AKUNTANSI PERPAJAKAN UNTUK DANA PENSIUN Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan Dosen : Reiza Zainal
OLEH : YUSUF BAHTIYAR KUNCORONINGRAT 2-S AKUNTANSI / 38 103060016895
Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Pemerintahan
Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012 SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA Tahun 2012
BAB I PENDAHULUAN
Pajak dan industri adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan saling ketergantungan. Di sisi, penerimaan pajak tidak lepas dari pertumbuhan industri. Ketika industri berkembang pesat, secara alamiah potensi penerimaan pajak pun meningkat. Di sisi lain, industri, termasuk industri dana pensiun, sangat bergantung kepada kebijakan-kebijakan perpajakan untuk bisa berkembang. Dana Pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Melalui program pensiun diharapkan tabungan masyarakat dapat terakumulasi dan dikelola secara bijak dan aman agar
kesejahteraan
pensiunan
terjamin
dan
kebutuhan
pembiayaan
pembangunan dapat terpenuhi secara berkesinambungan. Sehubungan dengan itu maka telah diberlakukan Undang-Undang Nomor: 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam UU Dana pensiun disebutkan bahwa dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum. Apabila badan hukum lainnya disahkan oleh menteri hukum dan HAM. Badan hukum dana pensiun disahkan oleh Menteri Keuangan. Sebagai sebuah badan hukum, dana pensiun termasuk ke dalam kriteria subjek pajak yang disebutkan dalam Undaang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, dana pensiun juga diwajibkan untuk melakukan pemotongan atas manfaat pensiun yang diperoleh peserta yang merupakan wajib pajak dalam negeri.
BAB II ANALISIS
I.
Gambaran Umum Dana Pensiun
Dana Pensiun (pension funds) adalah suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Pemberi Kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jenis Dana Pensiun ada dua yaitu: a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan
karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun luran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya, sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun Pekerja Mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Sedangkan program yang diperkenankan dijalankan bagi setiap dana pensiun adalah: a. Program Pensiun Iuran Pasti Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun (iuran pensiun yang dibayar pasti, manfaat yang akan diterima saat pensiun tidak pasti). b. Program Pensiun Manfaat Pasti Program Pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau Program Pensiun lain yang bukan merupakan Program
Pensiun luran Pasti (iuran pensiun yang dibayar tidak pasti, manfaat yang akan diterima saat pensiun pasti).
II.
AKUNTANSI DANA PENSIUN
Menurut KMK No. 509/KMK.06/2002 Pasal 1 ayat 3, Pengurus Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri Keuangan yaitu: a. laporan keuangan semesteran yang ditandatangani oleh Pengurus; b. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari: 1) laporan aktiva bersih; 2) laporan perubahan aktiva bersih; 3) neraca; 4) perhitungan hasil usaha; 5) laporan arus kas; dan 6) catatan atas laporan keuangan. PSAK No 18 mengatur tentang akuntansi Dana Pensiun dengan membedakan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri dari
laporan aktiva bersih, laporan perubahan aktiva bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, laporan mengenai kewajiban aktuaria dan perubahannya perlu disusun sebagai lampiran laporan keuangan. (PSAK No 18 Paragraf 20) Sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan perlu disajikan antara lain portofolio investasi, rincian biaya yang merupakan beban Dana Pensiun selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja) atau rincian biaya yang dapat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan) dan (PSAK No 18 Paragraf 21).
PSAK No 18 Paragraf 22 menerangkan mengenai Penilaian Aktiva Dana Pensiun. Aktiva Dana Pensiun dinilai sesuai dengan SAK yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan kekhususan informasi yang diperlukan maka dalam neraca, untuk aktiva tertentu disamping nilai historis perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi. Untuk tujuan penyusunan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva bersih, investasi Dana Pensiun dinilai berdasarkan nilai wajar (fair value). Surat-surat berharga dinilai berdasarkan harga pasar karena dianggap sebagai nilai yang paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal laporan dan hasil invetasi selama periode tersebut. Surat-surat berharga yang nilai jatuh temponya sudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar manfaat pensiun dinilai berdasarkan nilai jatuh temponya dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap. Jika suatu investasi tidak mempunyai nilai wajar maka perlu diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan. Aktiva operasional dinilai berdasarkan nilai buku. PSAK No. 18 Paragraf 23 menjelaskan bahwa Laporan keuangan Dana Pensiun perlu mengungkapkan informasi relevan antara lain sebagai berikut: a. Laporan Aktiva Bersih: 1)
nilai aktiva pada akhir periode dengan klasifikasi yang tepat
2)
dasar penilaian aktiva,
3)
investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenis
4)
kewajiban selain daripada kewajiban aktuaria;
Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Total seluruh aktiva Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang belum jatuh tempo dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun pada tanggal laporan. (PSAK No 18 Paragraf 25) b. Laporan perubahan aktiva bersih:
1)
biaya jasa kini (iuran normal) yang jatuh tempo baik yang berasal dari pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta atau peserta.
2)
biaya jasa lalu (iuran tambahan) yang jatuh tempo.
3)
hasil investasi antara lain bunga, dividen, dan sewa,
4)
pendapatan lain-lain.
5)
manfaat yang sudah dibayarkan dan yang masih terhutang, dirinci untuk peserta yang pensiun, yang meninggal atau yang cacat, juga untuk pembayaran manfaat secara sekaligus
6)
beban administrasi,
7)
beban investasi,
8)
beban lain-lain,
9)
pajak penghasilan,
10) keuntungan
atau
kerugian
dari
pelepasan
investasi
dan
penurunan atau kenaikan nilai investasi, dan 11) pengalihan dana ke dan dari Dana Pensiun lain; Laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan
tersebut
yang
diperinci
atas
pertambahan
dan
atau
pengurangan yang terjadi selama suatu periode tertentu (PSAK No. 18 Paragraf 26). c. Neraca: 1) Posisi keuangan Dana Pensiun, 2) Nilai historis, khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya d. Perhitungan hasil usaha: 1) Pendapatan dan beban investasi, 2) Beban administrasi. 3) Pendapatan lain-lain. e. Laporan arus kas: Laporan arus kas disajikan sesuai dengan sifat kegiatan usaha Dana Pensiun selama periode pelaporan; f. Catatan atas laporan keuangan, mencakup:
1) Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan, antara lain:
Nama pendiri Dana Pensiun dan mitra pendiri (jika ada),
Kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun,
Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan,
Jenis program pensiun,
Iuran yang berasal dari peserta, jika ada,
Untuk PPMP, penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan,
Penjelasan mengenai rencana
penggabungan, pemisahan, pemindahan kelompok peserta dan pembubaran Dana Pensiun (jika besar kemungkinannya terjadi)
2) Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting, 3) Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan, 4) Rincian portofolio investasi, dan 5) Perhitungan kewajiban aktuaria, metode penilaian, asumsi aktuarial, nama dan tanggal laporan akturis terakhir (dalam hal PPMP). PSAK No 18 Paragraf 27 menyatakan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, penentuan kewajiban aktuaria berdasarkan laporan aktuaris terakhir. Di dalam Neraca, selisih antara nilai kewajiban aktuaria dan aktiva bersih disajikan sebagai Selisih Kewajiban Aktuaria. Dalam Neraca Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, piutang kepada pemberi kerja sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo pada tanggal laporan
III.
PERATURAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN DANA PENSIUN
A. Penghasilan Investasi Dana Pensiun bukan Objek Pajak. UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 menyatakan sebagai berikut: Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: “....
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu
yang
ditetapkan
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan; …”
Merujuk UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3 huruf h tentang “bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan”, hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun. Investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi berikut ini: a. Deposito Berjangka pada Bank b. Deposito on call pada Bank c. Sertifikat Deposito pada Bank d. saham yang tercatat di Bursa Efek e. obligasi yang tercatat di Bursa Efek f. penempatan langsung pada saham yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia g. surat pengakuan utang yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia h. tanah di Indonesia i.
bangunan di Indonesia
j.
tanah dan bangunan di Indonesia
k. unit penyertaan reksadana
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang tentang Pasar Modal l.
Sertifikat Bank Indonesia; dan atau
m. surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia KMK No. 651/KMK.04/1994 menjelaskan tentang penanaman modal tertentu yang memberikan penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak
termasuk Objek Pajak Penghasilan adalah: “Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang penanaman modal berupa: a. Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan,
pada
bank
di
Indonesia
serta
Sertifikat
Bank
Indonesia; b. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia PER Dirjen P ajak No 160/PJ/2005, Pasal 2 menyatakan: ”Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sepanjang dananya
diperoleh dari
sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UndangUndang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun”.
B. Dana Pensiun baru kena pajak PPh 21 setelah dibagikan pada penerima manfaat pensiun UU PPh pasal 21 ayat 1-c menyatakan Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: “Dana pensiun at au
badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;”.
Keputusan Dirjen Pajak - KEP - 333/PJ/2001, 3 Mei 2001 Pasal 2 menyatakan sebagai berikut: ”dengan adanya pengalihan tanggung jawab
pembayaran pensiun dari Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan kepada perusahaan asuransi jiwa, maka perlakuan perpajakan terhadap pembayaran pensiun adalah sebagai berikut:
a. Pada saat tanggung jawab pembayaran pensiun dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa, peserta dianggap telah menerima hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, pemotongan
sehingga PPh
Dana
Pasal
21
Pensiun
wajib
sebagaimana
melakukan
diatur
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5% (lima persen); 2) Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 10% (sepuluh persen); 3) Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen); 4) Penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dipotong PPh Pasal 21 sebesar 25% (dua puluh lima persen); 5) Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 apabila penghasilan bruto sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau kurang. b. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) bersifat final. c. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa maka program pensiun berubah menjadi program asuransi sehingga pada saat
peserta
menerima
hak
atas
manfaat
pensiun
tersebut,
perusahaan asuransi jiwa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Dengan tidak dipajakinya laba dari investasi yang dikelola Dana Pensiun, maka tidak terjadi economic double taxation. Beban pajak yang ditanggung hanya sebesar PPh 21 yang dipotong saat dibagikan pada pensiunan.
IV.
REKONSILIASI FISKAL UNTUK AKUNTANSI DANA PENSIUN
Karena pada dasarnya laba dan penghasilan dari investasi yang dilakukan Dana Pensiun bukan merupakan Objek Pajak maka semua penghasilan tersebut harus dikoreksi fiskal negatif kecuali untuk penghasilan yang tidak ditetapkan KMK No. 651 Tahun 1994 yaitu penghasilan selain: a. Bunga dan diskonto dari
deposito,
sertifikat deposito, dan
tabungan,pada bank di Indonesia serta Sertifikat Bank Indonesia; b. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia
BAB III PENUTUP
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1. Standar Akuntansi didasarkan pada business nature dari usaha yang dijalankan maka terdapat perbedaan akuntansi antara jenis usaha satu dengan lainnya untuk memenuhi syarat ”dapat diperbandingkan” (comparibility).
2. Pajak tidak dikenakan ketika pemberi kerja atau peserta dana pensiun membayar iuran dana pensiun. Melainkan hanya dikenakan ketika peserta pensiun memperoleh menfaat dana pensiun. 3. Di Indonesia pajak tidak dikenakan ketika pemberi kerja atau peserta dana pensiun membayar dana pensiun. Tetapi dikenakan ketika dana pensiun memperoleh laba atas hasil investasi dan ketika peserta dana pensiun memperoleh manfaat pensiun. Namun, tidak semua hasiil investasi dari dana pensiun dikenakan pajak. Sebagaimana yang disebutkan dalam bidang teetentu saja yang dikecualikan oleh objek pajak. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan, dalam hal ini Bapepam-LK, mengatur jenis investasi apa saja yang diperbolehkan bagi dana pensiun 4. Koreksi Fiskal untuk menyesuaikan laba akuntansi menjadi laba kena pajak banyak diterapkan pada pemisahan pendapatan dan biaya yang terkait pemajakan final dan pembebasan pajak antara lain: a. Bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan, pada bank di Indonesia serta Sertifikat Bank Indonesia; b. Bunga dari obligasi yang diperdagangkan di pasar modal di Indonesia; c. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia
DAFTAR PUSTAKA
Waluyo, 2007. Perpajakan Indonesia Buku 1. Salemba Empat, Jakarta. Rahmat,
muhammad.
2012.
Perlakuan
Pajak
Bagi
Dana
Pensiun
dalam
http://www.fiscuswannabe.web.id/2012/07/perlakuan-pajak-bagi-dana pensiun.html diunduh pada Sabtu, 16 July 2012 jam 15.00.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun …………, Udang-undang No 36 tahun 2008 tentang: Perubahan keempat atas Undangundang No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan …………, KMK No. 509/KMK.06/2002 tentang laporan keuangan dana pensiun …………, KMK No. 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun …………, KMK No. 651/KMK.04/1994 menjelaskan tentang penanaman modal tertentu yang memberikan penghasilan kepada
Dana Pensiun yang tidak termasuk
Objek Pajak Penghasilan …………, Peraturan Dirjen Pajak No 160/PJ/2005 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan
Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga
Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima Atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Dana Pensiun dalam http://www.bapepam.go.id/dana_pensiun/ diunduh pada Sabtu, 16 July 2012 jam 15.00. PSAK 18 – Akuntansi Dana Pensiun PSAK 24 – Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun
