TUGAS INDIVIDU ANALISIS KASUS KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO
Disusun untuk Memenuhi Tugas Kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi
Oleh Eli Setiyani P1337424414002
PROGRAM STUDI S1 TERAPAN KEBIDANAN SEMARANG JURUSAN KEBIDANAN POLTEKKES KEMENKES SEMARANG 2017
KASUS MEGA KORUPSI E-KTP
KPK akhirya menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka setelah berulang kali lolos dari jeratan hukum. Liputan6.com, Jakarta - - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Setya Novanto atau Setnov sebagai tersangka setelah berulang kali lolos dari jeratan hukum. Orang nomor satu di DPR itu dinilai berperan aktif mengatur lelang proyek E-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Seperti ditayangkan Kopi Pagi dalam Liputan6 Pagi SCTV , Minggu (23/7/2017), Setnov dan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dianggap menyalahgunakan wewenang, memainkan pengaruhnya, sehingga proyek E-KTP menjadi berantakan. Dananya menguap ke mana-mana. Negara pun dirugikan Rp 2,3 triliun. Masyarakat pun sontak tersentak. Terlebih, ini bukan kali pertama petinggi di lembaga tinggi negara merugikan negara. Sebelumnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar juga berurusan dengan KPK. Akil yang juga mantan politisi Golkar terbukti menerima suap dalam kasus sengketa pilkada untuk sejumlah daerah. Di antaranya Lebak, Palembang, Lampung Selatan, Pulau Morotai, dan Gunung Mas. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Akil. Namun, dia tidak diwajibkan membayar denda Rp 10 miliar seperti tuntutan jaksa karena dianggap telah dijatuhi hukuman maksimal.
Bukan hanya Akil, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman juga tersandung kasus suap. Senator asal Sumatera Barat ini terbukti menerima uang Rp 100 juta dari pihak swasta untuk mengatur pemberian kuota gula impor dari Perum Bulog. Jika sukses, Irman bakal mendapat fee Rp 300 per kilogram dari gula yang dipasok. Atas persekongkolan jahat inilah Irman kemudian divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Hak politiknya juga dicabut selama tiga tahun. Sebenarnya, bukan kali ini saja Setnov tersandung perkara hukum. Namanya pernah disebut terlibat kasus piutang Bank Bali ke BDNI pada tahun 1999. Empat tahun kemudian, dia juga disebut tidak membayar pajak ketika menjadi importir beras sehingga merugikan negara lebih dari Rp 23 miliar. Tidak berhenti di situ. Nama Setnov lagi-lagi tersangkut dalam kasus korupsi. Kali ini untuk proyek penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau. Namun keterlibatannya seakan menguap sampai akhirnya dia dikabarkan meminta saham PT Freeport. Namun, sekali lagi, tidak satu pun kasus yang bisa membuktikan Setnov terbukti bersalah secara hukum. Tapi, kali ini KPK mempunyai pertimbangan berbeda. Kesaksian terdakwa Irman dan Sugiharto, dua mantan pejabat di Kemendagri, di persidangan menjadi fakta sekaligus pintu masuk KPK untuk membuktikan keterlibatan Setnov dalam kasus proyek E-KTP. Mantan ketua fraksi Partai Golkar itu disebut menerima uang suap Rp 574 miliar. Hal itu pula yang membuat Setnov harus mondar-mandir diperiksa KPK. Bolak balik diperiksa, berulang kali pula Setnov membantah. Bahkan, dia berani bersumpah tidak pernah menerima aliran dana proyek E-KTP seperti yang disangkakan. Bantahan bukan hanya disampaikan Setnov. Sejumlah anggota DPR tiba-tiba juga membentuk Pansus Hak Angket KPK. Mereka seperti terusik ketika sejumlah nama anggota dewan juga disebut kebagian suap proyek E-KTP.
Kinerja KPK langsung dipertanyakan, dikritisi, dan dianggap melampaui wewenang. Bukan hanya itu, mereka juga mendatangi LP Sukamiskin Bandung untuk menemui sejumlah tahanan kasus korupsi yang pernah ditangani KPK. Bagi mereka, pasti ada yang keliru dalam penanganan kasus korupsi E-KTP. Untuk itu, Setnov tidak perlu mundur dari jabatannya karena dianggap belum tentu bersalah dan belum juga berstatus terdakwa. Sikap inilah yang kemudian dikomentari banyak orang di minggu ini. Sumber : http://news.liputan6.com diakses pada hari Rabu, 20 September 2017
KRONOLOGI KASUS MEGA KORUPSI E-KTP Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP dinilai sebagai kasus yang masif dan sangat terstruktur. Diduga, proyek itu direncanakan untuk dapat dikorupsi.
Bea Cukai rilis KTP dan NPWP dari Kamboja. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan) Babak baru kasus e-KTP dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3). Eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan anak buahnya yang bernama Sugiharto didakwa terlibat kasus yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Dari surat dakwaan, terungkap ada sejumlah pertemuan yang dilakukan untuk membahas proyek e-KTP. Berikut rangkuman beberapa pertemuan itu.
Februari 2010 Gedung DPR, Jakarta. Irman dan Burhanudin Napitupulu (anggota DPR) bertemu di ruang kerja Ketua Komisi II DPR membahas pemberian uang oleh Andi Narogong (pengusaha) kepada sejumlah anggota Komisi II. Pemberian itu bertujuan agar DPR menyetujui usulan Kemendagri perihal anggaran proyek e-KTP.
Februari 2010 Hotel Gran Melia, Jakarta. Irman, Sugiharto, Andi Narogong, dan Diah Anggriani (Sekjen Kemendagri) melakukan pertemuan dengan Setya Novanto (Ketua Fraksi Golkar DPR). Pada pertemuan itu, Setya menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP di DPR.
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan) Juni-Desember 2010 Ruko Fatmawati Beberapa kali pertemuan digelar di Ruko milik Andi Narogong. Pertemuan Tim Fatmawati ini membahas pembentukan beberapa konsorsium untuk ikut dalam tender proyek e-KTP. Bahkan pada sejumlah pertemuan juga membahas pengaturan untuk memenangkan tender hingga mendaftar penggelembungan harga sejumlah barang yang akan dibeli terkait proyek. Pengaturan ini juga melibatkan pihak panitia lelang yang berasal dari Kemendagri.
Juli-Agustus 2010 Gedung DPR, Jakarta. DPR mulai melakukan pembahasan R-APBN Tahun Anggaran 2011 yang di antaranya termasuk anggaran untuk proyek e-KTP. Terkait hal tersebut, Andi Narogong beberapa kali bertemu Setya Novanto, Anas Urbaningrum (Ketua Fraksi Demokrat DPR), dan Muhammad Nazaruddin (Bendum Demokrat), yang dinilai sebagai representasi Partai Golkar dan Partai Demokrat untuk mendorong Komisi II menyetujui anggaran.
Anas memberikan keterangan seusai diperiksa KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Akhirnya dicapai kesepakatan anggaran proyek sebesar Rp 5,9 triliun dengan 49 persen di antaranya atau sebesar Rp 2,5 triliun (setelah dipotong pajak) akan dibagi-bagi ke sejumlah orang, termasuk DPR.
September-Oktober 2010 Gedung DPR, Jakarta. Andi Narogong memberikan uang kepada sejumlah anggota DPR di ruang kerja Mustoko Weni (Golkar). Total uang yang diberikan Andi sebesar 3.450.000 dolar AS kepada sembilan orang anggota DPR, di antaranya Anas Urbaningrum, Ganjar Pranowo (PDIP), Teguh Juwarno (PAN), hingga Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar).
Mereka disebut dalam kasus e-KTP. (Foto: Berbagai sumber)
September-Oktober 2010 Gedung DPR, Jakarta. Bagi-bagi uang kembali dilakukan Andi, namun kali ini di ruangan Setya Novanto dan Mustoko Weni. Uang sebesar 3.300.000 dolar AS kepada para pimpinan Banggar, yakni Melchias Marcus Mekeng (Golkar), Mirwan Amir (Demokrat), Olly Dondokambey (PDIP), dan Tamsil Linrung (PKS).
Andi pun memberikan uang sebesar 500.000 dolar AS kepada Arif Wibowo untuk dibagikan kepada seluruh anggota Komisi II. Rinciannya, Ketua mendapat 30.000 dolar AS, tiga Wakil Ketua masing-masing mendapat 20.000 dolar AS, sembilan Ketua Kelompok Fraksi masing-masing mendapat 15.000 dolar AS, serta 37 anggota masing-masing mendapat 10.000 dolar AS.
Oktober 2010 Restoran Peacock, Hotel Sultan, Jakarta. Pertemuan dilakukan antara Irman, Sugiharto, Diah Anggriani, Andi Narogong, Husni Fahmi (pegawai Kemendagri), Chairuman Harahap (Golkar), dan Johannes Marliem (swasta). Pada pertemuan itu, Chairuman sebagai Ketua Komisi II diminta segera menyetujui anggaran proyek sebesar Rp 5.952.083.009.000 secara multiyears. multiyears.
22 November 2010 Gedung DPR. Rapat Kerja antara Komisi II dan Kemendagri akhirnya menyepakati anggaran proyek e-KTP untuk tahun 2011 sebesar Rp 2.468.020.000 yang yan g bersumber dari APBN tahun anggaran 2011.
Desember 2010 Rumah Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Andi Narogong memberikan uang sejumlah 1.000.000 dolar AS kepada Diah Anggraini sebagai kompensasi telah membantu pembahasan anggaran hingga akhirnya disetujui DPR.
Mantan Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, diperiksa oleh KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
Februari 2011 Kementerian Dalam Negeri. Andi Narogong menemui Sugiharto di ruang kerjanya. Andi mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 520.000.000.000 untuk memperlancar urusan penganggaran proyek. Uang akan diberikan kepada Partai Golkar Rp 150 miliar, Partai Demokrat Rp 150 miliar, PDI Perjuangan Rp 80 miliar, Marzuki Alie (Demokrat) Rp 20 miliar, Chairuman Harahap Rp 20 miliar, serta pada sejumlah partai lain sejumlah Rp 80 miliar. Rincian uang tersebut atas persetujuan Irman.
21 Juni 2011 Gamawan Fauzi (Mendagri) menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang tender proyek eKTP. Pemenangan tender sudah diatur sejak awal. Konsorsium PNRI tetap dimenangkan meskipun sejumlah syarat belum dipenuhi.
Gamawan Fauzi diperiksa di KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Juni 2011 Penetapan pemenang lelang digugat, namun Sugiharto tetap menunjuk konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang.
Maret 2012 Konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan pengadaan blangko e-KTP sebanyak 65.340.367 keping dengan nilai Rp 1.045.445.868.749. Namun tidak diberikan teguran maupun sanksi kepada konsorsium, bahkan dibuat laporan seolah-olah pekerjaan sudah sesuai target sebagaimana kontrak. Sehingga pembayaran kepada pihak PNRI tetap bisa dilakukan.
Gamawan meminta penambahan anggaran dalam APBN-P tahu n 2012. Anggota DPR Markus Nari (Golkar) lantas meminta uang Rp 5 miliar kepada Irman guna memperlancar pembahasan anggaran itu. Namun usai diberikan uang Rp 4 miliar, DPR tidak memasukan penambahan anggaran itu.
Agustus 2013 Anggaran kemudian masuk ke dalam APBN Tahun Anggaran 2013. Atas hal tersebut, Miryam Haryani (Hanura) meminta uang Rp 5 miliar untuk diberikan kepada pimpinan dan anggota Komisi II, di antaranya Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, dan Teguh Jurwano.
November-Desember 2012 Bagi bagi uang juga dilakukan Andi Narogong kepada staf Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Komisi II DPR, dan Bappenas terkait pengusulan dan pembahasan anggaran proyek e-KTP.
Desember 2012 DPR menyetujui APBN tahun 2013 yang di dalamnya turut memuat anggaran untuk proyek e-KTP sebesar 1.492.624.798.000.
2013 KPK membuka penyelidikan kasus e-KTP.
22 April 2014 KPK menetapkan kasus ini naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan Sugiharto sebagai tersangka.
Sugiharto usai diperiksa terkait kasus E-KTP (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
11 Mei 2016 BPKP mengeluarkan hasil laporan bahwa kerugian keuangan negara akibat kasus ini sebesar Rp 2.314.904.234.275,39.
30 September 2016 KPK menetapkan Irman sebagai tersangka.
Irman dalam sidang e-KTP (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
9 Maret 2017 Irman dan Sugiharto mulai menjalani proses persidangan.
Irman dan Sugiharto sidang e-KTP (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan) Sumber : http://kumparan.com diakses pada tanggal 20 September 2017
ANALISIS KASUS MEGA KORUPSI E-KTP DENGAN TERSANGKA SETYA NOVANTO Kasus korupsi e-KTP yang sampai saat ini masih berjalan merupakan salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Negara menanggung kerugian 2,3 triliyun rupiah akibat adanya korupsi berjamaah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab. Sebelumnya KPK telah menetapkan Irman dan Sugiharto sebagai tersangka. Seperti ditayangkan Liputan6 Pagi SCTV , Minggu (23/7/2017), Setnov dan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dianggap menyalahgunakan wewenang, memainkan pengaruhnya, sehingga proyek E-KTP menjadi berantakan. Dananya menguap ke mana-mana. Setyo Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat aya t 1 ke-1 KUHP. Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar. Pasal 2 ayat 1 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 memiliki ancaman maksimal penjara seumur hidup dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 2 ayat 1 ancaman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1 miliar. Menurut jaksa, berdasarkan fakta dan teori hukum dapat disimpulkan bahwa pertemuan antara para terdakwa dengan Setya Novanto, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini, dan Andi Narogong di Hotel Gran Melia Jakarta, menunjukan telah terjadi pertemuan kepentingan. Andi selaku pengusaha menginginkan mengerjakan proyek. Diah dan para terdakwa selaku birokrat yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Setya Novanto saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar. Setya Novanto telah menerima uang dari Anang Sugiana Sudiharjo, Direktur PT Quadra Solution. Uang itu diserahkan melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang
berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP. Keterlibatan Setya Novanto tercium saat Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha yang berafiliasi dengan konsorsium pemenang tender e-KTP, menemui mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Irman. Di kalangan anggota Dewan, Andi Narogong dikenal dekat dengan Novanto. Saat bertemu Irman, Andi mengatakan bahwa kunci dari pembahasan anggaran proyek eKTP di DPR bukan pada anggota Komisi II, melainkan ada pada Novanto. Untuk itu, Andi merancang pertemuan dengan Novanto di Hotel Gran Melia. Beberapa hari kemudian, Andi bersama Irman kembali menemui Novanto di ruang kerja Novanto di lantai 12 Gedung DPR untuk memastikan dukungan terhadap penganggaran proyek penerapan e-KTP. Dalam pertemuan itu, Novanto mengatakan, "Ini sedang kami koordinasikan, perkembangannya nanti hubungi Andi." Selanjutnya, saat proyek sudah berjalan, Andi menyerahkan sebagian uang pembayaran e-KTP kepada Novanto. Setidaknya ada empat tahap pembayaran yang sebagian uangnya diserahkan kepada Novanto, yakni pembayaran tahap I, tahap II, dan tahap III tahun 2011, serta pembayaran tahan I tahun 2012. Uang itu diberikan secara langsung kepada Novanto melalui Anang dan Andi. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Setya Novanto memiliki pola yaitu penyalahgunaan wewenang (Abuse of Discretion). Ada sebuah pendapat yang mengemukakan bahwa Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penguasa atau para pejabat negara terjadi dengan adanya kesalahan kebijakan dan kekuasaan terhadap rakyatnya. John E.E Dalberg alias Lord Acton (1834 –1902), –1902), sejarahwan Inggris mengatakan, “kekuasaan cenderung korup (jahat) dan kekuasaan mutlak paling jahat”. (“power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”). Menurut saya itu bisa bisa dibenerkan karena biasanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) seperti korupsi ini dilakukan oleh para penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan diamana dia cenderung menggunakan menggunakan kesempatan untuk menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan manakala berada pada posisi yang memungkinkan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain & bersifat merugikan perekonomian negara atau keuangan negara. Prinsip anti korupsi yang tidak dijalankan dalam kasus korupsi ini adalah Transparasi dan Kewajaran. Transparasi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam kasus ini tidak menggunkan prinsip transparasi, dimana dalam proyek lelang tender pengadaan e-KTP stelah dilakukan kecurangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu prinsip kewajaran juga tidak diterapkan dalam kasus korupsi ini.
Dimana dalam pengaggaran ada ketidakwajaran. Pada saat proses lelang tender sebenarnya ada perusahaan yang menawarkan dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan terpilih, namun perusahaan tersebut tidak terpilih. Solusi agar tidak terjadi kasus serupa adalah dengan memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi sehingga memberikan efek jera bagi pelakuknya dan sebagai peringatan kepada yang belum terlibat kasus korupsi untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Hukuman yang berat seperti penjara seumur hidup, hukuman mati, denda, menyita seluruh aset keluarga yang dimiliki tersangka, dan lain-lain.
Daftar Pustaka https://news.detik.com/ diakses pada tanggal 20 September 2017 http://kumparan.com diakses pada tanggal 20 September 2017 http://news.liputan6.com diakses pada hari Rabu, 20 September 2017
