Dana Pensiun Syariah

Dana Pensiun Syariah

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam menyebabkan banyak terjadi aktivitas muamalah dalam rangka memenuhi kegiatan ekonomi secara islami. Kegiatan perekonomian tersebut tentu melibatkan lembaga-lembaga keuangan islam.

Semakin berkembangnya sektor ekonomi syariah di Indonesia menyebabkan lembaga-lembaga keuangan di Indonesia berlomba-lomba mengkaji produk syariah yang belum ada atau masih jarang di Indonesia, salah satunya adalah dana pensiun syariah.

Dana pensiun menurut UU o. !! "ahun "ahun !##$ tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan man%aat pensiun. &erdasarkan de'nisi tersebut dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karya(an suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Dan dana pensiun syariah itu sendiri adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti  juga mendorong perkembangan perkembangan dana pensiun yang beroperasi beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian Dana Pensiun Dana pensiun merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal ber asal dari sistem hukum )nglo-)merika. *enurut David +. Scott !# pension %unds is a 'nancial institution that controls assets and disburses income to people a%ter they have retired %rom gain%ul employment/ menurut 01 Perry !#2 pension %und is an investment maintened by companies and other employers e mployers to pay the annual sum re3uired under the business or organi4ation5s pension scheme. Sedangkan menurut )bdulkadir *uhammad dan 6ita *uniarti $777 Dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan membe rikan man%aat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia.

Dari beberapa de'nisi diatas terlihat bah(a dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan me mberikan man%aat kepada karya(an pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust sedangkan pengelolanya disebut trustee atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut.8!9

Dana pensiun menurut UU o. !! "ahun !##$ tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan man%aat pensiun. &erdasarkan de'nisi diatas, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karya(an suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.8$9

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.829

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara perlahan mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun +embaga Keuangan DP+K yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah.

+andasan :ukum ;perasional Dana Pensiun Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun s(asta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain  jamsostek, suatu program kontribusi tetap (ajib untuk karya(an s(asta dan &U* di ba(ah Departemen "enaga Kerja dan "ransmigrasi. amun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam penga(asannya UU o. 2
Undang-undang Dana Pensiun o. !! "ahun !##$ merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun s(asta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip >kebebasan untuk memberikan janji dan ke(ajiban untuk menepatinya? yaitu, (alaupun pembentukan program pensiun bersi%at sukarela, hak penerima man%aat harus dijamin. "ujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya man%aat-man%aat pensiun pada (aktunya, untuk memastikan bah(a man%aat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bah(a dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.8@9

Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, dalam konteks regulasi misalnya. Aika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan %at(a DS-*UI, berbeda halnya dengan dana pensiun syariah, menurut seorang konsultan 1konomi Syariah, yang juga seorang praktisi, I44uddin )bdul *ana%, +c. *) &elum ada satupun peraturaan dan %at(a yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan %at(a *UI yang juga umum, tidak bersi%at khusus. :al ini pula lah yang menjadi salah satu %aktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia.8B9

 "ujuan dan 0ungsi Program Pensiun  "ujuan penyelenggaraan program dana pensiun baik dari kepentingan perusahaan, peserta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut C

!. "ujuan pemberian dana pensiun ini bagi perusahan sebagai pemberi kerja

a. Ke(ajiban moral

Perusahan mempunyai ke(ajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karya(an. Ke(ajiban moral tersebut di(ujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karya(annya. Karya(an yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahan masih memiliki tanggung ja(ab moral terhadap merek. ;leh karena itu, sudah menjadi ke(ajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para kaya(annya.

b. +oyalitas

 Aaminan yang diberikan untuk karya(an akan memberikan dampak positi% pada perusahaan. Karya(an akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. +oyalitas tersebut akan semakin besar dengan  jaminan keamanan yang diterima oleh karya(an.

c. Kompetisi pasar tenaga kerja

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karya(an diharapkan perusahaan akan

memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karya(an yang berkualitas dan pro%essional di pasaran tenaga kerja. Dengan ta(aran man%aat yang kompetiti% bagi para karya(an, perusahaan akan dapat mempertahankan karya(an yang berkualitas.89

d. *emberikan penghargaan kepada para karya(annya yang telah mengabdi perusahaan.

e. *eningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemer intah.8=9

$. "ujuan pemberian dana pensiun bagi peserta
a. 6asa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun.

b. *endapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.

2. "ujuan pemberian dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun

a. *engelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi

b. "urut membantu dan mendukung program pemerintah

c. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.89

)dapun %ungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lainC

!. )suransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

$. "abungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karya(an dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.

2. Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk man%aat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan  janda
Kebijakan dan Kendala Pengembangan Dana Pensiun Syariah Pengelolan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak man%aat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. )l-Euran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. )jaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. :al ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produkti%, masih memiliki sumber pendapatan.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasanC

!. *asih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pega(ai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan )skes, pega(ai s(asta dan pega(ai mandiri (iras(asta yang j umlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.

$. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SD* yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jel as bagi dana pensiun syariah.

2. 6asa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi untuk dapat mendorong pertumbuhan dari sisi

supply dan demand secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syariah untuk berpartisipasi akti% dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung ja(ab, dan kompetensi masing-masing.

:arus diakui bah(a perkembangan dana pensiun syariah relati% tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. :al ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. :al ini dapat terlihat dalam beberapa halC

!. Dalam konteks strategi pengembangan industri. Ketika perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah sudah memiliki dan masuk dalam road map strategi pengembangan masing-masing industri, dana pensiun syariah belum disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan Industri Dana Pensiun  "ahun $77=-$7!!.

$. Dalam konteks regulasi. Aika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksa dana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan %at(a DS-*UI, maka dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan %at(a yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan %at(a *UI yang juga umum, tidak bersi%at khusus dan mendetail.

2. Ketentuan Investasi langsung dalam UU o. !!
Instrumen investasi dana pensiun syariah perlu dimasukkan ke dalam revisi UU Dana Pensiun. DP+K Syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ini kemudian berakibat dana kelolaan dana pensiun syariah justru kebanyakan ditanam dalam bentuk obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja. Padahal dengan potensi besar masyarakat muslim dan dengan pasar yang sangat terbuka lebar tentunya dana pensiun syariah memiliki harapan masa depan yang cerah.8!79

Kesimpulan

Dana pensiun menurut UU o. !! "ahun !##$ tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan man%aat pensiun. Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri, kesempatan untuk me ndirikan dana pensiun, penundaan man%aat, serta kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.

+andasan hukum operasional dana pensiun adalah Undang-undang Dana Pensiun o. !! "ahun !##$ yang merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun s(asta di Indonesia. Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, dalam konteks regulasi misalnya, menurut seorang konsultan 1konomi Syariah, yang juga seorang praktisi, I44uddin )bdul *ana%, +c. *) &elum ada satupun peraturaan dan %at(a yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan %at(a *UI yang juga umum, tidak bersi%at khusus.

 "ujuan dari dana pensiun bagi perusahan adalah sebagai ke(ajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karya(an, jaminan yang diberikan untuk karya(an akan memberikan dampak positi% pada perusahaan, dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karya(an diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karya(an yang berkualitas dan pro%essional di pasaran tenaga kerja, peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.

Program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DP+K Dana Pensiun +embaga Keuangan di beberapa bank dan asuransi syariah. Umumya, produk DP+K syariah merupakan salah satu poduk penghimpunan dana yang dita(arkan oleh bank atau asuransi syariah untuk memberikan  jaminan kesejahteraan di hari tua atau di akhir masa jabatan karya(an ataupun nasabahnya. Umumnya, produk dana pensiun yang dita(arkan oleh DP+K Syariah mena(arkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi ji(a.

Perkembangan dana pensiun syariah relati% tertinggal bila dibandingkan dengan industri keuangan syariah yang lain. :al ini terjadi diantaranya disebabkan minimnya dukungan strategi dan regulasi. :al ini dapat terlihat dalam beberapa hal, dalam konteks strategi pengembangan industri dana pensiun syariah belum

disentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan industri dana pensiun, dana pensiun syariah belum ada satu pun peraturan dan %at(a yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan %at(a *UI yang juga umum, tidak bersi%at khusus dan mendetail, ketentuan Investasi langsung dalam UU o. !!
Da%tar Pustaka 8!9 Feith4al, 6ivai dkk. $77=. &ank and 0inancial Institution *anagement. AakartaC P" 6aja Gra'ndo Persada hlm.!7=$

8$9 )ndri, Soemitra. $77#. &ank dan +embaga Keuangan Syariah. AakartaC Kencana Prenada *edia Group. hlm. $#$

829 Kasmir. $7!7. &ank dan +embaga Keuangan +ainnya. AakartaC 6aja(ali Pers. hlm. 2$B

8@9 )ndri, Soemitra. ;p Hit. hlm. $#!

8B9 *aulana 0ari4il Eudsi.$7!7.httpC<
89 Feith4al, 6ivai dkk. ;p Hit. hlm. !7=@

8=9 )ndri, Soemitra. ;p Hit. hlm. $#@

89 Ibid hlm. $#@

8#9 .Sri Susilo dkk. $777. &ank dan +embaga Keuangan +ain. AakartaC Salemba empat. hlm $!= .Sri Susilo dkk. $777. &ank dan +embaga Keuangan +ain.  AakartaC Salemba empat. hlm. $!=

8!79 Ibid hlm 27!-27@ Ibid hlm. 27!-27@