Kasus Mega Korupsi E-KTP dan Tinjauan Akademis Akademis terkait Kasus Korupsi E-KTP
Kelompok V : Fanny Avianuari (09) Jaka Wahyu Hidayat (14) Puad Hasyim (27) Raden Bagus Aji. (29) Risnanda Bayu S. (32)
Pendidikan Anti-Korupsi Program Diploma III Akuntansi Alih Program Kelas 5-4 Politeknik Keuangan Negara STAN
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa penduduk memiliki 1 KTP. Untuk dapat mengelola penerbitan KTP yang bersifat tunggal dan terwujudnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat diperlukan dukungan teknologi yang dapat menjamin dengan tingkat akurasi tinggi untuk mencegah pemalsuan dan penggandaan. Pemerintah berusaha berinovasi dengan menerapkan teknologi informasi dalam sistem KTP dan menjadikan KTP konvensional menjadi KTP elektronik (e-KTP) yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik. Harapannya adalah tidak ada lagi duplikasi KTP dan dapat menciptakan kartu identitas multifungsi. Namun, inovasi baik untuk membuat kartu identitas penduduk berbasis teknologi informasi yang akurat, multifungsi serta mencegah adanya duplikasi kartu identitas tersebut disalahgunakan oleh oknum – oknum yang juga merupakan bagian dari stakeholder pelaksanaan program e-KTP. Proyek e-KTP tersebut dikorupsi oleh stakeholder yang terlibat seperti politisi, birokrat dan juga pengusaha. Dan hingga saat paper ini disusun, kasus ini belum sepenuhnya selesai, masih dalam tahap – tahap penyelidikan untuk mencari tersangka-tersangka lain yang diduga ikut menikmati uang haram atas pengadaan e-KTP.
B. RUMUSAN MASALAH
Dari latar belakang yang telah dipaparkan, berikut rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk menentukan pembahasan dan tinjauan kami dalam membahas korupsi e-KTP tersebut. 1. Bagaimana kasus korupsi e-KTP terjadi ? 2. Bagaimana perkembangan kasus korupsi e-KTP dan apakah penyebabnya secara garis besar ?
C. TUJUAN
Penyusunan Paper ini bertujuan untuk memaparkan bagaimana kasus korupsi e-KTP terjadi, serta memberikan penjelasan bagaimana perkembangan kasus tersebut hingga saat ini dan memaparkan sebab kasus korupsi tersebut dari tinjauan akademis secara garis besar.
BAB II PEMBAHASAN MEGA KORUPSI E-KTP
A. Kronologi dan Perkembangan Kasus Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dinilai sebagai kasus yang masif dan sangat terstruktur. Diduga, proyek itu direncanakan untuk dapat dikorupsi. Titik terang kasus korupsi eKTP dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta ketika Eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan anak buahnya yang bernama Sugiharto didakwa terlibat kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. Dan berdasarkan perkembangan terakhir dari KPK anggaran yang dikembalikan sebesar Rp. 250 miliar. Rincian dana yang dikembalikan ialah sebesar Rp. 220 miliar dari 5 korporasi dan 1 konsorium, Rp. 30 miliar dari perorangan (14 orang). Dari penyelidikan dan surat dakwaan, terungkap ada sejumlah kegiatan yang dilakukan untuk terkait proyek e-KTP. Berikut kronologi dan Timeline dari awal mula kasus E-KTP hingga sekarang : Februari 2010 Berlokasi di Gedung DPR, Jakarta.
Irman dan Burhanudin Napitupulu (anggota DPR) bertemu di ruang kerja Ketua Komisi II DPR membahas pemberian uang oleh Andi Narogong (pengusaha) kepada sejumlah anggota Komisi II. Pemberian itu bertujuan agar DPR menyetujui usulan Kemendagri perihal anggaran proyek e-KTP. Berlokasi di Hotel Gran Melia, Jakarta.
Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Diah Anggriani (Sekjen Kemendagri) melakukan pertemuan dengan Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar DPR). Pada pertemuan itu, Setya menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR.
Juni 2010 Berlokasi di Ruko Fatmawati
Beberapa kali pertemuan digelar di Ruko milik Andi Narogong. Pertemuan Tim Fatmawati ini membahas pembentukan beberapa konsorsium untuk ikut dalam tender proyek e-KTP. Bahkan pada sejumlah pertemuan juga membahas pengaturan untuk memenangkan tender hingga mendaftar penggelembungan harga sejumlah barang yang akan dibeli terkait proyek. Pengaturan ini juga melibatkan pihak panitia lelang yang berasal dari Kemendagri.
Juli 2010 Berlokasi di Gedung DPR, Jakarta.
DPR mulai melakukan pembahasan R-APBN Tahun Anggaran 2011 yang di antaranya termasuk anggaran untuk proyek e-KTP. Terkait hal tersebut, Andi Narogong beberapa kali bertemu Setya Novanto, Anas Urbaningrum (Ketua Fraksi Demokrat DPR), dan Muhammad Nazaruddin (Bendum Demokrat), yang dinilai sebagai representasi Partai Golkar dan Partai Demokrat untuk mendorong Komisi II menyetujui anggaran. Akhirnya dicapai kesepakatan anggaran proyek sebesar Rp 5,9 triliun dengan 49 persen di antaranya atau sebesar Rp 2,5 triliun (setelah dipotong pajak) akan dibagi-bagi ke sejumlah orang, termasuk DPR.
September-Oktober 2010 Berlokasi di Gedung DPR, Jakarta.
Andi Narogong memberikan uang kepada sejumlah anggota DPR di ruang kerja Mustoko Weni (Golkar). Total uang yang diberikan Andi sebesar 3.450.000 dolar AS kepada sembilan orang anggota DPR, di antaranya Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo (PDIP), Teguh Juwarno (PAN), hingga Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar).
(Foto: Berbagai sumber)
September-Oktober 2010 Berlokasi di Gedung DPR, Jakarta.
Bagi-bagi uang kembali dilakukan Andi, namun kali ini di ruangan Setya Novanto dan Mustoko Weni. Uang sebesar 3.300.000 dolar AS kepada para pimpinan Banggar, yakni Melchias Marcus Mekeng (Golkar), Mirwan Amir (Demokrat), Olly Dondokambey (PDIP), dan Tamsil Linrung (PKS). Andi pun memberikan uang sebesar 500.000 dolar AS kepada Arif Wibowo untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II. Rinciannya, Ketua mendapat 30.000 dolar AS, tiga Wakil Ketua masing-masing mendapat 20.000 dolar AS, sembilan Ketua Kelompok Fraksi masing-masing mendapat 15.000 dolar AS, serta 37 anggota masing-masing mendapat 10.000 dolar AS. Oktober 2010 Berlokasi di Restoran Peacock, Hotel Sultan, Jakarta.
Pertemuan dilakukan antara Irman, Sugiharto, Diah Anggriani, Andi Narogong, Husni Fahmi (pegawai Kemendagri), Chairuman Harahap (Golkar), dan Johannes Marliem (swasta). Pada pertemuan itu, Chairuman sebagai Ketua Komisi II diminta segera menyetujui anggaran proyek sebesar Rp 5.952.083.009.000 secaramultiyears.
22 November 2010 Berlokasi di Gedung DPR, Jakarta.
Rapat Kerja antara Komisi II dan Kemendagri akhirnya menyepakati anggaran proyek eKTP untuk tahun 2011 sebesar Rp 2.468.020.000 yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2011.
Desember 2010 Berlokasi di Rumah Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Andi Narogong memberikan uang sejumlah 1.000.000 dolar AS kepada Diah Anggraini sebagai kompensasi telah membantu pembahasan anggaran hingga akhirnya disetujui DPR.
Februari 2011 Kantor Kementerian Dalam Negeri.
Andi Narogong menemui Sugiharto di ruang kerjanya. Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 520.000.000.000 untuk memperlancar urusan penganggaran proyek. Uang akan diberikan kepada Partai Golkar Rp 150 miliar, Partai Demokrat Rp 150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar, Marzuki Alie (Demokrat) Rp 20 miliar, Chairuman Harahap Rp 20 miliar, serta pada sejumlah partai lain sejumlah Rp 80 miliar. Rincian uang tersebut atas persetujuan Irman.
21 Juni 2011
Gamawan Fauzi (Mendagri) menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang tender proyek e-KTP. Pemenangan tender sudah diatur sejak awal. Konsorsium PNRI tetap dimenangkan meskipun sejumlah syarat belum dipenuhi. Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) terdiri dari PNRI serta lima perusahaan BUMN dan swasta, yakni Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sucofindo, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Artha Putra.
Juni 2011
Penetapan pemenang lelang digugat, namun Sugiharto tetap menunjuk konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang.
Maret 2012
Konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan pengadaan blangko e-KTP sebanyak 65.340.367 keping dengan nilai Rp 1.045.445.868.749. Namun tidak diberikan teguran maupun sanksi kepada konsorsium, bahkan dibuat laporan seolah-olah pekerjaan sudah sesuai target sebagaimana kontrak. Sehingga pembayaran kepada pihak PNRI tetap bisa dilakukan. Gamawan meminta penambahan anggaran dalam APBN-P tahun 2012. Anggota DPR Markus Nari (Golkar) lantas meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman guna memperlancar pembahasan anggaran itu. Namun usai diberikan uang Rp 4 miliar, DPR tidak memasukan penambahan anggaran itu.
November-Desember 2012
Bagi bagi uang juga dilakukan Andi Narogong kepada staf Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Komisi II DPR, dan Bappenas terkait pengusulan dan pembahasan anggaran proyek e-KTP.
Desember 2012
DPR menyetujui APBN tahun 2013 yang di dalamnya turut memuat anggaran untuk proyek e-KTP sebesar 1.492.624.798.000.
Agustus 2013
Anggaran kemudian masuk ke dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Atas hal tersebut, Miryam Haryani (Hanura) meminta uang Rp 5 miliar untuk diberikan kepada pimpinan dan anggota Komisi II, di antaranya Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, dan Teguh Jurwano.
2013
KPK membuka penyelidikan kasus e-KTP.
22 April 2014
KPK menetapkan kasus ini naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan Sugiharto sebagai tersangka.
11 Mei 2016
BPKP mengeluarkan hasil laporan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus ini sebesar Rp 2.314.904.234.275,39.
30 September 2016
KPK menetapkan Irman sebagai tersangka.
9 Maret 2017
Irman dan Sugiharto mulai menjalani proses persidangan.
17 Juli 2017
Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP setelah empat kali diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.
10 Agustus 2017
Johannes Marliem yang dinyatakan oleh KPK sebagai saksi kunci kasus e-KTP tewas di Los Angeles dini hari waktu setempat.
September 2017
Pemeriksaan dan penyelidikan Setya Novanto berdasarkan alat bukti
dan pelaksanaan
sidang pra-peradilan.
29 September 2017
Ketua DPR Setya Novanto memenangkan gugatan praperadilan dalam kasus penetapan tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sehingga status tersangka Setya Novanto dalam kasus itu telah dibatalkan oleh putusan praperadilan. Menurut Hakim sidang pra peradilan, Cepi Iskandar, penetapan yang dilakukan oleh termohon untuk menetapkan pemohon
sebagai
tersangka
tidak
didasarkan
pada
prosedur
dan
tata
cara
ketentuan perundang-undangan nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebelumnya Setya Novanto diduga telah menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau korporasi dan menyalahgunakan kewenangan dan jabatan pada kasus E-KTP sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR. Novanto juga diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong
B. Pihak – Pihak yang Terlibat Proyek e-KTP merupakan proyek yang besar yang tentunya melibatkan banyak pihak. Begitu juga korupsinya, karena tidak mungkin hanya satu orang saja dapat berhasil mengkorupsi dana proyek e-KTP yang besar, butuh kerjasama bahkan bisa saja hingga membentuk sistem. Dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP, JPU KPK juga membacakan nama – nama pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi e-KTP beserta besarnya dana yang diterimanya. Pihak – pihak tersebut adalah : 1. Gamawan Fauzi sebesar US$4,5 juta dan Rp50 juta. 2. Diah Anggraini US$2,7 juta, dan Rp22,5 juta. 3. Drajat Wisnu Setyawan US$615 ribu dan Rp25 juta. 4. Enam anggota panitia lelang masing-masing US$50 ribu. 5. Husni Fahmi US$150 ribu dan Rp30 juta. 6. Anas Urbaningrum US$5,5 juta. 7. Melchias Markus Mekeng sejumlah US$1,4 juta. 8. Olly Dondokambey US$1,2 juta. 9. Tamsil Linrung US$700 ribu. 10. Mirwan Amir US$1,2 juta. 11. Arief Wibowo US$108 ribu. 12. Chaeruman Harahap US$584 ribu dan Rp26 miliar. 13. Ganjar Pranowo US$520 ribu. 14. Agun Gunandjar Sudarsa selaku anggota Komisi ll dan Badan Anggaran DPR RI sejumlah US$1,047 juta. 15. Mustoko Weni sejumlah US$408 ribu 16. Ignatius Mulyono US$258 ribu 17. Taufik Effendi US$103 ribu. 18. Teguh Djuwarno US$167 ribu. 19. Miryam S Haryani sejumlah US$23 ribu. 20. Rindoko, Numan Abdul Hakim, Abdul Malik Haramen, Jamal Aziz dan Jazuli Juwaini selaku Kapoksi pada Komisi II DPR RI masing-masing US$37 ribu. 21. Markus Nari sejumlah Rp4 miliar dan US$13 ribu. 22. Yasona Laoly US$84 ribu.
23. Khatibul Umam Wiranu sejumlah US$400 ribu. 24. M Jafar Hapsah sejumlah US$100 ribu. 25. Ade Komarudin sejumlah US$100 ribu. 26. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam, dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN Industri masing-masing mendapatkan sejumlah Rp1 miliar. 27. Wahyudin Bagenda, Direktur Utama PT LEN Industri Rp2 miliar. 28. Marzuki Ali Rp20 miliar. 29. Johanes Marliem sejumlah US$14,880 juta dan Rp25 miliar 30. Tiga puluh tujuh (37) anggota Komisi lainnya seluruhnya berjumlah US$556 ribu, masing-masing mendapatkan uang berkisar antara US$13 ribu sampai dengan USD18 ribu. 31. Beberapa anggota tim Fatmawati, yakni Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta. 32. Manajemen bersama konsorsium PNRI sejumlah Rp137 miliar.
BAB III PEMBAHASAN A. Korupsi dari Tinjauan Akademik
Korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa Inggris yaitu corrupt , yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah dan jebol. Sementara pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu : Pertama, Mercenery abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerja sama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (mark up Kedua, Discretinery abuse of power, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan
Walikota/Bupati
yang
biasanya
menjadikan
mereka
dapat
bekerjasama dengan kawan/kelompok (despotis) maupun dengan keluarganya (nepotis). Ketiga , Idiological abuse of power, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga ekskutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi. Dari ketiga pola diatas, korupsi e-KTP lebih mengarah ke pola Mercenery abuse of power. Karena korupsi e-KTP terjadi dengan adanya penyalahgunaan wewenang dalam lingkup pengadaan yang kemudian mengarah ke adanya suatu kerjasama yang negatif dengan pihak pemenang dan kemudian terjadi suap dan penyerahan materiil demi berjalannya korupsi tersebut. Sementara terjadinya korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (1) Sistem pemerintahan dan birokrasi yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan, (2) Belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan (3) Belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas.
Adapun faktor lainnya adalah tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah . Terbukti dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat yang menyebabkan banyak proyek yang hanya sekedar pelengkap laporan kepada atasan. Sementara berdasarkan tinjauan akademik, ada beberapa aspek yang menjadi penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut : (1) aspek perilaku individu organisasi, (2) aspek organisasi, dan (3) aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Berdasarkan uraian diatas, dapat dikelompokan empat aspek yang menyebabkan terjadinya korupsi e-KTP, yaitu: 1.
Aspek Perilaku individu
Apabila dilihat dari segi pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain : (a) sifat tamak manusia, (b) moral yang kurang kuat menghadapi godaan, (c) gaya hidup konsumtif, (d) ajaran-ajaraan agamaa kurang diterapkan secara benar. Dalam teori kebutuhan Maslow, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup, namum saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya, pendidikan tinggi. Sehingga dapat diambil kesimppulan bahwa aspek prilaku individu berkorelasi dan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi eKTP. 2.
Aspek Organisasi Kepemerintahan
Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi Bilamana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi : (a) kurang adanya teladan dari pimpinan,
(b) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (c) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, (d) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Melihat dari penyebab-penyebab dan kronologi terjadinya korupsi e-KTP, aspek organisasi kepemerintahan berkorelasi dan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi e-KTP. 3.
Aspek Peraturan Perundang-Undangan
Tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan di dalam peraturan perundangundangan, yang dapat mencakup: (a) adanya peraturan perundang-undangan yang monolistik yang hanya menguntungkan kerabat (b) kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai, (c) sangsi yang terlalu ringan, (d) penerapan sangsi yang tidak konsisten dan pandang bulu, (e) lemahnya bidang evalusi dan revisi peraturan perundang-undangan. Melihat dari penyebab-penyebab dan kronologi terjadinya korupsi e-KTP, aspek peraaturan-perundang-undangan berkorelasi dan mempengaruhi terjadinya korupsi e-KTP. 4.
Aspek Pengawasan
Pengawasan yang dilakukan instansi terkait (BPKP, Itwil, Irjen, Bawasda) kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya (a) adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, (b) kurangnya profesionalisme pengawas, (c) kurang adanya koordinasi antar pengawas (d) kurangnya kepatuhan terhadap etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Hal ini sering kali terjadi pada para pengawas yang terlibat dalam praktik korupsi. belum lagi berkaitan dengan pengawasan ekternal yang dilakukan masyarakat dan media juga lemah, dengan demikian menambah deretan citra buruk pengawasan pengadaan e-KTP yang sarat dengan korupsi. Hal inis sejalan dengan pendapatnya Baswir (1996) yang mengemukakan bahwa negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) serta pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Melihat dari lambatnya pengawasan dan penanganan tersangka serta pemberian dakwaan koruptor-koruptor yang masih terbilang ringan, maka setelah melihat dari
penyebab-penyebab dan kronologi terjadinya korupsi e-KTP, aspek pengawasan berkorelasi dan secara signifikan mempengaruhi terjadinya korupsi e-KTP.
Daftar Pustaka
Laman : http://analisis.kontan.co.id/news/korupsi-megaproyek-e-ktp Laman
:
https://kumparan.com/taufik-rahadian/kronologi-persekongkolan-jahat-megakorupsi-e-
ktp#Al5OCpqCZDY6x7vw.99 Laman : https://nasional.tempo.co/read/813787/kasus-e-ktp-kpk-korupsi-paling-serius https://news.detik.com/berita/d-3661310/tolak-bukti-rekaman-kpk-ini-alasan-hakim-praperadilannovanto Laman : http://nasional.kompas.com/read/2017/09/30/06335061/kpk-beberkan-kejanggalan-putusan praperadilan-setya-novanto Basyaib, H., Holloway R., dan Makarim NA. (ed.) 2002, Mencuri Uang Rakyat : 16 kajian Korupsi di Indonesia, Buku 3, Yayasan aksara dan Patnership for Good Governance Reform, Jakarta
