Contoh Kasus Perlakukan PPN atas Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (leasing) Posted on 5 November 2011 by 2011 by fayanuar Leasing yang dimaksud adalah adalah leasing dengan hak opsi, opsi, sehingga terjadi penyerahan BKP dan jasa leasing sendiri tidak termasuk JKP. JKP. Contoh Kasus :
Pak Nurman selaku direktur PT Renta Investama (bergerak di bidang penyewaan mobil dan tela dikukukan sebagai P!P" beren#ana membeli 15 unit mobil $onda %a&& untuk menamba pangsa pasar di kalangan kawula muda' engan berbagai pertimbangan) akirnya dipilila metode pembelian se#ara leasing dengan ak opsi' Pada tanggal 2* +aret 2011) 2011) Pak Nurman mewakili perusaaannya mendatangi kantor kantor PT ,inan#e -ease .tama untuk meren#anakan pembelian se#ara leasing tersebut' alam pertemuan tersebut disepakati PT ,inan#e -ease sebagai lessor akan memili PT $onda .tama (P!P dealer mobil onda" sebagai supplier sebagai supplier ' Namun sebelum kontrak ditandatangani) Pak Nurman arus terlebi daulu memastikan barang yang ia terima benar/benar sesuai keinginannya seingga kontrak baru dapat ditandatangani kees okan arinya' kirnya) pada tanggal 25 +aret 2011) surat peranian sewa guna usaa dengan ak opsi ditandatangani' alam kontrak tersebut) disebutkan bawa arga ual untuk 10 unit mobil adala Rp' 1'500'000'000 dan bunga sebesar 3 per taun' Pembayaran akan dilakukan sebanyak 12 kali teritung mulai tanggal 1 pril 2011' 2011' PT Renta Investama mulai dapat menguasai mobil $onda %a&& dari PT $onda .tama teritung seak ditanda tangani nya surat peranian sewa guna usaa dengan ak opsi) yaitu tanggal tanggal 25 +aret 2011' 2011' $ak opsi sendiri akan diberikan pada tanggal 41 +aret 2012' Analisis PPN :
alam transaksi sewa s ewa guna usaa dengan ak opsi) !P dianggap diserakan langsung dari supplier ke leasee. 6esuai leasee. 6esuai dengan 67 8 129P%92010 supplier waib membuat faktur paak dengan menggunakan identitas lessee sebagai pembeli arang !ena Paak (tidak menggunakan metode :ualitate :ua (:':'" karena !P langsung diserakan dari supplier) bukan berasal dari persediaan lessor "' PPN yang terutang merupakan paak keluaran bagi bagi supplier dan merupakan paak masukan bagi lessee' +eskipun pengalian atau penyeraan ak atas !P baru dilakukan tanggal 41 +aret 2012 dan pembayaran $arga %ual !P tsb dilakukan se#ara bertaap seak 1 pril 2011) tetapi karena penguasaan atas !P tela berpinda dari penual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee) maka .. PPN menentukan bawa penyeraan !P dianggap tela teradi pada saat peranian ditandatangani) ke#uali apabila saat berpindanya penguasaan se#ara nyata atas !P tsb teradi lebi daulu daripada saat ditandatanganinya peranian' .ntuk Transaksi diatas) PPN terutang pada tanggal 25 +aret 2011'
pembangunan nasional serta kemandirian bangsa untuk men#apai #ita/#ita luur
berdasarkan
.ndang/.ndang
asar
1*5
tentunya pemerinta
membutukan pendanaan yang menunang gerak roda pemerintaan dan pembangunan' pendanaan sendiri bersumber pembiayaan dari dalam negeri dan luar negeri) namun pembiayaan dalam negeri lebi diutamakan ketimbang sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri' alam peningkatan sumber pembiayaan dalam negeri) paak merupakan solusi untuk alternatif) paak tela terbukti menadi sumber utama dalam PN Indonesia
yang
dapat
digunakan
untuk
meningkatkan
keseateraan
masyarakat' Paak pada dasarnya merupakan peralian sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan ole undang/undang paak' Peralian kekayaan tersebut membuat paak dipandang dari dua sisi yang berbeda' Pandangan masyarakat seringkali paak dianggap sebagai beban' i sisi lain bagi pemerinta arus dipungut karena terbukti paak memberikan kontribusi yang #ukup besar teradap penerimaan paak' ari
sekian
paak
yang dibebankan
kepada masyarakat)
Paak
Pertambaan Nilai (PPN" merupakan paak tidak langsung kareana tidak langsung dibebankan kepda penanggung paak' Paak Pertambaan Nilai (PPN" ter#ipta karena digunakannya faktor/ faktor produksi pada setiap alur perusaaan dalam mengasilkan) menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan asa' Tarif Paak Pertambaan Nilai (PPN" yang berlaku atas penyeraan barang kena paak maupun asa kena paak adala tarif tunggal seingga muda
dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda' Pengenaan PPN sangat dipengarui ole perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan obek dari PPN tersebut'
R.+.6N +6-$ 1'
pa yang di maksud dengan PPN
2'
apa saa subyek dan obyek PPN=
4'
bagaimana peritungan PPN=
T.%.N P7N.-I6N 1' +enamba pengetauan di bidang perpaakan kususnya yang berkaitan dengan Paak Pertambaan Nilai (PPN"' 2' untuk
penilaian tugas kulia serta memberikan ulasan menarik yang
berkaitan dengan ukum Tata Negara II
P!"A#ASAN
$% P!NG!RT&AN
PPN atau singkatan dari Paak Pertambaan Nilai adala Paak tidak -angsung yang dikenakan pada setiap pertambaaan nilai atau transaksi penyeraan barang dan atau asa kena paak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen' isebut paak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung paak (konsumen" tetapi melalui mekanisme pemungutan paak dan disetor ole piak lain (penual"' Transaksi penyeraannya bisa dalam bentuk ual/beli) pemanfaatan asa) dan sewa/menyewa' arang !ena Paak adala barang berwuud yang menurut sifat atau ukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwuud yang dikenakan PPN' Pada dasarnya semua barang merupakan
arang !ena Paak ke#uali yang diatur lain ole .ndang/.ndang Nomor PPN itu sendiri' arang !ena Paak tersebut terdiri dari barang berwuud (bergerak dan tidak bergerak" dan barang tidak berwuud (ak #ipta) merek dagang) paten) dll"' Indnesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN) yaitu 103' dasar umkum yang digunakan unutk penerapan PPN di Indonesia adala .ndang/ undang Nomor ? Taun 1?4' PPN se#ara efektif mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 pril 1?5) walaupun berdasarkan ketentuan dalam .ndang/undang Nomor ? Taun 1?4 dinyatakan berlaku pada tanggal 1 %anuari 1?*' PPN ditetapkan dengan .ndang/ undang Nomor 1? Taun 2000 merupakan paak yang dikenakan teradap pertambaan nilai (value added" yang timbul akibat dipakainya faktor/faktor produksi di setiap alur perusaaan dalam menyiapkan) mengasilkan) menyalurkan) dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan asa kepada para konsumen'
'% SU"!R AN *!K PPN
' 6ubek PPN Paak Pertambaan Nilai (PPN" adala yang paak dikenakan atas setiap pertambaan nilai dari barang dan atau asa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen' tau paak atas konsumsi barang dan asa di daera pabean yang dikenakan se#ara bertingkat di setiap alur produksi dan distribusi' 6ubek terdiri dari PPN ini ada 2 (dua") yaitu ; 1'
Pengusaa !ena Paak (P!P" Pengusaa adala orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaa atau pekeraannya mengasilkan barang) mengimpor barang) mengekspor barang) melakukan usaa perdagangan) memanfaatkan barang tidak berwuud dari luar aera Pabean) melakukan usaa asa termasuk mengekspor asa) atau memanfaatkan asa dari luar aera Pabean' an Pengusaa !ena Paak atau P!P adala pengusaa yang melakukan penyeraan
arang !ena Paak dan atau %asa !ena Paak yang dikenai paak berdasarkan undang/undang'
2'
ukan Pengusaa !ena Paak (non P!P" ukan Pengusaa !ena Paak atau bukan P!P adala orang atau badan yang mengimpor !P) memanfaatkan asa atau !P tidak berwuud dari luar daera pabean) dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri'
' @bek PPN erdasarkan .. No'*2 taun 200 tentang Paak Pertambaan Nilai arang dan %asa dan Paak Penualan atas arang +ewa atau selanutnya disebut .. PPN 1?*' @bek PPN adala sebagai berikut ; (pasal * ayat 1" a'
Penyeraan arang !ena Paak di dalam aera Pabean yang dilakukan ole pengusaaA
b' #'
Impor arang !ena PaakA Penyeraan %asa !ena Paak di dalam aera Pabean yang dilakukan ole pengusaaA
d'
Pemanfaatan arang !ena Paak tidak erwuud dari luar aera Pabean di dalam aera PabeanA
e'
Pemanfaatan %asa !ena Paak dari luar aera Pabean di dalam aera PabeanA
7kspor arang !ena Paak Tidak erwuud ole Pengusaa !ena PaakA
'
7kspor %asa !ena Paak ole Pengusaa !ena Paak'
Pasal 1BC ;
PPN dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaa atau pekeraan ole orang pribadi atau badan yang asilnya digunakan sendiri atau digunakan piak lain yang batasan dan tata #aranya diatur dalam keputusan menteri keuangan'
Pasal 1B ; PPN dikenakan atas penyeraan !P berupa aktiva yang menurut tuuan semula tidak untuk diperualbelikan ole P!P ke#uali atas penyeraan aktiva yang paak masukkannya tidak dapat dikreditkan sebagimana dimaksud dalam pasal ayat (?" uruf b dan #' 6yarat Penyeraan Terutang PPN Pasal 1B 1'
Dang melakukan penyeraan atau pemindatanganan adala Pengusaa !ena PaakA
2'
Perolean aktiva tersebut bukan untuk diperualbelikan atau sebagai barang daganganA
4'
Perolean aktiva tersebut berubungan langsung dengan kegiatan usaa dan bukan enis kendaraan sedan dan station wagon'
Dang dimaksud dengan pengeluaran yang se#ara langsung berubungan dengan kegiatan usaa adala pengeluaran yang berubungan dengankegiatan produksi) distribusi) pemasaran dan manaemen' !etentuan ini berlaku untuk semua bidang usaa' 1' Penyeraan arang !ena Paak Pasal 1 ayat (2" ; a' b'
penyeraan ak atas arang !ena Paak karena suatu peranianA pengalian arang !ena Paak karena suatu peranian sewa beli dan9atau peranian sewa guna usaa (leasing"A
#'
penyeraan arang !ena Paak kepada pedagang perantara atau melalui uru lelangA
d' e'
pemakaian sendiri dan9atau pemberian #uma/#uma atas arang !ena PaakA arang !ena Paak berupa persediaan dan9atau aktiva yang menurut tuuan semula tidak untuk diperualbelikan) yang masi tersisa pada saat pembubaran perusaaanA
penyeraan arang !ena Paak se#ara konsinyasiA dan
'
penyeraan arang !ena Paak ole Pengusaa !ena Paak dalam rangka peranian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syaria) yang penyeraannya dianggap langsung dari Pengusaa
penyeraan arang !ena Paak untuk aminan utang piutangA
#'
penyeraan arang !ena Paak sebagaimana dimaksud pada ayat (1" uruf f dalam al Pengusaa !ena Paak melakukan pemusatan tempat paak terutangA
d'
pengalian arang !ena Paak dalam rangka penggabungan) peleburan) pemekaran) peme#aan) dan pengambilalian usaa dengan syarat piak yang melakukan pengalian dan yang menerima pengalian adala Pengusaa !ena PaakA
e'
arang !ena Paak berupa aktiva yang menurut tuuan semula tidak untuk diperualbelikan) yang masi tersisa pada saat pembubaran perusaaan) dan yang Paak +asukan atas peroleannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (?" uruf b dan uruf #'
4' 6yarat Penyeraan !ena Paak a' b'
arang erwuud yang diserakan merupakan arang !ena PaakA arang Tidak erwuud yang diserakan merupakan arang !ena Paak Tidak erwuudA
#'
Penyeraan dilakukan di dalam aera Pabean
d'
Penyeraan dilakukan dalam rangka kegiatan usaa atau pekeraannya'
e'
ilakukan ole Pengusaa !ena Paak' *' arang !ena Paak Tidak erwuud' Pengenaan PPN atas arang !ena Paak Tidak erwuud antara lain atas;
a'
penyeraan arang !ena Paak (erwuud dan tidak erwuud" didalam aera Pabean yang dilakukan ole pengusaaA (Pasal * ayat (1" uruf a"
b'
pemanfaatan arang !ena Paak Tidak erwuud dari luar aera Pabean di dalam aera PabeanA (Pasal * ayat (1" uruf d"'
#'
7kspor arang !ena Paak Tidak erwuud ole Pengusaa !ena Paak' (Pasal * ayat (1" uruf g"' 5' Penyeraan %asa !ena Paak Pasal 1 angka 5 dan B .. PPN 1?*' %asa adala setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan ukum yang menyebabkan suatu barang) fasilitas) kemudaan) atau ak tersedia
untuk dipakai) termasu asa yang dilakukan untuk
mengasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan baan dan atas petunuk dari pemesan' %asa !ena Paak adala asa yang dikenai paak berdasarkan .ndang/.ndang ini' Penyeraan %asa !ena Paak ; a'
Penyeraan %asa !ena Paak adala setiap kegiatan pemberian %asa !ena Paak'
b'
Penyeraan asa yang terutang paak arus memenui syarat/ syarat sebagai berikut;
asa yang diserakan merupakan %asa !ena Paak' penyeraan dilakukan di dalam aera Pabean'
penyeraan dilakukan dalam kegiatan usaa atau pekeraannya'
ilakukan ole Pengusaa !ena Paak
#'
Termasuk dalam pengertian penyeraan %asa !ena Paak adala %asa !ena Paak (%!P" yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan9atau yang diberikan se#ara #uma/#uma'
C' ukan @bek PPN %enis barang yang tidak dikenai PPN adala barang tertentu dalam barang sebagai berikut ; 1'
arang asil pertambangan atau asil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
a'
+inyak menta (#rude oil"
b'
Eas bumi) tidak termasuk gas bumi seperti elpii yang siap dikonsumsi langsung ole masyarakat
#'
Panas bumiA
d'
sbes) batu tulis) batu setenga permata) batu kapur) batu apung) batu permata) bentonit) dolomit) felspar (feldspar") garam batu (alite") grafit) granit9andesit) gips) kalsit) kaolin) leusit) magnesit) mika) marmer) nitrat) opsidien) oker) pasir dan kerikil) pasir kuarsa) perlit) fosfat (pospat") talk) tana serap (fullers eart") tana diatome) tana liat) tawas (alum") tras) yarosif) &eolit) basal) dan trakkitA
e'
atubara sebelum diproses menadi briket batubaraA dan
f'
ii besi) bii tima) bii emas) bii tembaga) bii nikel) dan bii perak serta bii bauksit'
2'
arang kebutuan pokok yang sangat dibutukan ole rakyat banyak
a'
eras) Eaba) 6agu) %agung) !edelaiA
b'
Earam baik yang beryodium maupun tidak beryodiumA
#'
aging) yaitu daging segar yang tanpa diola) tetapi tela melalui proses disembeli) dikuliti) dipotong) didinginkan) dibekukan) dikemas atau tidak dikemas) digarami) dikapur) diasamkan) diawetkan dengan #ara lain) dan9atau direbusA
d'
Telur) yaitu telur yang tidak diola) termasuk telur yang dibersikan) diasinkan)atau dikemasA
e'
6usu) yaitu susu pera baik yang tela melalui proses didinginkan maupun dipanaskan) tidak mengandung tambaan gula atau baan lainnya) dan9atau dikemas atau tidak dikemas bua/buaan) yaitu bua/buaan segar yang dipetik) baik yang tela melalui proses di#u#i) disortasi) dikupas) dipotong) diiris) di/grading) dan9atau dikemas atau tidak dikemasA
f'
ua/buaan yaitu bua segar yang dipetik) baik yang tela melalui proses di#u#i) disortasi) dikupas) dipotong) diiris dan dikemas atau tidak dikemasA
g'
6ayur/sayuran) yaitu sayuran segar yang dipetik) di#u#i) ditiriskan) dan9atau disimpan pada suu renda) termasuk sayuran segar yang di#a#a'
4'
.ang) emas batangan) dan surat berarga
*'
+akanan dan minuman yang disaikan di otel) restoran) ruma makan) warung) dan seenisnya) meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak) termasuk makanan dan minuman yang diserakan ole usaa asa boga atau #atering' !etentuan ini dimaksudkan untuk mengindari pengenaan paak berganda karena suda merupakan obek pengenaan Paak aera'
%enis asa yang tidak dikenai PPN adala asa tertentu dalam asa sebagai berikut ;
1'
%asa pelayanan keseatan medis
2'
%asa pelayanan sosial
4'
%asa pengiriman surat dengan perangko
*'
%asa asuransi
5'
%asa keuangan
B'
%asa keagamaan
F'
%asa pendidikan
?'
%asa kesenian dan iburan
'
%asa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10'
%asa angkutan umum di darat dan air serta asa angkutan udara dalam negeri yang menadi bagian yang tidak terpisakan dari asa angkutan udara luar negeri
11'
%asa tenaga kera
12'
%asa perotelan
14'
%asa/asa yang disediakan ole pemerint dalam rangka menalankan
pemerintan se#ara umum 1*'
%asa penyediaan tempat parkir
15'
%asa telepon umum dengan menggunakan uang logam
1B'
%asa pengiriman uang dengan wesel pos
1F'
%asa boga atau katering'
' Pengusaa !ena Paak Pengusaa !ena Paak (P!P" adala pengusaa yang melakukan penyeraan arang !ena Paak dan atau %asa !ena Paak yang dikenai paak berdasarkan undang/undang' engan kata lain P!P adala Pengusaa yang usaanya adala memperdagangkan barang kena paak dan9atau asa kena paak' pabila Pengusaa tersebut memperdagangkan atau melakukan penyeraan barang yang tidak kena paak atau asa yang tidak kena paak) maka Pengusaa tersebut adala bukan Pengusaa !ena Paak'
Terdapat penge#ualian untuk pengusaa ke#il sesuai dengan pasal 4 ayat 1 .. PPN yang berbunyi; Pengusaa yang melakukan penyeraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal * ayat (1" uruf a) uruf #) uruf f) uruf g) dan uruf ) ke#uali pengusaa ke#il yang batasannya ditetapkan ole +enteri !euangan) waib melaporkan usaanya untuk dikukukan sebagai Pengusaa !ena Paak dan waib memungut) menyetor) dan melaporkan Paak Pertambaan Nilai dan Paak Penualan atas arang +ewa yang terutang'
erdasarkan Pasal 4 ayat (1" .. PPN 1?* diatur bawa Pengusaa !e#il tidak termasuk sebagai P!P seingga tidak diwaibkan untuk melaporkan usaanya untuk dikukukan sebagai Pengusaa !ena Paak' Namun demikian) berdasarkan Pasal 4 ayat (1a" .. PPN 1?*) Pengusaa !e#il dapat memili untuk dikukukan sebagai Pengusaa !ena Paak' Pengusaa !e#il yang memili untuk dikukukan sebagai Pengusaa !ena Paak tersebut waib melaporkan usaanya untuk dikukukan sebagai Pengusaa !ena Paak dan waib memungut) menyetor) dan melaporkan Paak Pertambaan Nilai dan Paak Penualan atas arang +ewa yang terutang' atasan Pengusaa !e#il sesuai Peraturan +enteri !euangan Nomor ; B?9P+!'0492010 adala sebagai berikut ; 1' Pengusaa ke#il adala Pengusaa yang selama satu taun buku melakukan penyeraan !P dan9atau %!P dengan umla peredaran bruto dan9atau penerimaan bruto tidak lebi dari Rp B00'000'000)/ (enam ratus uta rupia"' 2'
keseluruan penyeraan !P dan9atau %!P yang dilakukan ole Pengusaa dalam rangka kegiatan usaanya' 4'
Pengusaa yang masuk kriteria sebagai pengusaa ke#il tidak waib
melaporkan usaanya untuk dikukukan sebagai P!P dan tidak waib
memungut) menyetor) dan melaporkan PPN dan PPn+ atas penyeraan !P dan atau %!P yang dilakukannya'
6eingga kepada pengusaa ke#il diberikan kebebasan memili untuk dikukukan sebagai pengusaa kena paak atau tidak' %ika memili untuk dikukukan sebagai pengusaa kena paak) maka waib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 .. PPN'
+%
P!R#&TUNGAN PPN
+ekanisme Cara mengitung paak pertambaan nilai adala pemungutan) penyetoran) dan pelaporan PPN ada pada piak pedagang atau produsen seingga mun#ul istila Pengusaa !ena Paak yang disingkat P!P' alam peritungan PPN yang arus disetor ole P!P) dikenal istila paak keluaran dan paak masukan' Paak keluaran adala PPN yang dipungut ketika P!P menual produknya) sedangkan paak masukan adala PPN yang dibayar ketika P!P membeli) memperole) atau membuat produknya'
Cara mengitung paak pertambaan nilai (PPn" dan Paak Penualan tas arang +ewa (PPn+"
PPN dan PPn+ yang terutang diitung dengan #ara mengalikan Tarif Paak dengan asar Pengenaan Paak (PP"'
4' Tarif PPn+ adala paling renda 103 (sepulu persen" dan paling tinggi 200 (dua ratus persen"' *' Tarif PPn+ atas ekspor !P yang tergolong mewa adala 03 (nol persen"
#onto #ara mengitung paak pertambaan nilai
1' Pengusaa !ena Paak andi menual tunai arang !ena Paak dengan $arga %ual Rp 45'000'000)00
Paak Pertambaan Nilai yang terutang
> 103 H Rp45'000'000)00
> Rp4'500'000)00
PPN sebesar Rp4'500'000)00 tersebut merupakan Paak !eluaran yang
dipungut ole Pengusaa !ena Paak andi'
6eseorang mengimpor arang !ena Paak dari luar aera Pabean dengan
Nilai Impor sebesar Rp15'000'000)00' PPN yang dipungut melalui irektorat
%enderal ea dan Cukai
> 103 H Rp15'000'000)00
> Rp 1'500'000)00
K!S&"PULAN
Paak Pertambaan Nilai adala Paak tidak -angsung yang dikenakan pada setiap pertambaaan nilai atau transaksi penyeraan barang dan atau asa kena paak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen' Paak Pertambaan Nilai (PPN" ter#ipta karena digunakannya faktor/ faktor produksi pada setiap alur perusaaan dalam mengasilkan) menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan asa' +ekanisme Cara mengitung paak pertambaan nilai adala pemungutan) penyetoran) dan pelaporan PPN ada pada piak pedagang atau produsen Paak Pertambaan Nilai (PPN" yang berlaku atas penyeraan barang kena paak maupun asa kena paak adala tarif tunggal seingga muda dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda htp://gumilar6.!logspo.co.id/201"/11/pa#ak-peram!ahan-nilai.hml
BEDAH KASUS PT XAT
26 $esem!er 2010 pukul 1%:5"
Pada tanggal 11 %anuari 200F) PT T tela mengaukan keberatan atas 6!P! PPN Pasal 1B masa paak %anuari s'd esember taun paak 200*' 6!P! disebabkan adanya paak atas penyeraan aktiva yang menurut tuuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperualbelikan pada taun 200*' Penyeraan didasarkan pada pembukuan waib paak PT T dan kta Peranian Ikatan %ual eli Nomor 0 tanggal F %anuari 200* Notaris N6) antara PT T dengan PT ' PT T keberatan dengan alasan tidak ada PPN yang dibayar saat perolean aktiva berupa bangunan dan mesin' ktiva tersebut diperole PT T taun 1* sesuai dengan pembukuan PT T dan dokumen berupa kta Ikatan %ual eli dan Pengoperan Nomor 000 tanggal 41 esember 1* Notaris JR$) dari PT ' dapun nilai penyeraan 9 penualan aktiva taun 200* adala Rp B milyar dengan rin#ian tana Rp'1)2 milyar) bangunan Rp'1) milyar dan mesin Rp'2) milyar' tas bangunan suda disetorkan sendiri PPN pasal 1B sebesar Rp'10 uta) seingga pemeriksa mengenakan paaknya seumla Rp'20 uta' erdasarkan .ndang/undang Nomor 1? taun 2000 tentang perubaan kedua atas .ndang/ undang Nomor ? taun 1?4 tentang Paak Pertambaan Nilai arang dan %asa dan Paak Penualan arang +ewa) pada pasal 1B tela ditetapkan bawa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan aktia oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktia tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan!. alam bagian penelasan tela ditambakan bawa “penyerahan aktia tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada "aktu perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam ## ini, ke$uali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti peng%kreditannya tidak memenuhi persyaratan administrati&, misalnya 'aktur Pajaknya tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (*)!. Conto kasus yang sama mengenai penualan aktiva tetap ada pada PT C untuk taun paak 2000' alam surat irektur %enderal Paak nomor 6/14F9P%'5192002 tanggal 12 ,ebruari 2002) terkait transaksi tersebut ole irektur PPN dan PT-- suda ditegaskan bawa ; 1. &en#ualan ak'(a 'dak dikenakan &&) pasal 16$ karena pada saa perolehannya 'dak erdapa &a#ak *asukan yang di!ayar. 2. +ransaksi yang 'dak memenuhi krieria pasal 16$ 'dak perlu dimasukan dalam ,&+ *asa &&).
Conto kasus yang lain terkait penyeraan tana dan bangunan bekas pabrik pada PT C) dengan surat irektur %enderal Paak nomor 6/10*49P%'5492002 tanggal 10 @ktober 2002 pada butir (4" Kdiberikan penegasan bawa atas penyeraan aktiva berupa tana dan bangunan yang dilakukan ole PT C tidak terutang PPN karena pada saat peroleannya
tidak terdapat PPN Paak +asukan yang dibayarkan' @le karena itu PT C tidak perlu menerbitkan ,aktur PaakL' alam erita #ara Pembaasan !eberatan dengan Maib Paak tanggal 1B %uli 200F diketaui bawa penualan aktiva tersebut adala satu paket) bawa aktiva yang diual adala sama dengan aktiva yang dibeli saat peroleannya) dan bawa tidak ada PPN yang dibayar saat peroleannya' 6esuai dengan erita #ara Pembaasan !eberatan dengan Pemeriksa paak tertanggal 1B %uli 200F) pada bagian akir) diketaui bawa pemeriksa setuu untuk tidak dikenakan PPN Pasal 1B sepanang tidak ada PPN yang dibayar ole PT T dan PPN tersebut tidak dikreditkan' tas permoonan keberatan PPN pasal 1B tersebut tela dibuat -aporan Penelitian !eberatan Nomor 0009P%'0F19200F tanggal gustus 200F untuk kemudian dikeluarkan !eputusan iren Paak Nomor 0009P%'0F9200F tanggal 22 @ktober 200F yang menyetuui keberatan waib paak' erdasarkan al ini) waib paak kemudian mengurus pengembalian paak yang tela disetorkannya' erdasarkan !eterangan li yang dilakukan ole areskrim +abes Polri teradap 6dr .6) 6$'+6#' yang tertuang dalam erita #ara Pemeriksaan li pada tanggal 21 %uni 2010 dan 6dri' 766 6$'CN'+si pada tanggal 1? %uni 2010 menelaskan bawa atas transaksi tersebut searusnya dikenakan PPN) berdasarkan ketentuan; 1. eenuan &eralihan &asal "5 aya 2 && )o.50 ahun 1 anggal 2% $esem!er 1 enang &elaksanaan )o.% ahun 1%" enang &&) 3arang dan 4asa dan &&3* se!agaimana elah diu!ah dengan )o.11 ahun 1 adalah aas penyerahan ak'(a yang menuru u#uan semula 'dak unuk diper#ual!elikan yang diperoleh se!elum !erlaku )o.11 ahun 1 enang peru!ahan aas &&) ahun 1% dikenakan &&) 2. ,ura 7daran $ir#en &a#ak )omor ,7-01/&4/51/15 anggal 2 4anuari 15 enang &elaksanaan eenuan &eralihan dalam rangka &elaksanaan )omor 11 ahun 1 enang &eru!ahan aas )omor % ahun 1%" enang &&) 3arang dan 4asa dan &&)3* pada poin " !u'r ".1 adalah: unuk peris'wa-peris'wa yang semula 'dak erhuang &&) men#adi erhuang &&).
erdasarkan al tersebut) maka P!P 8 eputi Investigasi dalam laporan nomor 6R/ 0009B90292010 tanggal F %uli 2010 tela menyimpulkan bawa atas fakta/fakta yang terungkap diatas maka tidak dikenakannya PPN teradap transaksi ual beli antara PT T selaku penual dengan PT selaku pembeli tela menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp'5F0'52'000)/ +eskipun ingga saat ini umla tersebut menadi tanda tanya dalam dasar peritungannya' dapun rin#ian peritungannya sebagai berikut; 1"
Pokok Paak dan 6anksi dministratif pasal 14 ayat (2"
2" 6anksi administratif pasal 1* ayat (*" 5?'000'000)/ 4" Imbalan bunga pasal 2F ayat (1" '2?0'000)/
Rp'*2'200'000)/ Rp'
Rp'
*" Imbalan bunga pasal 2F ayat (1" 22'2F2'000)/
Rp'
5" Imbalan bunga pasal 2F ayat (1" 52'200'000)/
Rp'
%umla Rp'5F0'52'000)/ aik !eterangan li maupun P!P 8 eputi Investigasi sebenarnya suda mengakui bawa transaksi ual beli antara PT T selaku penual dengan PT selaku pembeli tidak terutang PPN pasal 1B melainkan terutang PPN' engan demikian) se#ara implisit) keputusan iren Paak untuk menerima keberatan dari Maib Paak atas PPN 1B dianggap suda betul namun arus diganti dengan 6!P! atas PPN' Permasalaan berikutnya adala tidak ada 6@P yang mengatur .nit !eberatan baik di tingkat !anwil %P maupun !antor Pusat untuk mengalikan penetapan paak yang s earusnya' !eputusan +enteri !euangan Nomor 5*59!+!'0*92000 maupun perubaannya dengan Peraturan +enteri !euangan Republik Indonesia Nomor 1249P+!'049200B tentang Tata Cara Pemeriksaan Paak anya mengatur mengenai pemeriksaan paak' Tidak ada pembaasan mengenai tata #ara pengauan dan penelitian keberatan serta penyampaian asil laporan penelitian keberatan' .nit !eberatan tidak dapat meruba materi paak yang dipersengketakan sedangkan wewenang untuk menerbitkan 6!P! ada pada piak !antor Pelayanan Paak' -aporan Penelitian !eberatan yang dibuat ole .nit !eberatan dituukan kepada irektur %enderal Paak dan tidak ditembuskan kepada !PP terkait' Tidak ada !P ata yang arus dibuat teradap kesimpulan yang dibuat ole .nit !eberatan untuk disampaikan kepada !PP tersebut untuk menerbitkan 6!P! yang baru' Dang ada pada 6@P anyala bawa tim keberatan waib mengirimkan salinan putusan keberatan tersebut ke !PP terkait) dan berdasarkan salinan tersebut suda menadi kewaiban !PP terkait untuk bertindak sebagaimana mestinya' Conto yang menarik mengenai perubaan materi paak yang dipersengketakan dapat diliat pada Putusan Pengadilan Paak Nomor Put'002BB9P6P9+'JII91491 dimana Pemeriksa tela menerapkan tarip 103 untuk mengitung PP pasal 2B terutang) namun dalam tingkat keberatan tarip yang digunakan adala sebesar 203' +aelis berkesimpulan bawa tarif yang searusnya adala 103) karenanya +aelis berkesimpulan koreksi terbanding atas tarif PP pasal 2B tidak dapat dipertaankan' alam al ini dapat diliat bawa +aelis Pengadilan Paak uga tidak memiliki wewenang untuk meruba materi sengketa) seingga putusan +aelis anyala membatalkan koreksi PP pasal 2B tersebut' Conto lain adala Putusan Pengadilan Paak Nomor Put'00?2*9PP9+'JII91292004 dimana pemeriksa mengenakan PP pasal 24 atas biaya bunga yang tela dibayarkan kepada piak ke/4 (non bank" yang belum dipungut PP pasal 24' +aelis berkesimpulan bawa paak terutang yang dikenakan atas biaya bunga yang tela dibayarkan kepada piak ke/4 (non bank" searusnya adala PP pasal * ayat (2" karenanya +aelis berkesimpulan bawa koreksi Terbanding tersebut tidak dapat dipertaankan' isini kembali dapat diliat bawa +aelis Pengadilan Paak uga tidak meruba materi sengketa) seingga putusan +aelis
anyala membatalkan koreksi PP pasal 24 saa) dan tidak meruba 9 mengenakan menadi PP pasal * ayat (2"' Penulis berkesimpulan bawa 7+I !7I-N) petugas paa k yang tidak pandai searusnya tidak bole mengorbankan Maib Paak' engan demikian) !eputusan iren Paak Nomor 0009P%'0F9200F tanggal 22 @ktober 200F yang menyetuui keberatan waib paak atas 6!P! PPN pasal 1B teradap transaksi ual beli antara PT T selaku penual dengan PT selaku pembeli suda tepat dan searusnya bukan merupakan kasus pidana korupsi yang melawan ukum' @le ; R ayan $akim N6) 67'!'++'!P' 22 nov 2010
