KASUS KASUS EDDY EDDY TANSIL NSIL
Nama kelompok: Ahmad Fauzan Omsa Diana Intan GL Nisa !e"i#a$ati %id#a &an'estuti
DESK(I&SI KASUS KO(U&SI
Kasus ini mulai bergulir awal februari 1994.dengan pertanyaan yang dilontarkan ahmad Arnold baramuli dalam rapat komisi VII DP I tentang kredit ma!et di bank pemerintah dari seorang pengusaha yang ebrama eddy tansil alias tan t"oe hong. #aramuli menyatakan bahwa ia mempunyai bukti tentang kesalahan prosedur dalam menyalurkan kredit ini. Kredit yang mulai diberikan pada 1991 dengan !ara illegal itu$ pada 1994 telah membengkan samai 1$% triliun. Dalam memperoleh kredit ini$ eddy tansil sempat memanfaatkan kattebellet"e atau surat sakti yang dituis oleh sudomo$ waktu itu menko polkam. &ddy tansil memimpin perusahaan golden key group dan membutuhkan kredit besar itu untuk mengembangkan industry petrokimia.pin"aman ini di"amin oleh suatu sindikasi bank$ yang dipimpin oleh bapindo. 'etapi bank(bank lain satu demi satu mengundurkan diri$ sehingga yang akhirnya tinggal bertanggung("awab hanya bapindo sa"a. #aik dalam penggunaan maupun dalam !ara disalurkannya kredit ter"adi banyak hal yang melanggar prosedur yang sah. )ang pin"aman itu sudah mulai di!airkan $ sebeum bos *K* ini menandatangani per"an"ian kredit. +urat kredit dari usan!e ,- diubah men"adi red !lause ,-$ sehingga dana bias di!airkan sebelum proyek mulai ber"alan atau sebelum fase tertentu dalam proyek harus dibiayai. Perubahan ini ter"adi tanpa persetu"uan kantor pusat bapindo. &ddy tansil menggunakan uang pin"aman itu sebagian untuk deposito dan sebagian untuk keperluan di luar proyek petrokimia. Dan ada !ukup banyak penyimpanan lain lagi yang ter"adi disekitar kasus ini. Pada tahun 1/ agustus 1994 eddy tansil di0onis 1 tahun di pen"ara oleh pengadilan 2akarta pusat. +elain itu$ ia masih harus membayar denda sebesar %3 "uta dan mengganti kerugian egara sebesar /33 milyar$ subside kurungan tiga bulan dasar hukumnya adalah pasal 1 ayat 1 sub a )) no. % - 191 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian dalam banding tingkat pengadilan tinggi hukumannya men"adi pen"ara seumur hidup. +elain bos *K* ini$ lima pe"abat bapindo "uga diseret ke pengadilan dan di"atuhi hukuman pen"ara$ denda dan ganti kerugian kepada. 5ereka adalah subekti ismaun 6mantan direktur utama bapindo7$ towil heryoto 6mantan direktur kredit bapindo7$ maman suparman 6mantan wakil kepala !abang utama 2akarta bapindo7$ s"ahri8al 6mantan direktur keuangan bapindo7$ bambang kunt"oro 6direktur umum dan logisti! bapindo7.
&I!AK)&I!AK TE(KAIT DALA* KASUS
Kasus *olden Key yang melibatkan katua Dewan Pertimbangan Agung 6DPA7 +udomo$ akhirnya dilaporkan kepada presiden +oeharto sebagai orang yang bertanggung "awab dalam memberikan referensi. +udomo ketika masih men"abat sebagai 5enko Polkam memberikan referensi kepada &ddy 'ansil$ 5antan 5enteri Keuangan "uga mengatakan hal yang sama bahwa dia pernah menerima surat dari +udomo yang dibawa oleh &ddy 'ansil. 'anggal 1 :ebruari 1994 pukul 1;.33
eryoto "uga diperiksa hingga pukul ??.?;
,-$ ketika &ddy menerima kredit sebesar )+@ 4%3 2uta$ 5aman +uparman men"abat
sebagai wakil kepala !abang utama #apindo 2akarta. 5antan direktur utama #apindo$ +ubekti Ismaun$ "uga diperiksa oleh ke"aksaan Agung untuk meminta ke"elasan informasi aliran dana yang diberika kepada P'. *olden Key *roup. Ke"aksaan agung kemudian membentuk tim khusus untuk mengatasi kredit bermasalah ini yang diketuai oleh A. +oetomo. ekening bank tersangka dan pihak(pihak yang terkait dnegan kasus P'. *olden Key group diperiksa oleh tim khusus ini$ beberapa nama direksi yang ikut diperiksa adalah 5antan Dirut #apindo$ 'owil >eryoto$ +"ahri8al yang men"abat sebagai Dirut #'$ dan )sman #auti +taf ahli #apindo. +emua pemeriksaan tersebut dilakukan menurut persetu"uan 5enteri Keuangan. Pemeriksaan terhadap &ddy 'ansil dilakukan se!ara bertahap$ tetapi belum menemukan hasil yang pasti bagi keputusan ke"aksaan Agung. 5enteri keuangan saat itu$ 5arie 5uhammad menegaskan agar #apindo harus tetap memenuhi kewa"ibannya di dalam dan luar negeri$ dan tidak perlu melakukan pergantian pihak pengurus. 2adi$ sekalipun sedang di dalam masalah dan gangguan$ tetap diupayakan kiner"a terhadap sub"ek yang lain tetap fokus$ dan mengupayakan hingga akhir pelita VI$ bank(bank pemerintah harus terus berkonsolidasi. +etelah dilakukan pemeriksaan tersangka$ tim delapan ke"aksaan agung bergerak kelapangan yang dipimpin oleh A. +oetomo untuk menyita beberapa aset *olden Key. Dalam beberapa kali pemeriksaan$ ada dugaan bahwa &ddy 'ansil memalsukan aset yang
di"aminkan kepada bank$ luas tanah pabrik yang disodorkan olehh &ddy 'ansil sebagai salah satu "aminan menggaet kredit dari #apindo tidak sesuai dengan kenyataan. ,- yang dibuka oleh #apindo untuk &ddy 'asil ber"umlah )+@ 4%3 "uta$ berarti ada )+@ 1;9 "uta yang ditangani oleh orang lain. Dalam proses penyitaan$ tim dari ke"aksaan Agung berhasil menyita beberapa dokumen penting *olden Key *roup. Dari hasil penyitaan ini dapat ditemukan proyek(proyek apa sa"a yang sedang diker"akan oleh *olden Key serta men!egah ter"adinya pemindah tanganan aset(aset yang penting. +eluruh kekayaan P'. *olden Key *roup milik Addy 'ansil akhirnya diblokir oleh pemerintah meliputi rekening *K* pada 13 #ank di 2akarta dan berbagai tanah milik *K*. >ingga kemudia$ berbagai kalangan mulai mendesak agar kasus *olden Key *roup milik &ddy tansil se!epatnya diselesaikan$ mulai dari pihak mahasiswa$ presiden +oeharto$ masyarakat umum$ bahkan pihak keamanan. Pemerintah kemudian mengganti direktur )tama #apindo 'owil >eryoto dengan Drs. A!hmad 5ar8uki$ +.>$ salah seorang direktur #apindo untuk sementara menggantikan fungsi yang selama ini ditangani oleh 'owil. ,angkah ini ditempuh untuk memperlan!ar pemeriksaan skandal kredit p. 1$% trilyun yang melibatkan &ddy 'ansil dan men"amin kelan!aran kegiatan operasional #apindo sehari(hari.
&I!AK YANG TE(LI+AT
1.
'owil >eryoto =rang nomor satu di #apindo dinyatakan resmi sebagai tersangka dalam skandal kredit 1$% 'rilyun di #apindo yang dikun!urkan kepada &ddy 'ansil dan ditangkap tanggal 1 maret 1994 oleh Ke"aksaan Agung langsung dari kediamannya sendiri.
?.
+ubekti Ismaun Ke"aksaan Agung "uga membuat surat perintah penangkapan mantan Direktur )tama #apindo$+ubekti Ismaun. +urat penangkapan ditandangani langsung oleh Direktur 'indak Pidana Korupsi$ Ismud"oko. Penangkapan di lakukan oleh 2aksa Kataren$ dan 'aslim >asyim. 'etapi tidak ditemukan di tempat kediaman. 'im Ke"aksaan 'inggi Bogyakarta kemudian mela!ak keberadaan +ubekti Ismaun di Bogyakarta. 'anggal 1; 5aret +ubekti resmi ditangkap dan dimasukkan ke rumah 'ahanan Ke"aksaan Agung$ satu ruangan dengan 'owil >eryoto.
%.
&ddy 'ansil Aktor paling berperan penting dalam kasus #apindo$ &ddy 'ansil ditangkap lebih dahulu pada 1 :ebruari 1994. &ddy 'ansil terbukti mengkorupsikan dana kredit 1$% trilyun di Ke"aksaan Agung. Dengan di0onisnya &ddy 'ansil$ setidaknya telah membuktikan bahwa pemerintah bisa menangani kasus korupsi meski penangannya lambat. Kasus ini men"adi pintu pembuka untuk kasus lainnya karena setelah kasus kredit 1$% trilyun$ kasus kredit di bank pemerintah "uga dikabarkan "umlahnya menggunung. Dampaknya adalah terhadap para pe"abat generasi kabinet berikutnya yang harus menanggung penyelesaian kasus kredit yang besar tersebut sehingga terkesan lamban. Kesan lamban diakibatkan generasi kabinet baru harus men!ari sumber kasus yang akurat$ menggali ker"a sama kembali dengan ke"aksaan$ terlibat men"adi saksi$ bahkan men"adi tersangka merupakan resiko yang ditanggung mereka. 'erungkapnya kasus manipulasi kredit #apindo pada P' *olden Key *roup 6*K7 dan "awaban pers +udomo dan +umarlin memberikan dua indikasi. Bakni$ rapuhnya kondisi ekonomi nasional dan !itra negara kita yang bak sebuah banana republi!. aibnya dokumen persetu"uan Direksi #apindo atas perubahan ,- *K se!ara tiba(tiba kian membuat bank itu men!erminkan buruknya moral personel maupun administrasinya. 5enghilangkan dokumen bank dian!am Pasal 49 )) o. 'ahun 199? tentang Perbankan. angkaian ke"adian itu memperkuat dugaan tentang meluasnya korupsi$ kolusi$ nepotisme$ dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kondisi sistem keuangan dan kualitas pimpinan bank hingga tingkat lembaga tinggi negara seperti itu$ sulit dibayangkan Indonesia dapat lepas landas mulai 1 April 1994. Pertumbuhan ekonomi$ yang diren!anakan rata(rata $?C setahun selama Pelita VI$ memerlukan in0estasi$ dan in0estasi memerlukan dana. Pembelan"aan in0estasi kian sulit karena se!ara teknis bank negara bisa dikatakan sudah bangkrut. #agaimana menghitung bahwa bank negara bangkrut 2umlah kredit ma!et yang dapat ditarik kembali diasumsikan hanya p ;$1 triliun$ atau hanya %3C dari "umlah kredit bermasalah yang p ?$ triliun 6)+@ 1%$% miliar7 itu$ pada posisi +eptember 199%. endahnya tingkat pengembalian kredit merupakan akibat berbagai halE tingginya komisi untuk memperoleh kredit$ mahalnya biaya pengurusan surat i8in in0estasi proyek$ adanya penggunaan kredit bagi keperluan lain$ dan mahalnya biaya penarikan kembali kredit bermasalah. #ila diasumsikan rata(rata tiap bank negara memiliki "umlah modal 6modal disetor$ !adangan$ keuntungan$ dan pin"aman subordinasi7 tahun 199% sebesar p 1 triliun$ "umlah
modal kelompok bank negara 6p triliun7 kurang dari separuh "umlah potensi kerugian karena kredit ma!etnya 6p 1;$ triliun atau )+@ 9$% miliar7. +e!ara makro$ besarnya kredit bermasalah bank negara itu merupakan beban amat berat bagi ekonomi nasionalE 13C dari PD# 199% atau %C dari "umlah AP# 1994(F9/. +ementara itu$ keadaan yang dihadapi ekonomi nasional saat ini akibat bangkrutnya bank negara$ situasinya agaknya lebih sulit dari ketika ter"adi krisis Pertamina 619/7$ maupun dampak yendaka tahun 19;/(F;. Ketika pe!ah krisis Pertamina$ harga migas masih !enderung naik$ dan dunia masih takut terhadap an!aman embargo dari negara produsen. 2epang$ #ank Pembangunan Asia$ dan #ank Dunia waktu itu masih mampu mengurangi beban pembayaran utang luar negeri Indonesia akibat yendaka dengan memberi pin"aman khusus bersyarat lunak. Dewasa ini$ prospek harga migas !enderung turun$kemampuan negara donor untuk membantu Indonesia tak lagi sebesar dulu. Ini ter!ermin dalam +idang *I di Paris$ 2uli 199%. Pemberian pin"aman kian dikaitkan dengan faktor nonekonomisE tertib pemerintahan 6go0ernan!e7$ demokratisasi$ hak asasi manusia$ dan pemeliharaan lingkungan hidup. Di dalam negeri$ kebangkrutan bank negara menyebabkan stagnasi ekspansi kredit mereka. +tagnasi itu bersifat regresifE lebih banyak mengurangi kredit pada pengusaha menengah dan ke!il. Ini akan memperlebar kesen"angan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Di luar negeri$ dunia enggan melakukan transaksi dengan bank negara dan perusahaan nasional kita. Ini$ antara lain$ ter!ermin dari rendahnya rating perekonomian Indonesia di pasar dunia$ sulitnya mendapatkan kredit$ dan meningkatnya spread yang berlaku bagi perusahaan kita. Diperlukan banyak uang$ energi$ dan waktu untuk membangun kembali bank negara yang sudah keropos. Ini bukan sekadar masalah suntikan dana. 'anpa adanya perubahan$ orientasi$ organisasi$ personalia$ kultur perusahaan$ dan !ara ker"a internal$ suntikan dana tak akan ada manfaatnya. 2ika taksiran 5enteri 5arFie bisa terwu"ud$ yakni krisis bank negara dapat diselesaikan dalam masa Pelita VI$ bolehlah kita syukuran potong kambing. +elama ini bank negara menamakan dirinya sebagai Gpelaku pembangunanG (( dengan pengertian yang disalahgunakan. Bang mereka artikan sebagai pelaku pembangunan saat ini tak banyak berbeda dari kegiatan kas negaraE menyalurkan dana negara pada sektor ekonomi$ dan penerima yang telah diidentifikasikan oleh Pemerintah dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah pula. Padahal$ menurut pengertian sebenarnya$ pelaku pembangunan harus memberikan sumbangan positif dalam meningkatkanE 6a7 mobilisasi tabungan nasional 6dalam rupiah dan de0isa7 6b7 efisiensi alokasi penggunaan faktor produksi yang amat langka dan 6!7 penumbuhan kewiraswastaan. Kenyataannya$ tak satu pun bank negara yang telah
memberikan sumbangan positif dalam ketiga aspek tersebut. =rientasi dan kultur bank negara yang birokratis perlu diubah men"adi orientasi dan kultur badan usaha komersial. +esuai perubahan itu$ standar kriteria penilaiannya "uga perlu digantiE diukur berdasarkan kriteria yang berlaku bagi bank swasta$ yakni berdasarkan patokan ob"ektif yang dapat diukur dalam satuan mata uang. 2uga perlu ditelusuri sumber untung( rugi usaha itu. Keuntungan yang bersumber dari kegiatan pemangsa rente$ misalnya fee karena menyalurkan uang negara$ bukanlah keuntungan yang menggembirakan. +ebagaimana dalam peperangan$ !ara menang atau kalah sama pentingnya dengan kemenangan atau kekalahan itu sendiri.
berlaku. Kelemahan "uga ter!ermin dari kemampuan #apindo menagih kembali pokok dan bunga kreditnya. ,iberalisasi di sektor keuangan selama ini !uma menyangkut pembukaan pintu masuk pasar$ dan aturan yang menyangkut kegiatan lembaga keuangan. Di pihak lain$ aturan yang berhati( hati untuk memelihara kesehatan sistem keuangan itu "ustru diperketat. Perangkat hukum dan akuntasi merupakan bagian penting dari infrastuktur pasar. Pasar baru efisien dan mewu"udkan pemerataan "ika ada infrastrukturnya yang memadai. Aturan yang makin ketat tak ada artinya "ika tak diimplementasikan. Implementasi aturan yang lemah dan sistem akuntansi yang tak bisa diper!ayai$ menyebabkan lemahnya infrastruktur pasar. Dalam kaitan
ini
diperlukan
peningkatan
kemampuan
maupun
ketegasan
#I
untuk
mengadministrasikan aturan itu. entetan kasus kebangkrutan bank$ baik sebelum maupun setelah deregulasi$ menggambarkan rendahnya mutu pemeriksaan dan pengawasan bank oleh #I. >al terakhir yang diperlukan oleh bank negara untuk memulihkan kegiatannya adalah menambah modal. +ebagaimana diuraikan di atas$ karena se!ara teknis sudah bangkrut$ bank negara tidak memenuhi syarat untuk men"ual saham di bursa efek. Karena itu$ tambahan modal dari sumber lain perlu diupayakan. Di bulan o0ember 199?$ #ank Dunia !uma bisa memin"ami )+@ %3 "uta kepada Pemerintah I$ guna memperkuat modal bank(bank negara. 2umlah ini "auh di bawah modal sumbangan yang disuntikkan ke dalam P' #ank Duta sebesar )+@ %/3 "uta$ +eptember 1993. #arangkali baru #ank Duta satu(satunya bank dalam se"arah dunia yang pernah mendapatkan modal sumbangan. Dewasa ini$ in0entarisasi dan penyelesaian kredit bermasalah bank negara dilakukan sendiri oleh pimpinan Departemen Keuangan dan #I$ bersama direksi bank bersangkutan. Akibatnya$ sering mereka pulang ke rumah di waktu sahur. >al seperti ini tidak sehat. +eperti dalam ben!ana gabungan antara gempa dan kebakaran rumah$ tugas seperti itu hanya mengin0entarisasi kerugian$ menyelamatkan yang masih dapat diselamatkan$ dan melihat apakah pertapakannya masih layak. 'ugas pokok 5enkeu dan *ubernur #I adalah menyiapkan pembangunan dalam menyongsong Pelita VI. Pimpinan bank negara harus tetap melayani nasabah yang lain$ men!ari uang untuk menghasilkan laba$ dan mengendalikan banknya dalam menyongsong masa depan. Kian banyak waktu digunakan untuk rapat dengan DP$ men"awab pertanyaan "aksa penyidik$ dan menghindari ke"aran wartawan$ kian sedikit waktu tersisa untuk berusaha. Padahal tugas pengendalian ekonomi dan komersial tak bisa didelegasikan ataupun dikontrakkan pada orang lain. +ebaiknya$ tugas untuk menyelesaikan kredit bermasalah bank negara diserahkan pada suatu badan khusus$ swasta atau pemerintah$ atau !ampuran keduanya. #adan ini mengin0entarisasi kredit bermasalah$ menagih$ dan memperkarakan$
dan men"ual agunannya. +ebab terbatasnya tenaga profesional$ anggaran$ dan ga"i$ tugas penyelesaian kredit ma!et tidak !ukup diserahkan kepada #P), dan penegak hukum sa"a. Penyelesaian masalah itu memerlukan tenaga hukum komersial yang piawai$ akuntan yang terper!aya$ ahli ilmu keuangan yang !erdik$ ahli penilai yang ta"am$ dan konsultan makro maupun sektoral yang berpengalaman. Di ili$ badan khusus yang mengambil alih kredit bermasalah dibelan"ai dengan pen"ualan obligasi Pemerintah. Di 2epang$ badan seperti itu didirikan se!ara patungan oleh bank(bank swasta. Di negara lain$ kredit bermasalah diurus oleh bank yang bersangkutan itu sendiri. Penagihan kredit ma!et bank negara akan berantai dampaknya dalam Pelita VI. Pada gilirannya$ ini akan menyebabkan resesi$ setidaknya di berbagai sektor ekonomi terkait. +ebagian barang agunan kredit terpaksa di"ual obral untuk mendapatkan uang tunai se!epatnya$ dan menghindari kerugian lebih besar. >arga obral "elas di bawah harga pasar dan$ tergantung tingkat mark up$ "auh di bawah harga buku. +alah satu korban yang sudah pasti adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pertanahan 6perumahan$ perhotelan$ bangunan komersial$ kawasan industri$ dan lapangan golf7.
&ENYE+A+ KASUS KO(U&SI
Dikarenakan proyek belum menun"ukkan penanganan yang signifikan$ banyak pihak yang !uriga akan adanya aksi korupsi di balik proyek ini. 5ulai dari sinilah drama pengungkapan kasus #apindo dimulai. Kasus #apindo berawal dari sebuah gugatan yang dia"ukan kepada *ubernur #ank Indonesia. *ubernur #I saat itu 2. +oedra"ad D"iwandono$ di depan Komisi VI DP I mengakui bahwa telah ter"adi penyaluran kredit se!ara illegal pada bank milik pemerintah. amun$ dia tidak mau menyebutkan nama bank tersebut yang merupakan taggung"awab pengawasannya$ dan ber"an"i akan mengadakan pengawasan se!ara Buridis. Pihak #I mengaku belum mendapatkan laporan terperin!i mengenai praktek penyaluran kredit bank pemerintah kepada pengusaha yang selama ini disebut(sebut 6&ddy 'ansil7.
DA*&AK KASUS KO(U&SI
Kese"ahteraan umum negara Korupsi politis ada di banyak negara$ dan memberikan an!aman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebi"aksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok$ bukannya rakyat luas. +atu !ontoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar$ namun merugikan perusahaan(perusahaan ke!il 6+5&7. Politikus(politikus Hpro(bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Demokrasi Korupsi menun"ukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik$ korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik 6good go0ernan!e7 dengan !ara menghan!urkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebi"aksanaanJ korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukumJ dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak(seimbangan dalam pelayanan masyarakat. +e!ara umum$ korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah$ karena pengabaian prosedur$ penyedotan sumber daya$ dan pe"abat diangkat atau dinaikan "abatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan$ korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti keper!ayaan dan toleransi.
5enghambat in0estasi dan pertumbuhan ekonomi. 1. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam men"alankan program pembangunan.
?. +ebagai akibat dampak pertama dan kedua$ maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesen"angan pendapatan. %. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. &konomi
1. Korupsi "uga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. ?. 5enghambat in0estasi dan pertumbuhan ekonomi. %. Korupsi akan menghambat pertumbuhan in0estasi. 4. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam men"alankan program pembangunan. /. +ebagai akibat dampak pertama dan kedua$ maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesen"angan pendapatan. . Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. . Korupsi dapat menghambat pertumbuhan in0estasi. ;. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam men"alankan program pembangunan. 9. +ebagai akibat dampak pertama dan kedua$ maka korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesen"angan pendapatan. 13. Korupsi berdampak pada penurunan kualitas moral dan akhlak. 11. Korupsi melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam men"alankan program pembangunan. 1?. Korupsi akan menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan kesen"angan pendapatan.
&E(KE*+ANGAN &E*+E(ANTASAN KASUS KO(U&SI
#uronan terpidana ?3 tahun pen"ara$ &ddy 'ansil$ tiga(tiba terla!ak keberadaannya di egara hina. +elama 1 tahun men"adi buronan Ke"aksaan Agung 6Ke"agung7 pengusaha pengemplang uang negara ini belum "uga ditangkap.Ke"agung menyatakan se"auh ini masih mela!ak keberadaan &ddy 'ansil. 5eski telah mengetahui keberadaan sang buron di hina$ Ke"agung beralasan Pemerintah epublik Indonesia 6I7 tak memiliki per"an"ian ekstradisi dengan hina.)paya penangkapan pun dilakukan melalui !ara re!ipropal. GKarena belum ada per"an"ian ekstradisi 6dengan hina7$ kita !oba mengupayakan re!ipropal$G u"ar Kepala Pusat Penerangan >ukum +etia )ntung Arimuladi$ abu$ ? Desember ?31%.)ntuk melakukan upaya re!ipropal$ Ke"agung harus bersinergi dengan Kementerian >ukum dan >A5 6Kemenkumham7. #uronan nomor satu dalam perkara korupsi #antuan ,ikuiditas #ank Indonesia 6#,#I7 terkait #ank #apindo ini sangat lihai menyembunyikan diri. Dia berhasil melarikan diri dari sel pen"aranya di ,embaga Pemasyarakatan ipinang$ 2akarta 'imur tahun 199. amun pada tanggal 4 5ei 199 dirinya berhasil kabur dari pen"ara ipinang dan menghilang.+osok &ddy 'ansil sendiri !ukup menarik didalami. Pria keturunan 'ionghoa ini memiliki nama samaran berma!am(ma!am. +elain &ddy 'ansil$ dia "uga dikenal dengan nama 'an '"oe >ong atau 'an '"u :uan. Pelarian diri &ddy 'ansil terungkap oleh ,+5 pengawas antikorupsi *empita$ yang menyatakan pada tahun 1999 bahwa &ddy 'ansil ternyata tengah men"alankan bisnis pabrik bir di bawah lisensi perusahaan bir 2erman$ #e!ks #eer ompany$ di kota Pu 'ian$ di pro0insi :u"ian$ hina. Pada tanggal ?9 =ktober ?33$ sebuah media massa nasional memberitakan bahwa 'im Pemburu Koruptor 6'PK7 yang merupakan tim gabungan Ke"aksaan Agung$ Kementerian >ukum dan >A5$ dan Polri$ telah menyatakan bahwa mereka akan segera memburu &ddy 'ansil. Keputusan ini terutama didasari adanya bukti dari Pusat Pelaporan dan Analisis 'ransaksi Keuangan 6PPA'K7 bahwa buronan tersebut melakukan transfer uang ke Indonesia satu tahun sebelumnya.amun hingga saat ini Pemerintah I tak "uga berhasil menangkap &ddy 'ansil yang se"ak tahun 1999 keberadaannya diketahui tengah di hina. &ddy diketahui tetap sebagai pengusaha kaya yang terus mengembangkan bisnis hingga ke man!anegara. Pada ; +eptember ?311$ pemerintah melalui Ke"aksaan Agung 6Ke"agung7 sudah meminta untuk mengekstradisi dari hina ke Indonesia. +ayang upaya itu gagal karena
