Ontologi Ilmu PemerintahanPada materi inisiasi 2.1 sedikit telah disinggung tentang ontologi ilmu pemerintahan. Apa yang ingin dipelajari oleh ilmu pemerintahan? Atau dengan perkataan lain, apakah yang menjadi bidang telaah ilmu pemerintahan? Berbiara mengenai hakekat ilmu pemerintah dalam hal kajiannya maka yang akan kita biarakan adalah tentang ontologi ilmu pemerintahan. !etiap ilmu harus memiliki obyek tertentu untuk dikaji. Obyek ilmu dapat dibedakan menjadi dua maam yakni obyek materia dan obyek "orma. #enurut Poedja$ijatna %1&'() 1*+ bah$a Obyek materia adalah obyek yang disoroti sebuah ilmu baik berupa gejala alam dan atau gejala sosial, sedangkan obyek "orma adalah sudut pandangan penyorotan. penyorotan. Obyek materia dapat disebut sebagai persoalan pokok %subjet matter+, sedangkan obyek "orma dapat pula disebut sebagai pusat perhatian %"ous o" interest+. !atu ilmu dengan ilmu lainnya mungkin memiliki obyek materia yang sama, tetapi harus memiliki obyek "orma yang berbeda. ahirnya ilmu-ilmu baru justru karena adanya sudut pandang yang berbeda terhadap obyek yang sama. !ebagai ontoh, ilmu negara, ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu pemerintahan adalah rumpun ilmu yang memiliki obyek materia sama yakni /0AA. /0AA. 3etapi 3etapi masing-masing ilmu memiliki obyek "orma yang berbeda. Obyek "orma ilmu negara lebih le bih menyoroti bentuk, jenis dan susunan negara, obyek "orma ilmu politik lebih menyoroti proses pembentukan kekuasaan kekuasaan dalam suatu negara. Obyek "orma ilmu administrasi negara ne gara atau yang sekarang diberi istilah ilmu administrasi publik %sebagai terjemahan dari publi administration+ lebih banyak menyoroti administrasi dalam arti sempit %ketatausahaan+, organisasi, manajemen, kepemimpinan hingga ke tataran 4 %4ubungan antar manusia5human relations+ dalam suatu negara. !edangkan obyek "orma ilmu pemerintahan lebih menyoroti hubungan antara yang memerintah memeri ntah %pemerintah+ dan yang diperintah %rakyat+ dalam konteks ke$enangan dan pelayanan publik. Ilmu yang memiliki obyek materia sama dikelompokkan dalam satu rumpun. Antara ilmu yang satu dengan lainnya l ainnya dapat saling meminjam teori, konsep, 6ariabel maupun metodologi. Ilmu atau abang ilmu yang baru tumbuh biasanya lebih banyak meminjam teori, konsep, 6ariabel maupun metodologi dari ilmu lain yang sudah mapan, sampai ilmu atau abang ilmu tersebut menapai tahap kede$asaannya. Ilmu yang de$asa akan memiliki konsep, teori, hukum dan metodologi yang spesi7k dibanding ilmu lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bah$a ontologi ilm u pemerintahan dapat dilihat dari obyek-obyek tertentu yang mempunyai keserupaan satu sama lainnya. Adapun obyek ilmu pemerintahan dapat dibagi dua yaitu )
a. Obyek materia ilmu pemerintahan adalah negara. b. Obyek "orma ilmu pemerintahan adalah hubungan antara yang memerintah %pemerintah+ dan yang diperintah %rakyat+. 8alam hubungan hubungan pemerintahan terdapat gejala pemerintahan. 9husus untuk hubungan pemerintahan antara yang memerintah %pemerintah+ dengan yang diperintah %rakyat+, dapat diklasi7kasikan ke dalam dua pola, yaitu) a. 4ubungan Pemerintahan :ertikal ;aitu hubungan atas ba$ah antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah sebagai pemegang kendali yang memberikan perintah perintah kepada rakyat, sedangkan rakyat menjalankan dengan penuh ketaatan. Pemerintah < yang memerintah- berkedudukan pada posisi hierarki dengan rakyat < yang diperintah. Pada hubungan ini peranan pemerintah sangat dominan yakni sebagai motor penggerak bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. #asyarakat lebih banyak diposisikan sebagai obyek dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. b. 4ubungan Pemerintahan 4ori=ontal ;aitu hubungan menyamping kiri kanan antara pemerintah dengan rakyatnya, di mana pemerintah dapat saja berlaku sebagai produsen sedangkan rakyat sebagai konsumen karena rakyatlah yang menjadi pemakai utama barang barang yang diproduksi pemerintahnya sendiri. 8alam hubungan ini sesuai dengan paradigma good go6ernane, di mana kedudukan dan posisi pemerintahan adalah heterarki dengan pemangku kepentingan lainnya seperti sektor s$asta dan sektor masyarakat.
