Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding
: PT ABC
Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar Pajak Pertambahan nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak : 2003 koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pokok : Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 atas penyerahan Kena Sengketa Pajak
Jenis Pajak
:
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi disebabkan karena equalisasi dengan Pajak Penghasilan Badan : Peredaran usaha menurut Pemohon Banding
Rp.42.424.523.680,00
Koreksi Peredaran usaha menurut Pemeriksa
Rp.
Peredaran usaha/penyerahan BKP menurut Pemeriksa
Rp.42.645.578.377,00
Penyerahan kena pajak menurut Pemohon Banding
Rp.39.404.398.303,00
Koreksi penyerahan kena pajak
Rp. 3.241.180.074,00
Penyerahan Jakarta cfm. Pemohon Banding
Rp.15.455.314.543,00
Penyerahan Jakarta cfm. Pemeriksa
Rp.18.696.494.617,00
221.054.697,00
bahwa dari koreksi sebesar Rp. 3.241.180.074,00, Terbanding memberikan penjelasan sebagai berikut : 1. Peredaran usaha sebesar Rp. 2.965.190.192,80 bahwa menurut Terbanding koreksi dilakukan pemeriksa karena terdapat selisih atas penjualan yang belum dilaporkan PPN-nya; bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa koreksi disebabkan karena adanya transaksi bulan Desember 2003 yang dilaporkan di SPM Januari 2004. Penjualan terbagi menjadi 2 lokasi yaitu Lampung dan Jakarta, dengan penjelasan sebagai berikut :
Lokasi Lampung
bahwa berdasarkan penelitian atas Faktur Pajak Standar, invoice, SPM Desember 2003 dan SPM Januari 2004 diketahui bahwa untuk lokasi Lampung terdapat penjualan kepada PT DEF, GHI, dan JKL sesuai dengan yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2004;
Lokasi Jakarta
bahwa untuk lokasi Jakarta, atas penjualan kepada MNO, PQR, STU, VWX, YZ, Pemohon Banding memberikan buku penjualan, Faktur Pajak Standar, SPM Desember 2003, dan SPM Januari 2004, namun tidak ada invoicenya; 2. Penjualan sebesar Rp. 221.054.697,00 bahwa koreksi peredaran usaha menurut pemeriksa berasal dari equalisasi Pajak Penghasilan Badan dari selisih pembelian yang digross up ke penjualan: Selisih harga pokok
218.692.815
Prosentase laba kotor
1.08%
Koreksi penjualan
221.054.697
bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen pendukung yang ditunjukkan Pemohon Banding berupa : sub ledger, voucher, faktur pajak, dan bukti pembayaran. Terbanding mengemukakan bahwa koreksi sebesar Rp 218.692.815,00 merupakan bagian dari jumlah HPP di post biaya transpor sebesar Rp 514.688.264,00. Bahwa gross-up yang dilakukan pemeriksa tidak tepat karena HPP (pembelian barang) menurut pemeriksa sebesar Rp 41.697.367.610,00 ternyata mengandung meng andung unsur biaya transport transpo rt Rp 514.688.264,00 (sesuai bukti-bukti Pemohon Banding), sehingga tidak ada selisih jumlah HPP dan tidak ada gross-up HPP sebagai koreksi penjualan sebesar Rp. 221.054.697,00; 3. Penjualan yang yang PPN-nya tidak dilaporkan sebesar Rp. 54.935.184,20 bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung, sehingga Terbanding mempertahankan koreksi Terbanding; Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi Terbanding Rp. 3.241.180.074,00 terdiri dari : 1. Peredaran usaha sebesar Rp. 2.965.190.192,80 bahwa selisih tersebut disebabkan oleh adanya penjualan bulan Desember 2003 yang Faktur Pajaknya dibuat dan dilaporkan bulan berikutnya (Januari 2004) dengan rincian sebagai berikut : -
DEF
Rp 1.694.854.585,40
-
GHI
Rp 689.168.085,60
-
JKL
Rp 43.599.391,00
-
MNO
Rp 46.228.644,00
-
PQR
Rp 12.597.726,75
-
STU
Rp 60.454.548,00
-
VWX
Rp 402.059.938,05
-
YZ
Rp 16.227.274,00 Rp 2.965.190.192,80
bahwa penjualan yang PPN-nya tidak dilaporkan Rp 54.938.146,90; bahwa Pemohon Banding menunjukkan dokumen pendukung berupa : SPM PPN Januari s.d. Desember 2003, Rekap pembelian per bulan (sub ledger), Rekap penjualan per pembeli 4 bulan terakhir tahun 2003 (yang belum dilaporkan), rekap penjual per pembeli 4 bulan awal tahun 2004, Faktur lokasi Lampung, Faktur Pajak Standar lokasi Lampung, Invoice lokasi Lampung, Faktur Pajak Jakarta, SPM Januari 2004, SPM Desember 2003, dan buku penjualan; 2. Penjualan sebesar Rp. 221.054.697,00 1. Pembelian menurut SPT Masa Masa PPN 2. Pembelian menurut Pembukuan 3. Selisih yang dikoreksi pemeriksa Prosentase laba kotor 4. Koreksi penjualan
Rp. 41.697.367.610,00 Rp. 41.478.674.795,00 Rp 218.692.815,00 1,08% Rp. 221.054.697,00
bahwa terdapat selisih pembelian menurut SPT Masa PPN dengan ledger/buku besar, dengan perhitungan sebagai berikut: bahwa oleh pemeriksa, selisih tersebut dikoreksi sebagai penjualan yang belum dilaporkan Pajak Pertambahan Nilai-nya, di dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan, hal ini juga dikoreksi sebagai koreksi penjualan; bahwa menurut Pemohon Banding, selisih tersebut disebabkan oleh adanya perhitungan ongkos angkut yang diperhitungkan sebagai pembelian Franco, dalam perjanjian pembelian Franco, oleh pemasok ongkos angkut diperhitungkan sebagai bagian penjualan, dengan perhitungan ongkos angkut menurut ledger Pemohon Banding adalah sebagai berikut: 1). Pembelian Franco
Rp. 218.692.815,00
2). Pembelian Loco 3). Jumlah
Rp. 295.995.449,00 Rp. 514.688.264,00
bahwa dengan demikian, jumlah tersebut bukanlah transaksi penjualan yang belum dilaporkan pembeliannya; bahwa Pemohon Banding menunjukkan dokumen pendukung berupa : sub ledger, voucher, faktur pajak, dan bukti pembayaran; 3. Penjualan yang PPN-nya tidak dilaporkan sebesar Rp. 54.935.184,20 bahwa selisih tersebut disebabkan posisi lebih bayar yang Pemohon Banding ajukan berdasarkan SPT Masa PPN bulan Desember 2003, oleh karena jumlah tersebut telah Pemohon Banding masukkan ke dalam perhitungan kompensasi PPN pada tahun berikutnya sehingga oleh pemeriksa, jumlah tersebut ditambahkan ke dalam jumlah koreksi; 1). Selisih rekonsiliasi SPT Badan 2). Selisih PPN Masukan Sub jumlah 3). Jumlah koreksi DPP PPN Selisih
Rp. 2.965.190.192,80 Rp. 221.054.697,00
Rp. 3.186.244.890,80 Rp. 3.241.180.074,00 Rp.
54.935.184,20
Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas Laporan Pemeriksaan Pajak Karikpa Jakarta Lima nomor: LAP-166/WPJ.06.RP.01.08.6.4/2005 tanggal 28 Februari 2004 diketahui bahwa koreksi penyerahan Kena Pajak sebesar Rp. 3.241.180.074,00 disebabkan karena equalisasi dengan Pajak Penghasilan Badan : Peredaran usaha menurut Pemohon Banding
Rp.42.424.523.680,00
Koreksi peredaran usaha menurut pemeriksa
Rp.
Peredaran usaha / penyerahan BKP menurut pemeriksa Penyerahan kena pajak menurut Pemohon Banding Koreksi penyerahan kena pajak Penyerahan Jakarta cfm. Pemohon Banding
221.054.697,00
Rp.42.645.578.377,00 Rp.39.404.398.303,00 Rp 3.241.180.074,00 Rp.15.455.314.543,00
Penyerahan Jakarta cfm. Pemeriksa
Rp.18.696.496.617,00
bahwa oleh karena koreksi Terbanding tersebut terlalu global, sehingga Majelis minta kepada Terbanding untuk memberikan Kertas Kerja Pemeriksaan; bahwa Terbanding sudah mencari Kertas Kerja Pemeriksaan dimaksud baik soft copy maupun hard copy, namun tidak dapat diketemukan; bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding sebesar Rp. 3.241.180.074,00 terdiri dari koreksi peredaran usaha sebesar Rp. 2.965.190.192,80, penjualan sebesar Rp. 221.054.697,00 dan penjualan yang PPN-nya tidak dilaporkan sebesar Rp. 54.935.184,20; bahwa atas koreksi Terbanding tersebut, Majelis minta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan dokumen pendukung atas koreksi yang tidak disetujui Pemohon Banding; bahwa Pemohon Banding memberikan dokumen pendukung sebagai berikut : berdasarkan keterangan tersebut, Majelis berpendapat untuk menggunakan dokumen yang ada dalam berkas banding dan keterangan dalam persidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam memberikan putusan; bahwa berdasarkan dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding, Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan penelitian bersama; bahwa dari hasil penelitian bersama dan pembahasan dalam persidangan adalah sebagai berikut : 1. Peredaran usaha sebesar Rp. 2.965.190.192,80 bahwa menurut Terbanding koreksi dilakukan pemeriksa karena terdapat selisih atas penjualan yang belum dilaporkan PPN-nya; bahwa menurut Pemohon Banding, selisih tersebut disebabkan oleh adanya penjualan bulan Desember 2003 yang Faktur Pajaknya dibuat dan dilaporkan bulan berikutnya (Januari 2004) dengan rincian sebagai berikut: -
DEF
Rp 1.694.854.585,40
-
GHI
Rp
689.168.085,60
-
JKL
Rp
43.599.391,00
-
MNO
Rp
46.228.644,00
-
PQR
Rp
12.597.726,75
-
STU
Rp
60.454.548,00
-
VWX
Rp
402.059.938,05
-
YZ
Rp
16.227.274,00
Rp 2.965.190.192,80 bahwa penjualan yang PPN-nya tidak dilaporkan Rp 54.938.146,90; bahwa Pemohon Banding menunjukkan dokumen pendukung berupa : SPM PPN Januari s.d. Desember 2003, Rekap pembelian per bulan (sub ledger), Rekap penjualan per pembeli 4 bulan terakhir tahun 2003 (yang belum dilaporkan), rekap penjual per pembeli 4 bulan awal tahun 2004, Faktur lokasi Lampung, Faktur Pajak Standar lokasi Lampung, Invoice lokasi Lampung, Faktur Pajak Jakarta, SPM Januari 2004, SPM Desember 2003, dan buku penjualan; bahwa berdasarkan penelitian Terbanding atas dokumen yang ditunjukan Pemohon Banding, Terbanding berpendapat bahwa koreksi disebabkan karena adanya transaksi bulan Desember 2003 yang dilaporkan di SPM Januari 2004. Penjualan terbagi menjadi 2 lokasi yaitu Lampung dan Jakarta, dengan penjelasan sebagai berikut : -
Lokasi Lampung
bahwa berdasarkan penelitian atas Faktur Pajak Standar, invoice, SPM Desember 2003 dan SPM Januari 2004 diketahui bahwa untuk lokasi Lampung terdapat penjualan kepada PT DEF, GHI, dan JKL sesuai dengan yang dilaporkan di SPT PPN Masa Januari 2004; -
Lokasi Jakarta
bahwa untuk lokasi Jakarta, atas penjualan kepada MNO, PQR, STU, VWX, YZ, Pemohon Banding memberikan buku penjualan, Faktur Pajak Standar, SPM Desember 2003, dan SPM Januari 2004, namun tidak ada invoicenya; bahwa Pemohon Banding sependapat dengan keterangan Terbanding; bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen yang ditunjukkan Pemohon Banding, Majelis berpendapat sebagai berikut :
Lokasi Lampung
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukung Pemohon Banding berupa : Faktur Pajak Standar, invoice, SPM Desember 2003 dan SPM Januari 2004, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa jumlah sebesar Rp 2.427.622.062,00 merupakan penjualan kepada : PT DEF sebesar Rp 1.694.854.585,40, GHI
sebesar Rp 689.168.085,60, dan JKL sebesar Rp 43.599.391,00 pada bulan Desember 2003 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding pada SPT PPN Masa PPN Masa Pajak Januari 2004, sehingga hal tersebut hanya merupakan beda waktu pengakuan penjualan saja; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi sebesar Rp 2.427.622.062,00 tidak dapat dipertahankan;
Lokasi Jakarta
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas buku penjualan, Faktur Pajak Standar, SPM Desember 2003, dan SPM Januari 2004, Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa jumlah sebesar Rp 537.568.130,80 yang merupakan penjualan kepada : MNO sebesar Rp 46.228.644,00, PQR Rp 12.597.726,75, STU sebesar Rp 60.454.548,00, VWX sebesar Rp 402.059.938,05, dan YZ sebesar Rp 16.227.274.00, pada bulan Desember 2003 telah dilaporkan Pemohon Banding pada SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2004; bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan koreksi sebesar Rp 537.568.130,80 tetap dipertahankan; bahwa oleh karena itu, atas koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp. 2.965.190.192,80, yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp 2.427.622.062,00; 2. Penjualan sebesar Rp. 221.054.697,00 bahwa menurut Terbanding, bahwa koreksi peredaran usaha menurut pemeriksa berasal dari equalisasi Pajak Penghasilan Badan dari selisih pembelian yang digross up ke penjualan: -
Selisih harga pokok
218.692.815
-
Prosentase laba kotor
1.08%
-
Koreksi penjualan
221.054.697
bahwa menurut Pemohon Banding, selisih tersebut disebabkan oleh adanya perhitungan ongkos angkut yang diperhitungkan sebagai pembelian Franco, dalam 1) Pembelian Franco Rp. 218.692.815,00 2) Pembelian Loco Rp. 295.995.449,00 3) Jumlah Rp. 514.688.264,00 perjanjian pembelian Franco, oleh pemasok ongkos angkut diperhitungkan sebagai bagian penjualan, dengan perhitungan ongkos angkut menurut ledger Pemohon Banding adalah sebagai berikut: bahwa dengan demikian, jumlah tersebut bukanlah transaksi penjualan yang belum dilaporkan pembeliannya;
bahwa atas keterangan tersebut Majelis minta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan dokumen pendukungnya; bahwa Pemohon Banding menunjukkan dokumen pendukung berupa : sub ledger, voucher, faktur pajak, dan bukti pembayaran; bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen pendukung yang ditunjukkan Pemohon Banding berupa : sub ledger, voucher, faktur pajak, dan bukti pembayaran, Terbanding mengemukakan bahwa koreksi sebesar Rp 218.692.815,00 merupakan bagian dari jumlah HPP di post biaya transpor sebesar Rp 514.688.264,00. Bahwa gross-up yang dilakukan pemeriksa tidak tepat karena HPP (pembelian barang) menurut pemeriksa sebesar Rp 41.697.367.610,00 ternyata mengandung unsur biaya transport Rp 514.688.264,00 (sesuai bukti-bukti Pemohon Banding), sehingga tidak ada selisih jumlah HPP dan tidak ada gross-up HPP sebagai koreksi penjualan sebesar Rp. 221.054.697,00; bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen pendukung yang ditunjukkan Pemohon Banding berupa : sub ledger, voucher, faktur pajak, dan bukti pembayaran, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti sebesar Rp. 221.054.697,00 merupakan ongkos angkut yang bukan termasuk penjualan, sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penjualan sebesar Rp. 221.054.697,00 tidak dapat dipertahankan; 3. Penjualan yang PPN-nya tidak dilaporkan sebesar Rp. 54.935.184,20 bahwa menurut Pemohon Banding, selisih tersebut disebabkan posisi lebih bayar yang Pemohon Banding ajukan berdasarkan SPT Masa PPN bulan Desember 2003, oleh karena jumlah tersebut telah Pemohon Banding masukkan ke dalam perhitungan kompensasi PPN pada tahun berikutnya sehingga oleh pemeriksa jumlah tersebut ditambahkan ke dalam jumlah koreksi; 1). Selisih rekonsiliasi SPT Badan 2). Selisih PPN Masukan Sub jumlah 3). Jumlah koreksi DPP PPN Selisih
Rp. 2.965.190.192,80 Rp. 221.054.697,00 Rp. 3.186.244.890,80 Rp. 3.241.180.074,00 Rp.
54.935.184,20
bahwa atas keterangan tersebut, Majelis minta kepada Pemohon Banding untuk menunjukkan bukti pendukungnya; bahwa Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung; bahwa berdasarkan keterangan tersebut Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti bahwa penjualan sebesar Rp. 54.935.184,20 merupakan penjualan yang PPN-nya tidak dilaporkan oleh
Pemohon Banding, sehingga karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penjualan yang PPN-nya tidak dilaporkan sebesar Rp. 54.935.184,20 tetap dipertahankan; www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.11348/PP/M.V/16/2007 0 comments Posted on 18th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding : Jenis Pajak : Tahun Pajak : Pokok Sengketa :
PT ABC Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 2003 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.1.552.571.028,00
Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
Bahwa Terbanding melakukan koreksi fiskal sebagai berikut : Penjulan lokal menurut Pemohon Banding
Rp
Penjulan lokal menurut Terbanding Jumlah koreksi
81.350.000,00
Rp
1.633.921.028,00 Rp
1.552.571.028,00
Bahwa koreksi sebesar Rp.1.552.571.028,00 tersebut karena menurut Terbanding telah membuat suatu perkiraan bahwa laba bruto perusahaan adalah sebesar 21%. Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi atas penjualan sebesar Rp.1.552.571.028,00 karena tidak sesuai dengan rincian invoice yang telah diterbitkan dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN periode Januari sampai Desember 2003. Bahwa pelaporan penjualan adalah harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi, sesuai dengan invoice yang telah diterbitkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Bahwa Pemohon Banding tidak memperhitungkan persediaan awal sparepart sebesar Rp.107.128.157,00 karena sparepart bukan unsur harga pokok. Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LAP42/WPJ.21/KP.0307/2005 tanggal 21 Maret 2005 dan kertas kerja Pemeriksaan diketahui bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Peredaran Usaha sebesar Rp.1.552.571.028,00 yang berasal dari : Penyerahan yang terutang PPN cfm SPT Penyerahan
yang
terutang
PPN
koreksi 1.552.571.028,00
Rp menurut Pemeriksa
Rp
81.350.000,00 1.633.921.028,00 Rp
Bahwa persediaan awal menurut Pemohon Banding sebesar Rp.1.229.224.395,00 sedang persediaan awal menurut Terbanding dihitung berdasarkan perhitungan persediaan akhir di tahun 2002 (sesuai neraca Pemohon Banding/SPT Badan 2002). Bahwa dalam SPT Badan Tahun 2002 persediaan akhir menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp.1.406.352.552,00 Bahwa dalam perhitungan persediaan awal Pemohon Banding tahun 2003 diketahui bahwa Pemohon Banding tidak memperhitungkan antara lain suku cadang mesin (Rp.107.128.157,00) sebagai persediaan, sehingga menurut Pemohon Banding persediaan awal adalah sebesar Rp.1.229.224.395,00 dan Pemohon Banding tidak memberikan keterangan atas selisih perhitungan persediaan awal tersebut. Bahwa selama tahun 2003 tidak ada pembelian bahan baku dan tidak ada persediaan akhir sehingga harga pokok penjualan adalah sebesar Rp.1.406.352.551,00. Bahwa untuk sisa peresediaan sejumlah Rp.342.757.952,00 berdasarkan general ledger dilakukan penghapusan persediaan karena menurut Pemohon Banding barang tersebut rusak sehingga tidak laku dijual. Bahwa untuk penjualan lokal Pemohon Banding, menurut SPT Masa PPN tahun 2003 menggunakan Faktur Pajak Sederhana dan data pendukung yang tersedia tidak diketahui identitas pembelinya. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Terbanding transaksi yang dilakukan tidak wajar karena nilai jualnya sangat kecil dibandingkan dengan nilai buku persediaannya disamping identitas pembeli yang tidak jelas. Bahwa untuk penghapusan persediaan senilai Rp.342.757.952,00 bukti-bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding berupa berita acara intern penghapusan persediaan. Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.552.571.028,00. Bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai merupakan hasil equalisasi antara Pajak Pertambahan Nilai dengan PPh Badan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa Banding PPh Badan tahun pajak 2003 yang diajukan juga oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa Majelis telah membatalkan koreksi Terbanding atas peredaran usaha menurut Terbanding sebesar Rp.1.780.193.104,00 dengan peredaran usaha menurut Pemohon Banding sebesar Rp.227.622.078,00 karena perhitungan Terbanding tidak didasarkan pada bukti sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbandingatas DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.552.571.028,00 juga harus dibatalkan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.552.571.028,00 tidak dapat dipertahankan. www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT- 11263/PP/M.V/16/2007 0 comments Posted on 18th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Pokok Sengketa
: PT ABC : Pajak Pertambahan Nilai : Agustus sam pai dengan Desem ber 2002
bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah : koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.3.467.500.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi peredaran usaha sebesar Rp.3.467.500.000,00 berasal dari SPT Masa PPN/ PPhBM, Kas/ Bank, Equalisasi dengan om zet Pajak Penghasilan Badan yang m erupakan
pendapatan tam bang sebesar Rp.3.442.500.000,00 (terbagi per bulan Rp.688.500.000,00) dan penerim aan lainnya sebesar Rp.25.000.000,00 tetap terutang Pajak Pertam bahan Nilai karena Pem ohon Banding tidak m elakukan kewajiban Pasal 28 Undang-undang Nom or 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Um um dan Tata Cara Perpajakan sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nom or 16 Tahun 2000; bahwa Pem ohon Banding tidak m elaporkan sam a sekali peredaran usaha yang dilakukan, nilai om zet Rp.3.442.500.000,00 diperoleh dari lam piran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003 berupa laporan keuangan; bahwa berdasarkan keterangan Pem ohon Banding diketahui bahwa Pem ohon Banding bergerak di bidang jasa angkutan laut yang m enurut peraturan perpajakan term asuk jasa yang tidak terutang Pajak Pertam bahan Nilai dengan syarat tertentu (salah satunya kapal sendiri); bahwa nam un berdasarkan pem eriksaan kepem ilikan kapal ditem ukan data bahwa berdasarkan akte pendaftaran kapal dengan nom or 2208 tanggal 2 Novem ber 2000 dijelaskan ― telah m enerim a uang sejum lah U$ 1,- (satu dollar Am erika Serikat) berikut barang-barang berharga lainnya dari PT DEF Utam a beralam at xxx Building Lantai 9 Jalan Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130 Indonesia sebagai pem bayaran lunas harga pem belian sebuah kapal m otor bernam a GREEN RIDGE‖; bahwa dari keterangan tersebut diketahui bahwa atas pem belian kapal telah dibayar lunas, nam un dalam laporan keuangan PT ABC Tahun 2003 yang di audit oleh KAP GHI & Rekan ditem ukan data yang bertolak belakang yaitu adanya account Hutang Kapal sebesar Rp.27.493.926.650,00. Setelah dikonfirm asi kepada Pem ohon Banding atas account hutang kapal, Pem ohon Banding tidak bisa m em berikan bukti pendukung yang m enerangkan adanya hutang kapal; bahwa begitu pula sebaliknya, pem bayaran kapal tidak m ungkin dilakukan lunas karena m odal yang disetor oleh PT ABC hanya Rp.4.500.000.000,00; bahwa dari seluruh data tersebut diatas dapat disim pulkan bahwa atas pelaporan yang dilakukan Pem ohon Banding tidak benar (selain itu, KAP GHI & Rekan sebagai auditor dari Pem ohon Banding, mulai tahun 2005 ditutup oleh Menteri Keuangan sehubungan pelanggaran kode etik akuntan); Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa m enurut Pem ohon Banding pada dasarnya perusahaan Pem ohon Banding telah m em enuhi kriteria jasa angkutan um um diatas, karena jasa yang Pem ohon Banding serahkan kepada pihak pelanggan/penum pang adalah jasa angkutan um um di laut dengan m enggunakan kapal yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan laut, untuk m engangkut barang dalam satu perjalanan/lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain dengan dipungut bayaran;
bahwa dengan dem ikian, berdasarkan penjelasan Pem ohon Banding tersebut di atas, penyerahan atas jasa yang dilakukan Pem ohon Banding term asuk dalam lingkup jasa angkutan um um di laut yang tidak dikenakan Pajak Pertam bahan Nilai, sehingga Pem ohon Banding m ohon agar pengenaan Pajak Pertam bahan Nilai atas jasa yang Pem ohon Banding serahkan berikut pengenaan sanksi Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (3) sebagaim ana yang tercantum dalam Keputusan Terbanding Nom or : 829/WPJ.06/BD.06/2006 tersebut di atas dapat dibatalkan; Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa m enurut Terbanding koreksi penjualan sebesar Rp 1.873.119.926,00 didasarkan bahwa seluruh penjualan Pem ohon Banding hanya kepada satu pem beli yang hanya satu sekaligus sebagai pem egang saham m ayoritas dan Terbanding kesulitan m em peroleh harga pem banding sehingga Terbanding m eng-gross up harga yang ditentukan oleh Pem ohon Banding; bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU KUP disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk m enentukan kem bali besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang m em punyai hubungan istim ewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelazim an usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istim ewa; bahwa Pem ohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena Pem ohon Banding tidak dapat m enjual lebih dari harga yang telah disepakati karena didalam Akta Pendirian Perusahaan Pasal 10 ayat (2) dan Joint Venture Agreem ent Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa setiap perubahan harga harus disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga harga tidak dapat dirubah oleh salah satu pihak; bahwa berdasarkan keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat m em ang terdapat hubungan istim ewa antara Pem ohon Banding dengan pem beli (PT JKL) yang m em iliki saham 80% dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) KUP Terbanding berwenang m enentukan harga wajar diantara keduanya; bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pem ohon Banding m enyerahkan data pendukung berupa : 1. Joint Venture Agreem ent 2. Laporan Keuangan 3. SPHP atas nam a PT JKL Tahun Pajak 2003 4. Berita Acara Persetujuan Hasil Pem eriksaan Tahun Pajak 2003 PT JKL 5. Surat m enyurat dengan NGF Jepang
bahwa Terbanding tidak seharusnya m enetapkan harga jual produk Pem ohon Banding sesuai kewajaran atau kelazim an usaha (yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istim ewa) berdasarkan laba bruto tertinggi selam a lim a tahun terakhir yaitu tahun pajak 1999 sebesar 46,39%, karena harga jual wajar dalam suatu tahun sangat dipengaruhi oleh banyak faktor terutam a kondisi perekonom ian pada um um nya dalam tahun yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diyakini bahwa tingkat laba kotor suatu tahun dapat m enggam barkan harga jual yang wajar untuk tahun-tahun yang lain; bahwa Pem ohon Banding m enjelaskan m engenai penentuan harga jual setiap tahunnya sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelum nya dan disesuaikan dengan perkem bangan perekonom ian tahun yang bersangkutan, dan laba kotor yang diperoleh Pem ohon Banding dalam tahun 2003 adalah 38%, m asih m elam paui laba kotor perusahaan lain yang diam bil sebagai perbandingan oleh Terbanding yaitu sebesar 31%; bahwa dilain pihak, dalam pem eriksaan pajak yang dilakukan oleh Terbanding terhadap pem beli tunggal produk Pem ohon Banding (yaitu PT JKL untuk tahun pajak 2003, sesuai Surat Pem beritahuan Hasil Pem eriksaan (SPHP), terbukti bahwa Terbanding juga tidak m elakukan koreksi terhadap harga beli bahan baku yang dibeli oleh PT JKL dari Pem ohon Banding; bahwa berdasarkan hasil pem eriksaan dan pem buktian tersebut, Majelis berkesim pulan bahwa atas harga jual produk Pem ohon Banding kepada PT JKL, walaupun terdapat hubungan istim ewa sebagaim ana dim aksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nom or 7 Tahun 1983 sebagaim ana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nom or 17 Tahun 2000, tidak terbukti adanya ketidakwajaran harga jual produk Pem ohon Banding, dengan dem ikian m aka Majelis berpendapat koreksi penjualan sebesar Rp 1.873.119.926,00 tidak dapat dipertahankan; Mengabulkan seluruhnya perm ohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nom or : KEP1011/WPJ.07/BD.05/2005, tanggal 17 Oktober 2005 m engenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertam bahan Nilai Masa Pajak Januari sd Desem ber 2003 nom or : 00065/207/03/403/04 tanggal 25 Oktober 2004, atas nam a : PT ABC, NPWP : 0x.0xx.xxx.x-0xx.000, alam at : Jl. KH. XXX Arifin No. 76, Jakarta, sehingga Pajak Pertam bahan Nilai yang terutang m enjadi sebagai : DPP PPN
Rp 12.546.055.011,00
Pajak Keluaran
Rp 1.254.605.501,00
Pajak Masukan
Rp 1 .2 5 4 .6 0 5 .5 0 1 ,0 0
PPN Kurang/(lebih) bayar www.pengadilanpajak.com
Nihil
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT- 10082/PP/M.III/16/2007 0 comments Posted on 16th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding
: PT ABC
Jenis Pajak
:
Tahun Pajak Pokok Sengketa
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertam bahan Nilai Masa Pajak Januari sam pai dengan Pebruari : 2006 koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas : penyerahan PPN-nya
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi dilakukan Pem eriksa disebabkan karena Pem ohon Banding kurang m elaporkan objek PPN sebesar Rp 8.924.732.633,00; bahwa koreksi objek PPN sebesar Rp 8.924.732.633,00 terkait dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 11.921.720.251,00 dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nom or: 00035/206/02/058/04 tanggal 10 Juni 2004 Tahun Pajak 2002; bahwa dalam audit report diketahui bahwa jurnlah piutang akhir adalah sebesar Rp 11.268.670.050,00 nam un didalam nya terdapat jum lah yang m erupakan cadangan/penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 174.325.484,00 yang harus dikeluarkan dari perhitungan peredaran usaha karena m erupakan transaksi piutang yang belum terjadi/pencadangan; bahwa sehingga jum lah piutang akhir yang benar adalah Rp 11.442.995.534,00; bahwa dalam audit report diketahui bahwa jum lah piutang awal adalah sebesar Rp 11.226.422.561,00 nam un didalam nya terdapat jum lah yang m erupakan cadangan/penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp 496.851.763,00 yang harus dikeluarkan dari perhitungan peredaran usaha karena m erupakan transaksi piutang yang belum terjadi/pencadangan; bahwa sehingga jum lah piutang awal yang benar adalah Rp.11.723.274.324,00;
bahwa dalam audit report diketahui bahwa terdapat deffered revenue yang m erupakan pendapatan yang belum direalisasi, yakni deffered revenue awal sebesar Rp 173.263.320,00 dan deffered revenue akhir sebesar Rp 365.785.365,00; bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pelunasan Piutang (saldo credit A/R) sebesar Rp 76.638.965.651,00 terdapat transaksi yang bukan m erupakan pelunasan piutang sebesar Rp 13.832.386.747,00 (kertas kerja penelitian peredaran usaha) karena : terdapat transaksi pem batalan akibat kesalahan pencatatan pada bulan April 2002 (JM 087/0402) dengan jum lah A/R sebesar Rp 7.073.574.420,00 (US$676,984.46), yang dibatalkan pada bulan Mei 2002 (JM 0110/0502); kem udian dibetulkan pada bulan Mei 2002 (JM 0111/0502) dengan jum lah sebesar Rp 7.367.247.193,00 (US$743,332.95); adanya credit note dari AB Singapore sebesar Rp 3.310.260.035,00 (US$380,032.31) dan Rp 219.568.105,00 (US$24,492.33); adanya selisih kurs dengan total sebesar Rp 3.228.984.187,00 karena terdapat adjustm ent saldo piutang dagang setiap bulannya; bahwa terdapat kekeliruan Pem eriksa dalam perhitungan jum lah PPN sebesar Rp 4.138.721.279,00 yang seharusnya sebesar Rp 3.789.853.972,00 berdasarkan SPT Masa PPN dalam Laporan Hasil Pem eriksaan; bahwa m ateri surat perm ohonan Banding Pem ohon Banding pada dasarnya hanya m engulang isi surat keberatannya, dengan dem ikian sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nom or SE-05/PJ.45/1994 tanggal 21 Februari 1994, hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi; bahwa disam ping itu, dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung barn yang dapat m enyakinkan kebenaran perm ohonan Banding Pem ohon Banding sehingga diusulkan kepada Majelis untuk m enolak perm ohonan Banding Pem ohon Banding; Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa dalam proses penyelesaian keberatan Pem ohon Banding telah m enyerahkan data-data yang dim inta Peneliti Keberatan antara lain SPT Masa Pajak Pertam bahan Nilai, Faktur Pajak, G/L Piutang Dagang, G/L Jasa Penjualan, Audit Report, yang dapat digunakan untuk m enghitung penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertam bahan Nilai; bahwa koreksi Positif Pem eriksa Pajak yang dipertahankan oleh Peneliti keberatan sebesar Rp 2.262.377.582,00 : -
Hanya m erupakan hasil equalisasi koreksi peredaran usaha di SPT PPh Badan,
Tidak ada rincian kepada siapa penyerahan yang belum /tidak dipungut PPN, Koreksi positif peredaran usaha di SPT PPh Badan Pem ohon Banding ajukan banding, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya m enyatakan bahwa m enurut perhitungan Pem eriksa Jum lah Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp 14.949.538.060,00 sedangkan m enurut Wajib Pajak sebesar Rp 6.024.805.427,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp 8.924.732.633,00 Koreksi ini terkait dengan koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 11.921.720.251,00 dalam SKPKB PPh Badan yang dihitung berdasarkan pengujian arus piutang; bahwa kem udian dalam penelitian keberatan Peneliti m enghitung kem bali dengan arus piutang yang hasilnya terdapat selisih dengan penghitungan Pem eriksa sebesar Rp 6.662.355.051,00; bahwa selisih hitungan Peneliti dengan Pem eriksa sebesar Rp 6.662.355.051,00 dipakai Peneliti untuk m engurangi koreksi Pem eriksa, sehingga sisa koreksi yang dipertahankan sebesar Rp 2.262.377.582,00 dan jum lah Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut m enjadi sebesar Rp 8.287.183.009,00; bahwa Pem eriksa tidak pernah m enjelaskan dasar koreksi Jum lah Penyerahan yang PPN-nya ham s dipungut sebesar Rp 8.924.732.633,00 yang kem udian oleh peneliti keberatan dikurangkan m enjadi Rp 2.262.377.582,00 sehingga Pem ohon tidak dapat m elakukan penelitian atas koreksi tersebut; bahwa penghitungan pengujian arus piutang yang dilakukan Pem eriksa kem udian dihitung kem bali oleh Peneliti Keberatan m asih belum m em perhitungkan seluruh unsur yang m em pengaruhi arus piutang yang m enjadi obyek PPN karena m asih terdapat: a. Pelunasan piutang dagang ke ABC Group sebesar Rp 69.105.401,00 (Akun No.123 Yin). Bahwa piutang dagang ke ABC Group ini term asuk salah satu unsur piutang dagang (dicatat dalam akun ―Trade Receivable), sehingga untuk m endapatkan jum lah pelunasan piutang dagang jum lah ini harus dipertim bangkan. b. Jasa Penjualan sebesar Rp 2.760.275.414,00 belum ditam bahkan. Jum lah ini m erupakan bagian dari total peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh. Badan tahun 2002, tetapi bukan m erupakan bagian dari piutang usaha. c. Credit Note dari ABC Singapura sebesar Rp 10.503.374.501,00 b elum dikurangkan dari peredaran usaha karena m erupakan jasa perdagangan, dan bukan bagian dari piutang usaha. d. Pengam bilan angka deffered revenue seharusnya m enggunakan saldo kredit sesuai dengan sifat akunnya untuk m enentukan jum lah penghasilan yang ditangguhkan. e. Selisih kurs sebesar Rp 854.742.808,00 yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, yang m ana selisih tersebut m erupakan selisih antara nilai kurs m enurut pem bukuan dan perpajakan.
bahwa selisih kurs sebesar Rp 854.742.808,00 yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2002, yang m ana selisih tersebut m erupakan selisih antara nilai kurs m enurut pem bukuan dan perpajakan; bahwa dengan dem ikian m enurut Pem ohon tidak ada perbedaan antara Jum lah penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebagaim ana yang telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN dengan perhitungan m enggunakan arus piutang; bahwa Terbanding salah m enggunakan SE-05/PJ.45/1994 tanggal 21 Pebruari 1994 tentang ―Petunjuk Pem buatan Uraian Banding dan pengirim annya ke MPP‖ (terlam pir) sebagai dasar usul penolakan perm ohonan banding, karena : 1. Surat Edaran tersebut m erupakan tata kerja intern Direktorat Jenderal Pajak berkaitan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nom or : KEP13/PJ.11/1993 tanggal 13 Pebruari 1993 tentang Pelim paham Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-13/PJ/1993 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan KEP-22/PJ/1995 tanggal 27 pebruari 1995 dan perubahan terakhir KEP445/PJ/2001, yang juga dinyatakan tidak berlaku berdasarkan KEP.297/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002. 3. MPP sudah berubah m enjadi BPSP dan terakhir m enjadi Pengadilan Pajak Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa berdasarkan pem eriksaan Majelis atas Laporan Pem eriksaan Pajak Nom or: LAP — /WPJ.07/RP.02/2004 tanpa tanggal bulan Juni 2004 diperoleh petunjuk bahwa Terbanding m elakukan koreksi positif atas Penjualan lokal kepada bukan pem ungut sebesar Rp 8.294.732.633,00 dengan alasan bahwa Pem ohon Banding kurang m elaporkan objek PPN; bahwa Pejabat yang m ewakili Terbanding m engem ukakan bahwa dalam proses keberatan, Terbanding m engabulkan sebagian perm ohonan Pem ohon Banding, sehingga koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertam bahan Nilai atas Penjualan lokal Masa Pajak Januari sam pai dengan Februari 2003 yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp 2.262.377.582,00; bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertam bahan Nilai atas Penjualan lokal Masa Pajak Januari sam pai dengan Februari 2003 sebesar Rp 2.262.377.582,00 tersebut berkaitan dengan koreksi positif Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002; bahwa berdasarkan pem eriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding serta pem eriksaan dalam persidangan diperoleh petunjuk bahwa koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertam bahan Nilai atas Penjualan lokal Masa Pajak Januari sam pai
dengan Februari 2003 sebesar Rp 2.262.377.582,00, berkaitan dengan koreksi positif Peredaran Usaha pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 yang diajukan banding oleh Pem ohon Banding dan telah diputus Majelis dengan Putusan Pengadilan Pajak Nom or: Put. 10081/M.I11/15/2007 tanggal 27 Februari 2007; bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nom or: Put. 10081/M.III/15/2007 tanggal 27 Februari 2007 m engenai banding yang diajukan Pem ohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nom or: KEP-925/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 1 Septem ber 2005 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nom or: 00035/206/02/058/04 tanggal 10 Juni 2004;
bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi Pelunasan Piutang yang tidak dapat dipertahankan dan ham s dikeluarkan dalam m enghitung Peredaran Usaha Tahun Pajak 2002 adalah sebesar Rp 752.509.364,00; bahwa Majelis berkesim pulan bahwa Unbilled Receivable awal sebesar Rp 3.913.864.441,00 dan Unbilled Receivable akhir sebesar Rp 34.814.138,00 harus dikeluarkan dari pengujian penghitungan dengan m enggunakan arus piutang; bahwa Majelis berkesim pulan terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa jum lah sebesar Rp 354.125.137,00 yang m erupakan Pajak Pertam bahan Nilai yang
bukan m erupakan unsur penjualan, sehingga harus dikeluarkan dari pengujian penghitungan dengan m enggunakan arus piutang; bahwa karenanya Majelis berpendapat koreksi positif Pajak Pertam bahan Nilai sebesar Rp 354.125.137,00 tidak m em punyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan;
bahwa berdasarkan uraian dan kesim pulan di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi positif Peredaran Usaha yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp 4.985.684.804,00; bahwa Majelis berpendapat koreksi positif Peredaran Usaha yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp 10.554.837,00 (Rp 4.996.239.641,00 -Rp 4.985.684.804,00);
bahwa berdasarkan pem eriksaan Majelis atas data dan keterangan yang ada di dalam berkas banding, pem eriksaan dalam persidangan serta dengan m em perhatikan Putusan Pengadilan Pajak Nom or: Put.10081/M.I11/15/2007 tanggal 27 Februari 2007, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertam bahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp 10.554.837,00;
bahwa koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertam bahan Nilai atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sebesar Rp 2.251.822.745,00 tidak m em punyai dasar dan alasan yang kuat, sehingga tidak dapat dipertahankan www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT- 09923/PP/M.X/16/2007 0 comments Posted on 15th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding
: PT ABC
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun Pajak : 2002 Pokok : koreksi Dasar Pengenaan Pajak Sengketa Jenis Pajak
:
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa dari hasil konfirmasi data PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) ke Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan Nomor : S-454/WPJ.20/RP.01/2005 tanggal 21 Maret 2005 terdapat data PEB sebanyak 11 buah dengan total ekspor sebesar Rp. 4.663.875.509,20 (menggunakan kurs tengah BI pada tanggal ekspor) sedangkan total ekspor yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pemohon Banding adalah sebesar Rp. 1.397.666.357,00 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp. 3.266.209.152,00; bahwa dari hasil konfirmasi data PIB (Pemberitahuan Impor Barang) ke Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan Nomor : S-454/WPJ.20/RP.01/2005 tanggal 21 Maret 2005 diketahui bahwa total impor Pemohon Banding selama tahun 2002 adalah sebesar Rp.4.570.927.259,00 sedangkan total impor yang dilaporkan Pemohon Banding adalah sebesar Rp.2.120.704.900,00 atau terdapat koreksi pembelian impor sebesar Rp.2.450.222.359,00, atas koreksi ini mengakibatkan Harga Pokok Penjualan yang semula dilaporkan Pemohon Banding sebesar Rp.4.109.132.258,00 terkoreksi menjadi sebesar Rp. 6.559.354.617,00; bahwa atas dasar koreksi Harga Pokok Penjualan ini maka Terbanding berkesimpulan bahwa terdapat penjualan lokal yang belum dilaporkan, dari hasil perhitungan Gross Margin
Pemohon Banding yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan; Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi peredaran usaha Rp. 8.094.777.453,00 adalah hasil konfirmasi data dengan pihak ketiga dan merupakan data eksternal yang validasinya secara kuantitatif maupun kualitatif tidak sesuai dengan data internal Pemohon Banding maupun data yang dimiliki oleh Terbanding karena seluruh kegiatan usaha Pemohon Banding (penjualan lokal, ekspor dan impor) selama tahun pajak 2002 sesuai dengan masa pajak yang berkenaan telah Pemohon Banding laporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai; bahwa adapun basil konfirmasi data PEB dan PIB ke Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan Nomor : S-454/WPJ.20/RP.01/2005 tanggal 21 Maret 2005 yang menjadi dasar koreksi tersebut terdapat penggandaan data, yakni nomor pendaftaran berulang beberapa kali dengan tanggal daftar dan komoditas ekspor berbeda-beda yang menyimpangt dari produk yang Pemohon Banding hasilkan; Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai ini adalah equalisasi dengan hasil pemeriksaan peredaran usaha; Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksa Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak Jakarta satu Nomor : LAP-248/WPJ.20/RP.01/2005 tanggal 16 Agustus 2005 bahwa menurut Pemohon Banding jumlah ekspor selama tahun 2002 adalah sebesar Rp.1.397.666.357,00 dan telah dilaporkan sedangkan impor selama tahun 2002 adalah sebesar Rp.2.102.000.950,00 (Kurs Pajak); bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan penelitian ulang atas daftar hasil konfirmasi ekspor dan impor Pemohon Banding tahun 2002 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dalam hal ini adalah Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; bahwa menindaklanjuti permintaan Majelis tersebut, Pemohon Banding dengan Surat Nomor : 01/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 dan Terbanding dengan surat Nomor : S225/WPJ.20/BD.0303/2006 tanggal 20 November 2006 mengirimkan surat perihal penelitian ulang daftar hasil konfirmasi ekspor dan impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa dari hasil konfirmasi data PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) ke Direktur Informasi Kepabean dan Cukai dengan Nomor : S-454/WPJ.20/RP.01/2005 tanggal 21 Maret 2005 terdapat data PEB sebanyak 11 buah dengan total ekspor sebesar Rp.4.663.875.509,20 (menggunakan kurs tengah BI pada tanggal Ekspor) sedangkan total
ekspor yang dilaporkan Surat pemberitahuan Pemohon Banding adalah sebesar Rp.4.109.132.258,00 terkoreksi menjadi sebesar Rp.6.559.354.617,00; bahwa atas dasar koreksi Harga Pokok Penjualan ini maka Terbanding beresimpulan bahwa terdapat penjualan local yang belum dilaporkan, dari hasil perhitungan Gross Margin Pemohon Banding yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan; bahwa atas koreksi terbanding yang hanya berdasarkan hasil konfirmasi ke direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan Nomor : S-454/WPJ.20/RP01/2005 tanggal 21 Maret 2005 tersebut Pemohon Banding menyatakan bahwa koreksi peredaraan usaha Rp.8.094.77.453,00 adalah hasil konfirmasi data dengan pihaki ketiga tidak sesuai dengan data internal Pemohon Banding maupun data yang dimiliki oleh Pemeriksa karena seluruh kegiatan usaha Pemohon Banding (penjualan lokal, ekspor dan impor) selama Tahun Pajak 2002 sesuai dengan masa pajak yang berkenaan telah Pemohon Banding laporkan melalui Surat Pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai; bahwa adapun hasil konfirmasi data PEB dan PIB ke Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai dengan Nomor: S-454/WPJ.20/RP.01/2005 tanggal 21 Maret 2005 yang menjadi dasar koreksi tersebut terdapat penggandaan data, yakni nomor pendaftaran berulang beberapa kali dengan tanggal daftar dan komoditas ekspor berbeda-beda yang menyimpang dari produk yang Pemohon Banding hasilkan; bahwa menurut Pemohon Banding jumlah ekspor selama tahun 2002 adalah sebesar Rp.1.397.666.357,00 dan telah dilaporkan sedangkan impor selama tahun 2002 adalah sebesar Rp.2.102.000.950,00 (Kurs Pajak); bahwa dalam persidangan Majelis meminta kepada Pemohon Banding dan Terbanding untuk melakukan penelitian ulang atas daftar hasil konfirmasi ekspor dan impor Pemohon Banding tahun 2002 kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dalam hal ini adalah Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; bahwa menindakdanjuti permintaan Majelis tersebut, Pemohon Banding dengan Surat Nomor : 01/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 dan Terbanding dengan surat Nomor : S225/WPJ.20/BD.0303/2006 tanggal 20 November 2006 mengirimkan surat perihal penelitian ulang daftar hasil konfirmasi ekspor dan impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa atas surat Pemohon Banding dan Terbanding di atas, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai menjawab dengan surat Nomor : S-271/BC.9/2006 tanggal 26 Desember 2006 kepada Pemohon Banding dan Nomor : S-272/BC.9/2006 tanggal 26 Desember 2006 kepada Terbanding yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : 1 Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai telah melakukan penelitian terhadap database transaksi ekspor dan impor atas nama Pemohon Banding;
2 Dari database Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai tersebut diketahui bahwa sepanjang tahun 2002 terdapat 4 (empat) transaksi impor yang dilakukan oleh PT DEF Corporation dengan PT ABC Industry sebagai indentor (PT DEF Corporation QQ. PT ABC Industry) dan 5 (lima) transaksi ekspor yang dilakukan PT Harina Chemicals Industry bahwa dari lampiran hasil penelitian Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai terhadap transaksi ekspor dan impor yang dilakukan PT ABC Industry tahun 2002 terlihat data-data; bahwa dalam persidangan, Majelis meminta kepada Terbanding untuk menanggapi hasil konfirmasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut di atas; bahwa menurut Terbanding berdasarkan jawaban konfirmasi tersebut, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan ekspor sebanyak 5 (lima) kali, namun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan Pemohon Banding hanya melaporkan dalam SPT sebanyak 3 (tiga) PEB yakni Nomor : 221876, 102050, 125873 sedangkan PEB Nomor 009300 dan 014917 tidak ada dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pemohon Banding; bahwa atas tanggapan terbanding tersebut majelis meminta penjelasan kepada Pemohon Banding; bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding sebenarnya melakukan ekspor sebanyak 6 kali dengan PEB Nomor : 221876, 102050, 125873, 009300, 014917 dan 034639 anmun PEB Nomor 009300, 014917 dan 034639 adalah sample yang tidak mempunyai nilai komersil sehingga tidak ada pengaruhnya bagi peredaran usaha selain itu Pemohon Banding tidak dapat mencantumkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan karena dalam Surat Pemberitahuan Tahunan tidak ada kolom untuk mencatat daftar PEB dimaksud; bahwa Majelis dalam persidangan meminta kepada Pemohon Banding untuk membuktikan bahwa PEB Nomor : 009300, 014917 dan 034639 adalah sample; bahwa Pemohon Banding menunjukkan PEB Nomor : 009300, 014917 dan 034639 kepada Majelis maupun Terbanding; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap PEB tersebut, diketahui bahwa untuk PEB Nomor 014917 terdapat catatan sample, banyaknya barang 6 carton dan tidak ada nilai dalam USD dan PEB Nomor : 034639 terdapat catatan sample, banyaknya barang 6 carton dan tidak ada nilai dalam USD sehingga Majelis dapat menerima pembuktian ini bahwa barang tersebut adalah sample, sedangkan untuk PEB Nomor : 009300, Majelis tidak menemukan adanya catatan bahwa barang tersebut adalah sample dan banyaknya adalah 30 crates dengan nilai yang tercantum dalam PEB adalah sebesar USD 4,745.45; bahwa Pemohon Banding menjelaskan bahwa dalam PEB dicantumkan nomor invoice : 0006/INV/HR/2002 tanggal 9 Juli 2002 dengan nilai FOB sesuai dengan invoice sebesar USD 4,745.45;
bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap invoice : 0006/INV/HR/2002 tanggal 9 Juli 2002 diketahui bahwa barang tersebut adalah sample dan mencantumkan no commercial value, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang yang tercantum dalam PEB Nomor : 009300 adalah sample; bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas Majelis berpendapat tidak terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi penjualan ekspor sebesar Rp. 3.266.209.152,00; bahwa berkenaan dengan impor, Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan jawaban konfirmasi tersebut, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan impor sebanyak 4 (empat) kali, namun pada saat pemeriksaan hanya ada 2 PIB yang terdapat nomornya yakni 049232 dan 105153, sedangkan 2 PIB lainnya pada saat pemeriksaan hanya mencantumkan nomor pengajuannya dan tidak ada nomor PIB, sehingga Terbanding belum dapat meyakini 2 PIB dimaksud sebagai impor Pemohon Banding sehingga terjadi koreksi pembelian bahan baku yang menyebabkan koreksi penjualan lokal sebesar Rp.4.828.568.301,00; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menunjukkan PIB sebagaimana hasil jawaban dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan impor Pemohon Banding; bahwa atas bukti yang disampaikan Pemohon Banding tersebut, Terbanding telah memeriksa dan dapat menerima bahwa nomor pengajuan 000000-000889-20021014- 002821 yang terdapat di Kertas Kerja Pemeriksaan adalah untuk PIB Nomor : 142345 dan nomor pengajuan 000000-000889-20020605-002290 adalah untuk PlB Nomor: 056747; bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa impor Pemohon Banding selama tahun 2002 adalah sebanyak 4 PIB sebagaimana yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yakni sebesar Rp.2.102.000.950,00 (Kurs KMK), sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk mempertahankan koreksi penjualan lokal sebesar Rp.4.828.568.301,00; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding dan hasil penelitian data yang dilakukan Majelis serta uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 8.094.777.453,00 yang terdiri dari penjualan ekspor sebesar Rp.3.266.209.152,00 dan penjualan lokal sebesar Rp.4.828.568.301,00 tidak dapat dipertahankan; www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-07435/PP/M.V/15/2006 0 comments
Posted on 15th August 2011 by admin in Kasus PPh Badan kasus pajak , keberatan pajak , konsultan pajak , Kosultan Pajak , pajak penghasilan badan, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Putusan Pengadilan Pajak Pemohon Banding : BUT ABC Management (Singapore) Pte,Ltd., Jenis Pajak : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak : 1997 Pokok Sengketa : koreksi atas Peredaran Usaha Menurut Pihak Tergugat Atas Kasus Pengadilan Pajak :
bahwa berdasarkan data incoming foreign remittance The Bank of Tokyo DEF diketahui bahwa pada. tanggal 30 Januari 1997 Pemohon Banding menerima uang masuk sejumlah USD 23,936.83 dari PT JKL; bahwa berdasarkan Statement of Account The Bank of Tokyo DEF diketahui bahwa pada. tanggal. 15 September 1997 Pemohon Banding menerima uang masuk sejumlah USD 31,422.19 dari PT JKL; bahwa berdasarkan data journal entry diketahui Pemohon Banding mencatat pads journal entry 26 uang masuk sejumlah Rp 56.730.300,00 dan pada journal entry 27 uang masuk sejumlah Rp 93.481.026,00 (terdiri dari Rp 20.911.240,00 dan Rp 72.569.786,00); bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan invoice atas pembayaran yang dilakukan oleh PT JKL; bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan laporan. keuangan/laporan Rugi Laba tahun 1997 yang menunjukkan jumlah keseluruhan penerimaan pada. tahun 1997; bahwa pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan transaksi yang dicatat pads journal entry 26 dan 27 dan yang dicatat di Rekening Koran adalah sama, tidak dapat diyakini kebenarannya berdasarkan bukti yang ada, maka dengan demikian berdasarkan uji arus piutang dipertahankan; Menurut Pihak Penggugat Atas Kasus Pengadilan Pajak :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp 128.602.047,00 karena. Terbanding menggunakan dua sumber informasi yang berbeda yaitu general ledger dan bank statement;
bahwa Terbanding melakukan pencatatan ganda atas penerimaan piutang (receivables) karena Rp 150.211.326,00 (Rp 56.730.300,00 + Rp 20.911.240,00 + Rp 72.569.786,00) adalah sama dengan US$ 55,359.02 (US$ 23,936.83 + US$ 31,422.19); bahwa angka-angka yang ber umlah Rp 150.211.326,00 disajikan dalam General Ledger, sedangkan angka-angka yang ber umlah US$ 55,359.02 disajikan dalam Rekening Koran, padahal keduanya adalah transaksi yang sama (Bagian C pads tabel diatas); bahwa karena itu Pemohon Banding tetap mempertahankan pajak yang terutang adalah sesuai dengan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak yaitu sebesar Rp 169.619.200,00 sehingga pajak yang kurang bayar adalah Nihil dan Pemohon Banding mohon Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas dapat dibatalkan; bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas, Pemohon Banding menyampaikan asli dan fotocopy rekening koran, general ledger, statement of account tanggal 30 Agustus 1997 dan 30 September 1997 dan confirmation of transfer; Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa Terbanding melakukan koreksi peredaran usaha berdasarkan uji arus piutang dan equalisasi omset Pajak Penghasilan, berasal dari transaksi pelunasan piutang yang dihitung oleh Terbanding sebesar Rp 128.602.046,00; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas peredaran usaha sebesar Rp 128.602.046,00 karena. Terbanding melakukan perhitungan ganda atas penerimaan. piutang (receivables) dengan menggunakan dua sumber data yang sama yaitu buku besar (general ledger) dan rekening koran (bank Statement); bahwa Majelis telah memberikan kesernpatan. kepada Terbanding Banding untuk melakukan pencocokan data dalam persidangan;
dan
Pemohon
bahwa berdasarkan pencocokan data dengan bukti pendukung pembukuan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan, diperoleh basil sebagai berikut :
antara
bahwa pads pencocokan data tanggal 10 Oktober 2005, Terbanding mengemukakan koreksi peredaran usaha berdasarkan uji arus piutang berdasarkan data yang sangat terbatas yaitu laporan keuangan yang terlampir pads SPT Tahunan dan selembar fotocopy rekening koran bulan September 1997 (dari Pemeriksa pertama) karena Pemohon Banding tidak menyerahkan bukti-bukti yang diminta pads saat pemeriksaan; bahwa Terbanding jugs mengemukakan menurut Pemohon Banding, Terbanding membukukan dua kali peredaran usaha tahun 1997 pads perhitungan uji arus piutang; bahwa untuk membuktikan dan meyakinkan Terbanding bahwa memang terdapat dua kali pembukuan dan peredaran usaha Pemohon Banding memang sesuai dengan yang dilaporkan
pads SPT Tahunan, maka Terbanding memerlukan rekening koran bulan Januari sampai dengan Desember 1997 dan general ledger tahun 1997; bahwa dalam lanjutan pencocokan data tanggal 24 Oktober 2005, Terbanding mengemukakan atas dokumen yang diserahkan Pemohon Banding berupa Rekening Koran Tahun 1997, general ledger 1997, debit note 1997, Terbanding menyatakan bahwa terbukti dokumendokumen tersebut telah mencakup seluruh peredaran usaha yang dilaporkan di SPT Tahunan 1997 (contoh Rekening Koran Tahun 1998), dengan demikian Terbanding tetap mempertahankan koreksi; bahwa Pemohon Banding mengemukakan telah menunjukkan seluruh dokumen asli yang terkait dengan sengketa pajak yang Pemohon Banding ajukan permohonan banding; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung berupa asli dan fotocopy rekening koran, general ledger, statement of account tanggal 30 Agustus 1997 – 30 September 1997 dan confirmation of transfer; bahwa setelah Majelis memeriksa bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding berupa asli rekening koran, ledger dan debit note Tahun 1997 ternyata alur dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding sudah benar dan Terbanding melakukan perhitungan ganda atas penerimaan piutang (receivables) yaitu bahwa angkaangka yang berjumlah Rp 150.211.326,00 disajikan dalam General Ledger, sedangkan angka-angka yang berjumlah US$ 55,359.02 disajikan dalam Rekening Koran; bahwa oleh karena itu Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp 128.602.046,00 fidak dapat dipertahankan;
atas peredaran usaha.
www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.08670/PP/M.X/16/2006 0 comments Posted on 12th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon : PT ABC Banding Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai Tahun Pajak: 2000 Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pokok : Januari sampai dengan Desember Tahun 2000 sebesar Sengketa
Rp.220.152.622,00 Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2000 sebesar Rp.220.152.622,00 dilakukan sesuai dengan data equalisasi penjualan cfm SPT PPh Badan dan penyerahan dalam SPT Masa PPN. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap data Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Pemeriksaan Pajak dan data lainnya, diketahui terdapat selisih antara omzet yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Tahun 2000 dengan SPT PPh Badan 2000. Bahwa sampai dengan saat disusunnya uraian pemandangan atas keberatan, Pemohon Banding tidak bisa memberikan penjelasan penyebab timbulnya selisih tersebut, dengan demikian Terbanding berkesimpulan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa. Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi omzet yang berasal dari equalisasi penjualan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa Terbanding melakukan koreksi sebesar Rp. 220.152.630,00 dengan anggapan Pemohon Banding tidak melaporkan seluruh penyerahan yang terutang Pajak pertambahan Nilai. Bahwa menurut Pemohon Banding tidak melaporkan seluruh penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa menurut Pemohon Banding perbedaan penjualan antara laporan SPT & SPM dikarenakan ada perbedaan waktu antara penyerahan dan penerbitan Faktur Pajak. Bahwa Pemohon Banding mengakui penjualan berdasarkan waktu penyerahan barang, faktur diterbitkan kemudian. Bahwa Peredaran usaha yang menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai telah dilaporkan semua oleh Pemohon Banding. Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa menurut Terbanding koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2000 sebesar Rp.220.152.622,00 dilakukan sesuai dengan data equalisasi penjualan cfm SPT PPh Badan Tahun 2000 dan penyerahan dalam SPT Masa PPN Tahun 2000. Bahwa menurut Pemohon Banding perbedaan penjualan antara laporan SPT & SPM dikarenakan ada perbedaan waktu antara penyerahan dan penerbitan Faktur Pajak.
Bahwa menurut Majelis berdasarkan perkembangan sengketa diketahui koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas peredaran usaha Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2000 adalah sebesar Rp.220.152.622,00. bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp.220.152.622,00 disebabkan perbedaan waktu yaitu penyerahan Tahun 2000 yang dibuat Faktur Pajaknya di Tahun 2001 sebesar Rp.150.716.516,00 dan sebesar Rp.267.223.881,00 merupakan Faktur Pajak Sederhana yang dibuat bulan Januari Tahun 2001 untuk penyerahan bulan Desember 2000. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, peredaran usaha menurut SPT PPh Badan Tahun Pajak 2000 adalah sebesar Rp.12.273.873.892,00 dan peredaran usaha menurut SPT Masa PPN Tahun 2000 adalah sebesar Rp.12.053.721.270,00 sedangkan peredarannya disebabkan adanya penjualan 1999 yang diterbitkan Faktur Pajaknya pada Tahun 2000 sebesar Rp.197.787.775,00 dan penjualan Tahun 2000 yang diterbitkan Faktur Pajaknya Tahun 2001 sebesar Rp.417.940.397,00. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap General Ledger, Invoice, dan Faktur Pajak, diketahui sebesar Rp.197.787.775,00 merupakan Faktur Pajak yang diterbitkan bulan Januari Tahun 2000 namun telah dibukukan sebagai penjualan Tahun 1999 dan sebesar Rp.417.940.397,00 telah dibukukan sebagai penjualan Tahun 2000 namun Faktur Pajaknya diterbitkan bulan Januari Tahun 2001, sehingga mengakibatkan ada selisih karena beda waktu sebesar Rp.220.152.622,00. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, jumlah penjualan Tahun 2000 telah sesuai dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT PPh Badan yaitu sebesar Rp.12.273.873.892,00. Bahwa Majelis berpendapat koreksi DPP PPN sebesar Rp.220.152.622,00 yaitu perbedaan peredaran usaha menurut SPT PPh Badan sebesar Rp.12.273.873.892,00 dengan PPN menurut SPT Masa PPN sebesar Rp.12.053.721.270,00 disebabkan adanya perbedaan waktu antara penyerahan dan penerbitan Faktur Pajak. Bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2000 sebesar Rp.220.152.622,00 tidak dapat dipertahankan. Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dan Terbanding di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan Pemohon Banding atas keputusan Terbanding seluruh permohonan banding Nomor : KEP-117/WPJ.08/BD.04/2005 tanggal 14 Juli 2005 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2000 Nomor : 00077/207/00/404/04 tanggal 21 Juni 2004, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan yang
PPN-nya harus dipungut Masa Pajak Januari sampai dengan Desember Tahun 2000 dihitung kembali menjadi sebagai berikut : DPP PPN menurut keputusan Terbanding
Rp. 7.818.301.041,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan
Rp.
DPP PPN menurut Majelis
220.152.622,00 Rp. 7.598.148.419,00
www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.08004/PP/M.IV/16/2006 0 comments Posted on 12th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Pokok Sengketa
: PT ABC Industry : Pajak Pertambahan Nilai : 2001 :
Koreksi DPP PPN berdasarkan hasil equalisasi dengan peredaran usaha di PPh Badan sebesar Rp.1.125.842.830
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN didasarkan atas equalisasi dengan peredaran usaha PPh. Bahwa berdasarkan buku kas dan buku bank serta rekening koran bank serta buku piutang dan daftar piutang Pemohon Banding diketahui bahwa setelah dilakukan pendekatan arus uang ternyata peredaran usahanya lebih besar daripada yang dilaporkan Pemohon Banding dan bila berdasarkan buku penjualan peredaran usaha juga masih lebih besar menurut Pemeriksa daripada yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dan dari kedua pendekatan tersebut ternyata yang lebih besar koreksinya adalah dari pendekatan arus uang sehingga pendekatan arus uanglah yang dipakai oleh Pemeriksa : Obyek PPN cfm Pemeriksa Obyek PPN cfm SPT/WP Koreksi
Rp. Rp. Rp.
78.149.606.330 77.023.763.500 1.125.842.830
Bahwa dalam proses keberatan melelui surat nomor : S58/WPJ.23/BD.0403/2004 tanggal 20 Oktober 2004 kepada Pemohon Banding telah dimintakan Kelengkapan Data berupa SPT Masa PPN, Laporan Keuangan, Faktur Pajak Masukan/Keluaran dan bukti pendukung lainnya, namun Pemohon Banding tidak menyampaikan data-data ataupun bukti-bukti yang diperlukan dalam proses keberatannya. Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui DPP yang ditetapkan dalam keputusan Terbanding sebesar Rp.1.125.842.830 karena Terbanding tidak pernah menjelaskan kepada Pemohon Banding. Bahwa menurut Pemohon Banding arus uang tidak dapat dijadikan dasar atas perhitungan peredaran usaha karena terdapat transaksi lain dari debet kas bank Pemohon Banding yang mempengaruhi ―perhitungan peredaran usaha‖ dari perhitungan Fiskus tersebut dan boleh dikatakan tidak berkaitan sama sekali dengan peredaran usaha seperti transaksi yang tercatat atas‖pengembalian sisa gaji karyawan‖ dan‖pengembalian lebih bayar atas pembayaran transaksi yang lain‖. Bahwa menurut Pemohon Banding akan lebih dapat dimengerti jika melihat peredaran usaha dilihat dari sisi ―arus piutang‖ Bahwa dalam Surat Pemohon Banding berupa sanggahan hasil pemeriksaan nomor : 241/Sjti/S.PA/SHP/VII/2003 tanggal 20 Agustus 2003 juga telah disertakan perhitungan atas arus piutang tersebut dan telah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Takwim 2001. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas besarnya jumlah penerimaan bank sebesar Rp.73.098.377.494 dalam perhitungan Terbanding, karena berdasarkan data yang ada pada Pemohon Banding jumlah penerimaan bank adalah sebesar Rp.72.518.392.367,41. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Wakil Pemohon Banding menyampaikan Rekap penerimaan bank selama tahun 2001 yang berasal dari rekening Pemohon Banding yang ada pada Bank DEF, Bank GHI, dan Bank JKL. Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN didasarkan atas equalisasi dengan peredaran usaha PPh, dimana Terbanding telah menghitung peredaran usaha berdasarkan pendekatan arus uang. Bahwa menurut Pemohon Banding arus uang tidak dapat dijadikan dasar atas perhitungan peredaran usaha karena terdapat transaksi lain dari debet kas bank Pemohon Banding yang mempengaruhi ―perhitungan peredaran usaha‖ dari perhitungan Fiskus tersebut dan boleh dikatakan tidak berkaitan sama sekali dengan peredaran usaha
Bahwa menurut Pemohon Banding akan lebih dapat dimengerti jika melihat peredaran usaha dilihat dari sisi ―arus piutang‖, namun dalam persidangan Pemohon Banding tidak melakukan pembuktian berdasarkan arus piutang, karenanya Majelis berkesimpulan perhitungan peredaran usaha berdasarkan arus piutang sebagaimana yang dikemukakan Pemohon Banding tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Bahwa berdasarkan perbandingan Pemohon dan Terbanding diketahui perbedaan angka terjadi pada beberapa item yaitu pada penerimaan kas, penerimaan bank, PPN keluaran dan saldo piutang. Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas besarnya jumlah penerimaan bank sebesar Rp.73.098.377.494 dalam perhitungan Terbanding, karena berdasarkan data yang ada pada Pemohon Banding jumlah penerimaan bank adalah sebesar Rp.72.518.392.367,41. Bahwa berdasarkan uraian dan perhitungan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Majelis berkesimpulan baesarnya peredaran usaha yang dihitung berdasarkan arus uang adalah sebesar Rp.77.569.607.964,41 sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas DPP PPN yang berasal dari equalisasi peredaran usaha harus ditinjau kembali menjadi sebesar Rp.545.57.942,41. Bahwa namun berdasarkan penelitian atas SKPKB PPh Badan dan SKPKB PPN, diketahui terdapat selisih antara peredaran usaha yang ada di PPh Badan dengan DPP PPN sebesar Rp.13.239, hal tersebut berlaku pada perhitungan menurut Pemohon Banding dan Terbanding, karenanya Majelis memandang perlu untuk menambahkan jumlah tersebut dalam menghitung DPP PPN, sehingga besarnya DPP PPN menurut Majelis adalah sebesar Rp.77.569.621.203,41. www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.07967/PP/M.V/16/2006 0 comments Posted on 12th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding
: PT ABC Indonesia
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d Desember Tahun Pajak : 2002 Jenis Pajak
:
Pokok Sengketa
:
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan local yang belum dilaporkan
Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Keluaran atas peredaran usaha karena terdapat penyerahan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 71.695.454,00; bahwa koreksi peredaran usaha tersebut dilakukan dengan pengujian berdasarkan pendekatan equalisasi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan. Desember 2002; bahwa berdasarkan basil konfirmasi ke KPP Bekasi, jumlah penyerahan Bari Pemohon Banding kepada PT DEF sebesar Rp 71.695.454,00 dinyatakan ―tidak ada‖, sehingga koreksi tetap dipertahankan; Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00118/407/02/602/03 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 tanggal 5 Juni 2003, telah diuraikan jumlah penjualan lokal sebesar Rp 352.833.357,00 dan telah sesuai dengan Laporan Keuangan Pemohon Banding atas realisasi penjualan lokal; bahwa setelah Pemohon Banding lakukan cek ulang terhadap Laporan Keuangan Pemohon Banding, juga tidak dapat Pemohon Banding temukan angka sebesar Rp 71.695.454,00; bahwa pada saat Pemohon Banding melakukan keberatan, Pemohon Banding telah melampirkan data-data berupa Rekening Koran dan Laporan Harian Kas Periode Januari sampai dengan Desember 2002 dan tidak terdapat transaksi atas penjualan Pemohon Banding ke PT DEF sebesar Rp 72.545.454,50 tetapi yang ada yaitu sebesar Rp 850.000,00; bahwa dalam hal koreksi tersebut, Terbanding juga tidak dapat menunjukkan dasar koreksi atas penjualan lokal Pemohon Banding pada bulan Februari 2002 sebesar Rp 71.695.454,50 (Rp 72.545.454,50 – Rp 850.000,00); Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa Terbanding melakukan koreksi Peredaran. Usaha dengan pengujian berdasarkan pendekatan equalisasi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2002 dan berdasarkan hasil, konfirmasi jumlah penyerahan Bari Pemohon Banding kepada PT DEF sebesar Rp 71.695.454,00 dinyatakan ―tidak ada‖, sehingga koreksi tetap dipertahankan; bahwa menurut Pemohon. Banding tidak terdapat transaksi atas penjualan Pemohon Banding ke PT DEF sebesar Rp 72.545.454,50 tetapi yang ada yaitu sebesar Rp 850.000,00 dan
Terbanding juga tidak dapat menunjukkan dasar koreksi atas penjualan Pemohon Banding pada bulan Februari 2002 sebesar Rp 71.695.454,50;
lokal
bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan berupa Buku Besar, SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus dan Nopember 2002 serta Pembetulannya, Rekening Koran, Realisasi Ekspor, Invoice dan PEB serta sengketa pajak PPh Badan Tahun Pajak 2002; bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan setuju terhadap koreksi Terbanding atas sengketa PPh. Badan Tahun Pajak 2002 untuk penjualan lokal sebesar Rp 161.535.000,00; bahwa oleh karena Pemohon Banding dalam Surat Keberatan, Surat Banding dan Surat Bantahan atas sengketa PPh Badan Tahun Pajak 2002 tidak memberikan penjelasan atas koreksi penjualan lokal sebesar Rp 161.535.000,00 , sehingga menurut Majelis koreksi tersebut tidak diajukan banding; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap bukti-bukti serta dokumendokumen maupun keterangan baik Bari Pemohon Banding maupun dari Terbanding, koreksi Terbanding atas penjualan lokal sebesar Rp 161.535.000,00 yang belum dilaporkan, setelah dilakukan konfirmasi kebenaran Faktur Pajak oleh Terbanding ternyata jumlah penyerahan yang ada Faktur Pajaknya adalah sebesar Rp 89.839.546,00 sedangkan sisanya sebesar Rp 71.695.454,00 tidak ada Faktur Pajaknya, oleh karena itu tetap merupakan penjualan lokal yang belum dilaporkan; bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas penjualan lokal sebesar Rp 71.695.454,00 tetap dipertahankan; www.pengadilanpajak.com
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.07922/PP/M.V/16/2006 0 comments Posted on 12th August 2011 by admin in Kasus PPN banding pajak , kasus pajak , keberatan pajak , Kosultan Pajak , pajak , pajak pertambahan nilai, pemeriksaan pajak , pengadilan pajak Contoh Kasus Pengadilan Pajak : Pemohon Banding Jenis Pajak Tahun Pajak Pokok Sengketa
: PT ABC : Pajak Pertambahan Nilai : 2001 :
Koreksi Pertambahan
Nilai
Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Jasa Kena Pajak sebesar
Pajak
Rp.922.610.039,00 Menurut Pihak Terbanding Pengadilan Pajak :
bahwa Pemohon banding tidak setuju atas koreksi obyek Pajak Pertambahan Nilai yang belum dilaporkan sebesar Rp.922.610.039,00 karena selama proses pemeriksaan dan pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhi panggilan dari Terbanding dan sudah kooperatif, data-data yang diminta juga sudah Pemohon Banding penuhi. Bahwa Pemeriksa menganggap bahwa yang dimaksud penyerahan yang dibebaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 berikut petunjuk pelaksanaannya dibatasi hanya untuk penyerahan dari developer kepada konsumen akhir dan bukan penyerahan dari pihak kontraktor kepada developer. Bahwa Pemeriksa menganggap Pemohon Banding melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT DEF dan GHI Konsorsium sebesar Rp.922.610.039,00 (Pemeriksa tidak merinci berapa SPK) sehingga ada Pajak Keluaran yag harus dipungut sebesar Rp.92.261.003,00 yaitu 10% x Rp.922.610.039,00 (total melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak kepada PT DEF dan GHI Konsorsium). Bahwa mengenai perbedaan penafsiran Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2000 juga sudah Pemohon Banding jelaskan kepada Terbanding, tetapi Terbanding beranggapan bahwa penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut hanya dari developer ke konsumen akhir bukan dari kontraktor (pemborong) pelaksana pembangunan RS/RSS ke developer. Menurut Pihak Pemohon Atas Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi obyek Pajak Pertambahan Nilai atas peredaran usaha yang belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 sebesar Rp.922.610.039,00 dikenakan berdasarkan pengujian yang bersumber dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, buku kas/Bank, buku penjualan dan pembelian, faktur pajak keluaran dan masukan, equalisasi dengan peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan. Bahwa untuk menyelesaikan sengketa pajak tersebut ditas, Terbanding telah melakukan permintaan data kepada Pemohon Banding melalui surat Nomor : 106/WPJ. 2/BD.04/2004 tanggal 21 September 2004, namun sampai dengan dibuatnya Uraian Pemandangan Keberatan Pemohon Banding tidak merespon/memberikan data kepada Terbanding sehingga Terbanding tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut atas permohonan keberatan Pemohon Banding. Bahwa dengan demikian koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak yang dilakukan Terbanding diusulkan untuk tetap dipertahankan. Pendapat Majelis Pengadilan Pajak :
bahwa koreksi obyek Pajak Pertambahan Nilai atas peredaran usaha yang belum dilaporkan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 sebesar Rp.922.610.039,00 dikenakan berdasarkan pengujian yang bersumber dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2001 sebesar Rp.922.610.039,00 dikenakan berdasarkan pengujian yang bersumber dari SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan rekonsiliasi peredaran usaha dengan obyek Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut: Peredaran usaha cfm Terbanding Rp. Obyek PPN cfm SPT Masa Pemohon Banding Rp. Koreksi Peredaran Usaha Rp.
2.727.799.291,00 1.011.992.350,00 922.610.039,00
Bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding atas Pajak Pertambahan Nilai disebabkan perbedaan penafsiran dalam memamhami Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 j0. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP48/PJ/2001 tanggal 16 Januari 2001 tentang tatacara pemberian dan penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu. Bahwa Majelis memberikan kesempatan kepada Terbanding dan Kuasa Pemohon Banding untuk melakukan pencocokan data (rekonsiliasi) dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Banding. Bahwa berdasarkan pencocokan data dalam persidangan antara Pemohon Banding dan Terbanding terhadap dokumen dan bukti pendukung yang diserahkan Pemohon Banding, diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa yang dibebaskan dari pengenaan PPN apabila pembangunan rumah sederhana tersebut memperoleh fasilitas kredit pemilikan bersubsidi sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 172/KPTS/M/2001. Bahwa menurut Majelis, sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah koreksi obyek PPNatas penyerahan Jasa Kena Pajak mengenai penafsiran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 146 tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 524/KMK.03/2001 tanggal 1 Oktober 2001 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-48/PJ/2001 tanggal 16 Januari 2001. Bahwa setelah Mejelis melakukan pemeriksaan terhadap sengketa yang diajukan banding atas obyek Pajak Pertambahan Nilai berupa penyerahan Jasa Kena Pajak Pemohon Banding, diketahui bidang usaha Pemohon Banding adalah kontraktor sebagai pemborong bangunan rumah sederhana tipe RS/RSS dan hasilnya diserahkan kepada developer. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, developer dimaksud memperoleh fasilitas kredit pemilikan bersubsidi sesuai dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 172/KPTS/M/2001.
