Tugas Prof. Erliana Hasan
AKSIOLOGI ILMU PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
Oleh: Anindita Primastuti
Program Doktoral IPDN, 2017
A. Definisi dan Syarat Ilmu Ilmu (atau ilmu pengetahuan) adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu
bukan
sekedar
pengetahuan
(knowledge),
tetapi
merangkum
sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berfikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Agar suatu pengetahuan atau suatu hasil pemikiran dapat dikatakan sebagai suatu ilmu, maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut: 1. Objektif 2. Metodis, adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran 3. Sistematis, yakni terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya 4. Universal, yakni bersifat umum (tidak bersifat tertentu). Contoh: semua segitiga bersudut 180º Menurut beberapa pakar, pemerintahan sudah layak disebut sebagai ilmu karena telah memenuhi ke empat syarat diatas.
B. Definisi Pemerintah dan Pemerintahan C.F. Strong (1960,6) menyatakan pemerintah(an) adalah organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Strong menyatakan pemerintahan itu mempunyai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.
a. Ramlan
Surbakti
(1992,
168),
mengatakan
istilah
pemerintah
dan
pemerintahan berbeda artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan,
sedangkan
menyelenggarakan
pemerintah
tugas
dan
merupakan
aparat
kewenangan
yang negara.
Istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu: 1. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara. 2. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. 3. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara.
C.
Definisi Ilmu Pemerintahan
Konsep Ilmu Pemerintahan terapan pertama kali dirintis oleh G. A. Van Poelje
dengan nama “Bestuurskunde” . Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan Pusat dan Daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah Ndraha ( 2000 : 7 ) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan.
R. Mac Iver, memandang pemerintah dari sudut disiplin ilmu politik, “ government is the organizationof men under aut hority… how men can be governed“. Maksudnya pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang
mempunyai kekuasaan… bagaimana manusia itu bisa diperintah (R. Mac Iver, The Web of Government, The Mac Milan Compony Ltd New York, 1947). Jadi bagi Mac Iver, ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (a science of how men are governed ).
Soemendar Soerjosoedarmo berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan kenegaraan dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Syafiie menyatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan Pusat dan Daerah antar lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah.
D. Pengertian Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi
Ontologi membahas “apa” (what) Epistemologi membahas “bagaimana” (how) Aksiologi membahas “mengapa” (why). Apabila dihubungkan dengan konsep Bahm dalam artikelnya “What is ‘Science’ ?” Maka ontologi dari ilmu adalah problems, epistemologinya adalah methods, dan aksiologinya adalah attitudes.
D.1 Ontologi Adalah hakikat apa yang dikaji. Ontologi ilmu meliputi apa hakekat ilmu itu, apa hakekat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah,
yang tidak terlepas dari persepsi filsafati tentang apa dan bagaimana (yang) “Ada” itu (being, sein, het zijn). Ilmu pemerintahan secara obyek materi adalah negara sedangkan obyek fomanya adalah hubungan pemerintah dengan publik dalam kaitan kewenangan dan pelayanan. Ontologi ilmu pemerintahan, meliputi : 1. Hubungan pemerintah dengan yang diperintah 2. Tuntutan yang diperintah (jasa publik layanan civil) 3. Pemerintah 4. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 5. Pemerintah yang dipandang mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawab tersebut 6. Bagaimana membentukpemerintah yang sedemikian itu 7. Bagaimana pemerintah menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya 8. Bagaimana supaya kinerja pemerintah sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
D.2 Epistemologi Adalah bagaimana caranya memperoleh yang dikaji (penegetahuan/ilmu) secara benar , berkaitan dengan metodologi ilmu pemerintahan dan ciri khas ilmu pemerintahan Epistemologi ilmu meliputi sumber, sarana dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai mencapai pengetahuan. Jika seorang atau suatu kelompok kita jadikan variabel X dan orang atau kelompok lain kita jadikan variabel Y. Jika X disebut pemerintah (P) dan Y yang diperintah (YD), maka hubungan antara P dan YD telah terjadi suatu kegiatan yang disebut pemerintahan atau peristiwa, gejala-gejala pemerintahan. Pengkajian terhadap peristiwa atau gejala-gejala pemerintahan yang terjadi baik sekali lalu maupun berulang telah menjadi sumber bahan konstruksi ilmu pemerintahan.
D.3 Aksiologi Adalah mengapa dan untuk apa maanfaat suatu ilmu bagi kehidupan manusia. Aksiologi meliputi nilai-nilai (values) yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan. Secara konkrit aksiologi ilmu pemerintahan dilihat pada peran pemerintahan melalui sudut pandang pendekatan historis meliputi berbagai sejarah peristiwa / kejadian dimana pemerintah menerapkan keadilan, menyelengarakan demokrasi, menyelenggarakan
pemerintahan,
melaksanakan
desentralisasi,
mengatur
perekonomian, menjaga persatuan, memelihara lingkungan, melindungi HAM, meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan moral masyarakat yang dilandasi berbagai aturan yang mengikutinya baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat pemerintah (negara).
E. Aksiologi Ilmu Pemerintahan Sebagaimana disebutkan diatas bahwa aksiologi adalah berbicara mengenai mengapa ilmu itu ada serta nilai kegunaannya bagi kehidupan manusia. Pada sub bab ini selanjutnya akan membahas terkait mengapa ilmu pemerintahan ada dan nilai kegunaannya bagi kehidupan manusia:
1. Mengapa Ilmu pemerintahan ada? Alasan kuat perlunya ada ilmu pemerintahan adalah adanya gejala-gejala pemerintahan. Gejala pemerintahan dilihat dari dua sisi; Pemerintahan sebagai sebuah sistem sosial dan pemerintahan sebagai sistem kekuasaan. Sebagai suatu sistem sosial, pemerintahan adalah gejala yang berkaitan dengan suatu peran, status dan organisasi sosial. Peran dan status merupakan unsur sistem sosial yang paling kecil. Ada 2 macam analisis terhadap suatu sistem sosial: 1. Indiographic analysis: deals with the uniqueness of the single case in al its individual glory-the problem of clinician or humanist. 2. Nomothetic analysis: deals with the characteristics that different chases have a common: it abstract from reality the traits of multiple instance. (Alfred Kuhn, 1974: The Logic of Social System p. 14). Gejala pemerintahan sebagai suatu sistem sosial dapat dilihat secara idiografis maupun nomotesis. Analisis idiografis ini memiliki dengan kasus tunggal yang bersifat unik berkaitan dengan kecemerlangan individual. Analisis idiografis ini memiliki kaitan erat dengan metodologi penelitian kualitatif maupun studi kasus. Analisis nomotesis berkaitan dengan karakteristik dimana kasus-kasus berbeda dengan persamaan. Analisis nomotesis diabstraksikan dari realitas sifat -sifat dari rangkaian kejadian-kejadian. Analisis idiografis maupun nomotesis dpat dilakukan melalui pendekatan longitudinal maupun cross sectional. Pendekatan longitudinal adalah pendekatan mengatamati sesuatu gejala secara memanjang dilihat dari dimensi waktu, sedangkan pendekatan cross-sectional adalah pendekatan mengamati suatu gejala lintas menyolang dengan memotong rentangan waktu. Di dalam analisis nomotesis, proprosi menjadi berkurang positifnya dan menjadi lebih bersifat probabilistic, semakin berkurang ketepatannya dan semakin bertambah ketidakpastiannya. Analisis nomotesis menggunakan proposisi yang disarikan dari waktu dan tempat. Pada sisi lain analisis idiografis berkaitan dengan rincian yang kaya dari kasus-kasus tertentu. Di dalam menarik kesimpulan pengamatan gejala sosial, ada dua pendekatan yang digunakan.
1. Pendekatan a-priori: artinya mengambil kesimpulan sebelum tersedia cukup bukti lebih didasarkan pada akal sehat (common sense) dan pandangan otoritas. 2. Pendekatan a-posteriori: menarik kesimpulan setelah memperoleh cukup fakta, data dan informasi. Untuk gejala sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional, di dalam menarik kesimpulan dengan pendekatan a-priori. Sedangkan untuk gejala-gejala sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional, di dalam menarik kesimpulan perlu dukungan fakta, data dan informasi yang akurat dan aktual. Dari ruang lingkup kajian terhadap gejala sosial, dapat dibedakan antara: pendekatan redaksionistik, pendekatan teleologis. Pendekatan reduksionis adalah sebuah pendekatan yang melihat gejala sosial dan sudut yang lebih sempit, tapi mendalam. Sebaliknya, pendekatan teologis melihat gejala sosialdari sudut pandang yang luas dan jangka panjang. Pemerintah sebagai salah satu gejala sosial dapat dilihat dari pendekatan teleologis. Gejala pemerintahan berkaitan dengan sistem kekuasaan. Kekuasaan yang dibahas disini adalah kekuasaan yang sah atau kewenangan (otoritas/authority). Ilmu pemerintahan tidak berbicara bagaimana memperoleh kekuasaan, melainkan bagaimana menjalankan kekuasaan yang sah. Adanya gejala-gejala diatas yang merupakan fakta dilapangan membuka ruang untuk dikaji lebih jauh dalam suatu keilmuan yaitu Ilmu pemerintahan.
Dengan
adanya Ilmu pemerintahan maka gejala-gejala tersebut dapat dipelajari sehingga menghasilkan suatu metodologi yang bisa dilakukan melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif sehingga menghasilkan suatu teori.
2. Apa kegunaan Ilmu Pemerintahan bagi kehidupan manusia? Nilai kegunaan sebuah ilmu akan sangat tergantung pada pelaksanaan fungsifungsi ilmu bagi kepentingan umat manusia. Ada 5 (lima) fungsi ilmu yaitu sebagai berikut: a. Mendeskripsikan (to describe), adalah fungsi untuk memberikan gambaran-gambaran, definisi-definisi mengenai obyek yang dikaji suatu ilmu. b. Menjelaskan (to explain), adalah fungsi untuk melihat kaitan antara sebab dan akibat (kausalitas) dari suatu gejala dan peristiwa.
c. Memverifikasi (to verify), adalah fungsi untuk menguji berbagai proposisi atau teori untuk diuji kebenarannya dengan fakta empirik. d. Memprediksikan (to predict), adalah untuk memperkirakan keadaan masa yang akan datang berdasarkan keadaan sekarang. e. Membentuk Teori (theory formulation), adalah fungsi ilmu yang tertinggi, yang sekaligus merupakan akumulasi dari fungsi-fungsi ilmu lainnya. (sumber: wasistiono:69) Kelima fungsi diatas sudah dipenuhi oleh ilmu pemerintahan, dimana ilmu pemerintahan udah mampu memberikan gambaran, mendefinisikan objeknya yaitu pemerintah dengan yang diperintah/masyarakat, kemudian menjelaskan adanya gejala pemerintahan sehingga diperoleh bukti untuk menguji kebenaran suatu teori yang pada gilirannya akan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi suatu negara dimasa yang akan datang berdasarkan kondisi saat ini. Terkait kegunaan diatas, untuk mempelajari ilmu pemerintahan dihasilkan beberapa cabang seperti: kepamongprajaan, kebijakan pemerintahan, manajemen pemerintahan, seni dan teknik pemerintahan, etika pemerintahan, reformasi birokrasi dan bukan tidak mungkin kedepannya cabang tersebut akan bertambah.
