A.F.A. Korsten dan Th. A.J. Toonen, Bestuurskunde, hoofdiguren en kernthema's, Leiden, 1988 (butir 1 s/d 7)
Miriam Budiardjo dan Maswadi Rauf, ( Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
David E. Apter, Pengantar Analisis Politik, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 11.
Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 4.
R. Harre, The Philosophies of Science, an Introductory Survey, (London: The Oxford University Press, 1995), hlm. 62).
Opcit., hlm. 4.
Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 4.
Inu Kencana Syafiie, Andi azikin, Perbandingan Pemerintahan, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), hlm. 8.
Ibid., hlm. 9.
Bahan Kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan
Harold G. Laswell, The Language of Political, (New York: George W Stewarnt Publisher inc, 1950).
Rod Hague et al., Comparative Government and Politics, (London: Macmillan Press, 1998), hlm. 3.
Andrew Heywood, Politics, (London: Macmillan Press, 1997), hlm. 4.
A. Hoogerwerf, Politicologie: Begrippen en Problemen, (Alpena an den Rijn: Samson Uitgeverij, 1972), hlm. 38 – 39.
UNESCO, Contemporary Political Science, hlm. 4.
Bayu Surianingrat, Mengenal Ilmu Pemeritahan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 56.
Hustar George, Pokok – Pokok Hubungan Internasional, (Jakarta: Bulan Bintang) hlm. 9.
Ibid.,hlm. 9-10.
Disampaikan dalam pidato pengukuhan oleh Y.Warella pada tanggal 29 November 1997 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
Samodra Wibawa, Reformasi Administrasi, (Yogyakarta: Gava Media, 2005), hlm. 309.
Syakrani, Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektiif Good Governance, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 121.
Sedarmayanti, Good Governance & Good Corporate Governance, (Bandung: Sumber Indah, 2012), hlm. 3.
Sejarah Perkembangan Ilmu Pemerintahan
Secara Umum di Tingkat Dunia
State of the art Ilmu pemerintahan berkaitan erat dengan sejarah perkembangannya baik di Eropa ataupun di Indonesia. di Eropa terutama sejak tahun 1940 – an diterbitkan buku – buku tentang Bestuurskunde, Bestuurswetenschap, Bestuurschappen, di samping judul-judul tentang Administratie (Belanda) dan Administration (Perancis). Di Amerika, kendati pada umumnya orang beranggapan bahwa (Public) Administration identik dengan Government, ada sejumlah penulis yang membahas A Science of Government (McIver, 1947, 1961), atau the Theory and Practice of Government (Finer, 1949, 1960).
Sejarah Perkembangan ilmu pemerintahan di tingkat dunia dapat kita lihat pada tabel 1 berikut:
Secara Khusus di Indonesia
Ilmu pemerintahan masuk ke Indonesia pada awal abad ke-20. Pada saat itu, Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Ilmu Pemerintahan diajarkan di sekolah-sekolah untuk calon pegawai pangreh praja, seperti OSVIA dan MOSVIA, Bestuurschool dan Bestuursacademie. Yang diajarkan pada sekolah-sekolah tersebut bukanlah Bestuurskunde atau Public Administration, tetapi mata kuliah yang terutama menyangkut hukum, etnologi (Indologie) dan ketatausahaan. Jadi pada awal kehadirannya di Indonesia, Ilmu Pemerintahan memang sudah berwatak normatif atau hukum positif dan diajarkan sebagai ilmunya 'pangreh praja' atau birokrasi kolonial.
Sejarah Program Studi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan di beberapa universitas selepas Indonesia merdeka, juga mendukung kesan tersebut. Misalnya di Universitas Gadjah Mada, yang lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai-pegawai negeri sipil yang handal dan siap kerja. Kurangnya tenaga-tenaga terdidik yang siap pakai terutama pada level sarjana dalam usia republik yang masih sangat muda, pada akhirnya mendorong pemerintah bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk mendirikan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada tahun 1950 sebagai bagian dari Jurusan Sospol di Fakultas Hukum UGM . Meskipun sempat ditutup pada tahun 1957 dan digantikan dengan Jurusan Administrasi Negara, namun pada tahun 1964 Jurusan Ilmu Pemerintahan dibuka kembali.
Meskipun sejak itu tidak ada lagi program "ikatan dinas" bagi para mahasiswa Ilmu Pemerintahan UGM karena Depdagri telah memiliki Perguruan Tinggi Kedinasan, yaitu IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) yang didirikan pada tahun 1967 , namun predikat sebagai calon birokrat dan state apparatus masih tetap lekat pada mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan. Banyak orang tua dan mahasiswa yang berharap bahwa dengan menempuh pendidikan di Jurusan ini, maka berarti tinggal selangkah lagi untuk menjadi pejabat pemerintah.
Kedua, asumsi tersebut terbentuk karena masyarakat tidak mencermati mata kuliah apa saja yang diajarkan di Jurusan ini. Jika muatan kurikulumnya diteropong secara lebih serius, akan terlihat bahwa sebenarnya kurikulum di Jurusan Ilmu Pemerintahan ini jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar menghasilkan seorang state apparatus saja. Dengan kata lain, ilmu seseorang yang belajar di Jurusan ini akan jauh melampaui kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pejabat pemerintah. Artinya, pemahaman kebanyakan masyarakat bahwa Jurusan Ilmu Pemerintahan adalah jurusan yang hanya mengajarkan cara-cara untuk menjadi aparat pemerintah dan pejabat negara adalah sebuah pemahaman yang mereduksi kompetensi sesungguhnya yang dapat dihasilkan dari alumni Jurusan IP ini.
Makna Ilmu Pemerintahan
Pengertian Ilmu Pemerintahan
Untuk dapat memahami apa itu Ilmu Pemerintahan sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu ilmu? Dan apa itu Pemerintahan?. Pengertian ilmu dapat dirujukan pada kata 'ilm (Arab), science (Inggris), watenschap (Belanda), dan wissenschaf (Jerman). Dari literatur - literatur yang pernah penulis baca dan amati, dapat penulis katakan bahwa ilmu bukanlah sekadar pengetahuan (knowledge), tapi ilmu adalah kumpulan dari beberapa pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dapat diuji kebenarannya melalui metode – metode tertentu yang telah disepakati atau diakui. Dengan kata lain, setiap pengetahuan itu belum tentu ilmu, tapi setiap ilmu itu sudah pasti pengetahuan. Karena suatu pengetahuan harus memenuhi syarat – syarat tertentu agar dapat mendapat predikat sebagai ilmu.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto, Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang lain yang mengetahuinya. Pendapat Soejono Soekanto tersebut hampir sama dengan pendapat dari R. Harre yang mendefinisikan ilmu sebagai, " A collection of well-attested theoris which explain the patterns regularities and irregularities among carefully studied phenomena (kumpulan teori – teori yang sudah diuji coba yang menjelaskan tentang pola – pola yang teratur ataupun tidak teratur di antara fenomena – fenomena yang dipelajari secara hati – hati.)" Ilmu sebagai sekelompok pengetahuan teratur yang membahas sesuatu sasaran tertentu dengan pemusatan perhatian kepada satu atau segolongan masalah yang terdapat pada sasaran itu untuk memperoleh keterangan- keterangan yang mengandung kebenaran (The Liang Gie).
Lalu apa itu Pemerintahan (Government) ? "Government is the broader sense is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have fist military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the mean's making lows, thirdly financial power or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the low it makes on the state's behalf (Pemerintah dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertama harus memiliki kekuatan militer atau kontrol terhadap kekuatan perang, kedua harus memiliki kekuatan legislatif atau membuat undang-undang, ketiga harus memiliki kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara dalam penyelenggaraan negara, itu dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara." (C.F. Strong, 1960)
Government atau pemerintah merupakan sektor publik yang mempunyai tugas utama menyelenggarakan pemerintahan yaitu melaksanakan proses pembuatan kebijakan (perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik) serta menyelenggarakan pelayanan publik (Zacher,2007:542). Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya (W.S.Sayre). Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus – menerus (process), negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method and system) dari pemerintah terhadap masyarakat (Samuel Edward Finer: 3 – 4). Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, perlu memperhatikan pula ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dari kepentingan masyarakat, pengaruh – pengaruh lingkungan , pengaturan – pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi (Soemendar, 1985 : 1).
Pada decade 1950-an dan 1960-an khususnya di negara berkembang termasuk Indonesia dalam proses penyelengaraan pemeritahan terutama pembangunan ekonomi, pemerintah merupakan pemeran utama yang mempunyai wewenang yang besar dalam pembuatan kebijakan serta merupakan aktor yang dominan dalam pelaksanaan kebijakan (Santosa,2008:16). Namun pada tahun 1990-an terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma era 'government' (pemerintah) menjadi era 'governance' (kepemerintahan). Pergeseran yang dimaksud adalah transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individual sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan (Yamamoto,2007,Antiroiko,Pierre,2000).
Ilmu Pemerintahan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya (H.A. Braszz ,1979). Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan ( Taliziduhu Ndraha, 2002 : 10).
Banyak orang yang berasumsi bahwa mahasiswa yang mempelajari Ilmu Pemerintahan hanya akan mendapat ilmu sebatas tentang dunia pemerintahan. Misalnya konsep dan teori tentang bagaimana cara memerintah yang baik, bagaimana menjadi state apparatus yang baik, dan berbagai keterampilan yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya sebagai "orang pemerintah" atau state apparatus tersebut. Namun menurut penulis sebagai mahasiswa Ilmu Pemerintahan, yang dipelajari dalam Ilmu Pemerintahan itu tidak hanya yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa dengan rakyatnya, tentang bagaimana penguasa/pemerintah memanajemen/mengatur urusan negara dan urusan rakyat yang diperintahnya dan masalah – masalah yang menyelimutinya. Ilmu Pemerintahan didalamnya juga mempelajari manajemen publik dan sumber daya manusia (SDM).
Ilmu Pemerintahan melatih kita untuk respect dan peka terhadap gejala dan kondisi yang ada di sekitar kita. Menyadarkan kita bagaimana cara mengontrol kekuasaan dan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik agar mereka tidak menjadi otoriter dan mengarah pada hegemoni kekuasaan. Selain itu, kita juga dapat mengetahui aktor – aktor yang terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan, bagaimana kualitas dari kebijakan itu, dan perlu di-advokasi atau tidak kebijakan tersebut. Apa yang harus dilakukan kita agar dapat menjadi aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut juga dapat kita pelajari di studi Ilmu Pemerintahan. Semua ini dapat tercermin salah satunya melalui mata kuliah – mata kuliah yang dipelajari dalam studi Ilmu Pemerintahan seperti : Studi Konstitusi dan lembaga Negara, Artikulasi Kepentingan Publik, Manajemen Publik, Proses Legislasi, Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, Kebijakan Pemerintah, dsb.
Banyak masyarakat yang berasumsi jika mahasiswa Ilmu Pemerintahan nantinya akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat eksekutif ataupun legislatif. Sebenarnya dari apa yang telah penulis paparkan di atas tentang Ilmu Pemerintahan, dapat diimplikasikan jika peluang profesi untuk para lulusan studi Ilmu Pemerintahan bukan hanya menjadi ASN ataupun pejabat publik dan sejenisnya, tetapi juga berpeluang untuk menjadi peneliti, akademisi, penggerak organisasi sosial, pembawa perubahan sosial yang progresif karena mereka sadar sebagai agent of change.
Perbedaan dan Persamaan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Administrasi Negara
Perbedaan dan Persamaan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik
Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik/kepolitikan. Kata politik sering diidentikkan dengan kekuasaan (power). Mungkin kekuasaan untuk membuat keputusan ataupun kekuasaan sebagai salah satu bentuk usaha untuk dapat hidup lebih baik. Definisi politik terus mengalami perubahan hingga dewasa ini beberapa individu menganggap politik adalah masalah perebutan kekuasaan, takhta dan harta. Seperti yang diungkapkan oleh Lasell "When we speak of the science of politics, we mean the science of power (Jika kita berbicara tentang ilmu politik maka kita maksudkan tentang ilmu kekuasaan)".
Namun menurut penulis, politik itu tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan. Karena kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengarui perilaku seseorang atau kelompok lain agar dapat bertindak atau berfikir seperti keinginannya. Dalam bertindak untuk mempengaruhi dan mengubah dunia sekitar kita itu tidak jarang akan dihadapkan dengan kesulitan dan hambatan dari alam, dari orang lain, atau dari institusi – institusi sosial. Kita bahkan bisa mendapatkan hambatan dari diri kita sendiri. Maksud penulis disini adalah kekuasaan itu tidak lepas dari masalah/konflik, begitu juga dengan politik.
Politik juga berkaitan dengan masalah konflik dan konsensus. Seperti yang diungkapkan oleh Rod Hague et al." : Politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok – kelompok mencapai keputusan – keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan – perbedaan di antara anggota – anggotanya." Dari pendapat Rod Hague tersebut dapat diinterpretasikan jika politik itu tidak terlepas dari yang namanya konflik, politik merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk memecahkan masalah – masalah ataupun perbedaan – perbedaan yang ada agar dapat tercapai keputusan yang diterima para anggota kelompok tersebut dan orang – orang yang bersangkutan dengan masalah tersebut. Andrew Heywood juga mengungkapkan bahwa "Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan – peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak terlepas dari gejala konflik dan kerjasama."
Pada umumnya politik merupakan usaha untuk menentukan peraturan – peraturan yang dapat diterima baik oleh masyarakat secara luas. Dimana peraturan – peraturan tersebut berusaha untuk membawa mereka ke arah kehidupan bersama yang lebih baik dan harmonis. Usaha mencapai the good life ini menyangkut berbagai kegiatan seperti proses penentuan tujuan yang ingin dicapai serta bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut di dalamnya terdapat aktivitas – aktivitas politik seperti proses pembuatan suatu kebijakan.
Proses pembuatan suatu kebijakan termasuk dalam aktivitas politik karena aktor – aktor yang berperan juga seorang pelaku atau kelompok politik yang memiliki kekuasaan. Contohnya adalah di Indonesia, yang berhak membuat peraturan adalah lembaga legislative, meskipun eksekutif juga dapat mengajukan rancangan kebijakan/ Undang-Undang, tetap saja yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan/ melegalkan kebijakan tersebut adalah lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan sebagai law maker. Dan para anggota legislatif tersebut juga termasuk aktor politik yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana mereka dipilih melalui proses politik yang bernama pemilihan umum (pemilu).
Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (David Easton). Menurut Hoogerwerf, obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (public policy) di sini menurut Hoogerwerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan.
Dalam Contemporary Political Science, terbitan UNESCO 1950, ruang lingkup Ilmu politik dibagi dalam empat bidang:
Teori politik:
Teori politik.
Sejarah perkembangan ide – ide politik.
Lembaga – lembaga politik:
Undang – Undang Dasar.
Pemerintah Nasional.
Pemerintah Daerah dan Lokal.
Fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah.
Perbandingan lembaga - lembaga politik.
Partai – Partai, golongan – golongan (groups) dan pendapat umum:
Partai – partai politik.
Golongan – golongan dan asosiasi.
Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi.
Pendapat umum.
Hubungan Internasional:
Politik Internasional.
Organisasi – organisasi dan Administrasi Internasional.
Hukum Internasional.
Bagi ilmu pemerintahan, penyusunan ruang lingkup ilmu politik di atas merupakan unsur pendukung perkembangannya, karena secara langsung juga dapat disusun ruang lingkup ilmu pemerintahan dengan berpedoman kepada penyesuaian dan penyempurnaan ruang lingkup ilmu politik seperti yang dilakukan UNESCO itu, yaitu sebagai berikut:
Teori pemerintahan:
Teori pemerintahan mengenai bentuk dan tujuan pemerintahan.
Sejarah pemerintahan, mengenai gagasan pemerintahan.
Lembaga- lembaga pemerintahan:
UUD.
Pemerintah pusat.
Hukum administrasi.
Pemerintahan daerah.
Pemerintahan wilayah.
Administrasi pemerintahan.
Fungsi pemerintahan dalam: politik, ekonomi,dan social budaya
Perbandingan pemerintahan.
Partai politik:
Teori politik;
Sejarah politik;
Organisasi politik;
Pendapat umum;
Hubungan internasional:
Kebijaksanaan internasional
Organisasi dan administrasi internasional.
Hukum internasional.
Dari paparan di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan keduanya termasuk dalam ilmu sosial yang erat kaitannya dengan rakyat, penguasa, negara, kebijakan. Hanya saja mereka memiliki titik fokus yang berbeda. Ilmu Politik lebih berfokus pada kekuasaan dalam menghadapi masalah – masalah yang ada pada masyarakat atau kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka mengatasi masalah itu. Ilmu pemerintahan lebih berfokus pada bagaimana kebijakan bisa memberi pelayanan yang baik pada masyarakat selaku pihak yang terkena dampak langsung dari adanya kebijakan tersebut, Ilmu Pemerintahan menggunakan pendekatan pelayanan berdasarkan konstitusi.
Perbedaan dan Persamaan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Hubungan Internasional
Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hubungan Internasional sama – sama mempelajari tentang politik, kepentingan rakyat dan negara,dsb. Ilmu Pemerintahan lebih ke arah urusan dalam negeri, Ilmu Hubungan Internasional ruang lingkupnya lebih luas, yaitu skala Internasional, lintas negara. Dapat penulis katakan bahwa Ilmu Hubungan Internasional mempelajari hal - hal yang menjembatani urusan pemerintahan suatu negara dengan negara lain. Karena negara sebagai organisasi yang terbesar tidak terlepas dari berbagai masalah yang mengharuskan negara bekerjasama dengan negara lain dan saling membantu menyelesaikan masalah – masalah yang ada. Dan dalam melakukan kerjasama tersebut terdapat etika ataupun peraturan – peraturan yang biasanya masing – masing negara memiliki aturan sendiri. Tentang bagaimana supaya dapat bekerjasama dengan negara lain itu merupakan salah satu hal yang dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional.
Di dunia ini, jumlah negara sangatlah banyak dan mereka memiliki kedaulatan secara hukum. Mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain. Suatu negara harus hidup berdampingan dan berhadapan dengan negara lain. Entah itu jauh ataupun dekat secara geografis. Tetapi yang pasti, seringkali negara yang satu dengan negara yang lainnya memiliki sistem, ideologi, kondisi alam, cara pandang dan cara hidup yang berbeda. Hal – hal seperti ini dapat memicu adanya problem atau konflik. Bagaimana cara meminimalisir, mengatasi problem tersebut dan bagaimana cara menjaga pertahanan negara sendiri, bagaimana cara negara untuk hidup berdampingan dan berhadapan dengan negara lain merupakan hal yang juga dipelajari dalam Ilmu Hubungan Internasional.
Pelajaran tentang hubungan internasional pada pokoknya adalah mengenai hubungan – hubungan antar negara. Kemajuan yang sangat cepat dari ilmu mengenai hubungan internasional adalah hasil dari semakin banyaknya perjanjian – perjanjian antar bangsa – bangsa dalam abad ke -18, ke -19, dan Perang Dunia I. Imperialisme, perdagangan, penjajahan adalah aspek – aspek nyata terkait perjanjian – perjanjian antar bangsa. Dorongan yang paling besar untuk kemajuan ilmu tentang hubungan internasional ditimbulkan oleh Perang Dunia I yang menimbulkan diperlukannya keterangan dan menyebabkan semakin banyaknya dipekerjakan wartawan – wartawan untuk masalah – masalah luar negeri dan mempercepat penyelidikan yang sistematis tentang hubungan internasional. Sesudah perang, banyak orang yang menyadari bahwa hukum publik internasional yang dibatasi oleh peraturan – peraturan hukum antara negara – negara yang berdaulat tidak memadai untuk pengertian tentang hubungan antar bangsa – bangsa.
Ilmu Hubungan Internasional sangat erat dengan hukum internasional, ekonomi politik dan sejarah diplomasi. Pengetahuan dasar tentang hubungan internasional biasanya membahas tiga aspek dari hubungan internasional yaitu menganalisa politik internasional dari sudut sejarah ; sifat hukum internasional dan organisasi internasional ; struktur kekuasaan dunia.
Perbedaan dan Persamaan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Administrasi Negara
Untuk mempelajari Ilmu Administrasi negara, kita tentunya harus mengerti dahulu apa itu administrasi. Istilah administrasi berasal dari bahasa Belanda "administratie" yang berarti tata usaha atau urusan pencatatan. Administrasi yang diartikan sebagai tata usaha merupakan pengartian administrasi secara sempit. Secara luasnya, administrasi diartikan sebagai proses. Dalam bahasa Inggris, administrasi adalah "administration" yang artinya seluruh proses kegiatan dari kelompok – kelompok kerja yang saling bantu guna mencapai tujuan bersama.
Administrasi tidak hanya cukup diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan atau yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur file, membuat laporan administratif ke pihak atasan, dsb. Dalam The Public Administration Dictionary (Chandler dan Plano, 1988:3), administrasi didefinisikan sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Disini tidak ditemukan makna khusus bahwa administrasi sebagai kegiatan ketatausahaan atau bahkan sebagai kegiatan perkantoran, meskipun kegiatan – kegiatan tersebut juga termasuk bagian dari implementasi suatu keputusan.
Ilmu administrasi telah berkembang kurang lebih selama satu abad yang dimulai ketika terbitnya artikel dari Woodrow Wilson (1887) : "The study of Administration" dalam jurnal Political Science Quarierly (Shafritz dan Rusself, 1997). Dalam artikelnya, Woodrow Wilson berusaha memfokuskan kembali bidang studi ilmu politik yang sedang berkembang. Menurut Wilson, ilmu politik seharusnya berkonsentrasi pada hal – hal yang selama ini dilupakan yaitu bagaimana mengelola pemerintahan. Selanjutnya studi administrasi negara tidak hanya berfokus pada masalah – masalah manajemen personalia tetapi juga pada organisasi dan manajemen. Yang lebih penting lagi dalam karyanya tersebut, ia memisahkan antara politik dan administrasi. Prinsip ini yang kemudian dikenal dengan Dikotomi Politik – Administrasi.
Namun yang menjadi teks utama administrasi negara adalah tulisan dari Leonard White yang berjudul "Intoduction to the study of Public Administration" (1926) dimana dia mengemukakan alasan – alasan perlunya administrasi negara menjadi suatu disiplin akademik dan profesional. Ada empat asumsi kritis yang membentuk dasar dari studi administrasi negara yaitu :
Administration is a unitary process that can be studied informly, at the federal, state, and local levels.
The basic for study is management, not law.
Administration is still art but the ideal of transformance to science is both feasible and worthwhile.
Administration "has become, and will continue to be the heart of the problem of modern government."
Di Indonesia sendiri sebenarnya Ilmu administrasi negara/publik yang kita pelajari dan kenali saat ini pada umumnya adalah ilmu yang dikembangkan oleh ilmuan dari USA pada khususnya dan negara-negara Anglo Saxon pada umumnya. Ilmu administrasi negara/publik (versi Anglo Saxon) baru diperkenalkan di Indonesia sejak awal 1950-an yakni dengan dibentuknya jurusan Ilmu Administrasi Negara di UI dan UGM. Ilmu juga termasuk produk manusia, oleh karena itu menurut penulis, kita dapat mendefinisikan sendiri apa itu ilmu administrasi negara/publik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita, tanpa harus mengikuti definisi orang lain, apalagi orang dari sejarah dan lingkungan geografi yang berbeda sekali dengan kita.
Lalu bagaimana hubungan ilmu administrasi negara dengan ilmu pemerintahan?. Maksud penulis disini adalah perbedaan dan persamaannya. Inu Kencana Syafiie dalam bukunya "Ilmu Pemerintahan" memaparkan jika syarat keberadaan suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah ada atau tidaknya objek dari ilmu pengetahuan tersebut. Ada dua objek ilmu pengetahuan yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang menjadi pokok masalah (subject matter) dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan. Objek formal adalah objek yang menjadi pusat perhatian (focust of interest) suatu disiplin ilmu pengetahuan, objek formal bersifat khusus dan spesifik karena merupakan apa yang menjadi pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan.
Kemudian perbedaan dan persamaan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara/publik itu dapat dilihat dari objek material dan objek formalnya. Ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara kesamaannya ada pada objek materialnya yaitu negara. Sedangkan perbedaannya ada pada objek formalnya dimana ilmu pemerintahan objeknya formalnya adalah hubungan pemerintahan yang dilihat dari gejala dan peristiwa pemerintahan, dan objek formalnya ilmu administrasi negara adalah pelayanan, organisasi pemerintahan, dan manajemen pemerintahan.
C. Lingkup Ilmu Pemerintahan
1. Makna pergeseran dari Government to Governance
Pada dekade 90-an terjadi pergeseran paradigma dari government ke governance. Dalam paradigma lama, government (pemerintah) merupakan aktor utama penyelenggara pemerintahan terutama dalam hal pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam paradigma baru (governance), dominasi state (negara ) dalam proses pembuatan kebijakan publik mulai tereduksi seiring dengan diakuinya posisi dan peran voluntary sector dan private sector dalam proses pembuatan kebijakan, yang sebelumnya nyaris tidak pernah diperhitungkan.
Secara umum, Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya. Konsep governance merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga. Definisi standar governance merujuk pada formulasi Bank Dunia yang mengemukakan, governance as the manner ini which power is exercised in management of country's economic and social resources for development. UNDP mendefinisakan governance lebih ekspansif daripada Bank Dunia. Definisi yang diberikan dari UNDP tersebut adalah governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani serta interaksi antara tiga elemen tersebut. UNDP lebih jauh menyebutkan ciri Good Governance yaitu mengikutsertakan semua, transparan, bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dala proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.
Dari paparan di atas dapat diketahui jika dalam konsep governance ada tiga stakeholder utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing – masing, yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan dalam membangung interaksi sosial, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik. Untuk membangun Good Governance, semua stakeholder tersebut harus saling bekerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.
Memang pada kenyataannya tidaklah mudah mewujudkan apa yang disebut dengan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik-sehat). Butuh proses yang tidak sebentar. Karena kadang aparat pemerintah sendiri sudah mengerti apa itu Good Governance, tapi tidak ada kemauan untuk berubah, untuk menerapkannya. Maksud penulis di sini adalah isu Good Governance di lingkungan pemerintah bisa saja sudah mengemuka, tapi dalam realistis prakteknya masih sangat terbatas. Profesor Sedarmayanti dalam bukunya Good Governance and Good Corporate Governance mengemukakan 5 upaya yang menggambarkan sejauh mana perubahan menuju Good Governance terjadi di suatu daerah yakni :
Upaya merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien.
Upaya memberikan insentif terhadap prestasi.
Upaya memberantas KKN.
Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Upaya mendorong partisipasi.
Konsekuensi dari pergeseran Government to Governance
Pergeseran paradigma dari Government ke Governance membawa konsekuensi bahwa aktor penyelenggara pemerintahan tidak lagi hanya pemerintah saja, tetapi ada sektor swasta dan juga masyarakat. Masuknya dua sektor sebagai pemain baru dalam proses tata kelola pemerintahan berpengaruh terhadap meluasnya bidang kajian ilmu pemerintahan. Jika sebelumnya ilmu pemerintahan menempatkan lembaga-lembaga negara sebagai lokus dalam kajiannya, maka sektor swasta dan masyarakat kini juga menjadi ladang kajian baru yang tidak kalah pentingnya dalam memahami berbagai persoalan dan fenomena politik dan pemerintahan.
Menurut penulis, pergeseran paradigma Government ke Governance itu sangatlah baik prospeknya, kemungkinan untuk mendapatkan pelayanan publik yang efisien dengan kualitas maksimal tentunya akan lebih besar tercapai. Prinsip governance yang didalamnya terdapat transparansi dan akuntabilitas serta adanya supremasi hukum tentunya dapat menjadikan aktor penyelenggara dan penyelenggaraan pelayanan publik jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena prinsip – prinsip yang ada pada good governance mengajarkan para aparat negara untuk tanggung jawab pada kewajiban yang dimiliki, melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan baik dan bersih, mereka merasa takut jika berbuat tidak sesuai ketentuan hukum karena ada supremasi hukum. Governance juga dapat membawa suatu negara ke arah demokratisasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya keterlibatan masyarakat dan private sektor dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga potensi adanya hegemoni kekuasaan itu dapat diminalisir.
21
