Makalah Tentang Peran Hakim Ad hoc Dalam Menghadapi Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tipikor BAB I PENDAHULUAN
A Latar Belakang Masalah
Sesuai dengan pendapat pendapat L.A Hart seorang seorang filosuf filosuf positivis positivis yang mendoktrink mendoktrinkan an bahwa hukum tidak akan berjalan tanpa perintah karena hakikat hukum itu adalah perintah, dan hukum tidaklah berarti tanpa adanya suatu otoritas yang karenanya hukum dipatuhi. Akan tetapi apabila kita melihat doktrin yang bersebrangan yaitu mazhab sejarah, dimana perintah dan otoritas tidaklah selalu mutlak yang karenanya hukum itu dipatuhi karena hakikat hukum itu adalah jiwa bangsa yang mencerminkan kepribadian hukum negara tersebut. Sedangkan apabila kita menoleh pendapat seorang fiosuf sekaligus sosiolog Amerika Lawrence . !riedman dalam bukunya Elment of a Legal Lega l System yang System yang mengatakan konsepsi pembaharuan hukum pidana sebagai suatu kebijakan untuk menanggulangi masalah korupsi harus dilakukan sebagai suatu pembaharuan yang bersifat bersifat terhadap terhadap legal system system yang meliputi baik pembaharuan pembaharuan substansi substansi hukum (legal substence), struktur substence), struktur hukum (legal structure), maupun structure), maupun budaya hukum (legal culture). [1] [1] "egara kita tidak perlu kebingungan untuk mengikuti doktrin yang mana, agar pemberantasan korupsi di negara kita cepat hilang. #arena alangkah lebih baik, kita sebagai negara berkembang yang sedang terjangkit virus korupsi untuk menggabungkan ketiga doktrin tersebut, karena teori dan doktrin yang baik harus diambil dan dielaborasikan dengan sistem yang yang sedang sedang berjal berjalan an di negara negara kita. kita. #ita #ita sebena sebenarny rnyaa telah telah memili memiliki ki instit institusi usi yang yang khusus khusus bergerak dalam memberantas korupsi yaitu #$# dalam hal ini sebagai otoritas kewenangan dan legal structure structure yang yang juga juga tela telah h diduk didukun ung g denga dengan n inst instit itus usii lain lainny nya, a, ahk ahkam amah ah Agun Agung, g, #epolisian, #epolisian, dan #ejaksaan #ejaksaan sehingga sehingga terlaksana terlaksana dan terjaminny terjaminnyaa integrita integritass sistem sistem yang baik. Sedangkan Sedangkan kita juga telah memiliki memiliki pengadilan khusus tipikor tipikor yang dalam hal sebagai legal substence yang yang melakuk melakukan an tugasny tugasnyaa sesuai sesuai undang% undang%unda undang ng dengan dengan penunja penunjang ng keadil keadilanny annyaa seorang hakim yang dengan mandat janjinya akan melakukan tugas dengan sebaik%baiknya. Legal culture culture yang yang menu menunt ntut ut adany adanyaa suat suatu u buday budayaa hukum hukum yang yang hidu hidup p di teng tengah ah masyarakat masyarakat,, haruslah haruslah juga hidup di tengah%tengah tengah%tengah penegak hukum, apalagi seorang seorang hakim yang
ditangannyalah keadilan itu ditentukan. Seorang hakim khususnya tipikor &yang dalam hal ini hakim karir dan hakim adhoc' adhoc' haruslah memiliki memiliki nilai integritas integritas dan moral moral yang tinggi, karena pada hakikatnya jabatan ini sangatlah sakral yang mereka telah di sumpah untuk melakukan tugasnya dengan sebaik%baiknya sesuai prosedur hukum yang berlaku. aka dalam tulisan ini penulis hendak memaparkan bagaimana sebenarnya seorang hakim bersikap dalam menjalankan tugasnya dan apa saja kewenangannya khususnya dalam hal menangani tipikor &dalam hal ini hakim adhoc). adhoc).
B !umusan Masalah
A. (erminologi dan $roblematika #orupsi. ). $rospektifitas $engadilan (ipikor. *. #edudukan Hakim +alam #ekuasaan #ehakiman +itinjau +ari tika )erprofesi. +. $engakuan dan ksistensi Hakim Adhoc +alam Sistem $engadilan (ipikor.
" Metode Penelitian
etode yang digunakan dalam penyelesaian makalah ini adalah pendekatan kepustakaan, dengan mempelajari buku%buku dan karya tulisan lainnya yang berkaitan dengan materi makalah.
BAB II PEMBAHA#AN
A Terminologi dan Pro$lematika Korupsi
-. Pengertian Korupsi )anyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktrur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama. #ata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio. Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. +ari bahasa itulah turun kebanyak bahasa ropa seperti corruption dan corrupt dalam bahasa nggris, dan korruptie dalam bahasa )elanda. +engan demikian, dari bahasa )elanda inilah kata itu turun ke bahasa ndonesia yaitu korupsi./01 Sedangkan #artono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. 2adi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber%sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan%kekuatan formal &misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata' untuk memperkaya diri sendiri. enurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam -3 buah $asal dalam 44 "o. 3- (ahun -555 yang telah diubah dengan 44 "o. 06 (ahun066tentang $emberantasan (indak $idana #orupsi. )erdasarkan pasal%pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 36 bentuk7jenis tindak pidana korupsi. $asal%pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. #etiga puluh bentuk7jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut8
a. #erugian keuangan negara b. Suap%menyuap c. $enggelapan dalam jabatan d. $emerasan e. $erbuatan curang f. )enturan kepentingan dalam pengadaan g. 9ratifikasi
#orupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.
$enelusuran terhadap makna korupsi dengan
mengungkapkan ciri%ciri korupsi itu sendiri seperti yang ditulis Syed Hussien Alatas dapat membantu kita untuk memahami makna konseptual dari korupsi. Syed Hussein Alatas mengungkapkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu8/31 a. #orupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. b. #orupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasiaan, kecuali ia telah begitu merajalela, dan begitu mendalam berurat berakar, sehingga individu%individu yang berkuasa, atau mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. c. #orupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. d. ereka yang mempraktikkan cara%cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. e. ereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan%keputusan yang tegas, dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan%keputusan tersebut. f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan. g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. h. Setiap tindakan korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. i.
Suatu tindakan korupsi melanggar norma%norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.
% #e$a$&se$a$ Ter'adin(a Korupsi
$ara pakar telah banyak dan merumuskan penyebab%penyebab maraknya tindak pidana korupsi, diantaranya8 rry :.Hardjapamekas, ia menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya8 a. #urang keteladanan dan kepemimpinan elite bangsa, b. :endahnya gaji $egawai "egeri Sipil, c. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, d. :endahnya integritas dan profesionalisme,
e. ekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, f. #ondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan g. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika. Sedangkan menurut 9oenawan ;anaradja, Salah satu penyebab yang paling utama dan sangat mendasar terjadinya #orupsi di kalangan para )irokrat, adalah menyangkut masalah keimanan, kejujuran, moral, dan etika sang )irokrat itu sendiri. Sementara itu erican menyatakan sebab%sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut 8 a. $eninggalan pemerintahan kolonial. b. #emiskinan dan ketidaksamaan. c. 9aji yang rendah. d. $ersepsi yang populer. e. $engaturan yang bertele%tele. f. $engetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.
) Aki$at&aki$at Korupsi
)erdasarkan pendapat para ahli, maka kami dapat menyimpulkan akibat%akibat korupsi adalah sebagai berikut 8 -. (ata ekonomi distruktif seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. 0. (ata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial. 3. (ata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik. <. (ata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, Hilangnya keahlian, hilangnya sumber%sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan%tindakan represif. Secara umum akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi%sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional bersama seperti yang tercantum dalam $embukaan 4ndang%undang +asar -5<=.
* Langkah&langkah Pem$erantasan Korupsi
#orupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies the means). 4ntuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang masing%masing memandang dari berbagai segi dan pandangan. $enulis memberi saran penaggulangan korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan%keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan%satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat%pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. >rang%orang yang menyogok pejabat%pejabat harus ditindak pula. #arni lyas pernah mengatakan bahwa dalam menanggulangi korupsi, perlu sanksi malu bagi koruptor yaitu dengan menayangkan wajah para koruptor di televisi, atau kerja paksa di area umum, atau di arak dengan dandanan yang memalukan, karena menurutnya masuk penjara tidak dianggap sebagai hal yang memalukan lagi. $ersoalan korupsi beraneka ragam cara melihatnya, oleh karena itu cara pengkajiannya pun bermacam%macam pula. #orupsi tidak cukup ditinjau dari segi deduktif saja, melainkan perlu ditinaju dari segi induktifnya yaitu mulai melihat masalah praktisnya (practical problems), juga harus dilihat apa yang menyebabkan timbulnya korupsi. #artono menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut 8 a. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh. b. enanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional. c. $ara pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi. d. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi. e. :eorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jabatan dibawahnya. f. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement dan bukan berdasarkan sistem “ascription.
g. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non%politik demi kelancaran administrasi pemerintah. h. enciptakan aparatur pemerintah yang jujur. i.
Sistem budget dikelola oleh pejabat%pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
j.
!e"registrasi &pencatatan ulang' terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. )erdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi adalah sebagai berikut 8
a. embangun dan menyebarkan etos pejabat dan pegawai baik di instansi pemerintah maupun swasta tentang pemisahan yang jelas dan tajam antara milik pribadi dan milik perusahaan atau milik negara. b. engusahakan perbaikan penghasilan &gaji' bagi pejabat dan pegawai negeri sesuai dengan kemajuan ekonomi dan kemajuan swasta, agar pejabat dan pegawai saling menegakan wibawa dan integritas jabatannya dan tidak terbawa oleh godaan dan kesempatan yang diberikan oleh wewenangnya. c.
enumbuhkan kebanggaan%kebanggaan dan atribut kehormatan diri setiap jabatan dan pekerjaan. #ebijakan pejabat dan pegawai bukanlah bahwa mereka kaya dan melimpah, akan tetapi mereka terhormat karena jasa pelayanannya kepada masyarakat dan negara.
d. )ahwa teladan dan pelaku pimpinan dan atasan lebih efektif dalam memasyarakatkan pandangan, penilaian dan kebijakan. e. enumbuhkan pemahaman dan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol, koreksi dan peringatan, sebab wewenang dan kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. f. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menumbuhkan “sense of belonging ness dikalangan pejabat dan pegawai, sehingga mereka merasa peruasahaan tersebut adalah milik sendiri dan tidak perlu korupsi, dan selalu berusaha berbuat yang terbaik.
B Prospekti+itas Pengadilan Tipikor
(indak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus% menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung dengan berbagai sumber daya, baik sumber
daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang antikorupsi. Salah satu sumber daya lainnya yang sangat esensial keberadaannya demi efektifnya upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengadilan tindak pidana korupsi &$engadilan (ipikor'. $ada tahun 0660, pemerintah menerbitkan 4ndang%4ndang "omor 36 (ahun 0660 tentang #omisi $emberantasan #orupsi &disingkat #$#' yang mana ketentuan $asal =3 44 "o. 36 (ahun 0660 tersebut mangamanatkan pembentukan $engadilan (ipikor guna mendukung kinerja #$#. Sejak saat itu, setiap perkara tipikor yang ditangani oleh #$# dilimpahkan proses peradilaannya ke pengadilan tipikor tersebut. "amun belum empat tahun berkerja, eksistensi pengadilan tipikor tersebut dibekukan oleh ahkamah #ostitusi &#' pada akhir 066?. )erdasarkan $utusan "omor8 6-0%6-?%6-57$44%@7066?, tanggal -5 +esember 066?, # menyatakan keberadaan pengadilan tipikor yang dasar pembentukannya ditentukan dalam pasal =3 44 "o. 36 (ahun 0660 dinilai bertentangan dengan 4ndang%4ndang +asar "egara :epublik ndonesia (ahun -5<=, sehinggga perlu diatur kembali $engadilan (ipikor dengan 4ndang%4ndang yang baru. # membubarkan pengadilan tipikor dengan membatalkan pasal =3 44 "o. 36 (ahun 0660 tentang #$#. $asal itu sendiri mengatur tentang pembentukan pengadilan tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan oleh #$#. Alasannya, BkekhususanC pengadilan tipikor menyebabkan dualisme pengadilan dalam satu lingkup peradilan, sehingga memberi legitimasi standar ganda dalam pemberantasan korupsi. ahkamah #onstitusi memberikan tenggang waktu 3 tahun untuk merubah pengadilan tipikor yang berstandar ganda tersebut./<1 $utusan # tersebut pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan pasal 0
$. &etentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat () diatur dalam undang"undang. $engadilan (ipikor juga memiliki kekhususan yang terletak pada hukum acaranya yang juga memiliki kekhususan tersendiri. Hukum acara yang digunakan d alam pemeriksaan di sidang pengadilan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam $asal 0= 44 "o.
" Kedudukan Hakim Dalam Kekuasaan Kehakiman Ditin'au Dari Etika Berpro+esi
4ndang%4ndang +asar "egara :epubilik ndonesia (ahun -5<= menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 4ndang%4ndang +asar. +itegaskan pula bahwa negara ndonesia adalah negara hukum. #onsekuensi dari ketentuan yang tercantum dalam 4ndang%4ndang +asar -5<= adalah segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara ndonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang%undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. >leh karena itu, untuk mewujudkan tujuan negara sebagai negara hukum, maka dalam mencapai sasarannya, perlu dibentuk sebuah lembaga peradilan yang mempunyai tugas menegakkan hukum di bumi "usantara ini. +alam perkembangan ketatanegaraan kita, 4ndang%4ndang yang mengatur mengenai #ekuasaan #ehakiman telah mengalami beberapa kali perubahan yakni 4ndang%4ndang "omor -< (ahun -5E6 yang diubah dengan 4ndang%4ndang "omor < (ahun 066< dan diubah dengan 4ndang% 4ndang "omor
sebuah 0ahkamah 1gung dan badan peradilan yang berada diba/ahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 0ahkamah &onstitusi. Sebenarnya apabila kita melihat dan membaca dengan seksama 4ndang%4ndang +asar $asal 0< mengenai #ekuasaan #ehakiman, jelas terlihat adanya tumpang tindih kewenangan antara ahkamah Agung dan ahkmah #onsitusi yakni terhadap $asal 0
bawahan7pegawai, institusi lain, keluarga, dan masyarakat tentunya. Senada akan hal itu, seorang hakim harus memiliki peran yang diwarnai oleh tiga syarat, yaitu8/F1 -. (angguh, tangguh menghadapi keadaan dan kuat mental. 0. (erampil, artinya mengetahui dan menguasai segala peraturan perundang%undangan yang sudah ada dan masih berlaku yang terkait. 3. (anggap, artinya penyelesaian pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, benar, serta menyesuaikan diri dengan kehendak masyarakat.
D Pengakuan dan Eksistensi Hakim Adhoc Dalam #istem Peradilan Tipikor
)erbicara mengenai tindak pidana korupsi &selanjutnya disebut (ipikor' untuk sekarang ini adalah perihal yang sedang hangat dibicarakan, apalagi ketika jilid ketiga #$# bergulir dengan segala sepak terjangnya telah memasukkan sedikit demi sedikit para penjahat white collar crime ke dalam jeruji besi, sebut saja seperti "azaruddin eks )endahara 4mum +$$ +emokrat, 9ayus (ambunan eks pegawai pajak, Angelina Sondakh eks Anggota +$: dan lain sebagainya. 9iatnya #$# dalam memberantas korupsi tidaklah segampang membalikan telapak tangan, tinjauan dan respon publik yang beraneka ragam dari yang itu bersifat masukan, kritikan, hingga hinaan tidaklah mengurangi semangat lembaga ini dalam memberantas korupsi, akan tetapi hal%hal tersebut seakan menjadi cambukan keras bagi mereka untuk selalu memberikan yang terbaik untuk "egeri yang dicintainya. +emikian halnya ketika mereka menjadi pihak 2$4 #$# &2aksa $enuntut 4mum #$#' yang mana selalu dipandang oleh publik selalu terkesan setingan $engadilan (ipikor dengan ejelis Hakim sehingga publik memandang tidak merdeka dan bebasnya seorang Hakim $engadilan (ipikor. Sehingga terkesan para tersangka selalu sudah dianggap sebagai terpidana, karena kemenangan selalu berpihak pada 2$4 #$#. 4ntuk mendapatkan #ondisi yang lebih objektif tersebut, maka memerlukan penanganan secara khusus yaitu bantuan tenaga hakim adhoc &non%karir' disamping hakim karir. +iharapkan dengan keberadaan hakim adhoc, pengadilan tipikor dapat menyelesaikan perkara tipikor yang melibatkan penyelenggara "egara dan diharapkan dapat mengikis dan menghilangkan kecurigaan bahwa dalam perkara tipikor ajelis Hakim kurang objektif dan selalu memenangkan pihak 2$4 #$# dan merugikan kepentingan terdakwa. +isamping keberadaan hakim adhoc untuk menciptakan sistem peradilan tipikor yang merdeka dan bebas serta untuk menghilangkan kondisi penilaian objektif
berlebihan, keberadaannya sangatlah diperlukan mengingat maraknya tipikor yang memiskinkan negara, sehingga diperlukan jabatan hakim yang lebih banyak dan memiliki kredibilitas baik dimasyarakat untuk menyeimbangkan perluasan kewenganan pengadian tipikor di daerah%daerah luar 2abodetabek. Sebelum melangkah lebih jauh, hendaknya kita dapat memahami apa perbedaan antara hakim karir dan hakim adhoc. +alam 4ndang%4ndang "omor <5 (ahun 0665 tentang $engadilan (indak $idana #orupsi $asal - Ayat -%3 dijelaskan mengenai definisi Hakim yang berbunyi8
. 3akim adalah 3akim &arir dan 3akim 1dhoc. $. 3akim &arier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan 0ahkamah 1gung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. . 3akim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam 'ndang"'ndang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi. Sedangkan mengenai pengangkatan, masa jabatan dan syarat%syarat menjadi Hakim $engadilan (ipikor, telah dijelaskan dalam 4ndang%4ndang "omor <5 (ahun 0665 tentang $engadilan (indak $idana #orupsi $asal -6%-- yang berbunyi8 . +alam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, #engadilan %indak #idana &orupsi, pengadilan tinggi, dan 0ahkamah 1gung terdiri atas 3akim &arier dan 3akim ad hoc. $. 3akim &arier sebagaimana dimaksud pada ayat () ditetapkan berdasarkan keputusan &etua 0ahkamah 1gung. . 3akim &arier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat () selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. *. 3akim ad hoc pada #engadilan %indak #idana &orupsi, pengadilan tinggi, dan pada 0ahkamah 1gung sebagaimana dimaksud pada ayat () diangkat dan diberhentikan oleh #residen atas usul &etua 0ahkamah 1gung. 2. 3akim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (*) diangkat untuk masa jabatan selama 2 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan.
+an bunyi $asal -- adalah sebagai berikut8 'ntuk dapat ditetapkan sebagai 3akim &arier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut6 a. 9erpengalaman menjadi 3akim sekurang"kurangnya selama 8 (sepuluh) tahun7 b. 9erpengalaman menangani perkara pidana7 c. -ujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas7 d. %idak pernah dijatuhi hukuman disiplin danatau terlibat dalam perkara pidana7 e. 0emiliki sertifikasi khusus sebagai 3akim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh 0ahkamah 1gung7 dan f. %elah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang"undangan. Sedangkan bunyi $asal -0 adalah sebagai berikut8 'ntuk dapat diangkat sebagai 3akim ad hoc, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut6 a. 4arga negara !epublik ndonesia7 b. 9ertak/a kepada %uhan :ang 0aha Esa7 c. Sehat jasmani dan rohani7 d. 9erpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang" kurangnya selama 2 (lima belas) tahun untuk 3akim ad hoc pada #engadilan %indak #idana &orupsi dan pengadilan tinggi, dan $8 (dua puluh) tahun untuk 3akim ad hoc pada 0ahkamah 1gung7 e. 9erumur sekurang"kurangnya *8 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk 3akim ad hoc pada #engadilan %indak #idana &orupsi dan pengadilan tinggi, dan 28 (lima puluh) tahun untuk 3akim ad hoc pada 0ahkamah 1gung7 f.
%idak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap7
g. -ujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik7 h. %idak menjadi pengurus dan anggota partai politik7 i. 0elaporkan harta kekayaannya7 j. 9ersedia mengikuti pelatihan sebagai 3akim tindak pidana korupsi7 dan
k. 9ersedia melepaskan jabatan struktural danatau jabatan lain selama menjadi 3akim ad hoc tindak pidana korupsi.
+engan memperhatikan bunyi%bunyi pasal diatas, jelas kita dapat memahami bahwa tidak terdapat perbedaan yang principal antara syarat%syarat hakim karir dan hakim adhoc. #arena pada hakekatnya, keberadaan hakim adhoc sangatlah diperlukan mengingat kompleksitas perkara tipikor, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tipikor antara lain di bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah./51 Sehingga demikian, $anitia Seleksi ahkamah Agung dalam penyeleksian hakim adhoc lebih menitik beratkan pada mereka yang tidak hanya berpendidikan hukum pidana, namun lebih dari itu kepada mereka yang berpengalaman dalam bidang hukum perekonomian, pembuktian, hukum adminsitrasi "egara, dan hukum pajak. Hakim adhoc sangatlah dibutuhkan karena kurangnya pengalaman hakim%hakim karir apabila menghadapi kasus yang terlalu kompleks, sehingga membutuhkan pengetahuan yang ekstra diluar ilmu hukum. +engan demikian #etua $engadilan akan memilih hakim adhoc berdasarkan daftar nama hakim adhoc yang disesuaikan dengan keahlian hakim adhoc tersebut. 2adi ada daftar registrasi hakim adhoc spesialisasi yang ditentukan berdasarkan keahliannya, misalnya perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perpajakan, maka #etua $engadilan akan menetapkan hakim adhoc spesialisasi dari daftar hakim adhoc yang ahli perpajakan, dan seterusnya./-61 Dang juga menjadi isu pokok pembahasan, adalah mengenai komposisi ajelis Hakim dalam persidangan, yang seharusnya menurut penulis akan lebih baik apabila #etua $engadilan dalam menentukannya harus sesuai prosedur yang proporsional dan komposisinya sesuai dengan kepentingan pemeriksaan perkara untuk menghindari dikotomi proses dan integritas antara hakim karir dan hakim adhoc. Sedangakan mengenai kewenangan hakim adhoc tidaklah beda dengan hakim karir, karena pada dasarnya dalam 4ndang%4ndang "omor <5 (ahun 0665 tentang $engadilan (indak $idana #orupsi yang dimaksud dengan hakim adalah hakim karir dan hakim adhoc sehingga keduanya tidak memiliki kewenangan yang berbeda, hal ini dipertegas dalam kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi dalam pasal ? yang berbunyi8 #engadilan %indak #idana &orupsi sebagaimana dimaksud dalam #asal 2 ber/enang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara6 a. %indak pidana korupsi7
b. %indak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi7 danatau c. %indak pidana yang secara tegas dalam undang"undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. +an pasal E yang berbunyi8 #engadilan %indak #idana &orupsi pada #engadilan 5egeri -akarta #usat juga ber/enang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam #asal < yang dilakukan oleh /arga negara ndonesia di luar /ilayah negara !epublik ndonesia. Selain memiliki kewenangan memerikasa, mengadili, dan memutus perkara tidak pidana korupsi, hakim adhoc juga memiliki kewenangan memeriksa perkara tidak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. 2adi disini korupsi sebagai tindak pidana asal yang sering disebut sebagai predicate crimes. (ak kalah pentingnya bahwa peran dan kewenangan hakim adhoc spesialisasi dalam kaitan pasal ? huruf c kewenanan pengadilan tipikor untuk menangani tindak yang secara tegas dalam undang%undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. engingat peran hakim karir yang cukup besar dan hakim adhoc merupakan penunjang peran pengadilan tipikor, karenanya hakim adhoc diwajibkan mengikuti pendidikan khusus tipikor sebagai hakim adhoc yang bersertifikasi. ahkamah Agung sudang memberikan jawaban antisipasinya berupa keberadaan hakim karir bersertifikasi dengan mengadakan pendidikan tindak pidana korupsi.
BAB III PENUTUP
A Kesimpulan
keberadaan hakim adhoc adalah untuk menciptakan sistem peradilan tipikor yang merdeka dan bebas serta untuk menghilangkan kondisi penilaian objektif berlebihan, keberadaannya sangatlah diperlukan mengingat maraknya tipikor yang memiskinkan negara, sehingga diperlukan jabatan hakim yang lebih banyak dan memiliki kredibilitas baik dimasyarakat untuk menyeimbangkan perluasan kewenganan pengadian tipikor di daerah%daerah luar 2abodetabek. +engan demikan keberadaan hakim adhoc sangatlah diperlukan mengingat kompleksitas perkara tipikor, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tipikor antara lain di bidang keuangan dan perbankan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah. +an berkaitan dengan kompleksitas tipikor, dapat kita simpulkan bahwa penyebab% penyebab terjadinya wabah penyakit mental &korupsi' tersebut adalah8 -. 9aji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang%undangan, 0. administrasi yang lamban dan sebagainya. 3. ;arisan pemerintahan kolonial yang buruk <. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak =. (idak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang ?. dilakukan oleh pejabat pemerintah. E. #emiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan. F. elemahnya keimanan, moralitas dan rasa malu. 5. (idak berani berkata jujur, dan lebih memilih diam. Dang kesemuanya itu dapat terjadi dengan kita, maka ini bukan hanya tugas seorang penegak hukum atau institusi penegak hukum, namun ini adalah tugas kita bersama.
DA0TA! PU#TAKA
Buku
Alatas, Syed Husein, Sosiologi &orupsi6 Sebuah #enjelajahan +engan +ata 2akarta8 L$3S, -5F3 Adji, driyanto Seni, &orupsi dan #enegakan 3ukum, 2akarta8 +iadit edia, 0665
&ontemporer,
+anil, elwi , &orupsi6 &onsep, %indak #idana, dan #emberantasannya, 2akarta8
:ajawali
$ress, 06-!riedman, Lawrence ., Element =f a Legal System, "ew Dork London8 ;.;
"orton G
*ompany, -5F< Syamsudiin, Aziz, %indak #dana &husus, 2akarta8 Sinar 9rafika, 0665 Supriadi, Etika dan %anggung -a/ab #rofesi 3ukum +i ndonesia, 2akarta8 Sinar 9rafika, 066F
Undang&Undang
4ndang%4ndang +asar -5<=. 4ndang%4ndang "omor 06 (ahun 066- (entang $emberantasan (indak $idana
#orupsi.
4ndang%4ndang "omor
#orupsi.
4ndang%4ndang "omor
