Perbandingan Sistem Peradilan Pajak di Indonesia I ndonesia dengan Sistem Peradilan Pajak di Inggris
DISUSUN OLEH :
ADVENT R P E!"AREN
"#$$%$$$&$$ "#$$%$$$&$$
TRI PRI'O SUDAR!ANTO
"#$$%$$$&$(
PRO)RA! PAS#A SAR*ANA INSTITUT IL!U SOSIAL DAN !ANA*E!EN STIA!I *AARTA +($,
"ab I PENDAHULUAN $- Latar "elakang Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat potensional dan dipergunakan untuk pembangunan bangsa dan negara. Tidak jarang terjadi sengketa di bidang perpajakan, untuk itu perlu ada institusi yang dapat memberikan kepastian terhadap penyelesaian sengketa pajak. Dibentuknya institusi yang menangani sengketa pajak termasuk Pengadilan Pajak untuk memberi perlidungan atas kepentingan bagi wajib pajak. Oleh karena itu penulis mencoba membuat makalah ini dengan judul Perbandingan Sistem Peradilan Pajak di Indonesia dengan Sistem Peradilan Pajak di Inggris, agar kita lebih memahami mengenai sistem peradilan pajak di Indonesia dan dapat membandingkan dengan sistem peradilan pajak di Inggris. +- R.ang Lingk./ Pen.lisan Ruang lingkup penulisan adalah mengenai sistem peradilan pajak yang ada di Indonesia dan sistem peradilan pajak yang ada di Inggris, serta perbandingan antara kedua sistem peradilan pajak tersebut. &- T.j.an dan !an0aat Pen.lisan Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui perbandingan sistem peradilan pajak yang ada di Indonesia dengan sistem peradilan pajak yang ada di Inggris.
1
"ab II ANALISIS SITUASI
$- Sistem Peradilan Pajak di Indonesia Terjadinya Sengketa Pajak diawali dengan adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara ajib Pajak dan !iskus "D#P$. %ondisi seperti ini mudah sekali memicu sengketa antara D#P dan wajib pajak. Terlepas dari apakah sengketa itu merupakan usaha wajab pajak meminta keadilan atau hanya mengambil keuntungan pribadi dengan niat buruk, sengketa itu tetap harus segera diselesaikan. ajib pajak punya hak upaya hukum dan D#P harus pro&esional menghadapi wajib pajak. Dalam 'ndang('ndang )omor *+ Tahun *- tentang %etentuan 'mum Dan Tata ara Perpajakan Pasal */ 0yat "*$ huru& d, memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan gugatan. 'ntuk itulah perlu adanya lembaga yang dapat menjadi wadah untuk menampung gugatan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap suatu surat ketetapan pajak. 0gar dapat dicapai penyelesaian sengketa pajak yang adil, diperlukan jenjang pemeriksaan ulang 1ertikal. 'ntuk merespon isu adanya sengketa pajak tersebut, maka dibentuklah Pengadilan Pajak sebagai Peradilan 2anding di bidang perpajakan. Dasar Pembentukan Pengadilan Pajak diatur dalam 'ndang('ndang )omor 34 Tahun ** tentang Pengadilan Pajak. %onsep ini mengakomodir keinginan publik untuk memperoleh pelayanan yang sebaik(baiknya Peradilan Pajak adalah lingkungan peradilan di bawah 5ahkamah 0gung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi ajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Susunan Pengadilan Pajak terdiri atas 6 Pimpinan, 7akim 0nggota, Sekretaris, dan Panitera. Pimpinan Pengadilan Pajak sendiri terdiri dari seorang %etua dan sebanyak(banyaknya 8 orang akil %etua. 5enurut '' )omor 34 Tahun ** tetang Pengadilan Pajak, pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh 5ahkamah 0gung. Sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Departemen %euangan. Pengadilan Pajak memiliki batasan(batasan yang diatur dalam 'ndang('ndang )omor 34 Tahun ** tentang pengadilan pajak, seperti 6 Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan9 •
2
•
Dalam hal gugatan, diberikan kekuasaan untuk memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan pembetulan, pelaksanaan, penagihan pajak, surat paksa, surat penyitaan atau pengumuman lelang, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan atau penerbitan surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang(undangan perpajakan.
%arakteristik keputusan Pengadilan Pajak berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh eksekuti& sebagai tingkat peratama. Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa Pajak. Oleh karena itu keputusan Pengadilan Pajak bersi&at &inal dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan Pajak berpucuk kepada 5ahkamah 0gung, namun demikian Pengadilan Pajak tidak mengenal adanya lembaga %asasi. Sebagai konsekuensinya, terhadap putusan Pengadilan 2ajak hanya dapat dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan %embali ke 5ahkamah 0gung. Pengajuan Peninjauan %embali dianggap
memenuhi
persyaratan
&ormal
apabila
disertai
dengan novum, dengan memperhatikan Peraturan 5ahkamah 0gung )omor 3 Tahun 3:+ tentang Peninjauan %embali.
+- Sistem Peradilan Pajak di Inggris asdasd &- Perbandingan Sistem Peradilan Pajak di Indonesia dan Inggris 1n2ang ini bikin tabel aja 2ak34
3
"ab IV PENUTUP
2erdasarkan uraian(uraian yang penulis sampaikan pada makalah ini, maka dapat kami simpulkan bahwa untuk saat ini, alternati& kebijakan peningkatan kualitas pelayanan SPT pada kantor pelayanan pajak yang terpilih adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap sistem ; aplikasi e(!iling Direktorat #enderal Pajak yang sebelumnya juga telah digunakan oleh ajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPTnya. Penyempurnaan sistem;aplikasi e(!iling tersebut dapat mencakup aspek teknis maupun non(teknis sehingga diharapkan semakin banyak ajib Pajak yang tertarik untuk menggunakan sistem;aplikasi e(!iling te<
4
5
