MENYUSUN MENY USUN RENC RENCANA ANA PENGELOLAAN KONTRAK Peng Pe ngad adaa aan n Ba Bara rang/ ng/Jas Jasa a
UK 19
Buku Informasi
Mengidentifikasi Titik Kritis dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Menyusun Rencana Pengelolaan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Direktorat Pelatihan Kompetensi 2016 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
PROFIL
Program Pelatihan Diklat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Buku Informasi Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Editor
Seksi Materi Pelatihan LKPP Direktorat Pelatihan Kompetensi
Unit Kompetensi 19
M.749020.019.02 Versi. 2 31 Januari 2017
a d u M
BUKU INFORMASI
Berdasarkan SKKNI 2016
menyusun rencana pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 2016
Materi SKKNI 2016
Unit Kompetensi 19 Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Disusun Oleh :
Tim Penyusun Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Direktorat Pelatihan Kompetensi Deputi Bidang Pengembangan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP ISBN : Cetakan I : Jakarta, Penerbit : LKPP RI, 2016 Cetakan II : Jakarta, Penerbit : LKPP RI, 2017 Versi 1 : 31 Oktober 2016 Versi 2 : 31 Januari 2017 Hak Penerbitan pada LKPP Hak Cipta Tim Penyusun Materi Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP Alamat Penerbit :
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Kuningan Jakarta Selatan 12940 Indonesia Telp : (021) 2991 2450 www.portalppsdm.lkpp.go.id www.lkpp.go.id
Kata Pengantar
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) , pada tahun 2016 telah menyusun materi pelatihan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 2016 untuk Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 29 Unit Kompetensi yang dikelompokan dalam 4 Fungsi Kunci, meliputi; 1) Merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 6 unit kompetensi; 2) Memilih Penyedia Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 9 unit kompetensi; 3) Mengelola Kontrak dan Swakelola Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 9 unit kompetensi; 4) Mengelola Logistik, Kinerja dan Risiko sebanyak 5 unit kompetensi. Materi Pelatihan ini disusun untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa baik pada sektor pemerintah maupun non pemerintah. Materi pelatihan ini juga dapat membantu para peserta, instruktur, penyelenggara pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, sehingga dapat berlangsung secara terencana, terarah, dan efektif. Semoga materi pelatihan ini dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dapat dilakukan oleh para SDM yang profesional dan menghasilkan Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, esien dan akuntabel. Jakarta,
Oktober 2016
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah AGUS PRABOWO
U n i t ko m p e t e n s i
Merumuskan Lingkungan & Organisasi PBJ UK 01 : Menelaah Lingkungan PBJ UK 02 : Melakukan Penyelarasan Kebijakan PBJ UK 03 : Merumuskan Organisasi PBJ
Merencanakan PBJ UK 04 : Menyusun Kebutuhan dan Anggaran PBJ UK 05 : Menyusun Spesifikasi Teknis UK 06 : Menyusun Harga Perkiraan
MERENCANAKAN PENGADAAN BARANG JASA
Merencanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
MEMILIH PENYEDIA PENGADAAN BARANG JASA
UK UK UK UK
07 : Mengkaji Ulang Paket PBJ 08 : Memilih Penyedia Barang/Jasa 09 : Menyusun Rancangan Kontrak PBJ 10 : Menyusun Dokumen PBJ
Mengelola Penyedia Barang/Jasa UK 11 : Melakukan Kualifikasi PBJ UK 12 : Melakukan Evaluasi Kinerja PBJ
Melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa UK 13 : Menyampaikan Penjelasan Dokumen PBJ UK 14 : Mengevaluasi Dokumen PBJ UK 15 : Mengelola Sanggahan
Mempersiapkan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa UK 16 : Melakukan Negosiasi UK 17 : Melakukan Finalisasi Dokumen Kontrak PBJ
Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa UK UK UK UK UK
18 19 20 21 22
: : : : :
Membentuk Tim Pengelolaan Kontrak PBJ Menyusum Rencana Pengelolaan Kontrak PBJ Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak PBJ Menyelesaikan Permasalahan Kontrak PBJ Melakukan Penerimaan Hasil Kontrak PBJ
Melaksanakan PBJ Secara Swakelola
UK 23 : Melakukan Persiapan PBJ Secara Swakelola UK 24 : Melakukan Pelaksanaan PBJ Secara Swakelola
Mengelola Logistik
MENGELOLA LOGISTIK, KINERJA DAN RISIKO
UK 25 : Mengelola Pengiriman UK 26 : mengelola Persediaan Uk 27 : Mengelola Penyimpanan
Mengelola Kinerja dan Risiko UK 28 : Mengelola Kinerja UK 29 : Mengelola Risiko
MENGELOLA KONTRAK DAN SWAKELOLA PBJ
BUKU INFORMASI MENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/ JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DIREKTORAT PELATIHAN KOMPETENSI Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta 2016
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------------
2
DAFTAR GAMBAR ---------------------------------------------------------------------------------- 4 DAFTAR TABEL------------------------------------------------------------------------------------- 5
BAB I
PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------- 7 A. Tujuan Umum ---------------------------------------------------------------------- 7 B. Tujuan Khusus --------------------------------------------------------------------- 7 C. Gambaran Umum ------------------------------------------------------------------ 8
BAB II MENGIDENTIFIKASI TITIK KRITIS DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PBJ --- 10 2.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak --------------------------------------------------- 13 2.2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak -------------------------------------------------- 16 2.3 Program Mutu Pekerjaan -------------------------------------------------------- 18 2.4 Mutual Check ----------------------------------------------------------------------- 35 2.5 Pengawasan Pekerjaan -----------------------------------------------------------
36
2.5.1 Tujuan Pengawasan --------------------------------------------------------- 37 2.5.2 Sasaran Pengawasan -------------------------------------------------------- 37 2.5.3 Ruang Lingkup ---------------------------------------------------------------- 38 2.6 Struktur dan Isi Kontrak ---------------------------------------------------------
38
2.7 Titik Kritis Pelaksanaan Kontrak ------------------------------------------------ 41 2.7.1 Pekerjaan yang Bersifat Strategis ----------------------------------------- 43 2.7.2 Pekerjaan/Kegiatan yang Berada Pada Lintasan – Lintasan Strategis ------------------------------------------------------------------------ 44 2.7.3 Sengketa Kontrak ------------------------------------------------------------ 52
BAB III MENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN PELAKSANAAN KONTRAK PBJ -------- 55 3.1 Pengelolaan Jadwal Kontrak ---------------------------------------------------- 55 3.2 Rencana Biaya Pelaksanaan Kontrak ------------------------------------------ 56 3.3 Kualitas Pelaksanaan Kontrak --------------------------------------------------- 62 3.4 Pengelolaan Risiko Dalam Pengelolaan Kontrak ----------------------------Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
67
Halaman: 2 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
3.4.1 Definisi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa ----------------------
67
3.4.2 Gejala Munculnya Risiko -------------------------------------------------- 70 3.4.3 Persiapan Pengelolaan Risiko --------------------------------------------
71
3.5 Jenis Risiko Jadwal Dalam Pelaksanaan Kontrak ----------------------------
76
3.5.1 Kelengkapan Spesifikasi dan Model Birokrasi dalam Penentuan Jadwal ------------------------------------------------------------------------ 76 3.5.2 Kejadian tak Terduga ----------------------------------------------------- 80 3.6 Pengelolaan Risiko Jadwal Pelaksanaan Kontrak ---------------------------- 81 3.6.1 Manajemen Risiko Awal --------------------------------------------------- 81 3.6.2 Solusi Tindakan Atas Risiko Jadwal ------------------------------------- 82 3.7 Jenis Risiko Biaya Dalam Pelaksanaan Kontrak ------------------------------ 82 3.7.1 Kenaikan Biaya Pengiriman ---------------------------------------------- 82 3.7.2 Pengurangan Nilai Tukar Mata Uang dan Inflasi --------------------- 83 3.7.3 Pajak ------------------------------------------------------------------------- 84 3.7.4 Biaya Tak Terduga ---------------------------------------------------------
85
3.8 Pengelolaan Risiko Biaya Pelaksanaan Kontrak ------------------------------ 86 3.9 Jenis Risiko Kualitas Dalam Pelaksanaan Kontrak --------------------------- 87 3.9.1 Spesifikasi yang Kurang Sesuai dan Pengujian yang Kurang Tepat ------------------------------------------------------------------------- 87 3.9.2 Kerusakan Barang --------------------------------------------------------3.10 Pengelolaan Risiko Atas Kualitas
88
-------------------------------------------- 89
3.10.1 Manajemen Risiko Kualitas ---------------------------------------------- 90 3.10.2 Solusi Tindakan Atas Risiko Kualitas ---------------------------------- 91 3.11 Dokumentasi Rencana Pengelolaan Kontrak -------------------------------- 92 3.11.1 Metode dan Instrumen Dokumentasi --------------------------------- 92 3.11.2 Mekanisme Dokumentasi ----------------------------------------------- 93 3.12 Klaim -------------------------------------------------------------------------------- 93 3.12.1 Pengertian Klaim ----------------------------------------------------------
93
3.12.2 Jenis Klaim ----------------------------------------------------------------- 94 3.12.3 Faktor-Faktor Penyebab Klaim ----------------------------------------- 95 3.12.4 Penyelesaian Klaim ------------------------------------------------------- 96
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 3 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
DAFTAR PUSTAKA --------------------------------------------------------------------------------- 98
LAMPIRAN -----------------------------------------------------------------------------------------
106
1. Contoh Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) --------------------- 112 2. Contoh Berita Acara Pre Construction Meeting (PCM) ---------------- 108
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 4 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Contoh Bar Chart Schedule ------------------------------------------------------- 20 Gambar 2. Contoh Curva S Schedule ---------------------------------------------------------
20
Gambar 3. Prinsip Metode Penjadwalan Network Planning ------------------------------- 21 Gambar 4. Contoh Network Planning (NWP) ------------------------------------------------ 21 Gambar 5. Contoh Vektor Diagram ------------------------------------------------------------
22
Gambar 6. Contoh CPM (Critical Path Method) ----------------------------------------------
22
Gambar 7. Contoh Work Breakdown Structure (WBS) ------------------------------------- 23 Gambar 8. Contoh PDM (Precedence Diagram Method) ----------------------------------- 24 Gambar 9. Matriks Pendekatan PDCA ---------------------------------------------------------
30
Gambar 10. Siklus OHSAS 18001 -------------------------------------------------------------- 31 Gambar 11. Skema Tujuan Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi----- 37 Gambar 12. Ruang Lingkup Pengawasan Penyelenggaraan Pekerejaan Konstruksi -- 38 Gambar 13. Critical Line pada diagram Network Planning (NWP) ----------------------- 42 Gambar 14. Tindakan Sebelum RPP/PCM ---------------------------------------------------- 46 Gambar 15. Proses STPP dan STAP ------------------------------------------------------------
51
Gambar 16. Metode Penjadwalan Pelaksanaan Pekerjaan -------------------------------- 56 Gambar 17. Pengadaan Barang dalam INCO ------------------------------------------------- 59 Gambar 18. Proses Pengelolaan Resiko ------------------------------------------------------ 68 Gambar 19. Jenis – Jenis Resiko --------------------------------------------------------------- 68 Gambar 20. Bagan Prinsip, Kerangka Kerja, dan Proses Manajemen Risiko ------------ 74 Gambar 21. Komponen Kerangka Kerja Manajemen Resiko ------------------------------- 75 Gambar 22. Komponen Proses Manajemen Risiko ------------------------------------------ 75 Gambar 23. Kurva Supply Positioning Model (SPM) ----------------------------------------- 77 Gambar 24. Supply Positioning Model (SPM) Pekerjaan Konstruksi ---------------------- 80 Gambar 25. Manajemen Risiko Kualitas dan Solusinya ------------------------------------- 91 Gambar 26. Jenis Klaim -------------------------------------------------------------------------- 95 Gambar 27. Penyebab Klaim -------------------------------------------------------------------- 96
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 5 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Titik Kritis Awal dan Kemungkinan Timbulnya Masalah ------------------------- 12 Tabel 2. Jenis-Jenis Perlakuan Risiko ---------------------------------------------------------
72
Tabel 3. Karakteristik Item Kuadran SPM ---------------------------------------------------- 79 Tabel 4. Solusi Tindakan Atas Risiko Jadwal ------------------------------------------------- 81 Tabel 5. Manajemen Risiko Biaya dan Solusi Tindakan ------------------------------------ 86 Tabel 6. Solusi Tindakan Atas Risiko Kualitas ------------------------------------------------ 91
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 6 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
BAB I PENDAHULUAN
A.
Tujuan Umum Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu melakukan proses pengidentifikasian titik kritis dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa serta penyusunan rencana pengelolaan kontrak barang/jasa pada berbagai jenis dan sektor organisasi pengadaan barang/jasa.
B. Tujuan Khusus Pada modul ini, peserta akan mempelajari hal berikut : 1. Mengidentifikasi titik kritis dalam pelaksanaan kontrak PBJ yang meliputi kegiatan : •
mengidentifikasi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus dalam kontrak pengadaan barang/ jasa,
•
memvalidasi program mutu secara cermat kesesuaiannya dengan dokumen kontrak pengadaan barang/jasa,
•
menetapkan kegiatan yang menjadi titik kritis dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/ jasa secara cermat.
2. Menyusun rencana pengelolaan pelaksanaan kontrak PBJ yang meliputi kegiatan: •
menyusun rencana pengelolaan jadwal, biaya dan kualitas dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/ jasa secara lengkap,
•
mengidentifikasi pengelolaan risiko terhadap jadwal, biaya, dan kualitas dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa secara lengkap,
•
mendokumentasikan rencana pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa secara lengkap.
C. Gambaran Umum Pengelolaan Kontrak merupakan kegiatan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan untuk setiap penyelenggaraan kontrak pengadaan barang/ jasa (termasuk didalamnya, kontrak Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 7 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
pengadaan pekerjaan konstruksi, kontrak pengadaan barang, kontrak pengadaan jasa lainnya, dan kontrak pengadaan jasa konsultansi). Sedangkan Pengendalian Kontrak adalah proses penentuan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai sesuai sasaran berdasarkan standard atau benchmark, pedoman pengelolaan kontrak, capaian kinerja, dan perbaikan terus-menerus. Pengelolaan kontrak (UK19) dibahas pada buku informasi ini, sedangkan pengendalian kontrak akan dibahas pada Buku Informasi UK-20.
Pengelolaan Kontrak yang dibahas pada modul in mencakup : 1. Pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 2. Pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Pelaku Bisnis (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Swasta/Badan Usaha Asing yang bekerja dan beroperasi di Indonesia).
Setelah bab pendahuluan ini, pembahasan berikutnya adalah :
Bab II menjelaskan cara mengidentifikasi titik kritis dalam pelaksanaan kontrak PBJ. Bab ini akan membahas syarat umum dan syarat khusus kontrak sebagai acuan pelaksanaan dan pengelolaan kontrak, program mutu, pengawasan pekerjaan, sampai dengan lintasan strategis kegiatan pelaksanaan kontrak.
Bab III menjelaskan rencana pengelolaan pelaksanaan kontrak PBJ, termasuk pengelolaan berbagai jenis risiko dalam pelaksanaan kontrak (seperti biaya, jadwal, kualitas)
Buku Informai UK-19 ini merupakan bagian dari modul pembelajaran pengadaan barang/ jasa berdasarkan SKKNI No.70, Tahun 2016.
Sangat direkomendasikan
bagi para peserta untuk mempelajari kompetensi lain yang terkait dengan kontrak atau pengelolaan kontrak, seperti Buku Informasi UK 8, UK 18, UK 20, UK 21 dan UK 22 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 8 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Pada bagian akhir modul ini, tersedia : • Daftar Referensi yang berisikan rujukan literatur terkait • Glossary yang berisikan istilah yang digunakan dalam modul ini • Index untuk memudahkan pencarian topik tertentu
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 9 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
BAB II MENGIDENTIFIKASI TITIK KRITIS DALAM PELAKSANAAN KONTRAK PBJ
Di dalam setiap pelaksanaan kontrak, baik pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang, Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya, Kontrak Jasa Konsultansi, atau kontrak perikatan lainnya yang dibuat oleh para pihak, tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia artinya, semua kontrak sepenuhnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata 1842). Semua kontrak dibuat berdasarkan pada azas kebebasan berkontrak menurut ketentuan KUH-Perdata pasal 1320 tentang sahnya suatu kontrak, pasal 1337 KUHPerdata tentang dilarangnya kontrak menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pasal 1338 KUH-Perdata. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kontrak tersebut berlaku sebagai undangundang bagi pembuatnya. Demikian halnya untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah ketentuan tersebut di atas juga menjadi dasar, di samping ketentuan peraturan perundangundangan yang diatur dalam Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010. Sedangkan untuk kontrak pekerjaan konstruksi/jasa konstruksi (pelaksana konstruksi atau konsultan konstruksi) disamping tunduk kepada Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 beserta perubahannya juga secara khusus wajib tunduk kepada Undang-Undang no. 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2000 beserta perubahannya tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah no. 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, serta secara teknis operasional mengikuti ketentuan-ketentuan dalam beberapa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah menunjukkan adanya hubungan antara Pemilik/Pengguna dengan Penyedia Barang/Jasa. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Dalam ketentuan Peraturan Halaman: 10 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Presiden no. 54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 86 ayat 1 diatur bahwa Pemilik atau Pengguna sebelum menandatangani kontrak perlu menyempurnakan rancangan kontrak, mengingat kontrak yang dibuat merujuk kepada standart dokumen pengadaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu dari hal-hal yang bersifat standart dengan adanya penyempurnaan rancangan kontrak akan menjadi ketentuan yang lebih bersifat operasional sesuai dengan kebutuhan hubungan kontraktual antara Pengguna dengan Penyedia Barang/Jasa. Dalam pelaksanaannya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilihat sebagai satu kesatuan ketentuan hukum perikatan perdata yang wajib ditaati oleh para pihak. Dalam hal ini adalah Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa beserta organisasinya. Bahwa struktur kontrak merupakan satu kesatuan ketentuan hukum perikatan perdata yang terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. Amandemen kontrak/surat perjanjian apabila sudah diterbitkan. 2. Kontrak atau surat perjanjian yang merupakan pokok-pokok dari perjanjian tersebut. 3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). 4. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK). 5. Surat penawaran dari Penyedia Barang/Jasa berikut penawaran harga (daftar kuantitas dan harga). 6. Spesifikasi khusus. 7. Spesifikasi umum. 8. Gambar perencanaan atau gambar-gambar. 9. Dokumen lain yang tidak terpisahkan yang ditentukan oleh Pengguna dan Penyedia
Barang/Jasa
sesuai
dengan
tingkat
kepentingan
hubungan
kontraktualnya. Dokumen nomor 1 sampai dengan nomor 9 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ketentuan-ketentuan kekuatan hukum dari dokumen tersebut bersifat mengikat disesuaikan dengan urutannya. Dari uraian di atas maka ditetapkan bahwa yang paling berperan dalam mengatur pelaksanaan kontrak adalah ketentuan yang telah ditetapkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). SSUK dan SSKK sebagai pedoman
pelaksanaan
kontrak
yang
diharapkan
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
dapat
menjamin
keberhasilan
Halaman: 11 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
pelaksanaan kontrak tersebut. Kunci keberhasilan dari pelaksanaan kontrak tersebut dapat diperhatikan melalui pengelolaan program mutu pekerjaan, penentuan struktur beserta isi kontrak/surat perjanjian, dan pengelolaan terhadap titik-titik kritis yang akan menjadi faktor hambatan atau faktor risiko dalam pelaksanaan kontrak, sehingga perlu dilakukan identifikasi secara lebih sistematis. Untuk pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa non pemerintah juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum keperdataan di Indonesia (KUH-Perdata), namun tidak diwajibkan mengikuti ketentuan dalam Perpres 54/2010 beserta perubahannya. Para Pemilik/Pengguna pekerjaan non pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur sendiri pengelolaan kontrak sepanjang mengindahkan ketentuan dalam pasal 1337 KUH-Perdata dan tidak bertentangan dengan hukum lainnya. Jika dipertimbangkan menggunakan acuan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah maka tidak akan timbul permasalahan, hanya perlu penyesuaian kondisi masing-masing perusahaan.
Tabel 1. Titik Kritis Awal dan Kemungkinan Timbulnya Masalah KEMUNGKINAN TIMBULNYA
TITIK KRITIS AWAL
MASALAH
1. Kontrak surat perjanjian yang 1. Definisi-definisi dari kontrak tidak jelas tidak
difinalisasi/disempurnakan 2. Perbedaan cara pandang, perbedaan
(bahasa hukum dalam dokumen
tafsir yang mengakibatkan sengketa
kontrak
para pihak
sesuai
kondisi
obyek
yang diperjanjikan)
3. Lemahnya keterikatan hukum antar para pihak karean tidak terdefinisi dengan baik 4. Anatomi dan struktur kontrak tidak kuat
2. Dokumen-dokumen yang menjadi 1. Para pihak akan melihat hanya sekedar satu-kesatuan
kontrak
tidak
sebagai pelengkap administrasi
diuraikan dengan baik (SSUK, 2. Para pihak tidak memahami apa yang SSKK,
Spec,
gambar
dan
dokumen lain yang ditetapkan
harus dilakukan dan/atau harus tidak dilakukan
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 12 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
KEMUNGKINAN TIMBULNYA
TITIK KRITIS AWAL oleh para pihak)
MASALAH 3. Kontrak beserta dokumennya dianggap tidak mengikat 4. Perumusan tindakan bagi para pihak menjadi kabur 5. Tumpang tindih pemahaman terhadap klausul-klausul yang sebenarnya sudah ditetapkan 6. Para pihak tidak memahami apapun yang telah mereka tetapkan dalam dokumen kontrak. 7. Koordinasi dan komunikasi professional tidak terbangun
2.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak (General Condition of Contract/General Term of Contract ) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) merupakan ketentuan umum dalam pelaksanaan pengelolaan kontrak yang dimulai dari persiapan kontrak hingga penyerahan hasil pekerjaan. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang lebih rinci untuk menjabarkan apa yang dimaksudkan dalam ketentuan umum bagi Pengguna maupun Penyedia Barang/Jasa untuk dituangkan ke dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Hal ini disebabkan oleh karena kontrak bersifat setara bagi para pihak yang telah sepakat menandatangani kontrak tersebut. Dengan demikian perlu adanya satu langkah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi titik kritis yang akan menjadi hambatan bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak, khususnya menjadi hambatan bagi Pemilik/Pengguna dalam pengelolaan kontrak. Bentuk hambatan yang dapat dikenali adalah : a) Sengketa kontrak (contract dispute ) b) Multitafsir terhadap ketentuan kontrak c) Kegagalan penjaminan mutu dari Penyedia Barang/Jasa
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 13 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
d) Kegagalan penjaminan pencapaian fungsi dan manfaat dari Penyedia Barang/Jasa e) Kegagalan penyelesaian pekerjaan sesuai jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan f) Terjadinya risiko hukum perikatan berupa sengketa perdata dan lebih khusus adalah hukum tidak pidana korupsi
Untuk meniadakan atau meminimalisir hambatan tersebut di atas maka perlu adanya identifikasi titik kritis terhadap ketentuan kontrak yang diatur dalam SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK). Ketentuan SSUK adalah sebagai berikut : 1) Penetapan definisi secara jelas 2) Penjelasan tentang asal material/bahan 3) Wakil sah yang ditunjuk oleh para pihak 4) Tata cara sub kontrak 5) Kerjasama operasional bagi Penyedia Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa lain 6) Penetapan jadwal pelaksanaan pekerjaan 7) Penyerahan lokasi kerja 8) Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK (Commencement of Work ) untuk kontrak pekerjaan kontruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi atau Purchase Order /PO 9) Rapat persiapan pelaksanaan kontrak ( pre construction meeting untuk kontrak pekerjaan kontruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak/RPP untuk kontrak pengadaan barang, jasa lainnya, dan jasa konsultansi non konstruksi ) 10)Pengawasan pelaksanaan pekerjaan 11)Prosedur persetujuan pengawas pekerjaan untuk penggunaan gambar rencana atau gambar-gambar acuan, gambar contoh barang sesuai yang ditawarkan, gambar lain yang diatur dalam kontrak dan gambar untuk pelaksanaan pekerjaan sementara.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 14 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
12)Ketaatan
Penyedia
Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
kepada
perintah
Pengguna
dalam
pelaksanaan kontrak 13)Pemeriksaan pekerjaan bersama ( joint inspection ) atau inspeksi pabrikasi untuk pengadaan barang 14)Jangka Waktu pelakasanaan pekerjaan dan perpanjangan waktu 15)Peringatan dini dari Penyedia Barang/Jasa 16)Rapat pengendalian pelaksanaan 17)Penyelesaian kontrak dan serah terima pekerjaan 18)Prosedur kerja Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Serta terdapat ketentuan bahwa PPHP bukan menerima pekerjaan tetapi memeriksa dan merekomendasi pekerjaan yang akan diserah terimakan dari Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna sesuai dengan ketentuan perikatan perdata 19)Pengambil alihan 20)Pedoman pengoperasian dan perawatan 21)Perubahan kontrak 22)Perubahan lingkup pekerjaan 23)Perubahan jadwal pekerjaan 24)Keputusan apabila terjadi keadaan kahar 25)Penghentian kontrak 26)Pemutusan kontrak 27)Tindakan Pengguna terhadap keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis melalui rapat pembuktian faktor penyebab keterlambatan (Show Cause Meeting /SCM) dan membuat kesepakatan metode untuk mengejar keterlambatan melalui tahapan uji coba (Test Case ) 28)Penanganan kontrak kritis 29)Hak dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa 30)Penggunaan dokumen kontrak dan informasi 31)Tanggung jawab risiko 32)Perlindungan tenaga kerja 33)Pemeliharaan lingkungan 34) Asuransi 35)Laporan hasil pekerjaan Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 15 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
36)Kerjasama dengan sub Penyedia Barang/Jasa 37)Pelibatan usaha mikro, usaha kecil dan koprasi kecil (UMKK) 38)Program Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja/RK3 (apabila diperlukan) 39)Denda keterlambatan 40)Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dan/sertifikat garansi atau rentention of money 41)Penundaan pembayaran 42)Fasilitas dari Pengguna 43)Peristiwa kompensasi 44)Penetapan hasil kontrak 45)Personil inti dan peralatan yang digunakan oleh Penyedia Barang/Jasa 46)Harga kontrak (contract price ) 47)Tata cara pembayaran 48)Perhitungan akhir untuk pembayaran pekerjaan 49)Penangguhan pembayaran 50)Penyesuaian harga (eskalasi - de eskalasi untuk kontrak tahun jamak) 51)Pengawasan dan pemeriksaan rutin pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan 52)Pengujian bahan/material atau hasil kerja 53)Kondisi cacat mutu dan perbaikan cacat mutu 54)Kegagalan konstruksi/kegagalan bangunan atau kegagalan barang atau kegagalan hasil pekerjaan serta kegagalan fungsi dan manfaat 55)Tata cara penyelesaian perselisihan antara para pihak
2.2 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Special Condition of Contract/Special Term of Contract ) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) adalah ketentuan-ketentuan khusus yang diperlukan untuk memberikan penjelasan tertentu yang belum tercantum dalam ketentuan Kontrak, Surat Perjanjian atau Syarat-Syarat Umum Kontrak. Ketentuan-ketentuan
yang
bersifat
khusus
tersebut
diperlukan
untuk
menjelaskan secara lebih terperinci dan lebih teknis maupun lebih spesifik dalam Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 16 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Syarat-Syarat Umum Kontrak. Apabila di dalam standart telah dibakukan konsep tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak tetapi dalam pelaksanaannya bakuan ketentuan tersebut masih dirasa kurang maka Pengguna dapat menambahkan klausul baru dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak sepanjang diperlukan dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula sebaliknya jika klausul-klausul yang tertera dalam standart SSKK tidak diperlukan maka cukup diisi dengan kalimat “tidak digunakan/tidak diperlukan” atau
klausul standart tersebut dapat dihapus. Perlu diperhatikan apabila dicantumkan dalam SSKK yang menjabarkan secara lebih rinci dari apa yang diuraikan dalam SSUK maka Pengguna seharusnya menunjukkan klausul yang terkait yang ada di dalam SSUK. Identifikasi titik kritis dalam SSKK, meliputi : 1) Jenis kontrak yang digunakan dalam surat perjanjian baik cara pembayaran atau sifat pekerjaan, sumber pendanaan maupun jenis pekerjaan 2) Ketentuan tentang berlakunya masa pemeliharaan (maintenance period ) atau masa berlakunya sertifikat garansi (warranty certificate ) 3) Umur konstruksi, mengikuti ketentuan hukum tentang jasa konstruksi 4) Umur ekonomis barang atau jasa lainnya jika diatur dalam kontrak 5) Pedoman pengoperasian dan perawatan 6) Tata cara pembayaran tagihan atas prestasi kerja 7) Pelaksanaan pencarian jaminan 8) Tindakan Penyedia Barang/Jasa yang harus mendapat persetujuan dari Pengguna 9) Untuk
kontrak
pengadaan
barang/jasa
Pemerintah
harus
memahami masa daluwarsa dokumen kontrak dan hasil pelaksanaan kontrak. Menurut KUHP pasal 78 memuat kewenangan penuntutan pidana hapus karena daluwarsa sesudah 18 tahun. Alat bukti tersebut harus dijaga agar tidak hilang atau dimusnahkan sampai selama 18 tahun mengingat penuntutan pidana pengadaan barang/jasa maksimal adalah pidana kurungan seumur hidup. 10)Pemberian fasilitas oleh Pengguna kepada Penyedia Barang/Jasa 11) Asal sumber pembiayaan kontrak (sumber dana kontrak) Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 17 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
12)Tata cara pembayaran uang muka 13)Prosedur perhitungan prestasi kerja dan pembayaran prestasi kerja termasuk material on site 14)Penetapan indikator dan data variabel perhitungan penyesuaian harga 15)Bentuk pemberian peristiwa kompensasi dari Pengguna kepada Penyedia Barang/Jasa 16)Pengenaan denda dan ganti rugi 17)Pengenaan sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa 18)Teknis penyelesaian perselisihan 19)Klaim dalam kontrak pengadaan barang/jasa 20)Klausa tambahan apabila diperlukan
2.3 Program Mutu Pekerjaan Program mutu dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa harus diterapkan secara tepat oleh Pemilik/Pengguna barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa dan harus diberlakukan untuk semua perikatan kontrak, baik kontrak Pemerintah dengan Swasta (Government to Business ) ataupun kontrak Swasta dengan Swasta (Business to Business ). Program mutu pekerjaan adalah sebuah program yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna. Program Mutu ini bertujuan untuk memberikan penjaminan mutu hasil pelaksanaan kontrak atau Quality Assurance Engineer (QAE) yang harus disampaikan pada saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (RPP). Draft program mutu harus sudah disusun oleh Penyedia Barang/Jasa sejak diterimanya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa (SPPBJ) dan sudah harus menjadi draft final program mutu sebelum penandatanganan kontrak selambat-lambatnya 14 hari kalender atau tepat sebelum penandatanganan kontrak. Program mutu yang telah diuraikan di atas tidak terbatas pada hal-hal seperti di bawah ini : 1. Serah terima lapangan (lokasi kerja) diperuntukkan bagi pengadaan barang yang akan dipasang pada suatu lokasi, pekerjaan konstruksi, jasa lain yang akan dibuat di lokasi kerja atau jasa konsultan yang akan menggunakan lokasi Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 18 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
kerja. Contoh : pengadaan alat tulis kantor, layanan jasa pengiriman, jasa asuransi, pengadaan mobil, pengadaan pakaian security, pengadaan barangbarang elektronik yang tidak perlu dipasang yang hanya cukup disupply sampai kantor Pemilik/Pengguna. 2. Sasaran mutu (bagaimana dengan gagalnya mutu?) 3. Organisasi pelaksana pekerjaan 4. Jadwal pelaksanaan pekerjaan (S-Curve, NWP dan WBS) 5. Jadwal mobilisasi (tenaga kerja, alat dan bahan) 6. Request of work (ijin kerja) 7. Standar kerja, metode/prosedur kerja dan instruksi kerja 8. Design drawing, shop drawing dan as build drawing untuk pekerjaan konstruksi,
hal
ini
banyak
diabaikan
oleh
Penyedia
Barang/Jasa
atau
Pemilik/Pengguna 9. Detail penanganan pekerjaan yang sangat penting 10.Rencana direksi keet/basecamp/gudang khusus untuk pekerjaan konstruksi 11. Air kerja, penerangan dan keamanan 12.Rencana penggunaan material utama dan uji mutu 13.Pengendalian lingkungan dan K3 (jika diperlukan) 14.Control kualitas dan penolakan hasil kerja/rejected 15.Pengukuran hasil kerja dan tata cara pembayaran (Sertifikat Bulanan, Termin atau Bayar Sekaligus) 16.Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) atau serah terima hasil pelaksanaan kontrak selain pekerjaan konstruksi Dalam proses penyusunan draft program mutu, Penyedia Barang/Jasa apabila diperlukan dapat melakukan komunikasi dan diskusi dengan Pemilik/Pengguna. Program mutu final harus sudah siap sebelum dilakukan rapat pra-pelaksanaan kontrak. Identifikasi titik kritis program mutu, meliputi : 1) Informasi terhadap perkejaan yang akan dilaksanakan 2) Pengorganisasian yang ditetapkan oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan yang diusulkan dalam dokumen penawaran 3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan : Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 19 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
a) Bar chart schedule
Gambar 1. Contoh Bar Chart Schedule
b) Curva S schedule
Gambar 2. Contoh Curva S Schedule
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 20 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
c) Net Work Planning (NWP)
Gambar 3. Prinsip Metode Penjadwalan Network Planning
Gambar 4. Contoh Network Planning (NWP)
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 21 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
d) Vector diagram
Diagram Rencana
Gambar 5. Contoh Vector Diagram
e) CPM (Critical Path Method )
Gambar 6. Contoh CPM (Critical Path Method)
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 22 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
f) Work Breakdown Structure (WBS) (WBS)
WBS Proyek Fiber Optic
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 23 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Gambar 7. Contoh Work Breakdown Structure (WBS)
g) PDM (Precedence (Precedence Diagram Method )
Gambar 8. Contoh PDM (Precedence Diagram Method)
Dari masing-masing jadwal tersebut di atas, antara Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa dapat menyepakati metode yang akan digunakan baik secara tunggal maupun gabungan dari point a-g. Hal ini untuk menjamin ketepatan dan kemudahan Pemilik/Pengguna dalam monitoring kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa, secara sistematis dari waktu ke waktu.
4) Prosedur memulai pelaksanaan pekerjaan dengan pengajuan ijin kerja : a) Persetujuan ijin kerja atau request of work b) Sop drawing/gambar kerja dan perhitungan rencana capaian volume atau diagram proses pembuatan/fabrikasi pembuatan/fabrikasi c) Rancangan kerja d) Data pendukung pengujian bahan Ijin kerja merupakan tahapan penting dalam pengelolaan kontrak dan akan menjadi titik kritis apabila tidak dikelola dengan benar untuk menjamin ketepatan arah dalam pelaksanaan pekerjaan. Setiap ijin kerja harus melalui pengajuan ijin kerja (request ( request ). ). Di bawah ini dijelaskan secara singkat bagaimana mengelola ijin kerja untuk pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi (fisik) : a) Tujuan pengajuan ijin kerja (request ( request )
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 24 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Pemeriksaan terhadap Request yang diajukan oleh Penyedia bertujuan untuk memastikan kesiapan lapangan serta kesiapan Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan yang diajukan. Melalui pemeriksaan terhadap Request, maka Wakil Pemilik/Pengguna dapat merencanakan penugasan Tim Supervisi yang diperlukan untuk itu. b) Ruang Lingkup Request Pemeriksaan yang dilakukan meliputi kesiapan lapangan, tenaga kerja, bahan dan peralatan yang dicantumkan pada Formulir Request beserta Data Pendukung yang diajukan oleh Penyedia. c) Acuan Request •
Dokumen Kontrak,
•
Berita Acara dan Risalah Pre Construction Construction Meeting,
•
Project Quality Plan Kontraktor yang telah disepakati pada Pre Construction Construction Meeting.
d) Definisi •
Agenda Request dan Validasi adalah buku tempat sekretaris mencatat masuk dan keluarnya suatu Request sejak Request diterima dari Penyedia sampai Request disimpan sebagai Arsip setelah hasil pelaksanaan divalidasi.
•
Lembar Kendali Request adalah tempat Supervision Engineer mencatat pergerakan data pendukung Request selama proses pemeriksaan pemeriksaan Request.
•
Formulir Pemeriksaan Request adalah tempat Chief Inspector dan Quality Engineer mencatat hasil pemeriksaan atas Data Pendukung Request. Request.
e) Ketentuan Umum •
Formulir Request beserta Data Pendukungnya diterima oleh Wakil
Pemilik/Pengguna
di
kantornya,
selambat-lambatnya
dalam waktu 2 x 24 jam jam sebelum Kontraktor memulai pelaksanaan di lapangan.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 25 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Segera
•
setelah
Pendukungnya,
Kode Modul M.749020.019.02
menerima Wakil
Formulir
Request
Pemilik/Pengguna
harus
dan
Data
memeriksa
kelengkapan berkas, kesiapan lapangan dan kesiapan Penyedia. Wakil Pemilik/Pengguna harus menyediakan waktu yang cukup
•
bagi Pemilik/Pengguna untuk pengambilan keputusan atas rekomendasi yang dibuat oleh Wakil Pemilik/Pengguna. •
Apabila pada tanggal rencana pelaksanaan pekerjaan belum ada keputusan
dari
Pemilik/Pengguna,
maka
Penyedia
dapat
memulai pekerjaan di bawah pengawasan Tim Supervisi, dan persetujuan untuk Request yang bersangkutan harus tetap diterbitkan oleh Pemilik/Pengguna •
Lembar Kendali Request dan Formulir Pemeriksaan Request tersedia di Kantor Wakil Pemilik/Pengguna.
•
Semua Rekaman Pemeriksaan Request disimpan di Kantor Wakil Pemilik/Pengguna di bawah pengendalian Supervision Engineer.
5) Tata cara penerbitan proseduk instruksi kerja oleh Pemilik/Pengguna kepada Penyedia Barang/Jasa yang dicantumkan dalam request of work /ijin kerja dan persetujuannya 6) Program mutu yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa dan sudah disetujui oleh Pengguna dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kondisi lokasi pekerjaan/lokasi produksi/lokasi fabrikasi 7) Kewajiban Penyedia Barang/Jasa melakukan updating atau pemutakhiran program mutu apabila terjadi amandemen kontrak yang bersifat mendasar dan timbulnya peristiwa kompensasi.
Evaluasi Program Mutu Di bawah ini disajikan evaluasi program mutu yang dilakukan untuk pengelolaan kontrak konstruksi.
Sedang
untuk
pengelolaan
kontrak
pengadaan
barang,
pengadaan jasa lainnya atau pengadaan jasa konsultansi maka Pemilik/Pengguna dapat melakukan penyesuaian berdasarkan jenis kontrak masing-masing : 1. Batasan Evaluasi : a) Evaluasi dilakukan dengan metode komparatif hasil terhadap rencana Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 26 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
b) Dilakukan di tempat kerja c) Penanggung
jawab
program
mutu
harus
memeliki
pengetahuan,
keterampilan keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan dipersyaratkan d) Melakukan tindakan tindakan perbaiakn menjadi bagian yang pokok terhadap proses proses dan hasil pekerjaan
2. Penanggung jawab program mutu harus memilki Kompetensi terhadap Perikatan Kontrak dan Barang/Jasa terutama terhadap hal yang bersifat teknis dan kinerja dari barang/jasa tersebut. a) Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi penanggung jawab program mutu adalah memahami dengan baik pengetahuan tentang : i. Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa; ii. Program manajemen mutu; iii. Sistem pengendalian pelaksanaan program manajemen mutu; iv. Sistem manajemen K3 dan lingkungan; v. Sistem manajemen sumber daya, termasuk SDM b) Penanggung
jawab
program
mutu
juga
dituntut
kemampuan
dan
ketrampilan ketrampilan dalam bentuk kemampuan bertindak yang meliputi : i. Memonitor perkembangan pelaksanaan program manajemen mutu, baik kegiatan maupun hasilnya; ii. Melakukan evaluasi efektivitas pelaksanaan program manajemen mutu beserta hambatan dan/atau penyimpangan yang mungkin terjadi; iii. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat penghambat kelancaran pelaksanaan program manajemen mutu; iv. Mencari, memilih dan melaksanakan alternatif yang terbaik untuk mengatasi
hambatan/masalah
dan/atau
mendorong
kelancaran
pelaksanaan program manajemen mutu.
3. Aspek Kritis Kritis : Aspek kritis yang sangat menentukan keberhasilan keberhasilan pelaksanaan program mutu adalah kecermatan dan ketepatan dalam mengevaluasi dan menentukan efektifitas pelaksanaan pelaksanaan program mutu pekerjaan pengadaan barang/jasa. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 27 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Di bawah ini disajikan sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan untuk pengelolaan kontrak konstruksi. konstruksi . Sedang untuk pengelolaan kontrak pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya atau pengadaan jasa konsultansi maka Pemilik/Pengguna dapat melakukan penyesuaian berdasarkan jenis kontrak kontrak masing-masing. masing-masing. Pelatih atau assesor harus mengetahui tidak semua pengelolaan kontrak memerlukan sistem manajemen K3. Maka dari itu harus bisa dijelaskan bagi pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana, lingkup pekerjaannya kecil atau lingkup pekerjaan luas yang tidak memiliki risiko K3, tidak perlu diterapkan sistem manajemen K3. Sebagai contoh pekerjaan pemasangan lantai keramik, pekerjaan penanaman atau pembibitan pohon, pekerjaan pengadaan bahan habis pakai untuk keperluan kantor, pekerjaan pemasangan komponen elektronika, pekerjaan pengadaan meubelair dan yang sejenis. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wajib diterapkan oleh setiap manajemen perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 150 orang atau lebih. Hal ini juga berlaku, di mana dalam pekerjaannya dapat menimbulkan atau menyimpan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses pekerjaan atau bahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Berikut adalah beberapa alasan mengenai pentingnya penerapan Sistem Manajemen K3, yaitu : 1) Alasan manusiawi : Dengan membiarkan membiarkan terjadinya kecelakaan kerja, tanpa berusaha melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan tersebut, merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korbannya (misalnya kematian, cacat/luka berat, ataupun luka ringan), melainkan juga penderitaan bagi seluruh keluarganya. 2) Alasan UU dan Peraturan : UU dan peraturan dikeluarkan oleh pemerintah atau suatu organisasi bidang keselamatan kerja dengan pertimbangan bahwa masih banyak
kecelakaan
kerja
yang
mungkin
terjadi
walaupun
semakin
berkembangnya pembangunan dengan menggunakan teknologi modern.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 28 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
3) Alasan Ekonomi : Setiap kecelakaan kerja yang terjadi akan menimbulkan menimbulkan kerugian ekonomi, seperti kerusakan mesin, peralatan, bahan dan bangunan, biaya pengobatan, dan biaya untuk santunan kecelakaan. 4) Nama baik perusahaan/institusi : Suatu perusahaan yang mempunyai reputasi yang baik dapat meningkatkan kemampuannya dalam bersaing dengan perusahaan lain. Prestasi bagus dalam hal keselamatan kerja perusahaan akan mendukung reputasi dari perusahaan tersebut, sehingga akan memberikan keuntungan kepada perusahaan secara tidak langsung.
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, pesawat pengangkat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, pengolahannya, tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja merupakan suatu ilmu yang penerapannya dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja melalui pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan asupan makanan yang bergizi. Adapun syarat-syarat keselamatan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 Pasal 3 tentang keselamatan kerja, adalah sebagai berikut : 1) Mencegah dan mengurangi mengurangi kecelakaan; 2) Mencegah, mengurangi dan memadamkan memadamkan kebakaran; kebakaran; 3) Mencegah dan mengurangi mengurangi bahaya bahaya peledakan; peledakan; 4) Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri
pada waktu
kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya; 5) Memberi pertolongan pada kecelakaan; kecelakaan; 6) Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja; pekerja; 7) Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran; 8) Mencegah dan mengendalikan mengendalikan timbulnya timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi dan penularan. 9) Memperoleh penerangan penerangan yang yang cukup dan sesuai; sesuai; 10) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik; 11) Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup; 12) Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban; Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 29 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
13) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya; 14) Mengamankan
dan
memperlancar
pengangkutan
orang,
binatang,
tanaman atau barang; 15) Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan; 16) Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang; 17) Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya; 18) Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.
Penerapan sistem manajemen K3 menurut pendekatan PDCA dapat dilihat pada matriks di bawah ini : Plan
Do
Rencanakan sistem manajemen K3
Tetapkan sistem manajemen K3
Check
Act
Evaluasi penerapannya
Tingkatkan sistem manajemen K3
Gambar 9. Matriks Pendekatan PDCA
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 30 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Peningkatan berkelanjutan
17. Tinjauan Manajemen
Kode Modul M.749020.019.02
1. Kebi akan K3
Perencanaan 2. Identifikasi Bahaya, penilaian, dan pengendalian 3. Persyaratan lehal dan lainnya 4. Objektif dan program K3
ACT
Pemeriksaan 12. Pengukuran kinerja dan pemantauan. 13. Evaluasi pemenuhan. 14. Penyelidikan insiden, ketidaksesuaian, koreksi, dan pencegahan. 15. Pengendalian rekaman 16. Audit internal.
Implementasi dan Operasi 5. Sumberdaya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat, dan wewenang. 6. Kompetensi, pelatihan, dan kepedulian. 7. Komunikasi, partisipasi, dan konsultasi. 8. Dokumentasi. 9. Pengendalian Dokumen. 10. Pengendalian Operasi 11. Tanggap Darurat
Gambar 10. Siklus OHSAS 18001
OHSAS 18001 juga memberikan pedoman pengelolaan risiko yang lebih spesifik untuk bahaya K3 dengan pendekatan sebagai berikut : 1) Eliminasi 2) Substitusi 3) Pengendalian teknis (engineering control ) 4) Pengendalian administratif 5) Penggunaan alat pelindung diri (APD) Instruksi Kerja adalah bagian dari Sistem Manajemen Mutu. Instruksi Kerja berisi cara kerja atau petunjuk teknis dari suatu aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan penjaminan mutu konstruksi pada tingkat Unit Pelaksana. Setiap Pengguna wajib menetapkan suatu SOP Istruksi Kerja dengan cara menetapkan form dokumen instruksi kerja. Pada tahap instruksi kerja harus dilakukan check and balacies antara ketentuan dan syarat-syarat kerja, sesuai batasan spesifikasi dan gambar rencana . Terdapat pula acuan Instruksi Kerja, yaitu : 1) Spesifikasi Teknis baik yang bersifat umum atau yang bersifat khusus Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 31 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
2) Dokumen Rapat Pra Pelaksanaan Kontrak/PCM 3) Gambar rencana dan/atau Gambar Barang yang meruakan bagian dari kontrak 4) Dokumen Renca Mutu Kontrak, 5) Dokumen Mutual Check 6) Berita Acara rapat-rapat Teknis dan Notulen Rapat Teknis baik di Kantor atau di lokasi pekerjaan.
Instruksi Kerja minimal mencakup informasi tentang : pejabat yang membuat, memeriksa
dan
mengesahkan
instruksi
kerja;
termasuk
dokumen-dokumen
pelengkapnya. Dengan demikian terdiri dari satu set dokumen instruksi kerja harus dapat memberi informasi meliputi : 1) Riwayat perubahan instruksi kerja; 2) Daftar distribusi instruksi kerja; 3) Lingkup penerapan instruksi kerja; 4) Referensi atau acuan yang digunakan dalam instruksi kerja; 5) Tahapan proses, aktivitas, atau kegiatan sesuai instruksi kerja; 6) Daftar lampiran berupa format catatan mutu yang merupakan pencatatan dari pelaksanaan kegiatan sesuai instruksi kerja; 7) Alur kerja dari aktivitas; 8) Daftar peralatan yang dipergunakan 9) Daftar rincian kegiatan atau aktivitas 10)Daftar simak atau daftar periksa. 11)Catatan Mutu merupakan bukti-bukti dari hasil penerapan sistem manajemen mutu konstruksi dari ketiga tingkat hirarki.
Dokumen Sistem Manajemen Mutu (SMM) terdiri dari 3 (tiga) hirarki, tetapi batasan ini dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan manajemen selaku pemilik anggaran dan/atau lingkup kontrak dan besarnya biaya kontrak, namun pada kondisi kontrak dengan nilai besar (di atas Rp. 2,5 milyar) setidak-tidaknya meliputi : 1) Hirarki 1 : Tingkat Pemilik berupa Pedoman Mutu 2) Hirarki 2 : Tingkat Pengguna berupa Manual Mutu dan Prosedur Mutu Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 32 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Manual Mutu dikembangkan berdasar Pedoman Mutu pada tingkat SKPD /Satker, terkait kekhususan masing-masing SKPD/Satker. Sedangkan Prosedur Mutu berisi petunjuk pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan penjaminan mutu konstruksi di lingkungan wilayah kerja Pemilik/Pengguna terkait, minimal mencakup mengenai : a) Pejabat yang membuat, memeriksa dan mengesahkan Prosedur Mutu; b) Riwayat perubahan Prosedur Mutu; c) Daftar distribusi Prosedur Mutu; d) Lingkup penerapan dari Prosedur Mutu; e) Referensi atau acuan yang digunakan dalam Prosedur Mutu; f) Tahapan proses, aktivasi, atau kegiatan dari Prosedur Mutu; g) Daftar lampiran berupa format Catatan Mutu yang merupakan pencatatan terhadap pelaksanaan kegiatan dari prosedur Mutu. h) Dalam rangka penerapan SMM konstruksi yang mengacu kepada standar SMM SNI 19.9001:2001 maka terdapat prosedur mutu yang minimal wajib dimiliki yaitu : i) Prosedur Audit Mutu Internal; j) Prosedur Pengendalian Dokumen dan Data; k) Prosedur Pengendalian Produk yang tidak sesuai; l) Prosedur Tindakan Perbaikan; dan m) Prosedur Tindakan Pencegahan n) Rencana Mutu berisi rencana pelaksanaan kegiatan proyek dalam rangka penjaminan mutu konstruksi yang dihasilkan. o) Rencana Mutu harus mengidentifikasiksi : p) Pejabat yang membuat, memeriksa dan mengesahkan rencana Mutu; q) Riwayat perubahan rencana Mutu; r) Daftar distribusi Rencana mutu; s) Lingkup penerapan Rencana Mutu; dan t) Referensi atau acuan yang digunakan dalam Rencana Mutu.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 33 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
3) Hirarki 3 : Tingkat Tim Pelaksana berupa Rencana Mutu, termasuk Petunjuk Pelaksanaan dan Instruksi Kerja yang diperlukan Rencana Mutu terdapat 2 jenis, yaitu : a) Rencana Mutu Proyek (RMP)
Dokumen SMM konstruksi yang
disusun oleh Unit Pelaksana sebagai pengguna barang / jasa dalam rangka menjamin mutu konstruksi bidang Pekerjaan Umum. Dokumen RMP digunakan sebagai panduan pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan proyek dibandingkan dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perencanaan program. RMP minimal mencakup : kebijakan proyek; informasi proyek; struktur organisasi proyek; lingkup kegiatan proyek; jadwal pelaksanaan kegiatan; daftar peralatan kerja; bagan alir pelaksanaan kegiatan; sistem manajemen mutu proyek; dan Daftar Simak.
b) Rencana Mutu Kontrak (RMK)
Dokumen SMM konstruksi yang
disusun oleh Penyedia Barang/Jasa barang/jasa untuk setiap kontrak pekerjaan, digunakan untuk menjamin bahwa spesifikasi teknis yang melekat pada kontrak antara Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa dengan Pengguna Barang/Jasa sebagai wakil dari Departemen Pekerjaan Umum dipenuhi sebagaimana mestinya. RMK
minimal
mencakup
:
Informasi
pengguna
dan
Penyedia
Barang/Jasa jasa; bagan organisasi pelaksana pekejaan termasuk organisasi pengguna barang / jasa serta konsultan pengawas; uraian tugas & tanggung jawab pelaksana pekerjaan; prosedur pelaksanaan pekerjaan; prosedur instruksi kerja; bagian alir kegiatan pokok; gambar kerja (shop drawing); daftar bahan; daftar peralatan; jadwal kegiatan; & jadwal inspeksi; jadwal mobilisasi bahan, peralatan utama dan personil inti; lembar kerja dan daftar simak.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 34 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
2.4 Mutual Check Di bawah ini disajikan program
mutual check yang dilakukan untuk
pengelolaan kontrak konstruksi. Sedang untuk pengelolaan kontrak pengadaan barang,
pengadaan
jasa
lainnya
atau
pengadaan
jasa
konsultansi
maka
Pemilik/Pengguna, pada umumnya tidak memerlukan program mutual check kecuali pengadaan barang yang bersifat operasi (contoh : alat kedokteran dengan teknologi tinggi yang memerlukan penempatan khusus, pengoperasian secara khusus dengan berbagai kelengkapan instalasi elektrikal dan/atau mechanical) dapat dilakukan penyesuaian. Mutual Check pada progress 0% disebut juga dengan MC-0 ( joint check ) adalah kegiatan pemeriksaan lapangan bersama sebelum serah terima lokasi pekerjaan. Jika hasil Mutual Check memerlukan penyesuaian volume sesuai kebutuhan lapangan atau penyesuaian desain, maka : 1. Dibuat perhitungan volume ulang, lengkap dengan back up data 2. Jika ada penyesuaian desain (review ), maka harus dibuat justifikasi teknis 3. Menerbitkan BA (Berita Acara) Penelitian Kontrak oleh Panitia Peneliti Kontrak yang digunakan sebagai dasar perubahan kontrak (amandemen kontrak) Panitia Peneliti Kontrak bertugas membahas perubahan kontrak, bersama : 1. Pemilik/Pengguna 2. Penyedia Barang/Jasa 3. Konsultan Pengawas 4. Pengawas Lapangan 5. Konsultan Perencanaan dan Tim Teknis lainnya yang terkait dengan pekerjaan. Hasil pembahasan Mutual Check dituangkan ke dalam BA MC-0%. Dasar dari Mutual Check yaitu Detail Engineering Design (DED) atau gambar desain dan hasil ukur ulang bersama di lapangan. Bagi DED yang dikerjakan pada tahun anggaran yang sama dan karena terbatasnya waktu serta tergesa-gesanya penyeleseian DED tidak jarang ditemui hasil DED terdapat beberapa bagian yang tidak cocok dengan kondisi lapangan. Pada kondisi tersebut perlu dilakukan pengukuran dan ploting ulang untuk selanjutnya ditangani melalui perhitungan kembali dalam proses perubahan kontrak. Hasilnya akan dituangkan di dalam Mutual Check.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 35 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
2.5 Pengawasan Pekerjaan Penyedia Barang/Jasaan sarana/infrastrukstur di berbagai bidang pekerjaan harus
melalui
proses
penyelenggaraan
kontrak
pekerjaan
meliputi
tahap
perencanaan pekerjaan termasuk pekerjaan konstruksi, pelaksanaan beserta pengawasan
pekerjaan
termasuk
pekerjaan
konstruksi,
dan
operasi
serta
pemeliharaan. Sebagai
contoh
Pemilik/Pengguna
dalam
penyelenggaraan menyediakan
pekerjaan
infrastruktur
konstruksi
bidang
oleh
sarana/prasarana
pekerjaan umum harus memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pelaksanaannya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meliputi : 1. Keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; 2. Keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Manfaat untuk masyarakat sesuai dengan perencanaan kelayakan.
Sebagai contoh bagi pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, pada saat menjamin tugas Satuan Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah, wajib memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Hal tersebut memerlukan pedoman pelaksanaan pemeriksaan keteknikan konstruksi sebagai acuan pengawasan melekat. Pengawasan Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi adalah pengawasan melekat oleh penyelenggara pekerjaan konstruksi terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi bidang sarana dan prasarana pekerjaan umum. Pada bidang tersebut, terdapat penekanan terhadap tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 36 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
konstruksi yang meliputi aspek perencanaan pekerjaan konstruksi, pengadaan, manajemen pengendalian, pelaksanaan kontrak.
2.5.1 Tujuan Pengawasan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Tujuan dari pengawasan Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dapat dilihat pada skema dibawah ini.
Pengawasan Penyelenggaraan Kontrak Barang/Jasa
Menjaga
Tercapainya Tertib Penyelenggaraan Output Hasil Pekerjaan Outcome
Memenuhi Aspek Perencanaan, pengadaan, manajemen pelaksanaan dan pengendalian kontrak.
Gambar 11. Skema Tujuan Pengawasan Penyelenggaraan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
2.5.2 Sasaran Pengawasan Sasaran pengawasan penyelenggaraan kontrak pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa : 1. Proses perencanaan sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dengan analisis yang menghasilkan perencanaan yang tepat ( proper design ); 2. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa jasa sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan Penyedia Barang/Jasa jasa yang berkualifikasi sesuai kebutuhan paket yang diadakan; 3. Proses pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa sudah dilakukan secara taat, lengkap dan benar sehingga menghasilkan produk pekerjaan konstruksi yang berkualitas, hemat/ekonomis dan bermanfaat.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 37 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
2.5.3 Ruang Lingkup Ruang
lingkup
pengawasan
penyelenggaraan
kontrak
pengadaan
barang/jasa dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 12. Ruang Lingkup Pengawasan Penyelenggaraan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
2.6 Struktur Dan Isi Kontrak Dalam penyusunan kontrak perlu diketahui kelengkapan ketentuan dan isi Kontrak. Adapun ketentuan dan isi kontrak yang perlu diperhatikan sebagai berikut: 1. Pembukaan Pembukaan adalah ketentuan yang merupakan bagian dari surat perjanjian yang mencakup: a) Judul Kontrak i. Menjelaskan tentang judul kontrak yang akan ditandatangani. ii. Menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan (pekerjaan jasa pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya). Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 38 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
b) Nomor Kontrak i. Menjelaskan nomor kontrak yang akan ditandatangani. ii. Apabila Kontrak berupa perubahan Kontrak maka nomor kontrak harus berurut sesuai dengan berapa kali mengalami perubahan. c) Tanggal Kontrak Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun kontrak, ditandatangani oleh para pihak. d) Kalimat Pembuka Merupakan kalimat pembuka dalam kontrak yang menjelaskan, bahwa para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun mereka membuat dan menandatangani kontrak. e) Para Pihak dalam Kontrak i. Menjelaskan identitas dari para pihak yang menandatangani kontrak. Identitas para pihak meliputi nama, jabatan, dan alamat serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama atau pihak kedua. ii. Para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak yaitu: Pihak pertama adalah pihak Pemilik/Pengguna. Pihak kedua adalah pihak Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. iii. Menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar kewenangannya. iv. Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium, kerjasama atau bentuk lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerjasama tersebut. f) Latar Belakang Bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya kontrak yang meliputi informasi: i. Bahwa telah diadakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang telah sesuai dengan dokumen pemilihan.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 39 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
ii. Bahwa Pemilik/Pengguna telah menunjuk Penyedia Barang/Jasa yang menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa (SPPBJ).
2. Isi Kontrak a) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju untuk mengadakan kontrak mengenai obyek yang dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. b) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya harga kontrak. Harga kontrak harus ditulis dengan angka dan huruf serta rincian sumber pembiayaannya. c) Pernyataan
bahwa
ungkapan-ungkapan
dalam
perjanjian
harus
mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak. d) Pernyataan bahwa kontrak yang dibuat ini meliputi beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang disebut kontrak. e) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen kontrak, maka urutannya lebih dahulu sesuai hirarkinya. f) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Kewajiban tersebut mencakup pihak pertama membayar yang tercantum dalam kontrak dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut. g) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut. h) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya kontrak.
3. Penutup Penutup surat perjanjian memuat: a) Pernyataan bahwa para pihak, dalam perjanjian ini telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 40 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
berlaku di Indonesia pada hari dan tanggal penandatanganan perjanjian tersebut. b) Tanda tangan para pihak dalam Surat Perjanjian dengan dibubuhi materai. c) Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Oleh karena itu tanggal penandatanganan kontrak tidak boleh mendahului tanggal SPPBJ.
2.7 Titik Kritis Pelaksanaan Kontrak Kritis adalah sebuah keadaan yang sangat krisis dan berada pada kondisi aspek waktu adalah yang paling menentukan. Aspek tersebut memiliki potensi masalah tingkat keburukan dan/atau kegagalan, kritis juga dapat disebut sebagai sesuatu keadaan yang sudah berada di ambang batas normal dalam pengelolaan kontrak. Sedangkan Titik Kritis adalah titik kejadian menurut alur proses pengelolaan kontrak yang harus mendapat perhatian khusus pada setiap proses, karena apabila diabaikan dapat menimbulkan masalah yang buruk dan/atau dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pengelolaan kontrak. Istilah Lintasan Kritis pada umumnya dikenal dalam pengendalian waktu pelaksanaan kegiatan/pekerjaan kontrak yang dalam penerapannya menggunakan instrument Net Work Planning (NWP). NWP khususnya diterapkan untuk pekerjaan konstruksi. Net Work Planning sendiri artinya adalah adalah sebuah jadwal kegiatan pekerjaan berbentuk lintasan kritis dan harus menggambarkan pekerjaan utama yang terletak pada lintasan kritis harus diprioritaskan pelaksanaannnya secara berurutan disusul pekerjaan utama berikutnya tanpa ada keterlambatan. Keterlambatan pekerjaan pada lintasan kritis akan berpengaruh pada kegiatan berikutnya yang juga akan berpotensi terlambatnya kontrak. Pada umumnya lintasan kritis pada diagram Net Work Planning (NWP) disebut sebagai Critical Line . Sebagai contohnya seperti pada gambar di bawah ini.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 41 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Gambar 13. Critical Line pada diagram Net Work Planning (NWP)
Risiko
penyimpangan
(titik
kritis)
pengadaan
barang/jasa
oleh
Pemilik/Pengguna dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, antara lain : a) Jadwal pelaksanaan pengadaan yang disusun tidak realistis. b) Tidak mengumumkan RUP secara terbuka c) Merekayasa sistem ITE, mengulur waktu pengumuman yang seharusnya sudah dilakukan selambat-lambatnya bulan april. d) Kekeliruan Pemilik dalam menetapkan penanggung jawab kontrak yang tidak kompeten. e) Membocorkan dokumen pengadaan dan/atau perincian HPS kepada rekanan yang akan dijagokan menjadi pemenang. f)
Menetapkan
persyaratan
lelang
yang
bersifat
diskriminatif
secara
berlebihan meskipun tidak berpengaruh pada output/hasil atau diluar yang diperlukan. Jika kontrak tersebut adalah kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah maka wajib menaati ketentuan dalam pasal 24 dan pasal 56 PERPRES no. 54/2010 beserta perubahannya, sehingga dalam pelaksanaan kontrak dapat dihindari potensi terjadinya berbagai macam risiko baik risiko kegagalan pekerjaan ataupun risiko penyimpangan serta penyelewengan lainnya yang dilakukan oleh para pihak. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 42 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Untuk mengetahui hubungan dan memahami titik kritis pekerjaan yang bersifat strategis dan yang berada pada lintasan strategis, maka titik kritis pekerjaan harus berada pada lintasan strategis. Bersifat Strategis adalah rencana tindakan atau tindakan yang disusun dan/atau dilakukan berdasarkan strategi (taktik/trick), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus, dengan mempertimbangkan biaya, waktu, tempat/lokasi, capaian, dan manfaat dari hasil yang akan dilakukan/diperbuat. Adapun Berada pada Lintasan Strategis yaitu merupakan perencanaan berdasarkan jangka waktu tertentu (jangka panjang/menegah) yang bersifat umum dan di dalamnya mencakup pengembangan visi dan misi organisasi, serta tujuantujuan pokok yang harus dicapai organisasi secara keseluruhan. Top Leader adalah yang bertanggung-jawab dan berkepentingan dengan perencanaan ini. Sedangkan Rencana Taktis merupakan rencana yang menjabarkan Rencana Strategik menjadi rencana dengan target-target spesifik yang harus dicapai oleh setiap divisi/bagian-bagian fungsi organisasi dan memuat tentang apa yang harus dilakukan yang dituangkan dalam Blue Print Rencana Opersional. Bagaimana cara melakukannya dan siapa yang bertanggungjawab pada setiap divisinya. Yang bertanggungjawab untuk mengidentifikasikan tindakan-tindakan taktis spesifik yang harus disusun dalam Rencana taktis ini adalah Leader Tingkat Menengah yang membawahi divisi-divisi spesifik.
2.7.1 Pekerjaan yang Bersifat Strategis Pekerjaan yang bersifat strategis adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan rencana strategis dengan menggunakan cara-cara yang taktis, dan merupakan pekerjaan yang bersifat prioritas dibanding pekerjaan lain pada umumnya. Sasaran harus tercapai dengan tepat
sehingga dapat memberi
manfaat bagi penggunanya (public ). Titik kritis pada pekerjaan, bersifat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan pengadaan secara keseluruhan, ketidak jelasan struktur, definisi-definisi, kriteria-kriteria, batasan-batasan, dan/atau kalimat hukum maupun kalimat teknis termasuk peristilahannya yang tidak jelas dan/atau yang seharusnya Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 43 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
disempurnakan (asas kebebasan berkontrak KUH-Perdata pasal 1320 dan pasal 1338). Pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan sehingga hal-hal yang seharusnya dicantumkan justru tidak dicantumkan atau sebaliknya, dengan demikian penyempurnaan definisi adalah wajib, yang meliputi : 1. Surat Perjanjian 2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) 3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) 4. Daftar kuantitas dan harga 5. Spesifikasi teknis 6. Gambar rencana atau desain 7. Dokumen-dokumen pelengkap lainnya yang telah disepakati dan ditetapkan menjadi bagian tak terpisahkan 8. Dokumen administrasi lain selama berlangsungnya pelaksanaan kontrak
2.7.2 Pekerjaan/Kegiatan yang Berada pada Lintasan-Lintasan Strategis Lintasan strategis dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan kontrak adalah urutan kegiatan baik penunjang ataupun pokok dalam suatu pelaksanaan kontrak terutama bagi kontrak dengan kompleksitas yang tinggi dan bernilai besar. Setiap kegiatan akan terkait satu dengan kegiatan yang lain, sehingga apabila terjadi kesalahan koneksitas kegitan pekerjaan, bisa berdampak terhadap terlambatnya pekerjaan secara keseluruhan. Penetapan strategis pelaksanaan kegiatan secara nyata harus berdasar pada manajemen resiko terhadap potensi-potensi penyebab keterlambatan pekerjaan antara lain : 1. Keterlambatan terkait material 2. Keterlambatan terkait tenaga kerja 3. Keterlambatan terkait peralatan 4. Perencanaan yang tidak sesuai 5. Lemahnya kontrol waktu proyek 6. Keterlambatan Subkontraktor 7. Koordinasi yang lemah 8. Pengawasan yang tidak memadai Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 44 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
9. Metode pelaksanaan yang tidak sesuai 10.Kurangnya personil secara teknikal 11.Komunikasi yang lemah
Penjabaran pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang terletak pada lintasan strategis pada umumnya digambarkan dalam : 1. Penjadwalan pekerjaan pengadaan barang berupa barchart dan/atau Curve S untuk kontrak pengadaan barang 2. Penjadwalan pekerjaan konstruksi, kegiatan berupa barchart, curve S, Network Planing dengan menggunakan Microsoft Project, Precedence Diagram Methode, Critical Path Methode, Vector Diagram , dan dapat dilengkapi dengan Work Breakdown Structure.
Titik kritis pada pekerjaan yang berada pada lintasan-lintasan strategis dan memiliki dampak luas pada kelancaran dan keberhasilan pekerjaan adalah yang dinyatakan sebagai suatu titik lintasan dimana lintasan yang satu tidak dapat mendahului lintasan di depannya, meliputi : 1. Proses SPPBJ 2. Proses penyiapan dan penyerahan jaminan pelaksanaan 3. Proses penandatanganan kontrak 4. Proses penyerahan lokasi pekerjaan 5. Proses penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 6. Proses pelaksanaan PCM/RPP Pemilik/Pengguna
sebagai
penanggung
jawab
pelaksanaan
dan
pengendalian kontrak harus sudah menyelenggarakan RPP/PCM paling lambat 7 hari kalender setelah SPMK, bersama dengan : a) Penyedia Barang/Jasa (untuk pekerjaan konstruksi berskala besar diwakili General Superintendent, sedang untuk pekerjaan konstruksi yang tidak berskala besar diwakili oleh Site Manager ), jika diperlukan Unsur staf Direksi dapat dihadirkan. b) Unsur Perencanaan (Konsultan Perencana) c) Unsur
Pengawasan
(Konsultan
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Pengawas
dan/atau
Konsultan
Halaman: 45 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Manajemen Konstruksi) d) Tim pengawas lapangan Pemilik/Pengguna (bila Pemilik/Pengguna mengangkat Tim Pengawas Lapangan)
Pemilik/Pengguna harus melakukan beberapa hal sebelum RPP/PCM seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 14. Tindakan Sebelum RPP/PCM
7. Proses mutual check/joint check dan penerbitan berita acaranya 8. Proses penerbitan amandemen kontrak (apabila ada) 9. Proses pengendalian pelaksanaan 10.Proses mengatasi keterlambatan apabila terjadi kontrak kritis ( Show Cause Meeting /SCM)
Bila Penyedia Barang/Jasa terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pemilik/Pengguna “harus Memberi Peringatan Tertulis , dan dikenakan ”
ketentuan kontrak kritis. Kontrak dinyatakan kritis apabila : a) Periode I : rencana pelaksanaan 0%-70%
terlambat
b) Periode II : rencana pelaksanaan 70%-100%
> 10%
terlambat
c) Periode III : rencana pelaksanaan 70%-100%
> 5%
terlambat
< 5% sehingga
akan melampaui TA berjalan.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 46 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Jika kontrak terlambat, maka penanganan dengan Rapat Pembuktian ( Show Cause Meeting /SCM), sedangkan bila dinyatakan kritis, maka direksi pekerjaan menerbitkan Surat Peringatan kepada Penyedia Barang/Jasa dan segera dilakukan Show Cause Meeting /Rapat Pembuktian Keterlambatan. Terdapat 3 uji coba ( Test Case ) dalam SCM ini, antara lain : a) Dalam SCM Tahap I, maka direksi pekerjaan, direksi teknis dan Penyedia Barang/Jasa membahas dan menyepakati terhadap pencapaian rencana prosentase kemajuan fisik yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam periode waktu tertentu pada Test Case I dengan Berita Acara SCM Tahap I dan Test Case Critical Schedule 1. b) Jika Penyedia Barang/Jasa gagal pada Test Case I, maka harus dilakukan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati terhadap pencapaian rencana prosen kemajuan fisik yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam periode waktu tertentu pada Test Case II dengan BA SCM Tahap II dan Test Case Critical Schedule 2. c) Jika Penyedia Barang/Jasa gagal pada Test Case II , maka harus dilakukan SCM Tahap III
dibahas
dan disepakati capaian rencana kemajuan fisik
yang wajib dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam periode waktu tertentu pada Test Case (Uji Coba Usaha Atasi Keterlambatan), dengan BA – SCM Tahap III dan Test Case Critical Schedule 3.
Pada setiap uji coba yang gagal, Pemilik/Pengguna harus terbitkan Surat Peringatan kepada Penyedia Barang/Jasa atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan baik pada periode keterlambatan I, II atau III. Dalam hal terjadi keterlambatan pada periode keterlambatan III (rencana fisik 70%-100%), maka Pemilik/Pengguna setelah melakukan rapat, bersama atasan Pemilik/Pengguna sebelum TA berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH-Perdata.
11.Proses perubahan kontrak Perubahan kontrak dapat dilaksanakan bila terdapat perubahan gambar dan spesifikasi serta disetujui oleh para pihak, meliputi : Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 47 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
a) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau karena perubahan pelaksanaan pekerjaan. c) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan. Kepentingan untuk perubahan kontrak, Pemilik/Pengguna akan menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Perubahan kontrak akibat perubahan signifikan seperti perubahan desain dan/atau spesifikasi teknis atau jenis pekerjaan serta dalam lingkup yang besar meskipun balance budget . Untuk dapat bisa dipertanggung jawabkan secara terukur baik teknis maupun
secara
kuantitas
maka
Pemilik/Pengguna,
Penyedia
Barang/Jasa/Kontraktor maupun Konsultan Pengawas harus menyusun : a) Alasan profesional b) Perhitungan struktur/teknis, dan dapat dibantu oleh Ahli/Tim Ahli c) Perhitungan kuantitas secara detail d) Gambar review design e) Semua dokumen tersebut dihimpun menjadi Dokumen Justifikasi Teknis untuk dimintakan Persetujuan kepada PA/KPA Semua proses wajib dituangkan dalam Berita Acara Review Design dan Justifikasi Teknis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan
mengingat
kontrak ini menggunakan uang negara.
12.Proses perpanjangan waktu pelaksanaan Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pemilik/Pengguna, bila ada : a) Pekerjaan tambah b) Perubahan desain c) Keterlambatan yang disebabkan oleh Pemilik/Pengguna
peristiwa
kompensasi d) Masalah yang timbul di luar kendali Penyedia Barang/Jasa Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 48 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
e) Keadaan kahar Keadaan kahar adalah keadaan terjadi di luar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban kontrak tidak dapat dipenuhi. Contoh : Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain: Bencana Alam; Bencana Non Alam; Bencana Sosial; Pemogokan; Kebakaran; Gangguan Industri Lainnya, sebagaimana dinyatakan dengan SKB Menkeu dan Menteri Teknis terkait. Namun tidak terbatas hanya contoh di atas saja.
13.Peristiwa Kompensasi Peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yaitu : a) Pemilik/Pengguna mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan; b) Terlambat membayat kepada Penyedia Barang/Jasa; c) Pemilik/Pengguna tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi atau instruksi, sesuai jadwal yang dibutuhkan; d) Penyedia Barang/Jasa belum bisa masuk ke lokasi pekerjaan sesua jadwal dalam kontrak; e) Pemilik/Pengguna perintahkan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan pengujian tambahan, dan setelah dilaksanakan pengujian ternyata
tidak
ditemukan
kerusakan
atau
kegagalan
atau
penyimpangan; f) Pemilik/Pengguna perintahkan tunda pelaksanaan pekerjaan; g) Pemilik/Pengguna perintahkan untuk atasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pemilik/Pengguna; h) Ketentuan lain yang disebutkan dalam SSKK.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 49 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Jika peristiwa kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pemilik/Pengguna wajib : a) Membayar ganti rugi (biasanya ada claim) dan/atau b) Memberikan perpanjangan waktu.
14.Proses pengendalian tahap lanjut dan ketaatan sistem pelaporan 15.Proses penerbitan, penyerahan jaminan pemeliharaan 16.Proses serah terima pekerjaan Untuk keperluan serah terima pekerjaan Pemilik/Pengguna menetapkan PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) : a) PPHP diangkat dan ditetapkan oleh Pemilik/Pengguna. b) SK pengangkatan dan penetapan harus dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab yang jelas c) Pemilik/Pengguna
sebagai
penanggung
jawab
Instansi
wajib
menyediakan biaya pendukung dalam rangka proses serah terima pekerjaan. d) Apabila diperlukan Tim Teknis atau Tim Pendukung untuk membantu kerja PPHP maka honorarium dapat diberikan sesuai alokasi anggaran yang tersedia pada nomor 16 butir C tersebut di atas.
Adapun susunan PPHP terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan para anggota lainnya. Tugas PPHP minimal meliputi : a) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; b) Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c) Membuat dan menandatangani BA Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.
Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan penyerahan pekerjaan selesai 100%
kepada
Pemilik/Pengguna.
Manajemen
Penanggungjawab
Manajemen
Penanggungjawab
Institusi Institusi
melalui menunjuk
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menilai pekerjaan selesai 100% : Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 50 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
a) Bila masih terdapat kekurangan PPHP yang bersangkutan melalui Pemilik/Pengguna
perintahkan
Penyedia
Barang/Jasa
untuk
perbaiki/melengkapi b) PPHP yang bersangkutan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak.
Gambar 15. Proses STPP dan STAP
17.Penghentian Kontrak dan Pemutusan Kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. Bila kontrak dihentikan, maka Pemilik/Pengguna wajib membayar kepada Penyedia Barang/Jasa sesuai prestasi pekerjaan yang dicapai termasuk : a) Biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan tersebut. Bahan dan Perlengkapan harus diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pemilik/Pengguna, dan selanjutnya menjadi hak milik Pemilik/Pengguna; b) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c) Biaya langsung demobilisasi Personil Pemutusan
Kontrak
mengesampingkan
dapat pasal
dilakukan 1266
dan
oleh 1267
pihak
Pemilik/Pengguna,
KUH-Perdata,
melalui
pemberitahuan tertulis, apabila : Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 51 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
a) Penyedia Barang/Jasa cidera janji melaksanakan kewajiban dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan b) Penyedia Barang/Jasa tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan. c) Penyedia Barang/Jasa menghentikan pekerjaan selama 28 hari, dan penghentian ini tidak dicantumkan dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan d) Penyedia Barang/Jasa dalam keadaan pailit e) Penyedia Barang/Jasa selama masa kontrak gagal perbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan f) Penyedia Barang/Jasa tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksana g) Berdasarkan penelitian Pemilik/Pengguna, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan seluruh pekerjaan walaupun diberikan kesempatan s/d. 50 hari sejak masa pelaksanaan berakhir h) Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan s/d 50 hr sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan ; i) Penyedia Barang/Jasa terbukti KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses PB/J yang diputuskan oleh instansi berwenang j) Pengaduan
penyimpangan
prosedur,
dugaan
KKN,
dan
atau
pelanggaran pesaingan sehat dalam PB/J dinyatakan benar oleh instansi berwenang. 18.Proses penerbitan amandemen penutup pada akhir masa pelaksanaan untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
2.7.3 Sengketa Kontrak Dalam melaksanakan suatu kontrak maka para pihak harus bertindak berdasarkan asas saling percaya dan saling mentaati terhadap ketentuan sesuai dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak para pihak masing-masing. Mengingat kontrak adalah perikatakan perdata dan merupakan Undang-Undang bagi para pembuatnya yaitu antara Pemilik/Pengguna dengan Penyedia Barang/Jasa. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 52 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Demikian pula para pihak telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan kontrak/perjanjian dengan penuh kejujuran jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama pelaksanaan kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. Masing-masing pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini. Meskipun demikian selama masa kontrak baik pada periode atau periode pemeliharaan/masa garansi tidak menutup kemungkinan terjadinya perselisihan kontrak/sengketa kontrak (contract dispute ). Banyak faktor yang dapat berpotensi menimbulkan terjadinya perselisihan kontrak/sengketa kontrak ( contract dispute ) sebagaimana dibahas dalam bagian yang ada dalam buku informasi pengeloaan kontrak ini. Terdapat beberapa pilihan cara penyelesaian perselisihan kontrak/sengketa kontrak (contract dispute ) : 1. Para Pihak yaitu Pemilik/Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini. 2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui beberapa pilihan yaitu : a) Melalui cara diluar pengadilan umum (bersifat non litigasi dan non ajudikatif) terdapat beberapa pilihan sebagai berikut : i. Tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan tetapi hanya saran dan/atau nasehat dan/atau rekomendasi penyelesaian perselisihan, yaitu melalui cara : •
Musyawarah
•
Mediasi
•
Konsiliasi
•
Penilai Ahli
ii. Memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam penyelesaian perselisihan dan keputusan bersifat final and binding (final dan mengikat), yaitu melalui cara : Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 53 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
•
Kode Modul M.749020.019.02
Arbitrase, dengan menggunakan lembaga permanen atau cara arbitrase permanen
•
Arbitrase, dengan menggunakan lembaga ad hoc atau cara arbitrase ad hoc
b) Melalui lembaga peradilan umum pada umumnya melalui Pengadilan Negeri (PN) setempat (bersifat litigasi dan ajudikatif). Majelis hakim pada PN memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara dan sifat keputusan adalah keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Bagi pihak terhukum, apabila pihak terhukum tidak bisa menerima keputusan hukuman tersebut masih terbuka upaya hukum ditingkat lebih tinggi baik melalui upaya banding di Pengadilan Tinggi, kasasi di Mahkamah Agung atau peninjauan kembali (PK) juga di Mahkamah Agung.
3. Setiap kesepakatan pilihan penyelesaian perselisihan kontrak harus ditulis secara jelas di dalam kontrak, artinya jika dipilih cara melalui Pengadilan maka penyelesaian perselisihan melalui cara di luar pengadilan ( Alternative Dispute
Resolution
/ ADR)
menjadi
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
tertutup,
demikian
sebaliknya.
Halaman: 54 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
BAB III MENYUSUN RENCANA PENGELOLAAN PELAKSANAAN KONTRAK PBJ
3.1 Pengelolaan Jadwal Kontrak Pemilik/Pengguna wajib memahami cara penyusunan rencana pengelolaan jadwal pelaksanaan kontrak dan tidak tergantung dari layanan jasa konsultan. Dalam penyusunan jadwal pelaksanaan kontrak Pemilik/Pengguna harus secara cermat mempertimbangkan : 1) Jenis pengadaan barang/jasa 2) Lingkup pekerjaan 3) Target kuantitas atau target volume yang harus dicapai 4) Metode dan/atau cara pelaksanaan pekerjaan 5) Tingkat kerumitan dalam melaksanakan pekerjaan 6) Ketersediaan tenaga kerja, bahan/material, peralatan yang diperlukan, dan/atau lokasi fabrikasi yang mudah menjangkau lokasi dimana barang atau jasa tersebut harus disediakan 7) Tingkat kemudahan mobilisasi 8) Kapasitas kerja per satuan waktu
T
= V/C
9) Target yang harus dicapai per satuan waktu 10)Target kuantitas/volume yang harus dicapai
QAE
Sehingga dengan mempertimbangkan kesepuluh variabel seperti tersebut di atas akan dapat dihitung jadwal waktu yang diperlukan. Dengan diperolehnya jadwal waktu yang diperlukan, maka Pemilik/Pengguna harus membandingkan dengan sisa waktu yang tersedia sehingga dapat diputuskan layak atau tidaknya sisa waktu tersebut. Alternatif lain, apabila secara linier sisa waktu yang ada tidak cukup, maka Pemilik/Pengguna dapat mengambil langkah dengan menentukan cara penanganan pelaksanaan pekerjaan dengan sistem fast track schedule atau mempercepat kinerjanya. Sistem tersebut dilakukan dengan cara memperbanyak tenaga kerja, Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 55 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
mobilisasi bahan dan peralatan yang memadai dan/atau menetapkan pabrikan atau vendor dari beberapa sumber tetapi tidak mengubah spesifikasi atau merk. Khusus untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat ditetapkan metode penjadwalan pelaksanaan pekerjaan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 16. Metode Penjadwalan Pelaksanaan Pekerjaan
3.2 Rencana Biaya Pelaksanaan Kontrak Pemilik/Pengguna dan/atau timnya harus memahami jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, apakah pekerjaan tersebut termasuk jenis pengadaan barang/jasa lainnya; pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; pengadaan jasa konsultansi baik konsultan konstruksi maupun konsultan non konstruksi. Hal tersebut penting mengingat masing-masing kelompok jenis pekerjaan tersebut memiliki struktur komponen pembiayaan yang bisa sama atau bisa berbeda. Pada dasarnya struktur komponen biaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis komponen, antara lain :
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 56 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
1) Komponen biaya tenaga kerja dalam bentuk biaya untuk upah kerja baik dalam satu-satuan waktu atau satu-satuan volume. 2) Biaya pengadaan bahan/material. 3) Biaya pengadaan barang-barang fabrikasi. 4) Biaya peralatan kerja (termasuk biaya bahan bakar, pelumas, dan operator) untuk pekerjaan konstruksi atau biaya proses untuk barang-barang fabrikasi untuk pengadaan barang. 5) Biaya tenaga ahli. 6) Biaya lainnya meliputi : a) Biaya packing untuk barang. b) Biaya transportasi untuk barang dan/atau bahan konstruksi fabrikasi. c) Biaya import apabila barang dan/atau bahan konstruksi fabrikasi berasal dari import. d) Biaya asuransi dalam pengangkutan barang dan/atau bahan kontruksi fabrikasi. e) Biaya asuransi pekerja untuk pekerjaan konstruksi. f) Biaya asuransi-asuransi lain di tempat kerja untuk pekerjaan konstruksi. g) Biaya asuransi kegagalan konstruksi (sesuai perintah Peraturan Pemerintah no. 29/2000 beserta perubahannya pasal 46) h) Biaya testing dan commissioning untuk pengadaan barang tertentu (barang dalam Penggunaannya diperlukan suatu proses operasional baik secara mechanical dan/atau electrical ) 7) Biaya overtime tenaga kerja 8) Profit atau keuntungan bagi Penyedia Barang/Jasa 9) Biaya sewa akomodasi atau pergudangan
Dari beberapa variabel biaya tersebut, maka Pemilik/Pengguna harus mampu menyusun rencana biaya pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dituangkan ke dalam perhitungan yang dituangkan dalam dokumen harga perkiraan sendiri/HPS (Owner Estimate /OE). Penyedia Barang/Jasa juga harus mampu melakukan perhitungan secara profesional yang akan digunakan dalam pengajuan penawaran pada proses pemilihan yang dituangkan ke dalam dokumen yang disebut Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 57 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
dengan rencana anggaran biaya dalam bentuk daftar kuantitas dan harga ( Bill of Quantity ). Masing-masing pihak dalam melakukan perhitungan atau kalkulasi biaya secara keahlian pekerjaan dapat menggunakan beberapa data yang meliputi : 1) Harga
pasar
setempat
yaitu
harga
barang/jasa
dilokasi
barang/jasa
diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa yang dapat diperoleh dengan cara survey; 2) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau lembaga pemerintah lainnya; 3) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggung jawabkan contohnya billing rate dari INKINDO untuk biaya tenaga ahli jasa konsultansi dan biaya lain yang terkait jasa konsultansi; 4) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat diakses secara terbuka; 5) Biaya
Kontrak
sebelumnya
atau
yang
sedang
berjalan
dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya/penyesuaian biaya berdasarkan data indikator ekonomi dari BPS; 6) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia atau data dari bank BUMN lainnya; 7) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyesuaian; 8) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana berupa perhitungan Engineer Estimate (EE) dalam pekerjaan konstruksi; 9) Indeks harga sesuai yang tertera dalam data indikator ekonomi yang diterbitkan oleh BPS pada saat perhitungan biaya dan dikalkulasikan dengan menggunakan metode analisa percent value ; 10)Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti SNI untuk analisa biaya pekerjaan konstruksi atau analisa harga satuan pekerjaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 58 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Sebagai contoh : 1) Untuk pekerjaan konstruksi komponen biaya terdiri dari a) Biaya upah tenaga kerja b) Biaya bahan/material c) Biaya peralatan 2) Untuk pengadaan barang, komponen biaya terdiri dari : a) Harga barang hasil fabrikasi baik produk dalam negeri ataupun harga import b) Biaya suku cadang c) Biaya instalasi dan pelatihan d) Biaya testing dan commissioning e) Biaya penanganan dan pengangkutan dimana bila barang tersebut berasal dari import harus memperhitungkan ketentuan dalam INCO (Incoterm). Untuk pengadaan barang di gambarkan sesuai ilustrasi di bawah ini
Gambar 17. Pengadaan Barang dalam INCO
i.
Kelompok E – Keberangkatan EXW EX Works (tempat yang ditentukan) o
Carriage /pengangkutan diatur oleh pembeli
o
Risiko dan biaya berpindah kepada pembeli pada saat barang sudah disediakan untuk pembeli
ii.
Kelompok F – Main carriage tidak dibayar penjual o
FCA (Free Carrier ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh pembeli atau penjual atas nama pembeli (sesuai opsi yang dipilih dan dicantumkan dalam kontrak)
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 59 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
▪
Kode Modul M.749020.019.02
Risiko dan biaya berpindah pada pembeli ketika barang telah diserahkan kepada carrier pada tempat yang ditentukan
o
FAS (Free Alongside Ship ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh pembeli
▪
Risiko dan biaya berpindah kepada pembeli pada saat barang telah ditempatkan disisi kapal
o
FOB (Free On Board ) ▪
Carriage /pengangkutan dibayar oleh pembeli
▪
Risiko dan biaya barang telah berpindah kepada pembeli ketika barang telah melewati pagar kapal
iii.
Kelompok C – Main carriage dibayar oleh penjual o
CFR (Cost and Freight ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko berpindah ke pembeli ketika barang telah melewati pagar kapal
o
CIF (Cost, Insurance and Freight ) ▪
Carriage /pengangkutan dan asuransi diatur oleh penjual
▪
Risiko berpindah kepada pembeli ketika barang telah melewati pagar kapal
o
CPT (Carriage dibayarkan kepada….) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko
berpindah
kepada
pembeli
ketika
barang
diserahkan kepada carrier o
CIP (Carriage dan asuransi dibayarkan kepada…) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko
berpindah
kepada
pembeli
ketika
barang
diserahkan kepada carrier iv.
Kelompok D – Kedatangan o
DAF (Delivered at Frontier ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko dan biaya berpindah dari penjual kepada pembeli
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 60 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
ketika
Kode Modul M.749020.019.02
barang
telah
diserahkan
sampai
ke
perbatasan o
DES (Delivered Ex Ship ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko dan biaya berpindah dari penjual dan pembeli ketika barang telah tersedia bagi pembeli di atas kapal
o
DEQ (Delivered Ex Quay ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko dan biaya berpindah dari penjual kepada pembeli ketika barang disediakan kepada pembeli di tepi laut (quay )
o
DDU (Delivered Duty Unpaid ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko dan biaya transfer berpindah dari penjual kepada pembeli
ketika
barang
telah
disediakan
untuk
pembeli o
DDP (Delivered Duty Paid ) ▪
Carriage /pengangkutan diatur oleh penjual
▪
Risiko dan biaya berpindah dari penjual kepada pembeli ketika barang telah disediakan untuk pembeli
3) Untuk jasa lainnya, komponen biaya terdiri dari : a) Kombinasi sebagian komponen biaya pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang b) Komponen biaya yang diluar tersebut pada butir a) di atas yang merupakan biaya profesi atas keterampilan tertentu c) Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan keterampilan
khusus,
misalkan
penyelenggaraan
perjalanan
wisata,
penterjemahan, survey pengumpulan data, pagelaran, cleaning service , security , dan lain-lain yang sejenis 4) Untuk jasa konsultan, komponen biaya terdiri dari : a) Biaya personil minimal 60% dari biaya keseluruhan meliputi : Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 61 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
i.
Gaji/penghasilan tenaga ahli tetap atau tidak tetap
ii.
Gaji/penghasilan tenaga terampil tetap atau tidak tetap
iii.
Gaji/penghasilan tenaga pendukung
b) Biaya non personil maximal 40% dari biaya keseluruhan, meliputi : i.
Biaya administrasi
ii.
Pengadaan bahan kerja
iii.
Peralatan penunjang
iv.
Akomodasi bagi tim konsultan
v.
Biaya penyusunan laporan dan produk dari konsultan
vi.
Biaya lain-lain yang tidak termasuk ke dalam biaya personil
Berlaku ketentuan apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konsultan yang bersifat khusus dalam lingkup yang luas dan diperlukan peralatan kerja tertentu/spesifik, maka komponen biaya non personil diperkenankan dapat lebih besar dari 40% dari biaya keseluruhan.
3.3 Kualitas Pelaksanaan Kontrak Pada dasarnya kualitas pelaksanaan kontrak ditentukan oleh kinerja kedua belah pihak yaitu pihak Pengguna dan pihak Penyedia Barang/Jasa yang sesuai dengan struktur organisasi kerja masing-masing. Kualitas pelaksanaan kontrak terbagi menjadi beberapa, yaitu : 1. Kualitas pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan/atau pengadaan barang meliputi beberapa aspek sebagai berikut : a) Ditentukan oleh kinerja Pengguna 1) Tingkat kualitas perencanaan kebutuhan yang digunakan dalam pelaksanaan. Untuk pekerjaan konstruksi dipengaruhi oleh kualitas engineering design /perencanaan teknis yang baik. 2) Tingkat kualitas sumber daya manusia dalam penyiapan dokumen kontrak
yang
jelas
dan
dipahami
dalam
pelaksanaannya
serta
kemampuan dalam menerapkan manajemen kontrak. 3) Tingkat kualitas penyusunan spesifikasi teknis yang lengkap sebagai tolak ukur dalam manajemen pelaksanaan yang meliputi sistem pengawasan, dan pengendalian dalam keberhasilan pelaksanaan dan Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 62 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
pengukuran hasil kerja baik secara kuantitas, pencapaian sasaran fungsional dan sasaran manfaat. 4) Tingkat kualitas penerapan sistem manajemen mutu dan prosedur kerja. 5) Tingkat kualitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L) bagi pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang sampai tinggi. 6) Tingkat
kualitas
komunikasi
kerja
dengan
organisasi
Penyedia
Barang/Jasa. b) Ditentukan oleh kinerja Penyedia Barang/Jasa 1) Tingkat kemampuan pemahaman terhadap dokumen perencanaan yang disusun oleh Pengguna terutaman pemahaman terhadap engineering design . 2) Tingkat kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan semua ketentuan yang tertera dalam dokumen manajemen kontrak. 3) Tingkat kemampuan untuk memahami dan melaksanakan pekerjaan secara taat sesuai dengan ketentuan dalam dokumen spesifikasi teknis. 4) Tingkat kualitas penerapan sistem manajemen mutu dan prosedur kerja. 5) Tingkat kualitas penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan (K3L) bagi pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang sampai tinggi. 6) Tingkat kualitas komunikasi kerja dengan organisasi Pengguna. 7) Tingkat kemampuan terhadap pembiayaan dalam pelaksanaan kontrak dan kemampuan untuk memobilisasi tenaga kerja, bahan/material, serta peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.
2. Kualitas pelaksanaan kontrak untuk jasa lainnya ditentukan oleh kinerja Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi beberapa aspek berikut : a) Unsur kombinasi dari pekerjaan konstruksi dan/atau pengadaan barang. b) Tingkat keterampilan tenaga kerja tertentu yang menangani pekerjaanpekerjaan pokok dalam kontrak jasa lainnya.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 63 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
3. Kualitas pelaksanaan kontrak untuk jasa konsultansi meliputi beberapa aspek sebagai berikut : a) Ditentukan oleh kinerja Pengguna 1) Tingkat kualitas perencanaan kebutuhan layanan jasa konsultansi bagi Pengguna. 2) Tingkat kualitas sumber daya manusia dalam penyiapan dokumen kontrak
yang
jelas
dan
dipahami
dalam
pelaksanaannya
serta
kemampuan dalam menerapkan manajemen kontrak. 3) Tingkat kualitas penyusunan KAK yang lengkap sebagai tolok ukur dalam manajemen pelaksanaan yang meliputi sistem pengawasan, dan pengendalian dalam keberhasilan pelaksanaan dan pengukuran hasil kerja baik secara kuantitas, kualitas, pencapaian sasaran fungsional dan sasaran manfaat. 4) Tingkat kualitas penerapan sistem manajemen mutu dan prosedur kerja. 5) Tingkat
kualitas
komunikasi
kerja
dengan
organisasi
Penyedia
Barang/Jasa. 6) Tingkat kemampuan melakukan pengujian terhadap hasil kerja dan produknya bagi jasa konsultan perencana/studi sesuai kaidah keilmuan, khusus untuk pelaksanaan kontrak jasa konsultansi perencanaan/studi.
b) Ditentukan oleh kinerja Penyedia Barang/Jasa 1) Untuk konsultan pengawas/konsultan MK adalah kualitas pengawasan yang mampu mengendalikan pelaksanaan kontrak sesuai jadwal kerja, pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas hasil kerja. Ketaatan konsultan pengawas memenuhi jadwal layanan yang disampaikan pada saat mengajukan penawaran. Mengingat jenis kontrak konsultan pengawas adalah time based 2) Untuk konsultan perencana/konsultan studi adalah kualitas produk jasa konsultan perencana/studi untuk memenuhi kebutuhan Pengguna (product DED/produk studi). Ketaatan konsultan perencana/konsultan studi untuk menyampaikan laporan tahapan penyusunan produk yang terdiri dari laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 64 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Mengingat jenis kontrak konsultan perencana/konsultan studi adalah output based. Untuk konsultan perencana/studi diwajibkan produk akhir dari perencanaan/studi dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa data analisa dan perhitungan berdasarkan metodologi termasuk data primer atau sekunder serta data-data lain yang diperlukan yang disajikan secara ilmiah dan profesional berdasarkan kejujuran intelektual. Setiap kontrak jasa konsultan perencanaan/studi harus menyajikan produknya yang dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterapkan. Khusus untuk jasa konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi yang produknya disebut dengan detail engineering design (DED) wajib bertanggung jawab secara profesional terhadap produk perencanaannya sampai dengan pekerjaan konstruksi tersebut selesai dilaksanakan.
Tahapan
prosedur
pekerjaan
untuk
pekerjaan
pelaksanaan
kontrak
pengadaan barang, pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi, pelaksanaan kontrak jasa lainnya, dan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi dilakukan oleh Pengguna dengan cara sebagai berikut : 1. Menerapkan pengendalian secara penuh tahapan-tahapan pelaksanaan kontrak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak. 2. Melakukan pengujian secara check and balance hasil pelaksanaan terhadap ketentuan pada SSUK dan SSKK. 3. Menerapkan tindak turun tangan secara cepat dan tepat apabila terjadi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kontrak khususnya terhadap hal-hal yang menyangkut : a) Perubahan kontrak dengan review design atau review teknis b) Perpanjangan waktu pelaksanaan c) Keterlambatan pelaksanaan d) Pelaksanaan
kontrak
yang
tidak
dapat
diselesaikan
oleh
Penyedia
Barang/Jasa e) Pemberian kesempatan f) Pemutusan kontrak dan/atau pengenaan sanksi Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 65 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
g) Tindak lanjut terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia Barang/Jasa pada akhir masa pelaksanaan
Pengendalian atau kontrol terhadap mutu hasil kerja atau pengujian hasil kerja : 1. Pengguna melakukan pengendalian mutu atau pengujian mutu di setiap tahapan pelaksanaan mulai dari mutu bahan sampai dengan mutu hasil kerja menggunakan prosedur baku sebagaimana yang diatur dalam spesifikasi teknis baik secara langsung ataupun secara laboratorium. 2. Melakukan tindak turun tangan apabila terdapat kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan menyampaikan penolakan kepada Penyedia Barang/Jasa (rejected ). 3. Melakukan tindak turun tangan apabila terdapat kualitas hasil kerja yang dinyatakan cacat mutu kepada Penyedia Barang/Jasa untuk segera mengganti bagian pekerjaan yang mengalami cacat mutu. 4. Khusus untuk pelaksanaan kontrak jasa konsultansi/MK apabila didapati penempatan personil yang tidak sesuai, maka segera memerintahkan untuk dilakukan penggantian. Dalam hal ini personil telah sesuai tetapi kualitas pengawasannya tidak sesuai standart yang ditentukan dalam SSUK, SSKK, dan KAK Pengguna segera memberikan peringatan tertulis. 5. Khusus pelaksanaan kontrak jasa konsultansi pengawasan/MK Pengguna harus melakukan pemotongan pembayaran apabila personil yang ditempatkan tidak ada atau bertugas tidak sesuai jadwal mengingat pembayarannya dilakukan dengan kontrak time based . 6. Khusus pelaksanaan kontrak jasa konsultansi perencanaan/studi apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dan menyimpang dari kaidah keilmuan dan kejujuran intelektual. Pengguna dapat menolak dan mengembalikan produk tersebut untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada dalam SSUK, SSKK, KAK, kaidah keilmuan, dan kejujuran intelektual. 7. Pengendalian mutu termasuk mengendalikan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan Pengguna wajib melakukan denda terhadap keterlambatan pelaksanaan kontrak. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 66 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
3.4 Pengelolaan Risiko Dalam Pengelolaan Kontrak
3.4.1 Definisi risiko dalam pengadaan barang/jasa Dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, risiko kontrak adalah setiap
kemungkinan
yang
dapat
terjadi
dan
berakibat
timbulnya kerugian materiil atau non materiil. Akibat lain dari risiko adalah terhambatnya pencapaian tujuan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerint ah. Beberapa sifat risiko, antara lain: 1. Langsung, misalnya: risiko berupa kerusakan atau hilangnya suatu benda.
2. Tidak langsung, misalnya: dalam hal suatu pelaksanaan kontrak fasilitas untuk penanganan pekerjaan ataupun gudang bahan agi Penyedia Barang/Jasa mengalami kebakaran.
3. Tanggung gugat, misalnya: dalam hal perusahaan beton siap pakai salah dalam melakukan mixing dan tidak sesuainya spesifikasi, maka produsen akan mengalami gugatan dari Penyedia Barang/Jasa yang membeli produk beton campuran tersebut, sedangkan Penyedia Barang/Jasa akan dapat terkena gugatan dari Pengguna atau Pengguna akan menolak pekerjaan yang sudah dihasilkan oleh Penyedia Barang/Jasa berdasarkan hubungan hubungan kontraktual.
4. Risiko yang ditimbulkan dari pihak lain, misalnya: jika seorang kontraktor tidak menyelesaikan suatu proyek, maka dapat menimbulkan suatu kerugian terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan, terhadap subkontraktor sebagai mitra kerja dan/atau bisa juga terhadap vendor sebgai sub Penyedia Barang/Jasa yang telah memasok barang secara benar tetapi Penyedia Barang/Jasa menurunkan kualitas dari apa yang telah ditentukan oleh Pengguna.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 67 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Gambar 18. Proses Pengelolaan Risiko
Gambar 19. Jenis-Jenis Risiko
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 68 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Jenis-jenis risiko dapat dibedakan dengan berbagai cara (Djojosoedarso, 2003) antara lain : 1. Risiko yang tidak disengaja (resiko murni) yaitu risiko yang apabila terjadi menimbulkan kerugian dan terjadi tanpa sengaja misalnya resiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan dsb 2. Risiko yang disengaja (Risiko spekulatif) yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan
oleh
yang
bersangkutan
agar
terjadinya
ketidakpastian
memberikan keuntungan kepadanya, misalnya risiko utang piutang, perjudian, perdagangan berjangka (hedging) dsb 3. Risiko fundamental adalah rIsiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya seseorang tetapi banyak orang misalnya banjir, angin topan dsb. 4. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabanya seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dsb. 5. Risiko Dinamis adalah risiko yang timbul akibat perkembangan dan kemajuan (dinamika)
masyarakat
dibidang
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
kebalikannya disebut risiko statis seperti kematian dan hari tua.
Jenis risiko dilihat dari sisi sumber/penyebab risiko dapat dibedakan ke dalam 2 bagian, yaitu : 1. Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kesalahan kerja, korupsi, kesalahan manajemen dsb. 2. Risiko Ekstern risiko yang berasal dari luar perusahaan seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah dsb.
Jenis risiko yang dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan ke pihak lain, antara lain : 1. Risiko yang dapat dialihkan ke pihak lain dengan mempertanggungkan suatu objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 69 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
sejumlah premi asuransi sehingga kerugian menjadi tanggungan (pindah) ke pihak perusahaan asuransi. 2. Risiko yang tidak dapat dialihkan ke pihak lain (tidak dapat diasuransikan), umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.
3.4.2 Gejala munculnya risiko Gejala yang memungkinkan munculnya risiko dalam pengelolaan kontrak adalah sebagai berikut : 1. Konsolidasi Konsolidasi yang lemah antara kedua belah pihak yaitu Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa 2. Globalisasi Pasar bebas yang berpengaruh terhadap tingkat persaingan antar Penyedia Barang/Jasa sehingga menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat yang akan menjadi penyebabnya munculnya risiko 3. Kompleksitas Kompleksitas dan tingkat kerumitan suatu pekerjaan pengadaan barang/jasa (misalkan pengadaan barang yang memerlukan teknologi khusus yang belum dikenali baik oleh Penyedia Barang/Jasa maupun Pengguna, atau pekerjaan konstruksi dengan metodologi baru yang belum umum diterapkan) 4. Langkanya personil Langkanya personil berkualitas dari sisi Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa 5. Evolusi teknologi Teknologi informasi yang terus berkembang, sehingga belum begitu dikuasi antar kedua belah pihak 6. Diferensiasi pekerjaan Adanya sifat pekerjaan dalam kontrak yang dapat menimbulkan risiko karena adanya perbedaan karakter dari jenis pekerjaan yang sangat besar (misalkan antara bagian pekerjaan mechanical dengan bagian pekerjaan sipil, antara pekerjaan pengadaan barang dengan instalasi barang tersebut yang akan digunakan)
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 70 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
7. Penawaran terlalu rendah Karena penawaran yang tidak responsible sehingga harga tidak realistis (terlalu rendah) 8. Regulasi Regulasi pemerintah yang semakin ketat termasuk salah satu hambatan dalam pengelolaan kontrak (misalkan pengadaan barang yang memerlukan barang import, barang tersebut kesulitan untuk masuk ke dalam negeri dikarenakan regulasi pemerintah yang ketat).
Meskipun risiko pengelolaan kontrak tersebut belum terjadi namun tetap harus dilakukan penanganan (mitigasi) dengan cara menurunkan level risiko dari level tinggi sa mpai pada level terendah sehingga risiko tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak yaitu Pengguna dan Penyedia Barang/Jasa. Pilihan tindakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil mitigasi risiko adalah: 1. Menerima risiko 2. Menghindari risiko 3. Menurunkan dampak risiko 4. Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko 5. Membagi atau mentransfer risiko 6. Mengalihkan risiko Dengan pertimbangan bahwa penanganan risiko harus dilakukan dengan cara yang efisien, maka tidak semua risiko harus ditangani. Risiko yang berada dalam batas toleransi (dapat diterima) oleh kedua belah pihak dapat dibiarkan saja (misalkan terjadinya pengeluaran biaya leb ih tetapi masih d alam batas, akibat
kehilangan
pembiayaan
akibat
material/tercecernya lembur
untuk
material
mengejar
atau
kelebihan
keterlambatan,
stok, tingkat
pengamanan yang minimal, dan yang sejenis).
3.4.3 Persiapan pengelolaan risiko Sebelum menyiapkan pengelolaan risiko dalam pengelolaan kontrak maka terlebih dahulu dapat memposisikan jenis-jenis pelakuan risiko. Jenis-jenis tersebut sesuai yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 71 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Tabel 2. Jenis-Jenis Perlakuan Risiko
JENIS-JENIS PERLAKUAN RISIKO MENGHINDARI
•
Dilakukan dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan risiko
•
Risiko jauh melebihi manfaat dari aktivitas, atau risiko sulit diukur
•
Organisasi mempunyai opsi untuk menghindar
•
Menghindari dari risiko seringkali menghilangkan kesempatan
BERBAGI
•
Memecah proses menjadi tahapan yang ditangani oleh institusi lain dan masing-masing bertanggung
(SHARING )
jawab atas tahapan kerjanya •
Melakukan joint financing , joint venture
•
Harus dianalisa untuk menentukan apakah risiko dapat dibagi
TRANSFER
•
Membeli asuransi, reasuransi, melakukan hedging
•
Memastikan
apakah
risiko
telah
benar-benar
ditransfer (tanpa recourse ) •
Mentrasfer risiko menimbulkan risiko baru bahwa pihak yang menerima transfer (transferfree) tidak melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan
MENGURANGI
•
Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko melalui pembuatan prosedur dan pengawasan internal,
ATAU MEMITIGASI
pelatihan, sosialisasi internal
RISIKO •
Mengurangi dampak atas terjadinya risiko melalui contingency
plan ,
Penyedia
Barang/Jasaan
cadangan dana, meningkatkan public relation
MENERIMA
•
Risiko tidak dapat dihindari atau dikurangi karena sudah merupakan bagian integral dari lingkup kerja
RISIKO
organisasi •
Sudah diamanatkan oleh undang-undang
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 72 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Beberapa penerapan opsi seperti yang tertera tabel di atas adalah sebagai berikut: 1. Opsi menghindari, terdiri dari : a) Hanya dapat dilakukan bila risiko tersebut belum terjadi atau timbul dari suatu operasi tertentu yang dapat dihindari oleh organisasi b) Bila risiko tersebut sudah lama ada, umumnya tidak dapat dihindari karena sudah merupakan bagian dari bisnis c) Perlu dianalisa berapa manfaat yang hilang dengan menghindari risiko tersebut d) Menghindari satu risiko dapat mendatangkan risiko lain, no action is an action 2. Opsi risk sharing /transfer, terdiri dari : a) Efektifitasnya tergantung dari : 1) Jenis risiko yang ditransfer/share , misalnya risiko kebakaran dapat ditransfer dengan mudah, tetapi risiko fraud sangat sulit 2) Tergantung dari perjanjian : kekurang hati-hatian dalam menyusun perjanjian dapat mengakibatkan suatu risiko tidak tertransfer sesuai rencana 3) Segala jenis risiko saat ditransfer akan berubah menjadi risiko counterparty b) Biaya adalah pertimbangan. Besaran biaya tergantung dari besarnya risiko yang di transfer/share dan berapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi 3. Opsi mitigasi a) Opsi mitigasi adalah opsi yang paling banyak digunakan untuk mengelola beragam jenis risiko b) Opsi ini perlu diperhitungkan dengan matang
cost benefit serta
kebutuhan sumber daya dan waktunya c) Biaya dan upaya harus dibandingkan dengan hasil yang terbentuk besaran penurunan tingkat kegawatan risiko d) Risiko harus diprioritaskan terutama yang berada di zona merah. Seringkali keterbatasan sumber daya serta anggaran memungkinkan Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 73 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
pengelolaan atas beberapa risiko tertentu saja e) Diupayakan metode kombo di mana satu treatment dapat mengelola beberapa risiko sekaligus 4. Opsi menerima a) Risiko yang tidak dapat dimitigasi sama sekali karena memang sudah merupakan bagian bisnis dari organisasi b) Upaya untuk memitigasi akan sangat mahal atau sukar dilaksanakan c) Opsi diterima HANYA dapat diambil bila benar-benar risiko ini dipikirkan untuk treatment dengan berbagai cara namun tidak memungkinkan d) Harus ada alasan kuat sebelum memutuskan sebuah risiko harus diterima e) Risiko ini seringkali signifikan namun tidak bisa ditreat.
Dari jenis perlakuan risiko maka selanjutnya ditetapkan manajemen pengelolaan risiko secara berkelanjutan dalam pelaksanaan kontrak, terdiri dari : 1. Hubungan antara prinsip, kerangka kerja dan proses manajemen risiko sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.
Gambar 20. Bagan Prinsip, Kerangka Kerja, dan Proses Manajemen Risiko Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 74 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
2. Komponen-komponen kerangka kerja manajemen risiko, sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.
Gambar 21. Komponen Kerangka Kerja Manajemen Risiko
3. Komponen-komponen proses manajemen risiko, sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.
Gambar 22. Komponen Proses Manajemen Risiko Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 75 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
note : kerangka tersebut diambil dari sistem manajemen risiko ISO 31000 dan nomor clause yang tertera dalam skema adalah mengikuti ISO 31000.
Pelaksanaan penanganan risiko harus memperhatikan petunjuk penanganan sebagai berikut : 1. Pihak yang terlibat dalam penangan risiko harus memahami proses pelaksanaan kontrak . 2. Penyusunan rencana penanganan risiko melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan risiko. 3. Rencana penanganan risiko harus SMART. S M A R T y a i t u : a) Specific, Pentingnya menetapkan target yang spesifik; benar-benar spesifik. Hindari target yang terlalu umum atau kurang mendetail. Target tidak boleh ambigu, harus jelas, dan dipaparkan dengan bahasa yang lugas.
b) Measurable (terukur) , Pentingnya kriteria yang digunakan untuk mengukur besarnya kemajuan yang dibuat dalam mencapai target.
c) Achievable, Tetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai. d) Realistic, membuat tujuan yang relevant. e) Time bound , membuat dan menetapkan tenggat waktu. 4. Memperhatikan dan dialamatkan pada penyebab yang menimbulkan risiko. 5. Memperhatikan biaya dan manfaat. 6. Bukan untuk mengurangi jumlah risiko tetapi hanya untuk menurunkan level risiko. 7. Rencana penanganan risiko yang telah disusun harus dijalankan.
3.5 Jenis Risiko Jadwal Dalam Pelaksanaan Kontrak 3.5.1 Kelengkapan spesifikasi dan model birokrasi dalam penentuan jadwal Menurut Supply Positioning Model (SPM) bahwa perlu menentukan skala prioritas atas Penggunaan spesifikasi yang jelas,
serta biaya dan jenis
barang/jasa yang akan diadakan. Melalui penentuan skala prioritas ini dapat dikenali apakah diperlukan waktu proses pengadaan yang panjang atau tidak. Penetapan jadwal harus mempertimbangkan panjang pendeknya rantai pasok (produk dalam negeri atau produk impor) dan proses instalasi, testing dan Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 76 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
commissioning, pelatihan dan proses administrasinya. Hal ini dikecualikan bagi barang habis pakai yang dapat disediakan cepat. Membuat strategi penetapan jadwal berdasarkan hubungan antara spesifikasi, jenis barang/jasa, dan lamanya proses untuk
mengenali dan
menetapkan tingkat risiko yang akan terjadi. Model birokrasi diperlukan karena model birokrasi akan termasuk menjadi faktor yang berpengaruh terhadap penetapan jadwal dan termasuk sebagai faktor risiko atas terhambatnya proses. Supply Positioning Model (SPM) dapat digambarkan seperti pada kurva di bawah ini.
Gambar 23. Kurva Supply Positioning Model (SPM)
1. Posisi dari pengadaan barang/jasa a) Routine (Rutin) Barang/Jasa yang bernilai rendah, sederhana, dibutuhkan secara berulang
namun
jika
tidak
tersedia,
hal
tersebut
tidak
begitu
mengganggu fungsi organisasi dalam pelayanan kepada publik, sangat banyak tersedia di pasar. Contoh : Pengadaan kertas, alat tulis kantor, alkes habis pakai, jasa kebersihan, pengadaan jasa pelatihan, pengadaan makanan ternak.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 77 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
b) Leverage (Umum) Barang/Jasa yang bernilai tinggi, lingkup luas/jumlah banyak, tersedia di pasar, bersifat standar atau barang/jasa pada umumnya dan jika kebutuhannya dipenuhi akan meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan. Contoh :
Pengadaan
truk
sampah,
pengadaan
alat
kesehatan
thermometer, gedung puskesmas, pengadaan obat bersifat umum, dan makanan pasien dll
c) Bottleneck (Khusus) Barang/Jasa yang bernilai rendah dengan risiko tinggi, bersifat sangat spesifik atau memilki kekhususan sehingga Penyedia Barang/Jasanya tidak banyak dan apabila tidak tersedia sangat mempengaruhi kinerja organisasi Pemilik/Pengguna. Contoh : Pengadaan tong sampah, amroll, pengadaan bangunan TPA sampah, USG, jarum suntik, kaporit untuk air bersih, konstruksi bangunan RSUD Tipe C, dll
d) Critical (Kritikal) Barang/jasa dengan sifat : 1) Nilai tinggi dan risiko tinggi, 2) Lingkup yang luas, 3) Jarang dibutuhkan, 4) Sangat jarang tersedia di pasar, 5) Jika saat dibutuhkan harus mempertimbangkan banyak faktor yang bersifat sangat spesifik atau karakter tertentu.
Contoh : pengadaan alat khusus (pengadaan power plant turbin gas, alat kedokteran hitech : RMI, CT Scan, CPBM, atau alat-alat berat).
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 78 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Adapun karakteristik item di setiap kuadran seperti pada tabel di bawah ini. Tabel 3. Karakteristik Item Kuadran SPM
KETERANGAN
ROUTINE
LEVERAGE
BOTTLENECK
CRITICAL
Risiko Pengadaan terhadap Instansi
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Jenis barang/jasa
Standart
Standart
Variatif (tidak standart)
Jumlah Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa Jumlah nilai pembelian Daya tarik Penyedia Barang/Jasa Barang/Jasa
Sangat banyak
Banyak
Sedikit
Variatif (tidak standart) Sedikit
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi
kemampuan
Pengguna
jadwal
memperkirakan
Peran
dan
menetapkan
dan
sebagai
faktor
risiko
penting
dalam
akan
terjadi.
yang
Selanjutnya merencanakan daftar kebutuhan dan jadwal pengadaan barang/jasa di instansi masing-masing sesuai kategori item : 1) Routine 2) Leverage 3) Bottlenect 4) Critical
Penetapan paket-paket pengadaan barang/jasa Selanjutnya dibuat dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan pada RUP dan RPP
2. Posisi dari pekerjaan konstruksi Supply Posisitioning Model (SPM) pada Pekerjaan Konstruksi dapat digambarkan seperti pada kurva di bawah ini.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 79 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
N A A J R E K E P O K I S I R n a d S A T I S K E L P M O K
• •
•
▪ ▪ ▪
Organisasi : Tenaga Teknis banyak. Pemeriksaan Pekerjaan : jenis pemeriksaan banyak, jumlah pemeriksaan sedikit. Dibutuhkan Intensitas periodic dalam pengendalian dan monitoring pelaksanaan.
Organisasi : Tenaga Teknis sedikit. Pemeriksaan Pekerjaan : jenis dan jumlah pemeriksaan sedikit. Dibutuhkan Intensitas rendah dalam pengendalian dan monitoring pelaksanaan.
Kode Modul M.749020.019.02
• •
•
Organisasi : Tenaga Teknis banyak Pemeriksaan Pekerjaan : jenis dan jumlah pemeriksaan banyak. Dibutuhkan Intensitas tinggi dalam pengendalian dan monitoring pelaksanaan.
▪ ▪ ▪
Organisasi : Tenaga Teknis sedikit. Pemeriksaan Pekerjaan : jenis pemeriks sedikit, jumlah pemeriksaan banyak. Dibutuhkan Intensitas periodik dalam pengendalian dan monitoring pelaksanaan pekerjaan.
BIAYA PEKERJAAN Gambar 24. Supply Positioning Model (SPM) Pekerjaan Konstruksi
3.5.2 Kejadian tak terduga Identifikasi mengenali faktor-faktor penyebab risiko jadwal, yaitu : 1. Tingkat dan sifat spesifikasi barang/jasa (tinggi, sedang atau rendah) 2. Lama proses (produk dalam negeri atau import) 3. Kesiapan vendor untuk barang/jasa import dan panjang rantai pasok 4. Volume barang/jasa 5. Karakter teknis barang/jasa (langsung dipakai/habis dipakai/tidak habis dipakai atau harus diinstalasi lebih dahulu termasuk pengujian dan pelatihan bagi operatornya) 6. Tingkat dan sifat birokrasi setempat 7. Menetapkan risiko terduga atau tidak terduga terhadap jadwal pelaksanaan secara keseluruhan Adapun jenis-jenis risiko jadwal dalam pelaksanaan kontrak, antara lain : 1. Keterlambatan dan diputusnya kontrak 2. Keterlambatan tetapi tidak diputus kontrak 3. Kegagalan dalam memenuhi sasaran Penggunaan barang/jasa bagi Pengguna, karena kontrak diputus pada posisi belum dapat diselesaikan oleh Penyedia Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 80 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
Barang/Jasa 4. Sengketa kontrak bila jadwal disusun tidak realistis dan proses pengadaan menggunakan waktu yang minimal, dapat berdampak terjadinya kegagalan baik pada tahap proses pengadaan, tahap pelaksanaan kontrak, tahap akhir masa pelaksanaan atau pada tahap pemanfaatan 5. Risiko kerugian keuangan atau risiko ekonomi.
3.6 Pengelolaan Risiko Jadwal Pelaksanaan Kontrak
3.6.1 Manajemen risiko jadwal Mengelola risiko artinya adalah menentukan tindakan yang harus diambil sebelum terjadinya risiko atas menggunakan jadwal. Adapun cara-cara untuk mengelola risiko jadwal, yaitu : 1. Menetapkan sifat barang/jasa yang akan diadakan 2. Menetapkan volume dan membuat forecast tentang kemampuan Penyedia Barang/Jasa 3. Mempertimbangkan ketersediaan waktu secara tepat terutama untuk kontrak tahun tunggal 4. Mengenali dan mengukur secara merata kapasitas kemampuan dan permasalahan Penyedia Barang/Jasa berdasarkan pelaksanaan kontrak yang sebelumnya pernah dilaksanakan 5. Menjabarkan kegiatan dan mengelompokkan bagian yang kritis dan yang tidak kristis dari setiap satu-satuan pengadaan. 6. Memilih metode penetapan jadwal secara benar dan terukur khusunya bagi pekerjaan konstruksi dan merumuskan secara logis jadwal yang digunakan, dan tidak memaksakan jadwal yang seharusnya tidak cukup 7. Mengelola penetapan penganggaran dengan jadwal secara tepat terutama bagi
Pemilik/Pengguna
dan
berusaha
mengelola
pada
pengadaan
barang/jasa yang berbiaya besar tidak dipaksakan menggunakan anggaran perubahan.
Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 81 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
3.6.2 Solusi tindakan atas risiko jadwal Tabel 4. Solusi Tindakan Atas Risiko Jadwal
PERISTIWA
FAKTOR PENYEBAB
SOLUSI
1. Kontrak terlambat karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa 2. Kontrak terlambat karena kesalahan Pengguna 3. Kontrak terlambat dan gagal manfaat akibat Penyedia Barang/Jasa tidak segera memulai pelaksanaan kontrak 4. Kontrak terlambat akibat kondisi lapangan tidak sesuai dokumen teknis (gambar dan spesifikasi)
Kemampuan Penyedia Barang/Jasa kurang memadai Kemampuan Pengguna kurang memadai
Menggunakan tenaga ahli yang profesional
Penyedia Barang/Jasa terlalu sibuk dan fokus pada pekerjaan yang lain
Menggunakan batuan tenaga ahli yang profesional dalam bidangnya
Gambar dan spesifikasi lapangan tidak diuraikan dengan jelas dan terperinci
Menggunakan tenaga ahli yang dapat membuat gambar dan spesifikasi lapangan secara terperinci
5. Kontrak terlambat akibat keadaan kahar atau kejadian luar biasa
Terjadinya bencana alam
6. Kontrak terlambat dan pekerjaan selesei namun tidak memenuhi ketentuan kontrak
Para pihak kurang menguasai isi atau ketentuan dalam kontrak
Mempersiapkan dan melakukan training pasca kejadian luar biasa atau bencana alam Kedua pihak harus menguasai dan mempelajari isi dan ketentuan kontrak
Menggunakan tenaga ahli yang profesional
3.7 Jenis Risiko Biaya Dalam Pelaksanaan Kontrak 3.7.1 Kenaikan biaya pengiriman Risiko akibat kenaikan biaya dalam pengiriman barang/jasa sangat mungkin terjadi apabila kondisi ekonomi nasional tidak stabil atau kondisi ekonomi global yang fluaktuatif. Kondisi ini akan dirasakan terutama untuk barang/jasa yang berasal dari import. Langkah yang harus dilakukan adalah bahwa pada saat Pengguna mengkalkulasikan perkiraan biaya atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diharuskan untuk menghitung dengan kecermatan dan pengetahuan yang luas terutama terkait dengan perkembangan ekonomi pada Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 82 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
saat HPS dibuat. Adapun beberapa pertimbangan yang harus digunakan oleh Pengguna pada saat menghitung HPS, yaitu : 1. Teliti jenis pengadaan barang/jasa berdasarkan SPM 2. Perhitungkan semua komponen biaya yang mungkin timbul selama kontrak berlangsung. 3. Komponen biaya yang dimaksudkan adalah : a) Harga langsung barang/jasa (apabila barang/jasa berasal dari hasil fabrikasi), dengan menggunakan data harga pasar. b) Harga untuk menanganinya (handling cost ) meliputi : biaya packing, pengangkutan (Model E-F-C-D) dan biaya pabean c) Hitung biaya : instalasi, testing-commissioning dan pelatihan (jika diperlukan) d) Hitung biaya penyimpanan jika barang harus distock e) Perkirakan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang f) Biaya packing g) Biaya akibat perluasan rantai pasok h) Biaya keagenan i) Biaya bank bila barang/jasa bersifat spesifik dan harganya tinggi j) Biaya asuransi yang timbul selama pengangkutan k) Pajak-pajak 4. Pengguna harus melihat perkembangan harga dengan menggunakan indikator ekonomi yang terbit secara periodik dari BPS untuk membuat forecasting indek harga.
3.7.2 Pengurangan nilai tukar mata uang dan Inflasi Pengurangan nilai tukar mata uang akan berpengaruh dalam keberhasilan kontrak. Apabila nilai tukar tidak diperhitungkan dimungkinkan akan terjadi beberapa risiko, antara lain : 1. Penyedia Barang/Jasa tidak berminat sehingga proses pemilihan dapat gagal, kebutuhan gagal dan tertundanya sebagian tupoksi Pemilik/Pengguna 2. Apabila
pemilihan
sudah
terlaksana
dan
ditetapkan
pemenangnya,
kemungkin Penyedia Barang/Jasa akan tidak bersedia menandatangani Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 83 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
kontrak, lebih baik diblack list daripada rugi finasial 3. Dalam hal kontrak sudah terjadi maka Penyedia Barang/Jasa akan berusaha mencari barang yang kemungkinan tidak memenuhi spec , jika Pengguna tidak memahami spec atau sifat barang/jasa yang dibutuhkan 4. Dalam hal kontrak sudah terjadi ternyata Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memperoleh barang/jasa karena HPS terlalu rendah kemungkinan Penyedia Barang/Jasa akan ingkar dan tidak melaksanakan kontrak, meskipun harus menerima sanksi putus kontrak. Tetapi Pengguna akan menghadapi masalah baru yang diakibatkan oleh gagalnya kontrak, yaitu tertundanya kebutuhan untuk pelayanan publik. Pengguna dalam mengkalkulasikan biaya dalam HPS atau Penyedia Barang/Jasa harus memiliki kemampuan mem-forecast (peramalan) pergerakan nilai tukar untuk periode kedepan pada saat kontrak ditanda tangani menggunakan analisa regresi atau present value .
3.7.3 Pajak Perhitungan beban biaya perpajakan secara akurat akan mengurangi terjadinya risiko. Perhitungan biaya pajak bagi barang/jasa terbagi dalam 2 jenis, yaitu dalam negeri dan import atau dari luar negeri. 1. Perhitungan biaya pajak bagi barang/jasa dalam negeri sesuai dengan regulasi yang berlaku, meliputi : a) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b) Pajak Penghasilan (PPh) c) Pajak-pajak daerah yang dikenakan mengingat
diberlakukannya
otonomi daerah seperti pajak bahan galian C untuk pekerjaan konstruksi d) Pajak-pajak lain yang mungkin timbul 2. Perhitungan biaya pajak bagi barang/jasa import atau dari luar negeri sesuai regulasi dalam negeri dan kemungkinan regulasi negara produsen, meliputi : a) Pajak dalam negeri 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2) Pajak Penghasilan (PPh) Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 84 dari 122
Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sub-Golongan Pengadaan Barang/Jasa
Kode Modul M.749020.019.02
3) Pajak-pajak daerah yang dikenakan mengingat diberlakukannya otonomi daerah seperti pajak bahan galian C untuk pekerjaan konstruksi 4) Pajak import atau pajak bea masuk dan biaya pabean lainnya. 5) Pajak-pajak lain yang mungkin timbul b) Pajak negara produsen 1) Pajak sesuai yang berlaku di negara produsen 2) Pajak transaksi barang-export impor 3) Pajak gudang sebelum barang/diangkut (sesuai lead time) 4) Pajak-pajak lainnya.
Dampak risiko terhadap total biaya apabila tidak memperhitungkan pajak, antara lain : 1. HPS tidak akurat, tetapi dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah sudah diberikan pembatasan bahwa biaya untuk overhead dan profit sebesar 10% dan untuk pekerjaan konstruksi maksimal overhead dan profit adalah 15%, angka presentase ini yang sering dipakai APH atau Auditor untuk menyatakan markup atau tidak. 2. Perlu dilakukan kalkulasi ulang apabila ada peraturan baru di bidang perpajakan 3. HPS atau harga penawran yang tidak memperhitungkan beban pajak akan menjadikan HPS atau penawaran biaya tidak akurat dan berdampak pengurangan mutu untuk menutup biaya beban pajak tersebut.
3.7.4 Biaya tak terduga Disamping
biaya-biaya
yang
sudah
dapat
diperhitungkan
dalam
pembahasan sebelumnya, maka yang tidak kalah penting adalah Penyedia Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa perlu menghitung biaya tak terduga yang mungkin terjadi selama proses berlangsungnya kontrak. Agar tidak menjadi risiko akibat biaya terbut timbul tetapi pos penganggarannya tidak disiapkan. Sedangkan Pengguna dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah dilarang menetapkan secara tersendiri biaya tak terduga. Hal ini harus sudah termasuk Judul Modul: Menyusun Rencana Pengelolaan Kontrak Pengadaan B/J Buku Informasi Versi 3: Juli 2017
Halaman: 85 dari 122