Makalah Kasus Korupsi Dana Pensiun Pertamina

Makalah Kasus Korupsi Dana Pensiun Pertamina By Kukuh Tanaya 5:10 PM Korupsi , Makalah

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan laporan makalah yang berjudul “Penyimpangan Dana Pensiun Pertamina ”  sebagai salah satu tugas mata kuliah Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara, Bapak Bambang Juli Istanto, yang telah memberi dukungan serta bimbingan dalam proses penyusunan makalah ini. Meskipun penulis berharap bahwa makalah ini bebas dari kesalahan dan kekurangan, tetap saja tak ada gading yang tak retak. Penulis tidak dapat menghindari kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar tugas makalah ini dapat lebih baik lagi untuk ke depannya.  Akhir kata, kata, penulis mengucapk mengucapkan an terima kasih, kasih, semoga semoga makalah makalah ini dapat dapat bermanfaat. bermanfaat.

Tangerang Selatan, 2 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………….... 1 DAFTAR ISI ………………………………………………………..... 2 BAB I PENDAHULUAN ……………………………………..............3  A. Latar Belakang …………………………………………..............  3 B. Tujuan................... ……………………………………… ........... 3 C. Ruang Lingkup Materi ………………………………………....... 4 BAB II LANDASAN TEORI ………………………………………..... 5 BAB III PEMBAHASAN …………………………………………….. 11 BAB IV PENUTUP …………………………………………………… 15  A. Kesimpulan... Kesimpulan.............. ...................... ......................... ........................... ........................ ....................... ................15 ....15 B. Saran dan Solusi…………………………………………………..15 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………….  ......16

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Pada era modern ini, kata korupsi sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bahkan ada slogan, “Tiada hari tanpa adanya berita tentang kasus korupsi.” Pemberitaan tentang kasus korupsi yang terjadi di negeri ini bukan menjadi hal yang aneh lagi banyaknya para pejabat pemegang kekuasaan di negeri ini yang silih berganti melakukan tindak pidana korupsi dari pejabat rendahan sampai pejabat yang tertinggi sekalipun. Celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Mata, hati, dan telinga masyarakat sudah lelah mendengar, melihat dan merasakan dampak dari korupsi yang di lakukan oleh petinggipetinggi negara yang haus akan kekayaan duniawi, para koruptor memang benar sudah dirasuki oleh setan sehingga hatinya tertutup dan buta untuk merasakan penderitaan rakyat, bayangkan saja berapa banyak uang milik negara yang masuk ke rekening para koruptor yang seharusnya dengan uang tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara terutama kemakmuran rakyat, bermilyar-milyaran bahkan triliunan uang yang telah dicuri oleh para koruptor dengan mudahnya untuk memenuhi kepuasaan kekayaan mereka. Terkait dengan masalah korupsi, terdapat salah satu kasus yang telah menggunakan dana negara dan merugikan banyak masyarakat indonesia adalah kasus dana pensiun Pertamina. Oleh sebab itu, kami tertarik mengulas kembali apa sesungguhnya yang terjadi dalam kasus ini. B. Tujuan Tujuan dari dibuatnya makalah ini adalah : Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara Untuk mengetahui pengertian korupsi Untuk mengetahui motif motif yang mendasari korupsi Untuk mengetahui ruang lingkup dan bentuk dari korupsi 

  

 

Untuk mengetahui pola penindakan korupsi beserta contoh kasusnya Untuk mengetahui dampak korupsi

C. Ruang lingkup Dalam makalah ini, ruang lingkup masalah yang penulis sajikan yaitu seputar teori hukum yang melatarbelakangi kasus korupsi dana pensiun Pertamina, penjelasan rinci mengenai kasusdana pensiun Pertamina dari kacamata politik-hukum, serta kesimpulan dan saran yang dapat penulis tawarkan bagi aparatur negara dan hukum Indonesia pada umumnya, serta pembaca makalah ini pada khususnya.

BAB II LANDASAN TEORI 1. Pengertian Korupsi secara Teoretis Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi diajukan oleh Waterbury (1976) dalam Corruption, Political stability and development bahwa pengertian korupsi menurut hukum dan pengertian korupsi berdasarkan norma. Pengertian korupsi dalam hukum adalah tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas batas hukum atas tingkah laku tersebut. Pengertian korupsi menurut norma ialah apabila hukum dilanggar oleh pelaku korupsi seperti pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya dalam prosesnya. Dalam negara tertentu, dua pengertian korupsi ini disamakan. Nurdjana (1990) menurut Beliau Korupsi berasal dari bahasa Yunani yaitu corruptio yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma- norma agama materiil, mental dan hukum.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan kegiatan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang demi keuntungan pribadi. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan keuangan pribadi dengan masyarakat. 2. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Normatif  Memperhatikan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, maka tindak Pidana Korupsi itu dapat dilihat dari dua segi yaitu korupsi  Aktif dan Korupsi Pasif. Adapun yang dimaksud dengan Korupsi Aktif adalah sebagai berikut : Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999) Percobaan pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001)

Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tagun 2001) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan,melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan,sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau mebiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu  jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undangundang Nomor 20 Tahun 2001) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu  jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang :

Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 e undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Pada waktu menjalankan tugas meminta,menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya.padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (pasal 12 f undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seplah-olah merupakan hutang pada dirinya,padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (pasal 12 g undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai,seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,telah merugikan orang yang berhak,apadahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan,pengadaan,atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan,untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (pasal 12 i undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Sedangkan Korupsi Pasif adalah sebagai berikut : Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001) Hakim atau advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mepengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2001) Orang yang menerima penyerahan bahan atau keparluan Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisisan Negara Republik Indonesia yang mebiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau c Undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2001. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebaga akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang nomor 20 tahun 2001)

Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c Undang-undang nomor 20 tahun 2001)  Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga,bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat uang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d Undang-undang nomor 20 tahun 2001) Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12 Undang-undang nomor 20 tahun 2001).

BAB III PEMBAHASAN

A. Kasus yang Dibahas BPK Temukan Penyimpangan di Kasus Dana Pensiun Pertamina Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan dua kasus dugaan penyimpangan di PT Pertamina kepada Kejaksaan Agung. Seperti ditayangkan Liputan 6 Petang SCTV , Jumat (2/5/2017), dua kasus yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 630 miliar itu bersumber dari dana pensiun dan pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental. Kedatangan tim auditor BPK di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jumat pagi tadi diterima Jampidsus Arminsyah. Kemudian tim menyampaikan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan terkait dugaan kerugian negara yang melibatkan Pertamina. Menurut auditor BPK Nyoman Warga, pada kasus dana pensiun ini diduga ada penyimpangan dalam pembelian PT Sugih Energy TBK dengan kerugian mencapai Rp 599 miliar. Sedangkan untuk pengadaan kapal di PT Pertamina Trans Kontinental, diduga ada penyimpangan dengan kerugian mencapai Rp 35 miliar lebih.

BPK: Korupsi Dana Pensiun Pertamina Rugikan Negara Rp 599 Miliar Jumat 02 Juni 2017 - 14:25

Gedung Pertamina Persero (Foto: bumn.go.id )

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina tahun 2014-2015 mencapai Rp 599,2 miliar. "Kami sudah menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada Kejaksaan Agung," kata Auditor Utama Investigasi BPK, I Nyoman Wara di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (2/6).  Angka kerugian negara itu muncul karena dana pensiun dipakai untuk membeli saham PT SUGI Energi Tbk seharga Rp 599,2 miliar. Nyoman mengatakan ada penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran untuk kegiatan investasi saham. Selain itu, BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS)/kapal Transko Andalas dan kapal Transko Celebes tahun anggaran 2012-2014 dengan kerugian keuangan negara Rp35,32 miliar. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Arminsyah mengatakan dengan adanya audit BPK, pihaknya akan mempercepat penanganan perkara tersebut. "Tentunya perkara ini untuk yang dana pensiun akan segera kita limpahkan ke pengadilan dan perkara pembelian dua kapan Transkontinental akan kita segera tetapkan tersangkanya," katanya. Dalam kasus itu, penyidik Jampidsus telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Dana Pensiun Pertamina, M. Helmi Kamal Lubis, sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Penetapan tersangka Helmi berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus bernomor  Print-02/F.2/Fd.1/01/2017 . Kasus ini bermula dari penempatan dana pensiun Pertamina dalam bentuk investasi saham ELSA, saham KREN, saham SUGI dan saham MYRX senilai Rp 1,3 triliun yang

diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku. Selain itu, saham yang dibeli tidak termasuk dalam unggulan ( blue chip) dan terlalu berisiko. B. HASIL ANALISIS Berdasarkan dua sumber berita diatas, dapat diambil beberapa hal berkaitan dengan penyimpangan penggunaan uang oleh pertamina, di antaranya yaitu: 1. Pertamina melakukan penyimpangan dalam penggunakan dana pensiun 2. Menurut BPK, dalam kasus penyimpangan dana pensiun ini, negara telah rugi sekitar 630 Milyar rupiah. Uang dana pensiun ini digunakan untuk membeli PT Sugih Energy TBK sebesar 599 Milyar rupiah dan pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental diperkirakan 35 Milyar rupiah lebih. 3. Perkara ini telah dibawa oleh BPK ke Gedung Bundar Jampidsus, dan telah diterima oeh Jampidsus Arminsyah. 4. Menurut Auditor Utama Investigasi BPK, I Nyoman Wara penyimpangan dana pensiun ini adalah penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran untuk kegiatan investasi saham. 5. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Arminsyah mengatakan dengan adanya audit BPK, pihaknya akan mempercepat penanganan perkara tersebut. Dalam kasus itu, penyidik Jampidsus telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Dana Pensiun Pertamina, M. Helmi Kamall Lubis, sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. 6. Kasus ini bermula dari penempatan dana pensiun Pertamina dalam bentuk investasi saham ELSA, saham KREN, saham SUGI dan saham MYRX senilai Rp 1,3 triliun yang diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

 A. Kesimpulan Berdasarkan audit BPK, terjadi dua kasus penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh PT. Pertamina.Dua kasus yang menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 630 miliar itu bersumber dari dana pensiun dan pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan Jampidsus bernomor Print-02/F.2/Fd.1/01/2017  penyidik Jampidsus telah menetapkan mantan ,

Presiden Direktur (Presdir) PT Dana Pensiun Pertamina, M. Helmi Kamal Lubis, sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. B. Saran dan Solusi Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Sebaiknya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Para koruptor seharusnya diberikan hukuman yang setimpal, sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Masyarakat dapat berperan mengurangi banyaknya koruptor dengan cara turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang.