Akuntansi Dana Pensiun

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Dana Pensiun 2.1.1 Ruang Lingkup Akuntansi a. Pern Pernya yata taan an ini ini meng mengat atur ur tent tentan ang g akun akunta tans nsii dan dan pela pelapo pora ran n oleh oleh Dana Dana Pens Pensiu iun n kepa kepada da piha pihak k yang yang  berkepentingan. Pernyataan ini tidak mengatur pelaporan kepada masing-masing peserta program pensiun tentang hak manfaat pensiun mereka masing-masing.   b. b. PSAK PSAK No. No. 24 tenta tentang ng Imba Imbalan lan Kerj Kerja, a, meng mengat atur ur tent tentan ang g pene penent ntua uan n biay biayaa pens pensiun iun dan dan Aset Aset/k /kew ewaj ajiba iban n sehubu sehubunga ngan n progra program m pensiu pensiun n yang yang harus harus dilapo dilaporka rkan n dalam dalam lapora laporan n keuang keuangan an Pemberi Pemberi Kerja. Kerja. Dengan Dengan demikian, pernyataan ini perlu dikaji dalam kaitannya dengan Standar Akuntansi Keuangan tersebut. c. Stand Standar ar Akun Akuntan tansi si Keua Keuang ngan an lainn lainnya ya juga juga berla berlaku ku dalam dalam peny penyus usun unan an lapo lapora ran n keua keuang ngan an Dana Dana Pens Pensiu iun n sepanjang tidak diatur dalam Pernyataan ini. d. Pernyataan Pernyataan ini beraku beraku untuk untuk Program Program Pensiun Pensiun Iuran Pasti Pasti (PPIP) dan Program Program Pensiun Pensiun Manfaat Manfaat Pasti Pasti (PPMP), sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Pernyataan aan ini tidak tidak mengat mengatur ur tentang tentang keseja kesejahter hteraan aan karyaw karyawan an dalam dalam bentuk bentuk lain, lain, misalny misalnyaa kewaji kewajiban ban e. Pernyat   pemberian pemberian pesangon, pesangon, pengaturan pengaturan kompensas kompensasii yang ditangguhk ditangguhkan an (deferred compensation management), tunjangan kesehatan, kesejahteraan program bonus, dan lain-lain. 2.1.2 Pengertian Dana Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia  pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan ini biasanya berupa uang yang dapat diambil setiap bulannya atau diambil sekaligus pada saat seseorang memasuki masa pensiun, hal ini tergantung dari kebijakan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Menurut A. Setiadi (1995:4)  Dana Pensiun adalah dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Tunjangan  pensiun ini biasanya dibayarkan secara bulanan ditentukan berdasarkan gaji kotor pegawai dan lamanya masa kerja pada   perus perusaha ahaan. an. Adapun Adapun Tujuan Tujuan umu umum m progra program m dana dana pensiu pensiun n adalah adalah men menyis yisihk ihkan an sebagi sebagian an dana dana selama selama produk produktif  tif  karyawan, sehingga pada saat berhenti bekerja dana dan hasil yang diperoleh dari investasinya. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dana Pensiun N0. 11 tahun 1992 :  Dana pensiun adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undangundang Dana Pensiun yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun. Dari Definisi ini ada beberapa makna yang terkandung, yaitu : 1. Dana Pensiun sebagai badan hukum yang terpisah dari badan hukum pendirinya,Artinya : a. Kekayaan dana pensiun harus harus dipisahkan dari kekayaan pemberi kerja.  b. Dana pensiun mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana badan hukum lainnya, misalnya : - Harus mendapat pengesahan Pemerintah. - Harus melaporkan kegiatan kepada Pemerintah. - Harus dibina dan diawasi. 2. Dana Pensiun bertugas mengelola dana mayarakat yang berasal iuran pemberi kerja atau pemberi kerja dan peserta, selanjutnya diinvestasikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,Artinya : a. Dana Pensiun bertugas menghimpun dana berupa iuran.  b. Mengembangkan dana melalui investasi dalam jenis yg telah ditetapkan(SK Menteri Keuangan 23 /KMK. 17 / 1993). 3. Dana Dana Pensiu Pensiun n bertug bertugas as menjala menjalanka nkan n progra program m yang yang menjan menjanjika jikan n manfaa manfaatt pensiu pensiun, n, artiny artinyaa Dana Dana Pensiu Pensiun n hanya hanya melakukan melakukan kegiatan kegiatan yang berhubungan berhubungan dengan dengan program program pensiun pensiun sehingga sehingga kegiatan kegiatan tidak terkait dengan dengan program program  pensiun tidak diperbolehkan, misalnya : kegiatan pemberian kredit dan meminjamkan kredit. 2.1.3 Azas-Azas Dana Pensiun Dalam pembentukan Dana Pensiun harus memperhatikan Pe rundang-undangan yang mengandung azas-azas yaitu : 1. Azas Penyelenggaraan (voluntary) Bahwa Bahwa pemben pembentuk tukan an Dana Dana Pensiu Pensiun n bukan bukan merupa merupakan kan hal yang yang wajib wajib bagi bagi pember pemberii kerja, kerja, tetapi tetapi hanya hanya anggar anggaran an  pemerintah dalam menuju terciptanya hubungan yang harmonis antara pemberi kerja dan karyawan. Akan tetapi sekali sudah membentuk Dana Pensiun maka berlaku kewajiban terhadap aturan yang telah ditetapkan. 2. Azas Keterpisahan (Segregated Assets) Harus ada keterpisahan Dana Pensiun dengan kekayaan Pemberi Kerja mengingat Dana Pensiun sudah merupakan  badan hukum tersendiri. Sehingga terlihat perkembangan kekayaan dari waktu ke waktu. 3. Azas Pendanaan (Funded System) Dana Pensiun dalam menyelenggarakan program pensiun harus dilakukan dengan cara pemupukan dana sebagaimana ditetapkan ditetapkan oleh pemerintah pemerintah sehingga sehingga sistem sistem pembentuka pembentukan n cadangan cadangan di perusahaan perusahaan tidak diperkenan diperkenankan kan menurut menurut  peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun. 4. Azas Hak atas Manfaat Pensiun (Locking In) Bahwa setiap peserta Dana Pensiun tidak dapat menuntut haknya apabila masih memenuhi syarat kepesertaan. Hak atas manfaat hanya dapat dibayarkan apabila : 1

Peserta pensiun normal Peserta pensiun dipercepat Pensiun ditunda Peserta pensiun cacat Peserta pensiun meninggal dunia Iuran Peserta (kurang dari tiga tahun) 5. Azas Hak atas Dana (Vesting Right) Peserta mempunyai hak atas dana, jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam Dana Pensiun. Hal ini berarti bahwa setiap iuran yang dibayarkan, Peserta akan terlindungi dengan hak atas dana. 6. Portabilitas Setiap peserta berhak untuk memindahkan hak atas manfaat pensiunnya ke Dana Pensiun lainnya apabila peserta  berhenti bekerja sebelum usia pensiun. 7. Pembinaan dan Pengawasan Sebagai suatu badan hukum yang mengelola dana dan melakukan pembayaran manfaat pensiun, maka penyelenggara Dana Pensiun perlu dibina dan diawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembentukan Dana Pensiun. Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: a. Memberikan pemahaman peraturan Perundangan dan peraturan Dana Pensiun kepada semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Dana Pensiun (Pemberi kerja, Pengurus, Dewan pengawas dan Peserta).  b. Memonitor penyelenggaraan Dana Pensiun melalui laporan : o Laporan keuangan o Informasi tentang kepesertaan 2.1.4 Jenis-Jenis Pensiun Di dalam proses pelaksanaannya para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari beberapa jenis pensiin yang ditawarkan kepada para karyawan, dgn melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Berikut jenis-jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan : a. Pensiun normal, Yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk wilayah Indonesia rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. b. Pensiun dipercepat, hal ini dilakukan bila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan didlm tubuh  perusahaan c. Pensiun ditunda, seorang karyawan meminta pensiun sendiri, namun umurnya belum memenuhi untuk   pensiun, sehingga karyawan tersebut keluar namun dana pensiun miliknya diperusahaan tempat dia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. d. Pensiun Cacat, pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalamai kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun. Berdasarkan UU No. 11 tahun 1992, di Indonesia mengenal 3 jenis dana pensiun yaitu : a) Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk  menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban t erhadap pemberi kerja.  b) Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program  pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun  pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa. Pasal 1 butir 4 UU No. 11 tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan yang dibentuk oleh  bank atau perusahaan asuransi jiwa. Untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi pesertanya. Yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dengan batasan  bahwa kekayaan, pengelolaan dana maupun program programnya terlepas dari badan pendirinya.hal ini dilakukan agar kelangsungan hidup dana pensiun lembaga keuangan dan pesertanya dapat terjamin. Adapun persyaratan yang harus dimiliki agar dapat menyelenggarakan dana pensiun adalah sebagai berikut : 1. Bagi perusahaan asuransi jiwa Memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang asuransi • sekurang kurangnya selama 8 bulan terakhir. Memiliki kesiapan untuk menyelenggrakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan dalam bidang organisasi • dan personil serta kesiapan sistem administrasi. Memiliki kinerja investasi yang sehat. Memiliki tingkat kesinambungan pertanggungjawaban yang sehat • sekurang kurangnya dalam 2 tahun terakhir.      

2

•

Memiliki kesanggupan untuk menyampaikan laporan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi  perusahaan. Perusahaan asuransi tersebut telah menjalankan usahanya sekurang kurangnya selama 5 tahun.

2. Bagi bank umum • Memenuhi tingkat kesehatan bank. • Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan dana pensiun. • Menyanggupi untuk menyampaikan laporan terakhir tingkat kesehatan bank baik secara keseluruhan maupun aspek permodalan, kualitas aktiva produktif dan pemenuhan batas minimum pemberian kredit / BMPK setiap tri wulan. • Peserta dana pensiun lembaga keuangan adalah perorangan atau pribadi, baik karyawan suatu lembaga atau perusahaan maupun pekerja mandiri. Yang dimaksud dengan pekerja mandiri disini adalah pekerja atas usaha sendiri bukan di perusahaan atau badan usaha. Walaupun telah mengikuti program pensiun dalam perusahaannya, karyawan suatu lembaga atau perusahaan masih berkesempatan untuk mengikuti dana pensiun lembaga keuangan. Setiap orang berkesempatan untuk dapat menjadi peserta dana pensiun lembaga keuangan dengan persyaratan berusia 18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai penghasilan. c) Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemebri kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. 2.1.5 Jenis-Jenis Dana Pensiun a. Contributory adalah apabila karyawan dan perusahaan bersama sama melakukan kontribusi atas pemupukan dana  pensiun  b. Non contributory adalah apabila hanya perusahaan yang memberikan kontribusi dalam pemupukan dana pensiun. c. Funded pensiun plan dilakukan dengan menyetorkan dana kepada suatu badan terpisah dari perusahaan untuk  mengelola pensiun karyawannya. d. Unfunded pensiun plan apabila perusahaan atau organisasi sendiri yang melakukan pembayaran pensiun kepada karyawan. 2.1.6 Manfaat dana pensiun a) Manfaat pensiun normal, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.  b) Manfaat pensiun diprcepat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. c) Manfaat pensiun cacat, adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. 2.1.7 Sistem Pembayaran Manfaat Pensiun Cara pembayaran manfaat pensiun kepada karyawan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 1) Pembayaran sekaligus (Lumpsum) 2) Pembayaran secara berkala (annuity) 2.1.8 Prosedur Dana Pensiun Lembaga Keuangan 1.Peserta menyetorkan iuran kepada DPLK yang besarnya sesuai dengan kehendak dan kemampuan peserta. 2.DPLK menginvestasikan setoran iuaran para peserta ke instistusi/lembaga investasi, sesuai dengan permintaan peserta 3.Iuran dan beserta hasil pengembangannya di bukukan dan di administrasikan di masing masing buku peserta. 4.Pada saat peserta jatuh tempo pensiun,maka bagi peserta yg akumulasinya lebih besar dan sama dengan Rp.36.000.000 maka DPLK wajib membelikan anuitas seumur hidup peserta kepada perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan bagi peserta yg akumulasi dananya kurang dari Rp. 36.000.000 maka akumulasi dananya bisa diberikan secara tunai oleh DPLK. 5.Perusahaan asuransi jiwa akan membayara anuitas berupa manfaat pensiun kepada peserta secara berkala. 6.DPLK memaantau pelaksanaan pembayaran pensiun yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa. 2.1.9 Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun a. Prinsip kejelasan maksud dan tujuan program, jaminan terhadap kesinambungan penghasilan   b. Prinsip Independensi, kelembagaan berstatus badan hokum, manajemen operasional dimana asas keterpisahaan kekayaan hak pengurus mengadakan perjanjian dngan pihak ketiga, pengawasam dimana pengawas dilakukan oleh Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. c. Prinsip Akuntanbilitas : Dewan pengawas wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta, Laporan keuangan dana pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan public yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas, Pendiri/Mitra pendiri, Pengurus, dan Penerima Titipan wajib memperlihatkan seluruh dokumen/keterangan untuk  keperluan pemeriksaan, Dana pensiun wajib mengumumkan neraca dan perhitungan hasil usahanya kepada peserta. d. Prinsip Transparansi : Pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan Dana pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan, Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil pengembangan kepada peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan Dewan Pengawas. e. Prinsip Perlindungan Konsumen : Perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun, setiap karyawan berhak menjadi peserta, bila berusia 18 tahun atau telah menikah, dan memiliki masa kerja satu tahun, Hak  3

atas manfaat pensiun tidak dapat dijaminkan, dialihkan/disita, semua transaksi penyerahan, pembebanan, pengikatan,   pembayaran sebelum jatuh tempo atau penjaminan manfaat pensiun dinyatakan batal demi oknum, Pengembalian kekayaan Dana Pensiun kepada pemeberi kerja dilarang, Saat likuidasi, peserta dan pensiunan/ahli waris memiliki hak  utama dalam pembagian kekayaan dana pensiun, kekayaan dana pensiun Lembaga keuangan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan pendirinya. f. Prinsip struktur pengendalian intern : Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pendiri, Mitra pendiri, Dewan  pengawas, dan pengurus diatur dalam undang-undang dana pensiun dan peraturan pelaksanaanya, dana pensiun tidak diperkenankan melakukan pembayaran apapun, kecuali pembayran yang ditetapkan dalam peraturan dana  pensiun, dana pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengangunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu  pinjaman, tidak satu bagianpun dari kekayaan dana pensiun dapat dipinjamkan atau diinvestasikan pada piak-pihak  terafiliasi, bentuk dan susunan laporan keuangan dana pensiun harus sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor 2345/KEP-LK/2003. g. Prinsip kualifikasi penyelenggara : Kualifikasi pengurus dan dewan pengawas (kecuali yang terakhir) adalah WNI  berakhlak moral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau berpengalaman di   bidang Dana pensiun, pengurus tidak boleh merangkap jabatan pengurus dana pensiun lain, atau direksi, atau  jabatan eksekutif lainnya. 2.1.10 Peraturan Dana Pensiun Hal-hal penting yang umumnya diatur dalam suatu peraturan pensiun antara lain: a. Siapa yang berhak menjadi peserta  b. Manfaat apa saja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa c. Kapan dapat dinikmatinya dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta d. Sumber pembiayaanya 2.1.11 Jenis Program Pensiun 1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Dalam PPMP, besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta dientukan dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja, faktor penghargaan  per tahun masa kerja, dan penghasilan dasar pensiun. PPMP menbutuhkan bantuan akturis secara periodik untuk menentukan nilai kewajiban aktuaria, mengkaji kembali asumsi aktuarial yang digunakan dan merekomendasikan tingkat i uran yang seharusnya. Tujuan pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP adalah menyediakan informasi secara periodik  mengenai penyelenggaran program pensiun, posisi keuangan, serta kinerja investasi yang berguna untuk menentukan  besarnya kekayaan Dana Pensiun dihubungkan dengan besarnya kewajibannya membayar manfaat pensiun kepada  peserta pada saat tertentu. Tujuan ini lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan yang antara lain terdiri dari : a. Penjelasan mengenai kegiatan penting selama satu periode pelaporan dan dampak dari setiap perubahan peraturan Dana Pensiun;  b. Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan; c. Penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi; dan d. Perhitungan kewajiban aktuaria berdasarkan laporan aktuaris yang terakhir. Kelebihannya yaitu : - Pendanaan (biaya/iuran) dari perusahaan lbih dapat diperhitungkan/diperkirakan - Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya - Lebih mudah diadministrasikan Kekurangannya yaitu : - Penghasilan pada saat mencapai usia pensiun lebih sulit untuk diperkirakan - Karyawan menanggung resiko atas ketidakberhasilan investasi - Tidak dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan Kewajiban Aktuaria Dalam laporan keuangan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, perlu diungkapkan penjelasan yang memadai mengenai sumber perhitungan kewajiban aktuaria, seperti metode penilaian dan asumsi aktuarial yang digunakan aktuaris, nama aktuaris, dan tanggal laporan aktuaris yang terakhir. Frekuensi Penilaian Aktuarial Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP wajib memiliki laporan aktuaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam laporan keuangan Dana Pensiun harus disebutkan tanggal laporan aktuaris terakhir yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang bersangkutan. 2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun bergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja, atau iuran peserta dan pemberi kerja atau iuran peserta, dan hasil usaha. Kewajiban dari pemberi kerja adalah membayar  iuran sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan, 4

meskipun nasihat aktuaris kadang-kadang digunakan untuk memperkirakan manfaat pensiun yang akan diterima peserta  pada saat pensiun., berdasarkan jumlah iuran saat ini dan dimasa depan serta estimasi hasil investasi Dana Pensiun. Peserta berkepentingan untuk mengetahui kegiatan investasi Dana Pensiun karena sangat menentukan manfaat   pensiun yang diterima. Baik peserta maupun pemberi kerja berkepentingan untuk mengetahui apakah iuran telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun, pengawasan atas kekayaan Dana Pensiun telah dilakukan secar tepat, atau kegiatan operasional Dana Pensiun telah dilaksanakan secara efisien dan wajar. Sedangkan Pemerintah  berkepentingan untuk mengetahui apakah Dana Pensiun telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan dari pelaporan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPIP adalah menyediakan informasi secara periodik  mengenai penyelenggaraan program pensiun, posisi keuangan, serta kinerja investasi. Tujuan tersebut lazimnya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan yang antara lain terdiri dari : a) Penjelasan atas kegiatan penting Dana Pensiun selama satu periode pelaporan dan dampak setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;  b) Laporan tentang transaksi dan kinerja investasi selama periode pelaporan dan posisi keuangan Dana Pensiun pada akhir periode pelaporan; dan c) Penjelasan mengenai kebijakan/arahan investasi. Kelebihannya yaitu : - Lebih menekankan pada hasil akhir  - Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu, mengingat manfaat dikaitkan dengan gaji karyawan - Dapat mengakomodasikan masa kerja yang telah dilalui karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah  perusahaan berjalan - Karyawan lebih dapat menentukan besarnya manfaat yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun. Kelemahannya yaitu : - Perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi - Relative lebih sulit untuk diadministrasikan. 2.1.12 Kelemahan dan Keunggulan Dana Pensiun 1. Kelemanahan Dana Pensiun

Sebelum UU no.11 tahun 1992, layanan kesejahteraan pensiun dilakukan oleh Yayasan Dana Pensiun / YDP. Disamping itu ada berbagai jaminan hari tua dan jaminan kesejahteraan karyawan. Asuransi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan disediakan melalui berbagai lembaga seperti : tabungan dan asuransi sosial pegawai negeri / TASPEN, jaminan sosial tenaga kerja / jamsostek, dsb. Di bawah ini terdapat beberapa kelemahan dari beberapa program YDP tersebut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Belum ada ketentuan yang mengatur hal hal mendasar untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak   penyelenggara program pensiun. Pengelolaan YDP masih banyak yang kurang profesional. Arahan investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun. Banyak investasi dilakukan pada aktiva tetap yang kurang produktif sehingga kurang cepat menghasilkan. Investasi gedung kantor yang berlebihan/mewah. Keuntungan lembaga / yayasan dana pensiun yang besar tidak diimbangi Beberapa program pensiun masih membedakan jumnlah manfaat pensiun untuk kalangan pensiunan, janda/duda dan anak yatim/piatu dari para pensiunan.

2. Keunggulan Dana Pensiun

1. 2. 3. 4. 5.

Pengelola yang ditunjuk harusnya loyal, setia, profesional, jujur serta mampu menyusun rencana dan berpikir jangka  panjang. Sesuai dengan UU No. 11 tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun sekurang kurangnya 15% lebih tinggi dari manfaat program lain. Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya secara merata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya. Biaya tetap relatif rendah. Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi tawar menawar / bargaining position yang kuat dalam melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lain .

5

6. 7.

Untuk mengurangi resiko kematian/kecelakaan dari peserta, maka seluruh peserta dapat dipertanggungjawabkan dengan asuransi jiwa/kecelakaan kepada perusahaan asuransi dengan premi asuransi relat if rendah karena sifat kolektif. Dana pensiun dapat mempunyai 3 fungsi yang terpadu yang dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar 3 lembaga.

2.2 Laporan Keuangan Dana Pensiun Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri a tas laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, laporan mengenai kewajiban akturia dan perubahannya  perlu disusun sebagai lampiran laporan keuangan. Sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan perlu disajikan antara lain portofolio investasi, rincian biaya yang merupakan beban Dana Pensiun selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja), atau rincian biaya yang dapaat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta selama satu perode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan). 2.3 Penilaian Aset Dana Pensiun Aset Dana Pensiun dinilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca, untuk aset tertentu disamping nilai historis, perlu ditentukan  pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi. Untuk tujuan penyusunan laporan aset bersih dan laporan perubahan aset bersih, investasi Dana Pensiun dinilai   berdasarkan nilai wajar (fair value). Surat-surat berharga dinilai berdasarkan harga pasar karena dianggap sebagai nilai yang  paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal laporan dan hasil investasi selama satu periode tersebut. Suratsurat berharga yang nilai jatuh temponyasudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar manfaat pensiun, dinilai  berdasarkan nilai jatuh temponya dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap. Jika suatu investasi tidak memiliki nilai wajar, maka perlu diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan. Aset operasional dinilai berdasarkan nilai  buku. 2.4 Penyajian Informasi dalam Laporan Keuangan Laporan Keuangan Dana Pensiun perlu mengungkapkan informasi relevan antara lain sebagai berikut : (a) Laporan Aset Bersih: (i) Nilai aset pada akhir periode dengan klasifikasi yang teapat; (ii) Dasar penilaian aset; (iii) Investasi sesuai dengan rincian jumlah investasi menurut jenis; dan (iv) Kewajiban selain daripada kewajiban aktuaria. (b) Laporan Perubahan Aset Bersih: (i) Biaya jasa kini (iuran normal) yang jatuh tempo, baik yang berasal dari pemberi kerja atau pemberi kerja dan  peserta atau peserta; (ii) Biaya jasa lalu (iuran tambahan) yang jatuh tempo; (iii) Hasil investasi, antara lain bunga, dividen, dan sewa; (iv) Pendapatan lain-lain; (v) Manfaat yang sudah dibayarkan dan yang masih terutang, dirinci untuk peserta yang pensiun, meninggal, atau cacat, juga untuk pembayaran manfaat secara sekaligus; (vi) Beban administrasi; (vii) Beban investasi; (viii) Beban lain-lain; (ix) Pajak penghasilan; (x) Keuntungan atau kerugian dari pelepasan investasi dan penurunan atau kenaikan nilai investasi; dan (xi) Pengaihan dana ke dan dari Dana Pensiun lain. (c) Neraca : (i) Posisi keuangan Dana Pensiun; dan (ii) Nilai historis; khusus untuk investasi ditentukan juga nilai wajarnya. (d) Perhitungan Hasil Usaha : (i) Pendapatan dan beban investasi; (ii) Beban administrasi; dan (iii) Pendapatan lain-lain. (e) Laporan Arus Kas : Laporan arus kas disajikan sesuai dengan sifat kegiatan usaha Dana Pensiun selama periode pelaporan; dan (f) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan Dana Pensiun, baik yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), mencakup : (a) Laporan aset bersih; 6

(b) Laporan perubahan aset bersih; (c) Neraca; (d) Perhitungan hasil usaha; (e) Laporan arus kas; dan (f) Catatan atas laporan keuangan. 2.5 Laporan Aset Bersih Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jumlah aset bersih yang tersedia untuk membayar manfaat  pensiun kepada peserta pada tanggal laporan. Total seluruh aset Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang belum jath tempo, dikurangi seluruh kewajiban kecuali kewajiban aktuaria, menunjukan jumlah aset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun pada tanggal laporan. Aset untuk tujuan penyusunan laporan ini. 2.6 Laporan Perubahan Aset Bersih Laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aset bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang terperinci atas penambahan dan/atau pengurangan yang terjadi selam satu  periode tertentu. 2.7 Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Laporan Arus Kas  Neraca, laporan hasil usaha, dan laporan arus kas disusun berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan yang berazas utama biaya historis. Khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajanya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi. Selisih Penilaian Investasi bukan merupakan unsur  hasil usaha, tetapi akan mengoreksi nilai historis mnjadi nilai wajar. Untuk penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, penentuan kewajiban aktuaria  berdasarkan laporan aktuaris terakhir. Dalam Neraca, selisih antara nilai kewajiban aktuaria dan aset bersih disajikan sebagai Selisih Kewajiban Aktuaria. Dalan nearaca Dana Pensiun yang menyelenggaraka PPMP, piutang kepada pemberi kerja sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo pada tanggal laporan. 2.8 Penilaian Aset Dana Pensiun Untuk tujuan penyusunan laporan aset bersih dan laporan perubahan aset bersih, aset dinilai sebagai berikut : (a) Uang tunai, rekening giro, dan deposito di bank dinilai menurut nilai nominal; (b) Sertifikat deposito, Surat Berharga Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, dan surat pengakuan utang lebih dari setahun dinilai berdasarkan nilai tunai; (c) Surat berharga berupa saham dan obligasi yang diperjualbelikan di bursa efek, dinilai menurut nilai pasar yang wajar   pada tanggal laporan; (d) Penyertaan pada perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan dibursa eek, dilaporkan berdasarkan nilai appraisal sebagai hasil penilaian independen; (e) Investasi pada tanah dan bangunan dilaporkan berdasarkan nilai appraisal sebagai hasil penilaian independen ; (f) Piutang dilaporkan berdasarkan jumlah yang dapat ditagih, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih; (g) Aset operasional antara lain komputer, peralatan kantor, dan peralatan lainnya dilaporkan berdasarkan nilai buku. Bila suatu aset, misalnya gedung, digunakan sebagian untuk investasi dan sebagian untuk kegiatan operasional, maka  penggolongan aset sebagai investasi atau aset operasional ditentukan berdasarkan mana yang lebih signifikan. 2.9 Pengungkapan Informasi tentang hal tersebut dibawah ini perlu diungkapkan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain : (a) Penjelasan mengenai program pensiun serta perubahan yang terjadi selama periode laporan : (i) Nama pendiri Dana Pensiun dan mitra pendiri (jika ada); (ii) Kelompok karyawan yang menjadi peserta program jumlah pensiun; (iii) Jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan; (iv) Jenis program pensiun; (v) Iuran yang berasal dari peserta, jika ada; (vi) Untuk PPMP, penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan; dan (vii) Penjelasan mengenai rencana penggabungan, pemisahan, pemindahan kelompok peserta, dan pembubaran Dana Pensiun (jika besar kemungkinannya terjadi); (b) Penjelasan singkat mengenai kebijakan akuntansi yang penting; (c) Penjelasan mengenai kebijakan pendanaan; (d) Rincian portofolio investasi; dan (e) Perhitungan kewajiban aktuaria, metode penilaian, asumsi aktuarial, serta nama dan tanggal laporan aktuaris terakhir (dalam hal PPMP).

7

BAB III KESIMPULAN 3.1 Kesimpulan Pemerintah sepetinya telah menyadari bahawa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Dalam rangka inilah perlu pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjangupaya-upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah Dana Pensiun. Dengan adanya Dana Pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta   program hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan iklim kondusif bagi peningkatan  produktivitas kerja karyawan. Perusahaan Dana Pensiun bertujuan untuk memberikan manfaat pensiun pada anggota pada saat anggota yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Masa pensiun ini tidak sama untuk setiap peserta, sedangkan perusahaan dituntutuntuk selalu siap setiap saat memberikan hak peserta dana baik dalam rangka memenuhi kewajiban aktuaria  perusahaan. Dana pensiun adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undangundang Dana Pensiun yang mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun. Laporan keuangan Dana Pensiun terdiri atas laporan aset bersih, laporan perubahan aset bersih, neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, laporan mengenai kewajiban akturia dan perubahannya  perlu disusun sebagai lampiran laporan keuangan. Sebagai informasi tambahan atas laporan keuangan perlu disajikan antara lain portofolio investasi, rincian biaya yang merupakan beban Dana Pensiun selama satu periode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Pemberi Kerja), atau rincian biaya yang dapaat dipungut dari Peserta atau dibebankan pada rekening Peserta selama satu perode sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun (untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Aset Dana Pensiun dinilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, namun mengingat tujuan Dana Pensiun dan kekhususan informasi yang diperlukan, maka dalam neraca, untuk aset tertentu disamping nilai historis, perlu ditentukan pula nilai wajarnya. Selisih antara nilai historis dan nilai wajar disajikan sebagai Selisih Penilaian Investasi. Utuk tujuan penyusunan laporan aset bersih dan laporan perubahan aset bersih, investasi Dana Pensiun dinilai  berdasarkan nilai wajar (fair value). Surat-surat berharga dinilai berdasarkan harga pasar karena dianggap sebagai nilai yang  paling tepat untuk mengukur nilai surat berharga pada tanggal laporan dan hasil investasi selama satu periode tersebut. Suratsurat berharga yang nilai jatuh temponyasudah ditetapkan dan memang dimaksudkan untuk membayar manfaat pensiun, dinilai  berdasarkan nilai jatuh temponya dengan asumsi tingkat pengembalian yang tetap. Jika suatu investasi tidak memiliki nilai wajar, maka perlu diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak dapat ditentukan. Aset operasional dinilai berdasarkan nilai  buku. 3.2 Saran Sebagai sebuah badan hukum, dana pensiun diharapkan dikelola secara profesional. Secara eksplisit profesionalisme di dalam  pengelolaan dana pensiun ini dicerminkan oleh persyaratan bahwa setiap pengurus dana pensiun harus memiliki kemampuan mengelola dana pensiun sebagaimana dibuktikan oleh kepemilikan sertifikat lembaga standar profesi dana pensiun, yang baru akan diperoleh setelah seorang pengurus dana pensiun lulus dari ujian yang diselenggarakan oleh lembaga yang bersangkutan. Tuntutan profesionalisme juga tampak dari struktur organisasi yang harus ada di dalam lembaga dana pensiun. Menurut Undang-undang Dana Pensiun, ada tiga organ yang menjadi tulang punggung organisasi dana pensiun, yaitu Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus. Hubungan di antara ketiga organ ini diatur sedemikian rupa di dalam Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, sehingga tercipta hubungan sinergis yang bermuara pada kinerja dana pensiun yang profesional.

8