Bupati Buton yang Jadi Terdakwa Kasus Korupsi Hadapi Vonis Hakim ABBA GABRILLIN
Kompas.com - 27/09/2017, 09:54 WIB
Bupati terpilih Kabupaten Buton Samsu Umar Abdul Samiun di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/9/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)
JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Buton Samsu Umar Abdul Samiun akan menghadapi vonis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (27/9/2017). Samsu merupakan terdakwa dalam kasus suap hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar.
Samsu dituntut 5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Samsu juga dituntut membayar denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan Samsu tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Samsu juga tidak mengakui secara terus terang mengenai perbuatannya. Selain itu, Samsu tidak menyesali perbuatan, dan pernah dihukum karena melanggar tindak pidana pemilu. Samsu Umar didakwa menyuap Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar dalam gugatan sengketa pilkada. Menurut jaksa, Samsu Umar memberikan uang tersebut kepada. Akil untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Tahun 2011. Samsu dinilai telah terbukti melanggar melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski berstatus terdakwa, Samsu Umar tetap terpilih sebagai bupati sebagai bupati Buton Buton.. Samsu berhasil unggul melawan kotak kosong dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Saat menjadi tahanan KPK, Samsu diizinkan untuk menghadiri pelantikan sebagai Bupati Buton di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
1. Kasusnya Jawab : Bupati Buton yang Jadi Terdakwa Kasus Korupsi Hadapi Vonis Hakim 2. Siapa pemohonnya Jawab : Pemohon Perkara Nomor 91/PHPU.D-IX/2011
Nama
: H. La Uku, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir
: Lagaurana, 31 Desember 1959
Warga Negara
: Indonesia
Alamat
: Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo Desa
Nama
: Dani, B.Sc.
Tempat/Tanggal Lahir
: Talaga, 31 Desember 1954
Warga Negara
: Indonesia
Alamat
: Kelurahan Talaga Satu, Kecamatan Talaga Raya
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 yang semula Bakal Pasangan Calon;
3. Apa pemohonnya: UU atau Pasal yang digugat Jawab : Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling s edikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”
4. Alasan Pasal yang digugat Jawab: Menurut jaksa, Samsu Umar memberikan uang tersebut kepada. Akil untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24
Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala
Daerah
(Pilkada)
di
Kabupaten
Buton
Tahun
2011.
Samsu dinilai telah terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meski berstatus terdakwa, Samsu Umar tetap terpilih sebagai bupati Buton. Samsu berhasil unggul melawan kotak kosong dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Saat menjadi tahanan KPK, Samsu diizinkan untuk menghadiri pelantikan sebagai Bupati Buton di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
5. Hasil Putusan Mahkamah Jawab : PUTUSAN Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011
