis, jadi metode etika terapan dalam hal ini sejalan dengan proses terbentuknya pertimbangan moral pada umumnya. Empat unsur yang dimaksud disini adalah: Sikap awal, informasi, norma-norma moral, logika. Berikut di bawah ini dipaparkan empat unsur tersebut, sebagai berikut:11 1. Sikap Awal Selalu ada sikap awal dan tidak pernah bertolak dari titik nol dalam membentuk suatu pandangan mengenai masalah etis apa pun. Sikap moral ini dapat berupa pro atau kontra atau juga netral, atau malah tidak peduli sama sekali, namun sikap-sikap awal ini belum direfleksikan. Sikap awal ini terbentuk karena berbagai faktor misalnya pendidikan, kebudayaan, agama, pengalaman pribadi dll. Sikap awal akan bertahan sampai suatu saat berhadapan dengan suatu peristiwa atau keadaan yang menggugah reflesinya. Bisa jadi sikap awal tersebut menjadi masalah ketika berjumpa dengan orang yang memiliki sikap yang berbeda dengan dirinya. Pada awalnya mungkin kita belum berpikir mengapa kita bersikap demikian, misalnya dalam masyarakat yang sudah biasa menggunakan teknologi nuklir sebagai sumber energinya, tanpa keberatan apa pun mereka menerima begitu saja penggunaan energi nuklir tersebut. Akan tetapi seiring dengan sikap negara yang menggunakan nuklir sebagai alat persenjataannya, seperti Korea Utara yang sering kali melakukan uji coba nukir ditambah dengan peristiwa gempa besar di Jepang yang merusak reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir yang efeknya begitu besar bagi manusia, peristiwa tersebut seperti membuka mata masyarakat akan bahaya energi nuklir bagi kehidupan manusia. Dari peristiwa ini sikap awal orang akan tergugah dan menjadi problema etis. 2. Informasi Setelah pemikiran etis tergugah, unsur kedua yang diperlukan adalah informasi. Hal itu terutama mendesak bagi masalah etis yang terkait dengan perkembangan ilmu dan teknologi, seperti masalah di atas. Bisa saja sikap awal yang diambil pro, karena energi nuklir energi yang sangat murah namun menghasilkan 11

K. Bertens, ETIKA, hlm. 295-303

60

Etika Terapan energi listrik yang besar. Sikap awal seringkali bersifat subjektif yang tidak sesuai dengan kondisi objektifnya. Melalui informasi dapat diperoleh, bahwa bahan sisa-sisa energi nuklir ternyata tidak mudah musnah. Sampah nuklir mengandung radioaktif yang membutuhkan 6000 tahun untuk tidak aktif. Hal ini tentu sangat mencemari lingkungan, air, tanah dan udara melalui radioaktif yang dilepaskan ke udara. Tentu informasi-informasi ini diperoleh melalui data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, informasi tersebut diperoleh dari para ahli di bidangnya. Dengan demikian etika terapan memerlukan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah etis tersebut, hal ini sesuai dengan konteks yang sudah dijelaskan di atas etika terapan mengadakan pendekatan multidisipliner. 3. Norma-norma Moral Metede etika terapan berikutnya adalah norma-norma moral yang relevan untuk topik atau bidang bersangkutan. Penerapan norma-norma moral ini merupakan unsur terpenting dalam metode etika terapan. Penerapan norma-norma ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah, tidak seperti mata kuliah teknik yang dapat menerapkan prinsip teori teknik secara langsung dalam mengaplikasikannya ke dalam praktik, misalnya dalam membangun sebuah bangunan. Hal ini lebih dikarenakan norma-norma tersebut tidak dalam kondisi siap sedia dan tinggal diterapkan begitu saja, akan tetapi norma-norma tersbut perlu diuji dan dibuktikan terlebih dahulu, sebagai norma yang dapat diterima dan digunakan untuk kasus tersebut, serta dapat diterima secara umum. Misalnya mengenai masalah perbudakan, tidak serta merta semua orang menyadari bahwa hal itu tidak sesuai norma. Hal ini melalui penerapan pada sekelompok kecil yang akhirnya mempengaruhi orang secara keseluruhan, bahwa perbudakan bukan hal yang baik untuk kemanusiaan. 4. Logika Etika terapan harus bersifat logis, dalam hal ini menuntut uraian yang logis dan rasional dalam pemaparannya. Melalui bantuan logika dapat memperlihatkan bagaimana suatu argumentasi mengenai masalah moral, kaitan antara kesimpulan etis dengan premis-premisnya dan apakah penyimpulannya tersebut tahan

Etika Terapan

61

uji, jika diperiksa secara kritis menurut aturan-aturan logika. Melalui logika dapat menunjukkan kesalahan-kesalahan penalaran dan inkonsistensi yang terjadi dalam argumentasi yang dipaparkan. Logika juga dapat menilai definisi yang tepat tentang konsep yang dibicarakan dalam etika terapan. Diskusi akan menjadi tidak terarah apabila penyaji tidak berhasil mendefinisikan topik-topik yang dibahas itu secara jelas. Misalnya penyaji harus terlebih dahulu mendefinisikan mengenai topik perjudian, korupsi, suap dan sebagainya secara jelas menurut aturan logika. Melalui pendefinisian yang dibantu dengan logika tersebut perdebatan moral menjadi lebih terarah dan menarik.

D. PENUTUP

Demikianlah etika terapan merupakan penerapan prinsipprinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam kaitan ini, norma dan prinsip moral ditinjau dalam konteks kekhususan bidang kehidupan manusia yang lebih khusus. Etika terapan juga bersifat multidisipliner, dalam hal ini memerlukan ilmu-ilmu lain selain etika untuk menjelaskan masalah yang disoroti, agar dalam penyimpulan etis dapat dilakukan dengan tepat. Metode etika terapan terdapat empat unsur yang terdiri dari: sikap awal, informasi, norma-norma moral, logika. F. 1. 2. 3. 4.

PERLATIHAN Jelaskan apa yang dimaksud dengan Etika Terapan? Jelaskan Pendekatan Etika terapan Multidisipliner? Jelaskan pula pendekatan Etika Terapan Kasuistik? Dan Bagaimana Metode Etika terapan?

62

Etika Terapan

BAB VIII

ETIKA SOSIAL A. PENDAHULUAN

embagian lain dari Etika Terapan adalah pembedaan antara etika individual dan etika sosial. Bidang kajian etika individual

P

membahas berbagai kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, sementara itu etika sosial lebih menekankan kepada pembahasan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat. Pembagian etika kedalam etika individual dan etika sosial ini pun sebenarnya diragukan relevansinya, mengingat manusia secara individu merupakan bagian dari masyarakat, dengan demikian agak sulit membedakan etika yang semata-mata untuk individu manusia tertentu dan etika yang sematamata sosial. Sebut saja masalah yang berkaitan dengan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri, misalnya bunuh diri yang sama sekali tidak melibatkan orang lain diprosesnya, tetap saja pada akhirnya ‘merepotkan’ orang lain yang menemukan dirinya yang sudah didapati tidak bernyawa, karena orang yang bersangkutan memiliki famili, teman-teman, tetangga dan lain sebagainya.1 Dengan demikian tidak ada suatu masalah pun yang dapat dilepaskan begitu saja dari konteks sosial, sehingga pembagian etika ke dalam etika individual kehilangan relevansinya, mengingat manusia sebagai mahluk sosial.

1

Kees Bertens, ETIKA, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2007),

hlm. 272

63

Etika Sosial

64 B. PEMBAGIAN ETIKA SOSIAL

Secara khusus etika sosial membahas menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, etika sosial memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Etika sosial menyangkut hubungan individu yang satu dengan individu yang lainnya, serta menyangkut juga interaksi sosial secara bersama-sama, termasuk dalam bentuk-bentuk kelembagaan (Keluarga, masyarakat, dan negara), sikap kritis terhadap paham yang dianut, serta pola perilaku dalam bidang kegiatan masingmasing.2 Selanjutnya Sonny Keraf membagi etika tersebut sebagai berikut di bawah ini:3 Etika Umum

Etika

Etika Individual - Sikap terhadap sesama

- Etika Keluarga Etika Khusus Etika Sosial - Etika gender

-Biomedis -Bisnis

- Etika Profesi Etika Lingkungan

-- Hukum - Ilmu

- Etika Politik

Pengetahuan - Pendidikan

- Kritik Ideologi

- dll

2

A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm.

3

Ibid, hlm. 34

34

Etika Sosial

65

Dengan demikian, melihat sistematika pembagian etika khusus di atas, hampir seluruh materi etika terapan yang diberikan dalam Mata Kuliah Etika di Universitas Kristen Maranatha pada setengah semester ini sebagian bersar merupakan bidang kajian dari Etika Sosial yang terdiri atas: Etika Bisnis, Etika Politik dan Etika Seksual.

C. TEMA-TEMA ETIKA SOSIAL

Berikut dipaparkan tema-tema yang terdapat dalam kajian Etika Sosial, sebagai berikut di bawah ini: Menurut buku Manual of Social Etics4 terdiri atas: The Natural Law, 

The Dignity of Man, Man’s Natural Rights, The Rights to Life, The Right to Bodily Integrity, The Family, The State, Lesser Associations in the State, Vocational Organization, Trade Unionism, Education, Property, Capitalism, Communism, Strikes, Wages, Profit-Sharing and 

Co-Partnership. Sedangkan menurut buku ETIKA Sosial karya Jenny Teichman5, Bagian Pertama: Dasar Etika terdiri dari (Moralitas dan Humanitas; Egoisme, Relativisme dan Konsekuensialisme); Bagian Kedua: Pembelaan Humanisme (Manusia dan Pribadi, Manusia dan Binatang, Manusia dan Mesin), Bagian Ketiga: Kematian dan Kehidupan (Eutanasia- Pro dan Kontra, Eutanasia – Logika dan Praktek, Aborsi, Etika Profesional), Bagian Keempat: Ideologi dan Nilai (Feminisme dan Maskulisme, Kebebasan Berpikir dan Berekspresi dan Kelompok Kiri, Kanan dan Hijau)

D. DASAR ETIKA

Tindakan atau cara bertindak seseorang dipengaruhi oleh keyakinannya mengenai apa yang baik dan yang jahat, ada anggapan bahwa teori-teori etika tidak mempengaruhi tindak-tanduk seseorang. Akan tetapi anggapan ini nampaknya keliru, teori yang berbeda akan membuat tindakannya pun berbeda pula. Kelompok konsekuensialis dalam hal ini utilitarian dan teman-temannya akan melihat sisi manfaat 4 Reverend James Kavanagh, B.A., S.T.L., Dipl. Econ.Sc. (Oxon), Manual of Social Ethics, (Dublin: M.H. Gill and Son LTD, 1956) 5 Jenny Teichman, ETIKA SOSIAL, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998)

Etika Sosial

66

atau keuntungannya ketimbang sisi benar dan salah apa yang dilakukannya.6 Demikian juga dengan Egoisme, dalam hal ini egoisme teoritis merupakan teori yang menempatkan moralitas pada kepentingan dirinya sendiri. Secara kodrati menurut faham ini segala tindakan manusia didorong oleh motivasi cinta diri dan tindakan-tindakan yang nampak sepertinya tidak menunjukan cinta diri, namun ternyata ada motivasi lain dibalik tindakannya tersebut. Misalnya hasrat menolong orang menurut faham ini didasari oleh rasa cinta diri itu sendiri. Sementara itu Friedrich Nietzsche menekankan bahwa pandangan egoisme itu harus dianut, manusia unggul harus menganut egoisme agar dapat memajukan bangsanya (Über-mensch).7 Adapun Relativisme moral merupakan aliran etika yang menyatakan benar dan salahnya bergantung pada masyarakat tempat dimana manusia itu hidup. Seperti kita maklumi bahwa masing-masing kelompok masyarakat memiliki kode perilaku yang berbeda-beda. Dengan demikian terdapat standar moralitas yang berbeda-beda, seseorang tidak dapat menghakimi orang lain dari komunitas lain yang berbeda standar moralnya, bila ini terjadi maka ini berarti terjadi imperialisme kultur. Apabila berpegang pada sudut pandang relativisme moral, kegiatan para Ku Klux Klan dipandang sebagai tindakan yang jahat dan tidak adil dari sudut pandang orang kulit hitam saja atau rasisme harus selalu dikutuk, kecuali ditempat dimana masyarakat dapat menerima pandangan membeda-bedakan menurut dasar ras. Maka dengan demikian, jika semua nilai bersifat relatif bagi suatu masyarakat, maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa konsistensi yang logis sebagaimana adanya lebih baik daripada rasisme atau tirani, semuanya bergantung pada sudut pandang masyarakat bersangkutan.8 Menempatkan manusia pada sisi harkat dan martabatnya diperlukan dalam mempelajari berbagai teori-teori etika yang ada, agar kita dapat memiliki prinsip dalam mengambil sebuah tindakan. Dan prinsip tindakan itu adalah terletak pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia yang menjadi dasar yang utama dalam tindakan seseorang. Ibid, hlm. 3 Ibid, hlm. 5-10 8 Ibid, hlm 10-15 6 7

Etika Sosial

67

Jenny Teichman dengan tegas mengemukakan prinsip dasar yang harus dipegang dalam etika sosial, prinsip pertama adalah bahwa manusia secara intrinsik berharga, yakni kudus, dalam arti religius ataupun sekuler dan kedua bahwa manusia mempunyai hak-hak kodrati.9

E. KEHIDUPAN MANUSIA DAN NILAI INTRINSIK

Lebih lanjut Jenny Teichman dalam bukunya ETIKA SOSIAL mengemukakan mengenai nilai intrinsik dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia dan nilai intrinsiknya dapat kita ketahui melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:10 1. Hampir setiap orang ingin hidup, apakah mereka bahagia atau pun tidak dengan caranya masing-masing, menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu memiliki nilai yang lebih besar dari sekedar keberadaan jiwa maupun raganya. Selain itu orang-orang di mana pun menilai kehidupan mereka sendiri dan kehidupan orang-orang yang mereka cintai lebih tinggi daripada apa pun yang lain di dunia ini. 2. Kehidupan manusia hanya mempunyai nilai intrinsik jika layak dihidupi. Kehidupan yang bagaimana yang layak dihidupi itu? Apakah hidup yang tidak layak dijalani ada dalam penderitaan seperti dalam keadaan sakit yang berkepanjangan atau bahkan keadaan koma. Namun kehidupan dalam tahanan, kesedihan, ataupun kesakitan bahkan dalam kekurangan makanan pun ternyata dinilai layak dijalani. 3. Kaum utilitaris berpendapat bahwa hanya keadaan jiwa seperti dalam keadaan senang dan bahagia yang memiliki nilai intrinsik, pendapat ini digambarkan seperti menaruh kereta di depan kuda. Sementara itu apabila kita menilai sebilah pisau, kita menilainya hanya sebagai alat saja, lain halnya kita menilai sebuah Lukisan Leonardo da Vinci, maka kita mengatakan lukisan tersebut memiliki nilai intrinsik. Dengan demikian penilaian memiliki nilai intrinsik tersebut dinilai dari kualitasnya bukan dilihat dari sisi instrument yang memiliki kegunaan saja. 9 Jenny 10

Teichman, hlm 20 Ibid, hlm. 22-24

Etika Sosial

68

Demikian juga halnya dengan menilai manusia jika dilihat dari sisi kebergunaan sebagai instrumen tadi, maka manusia yang ada dalam keadaan yang tidak berdaya mungkin dinilai tidak ada gunanya. 4. Kalau begitu jika kehidupan manusia tidak mempunyai nilai intrinsik, bagaimana manusia dapat memberikan nilai kepada hal-hal lain? Bagaimana suatu yang bernilai sekunder dapat memahami dan menciptakan sesuatu yang bernilai primer? 5. Bila masyarakat yang moral dan politiknya didasarkan atas teori bahwa kehidupan manusia tidak mempunyai nilai intrinsik akan bertindak memperlakukan orang lain sebagai “cecunguk” yang layak diinjak dan ditendang, misalnya perlakuan terhadap orang Yahudi. 6. Jika ada tataran nilai di dunia ini dan manusia tidak berada pada puncak tataran ini, lalu apakah yang ada di puncak? Dalam poin-poin tersebut di atas dapatlah kita simpulkan bahwa setiap manusia bernilai pada dirinya sendiri, dan sama sekali tidak mengurangi nilainya manakala manusia ada dalam kehidupan tidak bahagia sekali pun. Sehingga tidak ada alasa bagi kita memandang rendah sesama kita, betapa pun secara kedudukan misalnya dia adalah rakyat jelata dan miskin sekali pun, tetaplah kita harus menghormati dia sebagai manusia. Karena manusia bernilai pada dirinya sendiri, maka manusia pun merupakan tujuan pada dirinya sendiri. Hal ini dapat diartikan, bahwa tidak ada alasan sedikit pun bagi kita menggunakan manusia sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Tidak selayaknya mengorbankan orang-orang atau golongan yang lemah demi kemajuan masyarakat, hal ini jelas menyangkal manusiawinya sendiri.11

F. HAK-HAK ASASI UNIVERSAL

Gagasan mengenai hak-hak manusia yang universal atau hakhak kodrati, merupakan konsep pokok yang mendasari dan menginspirasi revolusi Amerika maupun Prancis. Ada beberapa jenis

11

Frans Magnis Suseno, ETIKA SOSIAL, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1982). Hlm. 90-91

Etika Sosial

69

hak yang berbeda, diantaranya: hak-hak warisan, hak-hak legal, hakhak sipil, dan hak-hak kodrati atau hak-hak asasi manusia.12 Hak-hak warisan dalam hal ini tidak memerlukan negara dalam pembelaannya, hak ini terbahas secara implisit dalam saling pemahaman dan kepercayaan. Hak-hak legal mengandaikan adanya sistem hukum. Adapun Hak-hak sipil dimiliki oleh semua warga (dewasa) meliputi, hak-hak yang berkaitan dengan hak legal, dan hakhak yang berkaitan dengan pemerintah demokrasi seperti hak memilih. Sementara itu Hak-hak kodrati meliputi hak-hak mutlak dan universal. Hak-hak itu diakui sebagai dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali.13 Mengenai hak kodrati ini, Thomas Hobbes (1588-1679) mengemukakan dalam bukunya yang terkenal Leviathan, bahwa manusia memiliki hak asasi yang masing-masing setiap individu miliki, namun rangka pemenuhan haknya itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain terjadi yang namanya bellum omnes contra omnia (perang semua melawan semua) dan homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Untuk itulah, Hobbes membayangkan sebuah “keadaan asali” atau the state of nature dimana saat semua manusia mengadakan kontrak sosial, setiap manusia dalam kontrak sosial itu menyerahkan kekuasaan dan hak-hak kodratinya kepada sebuah lembaga yang disebut negara, agar ada lembaga yang memiliki kekuatan mengamankan kepentingan manusia itu dan memaksakan norma-norma dan ketertibannya.14 Berbeda dengan Hobbes yang menggambarkan keadaan manusia yang saling bertentangan, karena masing-masing memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. John Locke (1632-1704) dalam bukunya The Second Treatise of Government, menggambarkan keadaan asali manusia yang hidup bermasyarakat diatur oleh hukum-hukum kodrat dan masing-masing individu memiliki hak-hak yang tak boleh dirampas darinya. Jadi dalam masyarakat asali itu ada kebebasan dan kesamaan.15 Dalam pemaparan di atas kita sudah melihat sekilas ide mengenai hak-hak asasi manusia yang universal ini dikemukakan oleh 12

Jenny Teichman, hlm. 24-25 Ibid, hlm 26-27 14 F. Budi Hardiman, FILSAFAT MODERN DARI MACHIAVELLI SAMPAI NIETZSCHE, (jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 65-72 15 Ibid, hlm 80-81 13

Etika Sosial

70

para filsuf, dan di dalam pemaparan mengenai kehidupan manusia dan nilai intrinsiknya telah dipaparkan bahwa manusia memiliki nilai pada dirinya sendiri atau dengan kata lain “berharga’ dan memiliki martabat. Martabat manusia di hormati, apabila segenap anggota masyarakat dihormati hak-hak asasinya. Hak Asasi Manusia Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak itu dimiliki manusia karena ia manusia. Sejak seseorang berada dalam kandungan ibunya sampai dengan ia dilahirkan, ia sudah memiliki hak-hak asasi tersebut. Dalam pemandangan hak asasi manusia, bahwa hak-hak itu tidak dapat dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh masyarakat atau 16

negara. Hak asasi manusia tersebut dapat dibedakan dalam tiga kelompok, sebagai berikut:17 (1) Hak-hak kebebasan, hak-hak ini bersifat melindungi kebebasan dan otonomi manusia dalam kehidupan pribadi. Hak-hak ini meliputi diantaranya: (a) hak atas hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak (pada dasarnya hak di dalam kebebasan fisik manusia); (b) kebebasan dalam memilih jodoh, kebebasan beragama (dan hak-hak lainnya yang meliputi kebebasan secara psikis); (c) perlindungan terhadap hak milik, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak atas perlindungan hukum lainnya (dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kebebasan normatif). (2) Hak-hak demokratis, hak-hak ini berdasarkan keyakinan akan kedaulatan rakyat, dimana rakyat berhak untuk mengurus diri sendiri di dalamnya termasuk hak untuk memilih dengan bebas siapa yang akan mewakili dalam lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang, hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan pers, hak untuk berkumpul dan membentuk serikat (perkumpulan).

16 17

Frans Magnis Suseno, ETIKA SOSIAL, hlm. 98-99 Ibid, hlm. 99-101

Etika Sosial

71

(3) Hak-hak sosial, hak-hak ini berdasarkan kesadaran bahwa masyarakat dan negara berkewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini meliputi hak atas jaminan sosial dasar seperti hak atas pekerjaan, mendapatkan upah yang wajar, perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pendidikan, hak wanita atas perlakuan yang sama, dan hak untuk dapat ikut dalam kehidupan kultur masyarakat. Jelaslah hak-hak asasi manusia tersebut dapat dijabarkan dalam pembagian di atas dan hak-hak tersebut perlu dirumuskan secara konkrit, agar nilai-nilai dan filosofi hidup luhur yang menghargai martabat manusia tersebut memiliki arti dan dikongkritkan dalam kehidupan nyata. Dengan demikian menghormati hak-hak asasi manusia beserta harkat dan martabatnya dapat diukur. Hak-hak asasi manusia merupakan sarana perlindungan manusia terhadap kekuatan politi, sosial, ekonomi, kultural dan ideologis yang melindasnya. Maka sebaiknya pembangunan yang berperikemanusiaan dan bermartabat itu jelas ukurannya adalah tidak melanggar hak asasi manusia. G. MASALAH SOSIAL

Dalam pemaparan di atas telah dijelaskan prinsip-prinsip dasar etika dalam memandang manusia sebagai mahluk sosial. Telah dijelaskan pula bagaimana manusia yang memiliki nilai pada dirinya sendiri dan bagaimana implikasi etis dari setiap teori-teori etika yang dianut terhadap perlakuan terhadap manusia. Demikian juga dengan kenyataan bahwa manusia sebenarnya memiliki suatu hak asasi yang telah dikembangkan oleh berbagai filsuf yang pada akhirnya tercetuslah hak asasi manusia yang didalamnya terdapat: (1) hak kebebasan, (2) hak demokratis dan (3) hak sosial. Sebagaimana pemaparan teori di atas, bahwa manusia memiliki nilai pada dirinya sendiri, bermartabat dan memiliki hak asasi, pada kenyataannya manusia menghadapi berbagai masalah-masalah dalam kehidupan sosialnya. Masalah-masalah sosial tersebut ditimbulkan oleh adanya gelombang perubahan-perubahan cepat yang terjadi di masyarakat, hal inilah yang dituturkan para futuris Alvin Toffler juga Francis Fukuyama. Secara khas Fukuyama melihat bukan pada perubahan yang cepat itu, namun lebih dari itu akibat-akibat yang

Etika Sosial

72

ditimbulkan dari perubahan tersebut pada tatanan masyarakat, berupa hubungan antar individu, aturan-aturan yang diterima bersama baik berupa yang formal maupun yang informal (berupa etika dan moralitas). Selanjutnya Fukuyama mencontohkan gelombang perubahan besar yang terjadi di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an dan 1970-an, yang dicirikan oleh meningkatnya secara tajam jumlah indikator patologi sosial, seperti tingginya tingkat krimininalitas, perceraian dan kehancuran kehidupan rumah tangga.18 Lebih lanjut Wasino menuturkan bahwa di dalam perubahan sosial terdapat masalah sosial dan patologi sosial. Masalah sosial dapat meliputi masalah pendidikan dan kesehatan, sedangkan patologi sosial meliputi tindakan kriminalitas, korupsi, penyalahgunaan wewenang, narkoba dan masalah prostitusi.19 Masalah-masalah sosial inilah yang menjadi sorotan dalam etika sosial ini, sehubungan masalah-masalah sosial ini berpotensi pada pelanggaran terhadap martabat manusia dan pengingkaran pada nilai manusia yang memiliki nilai pada dirinya sendiri. Pada dasarnya masalah dan patologi sosial itu terjadi akibat ketidaksanggupan manusia menghadapi gelombang perubahan (diantaranya modernisasi) yang begitu cepat, sehingga mengakibatkan ketidaksanggupan dalam memenuhi hak-hak sosialnya (hak atas pekerjaan, mendapatkan upah yang wajar, perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pendidikan, hak wanita atas perlakuan yang sama, dan hak untuk dapat ikut dalam kehidupan kultur masyarakat). 1. Belajar Pada Revolusi Industri Eropa

Dalam kurun waktu antara 1750 sampai dengan 1850, masyarakat di Eropa mengalami suatu perubahan yang sangat radikal. Abad pencerahan dan reformasi mendorong berbagai kemajuan peradaban manusia, mulai dari penemuan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang mendorong aplikasi penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dalam industri. Industri sedemikian pesatnya digerakan dengan mesin-mesin, sehingga 18

Lihat Pengantar Rizal Mallarangeng dalam Francis Fukuyama, Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. xi-xiii 19 Wasino, KAPITALISME BUMI PUTRA: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2008), hlm. 303

Etika Sosial

73

menciptakan suatu revolusi industri di Eropa. Industri membutuhkan tenaga kerja yang besar, hal ini mendorong urbanisasi besar-besaran dari desa menuju kota besar. Dalam beberapa tahun terciptalah kelas baru dalam masyarakat, yaitu kelas kaum buruh.20 Kondisi para urban kaum buruh tidak dalam kondisi yang baik, mereka ada dalam rumah-rumah petak yang kumuh dan serba kekurangan. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan jaminan sosial yang memadai dari pemerintah berupa jaminan kesehatan, semakin memperparah keadaan. Mereka bekerja begitu monoton yang mematikan kreativitas, bekerja di dalam kondisi pabrik yang kotor dan penuh polusi, mengakibatkan kesehatan mereka terganggu. Kondisi ini mendorong para keluarga buruh untuk memaksa anak-anak mereka ambil bagian dalam pekerjaan sebagai buruh pabrik. Demikianlah sekilas gambaran sosial Eropa dalam era revolusi industri tersebut, dan dapat dipastikan kemacetan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan mereka, maka timbul pengangguran masal yang sudah pasti memperparah kondisi kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.21 Kondisi di atas sesuai dengan yang di ramalkan oleh Karl Marx yang meramalkan eksploitasi kaum buruh sedemikian rupa akan mengakibatkan krisis. Krisis ini disebabkan akibat penumpukan kapital yang menyebabkan suatu perusahaan semakin besar yang dapat menelan perusahaan yang lebih kecil, sampai pada akhirnya jumlah kaum kapitalis ini semakin sedikit dan terciptalah pemiskinan besarbesaran. Maka cepat atau lambat, pertumbuhan kapitalisme ini secara otomatis menumbuhkan kesadaran revolusioner dari dikalangan kaum buruh yang dieksploitasi dan miskin ini. Terciptalah pengangguran bertambah, inflasi meningkat drastis, produk tak terjual dan dengan sendirinya sistem kapitalis hancur, disinilah munculnya masyarakat sosialis, yaitu suatu masyarakat tanpa kelas sosial.22 Revolusi Industri yang melahirkan kaum kapitalis ini pada kenyataannya ada dalam jaman dimana Eropa ada dalam era liberalisme yang baru tumbuh. Era ini menempatkan individualisme, dimana 20

Prof. Dr. Gerben Heitingk dan Ferd. Heselaars Hartono, SJ., Teologi Praktis Pastoral dalam Era Modernitas-Postmodernitas, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999), hlm. 62 21 Ibid, hlm. 62-63 22 F. Budi Hardiman, Filsafat Modern dari Machiavelli sampai Nietzsche, (JakartaL PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 243-244s

Etika Sosial

74

perkembangan dan kebahagiaan individu merupakan nilai tertinggi pada manusia. Masyarakat semata-mata merupakan sarana demi kepentingan individu ini. Dan pemikiran Marx (yang sangat mengandrungi Hegel dengan cara berpikir dialektikanya), merupakan antitesis dari pemikiran liberalisme yang menempatkan individu pada tempat yang utama tersebut. Marx memimpikan suatu kondisi masyarakat yang tanpa kelas tersebut dalam kolektivisme. Kolektivisme ini kebalikan dari faham individualisme, dimana menempatkan masyarakat menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Individu tidak bernilai pada dirinya sendiri, melainkan hanya sejauh memajukan secara keseluruhan. 23 Faham individualisme melahirkan liberalisme dan faham kolektivisme melahirkan komunisme, merupakan dua buah faham yang saling berlawanan satu sama lain. Faham individualisme melahirkan negara-negara di Eropa Barat dan faham kolektivisme ini melahirkan negara di Eropa Timur. Bagaimana penilaian kita pada faham individualisme dan kolektivisme ini, jika dipandang dalam pandangan bahwa manusia memiliki nilai intrinsik, martabat dan hak asasi di atas? Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa masalah-masalah sosial tersebut ditimbulkan karena adanya perubahan-perubahan yang cepat yang terjadi dimasyarakat. Masalah dan patologi sosial ini juga mendorong perubahan secara ideologis dan cara pandang kita pada masyarakat seperti telah dipaparkan di atas. Banyak sosiolog mengungkapkan pemecahan bagi masalah dan patologi sosial ini, salah satunya adalah melalui pendidikan. Tokoh yang mengusulkan hal ini adalah Paulo Freire, berikut di bawah ini dipaparkan pemikirannya. 2. Mengatasi Masalah Sosial Melalui Pendidikan (Pedagogi Kaum Tertindas Paulo Freire) Brasil pada tahun 1929 mengalami kejatuhan finansial yang sangat hebat, memaksa Freire kecil untuk memahami bagaimana rasanya kelaparan, kehidupan ekonomi keluarganya yang merupakan keluarga kelas menengah menjadi jatuh. Profesor Richard Shaull mengungkapkan, bahwa pengalaman mendalam akan kelaparan waktu bocah itulah yang membentuk tekad Freire untuk perjuangan melawan 23

Frans Magnis Suseno, ETIKA SOSIAL, hlm. 87-89

Etika Sosial

75

kelaparan agar anak-anak lain jangan sampai mengalami kesengsaraan yang pernah dialaminya.24 Berangkat dari kondisi nyata masyarakat golongan terbawah yang amat mengganggu suara hati Freire, telah mengarahkan dirinya pada penemuan istilah yang ia gambarkan sebagai suatu “kebudayaan bisu” atau “culture of silence” di kalangan orang-orang yang tersisih itu. Freire berpendapat bahwa kebodohan dan kelalaian mereka adalah akibat langsung dari keseluruhan situasi sosial ekonomi dan pengekangan politik di mana merekalah yang menjadi korbannya.25 Kebudayaan bisu ini dihasilkan dari proses internalisasi sudut pandang “penindas” sehingga orang-orang “tertindas” melihat diri mereka sendiri dari sudut pandang atau kaca mata penindas. Hal ini terjadi disebabkan karena pendidikan dan media massa yang dipakai kaum elite untuk menanamkan gambaran sosio-budaya mereka sendiri ke dalam orang miskin. Hasilnya adalah “kedudayaan bisu”, orang miskin menjadi “bisu” dan hampir tidak sanggup lagi mengungkapkan pandangan dan kepentingan mereka, dan sebaliknya para kaum elite bercita-cita menjadi seperti “panutan”.26 Melihat kondisi demikian para “kaum tertindas” ini bukannya memiliki keberanian dan kemampuan untuk memahami dan menjawab realitas-realitas kongkret dari dunia mereka, melainkan tetap saja “tenggelam” dalam keadaannya yang sebenarnya kritis. Persoalan ini merupakan krisis identitas “kaum tertindas” sebagai akibat tekanan langsung maupun tidak langsung oleh para penguasa. Akibatnya mereka memandang ketidakberdayaan mereka dianggap sebagai suatu “takdir” atau kondisi yang menekan kehidupannya itu mereka menjadi fatalis. Kemudian Paulo Freire mengembangkan sebuah konsep yang dinamakan sebagai Pedagogi kaum tertindas. Dalam Konsep pendidikannya ini dijelaskan sebagai sebuah perangkat agar mereka mengetahui secara kritis bahwa baik diri mereka sendiri maupun kaum penindasnya adalah pengejawantahan dari dehumanisasi. (“an

24

Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertinda, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hlm. x-xi 25 Richard Shaul, dalam Pengantar buku Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, (Jakarta: Penerbit LP3ES , 2008), hlm. xxxi 26 Johannes Muller, Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2005), hlm. 262

Etika Sosial

76

instrument for their critical discovery that both they and their appressors are manifestations of dehumanization”)27 Untuk menguraikan konsep pendidikan Paulo Freire ini dimulai dengan adanya kesadaran, yang Freire sendiri mengistilahkan sebagai concientizacao. Concintizacao atau ‘konsientisasi’ ini merupakan kata kunci yang sering dipergunakan oleh Paulo Freire, konsientisasi itu sendiri merupakan kesadaran untuk melakukan pembelaan kemanusiaan.28 Secara ontologis konsep pendidikan Paulo Freire menjadikan para peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya (humanisasi), manusia yang lengkap dengan aspek-aspek kepribadiannya. Menurut Paulo Freire bereksistensi tidak sekedar ada di dalam dunia, tetapi terlibat dalam hubungan bersama dengan dunia, dengan mencipta, mampu menyusun realitas kultural dan menambahkannya pada realitas natural yang tidak dibuat oleh manusia. Untuk itulah manusia dituntut untuk selalu berusaha menjadi subjek yang mampu mengubah realitas eksistensinya. Menjadi subjek atau mahluk yang lebih manusiawi merupakan panggilan ontologis setiap manusia, menurut Paulo Freire. Pentingnya penyadaran ini berkaitan dengan kodrat manusia yang utuh sebagai subyek utuh yang tidak hanya sekedar beradaptasi, mempertahankan diri dari realitas dunia (seperti halnya binatang), namun juga sanggup untuk mengubah realitas tersebut. Manusia dengan kesadarannya memainkan peranannya dalam sejarah dengan menangkap tema-tema jamannya tidak tinggal diam dan ikut menjadi subjek dalam peranannya turut ambil bagian dalam sejarah tersebut. Mereduksi sisi kesadaran manusia dengan hanya menempatkan manusia menjadi objek dan menempatkannya hanya sebagai pengamat dari realitas inilah yang merupakan dehumanisasi.29 Konsientisasi atau kesadaran di sini tidak sekedar berhenti pada tahap refleksi, tetapi juga merembes sampai aksi nyata yang akan selalu direfleksikan sebagai proses timbal balik yang terus menerus. Praksis dalam pengertian Paulo Freire adalah proses dialektis yang berjalan tiada henti antara aksi dan refleksi serta antara refleksi dan aksi. 27

Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed, (New York: The Continuum International Publishing, 2000), hlm 48 28 Endang Sumantri, Pendidikan Umum di dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan UPI, 2007), hlm 235 29 Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, (Jakarta: Penerbit Gramedia, 1984), hlm. 3-6

Etika Sosial

77

Freire sangat kritis terhadap pendidikan tradisional di Brasil yang menekankan pada hafalan dan sangat menggurui. Cara semacam ini menurutnya akan mengalami kegagalan dalam mendewasakan manusia yang seharusnya dapat menyadari keberadaan dirinya akan realitas dunia yang dihadapi dan sanggup menentukan nasib sendiri. Pendidikan dalam pandangan Freire merupakan praktik pembebasan yang bukan hanya membebaskan orang-orang yang terdidik saja tetapi juga para pendidik.30 Keduanya dibebaskan ketika mereka mulai belajar, yang satu mulai menganggap dirinya cukup berharga (walaupun miskin, buta huruf dan tidak menguasai teknologi) dan yang lain (gurunya) belajar berdialog meski masih saja dibayangi oleh peranan pendidik yang sangat menggurui dan hafalan seperti di atas. Demikianlah peranan pendidikan dalam menjawab masalahmasalah sosial, dimana pendidikan sangat berperan dalam penyadaran masyarakat akan realitasnya dan menjadikan dirinya sebagai subjek yang sanggup mengubah dunia walau sekecil apapun. Paulo Freire melalui pedagogi kaum tertindas ini menimbulkan sikap kurang senang dari para penguasa dan golongan status quo, karena kenyamanan mereka dalam menindas anggota masyarakat lainnya terusik. Beberapa saat kemudian pemerintah Brasil mencurigai program-program Paulo Freire ini, yang kemudian menyeret Freire ke pembuangan dari negara Brasil dan dikucilkan ke negara lain. Namun apa yang dilakukan Freire untuk menggugah kaum tertindas untuk sadar dan keluar dari ketertindasan ini, menjadi inspirasi bagi pengentasan masalah sosial pada beberapa negara dan membawanya menjadi pembicara di berbagai negara, bahkan menjadi dosen tamu di universitas terkemuka di Amerika serikat, walau pun di negara asalnya dia ditolak. 3. Mengatasi Masalah Sosial Melalui Gerakan Ekonomi (model Grameen Bank Mohamad Yunus)

Prof. Mohammad Yunus ekonom dari Bangladesh, beliau penerima penghargaan Nobel tahun 206 sebagai pengakuan tertinggi atas kiprahnya mengangkat harkat kaum miskin di Bangladesh melalui Grameen Bank. Moh. Yunus merupakan guru besar Universitas

30

Denis Goulet, Prakata di dalam Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, (Jakarta, Penerbit Gramedia, 1984), hlm ix

Etika Sosial

78

Cittagong, namun dengan rendah hati beliau mengatakan, “Saya ingin menjadi murid orang-orang miskin. Mereka adalah profeser saya.”31 Prof. Moh. Yunus mengentaskan salah satu masalah sosial, yaitu kemiskinan sejak tahun 1974. Berawal dengan pertemuan dengan seorang perempuan desa berusia 21 tahun bernama Sufia Begum yang merupakan ibu dari tiga anak, ketika ditanya oleh Prof. Moh. Yunus berapa penghasilannya dari perabotan anyaman bambu yang dibuatnya, Ibu muda itu menjawab 5 Taka atau sekitar Rp. 1.500 dari seorang pengijon untuk setiap barang yang dihasilkannya dan jumlah tersebut merupakan seperlima dari jumlah yang seharusnya ia terima kalau ia menjual sendiri perabotan rumah yang diproduksinya ini. “Saya terhenyak, ya Tuhan, untuk 5 taka saja wanita ini harus menjadi budak”, kata Prof. Moh Yunus. Hal inilah yang mendorongnya untuk mengadakan riset dengan para mahasiswanya di desa Jobra tempat perempuan itu tinggal dan ternyata mendapati ada 43 penduduk desa yang meminjam uang totalnya sebesar 856 taka atau sekita Rp. 250.000,-. “Saya tidak tahan, saya bayar utang mereka itu dan mengatakan, kalian sekarang bebas!”, kata Prof. Moh. Yunus. Kemudian mereka dipersilahkan membayar kapan saja jika sudah punya uang. Ternyata mereka semua mencicil setiap hari selama setahun dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Grameen Bank atay Bank Pedesaan dalam bahasa Bengali pada tahun 1983. Jaringan Grameen Bank saat ini begitu meluas dan telah menyalurkan kredit hingga miliaran dollar US kepada orang miskin di sekitar 70.000 desa.32 Mekanisme pengajuan kredit Grameen Bank ini secara sederhana dilakukan dengan cara setiap orang yang ingin meminjam harus membentuk kelompok yang berjumlah sebanyak 5 orang. Bila ada yang mengusulkan ingin meminjam uang, misalnya untuk membeli kambing, maka anggota yang lain harus mendukung gagasan itu dan yakin bahwa usahanya akan berhasil. Para anggota kelompok ini tidak memiliki kewajiban atas pinjaman yang diajukan oleh anggota yang lain, namun masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan kredit dan dapat mengajukan kembali setelah seluruh anggota 31

Steve Gaspersz, “Iman Tidak Pernah Amin: Menjadi Kristen & Menjadi Indonesia”, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 14 32 Alexander Paulus, “Your Thingking Determines Your Success: Rahasia Menemukan Makna Kehidupan Menuju Keberhasilan”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.166-167

Etika Sosial

79

dipastikan telah mendapat gilirin mengajukan pinjaman. Gerakan kelompok kredit melalui Grameen Bank ini telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Bangladesh secara tajam, serta pendapatan per kapita Bangladesh meningkat dari USD 280 tahun 1985 menjadi USD 440 pada tahun 2006.33 H. PENUTUP

Pada dasarnya Etika Sosial ini menekankan penghargaan pada manusia sebagai manusia dan memiliki martabat. Berbagai persoalan yang melibatkan individu bila ditelusuri akan juga melibatkan individu yang lainnya, sehingga persoalan individu tidak dapat dilepaskan dari individu yang lainnya. Manusia dalam menghadapi realitas yang ada terutama perubahan yang cepat, sering kali tidak dapat mengikuti perubahan itu dengan baik, akibatnya terjadilah yang dinamakan dengan masalah sosial dan patologi sosial. Prinsip mengatasi masalah dan patologi sosial ini adalah mengedepankan penghargaan manusia sebagai manusia itu sendiri, seperti apa yang dilakukan dalam model pedagogi kaum tertindas Paulo Freire dan Grameen Bank Prof. Moh. Yunus. I. PERLATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan Etika Sosial? 2. Apa yang menjadi concern utama dalam Etika Sosial ini? 3. Apa hubungannya aliran etika yang dianut terhadap cara pandang seseorang terhadap manusia? 4. Bagaimana anda memandang manusia dalam perspektif manusia yang memiliki nilai intrinsik? 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manusia yang memiliki harkat dan martabat? 6. Jelaskan pula apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia? 7. Bagaimana hubungannya antara masalah sosial, dan penyakit sosial, serta hak sosial yang dimiliki setiap orang?

33

Ibid, hlm. 167-169

80

Etika Sosial

BAB IX

ETIKA POLITIK

A. PENDAHULUAN

tika Politik merupakan cabang filsafat yang sudah sangat tua, kehadirannya bisa disejajarkan dengan kelahiran etika itu sendiri (filsafat moral). Etika politik menyediakan landasan bagi penerapan filsafat untuk persoalan-persoalan praktik yang berkaitan dengan masalah politik. Para filsuf membahas mengenai masalah politik ini secara panjang lebar di dalam buku mereka masing-masing, misalnya Plato menulis buku yang berjudul Republic, mengemukakan secara sistematis dan rasional system politik yang ideal. Sementara Aristoteles, menulis buku yang berjudul Politics, dalam buku ini Aristoteles mengemukakan contoh yang relevansinya terbatas pada sebuah model negara-kota Yunani kuno yang merupakan perintis

E

system politik demokrasi modern.1 Kedudukan etika politik itu sendiri di dalam filsafat, kurang lebih dapat dijelaskan, bahwa filsafat di bagi menjadi dua bagian yaitu filsafat teoretis dan filsafat praktis. Etika dikategorikan sebagai filsafat praktis, adapun etika itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu etika etika umum dan etika khusus atau etika terapan. Sedangkan etika terapan itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian diantaranya etika sosial, di dalam etika sosial itulah letak etika politik (lihat pembagian lebih lengkap di dalam bagian etika sosial).

1

Dr. Stephen Palmquist, Pohon Filsafat: Teks Kuliah Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 336-337

81

82

Etika Politik

B. POLITIK

Beberapa waktu terakhir ini politik menjadi suatu kata yang paling populer, apalagi menjelang tahun pemilihan umum yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan presiden. Tahun pemilihan umum tersebut, kemudian orang menyebutkannya sebagai tahun politik. Pada tahun politik tersebut orang berharap-harap cemas akan apa yang akan terjadi pada saat tahun politik ini, banyak orang yang mengamati berbagai perkembangan yang terjadi mulai dari businessman, aktivis partai, pejabat, sampai rakyat biasa. Sehingga tidak mengherankan bila Aristoteles menyebutkan politik merupakan master of science, dalam arti pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Selanjutnya bagi Aristoteles, dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting sebab ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia. Aristoteles mengemukakan, politik berarti mengatur apa yang sebaiknya kita lakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan.2 Penjelasan di atas mungkin memperjelas mengenai apa itu politik, selanjutnya Ramlan Surbakti menjelaskan mengenai politik ini paling tidak melalui lima pandangannya mengenai politik, yaitu: (1) politik merupakan usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama; (2) segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; (3) politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat; (4) sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum dan (5) politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.3 Dari penjelasan di atas, maka dapat kita dapat simpulkan bahwa politik berkaitan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama yang berkaitan penyelenggaraan negara dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting dan juga dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

2 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 1-2 3 Ibid, hlm. 1-2

Etika Politik

83

C. ETIKA POLITIK

Etika politik sebagai bagian dari etika sosial yang membahas mengenai kewajiban-kewajiban bidang kehidupan manusia dalam bidangnya masing-masing, etika politik merupakan ‘filsafat moral’ mengenai kehidupan manusia dalam dimensi kehidupan politik. Dengan demikian moral merupakan salah satu kunci untuk masuk dalam pembahasan etika politik. Kata moral menunjuk pada manusia sebagai manusia, sehingga apabila kita menambahkan di depan moral dengan kewajiban. Maka kewajiban moral merupakan kewajiban manusia sebagai manusia, adapun norma moral merupakan norma untuk mengukur betul salah tindakan manusia sebagai manusia.4 Dengan demikian etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia terhadap negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikannya sebagai warga negara dalam hal ini tidak identik. Seperti yang Aristoteles kemukakan, bahwa identitas antara manusia yang baik dan warga negara yang baik hanya terdapat apabila negara sendiri baik.5 Dengan demikian apabila negara itu buruk, maka orang yang baik sebagai warga negara dalam hal ini hidup sesuai dengan aturan negara tersebut, dengan sendirinya menjadi buruk. Hal ini dapat kita lihat, misalnya di Afrika Selatan sebelum hukum politik aparteid dihapus, warga negara Afrika Selatan yang baik adalah warga yang taat pada hukum yang berlaku di negara itu, maka warga negara yang taat hukum dengan sendirinya menjadi orang yang tidak baik, karena hukum dalam negara tersebut tidak baik. Seperti halnya etika terapan yang lain, etika politik tidak berada pada tataran mencampuri politik praktis, tetapi lebih berfungsi memberikan alat-alat teoritis dan mempertanyakan berbagai hal mengenai legitimasi politik secara bertanggung jawab. Perkembangan etika politik didasari atas ambruknya legitimasi kekuasaan yang bersifat religius dan eliter, serta munculnya kesadaran akan kesalahan dikhotomi moral dan politik.6

4

Frans Magnis Suseno, ETIKA POLITIK-Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1987), hlm. 13-14 5 Aristoteles di dalam Frans Magnis Suseno, ETIKA POLITIK-Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, hlm. 14-15 6 Hand Out Mata Kuliah ETIKA, Universitas Kristen Maranatha

Etika Politik

84

D. LEGITIMASI KEKUASAAN

Inti permasalahan etika politik adalah masalah legitimasi etis kekuasaan yang dapat dirumuskan dalam pertanyaan, atas dasar hak moral apa seseorang atau sekelompok orang memiliki wewenang untuk berkuasa? Seberapa pun besarnya kekuasaan seseorang selalu akan diperhadapkan pada tuntuntan untuk mempertanggungjawabkan. Adapun mengenai tanggung jawab ini merupakan salah satu faktor penentu dari sah tidaknya kekuasaan ini.7 Seorang penguasa yang tidak sanggup mempertanggungjawabkan kekuasaannya, lambat laun ia tidak akan memperoleh dukungan masyaraka dan pada akhirnya menggoyahkan kedudukannya sebagai penguasa negara. Pada Prinsipnya ada tiga macam legitimasi kekuasaan: (1) legitimasi religius, (2) legitimasi eliter dan (3) legitimasi demokrasi.8 Legitimasi religius, merupakan legitimasi kekuasaan yang paling kuno, dimana kekuasaan dipandang dan dihayati bersumber dari alam gaib. Pemimpin rakyat atau raja dipandang sebagai perwujudan dari kekuasaan yang ilahi, sebagai wadah yang dipenuhi dengan kekuatan-kekuatan halus alam semesta, sehingga melalui dirinya mengalir keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan keadilan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Implikasi dari legitimasi kekuasaan religius ini, penguasa berada melebihi penilaian moral, sehubungan raja sendiri merupakan perwujudan dari kekuatan Ilahi yang tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya.9 Legitimasi eliter, mendasarkan hak untuki memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Anggapan ini didasari bahwa perlu adanya kecakapan khusus yang harus dimiliki agar dapat memimpin seluruh rakyat. Dalam hal ini sekurangkurangnya ada empat macam legitimasi eliter, yaitu legimasi aristokratis, pragmatis dalam hal ini golongan militer, ideologis dan teknokratis. Aristokratis secara tradisional merupakan suatu golongan, kasta atau kelas dalam masyarakat yang dianggap lebih unggul dari masyarakat yang lainnya, sehingga golongan ini dianggap paling berhak 7

Frans Magnis Suseno, ETIKA POLITIK-Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, hlm. 30-31 8 Ibid, hlm. 54 9 Frans Magnis Suseno, KUASA DAN MORAL, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 1

Etika Politik

85

untuk memimpin. Adapun Pragmatis, merupakan golongan atau kelompok secara de facto menganggap diri paling tepat memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut kekuasaan dalam hal ini golongan militer. Ideologis, legitimasi ini mengadaikan adanya suatu ideologi negara yang mengikat seluruh masyarakat. Para pengemban ideologi dianggap tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan berdsarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk menentukannya. Dalam hal ini contohnya adalah pemimpin partai komunis yang berkuasa. Sedang bentuk yang ketiga merupakan legitimasi demokrasi, yang berdasarkan kedaulatan rakyat. E. LEGITIMASI KEKUASAAN MENURUT ETIKA POLITIK MODERN

Pada pemaparan di atas telah dijelaskan mengenai legitimasi kekuasaan, di mana atas dasar kuasanya tersebut negara dapat ‘memaksakan’ apa yang dikehendakinya kepada warganya. Pemaksaan kehendak negara kepada warganya tersebut apakah dapat dikatakan absah atau legitim. Penggunaan kekuasaan negara hanya absah apabila beberapa syarat mutlak dipenuhi. Dengan demikian sebenarnya tidak ada hak atas kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas. Berikut di bawah ini ada tiga prasyarat keabsahan atau legitimasi kekuasaan negara menurut etika politik modern, yaitu: (1) negara harus mengusahakan kesejahteraan umum; (2) negara harus bersifat demokratis dan (3) negara harus bersifat negara hukum. Secara rinci akan dijelaskan di bawah ini:10 Sebelum menjelaskan tiga prasyarat legitimasi kekuasan negara menurut etika politik modern dijelaskan terlebih dahulu dua prinsip kehidupan bersama manusia, yaitu Prinsip solidaritas, bahwa dalam sebuah masyarakat, masing-masing anggota bersama-sama mengupayakan kesejahteraan bagi anggota masyarakat lainnya, senasib sepenanggungan. Prinsip subsidiaritas, lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada para anggotanya. (1) Prinsip Kesejahteraan umum, tujuan negara yang terutama adalah menciptakan kesejahteraan umum. Kondisi 10

Frans Magnis Suseno, ETIKA SOSIAL – Buku Panduan Mahasiswa PB I – PBVI, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1989), hlm. 116-123

86

Etika Politik kesejahteraan umum ini berkaitan dengan pemenuhan kondisi kehidupan sosial anggota masyarakatnya, sehingga dapat mencapai keutuhan dan perkembangan kehidupan yang lebih baik. Ada dua pengertian dalam kaitan negara mengupayakan kesejahteraan umum ini, yaitu: (a) negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan negara adalah demi kesejahteraan manusia dan masyarakat, dengan demikian tugas negara pada hakikatnya adalah melayani. Dalam pengertian ini dipahami, apabila negara mengadakan pungutan-pungutan berupa pajak kepada warganya, bukan diartikan dalam kekuasaan negara kepada warganya, akan tetapi lebih diartikan sebagai kesediaan warga yang lain berkorban demi anggota masyarakat yang lainnya. (b) dalam pengertian kesejahteraan umum ini, negara tidak menyelenggarakan kesejahteraan masing-masing anggota masyarakatnya secara langsung, akan tetapi masing-masing individu mengupayakannya secara sendiri-sendiri, adapun negara mengupayakan melalui fungsi subsidier (membantu, menunjang), mengusahakan adanya semua kondisi yang diperlukan agar para anggota masyarakat sendiri dapat mengusahakan kesejahterannya. (2) Negara Demokratis, Dalam negara demokratis ini ada beberapa prinsip, yaitu Prinsip kedaulatan rakyat, mengatakan bahwa rakyat sendiri berwenang untuk menentukan bagaimana ia mau dipimpin dan oleh siapa. Setiap warga memiliki kedudukannya yang sama sebagai manusia dan warga negara, karenanya masing-masing tidak memiliki hak untuk memerintah orang lain, sehingga untuk memerintah masyarakat lainnya harus berdasarkan penugasan dan persetujuan para warga masyarakat itu sendiri. Prinsip perwakilan, dalam hal ini rakyat menjalankan kedaulatannya menurut prinsip perwakilan, karena tidak mungkin dilakukan secara langsung oleh masing-masing warga. Untuk memenuhi prinsip pewakilan ini pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih wakit-wakil rakyat. Ciri-ciri negara demokratis, sebuah negara belum dapat disebut demokratis hanya dengan mengadakan pemilihan umum dan mempunyai lembagalembaga perwakilan rakyat.

Etika Politik

87

(3) Negara Hukum. Tuntutan etis selain negara demokratis dalam hal mengenai cara penyelenggaraan kekuasaan negara berikutnya adalah negara harus taat pada hukum. Negara harus berwujud negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Pemerintah taat pada hukum, pemerintah dalam hal ini harus selalu bertindak dalam batas-batas hukum. Kalau pemerintah tidak berdasarkan hukum, masyarakat tidak mempunyai pegangan dan akibatnya pemerintah menjadi sewenangwenang. Taat pada hukum berart: negara selalu bergerak dalam abats hukum dan dikontrol oleh lembaga kehakiman. Kebebasan hakim, kebebasan hakim merupakan pilar utama bagi sebuah Negara hukum. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan keputusan dari tekanan kekuasaan eksekutif atau pemerintah. Hakim sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku menurut suara hatinya sendiri. Kebebasan hakim dari tekanan, ancaman dan paksaan pemerinatah merupakan tanda paling jelas sebuah negara yang sungguhsungguh berwujud negara hukum. F. PENUTUP

Jelaslah bahwa politik berkaitan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama yang berkaitan penyelenggaraan negara dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum serta mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting dan juga dalam rangka mempertahankan kekuasaan, hanya dalam pelaksanaannya yang kita temui sering terjadi berbagai penyimpanganpenyimpangan di dalam menjalankan kekuasaan dan dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. ETIKA POLITIK lebih kepada menyediakan sebuah kondisi ideal berupa alat-alat teoritis yang berguna untuk pelaksanaan menjalankan kekuasaan itu. Pada dasarnya legitimasi menurut kekuasaan etika politik modern merupakan kondisi ideal yang ditawarkan dalam menjalan kekuasaan tersebut. G. PERLATIHAN

1. Menurut Aristoteles POLITIK merupakan Master of Science, jelaskan ungkapan tersebut?

88

Etika Politik

2. Politik sering disalah artikan, sering politik diartikan dan dihubungkan dengan kekuasaan. Sebenarnya politik memiliki nilainilai luhur, jelaskanlah tujuan Politik tersebut? 3. Apa yang dimaksud dengan Etika Politik? 4. Apa yang dimaksud dengan legitimasi? 5. Jelaskan tiga legitimasi kekuasaan? 6. Dan jelaskan pula apa yang dimaksud dengan tiga legitimasi kekuasaan menurut etika politik modern? 7. Dalam menjalankan tiga legitimasi kekuasaan menurut etika politik modern tersebut terdapat dua prinsip? 8. Jelaskan dua prinsip kehidupan bersama dalam menjalankan tiga legitimasi kekuasaan menurut etika politik modern?

BAB X

ETIKA PROFESI

A. PENDAHULUAN

ebelum membicarakan lebih lanjut mengenai etika kerja ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mendapatkan penjelasan mengenai kerja. Beberapa orang beranggapan, bahwa pekerjaan itu merupakan suatu beban atau bahkan sebagai suatu kutukan karena kita telah berdosa kepada Tuhan. Sebagian lagi berpendapat, kerja merupakan kewajiban manusia agar dapat bertahan hidup dan terus melanjutkan kehidupannya di dalam dunia ini. Dalam sebuah artikel bagi orang Jawa berpandangan mengenai kerja. Bahwa hidup di dunia merupakan ujian yang harus diselesaikan dengan berbagai cara. Orang hidup menurut pengertian Jawa wajib bekerja keras, tanpa pamrih yang berlebihan seperti ungkapan bila seseorang ditanya tentang tujuan mereka bekerja, adalah ‘ngupoyo upo’ artinya mencari sebutir nasi. Ungkapan ini menggambarkan betapa beratnya pekerjaan yang harus diupayakan sedemikian rupa.1 Mengenai arti kerja itu, memang bergantung kepada bagaimana seseorang tersebut memaknainya. Marilah kita melihat mengenai kerja ini dipandang dari tujuan manusia diciptakan oleh Tuhan. Ternyata, bekerja merupakan bagian dari hakikat manusia itu sebagai manusia. Pada awal penciptaan, manusia ditempatkan di sebuah taman, namun bukan sebagai penikmat taman itu, tetapi Tuhan menempatkan manusia di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Singkatnya,

S

1

Arya Ronal, Ciri-ciri Karya Budaya di Balik Tabir Keagungan Rumah Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm. 307

89

Etika Profesi

90

Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Jadi salah bila mengatakan kerja itu sebagai beban atau kutukan.2 Adapun bagi seorang seniman, hakekat kerja adalah penciptaan. Maka atas dasar penicptaan inilah, seorang seniman mampu memandang bahan-bahan sebagai sesuatu yang mampu mengoyakan gairannya untuk berkreasi, untuk mendapatkan warna atau bentuk terbaik digali sedemikian rupa dalam proses penciptaannnya.3 Nah kalau begitu, menurut anda apa itu kerja?

B. ETHOS KERJA

Ethos merupakan kata serapan dari bahasa Yunani yang sering digunakan dalam bahasa modern saat ini. Menurut kamus Concise Oxford Dictionary (1974) ethos dapat didefinisikan sebagai characteristic spirit of community, people or system, atau merupakan sebagai suasana yang khas menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem. Sehingga bila kita mendengar ‘ethos kerja’ atau ‘etika profesi’ itu berarti menunjuk pada suasana khas yang menandai kerja atau profesi. Suasana khas yang dimaksud ini berkaitan dengan suasana yang baik secara moral. Suasana yang bernuansa etis tersebut dalam kelompok kerja atau profesi tersebut.4 Sehingga dalam rangka menuangkan suasana yang etis tersebut, biasanya kelompok tersebut menuangkannya dalam suatu kode etik atau dituangkan dalam peraturan perusahaan. Lebih lanjut mengenai ethos kerja ini, Jansen H. Sinamo yang dikenal sebagai Bapak Ethos Indonesia merumuskan ada 8 Ethos Kerja yang dikembangkannya, adalah: (1) kerja adalah rahmat: bekerja dengan tulus dan penuh rasa syukur; (2) kerja adalah amanah: bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab; (3) kerja adalah panggilan: bekerja tuntas penuh integritas; (4) kerja adalah aktualisasi diri: bekerja keras penuh semangat, (5) kerja adalah ibadah: bekerja dengan serius penuh kecintaan; (6) kerja adalah seni: bekerja cerdas penuh kreativitas; (7) kerja adalah kehormatan: bekerja tekun penuh keunggulan; (8) kerja

2

Eka Darmaputera, Bisnis, Ekonomi dan Penatalayanan, (Jakarta: Penerbit PT BPK Gunung Mulia, 1990), hlm. 100-101 3 Alberthine Endah, Eksplorasi Kreativitas Dua Dasawarsa Anne Avantie, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 105 4 Antonius Atosokhi Gea, Character Building IV Relasi dengan Dunia, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hlm.219

Etika Profesi

91

adalah pelayanan: bekerja sempurna penuh kerendahan hati.5 Delapan rumusan ethos kerja di atas sangat menarik sarat dengan nilai-nilai religius dan etis yang memberikan makna terhadap pekerjaan yang ditekuni. Melihat pemaparan pendahuluan kita mendapat penjelasan

mengenai konsep-konsep, nilai-nilai etis dan hakekat mengenai kerja itu sendiri. Sedangkan pada bagian ethos kerja kita mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sikap dan praktik dari bekerja tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ETIKA KERJA dan ETHOS KERJA adalah etika itu berada pada tataran ideal (ingat bahan kuliah pertama), sedangkan ethos berada pada situasi yang faktual. Atau secara singkat kita katakan etika kerja adalah teori dan ethos kerja adalah praktiknya.

C. PEKERJAAN DAN PROFESI

Bila kita menanyakan mengenai profesi seseorang, sering kali kita mendapatkan jawaban pekerjaan orang tersebut, misalnya: Profesi bapak sekarang apa pak? Bapak tersebut menjawab, “Saya memiliki profesi sebagai dokter”. Sepintas dari jawaban bapak tersebut antara profesi dan pekerjaan yang digelutinya adalah memang sama, profesi sebagai dokter ya bekerja juga sebagai dokter. Dengan demikian pekerjaan seolah sama dengan profesi, dan profesi sama dengan pekerjaan. Pemahaman ini tidaklah salah, karena profesi merupakan pekerjaan, yang ditekuni oleh seseorang. Namun demikian, antara pekerjaan dan profesi sebenarnya terdapat perbedaan, sehubungan dengan hal yang dikerjakan yang kita golongkan sebagai profesi memiliki kekhususan.6 Berikut di bawah ini merupakan ciri dari profesi, sebagai berikut:7 a. Pengertian Profesi Profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan 5

Inggrid Tan, From Zero to the Best-Kiat Meniti Karier bagi Karyawan Pemula, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2010), hlm. 23 6 Antonius Atosokhi Gea, hlm. 219-220 7 A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS – Tuntutan dan Relevansinya, (Yogyakarta: Penerbit KANISIUS, 1998), hlm. 35-48

92

Etika Profesi keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi dalam hal ini moral yang mendalam. Dengan demikian seseorang yang layak disebut sebagai profesional adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi serta memiliki komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya. Dengan demikian secara sederhana kita dapat katakan, seorang yang profesional adalah orang yang kehidupannya didedikasikan sepenuhnya pada pekerjaannya dan mendapat penghidupan dari pekerjaannya tersebut. Atas pertimbangan tersebut orang tersebut memiliki disiplin, ketekunan dan keseriusan sebagai wujud komitmen atas pekerjaannya. Ada tiga hal yang membedakan pekerjaan seorang profesional dan pekerjaan sebagai sebuah hobi, yaitu: (1) pekerjaan sebagai hobi dijalankan terutama demi kepuasan dan kepentingan pribadi, (2) pekerjaan sebagai hobi tidak punya dampak dan kaitan langsung yang serius dengan kehidupan dan kepentingan orang lain, serta tidak mempunyai tanggung jawab moral yang serius atas hasil pekerjaan itu bagi orang lain. (3) pekerjaan sebagai hobi bukan merupakan sumber utama dari nafkah hidupnya. Untuk menjelaskan ketiga poin ini tentu kita bisa membedakan kegiatan photography sebagai profesional dan hobi. Dalam hal orang menjalankan profesi luhur, misalnya profesi sebagai dokter, penasihat hukum, hakim, jaksa, rahaniawan (pendeta atau pastor), tentara dan sebagainya, pada kenyataannya mereka membutuhkan nafkah hidup dan bahkan hidup dari profesi ini. Akan tetapi tujuan utama mereka adalah menjalankan profesi luhur ini, bukan untuk memperoleh nafkah hidup, melainkan untuk mengabdi dan melayani kepentingan masyarakat. Hal ini dapat kita melihat dalam diri seorang dokter yang bernama, dr. Lo Siauw Ging. Seorang dokter senior di kota Solo ini tidak pernah menentukan tarif untuk pasien yang datang kepadanya. Bahkan ia lebih banyak memberikan pelayanan Cuma-cuma kepada pasien yang kurang mampu. Ketika ditanya oleh wartawan mengenai motivasinya ini, dokter

Etika Profesi

93

senior ini mengatakan, “kalau mau cari duit jangan jadi dokter, jadilah pedagang”8 Dalam hubungan antara pengabdian kepada masyarakat dan nafkah hidup berkembang menjadi saling mengisi dan mengkondisikan. Pada satu pihak, para profesional ingin mengadikan seluruh hidupnya demi kepentingan banyak orang. Namun di pihak lain semakin ia profesional dalam menjalankan profesinya, semakin banyak pula ia memperoleh imbalan atas profesinya itu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari profesionalismenya. Artinya, semakin baik dan profesional ia melayani masyarakat, semakin banyak pula orang yang menjadi langganannya dan karena itu ia akan memperoleh imbalan yang semakin baik. Maka istilah profesional hampir identik dengan mutu, komitmen, tanggung jawab dan bayaran yang tinggi. b. Ciri-ciri Profesi Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kita peroleh ciri-ciri profesi, yaitu: (1) adanya keahlian dan keterampilan khusus. (2) adanya komitmen moral yang tinggi. (3) orang profesional adalah orang yang hidup dari profesinya. (4) pengabdian kepada masyarakat. (5) profesi luhur biasanya ada izin khusus untuk mejalankan profesi tersebut, misal dokter, akuntan publik, pengacara dll. (6) kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi, misalnya IDI untuk dokter, IAI untuk Akuntan, dll. c. Prinsip-prinsip Etika Profesi Ada empat prinsip etika profesi yang paling kurang berlaku untuk semua profesi pada umumnya. (1) Prinsip tanggung jawab, seorang yang profesioan sudah dengan sendirinya bertanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaannya dan terhadap hasilnya. Kedua, ia juga bertanggung jawab atas dampak profesinya terhadap kepentingan atau bahkan kehidupan orang lain. (2) Prinsip keadilan, prinsip ini menuntut orang yang profesional agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya orang yang dilayani 8

http://www.tribunnews.com/regional/2013/12/02/dr-lo-kalau-mau-kayajangan-jadi-dokter-jadilah-pedagang diakses 09 Januari 2014

Etika Profesi

94

dalam profesinya. (3) Prinsip otonomi, merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. (4) Prinsip integritas moral, berdasarkanhakikat dan ciri-ciri profesi di atas, terlihat jelas bahwa orang yang profesional adalah juga orang yangpunya integritas pribadi atau moral yang tinggi.

D. KEWAJIBAN SEBAGAI KARYAWAN DAN PERUSAHAAN9

Dalam kaitan dengan kerja dan mempekerjakan pada baian ini dibahas mengenai kewajiban karyawan dan kewajiban perusahaan. Kewajiban karyawan dan perusahaan di sini, tidak bermaksud membahas seluruh hubungan kewajiban antara karyawan dan perusahaan, tetapi bagian ini membatasi hubungan yang dapat menimbulkan masalah-masalah etis. Permasalahan itu diantaranya: konflik antara kewajiban-kewajiban moral atau yang kita kenal sebagai dilema moral, misalnya sebagai karyawan menghadapi kondisi harus memenuhi dua kewajiban yang berbeda, disatu sisi sebagai karyawan ia memiliki kewajiban harus bekerja datang ke kantor tepat waktu, di sisi lain ia juga sebagai kepala keluarga berkewajiban memperhatikan anaknya yang sedang sakit. Mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu? Berikut di bawah ini dipaparkan kewajiban karyawan dan perusahaan. Kewajiban Karyawan Terhadap Perusahaan Dari sekian banyak kewajian karyawan terhadap perusahaan, dipaparkan hanya tiga kewajian yang menimbulkan masalah khusus, yaitu kewajiban ketaatan, konfidensial dan loyalitas, yang dipaparkan sebagai berikut di bawah ini: a. Kewajiban ketaatan, karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan, sehubungan keterikatan kita dengan perusahaan itu menimbulkan konsekuensi ketaatan pada pimpinan di dalam perusahaan tersebut. Ketaatan di sini tidak berarti apa pun yang diperintahkan pimpinan kita sebagai karyawan harus taat, kita 9

K. Bertens, PENGANTAR ETIKA BISNIS, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 167-225

Etika Profesi

95

tidak harus mematuhi perintah pimpinan dalam hal, (1) perintah yang tidak bermoral, misalnya atas meminta karyawan melakukan praktik penipuan (transaksi fiktif), (2) perintah yang tidak wajar, walau pun dari segi etika tidak ada masalah (bukan masalah etis), misalnya perintah yang tidak hubungannya dengan kepentingan perusahaan seperti pimpinan meminta sopir perusahaan mencuci mobil pribadinya, atau pimpinan meminta mengantar jemput anaknya. (3) tidak perlu mematuhi walaupun demi kepentingan perusahaan, namun tidak sesuai dengan job deskripsi yang disepakati, misalnya seorang karyawan bagian keuangan tidak berkewajiban mematui perintah mengirim barang pesanan kepada klien perusahaan. Namun hal ini perlu dilihat kasus per kasus, bila perusahaan tempat kita bekerja merupakan perusahaan berskala kecil, maka tidak menutup kemungkinan kita bekerja melampaui dari job deskripsi yang

b.

telah disepakati, anda sebagai karyawan di bagian keuangan harus dapat juga menjual produk perusahaan anda. Kewajiban konfidensialitas, kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial (rahasia) yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Dalam konteks perusahaan konfidensialitas memang peranan yang penting, misalnya akuntan, dengan pekerjaannya ia mempunyai akses pada informasi penting perusahaan. Informasi ini diperoleh karena pekerjaannya sebagai karyawan di bagian tersebut dan jika ia tidak bekerja di bagian ini tentu saja ia tidak akan mengetahui informasi rahasia tersebut. Mengapa sebagai karyawan perlu menyimpan informasi rahasia ini? Alasan utamanya adalah perusahaan merupakan pemilik informasi rahasia tersebu, berarti membuka informasi rahasia sama dengan mencuri. Kemudian alasan lainnya adalah dewasa ini persaingan bisnis sudah sedemikian ketat, memiliki informasi tertentu dapat mengubah posisi perusahaan satu terhadap perusahaan lainnya dengan drastis, sehingga membuka rahasia perusahaan akan sangat mengganggu kompetisi yang fair. Rahasia perusahaan ini, misalnya formula sebuah produk, resep masakan disebuah restoran terkenal, racikan komposisi farmasi di perusahaan obat dll.

Etika Profesi

96

c.

Kewajiban Loyalitas, merupakan konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan. Dengan mulai bekerja di suatu perusahaan, karyawan harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan, karena sebagai karyawan ia melibatkan diri untuk turut merealisasikan tujuan-tujuan tersebut, dan karena itu pula

ia harus menghindari apa yang merugikan kepentingan perusahaan. Faktor yang bisa membahayakan loyalitas ini adalah konflik kepentingan, antara kepentingan pribadi karyawan dan kepentingan perusahaan, misalnya seorang montir bengkel resmi mobil, setiap selesai jam kerja dia mengerjakan perbaikan mobil di rumah customer. Hal ini tidak salah selama kepentingan pribadi dan perusahaan tidak saling bersaing, lain halnya dengan kejadian misalnya ada seorang klien bengkel resmi tersebut mempertimbangkan mahalnya biaya perbaikan dan spare part yang juga tidak murah, anda sebagai montir kemudian menawari klien bengkel tersebut untuk jasa perbaikan yang sama tentunya dengan biaya yang jauh lebih murah dari pada bengkel tempat anda bekerja tawarkan. Demikianlah kurang lebih kewajiban karyawan terhadap perusahaan tempat di mana ia bekerja. Kewajiban Perusahaan Terhadap Karyawan Berikut ini dipaparkan mengenai kewajiban perusahaan terhadap karyawannya, sebagai berikut: a. Perusahaan tidak boleh mempraktikan diskriminasi, diskriminasi di sini menyangkut masalah gender, ras, golongan maupun agama tertentu. b. Perusahaan harus menjamin kesehatan dan keselamatan kerja, terkait dengan keselamatan kerja tersebut bisa terwujud bila tempat kerja itu aman. Dan tempat kerja adalah aman, jika bebas dari risiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan si pekerja cedera. Kesehatan kerja dapat direalisasikan karena tempat kerja dalam kondisi sehat. Tempat kerja bisa dianggap sehat, kalau bebas dari risiko terjadinya gangguan kesehatan atau

penyakit.

Etika Profesi c.

97

Kewajiaban memberi gaji yang adil, sampai saat ini tidak dapat disangkal gaji merupakan salah satu motivasi dalam bekerja, karena itu perusahaan harus memperhatikan dalam pemberian gaji ini. Beberapa pertimbangan dalam memberikan gaji antara lain: (1) menurut keadilan distributif, upah atau gaji

dianggap adil, bila merupakan imbalan untuk prestasi. Sehingga wajar bila seseorang yang telah memberikan prestasinya yang besar diberikan upah yang lebih besar. Berikut beberapa faktor agar gaji itu dianggap adil atau fair, antara lain berpegang pada: a) peraturan hukum, b) upah yang lazim dalam sektror industri tertentu atau daerah tertentu, c) kemampuan perusahaan, d) sifat khusus pekerjaan tertentu, e) perbandingan dengan upah/gaji lain dalam perusahaan, f) perundingan upah/gaji yang fair. d. Perusahaan tidak boleh memberhentikan karyawan dengan semena-mena, ada beberapa alasan mengapa perusahaan memberhentikan karyawan, antara lain: internal perusahaan (restrukturisasi, otomatisasi, merger dengan perusahaan lain), alasan eksternal (resesi ekonomi, konjungtur) dan kesalahan karyawan itu sendiri.

E. PENUTUP

Pada bagian ini kita sudah belajar mengenai memaknai pekerjaan, bahwa pada hakekatnya manusia adalah mahluk yang bekerja, manusia didesain untuk bekerja bukan untuk bersenangsenang. ETIKA KERJA berada pada tataran ideal yang mencoba mendalami mengenai makna dari kerja, sedangkan ETHOS KERJA berada pada situasi yang faktual dalam praktik sehari-hari. Pemahaman antara pekerjaan dan profesi, mempertajam kita bagaimana kita bersikap profesional dalam menjalani profesi. Dan apabila kita bekerja pada orang lain atau suatu perusahaan, kita memiliki kewajiban dan sebaliknya perusahaan pun memiliki kewajiban perusahaan.

F. PERLATIHAN

1. Jelaskan apa hakikat kerja? Dan dapatkah anda berikan hakikat pekerjaan menurut nilai-nilai yang ada yakini?

98

Etika Profesi

2. Dan jelaskanlah apa yang dimaksud dengan Ethos Kerja? 3. Apa yang dimaksud dengan profesi, dan berikan perbedaannya dengan pekerjaan? 4. Bedakan pula profesi dengan hobby! 5. Sebutkan ciri-ciri profesi? 6. Dan jelaskan pula prinsip profesi? 7. Jelaskanlah tiga kewajiban karyawan?

BAB XI

ETIKA BISNIS

A. PENDAHULUAN

isnis dewasa ini sudah merupakan suatu profesi, sebagai suatu profesi pelaku bisnis dituntut untuk menjadi orang yang profesional. Profesionalitas di sini tidak hanya diartikan dalam kaitannya dengan keahlian dan keterampilan yang terkait dengan bisnis seperti halnya dalam bidang manajemen operasi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia dan lainnya, terutama dikaitkan dalam prinsip efisiensi demi mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya.1 Sebagaimana telah dipaparkan dalam materi Etika Sosial, bahwa Etika Bisnis merupakan salah satu bagian dari kajian Etika Sosial. Hal ini dilihat lebih jauh oleh Kees Bertens yang menegaskan, bahwa kompleksitas bisnis dewasa ini berkaitan langsung dengan kompleksitas

B

masyarakat modern dan bisnis juga dipandang sebagai suatu kegiatan sosial dalam pengertian aspek hubungan antar manusia.2 Dengan demikian kegiatan bisnis dipandang bukan saja dilihat dari aspek bagaimana seorang pengusaha mengelola operasi perusahaan yang mendatangkan keuntungan serta melakukan efisiensi, akan tetapi kegiatan bisnis juga melibatkan hubungan antara pengusahaan dengan karyawannya, pelanggan, masyarakat pada umumnya hingga pemerintah (hubungan antar manusia). Sehingga,

46-47

1

A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), hlm.

2

Kees Bertens, ETIKA BISNIS, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm.

13

99

Etika Bisnis

100

diperlukan komitmen pribadi pengusaha yang tinggi, serius dalam menjalankan pekerjaannya, bertanggung jawab agar tidak sampai merugikan pihal lain. Dengan demikian sikap pengusaha yang diharapkan disini adalah orang yang menjalankan pekerjaannya secara tuntas dengan hasil dan mutu yang sangat baik dan tanggung jawab moral pribadinya. Tiga Aspek Pokok dari Bisnis Kegiatan bisnis menurut K. Bertens dapat disorot dalam tiga sudut pandang yang berbeda yang tidak selalu dapat dipisahkan, yaitu: (1) sudut pandang ekonomi, (2) sudut pandang hukum, dan (3) sudut pandang etika, sebagai berikut di bawah ini:3 (1) Sudut pandang ekonomis. Dalam sudut pandang ekonomis ini, bisnis dipandang sebagai suatu kegiatan tukar-menukar, jualbeli, memproduksi-memasarkan, bekerja-mempekerjakan dan

interaksi manusia lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pencarian keuntungan dalam bisnis disini tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi, komunikasi sosial yang menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Dalam konteks seorang yang bekerja pada suatu perusahaan, motivasi utama untuk bekerja di perusahaan tersebut adalah untuk mendapatkan gaji. Walaupun seseorang bekerja pada perusahaan saudaranya, motivasi saudaranya tersebut bukan dalam rangka membantu usahanya, akan tetapi motivasi terbesar bekerja di sana adalah mendapatkan gaji. Good Business atau bisnis yang baik dalam pandangan ekonomis ini sedapat mungkin bisnis membawa paling besar keuntungan bagi perusahaannya. Dengan demikian kita dapat memaklumi bila seorang manajer operasi mempertahankan produktivitas perusahaannya menghasilkan barang pada suatu titik tertentu yang dianggap optimal agar biaya produksi dan biaya variabel lainnya menjadi bertambah besar yang ujung-ujungnya akan menaikan harga. (2) Sudut pandang moral. Dengan tidak meninggalkan motivasi ekonomis dalam berbisnis, perlu ditambahkan adanya sudut 3

Ibid, hlm. 13-32

Etika Bisnis

101

pandang lain yang tidak boleh diabaikan begitu saja, yaitu sudut pandang dari aspek moral. Pertimbangannya adalah selalu ada masalah etis dari perilaku kita yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut. Tidak semua yang dapat kita lakukan dalam rangka mencapai keuntungan tersebut boleh kita lakukan. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain, dengan pertimbangan kita pun tidak mau kepentingan dan hak kita dilanggar yang berakibat kerugian bagi diri kita. Dengan demikian menghormati kepentingan dan hak orang lain harus dilakukan dalam menjaga kepentingan bisnis kita. Good Business dalam sudut pandan moral ini, bukan saja bisnis yang menguntungkan. Namun bisnis yang juga baik secara moral. Malah harus ditekankan, arti moralnya merupakan salah satu arti terpenting bagi kata “baik”. Perilaku yang baik di sini merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral (berperilaku etis). (3) Sudut pandang hukum. Tidak disangkal lagi, bisnis terikat juga oleh hukum. “Hukum dagang” atau “Hukum bisnis” merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Ada banyak masalah hukum dalam praktik hubungan bisnis, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Seperti halnya etika, hukum merupakan sudut pandang normatif, karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Tentunya antara hukum dan etika, jelas sangat terkait. Quid leges sine moribus?, apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas? Dengan demikian etika selalu harus menjiwai hukum. Untuk bisnis, sudut pandang hukum tentu penting. Bisnis harus menaati hukum dan peraturan yang berlaku. “Bisnis yang baik” antara lain berarti juga bisnis yang patuh pada hukum. Tetapi sudut pandngan hukum itu tidaklah cukup, perlu juga sudut pandang moral. Tidak semua hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan diatur/dimuat dalam undang-undang, jadi perlu juga pandangan moralitas dalam berbisnis. Kepatuhan pada hukum merupakan suatu syarat yang minimum, patuh pada hukum dan tidak juga melanggar moral itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap pebisnis. “If it’s morally wrong, it’s probably also illegal.”

102

Etika Bisnis

Bagaimana ketiga aspek pokok ini dapat berlaku? Secara ekonomis kita dapat dengan mudah mengukur suatu bisnis profitable atau tidak, tentu dengan melihat kinerja perusahaan melalui laporan keuangan. Begitu juga dengan apakah perusahaan ini melanggar atau tidak dari sisi hukum, dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan dapat menanyakan langsung kepada pengadilan dan meminta putusan hakim. Namun, dari aspek moral sulit mengukurnya apakah baik atau buruk secara moral dari bisnis yang dijalankan tersebut. Sehingga untuk membantu mengukurnya ada tiga tolok ukur, yaitu: hati nurani, kaidah emas, penilaian masyarakat umum. Ukurang pertama adalah melalui hati nurani. Hati nurani ini mengikat diri kita, karena kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh hati nurani dan bila mengabaikannya itu berarti kita sedang menghancurkan integritas pribadi kita. Jadi dalam berbagai kasus bisnis yang terjadi, misalnya memaksakan untuk menjaga tingkat produktivitas yang diinginkan supervisor melangggar standar keamanan. Yang pertama menilai dari masalah ini adalah hati nurani, apakah hati nurani mengizinkan atau tidak, tentu jawabannya sangat subjektif hanya ada pada seorang supervisor tersebut. Tentunya ini sangat subjektif, dan bila hati nurani orang tersebut tidak dibina atau terdidik, maka akan membentuk hati nurani yang tidak semestinya, menjadi terlalu longgar atau bahkan tumpul sama sekali. Kaidah emas, “Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan”. Atau dalam rumusan yang negatif berbunyi,”Janganlah melakukan terhadap orang lain, apa yang Anda sendiri tidak ingin akan dilakukan terhadap diri Anda.” Melalui prinsip kaidah emas ini, masing-masing kita akan mengukur apa yang akan kita lakukan terhadap orang lain dengan kaidah emas ini. Kalau kita tidak ingin rugi, maka kita pun tidak boleh merugikan orang lain pula. Penilaian umum, cara ketiga barang kali ampuh menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku adalah menyerahkan kepada masyarakat umum untuk dinilai. Cara ini bisa disebut juga “audit sosial”. Kualitas etis suatu perbuatan ditentukan oleh penilaian masyarakat umum.

Etika Bisnis

103

B. ETIKA BISNIS

Suatu uraian tentang etika bisnis ada baiknya dimulai dengan menyelidiki dan menjernihkan kata seperti “etika” dan “etis” yang dibedakan antara “etika sebagai praksis dan “etika sebagai refleksi”. Berikut ini dijelaskan etika sebagai praksis dan refleksi tersebut, di bawah ini:4 Etika sebagai praksis5 adalah apa yang dilakukan sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan nilai dan norma moral. Hal ini dapat kita lihat dari tema-tema pemberitaan di media, misalnya “Ada unsur tidak etis dalam proses akuisisi”, “Tegakkan etika bisnis dengan Undang-undang Anti Korupsi”, contoh kalimat tersebut menunjuk kepada etika sebagai praksis, misalnya orang yang memikirkan masalah korupsi, berpendapat bahwa undangundang itu harus secara konsisten dan ketat dijalankan sedemikian rupa sehingga nilai dan norma dalam bisnis bisa 



ditegakkan. Dengan demikian Etika sebagai praksis sama artinya dengan moral (apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan). Sementara sebagai refleksi, etika merupakan pemikiran moral. Etika sebagai refleksi berbicara tentang etika sebagai praksis atau mengambil praksis etis sebagai obyeknya. Dalam surat kabar, majalah maupun media lainnya dapat kita baca komentar atau analis-analis dari berbagai peristiwa yang berkonotasi etis, misalnya masalah suap yang kasusnya terjadi akhir-akhir ini. Baik berita-berita di koran, surat kabar maupun media lain berikut analisisnya, dan demikian juga dengan kita yang membicarakan kasus etis tersebut merupakan wujud dari etika sebagai refleksi pada taraf popular. Etika sebagai refleksi dalam taraf ilmiah, dijalankan dan secara kritis, metodis dan sistematis menjadikan refleksi ini mencapai taraf ilmiah.

Etika merupakan cabang filsafat yang mempalajari baik buruknya perilaku manusia, karena itu etika sering disebut juga sebagai 4

Ibid, hlm. 32 - 35 Praksis merupakan praktik yang diterangi oleh refleksi dan sekaligus merupakan refleksi yang diterangi oleh praktik. Dalam praksis berpadu antara teori dan praktik, dengan demikian praksis merupakan pekerjaan yang diilhami oleh perenungan dan perenungan yang ditindaklanjuti oleh pekerjaan. Andar Ismali, Selamat berkarya: 33 renungan tentang kerja, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 88 5

Etika Bisnis

104

“filsafat praktis”. Secara keseluruh etika membicarakan berbagai hal mengenai pemikiran moral yang lebih terarah kepada masalah-masalah konkret dan membuka diri pada topik-topik konkret dan aktual sebagai objek penyelidikannya. Dalam hal etika yang membuka diri dalam topik konkret inilah sering kita sebut sebagai “etika terapan” Etika bisnis sebagai etika terapan karena memfokuskan diri pada masalah-masalah moral aktual dibidang bisnis. Sebagaimana etika terapan etika bisnis dapat dijalankan dalam taraf makro, meso dan mikro. Dalam taraf makro, etika bisnis membicarakan masalah moral skala besar, misalnya keadilan dalm suatu masyarakat terutama berkaitan dengan kaum buruh. Sementara dalam taraf meso (menengah), etika bisnis meneliti masalah etis di bidang organisasi misalnya perusahaan, lembaga dan lainnya. Sementara dalam tataran mikro, memfokuskan diri pada masalah-masalah moral dalam bisnis di kalangan manajer, karyawan, produsen, konsumen dll.6 1. Bisnis dan Etika Telah dijelaskan di atas secara panjang lebar mengenai etika sebagai filsafat praktis yang mengkaji masalah-masalah moral, sampai dengan pembahasan etika bisnis sebagai etika terapan yang mengkhususkan dirinya mengkaji masalah-masalah moral di bidang bisnis. Dalam bagian ini penekanan tulisannya lebih kepada bagaimana bisnis tersebut dijalankan secara etis? Dan apakah memang benar bisnis memerlukan etika? Dan bagaimana hubungan antara bisnis dan etika? 2. Mitos Bisnis Amoral

Business is business, sering kita dengar ungkapan ini yang intinya menekankan bahwa urusan bisnis tidak ingin dicampuri dengan berbagai hal yang tidak berhubungan dengan bisnis. Ungakan ini menurut De George dalam buku Etika Bisnis Sonny Keraf disebut sebagai Mitos Bisnis Amoral. Ungkapan ini menggambarkan, bahwa orang berbisnis adalah semata-mata berbisnis dan bukan sedang beretika. Singkat kata, mitos bisnis amoral ini menyatakan bahwa kegiatan bisnis tidak ada hubungannya dengan masalah etika atau moralitas. Keduanya adalah dua bidang yang terpisah satu sama lain. Karena itu bisnis tidak boleh dicampuradukkan, bisnis hanya dapat 6

K. Bertens, ETIKA BISNIS, hlm. 35-37

Etika Bisnis

105

dinilai dengan kategori dan norma-norma bisnis dan bukan dengan kategori dan norma-norma etika.7 Dalam pandangan bisnis adalah bisnis tidak berkaitan dengan etika, maka yang menjadi fokus dari bisnis itu sendiri tidak lain dari memperoleh keuntungan. Maka kegiatan operasi perusahaan berfokus pada menekankan biaya serendah mungkin, mengejar output produksi yang optimal, bisa saja untuk mengejar produksi yang optimal pebisnis memaksa kerja mesin dan termasuk orang di dalamnya tanpa memperhatikan kepentingan tenaga kerja tersebut. Sementara itu di bidang pemasaran, tim pemasaran ditekan sedemikian rupa dengan target-target penjualannya, tidak peduli bagaimana cara mencapai target tersebut yang penting target terpenuhi. Demikian pun dengan bagian sumber daya manusia, bisa saja mengabaikan aturan-aturan normatif dibidang ketenagakerjaan demi mempertahankan tingkat efisiensi produksi. Dapat kita bayangkan bagaimana jadinya bisnis tersebut dijalankan dengan menghalalkan berbagai cara ini, pasti pebisnis tersebut akan menemui berbagai persoalan di dalamnya. Dengan demikian pandangan mitos bisnis amoral, kita tidak dapat terima sepenuhnya. Walau pun bagaimana bisnis tetap memiliki kaitan dengan masalah moral.

C. KEADILAN

Seperti halnya etika-etika yang lain, etika bisnis pun memanfaatkan sumbangan pemikiran-pemikiran filsafat yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan bisnis. Hal ini dapat diperhatikan sekitar abad ke 19, di Eropa Barat telah berkembang pemikiran di bidang kegiatan ekonomi yang cenderung mengadopsi cara berpikir utilitarianisme. Seperti halnya sudah dipahami bersama, bahwa cara berpikir utilitarianisme ini didasarkan pada sudut kemanfaatan (Utility) yang paling besar bagi kebahagiaan manusia. Dengan demikian sesuatu dianggap baik dan memadai ukurannya adalah manfaat yang mendatangkan kebahagiaan yang terbesar yang menjadi pilihan tindakannya.8

A. Sonny Keraf, ETIKA BISNIS , hlm. 55-56 Dr. Phil. Eka Darmaputera, Etika Sederhana untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan penatalayanan, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 35-36 7 8

Etika Bisnis

106

Sumbangan pemikiran seperti di atas cukup menolong para pebisnis, mengingat kompleksitas bisnis saat ini. Melalui prinsip utilitarianisme tersebut tampaknya merupakan cara sederhana dalam memecahkan permasalahan yang kompleks dalam dunia bisnis, artinya cukup berprinsip dari segi kemanfaatan pebisnis dapat mengambil pilihannya. Pada kenyataannya prinsip pemikiran ini kurang memadai, mengingat ukuran manfaat, kebaikan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang yang berbeda-beda pemahamannya yang ujungujunganya dapat menjadi perbedaan bagi satu sama lain. Dengan demikian sumbangan utilitarianisme ini kurang memadai dalam mengatasi kompleksitas di bidang bisnis tersebut. Apalagi kegiatan bisnis ini berkaitan dengan masalah kelangkaan (scarcity), sehingga perlu ada pemikiran lain yang membantu mengatasi masalah ini, diantaranya adalah teori keadilan. 9

Teori Keadilan John Rawls John Rawls mengemukakan teorinya, ia meminta untuk membayangkan sebuah keadaan, di mana sekelompok orang sedang memperbincangkan mengenai isi dan bentuk suatu masyarakat yang adil dengan kondisi belum ada apa-apa. Jadi masyarakat yang adil tersebut diciptakan dari nol. Selanjutnya menurut Rawls, dalam situasi yang memiliki tingkat objektivitas yang maksimal, setiap orang akan memikirkan suatu masyarakat yang mampu memberikan manfaat dan berkat bagi dirinya sendiri. Dalam situasi demikian menurut Rawls akhirnya, bila orangorang itu berakal sehat maka, masyarakat itu harus bertindak “fair” kepada setiap anggotanya siapa pun dia. Dengan kata lain, dalam masyarakat tersebut tidak ada anggotanya diperlakukan secara tidak “fair”. Rawls menyimpulkan bahwa bersikap adil adalah bersifat “fair”.

“Justice as fairness”. Kemudian apakah “fairness” itu? Rawls menjelaskan dua prinsip. Pertama, “Equality” atau kesamaan. Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama. “Fair” berarti setiap orang harus tunduk pada peraturan main yang sama dan peraturan main itu tidak dirumuskan hanya untuk menguntungkan sebagian orang. Kedua, Kesamaan tidaklah sama dengan persamaan. Karena, memang orang tidak 9

Ibid, hlm. 37-40

Etika Bisnis

107

sama. Memperlakukan semua orang secara mutlak sama, justru tidak menguntungkan semua orang, khususnya mereka yang berada dalam keadaan tidak menguntungkan. Dengan demikian, maka pembedaan adalah tidak adil, sedangkan perbedaan itu diperlukan demi keadilan. Kemudian, perbedaan manakah yang dikatakan adil atau “fair”tersebut? Rawls menyatakan, perbedaan dapat dikatakan “fair” apabila “hasilnya mendatangkan keuntungan bagi semua orang, khususnya anggota-anggota masyarakat yang paling lemah kedudukannya”. Dengan demikian perbedaan “diharamkan” bila ia hanya menguntungkan sekelompok kecil orang yang kedudukannya kuat. Jadi, perbedaan dapat diterima, bila mereka yang berada di tingkat paling bawah menganggap perbedaan itu menguntungan mereka. Rawl mengatakan, “Bukanlah suatu ketidakadilan bila keuntungan yang lebih besar dinikmati oleh yang sedikit, dengan syarat bahwa melalui itu keadaan mereka yang lemah

mengalami perbaikan.” Selanjutnya Rawls berkeyakinan, bawah prinsipprinsip “fair” ini merupakan dasar yang adil dapat diterima oleh setiap orang yang berakal sehat. Apa yang disampaikan Rawls di atas merupakan “apa yang seharusnya” merupakan nilai yang luhur dan berharga, sehingga orang dengan sukarela dan sungguh-sungguh mau mengikatkan dirinya. Sehingga dalam keputusan etis yang diambil dalam praktik berbisnis bukan saja dari segi manfaat yang paling besar yang akan diperoleh, tetapi juga memenuhi unsur keadilan (fairness) di dalamnya.

D. KEUNTUNGAN

Persoalan yang terjadi dalam masalah keuntungan, adalah: berapa besar orang dapat mencetak laba atau keuntungan? Dan bagaimana pula ukuran-ukuran etisnya? Pandangan umum mengatakan bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar bila orang berusaha untuk mengeruk keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pada jaman kejayaan liberalisme klasik, bahwa maksimalisasi keuntungan atau profit maximization merupakan satu-satunya tujuan bagi perusahaan.10 Hal ini dapat kita lihat dalam teks buku-buku pegangan mahasiswa ekonomi, profit maximization ini masih dipelajari 10

Kees Bertens, Keprihatinan Moral – Telaah atas Masalah Etika, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm. 70

Etika Bisnis

108

sampai saat ini. Mari kita lihat sebagai misal bagaimana maksimalisasi laba itu diperoleh dalam kondisi industri kompetitif sempurna, yang mana produksi akan mencapai titik di mana harga outpunya tepat sama dengan biaya marginal jangka pendek, atau lebih dikenal dengan rumus MR=MC, pernyataan ini dapat ditemukan dalam buku pegangan mahasiswa Ekonomi Akuntansi dan Manajemen sekarang.11 Tidak masalah memang topik ini dipelajari oleh seluruh mahasiswa ekonomi sampai saat ini, namun perlu disadari topik ini bukan menjadi satu-satunya pegangan dalam menjalankan berbisnis dikemudian hari. Beberapa hal yang harus dikritis dalam memang prinsip maksimalisasi profit secara ketat dan merupakan satu-satunya tujuan di dalam praktik berbisnis, diantaranya berimplikasi kepada pengerahan semua sumber daya perusahaan agar mencapai profit yang maksimum. Pengerahan sumber daya ini termasuk juga tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, jangan-jangan demi profit maksimum ini perusahaan menjadikan karyawan hanya sebagai alat semata. Tidak heran bila beberapa waktu yang lalu kita menemukan sebuah perusahaan yang memproduksi kuali mempekerjakan buruhnya dengan semena-mena, bahkan beberapa diantaranya ada yang belum cukup umur (masih usia anak-anak)12. Menjadikan manusia sebagai sarana atau menjadi alat belaka jelas sangat ditentang oleh filsuf terkemuka dari Jerman abad ke-18, yaitu Immanuel Kant. Kant menuturkan dalam bukunya Foundations of the Metaphysics of Moral (1785), “Bertindaklah sedemikian sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, entah dalam dirimu sendiri atau orang lain, selalu sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai sarana.” 13 Dengan demikian, sebagai pebisnis tetaplah harus memperlakukan karyawannya sebagaimana manusia yang memiliki martabat dan tidak menganggap karyawan mereka sebagai sarana atau alat untuk memperoleh keuntungan yang menjadi tujuan utamanya. Kalau begitu apakah salah perusahaan mengejar profit? Patut kita akui bahwa bisnis tanpa profit bukan bisnis lagi. Kegiatan bisnis agar dapat memiliki etika yang baik tidak perlu merubah menjadi suatu 11

Karl E. Case dan Ray C. Fair, PRINSIP-PRINSIP EKONOM (edisi bahasa Indonesia)I, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), hlm. 212 12 http://nasional.kompas.com/read/2013/09/23/1628453/Buruh.Kuali.Akan.Gu gat.Mantan.Bosnya diakses 30Oktober 2013 pk. 9:24 13 James Rachels, Filsafat Moral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004), hlm. 235-236

Etika Bisnis

109

karya amal, bisnis tetaplah bisnis yang mencari keuntungan. Keuntungan merupakan unsur yang hakiki dalam berbisnis, namun keuntungan pebisnis tidak boleh memutlakan keuntungan. Maksimalisasi keuntungan sebagai suatu tujuan perusahaan akan berakibat timbulnya keadaan yang tidak etis. Dengan demikian kita harus melihat ulang mengenai keuntungan itu dengan memandang keuntungan sebagai suatu yang relatif. Relativasi Keuntungan14 Ronald Duska menegaskan relativasi keuntungan tersebut dan membedakan keuntungan itu sebagai maksud purpose ( ) dan motivasi (motive). Maksud atau purpose bersifat objektif, sedangkan motivasi bersifat subjektif. Hal ini dapat dijelaskan, misalnya: kita memberikan sedekah kepada pengemis supaya ia bias makan (merupakan maksud), sedangkan motivasi kita adalah belas kasihan. Demikian juga dengan

bisnis, menyediakan barang dan jasa merupakan maksud (purpose) dari bisnis, supaya masyarakat dapat menerima manfaat barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Adapun memperoleh keuntungan merupakan motivasi dalam berbisnis. Dengan relativasi keuntungan ini, keuntungan atau profit bukanlah satu-satunya tujuan berbisnis. Beberapa hal yang menggambarkan relativasi keuntungan dalam bisnis diantaranya: keuntungan merupakan tolok ukur untuk menilai kesehatan perusahaan, keuntungan adalah pertanda yang menunjukkan bahwa barang dan jasa dihargai oleh masyarakat, keuntungan adalah cambuk untuk meningkatkan usaha, keuntungan merupakan syarat kelangsungan perusahaan dan keuntungan mengimbangi risiko dalam usaha.

E. KONSUMEN

Konsumen merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering terabaikan. Konsumen menurut UU Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2, dapat didefinisikan sebagai berikut:

14

Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, hlm. 160-162

Etika Bisnis

110

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepenting diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”15 Dengan demikian konsumen sebagai stakeholder yang dekat dengan produsen sudah seharusnya mendapat perhatian. Perhatian etika dalam hubungan dengan konsumen tersebut, harus dianggap hakiki demi kepentingan bisnis itu sendiri. Perhatian untuk segi-segi etis dari relasi bisnis (dalam hal ini konsumen sudah mendesak), mengingat posisi konsumen sering dalam posisi yang lemah. Walau pun konsumen memiliki gelas “raja” namun pada kenyataannya “kuasanya” sangat terbatas karena berbagai sebab.16 Perumusan perhatian kepada konsumen itu dapat dirinci ke dalam empat hak konsumen, sebagai berikut:17 1. Hak atas keamanan, banyak produk mengandung risiko

2.

3.

4.

5.

tertentu untuk konsumen, khususnya risiko untuk kesehatan dan keselamatan. Konsumen berhak atas produk yang aman, artinya produk tersebut tidak mempunyai kesalahan teknis atau kesalahan lainnya yang bisa merugikan kesehatan dan keamanan produsen. Hak atas informasi, konsumen berhak mengetahui segala informasi yang relavan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku apa saja yang digunakan dalam membuat produk tersebut, cara memakainya, maupun risiko yang menyertai pemakaian itu. Hak untuk memilih, konsumen berhak untuk memilih antara pelbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas dan harga produk dapat berbeda, konsumen berhak untuk membandingkan sebelum memutuskan membeli. Hak untuk didengar, konsumen berhak atas keinginannya tentang produk atau jasa itu didengarkan dan dipertimbangkan, terutama keluhannya. Hak lingkungan hidup, ia berhak produk dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan 15

Happy Susanto, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), hlm. 22-23 16 Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, hlm. 227-228 17 Ibid, hlm. 228-230

Etika Bisnis

6.

111

atau merugikan keberlanjutan proses alam. Konsumen boleh menuntut bahwa dengan memanfaatkan produk ia tidak akan mengurangi kualitas kehidupan di bumi ini. Hak konsumen atas pendidikan, konsumen diharapkan menjadi konsumen yang kritis dan sadar akan haknya.

Tanggung jawab Menyediakan Produk yang Aman Dalam bagian hak telah dijelaskan hak apa saja yang dimiliki konsumen, sebaliknya produsen sendiri dituntut tanggung jawab untuk menyediakan produk yang dihasilkannya tersebut aman. Tiga pandangan tentang tanggung jawab produsen dalam menyediakan produk yang ditawarkan kepada konsumen tersebut aman dapat dipaparkan sebagai berikut:18 1. Teori kontrak, jika konsumen membeli sebuah produk atau jasa, konsumen seolah-olah mengadakan kontrak dengan perusahaan

yang menjual produk tersebut, misal seseorang memarkir kendaraannya di sebuah tempat parkir umum, ia mendapatkan struk tanda parkir dan dibelakang struk tersebut tertera berbagai ketentuan-ketentuan mengenai parkir di tempat tersebut, atau jika anda membuka rekening tabungan di bank anda akan disodori berbagai syarat dan ketentuan tabungan yang harus anda ketahui. 2. Teori perhatian semestinya, atau disebut dengan the due care theory. Pandangan ini bertolak dari posisi konsumen yang lemah, maka produsen mempunyai lebih banyak pengetahuan dan pengalaman pada produk tersebut. Maka kewajiban produsen adalah menjaga agar konsumen tidak merasa dirugikan, misalnya produsen mainan wajib mencantumkan dalam kemasan akan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan dari mainan yang dijualnya. 3. Teori biaya sosial, produsen bertanggung jawab atas semua kekurangan produk dan setiap kerugian yang dialami konsumen dalam memakai produk tersebut. Demikianlah tanggung jawab produsen ini, agar konsumen tidak mengalami kerugian atas pemakain barang dan jasa yang ditawarkannya. 18

Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, hlm. 232-239

112

Etika Bisnis

F. IKLAN

Hampir disetiap sisi kehidupan kita dijejali dengan berbagai bentuk informasi, diantaranya adalah iklan. Iklan ini mewarnai kehidupan kita, dari mulai bangun pagi kita menyalakan TV sudah ditawari berbagai iklan. Kemudian kita pergi ke tempat pekerjaan di jalanan kita menemukan berbagai iklan media luar ruangan yang memenuhi berbagai tempat. Setelah tiba di kantor kita buka komputer kerja dan terhubung dengan internet, di internet pun kembali kita menemukan iklan. Demikian seterusnya sampai kita terlelap tidur barulah kita terbebas dari iklan tersebut. Iklan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk untuk ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. Iklan sebenarnya merupakan bagian dari bauran promosi yang terdiri dari personal selling, sales promotion dan publicity. Sejatinya iklan itu sendiri memiliki fungsi, antara lain: memberikan informasi atas produk, mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi produk, menciptakan kesan (image) yang baik tentang produk, alat komunikasi dan menjaring khalayak.19 Kemudian bila melihat pengertian di atas, apa yang menjadi masalah etis di dalam periklanan ini? Dan mengapa iklan ini diangkat dalam topik etika bisnis? Sebenarnya tidak ada kegiatan bisnis lain yang begitu banyak kritik dan menjadi tanda tanya besar seperti periklanan. Seperti dipahami secara umum, untuk membuat sebuah iklan perusahaan tidak segan-segan membelanjakan dananya yang besar, kemudian budget dana yang besar itu bila diamati tidak menambah suatu produk dan tidak juga meningkatkan kegunaan bagi konsumen. Iklan sepertinya hanyalah penyedot biaya yang besar yang alih-alihnya dibebankan kepada konsumen untuk membayarnya. Sebagai misal produk susu formula untuk bayi, konsumen membayar mahal untuk satu kali susu formula. Kalau dihitung biaya produksi saja sampai ke tangan konsumen dikurangi biaya iklan, konsumen mungkin tidak harus membayar mahal untuk sekaleng susu formula tersebut. Harga menjadi mahal setelah ditambahkan dengan komponen biaya promosi mulai dengan membiayai para tenaga penjualan (Sales Promotion Girl) yang 19 Dendy Triadi dan Addy Sukma Bharata, Ayo Bikin Iklan! Memahami Teori dan Praktek Iklan Media Lini Bawah, (Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 2-4

Etika Bisnis

113

selalu stand-by di outlet/supermarket, tenaga penjualan yang datang berkunjung ke rumah sakit menemui dokter, bidan dan ibu-ibu yang baru melahirkan, iklan diberbagai media (cetak, elektronik, media luar ruangan dll). Masalah tidak berhenti sampai pada biaya besar yang dibebankan kepada konsumen, tetapi masalah sosio kultural juga menjadi perhatian. Tidak jarang iklan yang hilir mudik di media komunikasi menampilkan suatu suasana hedonis, materialis, tidak mendidik, dan cenderung mendorong sikap konsumtif kepada masyarakat.20 Demikianlah permasalahan etis yang dapat dikaji dalam periklanan ini. Periklanan dan Kebenaran Tahun 2012 yang lalu seorang ibu yang bernama Milla tertarik dengan “iklan” bermerek Nissan March. Milla pun membeli Nissan

March matic pada 7 Maret 2011 seharga Rp159,8 juta. “Nyatanya, mobil (Nissan March) saya kok boros banget. Saya sih nggak mengharapkan yang muluk-muluk seperti di iklan, ya sekitar 1:14 atau 1:13, saya rasa sudah cukup bagus. Tetapi setelah melakukan pengujian beberapa kali, hanya mampu 1:7 atau 1:8,” kata Milla. Milla pun akhirnya mengajukan gugatan secara resmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah keluhannya ini tidak didengar oleh Nissan. 21 Apabila ibu Milla merasa tertipu dengan iklan yang ditawarkan oleh produsen mobil tersebut, bagaimana dengan anda? Pernahkah anda membaca iklan yang anda tahu, pernyataan dalam iklan tersebut tidak mengandung kebenaran, ‘bombastis’ dan cenderung dibesarbesarkan? Iklan memang memiliki stereotipe (mendapatkan ‘cap’ dari masyarakat) yang suka membohongi, menyesatkan, dan bahkan menipu publik. Periklanan hampir apriori (dipastikan) disamakan dengan tidak bisa dipercaya.22 Tentu saja berbohong merupakan suatu perbuatan yang tidak etis. Tetapi apakah benar iklan mengandung unsur kebohongan? Dalam konteks moral harus dilihat “maksud” dalam perbuatan 20

Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, hlm. 263-264 http://indopremiernews.wordpress.com/2012/04/03/digugat-konsumennissan-berupaya-kaburkan-substansi/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 07:42 22 Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, hlm. 264-266 21

Etika Bisnis

114

berbohong ini. “Maksud” disini adalah ada unsur kesengajaan. Dapat saja sebuah iklan mengatakan sesuatu yang tidak benar, misalnya iklan sebuah obat yang sangat efektif mengatasi rasa sakit, ternyata ada efek samping yang tidak terduga sebelumnya. Iklan obat ini tidak berbohong, karena tidak dengan sengaja menyimpang efek samping yang ditimbulkan. Maksud berikutnya adalah agar orang lain percaya, dalam hal ini iklan informatif dan iklan persuasif. Unsur informasi selalu benar, misalnya menginformasikan kandungan makanan, zat pewarna, pengawet dan infomrasi produknya halal.23 Iklan dalam penggunaan bahasa menggunakan retorika sendiri yang cenderung produknya adalah yang terbaik dibidangnya atau nomor satu di kelasnya. Misalnya “melezatkan setiap masakan”, “membersihkan paling bersih”, “bintang segala bir”, dll. Bahasa periklanan disini sarat dengan superlatif dan hiperbol. Dalam hal ini si pemasang iklan tidak bermaksud sama sekali agar public percaya begitu saja, dan tentunya publik pun tahun bahasa retorika tersebut tidak perlu dimengerti secara harafiah. Maksudnya di sini bukan memberi informasi yang belum diketahui, melainkan menarik perhatian supaya dapat memikat calon pembeli. Setelah mengamati masalah periklanan di atas, ternyata cukup sulit memlihat hal yang etis dan tidak etis di dalam periklanan. Sama halnya dengan sulit untuk membedakan antara “melebih-lebihkan” dan “berbohong”, sehingga masalah kebenaran di dalam periklanan tidak dapat dipecahkan dengan cara membedakan secara hitam dan putih. Banyak bergantung pada situasi konkret dan kesediaan publik untuk menerimanya atau tidak.24 Kembali ke kasus Ibu Milla di atas, pertanyaannya apakah Nissan berbohong? Di dalam konten iklan itu dinyatakan kendaaran irit/hemat bahan bakar dan di atas pernyataan irit itu ada tanda asteris (*) yang menerangkan kendaraan tersebut telah diuji tingkat konsumsi bahan bakarnya di sebuah sirkuit oleh outo bild. Akal sehat kita membandingkan sirkuit yang bebas hambatan dan jalanan di Jakarta yang macet parah, kira-kira kendaraan macam apa yang dapat menghemat bahan bakar sampai dengan 21 Km /liter atau minimal 14 km/liter? Jadi apakah Nissan berbohong dalam iklannya?

23 24

Ibid, hlm. 266 Ibid, hlm. 269

Etika Bisnis

115

G. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Tanggung jawab sosial diartikan sebagai menjalankan sebuah bisnis yang memenuhi atau melampaui harapan etis dan legal yang dimiliki masyarakat terhadap bisnis tersebut. Dalam hal ini memastikan keberhasilan komersial dalam cara-cara yang menghormati nilai-nilai etis dan menghormati orang, masyarakat dan lingkungannya.25 Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dibedakan dengan tanggung jawab ekonomis perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan yang dimaksud di sini merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi suatu tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi secara ekonomis. Perusahaan dalam hal ini melakukan kegiatan yang tidak membawa keuntungan ekonomis dan semata-mata dilangsungkan demi kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok masyarakat, misalnya perusahaan menyelenggarakan pelatihan keterampilan untuk para penganggur di lingkungannya.26 Tanggung jawab sosial perusahaan juga dapat dilihat dari sisi negatif, di mana perusahan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan tertentu, yang sebenarnya menguntungkan secara ekonomis. Misalnya sebuah perusahaan kertas membuang limbahnya langsung ke sungai, praktik ini menguntungkan secara ekonomis, karena tidak perlu membuat pengolahan air limbah yang mahal. Dalam hal menanggung kerugian masyarakat inilah perusahaan harus bertanggung jawab, sehingga tanggung jawab sosial di sini diartikan dari sisi negatif. Demikianlah perusahaan seyogyanya selain melakukan kegiatan yang menguntungkan bagi perusahaannya, juga memperhatikan berbagai kegiatan yang memberikan sumbangan yang berarti untuk masyarakat secara luas.

H. PENUTUP

Demikian luasnya persoalan etika bisnis, apa yang dipaparkan di atas merupakan sebagian kecil dari persoalan-persoalan etika bisnis

25 Patricia J. Parsons, Etika Public Relation, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm. 143 26 Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, hlm. 295-297

116

Etika Bisnis

yang ada dalam kegiatan bisnis. Untuk pokok bahasan lingkungan hidup secara khusus akan dibahas dalam topik Etika Lingkungan hidup.

I. PERLATIHAN

1. Jelaskan tiga aspek bisnis? 2. Jelaskan pula tiga tolok ukur bisnis dari sudut pandang moral? 3. Jelaskan apa hubungannya etika dan bisnis? Dan apakah bisnis bebas nilai atau tidak ada hubungannya dengan nilai moral? 4. Jelaskan konsep keadilan menurut John Rawls? 5. Apa kaitannya keuntungan dengan moralitas? Dan bagaimana konsep keuntungan menurut Ronald Duska? 6. Apa yang dimaksud degan konsumen? Dan jelaskan pula tanggung jawab produsen terhadap konsumennya? 7. Apakah iklan mengandung kebohongan? Menurut anda apakah bahasa iklan harus selalu bersifat bombastis atau hiperbola (dilebihlebihkan)? 8. Jelaskan tanggung jawab perusahaan dari sisi ekonomi perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan?

BAB XII

ETIKA REKAYASA

A. PENDAHULUAN

eknologi modern telah memperlengkapi peradaban umat manusia dengan metode dan alat yang jauh berdaya kuasa untuk untuk berbuat dan melakukan sesuatu, jauh melampaui kemampuan yang dimiliki manusia pada masa lalu. Disamping manfaat luar biasa yang didapat umat manusia, maka teknologi juga membawa dampak kerusakan dan resiko kecelakaan dalam skala masif dan raksasa. Contoh nyata kasus kecelakaan pada Pembangkit listrik tenaga Nuklir “Three Miles Island” (USA), “Chernobyl “ (Ukrainia) dan pabrik kimia “Union Carbide” di Bhopal India dan terakhir PLTN Fukushima, Sendai Jepang. Hal tersebut bisa dipicu karena kesalahan manusia (operator sistem) atau dipicu bencana alam diluar kendali

T

manusia seperti gempa bumi dan juga karena kelemahan dalam sistem rekayasa yang dibuat manusia. Oleh karena itu merupakan hal yang tak dapat ditawar lagi, bahwa para rekayasawan (insinyur) dan pendidikan rekayasa perlu diperlengkapi dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam berpikir etis dalam disiplin yang disebut etika rekayasa. Tulisan ini dimulai dengan penjelasan beberapa istilah dan konsep penting sekitar : Profesi & Profesional, KodeEtikProfesi, Profesi Keinsinyuran. Dilanjutkan dengan Etika pada kurikulum jurusan teknik.

117

Etika Rekayasa

118 B. ISTILAH DAN TERMINOLOGI

Apa yang dimaksud dengan profesional? Istilah Profesi berbeda dengan Kerja Biasa. Kerja biasa atau occupation yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan/ atau kekayaan materiil-duniawi. Sedangkan profesi merupakan okupasi ditambah tanggung jawab sosial serta ditambah tanggung jawab profesi (profesi=okupasi + tanggung jawab sosial + Tanggung jawab profesi. Dan suatu bidang disebut profesi harus memenuhi ciri-ciri dan syarat-syarat suatu pekerjaan tersebut disebut profesional. Siapakah Kaum Profesional itu? Dalam peradaban modern, para dokter, akuntan, notaris, pengacara hukum, dan guru, dosen , tentara/militer dan termasuk juga insinyur digolongkan sebagai kaum profesional. Namun, akhir-akhir ini banyak yang memproklamirkan diri masuk kedalam golongan kaum profesional, seperti manajer profesional dan lainnya. Adapun kerja biasa atau okupasi, seperti juru tulis, salesman, pedagang, supir, manajer dll. Agar sebuah okupasi dapat diangkat harkatnya menjadi profesi harus memenuhi syarat-syarat dengan memenuhi ciri-ciri, sebagai berikut. (1) Bersangkutan dengan profesi yang dikenal (2) Pekerjaan yang memerlukan pengetahuan khusus, latihan khusus dan kompetensi/kepandaian khusus untuk menjalankannya (3) Karena profesi menuntut keterlibatan dan komitmen menyeluruh (total), maka perlu adanya jaminan hidup dengan adanya pembayaran untuk yang menjalankan profesi (lawan dari amatir, profesional vs amatir) Adapun syarat suatu pekerjaan profesional, sebagai berikut. (1) Ada Idealisme dan pernyataan terbuka untuk idealisme tersebut dan salah satunya adalah untuk melayani orang banyak (umum) (2) Untuk masuk dalam kelompok profesional dimaksud, harus melalui pelatihan cukup lama dan berkelanjutan (3) Adanya organisasi profesi, kode etik dan standar yang ditaati berlakunya di dalam organisasi tersebut (4) Menjadi anggota dalam organisasi profesi (5) Mempunyai media/publikasi yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan anggotanya

Etika Rekayasa

119

(6) Kewajiban menempuh ujian untuk menguji pengetahuan dan

ada sertifikasi formal bagi yang ingin menjadi anggota (7) Adanya suatu badan tersendiri yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengeluarkan sertifikat Profesionalisme adalah suatu (belief) kepercayaan atau paham yang mengusahakan agar bidang profesi dan para pelakunya yaitu para professional, berjalan dan bekerja sesuai dengan standar dan prinsipprinsip dan syarat-syarat, ciri-ciri professional yang disebut di atas agar arah tujuan yang dicitakan dapat tercapai, yaitu terlaksananya tanggung jawab publik dan tanggung jawab profesi profesi, untuk hal tersebut usaha yang dilakukan antara lain pelestarian dan pengembangan idealisme sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan idealisme yang menyatakan bahwa keahlian profesi yang dikuasai bukanlah komoditas yang hendak diperjual-belikan sekedar untuk memperoleh nafkah, melainkan suatu kebajikan yang hendak diabdikan demi kesejahteraan umat manusia. Kalau didalam peng-amal-an profesi yang diberikan ternyata ada semacam imbalan (honorarium) yang diterimakan, maka hal itu semata hanya sekedar "tanda kehormatan" (honour) demi tegaknya kehormatan profesi, yang jelas akan berbeda nilainya dengan pemberian upah yang hanya pantas diterimakan bagi para pekerja upahan saja. Organisasi Profesi. Kaum profesional secara sadar mencoba menghimpun dirinya dalam sebuah organisasi profesi yang cenderung dirancang secara eksklusif, memiliki visi dan misi untuk menjaga tegaknya kehormatan profesi. Organisasi profesi juga bertugas mengontrol praktek-praktek pengamalan dan pengembangan kualitas keahlian/ kepakaran, serta menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang telah disepakati bersama. Rekayasa/Engineering. Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET) menjelaskan rekayasa sebagai penerapan keahlian khusus (matematika, fisika dan pengetahuan ilmiah lainnya yang relevan) untuk melakukan perencanaan, perancangan (design), konstruksi, operasi dan perawatan dari produk, proses, maupun sistem kerja tertentu secara efektif-efisien guna kemaslahatan manusia.

Etika Rekayasa

120

C. ETIKA PADA KURIKULUM JURUSAN TEKNIK

Dalam jurusan teknik/ilmu rekayasa dipelajari mengenai perancangan, analisis dan pengukuran kinerja. Dalam menjalankan tugas rekayasa, Insinyur/Engineers melakukan: Rancang Bangun Produk seperti handphones, mesin cuci, 

kulkas, oven microwaves, katub jantung, jembatan, bendungan, mobil, kereta api, pesawat terbang dan lainnya. Mereka memajukan peradaban dengan rancang bangun teknologi baru. Mengembangkan Proses, seperti proses merubah air laut menjadi air segar atau merubah minyak bumi menjadi plastik atau pestisida, merubah bahan bakar menjadi listrik dan lainnya . Proses yang merubah cara dan gaya hidup umat manusia. Disamping Produk dan proses hasil rekayasa tersebut membawa 

dampak positif, ada juga dampak negatif pada masyarakat, misalnya Jika konstruksi jembatan atau bangunan kurang kuat, akan / bisa roboh mencelakakan banyak orang (publik). Jika instrumen medis tidak akurat, dosis obat untuk penyembuhan bisa salah dan berakibat fatal. Jika proses pengolahan gas menghasilkan kadar gas racun diatas ambang batas dapat mencederai masyarakat sekitar. Skala dampak negatif tersebut dapat berskala lokal tapi juga dapat berskala global, berskala waktu relatif singkat tapi juga berskala waktu panjang bahkan sangat panjang. Dengan demikian, keputusan yang dibuat oleh Insinyur membawa dampak serius pada masyarakat – sering dalam skala yang sangat besar. Etika dan berpikir etis memandu proses pengambilan keputusan. 





Contoh dampak peristiwa gempa bumi dahsyat skala 8,9 Richter pada 11Maret, 2011 Sendai, Japan. Kerusakan pada PLTN Fukushima I (Fukushima Dai-ichi) akibat gempa tersebut membuat semua orang berpikir ulang tentang nilai etis pembangkit listrik tenaga nuklir. Isu pertama adalah masalah kesehatan dan keselamatan (Health and Safety). Resiko yang diakibatkan adalah bahaya radiasi nuklir karena

kebocoran dan kontaminasi radio isotop yang digunakan reaktor nuklir. Plutonium-239 (waktu paruh = 24,110 yrs) adalah toxic radio-isotope.

Etika Rekayasa

121

Dibutuhkan, 10 waktu paruh agar wilayah yang terkontaminasi Pu-239 dapat dinyatakan aman untuk dihuni, sehingga diperlukan sekitar 250,000 tahun. Jadi kebocoran Pu yang dihasilkan oleh insiden PLTN Fukushima, dimana kecelakaan tersebut dipicu oleh bencana alam gempa bumi berdampak pada merusak kesehatan dan mutasi genetik pada 8000 generasi mendatang! Opsi solusi adalah Tenaga Nuklir digantikan dengan sumber energi lainnya: alternatif penggunaan energy non nuklir, seperti energy yang bersumber pada fosil, seperti batu bara, minyak bumi, dan sebagainya (sumber energy tidak terbarui). Isu kedua yaitu terkurasnya (deplesi) sumber daya energi tidak terbarui. Fossil fuels, oil, natural gas and batu bara, adalah sumber energi tidak terbarui dimana suatu waktu sumber daya tersebut akan habis. Selain itu sumber energi ini juga berdampak negatif untuk lingkungan dan kesehatan, karena polusi dan perubahan iklim yang diakibatkannya. Opsi solusi lainnya adalah penggunaan sumber energy non nuklir yang terbarui. Contoh di atas adalah contoh kasus dimana hasil dari rekayasa yang membawa dampak merusak dalam skala sangat besar dan jangka waktu sangat lama pada kehidupan masyarakat sekitar. Dalam hal ini profesi rekayasawan (engineers/insinyur) adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab. Untuk dampak merusak lainnya dalam skala sekecil apapun merupakan tanggung jawab profesi rekayasawan. Pada dasarnya engineering adalah salah satu profesi yang sangat penting dalam masyarakat. Dan sebagai Rekayasawan/Insinyur, insinyur tidak hanya melakukan rancang-bangun dan mengembangkan proses. Insinyur juga melakukan rancang-bangun dan mengembangkan proses untuk mendatangkan kebaikan pada masyarakat. Dengan demikian, agar dapat mendatangkan kebaikan dan bukan sebaliknya, maka Insinyur harus melakukan refleksi/perenungan terus menerus atas produk dan proses yang dibuatnya.

D. TANGGUNG JAWAB REKAYASAWAN

Atas dasar yang telah dipaparkan di atas ada dua dimensi Etika dalam Rekayasa, yaitu (1) Insinyur wajib mengemban tanggungjawab sosial/socially

responsible dalam melaksanakan rancang bangun

Etika Rekayasa

122

produk dan proses bagi masyarakat. (2) Tanggung Jawab Sosial/Social responsibility membutuhkan professional responsibility. 1. Tanggung jawab sosial/Social Responsibility Hubungan pertama yang utama dan terpenting antara etika

dengan rekayasa adalah urusan dampak dari produk dan proses yang dihasilkan oleh rekayasa terhadap masyarakat/publik/society. Dalam hal ini insinyur (Engineers) wajib memikirkan bagaimana rancang bangun dan pemasaran produk yang dihasilkan yang memberi manfaat pada publik/masyarakat/society. Sehingga, isu-isu etis – nilai yang selalu dihadapi insinyur berkaitan dengan tanggung jawab sosial ini diantaranya: keamanan/keselamatan (Safety); risiko yang masih dapat diterima (Acceptable risk); kesesuaian (Compliance); kerahasiaan (Confidentiality); kesehatan lingkungan (Environmental health); integritas data (Data

integrity); konflik kepentingan (Conflict of interest); Honesty/Dishonesty; dampak Sosial (Societal impact) dan keadilan (Fairness). 2. Tanggung jawab profesi/ Professional Responsibility Hubungan yang kedua antara etika dan rekayasa adalah tanggung jawab profesi/ professional responsibility. Yaitu bagaimana dalam mengemban tanggung jawab sosial/socially responsible Insinyur dibebani tugas dan kewajiban secara pribadi. Tanggung jawab profesi biasanya dinyatakan dalam kode etik profesi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, sesuai dengan profesi masing-masing. ABET ( The Accreditation Board for Engineering and Technology) mensyaratkan bahwa pemahaman tentang tanggung jawab professional dan etis sudah dimiliki lulusan dari program studi keteknikan, “By the time of graduation students will have an understanding of professional and ethical responsibility” Kode Etik Profesi insinyur. Kode Etik Insinyur Indonesia, terdiri dari 4 butir prinsip-prinsip dasar, tujuh butir tuntunan sikap, dikenal sebagai : "Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur”, yaitu akan dipaparkan di bawah ini. Empat (Catur) prinsip-prinsip dasar (Karsa): (1) Mengutamakan keluhuran budi. (2) Menggunakan

pengetahuan dan kemampuannya kepentingan kesejahteraan umat manusia.

untuk

Etika Rekayasa

123

(3) Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat,

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. (4) Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran Tujuh (Sapta) Tuntunan Sikap (Dharma): (1) Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat. (2) Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kempetensinya. (3) Insinyur Indinesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan. Indonesia senantiasa menghindari terjadinya (4) Insinyur pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. (5) Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.

(6) Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan,

integritas dan martabat profesi. (7) Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya Dalam praktiknya, kasus-kasus pelanggaran Kode Etik dapat dikelompokan dalam: (1) konflik kepentingan; (2) Kerahasiaan dan loyalitas; (3) Kontribusi dana balik; dan (4) Tiupan peluit ( whistleblowing) merupakan pelaporan kasus tertentu yang dilakukan oleh insinyur dalam organisasi atau perusahaan tempat insinyur tersebut bekerja. (1) Konflik Kepentingan Seberapa jauh dapat dikatakan telah terjadi penyimpangan manakala karena posisi/jabatannya seorang profesional menerima "hadiah" dari pemasok barang/material atau klien lainnya? Seberapa besar nilai sebuah "cinderamata" itu dianggap masih dalam batas-batas kewajaran, dan seberapa pula yang bisa dianggap melanggar etika profesi; 



(2) Kerahasiaan dan Loyalitas

Etika Rekayasa

124





Seorang profesional harus punya komitmen yang jelas terhadap segala informasi yang diklasifikasikan sebagai konfidensial (terbatas/rahasia) dan juga harus menunjukkan loyalitasnya kepada kliennya. Pelanggaran berupa pemberian informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya kepada kompetitor jelas merupakan tindakan yang tidak profesional (membuka rahasia dan tidak loyal);

(3) Kontribusi Dana Balik Berupa pemotongan sebagian dana yang harus dikembalikan kepada pemilik proyek atau pemberi order; (4) Tiupan Peluit (whistle-blowing) Kesadaran dan keberanian dari sesama profesi meniupkan 

"peluit"-nya untuk mengingatkan bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik. Sebagai contoh, bukankah pelayanan jasa profesi itu tidak boleh ditawar-tawarkan (lewat iklan, misalnya), terlebih kalau belum apa-apa sudah mematok tarif jasa pelayanan tersebut? E. PERLATIHAN

1. Mengapa para rekayasawan/insinyur perlu diperlengkapi dengan pemahaman dan cara berpikir etis? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan profesi dan ciri-ciri seseorang yang bekerja di suatu bidang tertentu itu disebut profesional? 3. Apa yang dimaksud dengan profesionalisme? 4. Hal apa saja yang harus diperhatikan (dampak-dampaknya) oleh seorang insinyur dalam menjalan tugas dalam merancang bangun dan mengembangkan proses? 5. Jelaskan tugas dan tanggung jawab seorang insinyur?

BAB XIII

ETIKA KOMUNIKASI

A. PENDAHULUAN

alam berbagai aspek kegiatan sehari – hari manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terhindar dari komunikasi dan interaksi.Dalam berkomunikasi diperlukan sikap profesional, proporsional dan mandiri, sehingga nampak situasi kondusif berkesinambungan antara komunikan dengan komunikator, dan sebaliknya. Dunia komunikasi selalu menjadi bidang yang menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam. Praktik praktik komunikasi sudah berlangsung sejak zaman Romawi dahulu, yakni saat pertama kali terbitnya Koran dinding Acta Diurna (tindakan-tindakan harian) 2000 tahun yang lalu di Roma.1

D

Diharapkan topik ini dapat meningkatkan kesadaran etis dalam memahami komunikasi sehari-hari dengan tinjauan pada penggunaan media/sarana komunikasi seperti media massa an media internet. Keberhasilan komunikasi dalam organisasi sangat ditentukan oleh pelaku, pesan, dan media atau sarana yang digunakan, faktor pengganggu dan adanya umpan balik dalam proses komunikasi efektif pada lingkungan yang dinamis dan kondusif. Seperti pendapat Dale Carnegie yang mengatakan bahwa komunikasi yang dilakukan harus memenuhi hal seperti apa yang dilakukan, bagaimana melihat, apa yang dikatakan dan bagaimana 1

Tommy Suprapto,Pengantar Teori Komunikasi, (Yogyakarta: Media Presindo,2006), iii

125

Etika Komunikasi

126

mengatakannya. Hal tersebut dapat didukung oleh alat bantu efektif seperti media/sarana.2 Norma dan nilai merupakan hal yang mendasar dalam manusia berkomunikasi. Dalam berkomunikasi terdapat aturan atau norma yang berlaku, yaitu yang mengatur apakah sesuatu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nilai lebih bersifat apa yang baik dan apa yang buruk dilakukan oleh seseorang. Keduanya dibatasi oleh kebiasaan dari komunitasnya masing-masing. Menurut Sonny Keraf, terdapat hubungan nilai, moralitas dengan etika. Pengertian etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti àdat istiadatàtau `kebiasaan`.Dalam pengertian ini etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang mupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-niai, tata cara hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain. Etika juga berhubungan dengan moralitas yang berasal dari kata Latin mos, yang dalam bentuk jamaknya (mores) berarti àdat istiadat` atau `kebiasaan`.3

B. KOMUNIKASI

Kata atau istilah komunikasi (dari bahasa Inggris “communication”), secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasaLatin communicare dari perkataan ini bersumber pada kata communis. Communis memiliki makna “berbagi” atau “menjadi milik bersama”, yaituusaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku. Di dalamnya dapat terjdi gangguan (noise) yaitu gangguan tak terancang atau situasional yang dalam komunikasi dapat mendistori pesan (gangguan fisik, pikologis atau semantik) dalamsuatu konteks tertentu.Selain itu ada kesempatan untuk melakukan umpan balik, (yaitu informasi yang dikirimkan balik ke sumbernya). Seorang ahli komunikasi Wilbur Schramm mengatakan bahwa dalam konteks komunikasi, suatu masyarakat dapat dilihat sebagai 2

2012),161 Musa Hubeis,Komunikasi Profesional,Perangkat Pengembangan Diri,(Penerbit IPB Pers, 3 Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya,( Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1998), 14

Etika Komunikasi

127

sejumlah hubungan (relationship) dimana msing-masing orang mengambil bagian (sharing)atas informasi.4Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan komunikasi manusia dapat saling berdekatan dalam suatu komunitas. Beberapa pendapat lainmengenai komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui saluran tertentu.5 Ada yang menyebutkan komunikasi sebagi suatu proses penyampaian pesan (berupa lambang, suara, gambar dan lain lain) dari suatu sumber kepada sasaran (audience) dengan menggunakan saluran tertentu. Hal ini dapat digambarkan melalui : sebuah percakapan sebagai bentuk awal dari sebuah komunikasi. Orang yang sedang berbicara adalah sumber (source) dari komunikasi yang disebut komunikator. Orang yang sedang mendengarkan disebut komunikan. Apa yang 

disampaikan oleh orang yang sedang berbicara disebut sebagai pesan, sementara kata-kata yang disampaikan melalui udara disebut sebagai alur atauchannel. artikel di surat kabar.Siapa saja yang membca artikel adalah komunikan sedangkan komunikator adalah siapa saja yang sudah memberikan sumbangan terhadap artikel tersebut. Komunikasi siaran radio. Komunikator adalah yang menjadi penyiar radio danpendengar adalah komunikan. Gelombng radio merupakan channel dalam menyampaikan pesan (siaran radio) Wilbur Schramm, menyatakan komuniksi sebagai suatu proses berbagi (sharing process), Schramm menguraikannya demikian : “Komunikasi berasal dari kata kata (bahasa) Latin communis yang berartti umum (common) atau bersama.Apabila kita berkomunikasi sebenarnya kita sedang beruaha menumbuhkn suatu kebersamaan (commonness) dengan seseorang.Yaitu kita berusaha berbagai informasi, ide dan sikap. Seperti dalam uraian ini misalnya saya sedang berusaha berkomunikasi dengan pembaca untuk menyampaikan ide bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah usaha membuat penerima dan 



4 5

Wilbur Schram,Men Message and Media, Horper and Row, New York, 1973 Onong U Effendy, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek; CV Remaja Karya , Bandung, 1984

Etika Komunikasi

128

pemberi komunikasi memiliki pengertian (pemahaman) yang sama terhadap pesan tertentu”

C. PROSES KOMUNIKASI

Proses komunikasimerupakan langkah sejak munculnya informasi hingga dipahaminya informasi tersebut oleh komunikan,yang berlangsung secara kontinu. Joseph A Devito (1996) menyatakan bahwa komunikasi adalah transaksi.6 Maksudnyaadalah bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana komponen-komponennya saling terkait, dan bahwa para komunikatornya beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan. Esensi dalam proses komunikasi adalah untuk memperoleh kesamaanmakna di antaraorang yang terlibat dalamproses komunikasi antar manusia.

D. PENGGUNAAN MULTIMEDIA SEBAGAI PENDUKUNG KOMUNIKASI

Dalam komunikasi media seperti TV, audio, video, komputer dan internet merupakan suatu sarana. Komunikasi bermediakomputer pada masa kini memegang peranan sentraldalam sebuah transformasi organisasi dan sangatlahdipermudah dengan adanya teknologi tersebut. Teknologi komunikasi komputer, seperti surat elektronik (email), video conferencing, voice messaging, faksimil, dan papan bulletin komputer dapatmengubah tatanan organisasiseperti cara bekerja dan lain lain. Media baru ini dapat meneroboshierarkhi tradisionaldan batas-batas departemen dengan mudah.

E. MASALAH SEPUTAR ETIKA KOMUNIKASI

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, maka dalam hal komunikasi semakin cepat pula informasi yang kita peroleh dan tidak sedikit mengundang pemasalahan. Dalam hal tersebut etika komunikasi dan moral sangatlah penting untuk ditegakkan. Etika adalah standar perilaku dan aturan moral bagi para professional media.7 6 Joseph A de Vito,Komuikasi Antar Manusia,Kuliah Dasar, Edisi Kelima, ProfesionalBooks, Jakarta, 1996 7 A Siregar, Etika Komunikasi, Yogyakarta, Pustaka, 2006

Etika Komunikasi

129

Etika tidak terlepas dari moral, moralitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami perbedaan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu keputusan etis merupakan hal yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti : Bidang industri dimana media merupakan sebuah komoditas 







atau ruang dan alat untuk memperoleh keuntungan sebesar – besarnya maka para pelaku media dewasa inicenderung sedikit ceroboh dengan tayangan – tayangan, isi, baik dalam media cetak, televisi maupun dunia maya atau internet. Media dewasa ini sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan baik kepentingan pemilik perusahaan maupun kepentingan politik. Pengabaian kode etik dalam media oleh pelaku media massa cetak, televisi maupun media internet. Informasi mengenai perilaku kekerasan. Kekerasan tampak sebagai representasi kejahatan yang diderita manusia. Kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk baik fisik, verbal, moral, psikologis, dan dalam bentuk gambar. Kekerasan di dalam media dapat dilihat dari hal yang kecil seperti rekayasa, pornografi, dan bully. Tanpa disadari dewasa ini kekerasan masuk ke dalam dunia kita menggunakan cara yang estetik, dimana khalayak dapat tidak sadar bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi dimana mereka disiksa. Kadang kala khalayak justru menikmati apa yang mereka hadapi dan pada akhirnya menerapkannya di dalam dunia nyata. Cyberbully 8yaitu kekerasan yang terjadi di dalam dunia maya atau media internet . Kekerasan di dalam dunia maya ini berdampak buruk. Tidak jarang korban dari cyberbully ini mengalami stress dan pada akhirnya bunuh diri. Salah satu contohnya adalah tragedy yang terjadi pada remaja asal inggris yang berusia 12 tahun. Remaja ini ditemukan tewas oleh ibunya setelah menggantung diri di dalam kamar. Ini disebabkan karena gadis ini tidak tahan menerima hinaan dari teman – temannya

8 korban bunuh diri akibat cyberbullying | merdeka.com. (n.d.). Retrieved April 21, 2015, from http://www.merdeka.com/teknologi/5-korban-bunuh-diri-akibat-cyberbullying-sisi-hitam-jejaring-sosial/katiewebb.html

Etika Komunikasi

130

karena rambutnya yang jelek dan pakaiannya yang tidak bermerek. Bentuk lain adalah kekerasan dan saling adu politik ini juga kita rasakan di dalam internet dimana satu sama lain saling sahut – sahutan status dan berakhir pada saling menghina satu sama lain karena berbeda pilihan. 



Kekerasan dalam hal pornografi. Isu pornografi di Indonesia memunculkan terbitnya undang – undang tentang pornografi tersebut. Sebelumnya apa itu pornografi, pornografi merupakan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang – undang pornografi telah berhasil mengurangi tayangan – tayangan yang bersifat pornografi di wilayah televisi, namun dengan berkembangnya teknologi komunikasi dewasa ini. Internet yang semakin mudah diakses membuat remaja semakin gampang menemukan hal – hal yang berbau pornografi, sehingga diantaranya menyebabkan meningkatnya angka pernikahan usia dini . Pelecahan terhadap perempuan dengan bantuan internet.

F. PENUTUP

Komunikasi dapat dilakukan secara tatap muka dan melalui media massa maupun media internet. Dengan perkembangan yang ada pelaku media seharusnya lebih menjunjung tinggi kode etik yang ada.Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, perolehan informasi kita mendapat kemudahan. Dengan demikian sebagai masyarakat yang pintar sudah seharusnya lebih pandai memilih dan memilah sumber – sumber informasi yang baik dari yang buruk, boleh dilakukan atau tidak. Memanfaatkan media terutama media internet untuk halyang bersifat positif bukan malah menjadikan media ini sebagai tempat kekerasan.Etika dan moral harus tetap dijunjung dalam mendukung penggunaan media.

Etika Komunikasi G. PERLATIHAN

1. 2. 3. 4.

Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Jelaskan Proses Komunikasi? Apa hubungannya moralitas dan komunikasi? Menurut anda bagaimana cara mengatasi persoalan-persoalan moralitas yang muncul dalam media-media komunikasi?

131

132

Etika Komunikasi

BAB XIV

ETIKA SEKSUALITAS

A. PENDAHULUAN

ata seksualitas tentu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan manusia, seperti halnya Freud berpendapat motivasi dan tindakan manusia ternyata berakar dalam alam seksual. Freud menuturkan bahwa perkembangan seksualitas manusia tersebut ternyata tidak berkembang pada saat seseorang mulai memasuki masa pubertas, tetapi justru perkembangan seksualitas tersebut mulai dari usia kanak-kanak sampai dengan usia dewasa. 1 Dengan demikian setiap orang siapa pun orangnya tidak ada yang dapat menghindar dari proses dan perkembangan seksualitas di dalam dirinya. Tahap perkembangan yang rumit seperti yang dijelaskan oleh Sigmud Freud tesebut seseorang akan dihadapkan pada tahapan-tahapan perubahan

K

perkembangan seksualitasnya, pada masa perubahan ke tahapan seksualitas berikutnya inilah sering terjadi adanya gejolak-gejolak dalam kehidupan manusia dalam bentuk penyelewengan seksual seperti: incest, pedophilia, perkosaan, dan pornografi anak. Penyimpangan-penyimpangan seksual ini pun ternyata terjadi pula pada masa usia dewasa yang menurut Sigmud Freud di atas justru disebut sebagai tahap puncak perkembangan seksualitas dalam diri seseorang. Berbagai bentuk penyimpangan-penyimpangan terjadi ditunjukan dengan sulitnya pemberantasan masalah prostitusi diberbagai tempat (bahkan berkembang dalam bentuk-bentuk yang 1

Sigmund Freud diterjemahkan oleh K. Bertens, Psikoanalisis Sigmund Freud, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005), hlm. 18-20

133

Etika Seksualitas

134

canggih seperti melalui media online), eksploitasi seksual, kekerasan seksual dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya. Hal inilah yang menjadi fokus kajian etika seksualitas, sebagaimana bagian dari filsafat studi etika dimulai dari hal-hal yang mendasar dengan mempertanyakan kembali akan makna seksualitas dan mengkritisi seksualitas dalam kehidupan manusia.

B. MAKNA SEKSUALITAS

Sebelum lebih jauh membicarakan seksualitas, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu hal yang paling mendasar melalui memahami makna seksualitas. Sebelum lebih jauh, marilah kita melihat perbedaan istilah seks dan seksualitas. Seks berkaitan dengan aspek biologis manusia, berkaitan dengan anatomi, jenis kelamin, dan fungsifungsi reproduksi manusia.2 Adapun seksualitas terkait dengan status manusia yang memiliki fungsi seksual dalam arti mendasar yang tidak hanya dikaitkan dengan persoalan hubungan seksual secara sempit belaka. Melalui pemahaman inilah seksualitas yang tidak diartikan secara sempit pada hubungan seksual belaka, melainkan seksualitas merupakan lembaga, unsur pribadi yang hakiki kepribadian manusia yang memiliki tubuh, jiwa dan roh dalam menjalin hubungan dan cara bereaksi terhadap sesama.3 Dengan demikian seksualitas tidak diartika secara sempit sebagai hubungan biologis antara pria dan perempuan belaka, namun lebih dari itu sebagai sebuah hubungan yang utuh menyeluruh di dalamnya didasari dengan tanggung jawab, hati nurani yang sehat, baik dan benar. Sementara itu filsuf terkemuka Indonesia Frans Magnis Suseno memaknai seksualitas sebagai kemungkinan untuk perjumpaan, baik secara biologis maupun secara psikologis antara pria dan perempuan menunjuk satu kepada yang lain. Sifat saling menunjuk ini menurut Frans Magnis merupakan unsur penting dalam fenomena seksualitas pada umumnya dan secara khusus seksualitas manusiawi. Lebih lanjut seksualitas secara etimologi berasal dari kata latin secare yang berarti 2

Drs. E.B. Surbakti, M.A. SUDAH SIAPKAH MENIKAH – Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 141 3 William Chang, OFM Cap, BIOETIKA Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), hlm. 56-57

Etika Seksualitas

135

memotong atau memisahkan. Pada taraf hidup yang paling rendah prinsip pria dan prinsip perempuan terdapat bersama-sama dalam satu makhluk. Pada taraf hidup lebih tinggi dua prinsip tersebut dipisahkan.4 Dalam kaitan hubungan yang manusiawi tersebut filsuf Martin Buber mengatakan “I become I Through my relation to the Thou as I become I, I say Thou.” Seseorang akan menjadi manusia yang sesungguhnya melalui relasi Aku – Engkau (I – Thou).5 Martin Buber juga menegaskan perjumpaan I-Thou ini berlainan dengan perjumpaan I-it, karena hubungan tersebut keluar dari karakter hubungan yang dialogis yang terdapat di dalam perjumpaan I-Thou. Perjumpaan I-Thou memiliki stuktur menyapa dan menjawab atau address and respose. Aku (I) memperlakukan sebagai Engkau (Thou), dan Aku pun diperlakukan sebagai Engkau oleh mu.6 Demikianlah pemikiran yang diajukan Martin Buber mengenai hubungan antar manusia yang memanusiakan manusia, dalam pola hubungan yang ditawarkan Martin Buber inilah kiranya hubungan seksualitas ini terjadi. Dalam pola hubungan seksualitas inilah terjadi hubungan yang seutuhnya, dan timbal balik dimana seksualitas tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata.

C. TUJUAN SEKSUALITAS

Pendapat mengenai makna seksualitas di atas merupakan sebagian kecil saja dari berbagai pendapat mengenai makna seksualitas tersebut. Secara realitas topik mengenai seksualitas ini selalu hangat dan kontekstual, sehingga ada begitu banyak orang yang mencoba memaknainya. Pembicaraan mengenai seksualitas tidak pernah habishabis ini dibuktikan ada begitu banyak referensi berupa terbitan bukubuku yang mengupas seksualitas, begitu juga program-program di televisi maupun radio dan berbagai media lainnya.

4

Frans Magnis Suseno dkk, ETIKA SOSIAL, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), hlm. 53-54 5 A. Sudiarja, SJ dkk, KARYA LENGKAP DRIYARKARA Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 670 6 Dr. Robert P. Borrong, dkk, Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia: 80 tahun Prof. Dr. P.D. Latuhamallo, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 152

Etika Seksualitas

136

Dengan begitu banyaknya pemaknaan akan seksualitas tersebut, maka akan begitu banyak orang merumuskan mengenai tujuan seksualitas ini, beberapa diantaranya merumuskan sebagai: (1) Seks untuk kesenangan, dalam pandangan ini seks hanya untuk kenikmatan dan kesenangan belaka; (2) Seks untuk melapaskan ketegangan, sebagai akibat tekanan pekerjaan orang membutuhkan kepuasan erotisme; (3) Seks sebagai alat tukar, realitasnya ternyata seks menjadi alat tukas guna mendapatkan sesuatu, misalnya kemewahan, jabatan, status dst; (4) Seks untuk cinta, ternyata cinta merupakan pembenaran untuk melakukan hubungan seks, belakangan ini ternyata relasi cinta berujung pada seks; (5) Seks dalam persahabatan, dewasa ini juga begitu banyak orang yang berkomunitas yang semula bertujuan untuk bertukar pikiran, kemudian berlanjut saling berbagi rasa, sehingga jalinan persahabatan tersbut semakin intim dan akhirnya berujung pada seks. Patut dipahami belakangan ini orang-orang diperkotaan begitu disibukan dengan berbagai hiruk pikuk pekerjaan, kebutuhan memiliki teman untuk berbagi dirasa mampu menjadi penawar berbagai kepenatan tersebut. Maka munculah persahabatan-persahabatan dalam lingkungan kantor dan seterusnya. (6) Seks sebagai kewajiban, pemaknaan seks tersebut semata untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. (7) Seks sebagai sarana rekreasi, pandangan ini menganggap para pelaku seks untuk rekreasi sebagai penganut paham hedonisme atau liberalisme. (8) Seks untuk mengegaskan identitas, sejak lama orang mendasarkan identitas seks dalam interaksi manusia dalam berbagai aspek (status: menikah). (9) Seks untuk menyatakan status, seks meningkatkan statusnya karena berhasil mendapatkan pasangan dari kalangan terhormat; (10) Seks untuk keintiman, banyak orang memaknai seks sebagai sarana untuk membina kebersamaan, merekatkan keintiman dan membangun kepercayaan. (11) Seks sebagai media komunikasi, sentuhan terhadap pasangannya itu sudah merupakan komunikasi yang tidak dapat tergantikan dengan kata-kata. (12) Seks komersial, tidak dipungkiri bahwa seks ternyata menjadi komoditas, inilah disebut dengan prostitusi.7 Dari sekian banyak tujuan-tujuan seksualitas di atas bergantung pada orang memaknai seksualitas tersebut. Pada bagian sebelumnya 7

Drs. E.B. Surbakti, M.A., hlm. 135-137

Etika Seksualitas

137

kita telah membahas mengenai makna seksualitas ini, dalam bahasan tersebut di atas diperoleh ternyata seksualitas memiliki makna yang dalam tidak sekadar hubungan badaniah semata. Melalui pemaknaan tersebut di atas apa sebenarnya yang menjadi tujuan seksualitas tidak lain dari dua hal yaitu (1) mendapatkan keturungan (procreasi, lifegiving) dan (2) untuk mengembangkan cinta suami istri (love-giving). Dengan demikian hubungan seksual sebagai pasangan entah untuk tujuan menginginkan anak atau tidak (untuk mengembangkan cinta mereka) semua itu terjadi di dalam bingkai pernikahan. Tujuan tersebut sejalan dengan pemaknaan seksualitas di atas, meletakan kembali tujuan seksualitas pada tujuan yang semestinya. Melalui seksualitas hubungan sepasang suami istri tidak hanya cinta mereka berkembang, namun juga pasangan tersebut menemukan dirinya di dalam hubungan tersebut, seseorang akan menjadi ‘seseorang’ ketika mereka terjalin dalam hubungan yang seutuhnya.

D. SEKSUALITAS SEBAGAI ANUGERAH DAN TANGGUNG JAWAB

Seksualitas merupakan Gabe dan sekaligus juga sebagai Aufgabe, anugerah dan tanggung jawab. Seksualitas disebut sebagai anugerah atau pemberian, karena siapa pun orangnya kenyataan diri kita merupakan sebagai makhluk seksual, Tuhanlah yang membuat kita memiliki jenis seksual tertentu baik pria maupun perempuan. Pemberian ini menyatu dalam seluruh keberadaan kita sejak seseorang masih dalam kandungan ibunya sampai ia dilahirkan sebagai laki-laki maupun perempuan. 8 Dalam makna sebagai anuegerah atau pemberian ini pulalah kiranya seksualitas menjadi salah satu pengalaman yang mendalam dalam kehidupan manusia. Sementara tanggung jawab dalam seksualitas ini hanya terbuka bagi orang yang dapat menguasai diri dari instingnya dan dapat menjadikan seksualitas tersebut sebagai ungkapan pemberian diri dalam cinta. Dan tanggung jawab di dalam seksualitas tersebut terarah pada pasangan dan diri sendiri.9 Tanggung jawab terhadap pasangan. Tanggung jawab terhadap pasangan tersebut memiliki dua segi yaitu dalam cinta dan 8 Anne Krabill Hershberger (ed), Seksualitas: Pemberian Allah, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 1-2 9 Frans Magnis, hlm 58-59

Etika Seksualitas

138

dalam hubungan seksual sebagai ungkapan puncaknya. Tunggung jawab tersebut ditunjukan dalam sikap menghormati martabat personal pasangannya dan tanggung jawab sebagai akibat hubungan seksual. Tanggung jawab menghormati pasangannya ditunjukan dengan menghormati keutuhan fisik dan psikis pasangan, hak untuk menentukan diri sendiri maupun kepribadiannya. Tanggung jawab sebagai akibat hubungan seksual, yaitu (1) Tanggung jawab terhadap dampak psikologis hubungan seksual pada pasangan. Perempuan tidak dapat melepaskan hubungan seksual tidak dapat melepaskan dari sikap manusiawinya secara menyeluruh. Hubungan seksual bagi perempuan merupakan ungkapan janji suatu hubungan cinta yang menyeluruh, hal ini bertolak belakang dengan pria yang kadang hanya sekadar mencari kenikmatan belaka. (2) Tanggung jawab terhadap dampak sosial hububungan seksual. Dalam hal ini jangan melakukan hubungan seksual bila hubungan itu merusak komunikasi salah satu pasangan dengan orang sekelilingnya, misalnya jadi mempermalukan pasangan yang mengakibatkan keluarganya dikucilkan keluarga dan masyarakatnya. (3) Tanggung jawab terhadap kemungkinan adanya anak. Mengadakan hubungan seksual menuntut agar kemungkinan itu diakui secara terbuka dan bertanggung jawab. Artinya, mengadakan hubungan seksual hanya dapat dipertanggungjawabkan bila pasangan tersebut memiliki niat menjadi orang tua bagi anak akibat hubungan mereka.10 Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dalam hal tanggung jawab terhadap diri sendiri ini, seseorang tidak diperbudak oleh dorongan nafsu seksualnya belaka. Melainkan seseorang hendaknya merealisasikan seksualitas tersebut menurut seluruh kekayaan maknanya. 11

E. SEKSUALITAS SEBAGAI DORONGAN INSTING

Seperti halnya dalam bab terdahulu bahwa tindakan manusia tidak didorong oleh dorongan insting belaka dalam berbagai tindakannya. Patut diakui bahwa dorongan insting di dalam manusia itu memang ada, seperti telah dijelaskan dalam bab hati nurani dimana dorongan-dorongan insting ini terdapat di dalam lapisan sturuktur 10 11

Ibid, hlm. 59-60 Ibid, hlm 61

Etika Seksualitas

139

kepribadian manusia dalam lapisan yang Sigmund Freud sebutkan sebagai id. Namun sejatinya sebagai manusia yang memiliki kesimbangan dalam sturktur kepribadian tersebut sanggup menahan dorongan-dorongan insting seperti halnya hasrat seksual tadi. Pada binatang insting kelamin terarah pada fungsi dasarnya dalam hal dorongan individu dari jenis masing-masing untuk melakukan apa yang perlu untuk memperoleh keturunan dan dalam rangka menjamin kelangsungan jenisnya. Akan tetapi lain halnya dengan manusia. Manusia dapat melepaskan insting seksual dari fungsi dasar untuk menghasilkan keturunan tersebut dan menjurus pada tujuan untuk kenikmatan seksual. Akibatnya pasangan tidak dipandang sebagai pribadi unik yang memiliki watak dan cita-citanya sebagai mana adanya manusia. Pasangan dilihat sebatas sebagai sarana untuk memuaskan nafsu seksual, sebagai objek seks belaka. Dalam hubungan ini tidak dipandang sebagai pribadi melalui komukasi yang timbal balik, tetapi hubungan yang terjadi adalah sebagai objek atau dalam pola hubungan I – it. Pada pola hubungan ini tidak akan terjadi hubungan timbal balik, sehubungan dengan yang satu merasa diobjekkan, dan yang lain merasa menjadi objek dari nafsu atau hasrat seksualnya yang tidak dapat dikendalikan.12 Selanjutnya Frans Magnis menegaskan dalam kedua pelaku yang sama-sama memiliki dorongan nafsu seksual pun tidak akan pernah mendapatkan pola hubungan yang utuh seperti digambarkan Martin Buber di atas. Hal ini terjadi karena keduanya sepakat saling memanfaatkan atau saling menjadikan objek satu sama lain untuk sekadar melampiskan dorongan nafsu seksualnya. Akhirnya “Egoisme seksual berdua” tersebut tidak sanggup untuk membangun suatu hubungan yang benar-benar manusiawi.13 Dengan demikian hubungan seks antara pria dan perempuam tidaklah sekadar bersifat badaniah dan anatomis belaka, namun melibatkan pula jiwa dan rohnya sebagai mana adanya manusia. Seks merupakan kualitas tertinggi hubungan antara seorang pria dan perempuan yang didalamnya tercipta suatu relasi “totalitas” antara seorang pria dengan perempuan. Totalitas tersebut hanya dapat

12 13

Frans Magnis Suseno, hlm. 54 Ibid, hlm. 54-55

Etika Seksualitas

140

tercapai bila melibatkan seluruh jiwa dan raga, karena tubuh tanpa jiwa dan roh tidak lebih dari sekadar kerangka hampa tanpa makna.14

F. POLA SEKSUALITAS YANG SALAH

Dalam hal hubungan seksualitas sebagai komoditas yang begitu banyak mengorbankan perempuan-perempuan dengan latar belakang himpitan ekonomi memaksa dirinya terbenam dalam prostitusi (atau pun karena jembakan pengerah tenaga kerja yang berujung pada kasuskasus women trafficking), sejatinya tidak ada seorang pun perempuan menginginkan masuk dalam dunia tersebut. Hubungan seksual dalam prostitusi tersebut semata-mata diarahkan pada kenikmatan jasmani. Perjumpaan dua pribadi manusia dalam arti yang sesungguhnya tidak terjadi. Dalam perjumpaan tersebut pribadi pelacur tidak penting, begitu mudah tergantikan dengan pribadi yang lainnya (tidak ada hubungan yang total). Pelacur memperalat tubuhnya sebagai pemuas nafsu pelanggannya, pada kasuskasus perempuan yang terjerumus dalam jeratan prostitusi kepedihan hatinya dirinya direndahkan sedemikian rupa oleh nafsu laki-laki. Penilaian masyarakat seringi tidak berimbang, perendahan martabat dalam jeratan prostitusi lebih condong terarah kepada perempuan pekerja seks komersial tidak pada laki-laki sebagai pelanggannya. Bila direnungkan perendahan tersebut sebenarnya tidak saja untuk perempuan pekerja seks komersial, tetapi justru para laki-laki hidung belang pun sebenarnya sedang merendahkan dirinya.15 Sekali lagi tidak seorang pun perempuan menghendaki masuk dalam lingkaran setan prostitusi ini, alasan kondisi ekonomi atau jebakan para pengerah tenaga kerja gelap yang tidak bertanggung jawab menjadikan mereka hidup dalam gelapnya dunia prostitusi. Para aktivis perempuan berulang kali berusaha mengangkat para pekerja seks komersial ini untuk dapat menjalani hidup yang normal, tetapi situasi kondisi diciptakan sedemikan rupa agar para pekerja seks komersial benar-benar tergantung kepada “Om dan Tante germo” yang mempekerjakannya. Mereka dibayar tidak lebih dari 30% dari uang jasa 14

Drs. E.B. Surbakti, M.A., Sudah Siapkah Menikah – Panduan bagi Siapa Saja yang Sedang dalam Proses Menentukan Hal Penting dalam Hidup, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), hlm. 141-142 15 Frans Magnis Suseno, hlm. 61

Etika Seksualitas

141

yang dibayarkan pelanggan kepada “Om dan Tante” tersebut, bahkan mereka sering menunda jasa pembayaran dan para pekerja seks komersial ‘dipaksa’ untuk meminjam uang kepadanya untuk sekedar memperoleh keperluan pribadi, berikut kosmetik, baju-baju maupun gadget terbaru branded yang jelas semuanya tersebut berharga mahalmahal. Akhirnya mereka masuk dalam jebakan hutang yang tidak terbayarkan pada “Om dan Tante” tersebut dan sudah dapat diduga mereka sulit untuk beranjak dari dunia gelap yang ia jalani. Kalau pun ada orang yang berusaha menyelamatkannya seperti para aktivis perempuan ini, tidak jarang “om dan tante” tersebut mencari dan mengejar dimana keberadaan perempuan tersebut, praktik-praktik kekerasan psikis dan fisik dilancarkan untuk mengembalikan perempuan pekerja seksual komersial ini kembali menjalani pekerjaan gelapnya. Rumah-rumah singgah diperlukan mereka agar mereka aman dan memberi kesempatan untuk merehabilitasi diri mempersiapkan untuk menjalani kehidupan normal serta mempersiapkan keluarga mau menerimanya kembali.16 Pola seksualitas seperti ini jelas suatu pola hubungan yang salah, seperti halnya diungkapkan dalam paparan di atas hubungan seperti ini berpola I – it, dimana salah seorang menjadikannya sebagai objek atau sebaliknya menjadikan dirinya sebagai objek serta menjadi objek dari nafsunya. Dalam pola hubungan seperti ini tidak akan terjadi hubungan timbal balik dan seseorang tidak akan pernah menemukan makna di dalam hubungan seperti ini, akhirnya ia tidak akan pernah merasa terpuaskan untuk terus dan terus kembali memuaskan dorongan nafsunya. G. DISORIENTASI SEKSUAL

Disorientasi seksual atau orientasi seksual yang menyimpang seperti halnya homeseksual atau lesbian, merupakan ketertarikan antara dua orang laki-laki (sesama jenis) atau dua orang perempuan. Menurut Frans Magnis Suseno homoseksualitas atau Lesbian ini bukanlah sebuah penyakit yang dapat disembuhkan secara medis menurut ilmu kedokteran dan bukan pula sebagai suatu penyakit psikis yang dapat dihilangkan secara psikoterapis dan obat-obat psikofarmako, melainkan 16 Sumber wawancara dengan Pdt. Karmila (aktivis perempuan PasundanDurebang sebuah LSM yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, Oktober 2014)

Etika Seksualitas

142

ini merupakan suatu kelainan. Orang yang memiliki kelainan dalam orientasi seksual ini seperti halnya manusia normal lainnya sanggup melakukan berbagai aktivitasnya sehari-hari seperti belajar, bekerja, berolah raga atau menjalani hobby lainnya. Teori-teori yang ada mengenai homoseksualitas ini belum ada yang memuaskan. Sehubungan dengan manusia tidak menciptakan kecenderungan seksualnya, tetapi manusia menemukannya. Dengan demikian bukan salah seorang homoseks atau lesbian, apabila ia memiliki kecenderungan homoseks atau lesbian. Masyarakat dalam hal ini tidak pada tempatnya menyalahkan orang yang memiliki kecenderungan ini, sebaliknya mereka seyogianya tetap diberikan tempat untuk berkarya seperti halnya manusia yang memiliki orientasi seksual yang wajar. Namun demikian tidak berarti hubungan seksual yang bersifat homoseks ini dapat dibenarkan.17 Aktivitas homeks ini berlawanan dengan makna, hakikat dan tujuan seksualitas yang merupakan perjumpaan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan yang bertujuan pada prokreasi dan hubungan yang dapat menemukan dirinya maupun pasangannya. Beberapa kasus menunjukkan pasanganpasangan homoseksualitas ini berakhir tragis karena nafsu cemburu pada pasangannya, seperti halnya kasus Ryan dari Jombang dan Mayang Prasetyo yang menjadi korban pembunuhan pasangan sesama jenisnya.

H. PACARAN SEBAGAI HUBUNGAN YANG KHAS

Banyak orang memaknai berpacaran sebagai suatu masa yang paling indah dalam hidupnya. Suatu keadaan dimana suka – duka, benci – rindu, tertawa – menangis ada di dalamnya. Tidak sedikit orang tersiksa karenanya, tetapi tidak sedikit juga orang yang menikmatinya dalam pusaran yang kencang membuat jantung berdetak kencang menjadikan masa berpacara memiliki magnit yang luar biasa dan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Ketika ditanya apakah berpacaran itu? Berpacaran merupakan sebuah episode perjalananan hidup manusia sebelum memasuki pernikahan. Berpacaran sebelum pernikahan merupakan cara terbaik memilih pasangan. Dalam hal ini berpacaran dapat dipandang sebagai 17

Frans Magnis Suseno, hlm. 61-62

Etika Seksualitas

143

proses seleksi sebelum menentukan pilihan terakhir pasangan hidupnya. Dengan demikian pada masa berpacaran seseorang bebas menentukan pilihannya dan memulai masa berpacaran, tetapi orang tersebut bebas juga untuk mengakhiri hubungan berpacaran tersebut.18 Berpacaran juga hendaknya dimaknai sebagai suatu hubungan yang khas persahabatan dua insan di dalamnya saling membina hubungan khas tersebut, serta tetap menjaga dan memelihara kehormatan diri pribadi dan kehormatan teman atau sahabatnya yang khas tadi. Berpacaran merupakan tempat untuk melatih diri pada sikapsikap egoisme dan keinginan-keinginan nafsu yang merendahkan martabat diri sendiri dan sahabat dekatnya. Pacar juga merupakan teman untuk berbicara tentang banyak hal serta mendiskusikannya, sebagai teman untuk belajar bersama, melatih untuk berlaku jujur, rela berkorban, melatih kepedulian dan kepekaan. Berpacaran juga merupakan ruang untuk menghayati kedekatan yang khas yang memungkinkan seseorang untuk dapat semakin mengenal diri kita dan kita pun dapat mengenal lebih dekat lagi siapa dirinya.19 Sebaliknya pada masa berpacaran ini ada pula yang memaknainya sebagai suatu masa di dalamnya terdapat ruang kebebasan untuk dapat melakukan hal yang tidak bisa dilakukan dalam ruang kehidupan lainnya. Masa pacara dianggap dapat memperlakukan pacar layaknya sebagai teman hidup yang didalamnya dituntut penerimaan dan penyerahan diri secara total tanpa batas. Sehingga dalam pandangan ini masa pacaran ini dituntut kesediaan untuk saling menyenangkan dalam hal manipulasi seksual. Pacaran dianggap tempat mendapat kesempatan mencari pengalaman, dan eksperimen mengenai aktivitas seksual.20 Tentu pemahaman seperti ini merupakan pemahaman yang dangkal. Jadi sebaiknya dalam masa berpacaran ini hendaknya digunakan untuk semakin terarah pada pengembangan hubungan secara pribadi (personal), eksperimen seksual justru merupakan preseden buruk dalam pengembangan hubungan pribadi ini. Daya tarik genital tidak menjadi dasar hubungannya, namun ketertarikan genital tidak dapat dipungkiri

18

Drs. E.B. Surbakti, M.A., hlm 1-3 Antonius Atosokhi Gea, S.Th., MM., Relasi dengan Seama, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 203-205 20 Ibid, hlm 206 19

144

Etika Seksualitas

merupakan sebuah awal bagi pengembangan hubungan yang lebih pribadi dengan tanpa merengut seluruhnya.

I. PENUTUP

Demikianlah kiranya seksualitas ini tidak dimaknai hanya sebatas hubungan badaniah antara pria dan perempuan, namun dimaknai sebagai suatu hubungan yang total dimana melalui hubungan tersebut seseorang menjadi bermakna dalam hubungannya dengan pasangannya secara timbal balik. Seksualitas yang didasari atas kepuasan badaniah tidak akan menemukan hubungannya yang sejati, justru akan lebih menenggelamkan seseorang dalam sikap saling mengobjekan. Yang satu merasa menjadi objek dan satu lagi merasa menjadi objek dari nafsu seksualnya.

J. PERLATIHAN

1. Menurut Freud motivasi tindakan manusia berasal dari dorongan seksualitas, mengapa dan jelaskan! 2. Seksualitas berasal dari kata secare dalam bahasa latin yang berarti memisahkan atau memotong, jelaskan makna seksualitas tersebut? 3. Filsuf Martin Buber menjelaskan pola hubungan manusiaI – it dan I – Thou, jelaskanlah pola hubungan tersebut kemudian kaitkanlah makna hubungan tersebut dalam kaitannya seksualitas! 4. Dari banyak hal mengenai tujuan seksualitas, jelaskanlah tujuan yang sejati dari seksualitas! 5. Jelaskan pula tanggung jawab seksualitas! 6. Bagaimana pendapat anda mengenai disorientasi seksual (dengan sesama jenis) dan seksualitas sebagai komoditas dipandang dari pola hubungan manusia menurut Martin Buber?

BAB XV

ETIKA LINGKUNGAN

A. PENDAHULUAN

alam bagian di awal-awal pertemuan Etika bagian dari Etika dasar dengan jelas disebutkan, bahwa dalam pembahasan Etika tidak dapat dilepaskan dari manusia. Namun pada bagian ini justru etika membahas lingkungan, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa etika membahas mengenai masalah lingkungan? Seperti halnya Etika Bisnis, bahwa sudut pandang etika melihat bisnis dalam aspek hubungan antar manusia yang satu dan yang lainnya dalam lapangan dunia bisnis. Demikian halnya pula Etika lingkungan, sama sekali tidak meninggalkan manusia dan hanya membahas lingkungan. Tetapi, justru memandang masalah-masalah yang terjadi di bidang lingkungan hidup ini dalam sudut pandang

D

manusia sebagai sumber berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini. Menurut A. Sonny Keraf dalam bukunya ETIKA LINGKUNGAN HIDUP menegaskan, bahwa tidak dapat disangsikan lagi berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi di lingkup nasional, maupun global, sebagaian besar bersumber dari perilaku manusia. Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan di laut, hutang, atmosfer, air, tanah dan sebagainya berawal dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan cenderung mementingkan diri sendiri.1

1

A. Sonny Keraf, ETIKA LINGKUNGAN HIDUP, (Jakarta: Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm.1-2

145

Etika Seksualitas

146

Selanjutnya menurut Arne Naess di dalam A. Sonny Keraf menegaskan bahwa, krisis lingkungan hidup dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandangan dan perilaku manusia terhadap alam secara mendasar dan radikal. Menurutnya diperlukan sebuah gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi budaya masyarakat secara keseluruhan.2 Beberapa waktu yang lalu ada seorang warga negara asing di Bandung menulis mengenai kota Bandung yang disebutnya sebagai “Bandung The City of Pigs”, “Bandung, kota tempat orang berpikir bahwa daging babi dianggap terlalu kotor untuk dimakan, tetapi orangorangnya hidup dalam lingkungan yang lebih kotor dari babi.” Dari pernyataan tersebut dikaitkan dengan etika lingkungan hidup adalah yang diperlukan menutut gaya hidup baru yang tidak menyangkut orang per orang namun seluruh warga kota Bandung. Dengan demikian diperlukan etika lingkungan yang menuntun manusia untuk berinterkasi secara baru dengan lingkungannya dan alam semesta. Dengan demikian masalah lingkungan tidak dapat disangkal lagi, inti permasalahannya ada dalam sikap moral manusia dalam memandang dan memperlakukan alam. B. LINGKUNGAN HIDUP

Lingkungan hidup menurut Undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup (termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya) yang memperngaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.3 Dari definisi di atas jelaslah, bahwa lingkungan hidup merupakan ruang sebagai tempat bagi manusia dan mahluk hidup lainnya tinggal dan hidup bersama. Secara singkat lingkungan hidup itu sendiri meliputi lingkungan biofisik yang terdiri atas abiotik dan biotik, lingkungan sosial ekonomi dan lingkungan budaya.4

2

Ibid, hlm. 2 Atmakusumah, dkk (editor), Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa, (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 95-96 4 Lihat handout Etika Lingkungan Universitas Kristen Maranatha 3

Etika Seksualitas

147

C. TEORI ETIKA LINGKUNGAN HIDUP

Pada prinsipnya etika lingkungan berusaha untuk memberikan kejelasan rumusan tentang tindakan atau perilaku, yang baik atau pun yang tidak baik, secara moral bagi individu maupun masyarakat. Melalui etika ini juga mencoba untuk menetapkan kewajiban yang seharusnya secara alamiah, secara setia dilakukan oleh seseorang pada diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam hubungan dengan tatanan kehidupan.5 Ada beberapa pandangan yang dikembangkan mengenai hubungan manusia dengan alam, penekanannya pada kenyataan bahwa lingkungan itu penting dan bermanfaat bagi manusia. Selain dari pada itu, alam juga memiliki nilai pada dirinya sendiri yang harus dihargai dan dihormati. Pandangan-pandangan etika lingkungan yang dikembang dalam hal ini ada tiga teori utama, yang dikenal sebagai Shallow Environtmental Etihics, Intermediate Environmental Ethicsdan Deep

Environmental Ethics. Ketiga teori tersebut dikenal juga sebagai antroposentrisme, biosentrismedan ekosentrisme.6

1. Antroposentrisme

Pandangan antroposentris ini merupakan pandangan yang telah lama dianut oleh umat manusia yang beranggapan bahwa alam atau lingkungan ini hanya memiliki nilai alat semata atau instrumental value bagi kepentingan umat manusia. Pandangan antroposentris ini sering dikaitkan dengan pandangan masyarakat barat yang melihat lingkungan hidup dari sisi maknanya bagi kesejahteraan adan kemakmuaran manusia semata. Mereka memandang hubungan dengan lingkungan sebagai sebuah hubungan diskontinuitas antara manusia dengan alam. Dalam kaitan ini hanya manusia yang subjek sedangkan alam lingkungan adalah objek. Dengan demikian alam diteliti, 7 dieksplorasi, kemudian dieksploitasi

5

Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK., Manajemen Berbasis Lingkungan Solusi Mencegah dan Menanggulangi Penyakit Menular, (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 159-160 6 Ibid, hlm. 31 7 Weinata Sairin (editor), Visi Gereja Memasuki Milenium Baru: Bunga Rampai Pemikiran, (Jakarta: Penerbit PT BPK Gunung Mulia, 2002), hlm. 137

Etika Seksualitas

148

Tinjauan kritis atas pandangan teori etika antroposentrisme ini sebagai berikut seperti dipaparkan di bawah ini: 8 (1) Pandangan ini didasarkan pada filsafat yang mengklaim, bahwa manusia diklaim sebagai yang mempunyai nilai tertinggi dan terpenting dalam kehidupan ini. Ajaran inilah yang menempatkan manusia sebagai yang sentral dalam alam semesta, menjadikan manusia menjadi arogan terhadap alam, (2) Antroposentrisme sangat instrumentalis, sehingga alam dipandang sebagai alat kebutuhan manusia semata. Kalau pun ia peduli terhadap alam, semata-mata demi kelangsungan atas jaminan kebutuhan bagi manusia. Jelaslah teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit atau shallow environmental ethics. (3) Antroposentrisme sangat bersifat teleologis, karena pertimbangan peduli terhadap alam semata-mata karena didasarkan pada akibat dari tindakan itu bagi kepentingan manusia belaka. (4) Pandangan ini dituduh menjadi penyebab terjadinya krisis lingkungan hidup. Pandangan inilah yang telah menyebabkan manusia berani melakukan tindakan-tindakan eksplotatif terhadap alam. (5) Walau pun demikian, pandangan ini cukup menjadi alasan kuat bagi upaya pengembangan sikap kepedulian terhadap alam. Demi kelangsungan hidup manusia, maka manusia wajib memelihara dan melestarikan lingkungan alamnya. 2. Biosentrisme

Biosentrisme merupakan pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai intrinsik dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan-kepentingan manusia. Dengan demikian teori biosentrisme ini berpandangan bahwa mahluk hidup bukan hanya manusia saja. Manusia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan alam tersebut.9 Paul Taylor di dalam Fachruddin M. Mangunjaya menguraikan empat keyakinan yang mendasari pandangan biosentrisme ini, yaitu: 10 (1) Keyakinan bahwa manusia merupakan anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam pengertian yang sama dan dalam kerangka yang sama di mana mahluk hidup lain juga 8

Antonius Atosokhi Gea, Relasi dengan Dunia (Alam, Iptek dan Kerja), (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hlm. 41-43 9 Ibid, hlm. 43-44 10 Fachruddin M. Mangunjaya, Bertahan di Bumi-Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim, (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 23-24

Etika Seksualitas

149

anggota komunitas yang sama. (2) Spesies manusia bersama dengan semua spesies lain adalah bagian yang saling bergantung sehingga kelangsungan hidup mana pun serta peluangnya untuk berkembang atau sebaliknya, tidak ditentukanoleh kondisi fisik melainkan oleh relasinya antara satu dengan yang lainnya. (3) Semua organisme merupakan pusat kehidupan yang mempunyai tujuannya sendiri, sehingga setiap spesies merupakan unik dalam mengejar keperluannya dengan caranya sendiri. (4) Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari mahluk yang lain. Dalam pandangan biosentris dapat disimpulkan bahwa tidak ada kelebihan lain antara manusia secara biologis dengan mahlukmahluk yang lainnya. Dalam posisi manusia sebagai mahluk yang dapat netral dalam rangka bagian dari alam yang dapat juga mengalami kerusakan dan kebinasaan apabila berhadapan dengan faktor-faktor alami lainnya yang tidak berbeda nasibnya dengan mahluk-mahluk 11

lainnya. Tinjauan kritis atas teori etika lingkungan hidup biosentris ini dapat dikemukakan sebagai berikut:12 (1) Biosentrisme menekankan kewajiban terhadap alam yang bersumber dari pertimbangan bahwa kehidupan merupakan sesuatu yang bernilai, bagi manusia maupun mahluk hidup lainnya. Sehingga prinsip moral yang dikembangkan di sini, “erupakan hal yang baik secara moral bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaliknya, buruk kalau kita menghancurkan kehidupan.” (2) Biosentrisme melihat alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai dalam dirinya sendiri. Dengan demikian kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral bahwa segala spesies di alam semesta mempunyai nilai atas dasar bahwa mereka mempunyai kehidupan sendiri, yang harus dihargai dan dilindungi. (3) Sehubungan dengan manusia tidak berbeda dengan mahluk biologis lainnya, maka seorang yang bernama Leopold menghindari penyamaan tersebut. Menurutnya, manusia tidak memiliki kedudukan yang sama begitu saja dengan mahluk hidup lainnya. Hanya, dalam rangka menjamin kelangsungan hidupnya, manusia tidak harus melakukannya dengan cara mengorbankan kelangsungandan kelestarian komunitas ekologis. Manusia dapat menggunakan alam untuk kepentingannya, namun dia 11 12

Ibid, hlm 24 Antonius Atosokhi Gea, hlm. 44-46

Etika Seksualitas

150

menggunakan alam untuk kepentingannya, namun dia tetap terikat tanggungjawab untuk mengorbankan integritas, stabilitas setabeauty dari mahluk hidup lainnya. (4) Teori biosentrisme, disebut juga sebagai intermediate environmental ethics yang menyangkut kedudukan manusia dan mahluk-mahluk hidup yang lain di bumi ini. Pada dasarnya teori ini berpusat pada komunitas biotis dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, sehingga teori ini memberikan bobot yang sama kepada semua mahluk hidup. 3. Ekosentrisme

Ekosentrisme ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari teori etika lingkungan biosentrisme. Dalam pemaparan di atas, biosentrisme memusatkan perhatian pada kehidupan seluruhnya, sedangkan ekosentrisme lebih memusatkan perhatian pada seluruh komunitas, baik yang hidup maupun yang tidak. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa secara ekologis, baik mahluk hidup maupun bendabenda abiotik lainnya saling terkait satu sama lain, misalnya air di sungai sangat menentukan bagi kehidupan yang ada di dalamnya.13 Tinjauan kritis atas pandangan etika ekonsentrisme dapat dipaparkan di bawah ini:14 (1) Ekosentrisme, yang disebut sebagai deep environmental ethics atau deep ecology merupakan suatu paradigma baru tentang alam dan seluruh isinya. Dalam hal ini perhatiannya bukan hanya kepada manusia melainkan pada mahluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. (2) Arne Naes menggunakan juga istilah ecosophy, eco berarti rumah tangga dan sophy berarti kebijaksanaan. Maka ecosophy diartikan sebagai kebijaksanaan yang mengatur hidup selaras dalam alam sebagai rumah tangga dalam arti luas. Sehingga ecosophy ini merupakan gerakan dari seluruh penghuni alam semesta, untuk menjaga dan memelihara lingkungannya secara arif dan bijaksana selayaknya sebuah rumah tangga. (3) Deep Ecology menganut prinsip biospheric egalitarianism, merupakan pengakuan bahwa semua organisme dan mahluk hidup merupakan anggota yang sama statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga mempunyai martabat yang sama. (4) Sikap deep ecology terhadap lingkungan sangat jelas, tidak hanya memusatkan perhatian pada dampak pencemaran bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada 13 14

Antonius Atosokhi Gea, hlm. 47-49 Ibid, hlm. 47-49

Etika Seksualitas

151

kehidupan secara keseluruhan. Deep ecology ini mengatasi sebab utama yang paling dalam dari pencemaran, dan bukan sekedar dampak yang tampak dipermukaan saja dan berjangka pendek. Alam harus dipandang juga dari segi nilai dan fungsi budaya, sosial, spiritual, medis dan biologis. D. PENDEKATAN TEKNOKRATIS

Apabila diamati kerusakan-kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor diantaranyanya pola pendekatan manusia modern terhadap alam yang dikenal dengan sebutan teknokratis (dari bahasa Yunani tekne merupakan keterampilan dan krattein menguasai). Sehingga teknokratis diaratikan, bahwa manusia sekadar mau menguasai alam. Alam dipandang sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam juga merupakan tumpukan kekayaan dan energi yang dapat dimanfaatkan. Sikap teknokratis ini dapat diringkas sebagai sikap merampas dan membuang, alam dibongkar untuk mengambil apa saja yang diperlukan, dan apa yang tidak mengambil apa saja yang diperlukan dan apa yang tidak diperluka, begitu pula produk-produk samping pekerjaan manusia begitu saja dibuang.15 Pendekatan teknokratis mempunyai lima ciri khas, sebagai berikut:16 a. Kepercayaan akan Kemajuan Sejarah dipahami sebagai sejarah kemajuan linear. Kemajuan itu sendiri dipahami sebagai penguasaan dan pemanfaatan alam yang semakin total. Karena kepercayaan akan kemajuan itu manusia tidak dapat membatasi diri, tidak sanggup untuk mencapai dan menjaga suatu keseimbangan dengan ekosistem-ekosistem lainnya. Kemajuan memaksa manusia untuk menjadi perusak. b. Segala-galanya dapat diciptakan Ciri kedua kebudayaan teknokratis ini tidak adanya batas alamiah lagi bagi usaha manusia. Prinsip-prinsip perlawanan terhadap keterbatas yang ada menjadi suatu hal yang dipuja-puja dalam

15

Frans Magnis Suseno, ETIKA SOSIAL – Buku Panduan Mahasiswa PB I – PB VI, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1989), hlm. 147 16 Frans Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 146-148

152

Etika Seksualitas

kebudayaan teknokratis ini. Dengan demikian batas-batas alamiah tersebut dianggap tantangan bagi manusia untuk bisa mengatasinya. c. Demitologisasi alam Manusia pernah mengalami suatu penghayatan yang berpandangan alam dianggap sebagai sesuatu yang penuh misteri, sehingga manusia harus menghormati alam sedemikian rupa. Hal ini jelas tampak dalam dunia agraris, ketika para petani akan menggarap tanahnya, mereka melakukan upacara ritual-ritual untuk mengawali penggarapannya. Namun kondisi saat ini, alam sudah didemitologisasikan atau orang sudah mengesampingkan unsurunsur mitos terhadap alam itu. Akibatnya manusia tidak menghargai alam sedemikian rupa, alam dapat diekspoitasi dan bahkan dijadikan tempat untuk membuang sampah. d. Rasionalitas Irasional Dalam budaya teknokratis rasionalis teknologis telah menjadi irasional. Dalam konsep maksimalisasi keuntungan produksi, orang tidak lagi melayani kebutuhan manusia. Namun yang terjadi saat ini kebutuhan itu seolah-olah diciptakan oleh produsen, demi kelansungan produksi agar terus berjalan. Perusahaan sedemikian rupa meluncurkan produk-produk baru yang memaksa orang merasa membutuhkan produk barunya tersebut, produk tersebut seolah membunuh produk lamanya dan orang dikondisikan untuk terus memburu produk-produk baru tersebut. Demi produk baru tersebut manusia mengeksploitasi kekayaan allam dan merusaknya sedemikian rupa. Sebenarnya manusia bisa hidup tanpa merusak, namun kebudayaan teknokratis ini menciptakan gaya hidup manusia sedemikian rupa, sehingga berusaha untuk terus update dengan teknologi yang baru. Hampir setiap tahun produsen kendaraan bermotor meluncurkan produk barunya dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang seolah menjawab kebutuhan manusia, padahal mobil yang lama masih layak digunakan. e. Pendekatan Monokasual Ciri kelima kebudayaan teknokratis adalah monokausal. Pendekatan monokausal ini dimaksud sebagai campur tangan manusia dalam proses alamiah diarahkan secara eksklusif pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Melalui teknologi memungkinkan untuk mengendalikan perubahan-perubahan yang diinginkan namun dampak lain dari pengendalian dari intervensi

Etika Seksualitas

153

manusia ini tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya. Hal ini terjadi, karena lingkungan ini merupakan supersistem yang saling terkait, apabila manusia mengendalikan salah satu dari supersitem itu, maka akan mempengaruhi hal-hal lainnya. Misalnya: dalam hal petani berusaha mengendalikan hama wereng, mereka melakukan upaya dengan menyemprot pestisida, hama memang berhasil dimatikan. Namun bersama-sama dengan matinya hama itu, mati juga musuh alami hama wereng tersebut, sehingga pada saat muncul hama wereng yang kebal terhadap pestisida tersebut, hama tersebut menjadi merajalela. Pendekatan monokausal ini dalam jangka pendek dapat mengatasi persoalan, namun dalam jangka panjang dapat merusak tatanan yang ada.

E. MUNCULNYA KESADARAN LINGKUNGAN

Dampak kerusakan alam saat ini sudah dirasakan kita bersama. Secara global saat ini terjadi perubahan yang makin terasa pada beberapa dekade terakhir ini, seperti meningkatnya badai tropis, perubahan pola cuaca, banjir, longsor, mencairnya es di kutub utara dan selatan yang begitu mengkhawatirkan yang jelas berdampak pada kenaikan muka air laut, kebakaran hutan yang diiringi dengan kabut tebal yang melintas ke wilayah negara lain, dan peristiwa-peristiwa lingkungan lainnya yang membuat kita merasa prihatin dan cemas. Dalam upaya menanggapi dan mengatasi dampak kerusakan lingkungan tersebut, berikut akan dipaparkan upaya-upaya manusia dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan tersebut.

1. World

Environment Movement

Gerakan kesadaran lingkungan secara internasional diprakarsai oleh PBB dengan mengadakan Knferensi Gerakan Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Programme (UNEP). Sejak itu, gerakan lingkungan melibatkan berbagai negara di dunia juga melibatkan lembaga-lembaga non-pemerintah atau non government organization atau di Indonesia lebih dikenal dengan LSM.17

17

Antonius Atosokhi Gea, hlm. 89-90

Etika Seksualitas

154

2. Konferensi Rio de Janeiro (1992)

Konferensi lingkungan berikutnya terjadi di Ibu Kota Brasil Rio de Janeiro, Juni 1992. Sebanyak 154 kepala negara hadir dalam konferensi tersebut yang kemudia masing-masing negara meratifikasi hasil konvensi yang diberlakukan dua tahun kemudian tahun 1994. Dalam konferensi tersebut disepakati mekanisme kerja diantaranya membentuk Conference of the Parties to the Convention (COP) sebagai badan pengambil keputusan konvensi. COP dipimpin presiden beserta biro dan dipilih bergilir di antara menteri lingkungan negara anggota.18 Konferensi ini membahas permasalahan lingkungan yang semakin besar yang tidak hanya dihadapi oleh negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju. Dampak-dampak pembangunan yang meningkat berupa hujan asam, lautan yang semakin kotor, pencemaran udara, tanah yang semakin tandus serta kepunahan flora dan fauna. Kesimpulan akhir dari konferensi ini, menyatakan bahwa lingkungan bukannya semakin baik malahan kualitas lingkungan semakin buruk, sehingga PBB perlu merumuskan komitmenya kembali untuk mengelola lingkungan. Dalam KTT Rio ini ditegaskan kembali Deklarasi Stockholm 1972 dan merekomendasikan 21 agenda yang diantaranya: dibentuk prosedur secar hukum dan administrasi di tingkat nasional; dibentuk prosedur secara hukum dan administrasi untuk kompensasi, pemulihan lingkungan dan lain-lain; adanya akses bagi individu, kelompok dan organisasi.19 3. Protokol Kyoto (1997)

Protokol Kyoto diselenggarakan pada bulan 1-10 Desember 1997 yang diikuti oleh 2.200 delegasi dari 158 negara anggota Konvensi. Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework convention on Climate Change (Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim). Protokol Kyoto merupakan sebuah amandemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida 18

Emil Salim, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi, (Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 18 19 N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), hlm.145-146

Etika Seksualitas

155

dan lima gas rumah kaca lainnya melalui metodologi untuk menghitung penurunan emisi yang jelas dan mekanisme penaatan terhadap pencapaian target penurunan emisi yang mengikat. Jika ada pihak yang tidak menaatinya akan ada konsekuensinya. 20 F. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan dalam The World Konsep Commission on Environment and Development (1987). Pembangungan berkelanjutan tersebut dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangungan berkelanjutan ini merupakan konsep pembangunan yang mempertimbangkan sumber daya langka untuk generasi masa depan. Dalam konsep pembangungan berkelanjutan ini mengijinkan kegiatan manusia untuk mencapai tingkat pemanfaatan sumber daya yang optimal sekaligus memelihara lingkungan untuk generasi mendatang.21 Susan Smith di dalam N.H.T. Siahaan mengartikan Sustainable development sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya dengan cara ini dapat dicapai empat hal, yaitu: (1) Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumberdaya yang dapat diperbarui, (2) Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (exhaustible resources), (3) Pemerliharaan sistemsistem pendukung ekologis, (4) Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.22 Dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan ini, diharapkan manusia tetap dapat membangun dengan mempertimbangkan kelestarian alam yang tentunya sangat berdampak bagi generasi mendatang.

20

Dadang Rusbiantoro, Global Warming for Beginner, (Yogyakarta: Penerbit Panembahan, 2008), hlm. 146-147 Dr. Santoso Soeroso, SpA (K), MARS, Mengurustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002), hlm. 27 N.H.T. Siahaan, hlm. 147-148

156

Etika Seksualitas

G. PENUTUP

Jelaslah bahwa etika lingkungan disini sangat berkaitan dengan manusia dan dalam membahas masalah-masalah yang terjadi di bidang lingkungan, memandang manusia sebagai sumber berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi dewasa ini. Berbagai pandanganpandangan etika lingkungan hidup antroposentris, biosentris dan ekosentris memberikan pandangan kepada kita, mengenai bagaimana manusia memandang lingkungannya. Budaya Teknokratis memberikan kontribusi pada ketidakseimbangan lingkungan dan manusia. Upayaupaya manusia dalam mengatasi masalah lingkungan ini telah dilakukan melalui berbagai upaya secara global mulai dari world environment movement hingga protokol Kyoto. Dengan demikian masalah lingkungan ini merupakan tanggung jawab kita bersama.

H. PERLATIHAN

1. Jelaskanlah apa itu lingkungan hidup? 2. Jelaskanlah pendekatan antroposentrisme, biosentrisme dan ekosentrisme! 3. Perkembangan teknologi turut memberi dampak kepada lingkungan, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan teknokratis tersebut! 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangungan yang berkelanjutan! 5. Bagaimana peran anda dalam menjaga kelangsungan lingkungan dalam lingkup kecil di sekitar anda?

DAFTAR PUSTAKA Aristoteles di dalam Frans Magnis Suseno, ETIKA POLITIK-Prinsipprinsip Moral dasar Kenegaraan Modern Anies, Dr. dr., M.Kes., PKK., Manajemen Berbasis Lingkungan Solusi Mencegah dan Menanggulangi Penyakit Menular, (Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, 2006) Atmakusumah, dkk (editor), Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa, (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1996) Bertens, Kees, ETIKA, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka, 2007) Bertens, K, Panorama Filsafat Modern,(Jakarta: Penerbit Teraju PT Mizan Publika, 2005) Bertens, K., Keprihatian Moral Telaah atas Masalah Etika,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003) Bertens, K., PENGANTAR ETIKA BISNIS,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000) Borrong, Dr. Robert P., dkk, Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia: 80 tahun Prof. Dr. P.D. Latuhamallo,(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002) Case, Karl E. dan Fair, Ray C., PRINSIP-PRINSIP EKONOM (edisi bahasa Indonesia)I, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006) Chang, William, OFM Cap, BIOETIKA Sebuah Pengantar,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009) Darmaputera, Eka, Etika Sederhana untuk Semua: (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2013)

Perkenalan Pertama,

Darmaputera, Eka, Etika Sederhana untuk Semua: Bisnis, Ekonomi, dan penatalayanan, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2001)

157

158

Daftar Pustaka

Endah, Alberthine, Eksplorasi Kreativitas Dua Dasawarsa Anne Avantie, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) Effendy, Onong U, Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek; CV Remaja Karya , Bandung Freud, Sigmund diterjemahkan oleh K. Bertens, Psikoanalisis Sigmund Freud, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2005) Freire, Paulo, Pendidikan Kaum Tertinda,(Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2008) Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed,(New York: The Continuum International Publishing, 2000) Freire, Paulo, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan,(Jakarta: Penerbit Gramedia, 1984) Gea, Antonius Atosokhi dkk, Relasi dengan Dunia: Alam, Iptek dan Kerja, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005) Gea, Antonius Atosokhi, S.Th., MM. , dkk, Character Building: Relasi dengan Sesama, (Jakarta: Eles Media Komputindo, 2002) Goulet, Denis, Prakata di dalam Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan, (Jakarta, Penerbit Gramedia, 1984) Gaspersz, Steve, “Iman Tidak Pernah Amin: Menjadi Kristen & Menjadi

Indonesia”, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2009) Griffin, Ricky W. dan Ebert, Ronald J., Bisnis, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007) Hardiman, F. Budi, FILSAFAT MODERN DARI MACHIAVELLI SAMPAI NIETZSCHE, (jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2004) Heitingk , Prof. Dr. Gerben dan Hartono, Ferd. Heselaars, SJ., Teologi Praktis Pastoral dalam Era Modernitas-Postmodernitas,(Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999) Hubeis, Musa Hubeis,Komunikasi Profesional,Perangkat Pengembangan Diri,(Penerbit IPB Pers, 2012)

Etika Seksualitas

159

Hershberger, Anne Krabill (ed), Seksualitas: Pemberian Allah, (Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2008) Ismail, Andar, Ajarlah Mereka Melakukan: Kumpulan Karangan Seputar Pendidikan Agama Kristen ,(Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 1998) Ismail, Andar, Selamat berkarya: 33 renungan tentang kerja,(Jakarta: Penerbit BPK Gunung Mulia, 2004) Keraf, A. Sonny, ETIKA LINGKUNGAN HIDUP,(Jakarta: Penerbit PT. Kompas Media Nusantara, 2010) Keraf, A. Sonny, Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya,(Yogyakarta: Penebit Kanisus, 1998) Kavanagh, Reverend James, B.A., S.T.L., Dipl. Econ.Sc. (Oxon), Manual of Social Ethics, (Dublin: M.H. Gill and Son LTD, 1956) Kuyuyama, Francis, Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999) Muller, Johannes, Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu,(Jakarta: Penerbit Gramedia, 2005) Mangunjaya, Fachruddin M., Bertahan di Bumi-Gaya Hidup Menghadapi Perubahan Iklim, (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2008) Parsons, Patricia J., Etika Public Relation,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004) Paulus, Alexander, “Your Thingking Determines Your Success: Rahasia Menemukan Makna Kehidupan Menuju Keberhasilan”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) Palmquist, Dr. Stephen, Pohon Filsafat: Teks Kuliah Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2007) Rapar, Jan Hendrik, Pengantar Filsafat, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996)

160

Daftar Pustaka

Ronal, Arya, Ciri-ciri Karya Budaya di Balik Tabir Keagungan Rumah Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997) Rusbiantoro, Dadang, Global Warming for Beginner,(Yogyakarta: Penerbit Panembahan, 2008) Suseno, Franz Magnis Suseno, SJ. dkk, Etika Sosial, (Jakarta: Etika Sosial – Buku Panduan Mahasiswa, 1989) Suseno, Frans Magnis, SJ., Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1987) Suseno, Frans Magnis, ETIKA POLITIK-Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1987) Suseno, Frans Magnis, KUASA DAN MORAL, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1995) Santrock, John W., Adolescence Perkembangan Remaja, (Jakarta: Erlangga, 2003) Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) Surbakti, Drs. E.B., M.A. SUDAH SIAPKAH MENIKAH – Panduan bagi siapa saja yang sedang dalam proses menentukan hal penting dalam hidup, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008) Shaul, Richard, dalam Pengantar buku Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, (Jakarta: Penerbit LP3ES , 2008) Sumantri, Endang, Pendidikan Umum di dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan, (Bandung: Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan UPI, 2007) Susanto, Happy, Hak-hak Konsumen jika Dirugikan,(Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008) Suprapto, Tommy,Pengantar Teori Komunikasi, (Yogyakarta: Media Presindo,2006)

Etika Seksualitas

161

Schram, Wilbur,Men Message and Media, Horper and Row, New York Siregar, A, Etika Komunikasi, Yogyakarta, Pustaka, 2006 Sudiarja, A., SJ dkk, KARYA LENGKAP DRIYARKARA Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006) Salim, Emil, Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi,(Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara, 2010) Siahaan, N.H.T., Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,(Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004) Soeroso, Dr. Santoso, SpA (K), MARS, Mengurustamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia,(Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2002) Sairin, Weinata Sairin (editor), Visi Gereja Memasuki Milenium Baru: Bunga Rampai Pemikiran,(Jakarta: Penerbit PT BPK Gunung Mulia, 2002) Tan, Inggrid, From Zero to the Best-Kiat Meniti Karier bagi Karyawan Pemula, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2010) Triadi, Dendy dan Bharata, Addy Sukma, Ayo Bikin Iklan! Memahami Teori dan Praktek Iklan Media Lini Bawah,(Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2010) Vito, Joseph A de,Komuikasi Antar Manusia,Kuliah Dasar, Edisi Kelima, ProfesionalBooks, Jakarta, 1996 Woodhouse, Mark B., Berfilsafat: Sebuah Langkah Awal, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000) Rachels, James, Filsafat Moral, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004) Wasino, KAPITALISME BUMI PUTRA: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, (Yogyakarta: Penerbit LkiS, 2008) YPTKM, Rencana Induk Pengembangan Maranatha Periode 2014-2034, (Bandung: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, 2014)

162

Daftar Pustaka

http://www.tribunnews.com/regional/2013/12/02/dr-lo-kalau-maukaya-jangan-jadi-dokter-jadilah-pedagang diakses 09 Januari 2014 http://nasional.kompas.com/read/2013/09/23/1628453/Buruh.Kuali. Akan.Gugat.Mantan.Bosnya diakses 30Oktober 2013 pk. 9:24 http://indopremiernews.wordpress.com/2012/04/03/digugatkonsumen-nissan-berupaya-kaburkan-substansi/ diakses pada tanggal 31 Oktober 2013 pukul 07:42 Hand Out Mata Kuliah ETIKA, Universitas Kristen Maranatha Sumber wawancara dengan Pdt. Karmila (aktivis perempuan PasundanDurebang sebuah LSM yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, Oktober 2014)

Buku Etika Uk Maranatha

Recommend Documents