ANALISA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK REBOISASI
I. PENDAHULUAN A. Lata Latarr Bel Belak akan ang g Latar belakang perkara tindak pidana korupsi dalam proyek reboisasi yang yang dila dilaku kuka kan n oleh oleh AT dapa dapatt dipe dipero role leh h dari dari data data-d -dat ata a yang yang ada ada di lapangan, sebagai berikut : a.
AT selaku Kepala Kepala Resort Resort Polisi Polisi Hutan Kecamatan Kecamatan Fatuleu Kupang
diberi tugas sebagai staf pelaksana Tekhnis Proyek Reboisasi dengan SK PimPro PimPro Reboisasi Reboisasi dan Pengadaa Pengadaan n bibit Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Timur (NTT).Selain tugas tersebut AT juga dengan dasar perintah lisan atas atasan an
Pela Pelaks ksan ana a
Proy Proyek ek
Rebo Rebois isas asii
JS
ditu dituga gask skan an
memba embant ntu u
Bendaharawan pembantu membayar upah pekerja lapangan proyek. b.
Selaku
pembantu
Bendaharawan
AT
membagi-bagikan
upah
pekerj pekerja a yang yang besarn besarnya ya sama sama rata rata tanpa tanpa kwitan kwitansi si tanda tanda terima terima dari dari masing-m masing-masing asing pekerja,me pekerja,menging ngingat at pada waktu pembayar pembayaran an AT tidak diberi kwitansi dari Bendaharawan.Baru beberapa bulan kemudian AT menerima kwitansi-kwitansi dari SM selaku Bendaharawan pembantu untu untuk k
dita ditand ndat atan anga gani ni
oleh oleh peke pekerj rjaa-pe peke kerj rja a
diba dibawa wah h
peng pengaw awas asan an
AT.Kwitansi-kwitansi tersebut didalamnya tercantum jumlah uang yang diterima diterima masing-ma masing-masing sing pekerja.Ju pekerja.Jumlah mlah uang yang tercantum tercantum dalam
2 kwit kwitan ansi si
lebi lebih h besa besarr dari dari jumla jumlah h uang uang yang yang nyata nyata dite diteri rima ma oleh oleh
pekerja.Kwitansi-kwitansi yang diterima oleh AT ternyata tidak mungkin lagi lagi dita ditand nda a tang tangan anii oleh oleh masi masing ng-m -mas asin ing g peke pekerj rja. a.Ka Kare rena na itu AT sendirilah yang menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut. c.
Oleh karena ada selisih antara jumlah uang yang dibayarkan kepada kepada para para pekerj pekerja a dengan dengan jumlah jumlah uang uang yang yang ia terima terima,ma ,maka ka AT menitipkan sisa pembayaran upah tersebut kepada SM,akan tetapi AT tidak pernah menerima bukti dari SM,AT akan meminta kembali uang titipannya,jika ia akan membayar upah pekerjaPermintaan AT tersebut oleh SM dibuatkan tanda bukti pembayaran panjar.
d.
Sela Selain in itu itu jug juga a ada ada pemo pemoto tong ngan an 10% 10% ata atas s pen pener erim imaa aan n dan dana a Pro Proye yek k setiap Triwulan tidak dicatat oleh SM.Namun dibukukan sedemikian rapi sehingga laporan keuangan sesuai dengan keadaan di lapangan
e.
Pelak laksanaa anaan n Proy Proyek ek Rebo eboisas isasii seyo seyogy gyan any ya dilak ilaks sanak nakan send sendir irii oleh pihak pelaksana atau oleh Dinas Kehutanan dengan membayar upah upah pek pekerja erja seca secara ra hari harian an deng dengan an perh perhit itun unga gan n
hari harian an oran orang g
kerja.Namun di lapangan pekerjaan proyek diborongkan kepada petani seki sekita tarr
loka lokasi si Proy Proyek ek deng dengan an upah upah RP.5 RP.500 000, 0,--
samp sampai ai deng dengan an
RP.20. RP.20.000 000,,- perora perorang ng selam selama a 2 sampai sampai 3 tahun tahun dibebe dibeberap rapa a lokasi lokasi Proyek pekerja tidak dibayar dengan imbalan diizinkan untuk menanam pala palawi wija ja dian dianta tara ra sela sela-s -sel ela a tana tanama man n Rebo Rebois isas asii teta tetapi pi diha diharu rusk skan an menyediakan sendiri bibit Reboisasi. f.
Kenyataannya admiidtrasi keuangan pelaksanaan Proyek Reboisasi dilakukan sesuai perintah/petunjuk Atasan Pelaksana Proyek dengan persetujuan Pimpina Proyek Reboisasi.
3 g.
Perhitu itungan terakhir penggunaan dana Proyek sesuai dengan sasa sasara ran n
hany hanya a
sebe sebesa sarr
Rp.1 Rp.11. 1.63 632. 2.50 500, 0,--
seda sedang ngka kan n
dana dana yang yang
disedi disediaka akan n Rp.244 Rp.244.72 .721.2 1.229, 29,-- Dengan Dengan demiki demikian an dana dana Proyek Proyek yang yang menguap sebesar Rp.213.103.779,-. B. Perm Permas asal alah ahan an Berdas Berdasark arkan an data-d data-data ata yang yang ada di lapang lapangan an terseb tersebut ut diatas diatas,, maka maka dapat dapat diketa diketahui hui perma permasal salaha ahan n pokok pokok dalam dalam perkar perkara a dimaks dimaksud ud adalah adalah tentang adanya dugaan keturutsertaan dalam penyalahgunaan wewenang oleh AT selaku Kepala Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu Kupang dengan LJL selaku Pemimpin Proyek Reboisasi di Kabupaten Kupang dan SK selaku Bendahara Pembantu pada proyek dimaksud dalam kurun waktu antara antara tahun anggaran anggaran 1977/1978 1977/1978 sampai dengan 1982/1983 1982/1983 di kantor kantor Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu Kupang, yang dilakukan dengan cara cara tidak tidak melak melaksa sanak nakan an keten ketentua tuan-k n-kete etentu ntuan an dalam dalam proyek proyek terseb tersebut, ut, sebagai berikut : 1. Tida Tidak k melak melaksa sana naka kan n peng pengel elol olaa aan n proy proyek ek seca secara ra swak swakel elol ola, a, namu namun n justru diborongkan kepada para petani di sekitar lokasi l okasi proyek. 2. Meng Mengij ijin inka kan n
para para peta petani ni mela melaku kuka kan n
pena penana nama man n
deng dengan an sist sistem em
tumpang sari di lahan pada lokasi proyek sebagai upah/imbalan dalam beke ekerja rja
pada ada
proy proyek ek
dimak imaksu sud, d,
pad padaha ahal
keten etentu tuan anny nya a
tida tidak k
memperbolehkan memperbolehkan hal tersebut. 3. Dari Dari kese keselu luru ruha han n dana dana proy proyek ek yang yang berj berjum umla lah h Rp. Rp. 244. 244.72 721. 1.22 229, 9,-ternyata yang digunakan sebenarnya dalam proyek adalah hanya Rp. 11.6 11.632 32.5 .500 00,,-
sehi sehing ngga ga
terd terdap apat at
seli selisi sih h
Rp. Rp.
213. 213.10 103. 3.77 779, 9,--
yang yang
digunakan untuk kepentingan AT dan Atasan proyek tersebut, yaitu LJL.
4 Penyalahgunaan wewenang wewenang tersebut memenuhi unsur delik tindak pidana korups korupsii sebag sebagaim aiman ana a dimaks dimaksud ud dalam dalam UU No. 3 Tahun Tahun 1971 1971 tentan tentang g Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun delik pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 dan 415 KUHP. II. II. FAKT FAKTAA-FA FAKT KTA A Berdasarkan pelaksanaan proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara dimaksud, diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut : A. Fakt Fakta a Huku Hukum m 1. KUHP KUHP dan dan KUHA KUHAP P a. KUHP Berdas Berdasark arkan an keten ketentua tuan n pidana pidana yang yang terdap terdapat at dalam dalam KUHP, KUHP, didapatkan fakta-fakta bahwa perbuatan AT memenuhi unsur delik pidana, sebagai berikut : 1) Pas Pasal 415 415 KUH KUHP P Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau meno menolo long ng seba sebaga gaii
pemb pemban antu tu dala dalam m melak melakuk ukan an perb perbua uata tan n
terseb tersebut, ut, dianca diancam m dengan dengan pidana pidana penjar penjara a paling paling lama lama tujuh tujuh tahun. 2) Pas Pasal 374 374 KUH KUHP P Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
5 karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 3) Pasa Pasall 55 aya ayatt (1) (1) KUHP KUHP Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 1. mereka mereka yang melakukan, melakukan, yang menyuruh menyuruh melakukan, melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka mereka yang yang dengan dengan member memberii atau atau menjan menjanjik jikan an sesuat sesuatu u dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. 4) Pasa Pasall 64 aya ayatt (1) (1) KUHP KUHP Jika Jika anta antara ra bebe bebera rapa pa perb perbua uata tan, n, mesk meskip ipun un masi masing ng-m -mas asin ing g merupa merupakan kan kejaha kejahatan tan atau atau pelang pelanggar garan, an, ada hubun hubungan gannya nya sede sedemi miki kian an rupa rupa sehi sehing ngga ga haru harus s dipa dipand ndan ang g seba sebaga gaii satu satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika jika berbed berbeda-b a-beda eda,, yang yang ditera diterapka pkan n yang yang memua memuatt ancam ancaman an pidana pokok yang paling berat. b. KUHAP Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP, didapatkan fakta-fakta bahwa dalam persidangan perkara tersebut, terjadinya permohonan kasasi oleh Penuntut Umum, dilatar belakangi oleh pandangan Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah salah menerapkan suatu ketentuan hukum atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya. Pasal-pasal
6 KUHAP KUHAP yang yang terkai terkaitt maupu maupun n dijadi dijadika kan n dasar dasar dalam dalam pengaj pengajuan uan kasasi oleh Penuntut Umum adalah sebagai berikut : 1) Pasa Pasall 248 248 ayat ayat (1) (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari sete setela lah h
menga engaju juka kan n
perm permoh ohon onan an
ters terseb ebut ut,,
haru harus s
suda sudah h
menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima. 2) Pasa Pasall 248 248 ayat ayat (3) (3) Alasa lasan n yan yang ters terseb ebut ut pada ada ayat ayat (1) (1) dan aya ayat (2) (2) adal adalah ah seba sebaga gaim iman ana a dimak dimaksu sud d dalam dalam Pasa Pasall 253 253 ayat ayat (1) (1) unda undang ng-undang ini. 3) Pasa Pasall 253 253 ayat ayat (1) (1) Pemeri Pemeriksa ksaan an dalam dalam tingka tingkatt kasas kasasii dilaku dilakuka kan n oleh oleh Mahkam Mahkamah ah Agun Agung g atas atas perm permin inta taan an para para piha pihak k seba sebaga gaim iman ana a dima dimaks ksud ud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan : a. apaka apakah h benar benar suatu suatu peratura peraturan n hukum hukum tidak tidak ditera diterapk pkan an atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; b. apaka apakah h benar benar cara cara menga mengadil dilii tidak tidak dilaks dilaksana anakan kan menur menurut ut ketentuan undang-undang; c. apakab
benar
pengadila ilan
telah
melampaui
batas
wewenangnya. 4) Pasal 24 244 Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa terdakwa atau penuntut penuntut umum umum dapat mengajuk mengajukan an permintaan permintaan
7 pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. 2. UU No. 3 Tahun Tahun 1971 tentang tentang Pembera Pemberantasa ntasan n Tindak Tindak Pidana Pidana Korupsi Korupsi Berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didapatkan faktafakta bahwa perbuatan AT memenuhi unsur delik pidana dalam undangundang tersebut, sebagai berikut : a. Pasa Pasall 1 ayat ayat (1) (1) b Dihukum karena tindak pidana korupsi ialah : Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau atau saran sarana a yang yang ada padany padanya a karena karena jabata jabatan n atau atau kedudu kedudukan kan,, yang yang seca secara ra lang langsu sung ng atau atau tida tidak k lang langsu sung ng dapa dapatt meru merugi gika kan n keuangan negara atau perekonomian negara. b. Pasal 28 Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2)Undang-undang ini, dihukum deng dengan an huku hukuma man n penj penjar ara a seum seumur ur hidu hidup p atau atau penja penjara rase sela lama ma-lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 3 0 (tiga puluh) juta juta rupiah rupiah.. Selain Selain dari dari pada pada itu dapat dapat dijatu dijatuhka hkan n juga juga hukum hukuman an tambahan tersebut dapat Pasal 34 sub a, b, dan c undang-undang ini. B. Fakt Fakta a Kon Konkr krit it 1. Peny Penyid idik ika an a. AT (tersang (tersangka) ka) selaku selaku Kepala Kepala Polisi Polisi Hutan Hutan Kecama Kecamatan tan Fatuleu Fatuleu dan Staf Staf Pelak Pelaksan sana a Tekhni Tekhnis s Proyek Proyek Rebois Reboisasi asi dan dan Penga Pengadaa daan n Bibit Bibit
8 Rebo eboisas isasii
dian iangkat kat
ber berdas dasarka arka
SK
PimPr imPro o
Rebo Rebois isas asii
dan dan
Pengadaan Bibit Reboisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tugas : a)
Membantu Atasan Pelaksana Proyek untuk mengatur dan mengawasi
pelaksanaan
Proyek
termasuk
membina/membimbing membina/membimbing secara tekhnis pelaksanaan Proyek. b)
Membantu
Bendaharawan
Pembantu
melakukan
pembayaran upah kepada karyawan. c)
Membantu me menyelesaikan Su Surat rat Pert Perta anggung Ja Jawab (SP (SPJ) Proyek Reboisasi berupa daftar pembayaran upah pekerja untuk ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja sesuai dengan upah yang telah dibayarkan.
b.
Pelaksanaan Proyek dimana AT selaku Staf Pelaksana Proyek telah melakuka melakukan n perbuatan perbuatan dengan dengan memperke memperkerjaka rjakan n petani petani disekitar disekitar lokasi lokasi dengan dengan upah secara borongan yang tidak sesuai dengan rencana yaitu secara Swakelola dengan dengan system system upah upah harian harian menur menurut ut perhitu perhitunga ngan n harian harian orang orang kerja kerja sesuai sesuai dengan ketentuan dalam buku biaya standart pekerjaan-pekerjaan pada kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Departemen Pertanian.
c.
Di be beberapa lo lokasi pr proyek AT AT te telah me memperkerjakan pe petani se sekitar dengan tanpa upah tetapi dengan imbalan diizinkan menanam tanaman semusim disela-sela disela-sela tanaman bibit Proyek Proyek Reboisasi Reboisasi atau system system tumpang tumpang sari.Bahka sari.Bahkan n kepada petani atau pekerja dibebani untuk mengadakan bibit Reboisasi sendiri.
d.
AT selama selama pelaksana pelaksanaan an tugasnya tugasnya telah menerima menerima dana sebesar sebesar Rp.244.721.299,- selama 6 (enam) tahun anggaran (1977/1978 s.d 1982/1983). Dana mana digunakan hanya Rp.11.632.500,e. Saksi-saks Saksi-saksii : FP,MN,Ny.J FP,MN,Ny.JTM,LJ TM,LJL,dan L,dan SK.
9 f.
Barang bukti : 1)
1 (sat (satu) u) bid bidan ang g tana tanah h 5000 5000m2 m2 di di Desa Desa Nun Nun Kur Kurus us..
2)
1 (sat (satu) u) bidang bidang tanah tanah sawah sawah 5000m 5000m2 2 di di Desa Desa Nun Kurus. Kurus.
3)
1 (satu (satu)) bidan bidang g tanah tanah besert beserta a bangu bangunan nan di Kelu Kelurah rahan an Oeba Oeba..
4)
Uang ang tun tuna ai Rp. Rp.2. 2.33 330. 0.00 000, 0,--
5)
5 (lima (lima)) bund bundel el SPJ SPJ Proy Proyek ek 197 1977/ 7/19 1978 78-1 -198 982/ 2/19 1983 83..
6)
1 (sa (satu tu)) bun bundl dle e Kwi Kwita tans nsii pan panja jar. r.
7)
1 (sa (satu tu)) bun bundl dle e Kwi Kwita tans nsii pan panja jar. r.
8)
1 (sa (satu tu)) bun bundl dle e daf dafta tarr pem pemba baya yara ran n PHL PHL..
9)
1 (satu (satu)) bundl bundle e surat surat pembay pembayara aran n tanah tanah di Kelu Kelurah rahan an Oeba. Oeba.
2. Dakw Dakwaa aan n dan Pen Penun untu tuta tan n Atas dasar BAP yang diajukan oleh Penyidik kemudian Penuntut Umum
menyusun
Surat
Dakwaan
dengan
urai raian
dakwaan
berlapis,sebagai berikut : a.
Primair
Bahwa Bahwa Terdak Terdakwa wa baik baik bersam bersama-s a-sam ama a dengan dengan LJL Pemimp Pemimpin in Pela Pelaks ksan ana a Proy Proyek ek Rebo Rebois isas asii di Kabu Kabupa pate ten n Kupa Kupang ng dan dan SK Benda Bendaha hara ra Pemban Pembantu tu pada pada waktuwaktu-wak waktu tu yang yang hari hari dan dan tangga tanggall sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti diantara tahun 1977 sampai sampai dengan dengan tahun tahun 1983, 1983,set setida idak-t k-tida idakny knya a dalam dalam kurun kurun waktu waktu tahu tahun n
angg anggar aran an 1977 1977/1 /197 978 8
1982/1983
dikantor
samp sampai ai deng dengan an tahu tahun n
Resort
Polisi
Hutan
angg anggar aran an kecamatan
Fatuleu,Kabupaten Kupang setidak-tidaknya pada tempat lain dalam wilay wilayah ah
hukum hukum Pengadi Pengadilan lan Negeri Negeri Kupang Kupang ,terda ,terdakwa kwa dengan dengan
maks maksud ud mengu menguntu ntungk ngkan an diri diri sendir sendirii atau atau orang orang lain lain atau atau suatu suatu badan badan,te ,telah lah menya menyalah lahgun gunaka akan n
kewen kewenang angan an ,kesem ,kesempat patan an atau atau
10 sarana yang ada padanya karena jabatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan lakukan cara sebagai sebagai berikut : Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Resort Polisi Hutan Kecamata Kecamatan n Fatuleu Fatuleu atau sebagai Staf Pelaksana Pelaksana Tekhnis Tekhnis Proyek Proyek Reboisasi ataupun sebagai petugas Lapangan Reboisasi (PLR) di Kecamata Kecamatan n Fatuleu Fatuleu yang diangkat diangkat berdasark berdasarkan an Surat Keputusan Keputusan Pemimpin Proyek Reboisasi dan Pengadaan Bibit Reboisasi Provinsi NTT
No.4/Penunt/B.I/III/1978
tanggal
12
September
1978,No.1 1978,No.1/Penu /Penunt/ nt/ B.I /I/III/79 /I/III/79 dan No.2/Reb/P No.2/Reb/Penun enunt/B.I/I t/B.I/I/2/III /2/III/1980 /1980 tanggal 15 Oktober 1980,dalam jabatan tersebut terdakwa bertugas dan berwenang dan berkewajiban antara lain : 1)
Mem Membant bantu u Pim Pimpin pina Pela Pelaks ksa ana Pro Proy yek un untuk tuk men meng gatur atur dan dan mengawasi
pelaksanaan
proyek
termasuk
membina/membimbing membina/membimbing secara tekhnis pelaksanaan proyek 2)
Membantu
Bendaharawan
Pembantu
melakukan
pembayaran upah kepada karyawan. 3)
Mem Membant bantu u meny menyel eles esa aikan ikan Sur Surat at Pe Perta rtanggu nggun ng Jawa Jawab b (SPJ (SPJ)) Proyek Proyek Rebois Reboisasi asi berupa berupa daftar daftar pembay pembayara aran n upah upah pekerja pekerja untu untuk k dita ditand nda a tang tangan anii oleh oleh Ketu Ketua a Kelo Kelomp mpok ok Kerj Kerja a sesu sesuai ai dengan biaya yang telah dibayarkan. Namun Namun pelaks pelaksana anaann annya, ya, karena karena hendak hendak mengu menguntu ntungk ngkan an diri diri
sendiri atau orang lain atau suatu badan, terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan dan kewa kewaji jiba bann nnya ya,,
seper eperti ti
yang yang tela telah h
dite ditent ntuk ukan an
dala dalam m
renc rencan ana a
operasional bahwa pekerja Proyek Reboisasi di NTT termasuk RPH
11 Fatele Fateleu. u. Dilaks Dilaksana anakan kan secar secara a Swakel Swakelola ola denga dengan n mengg mengguna unakan kan syst system em baya bayarr haria harian n yang yang maks maksud udny nya a peke pekerj rja a proy proyek ek / Dina Dinas s Kehut Kehutana anan n dengan dengan cara cara mengu mengupah pah peker pekerja ja dengan dengan upah upah harian harian yang menurut perhitungan Hari Orang Kerja sesuai dengan standar biaya yang ditentukan dalam Buku Biaya Standar Pekerjaan pada Kegiatan. Reboisasi dan Penghijauan Departemen Pertanian, dan di dalam buku rencana operasional, pada system tersebut ditentukan pula bahwa para pekerja yang menerima upah harian tersebut tidak diperk diperkena enank nkan an untuk untuk menana menanam m tanama tanaman n sela sela berupa berupa tanam tanaman an palaw palawija ija atau atau tanam tanaman an semus semusim im di lokasi lokasi proyek proyek atau atau dianta diantara ra tanama tanaman n pokok pokok karena karena pemil pemiliha ihan n system system tanam tanaman an denga dengan n cara cara bayar harian dilakukan karena lokasi proyek untuk berwilayah tandus yang miskin unsur haranya, tetapi dalam pelaksanaannya terdakwa telah mengizinkan para pekerja proyek yang umumnya para petani di sekitar lokasi proyek untuk menanam tanaman semusim seperti jagun jagung, g, padi padi dan kacan kacang-k g-kaca acanga ngan n di dalam dalam lokasi lokasi proyek proyek serta serta hasi hasiln lnya ya bole boleh h dini dinikm kmat atii send sendir irii oleh oleh yang yang mena menana nam m sepe sepert rtii layaknya pada system tumpang sari dimana pada system demikian Negara / Proyek tidak membayar biaya kerja karena telah diimbangi dengan boleh menikmatinya tanaman tumpang sari yang ditanam di lokasi lokasi proyek proyek / tanah tanah milik milik Negara Negara,, demik demikian ian pula pula kepada kepada para para peke pekerj rja a di loka lokasi si yang yang tana tanama mann nnya ya dite ditent ntuk ukan an untu untuk k dita ditana nami mi dengan pohon rimba campuran (johar) dengan selingan tanaman lamtoro, terdakwa menyuruh supaya bijinya diusahakan sendiri oleh para para
peke pekerj rja a
seda sedang ng untu untuk k
pem pembuat buatan an
tana tanama man n
sejen ejenis isny nya a
penanamannya penanamannya harus melalui persemaian dananya disiapkan sendiri
12 oleh proyek yaitu untuk wilayah RPH Fatuleu dalam tahun anggaran 1977 / 1978 sampai dengan 1980 / 1981 disediakan dana sebesar Rp. 17.423. 17.423.429 429,,-
berdas berdasark arkan an cara-car cara-cara a kerja kerja yang dilakuk dilakukan an
terdak terdakwa wa seper seperti ti terse tersebut but diatas diatas terdak terdakwa wa dapat dapat memanf memanfaat aatkan kan tenaga para petani yang bekerja di proyek Reboisasi dengan biaya yang yang sangat sangat minim minim karena karena para para pekerja pekerja tersebu tersebutt hanya hanya dibay dibayar ar perorangan sebesar Rp. 500,- sampai Rp. 20.000,- untuk pekerjaan pembuatan tanaman dan dan pemeliharaan tanaman di suatu tempat / lokasi selama dua atau tiga tahun bahkan terdapat beberapa tempat spert spertii di Tasel, Tasel, Naibli Naibliu, u, Sillu Sillu dan sebaga sebagainy inyau aupah pah kerjan kerjanya ya tidak tidak dibayar sama sekali oleh terdakwa, sehingga dari sejumlah dana proyek proyek Rebois Reboisasi asi untuk untuk keperl keperluan uan pekerja pekerjaan an pengad pengadaan aan benih benih,, pembuatan persemaian, pemeliharaan tanaman ke I dan ke II yang terdakwa terima dari Bendaharawan Pembantu sebanyak sekitar Rp. 244. 244.72 721. 1.22 229, 9,-- sela selam ma 6 (ena (enam m) tahu tahun n angg anggar aran an (dar (darii tahu tahun n anggaran 1977 / 1978 sampai dengan 1982 / 1983) yang digunakan sesuai sesuai dengan dengan tujuannya tujuannya hanya sekitar sekitar Rp. 11.632.50 11.632.500,0,- setidaksetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sedangkan selebihnya yaitu sekitar Rp.213.103.779,- yang seharusnya terdakwa setor kembali kepada Negara Negara melalui melalui Bendaharaw Bendaharawan an Pembantu Pembantu sebagai sebagai dananya dananya tidak digu diguna naka kan n tela telah h terd terdak akwa wa guna gunaka kan n untu untuk k kepe kepent ntin inga gan n prib pribad adii terdakwa atau orang lain atau suatu badan antara lain digunakan untuk : 1)
Membeli Mitsubishi;
sebuah
kendaraan
Truck
Merk
Colt
diesel
13 2)
Membeli sebidang sawah luas 1 (satu) ha Di Desa Nun Kurus;
3)
Mem Membeli beli seb sebida idang tan tana ah dik dike elura luraha han n Oeb Oeba a Kup Kupan ang g Seda Sedang ngka kan n
sele selebi bihn hnya ya
lagi lagi
digu diguna naka kan n
untu untuk k
kepe kepent ntin inga gann-
kepentingan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan proyek Reboisasi di RPH Fatuleu, yang mana akibat dari perbuatan terd terdak akwa wa ters terseb ebut ut seca secara ra lang langsu sung ng atau atau tida tidak k lang langsu sung ng dapa dapatt merugika merugikan n keuangan keuangan Negara Negara atau perekonom perekonomian ian negara negara sebesar sebesar Rp.213.103.779,- setidak-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut. Perb Perbua uata tan n terd terdak akwa wa diat diatur ur dan dan dian dianca cam m deng dengan an pida pidana na dalam Pasal 1 ayat (1) b jo Pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 Pasal 55 ayat (1) KUHP. b.
Subsidair Bahwa ia terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tersebut pada dakwa dakwaan an Prima Primair, ir, secara secara bertur berturutut-tur turut ut dan berula berulangk ngkali ali sebaga sebagaii suatu
perbuatan
LJL/ LJL/pe pemi mim mpin pin
berlan lanjut jut,
pela pelaks ksan anaa aan n
baik proy proyek ek
bersa rsama-sama Rebo Rebois isas asii
dengan
Kupa Kupang ng
dan dan
SK/Bendaharawan Pembantu Proyek Reboisasi Kabupaten Kupang yang perkaranya diajukan tersendiri ataupun masing-masing secara sendiri-sendiri, sebaga sebagaii pegawa pegawaii negeri negeri atau atau orang orang lain lain yang yang secara tetap ataupun untuk sementara waktu ditugaskan untuk menjal menjalank ankan an sesuat sesuatu u peker pekerjaa jaan n yang yang bersif bersifat at umum, umum, yang yang dengan dengan sengaj sengaja a mengge menggelap lapkan kan atau atau membia membiarka rkan n uang uang atau atau suratsurat-sur surat at berha berharga rga yang yang berada berada di bawah bawah kekuas kekuasaan aannya nya karen karena a jabata jabatanny nnya a digela digelapka pkan n atau atau diambi diambill oelh oelh orang orang lain lain
14 ataupun memberikan bantuaanya kepada orang lain tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Terdakwa seorang Pegawai Negeri pada Kantor Cabang Dinas Kehutanan Provinsi NTT di Kupang dengan jabatan Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang berdasarkan jabatan itu itu ia dian diangk gkat at pula pula seba sebaga gaii Staf Staf Pela Pelaks ksan ana a Tehk Tehkni nis s Proy Proyek ek Reboisasi dan pengadaan Bibit Reboisasi ataupun sebagai Petugas Lapangan Reboisasi (PLR) di Fatuleu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Proyek Reboisasi Provinsi NTT Nomor : 4/Pe 4/Penu nunt nt/B /B.I .I./ ./II III/ I/19 1978 78
tang tangga gall
12
Sept Septem embe berr
1978 1978,,
Nomo Nomorr
:
1/Penunt/B.I./III/79 dan Nomor: 2/Reb/Penunt/ B.I./2/III/1980 tanggal 15 Oktober 1980 ; dalam jabatan tersebut terdakwa diberi tugas dan kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberi bimbingan tekhnis dalam pelaksanaan kegiatan proyek Reboisasi di Kecamatan Fatule Fatuleu, u, disamp disamping ing itu pula pula oleh oleh Pemim Pemimpin pin Pelaks Pelaksan ana a terdak terdakwa wa dituga ditugaska skan n untuk untuk memb membant antu u Benda Bendahar harawa awan n Pemban Pembantu tu Proyek Proyek Rebois Reboisasi asi dalam dalam melak melakuka ukan n pembay pembayara aran n biaya biaya kerja kerja bagi bagi para para peker pekerja ja proyek proyek rebois reboisasi asi di wilaya wilayah h kerjan kerjanya ya Fatule Fatuleu u kemudi kemudian an memp mempert ertang anggun gungja gjawab wabkan kan keuang keuangan an kepad kepada a
Pemimp Pemimpin in
proyek proyek berupa berupa mengi mengirim rim
Pelak Pelaksan sana/B a/Bend endaha aharaw rawan an
pemban pembantu tu
Daftar Daftar
Pemb Pembay ayar aran an Upah Upah Kerj Kerja a yang yang tela telah h dita ditand nda a tang tangan anii oleh oleh para para pekerja yang menerima pembayaran beserta kwitansi pembayaran jenis kegiatan yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Kerja, atas dasar tugas dan tanggung jawab yang ada pada terdakwa tersebut maka maka dala dalam m wakt waktu u 6 (ena (enam) m) tahu tahun n angg anggara aran n yait yaitu u pada pada tahu tahun n anggaran 1977/1978 sampai 1982/1983 ia telah menyerahkan uang
15 Proyek Proyek Reboisasi Reboisasi untuk untuk pembayara pembayaran n biaya pekerjaan pekerjaan pengadaan pengadaan beni benih, h, pers persem emai aian an beni benih, h, pemb pembua uata tan n
tana tanama man, n, peme pemeli liha hara raan an
tanaman dan pengadaan sarana reboisasi seluruhnya sebanyak Rp. 224.721.299,- setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dari jumlah ters terseb ebut ut yang yang terd terdak akwa wa guna gunaka kan n untu untuk k memb membay ayar ar upah upah kerja kerja kepada para pekerja yang mengerjakan pekerjaan proyek Reboisasi hany hanya a
seba sebany nyak ak seki sekita tarr
Rp.2 Rp.213 13.1 .103 03.7 .779 79,,-
Rp. Rp.
seha seharu rusn snya ya
11.6 11.632 32.5 .500 00,,- sisa sisa yait yaitu u terd terdak akwa wa
seki sekita tar r
seto setoRe Rebo bois isas asii
untu untuk k
pembayaran biaya pekerjaan pengadaan benih, persemaian benih, pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman dan pengadaan sarana reboisasi seluruhnya sebanyak Rp. 224.721.299,- setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dari jumlah tersebut yang terdakwa gunakan untuk membayar upah kerja kepada para pekerja yang mengerjakan pekerj kerja aan
proye royek k
11.6 11.632 32.5 .500 00,,-
sisa sisa
Rebo eboisa isasi yaitu yaitu
hany hanya a
seki sekita tarr
seban ebany yak
Rp.2 Rp.213 13.1 .103 03.7 .779 79,,-
sekit ekitar ar
Rp. Rp.
seha seharu rusn snya ya
terdak terdakwa wa setor setor kembal kembalii kepada kepada Negara Negara melalu melaluii Bendah Bendahara arawan wan Pembantu Pembantu Proyek Reboisasi Reboisasi namun namun hal itu tidak dilakukan dilakukan tetapi tetapi tanpa hak telah terdakwa gunakan di luar tujuannya setidak-tidaknya secara melawan hukum terdakwa miliki miliki untuk antara lain : 1)
Membeli
sebuah
kendaraan
Truck
Merk
Colt
Diesel
Mitsubishi; 2)
Mem Membeli beli sebi sebida dang ng sawa sawah h lua luas s 1 (sat (satu) u) ha di Desa Desa Nun Nun kuru kurus; s;
3)
Mem Membeli beli seb sebida idang tan tana ah di di Kel Kelu uraha rahan n Oe Oeba Kupan upang g. Seda Sedang ngka kan n sele selebi bihn hnya ya tela telah h digu diguna naka kan n untu untuk k kepe kepent ntin inga gan n
lainn lainnya, ya, yang yang tidak tidak ada ada hubun hubungan ganny nya a dengan dengan pekerj pekerjaan aan Proyek Proyek Reboisasi.
16 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 415 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) c Undang-undang Undang-undang No. 3 tahun 1971. c.
Lebih Subsidair Bahwa ia terdakwa pada waktu-waktu dan tempat yang sama seperti seperti tersebut tersebut pada dakwaan primair, secara secara berturut-tur berturut-turut ut dan berulangkali sebagai suatu perbuatan berlanjut, baik bersama-sama dengan LJL/Pemimpin Pelaksana dan SK/Bendaharawan Pembantu Proyek Reboisasi di Kabupaten Kupang yang perkaranya diajukan ters tersen endi diri ri
atau ataupu pun n
masi masing ng-m -mas asin ing g
bert bertin inda dak k
send sendiri iri-s -sen endi diri ri..
Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki atau atau meng mengua uasa saii uang uang proy proyek ek rebo rebois isas asii yang yang seha seharu rusn snya ya digunakan untuk membayar biaya pekerja proyek reboisasi di Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu berupa mambayar upah kerj kerja a
kepa kepada da
para para
peke pekerj rja a
yang yang
meng menger erja jaka kan n
peke pekerj rjaa aan n
pengad pengadaan aan benih, benih, perse persemai maian an benih, benih, pembu pembuata atan n tanama tanaman, n, peme pemeli liha hara raan an
tana tanama man n
dan dan
peng pengad adaa aan n
sara sarana na
rebo rebois isas asii
sebanyak Rp.213.103.779,- setidak-tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, yang mana uang sejumlah itu berada dalam alam
keku ekuasaa asaan nnya nya
kebe kebera rada daan anny nya a
kare karena na
bukan kan
kare arena
ada ada
kait kaitan anny nya a
jab jabatan atan deng dengan an
mela melain ink kan peke pekerj rjaa aan n
terdakwa terdakwa atau karena karena pencahari pencaharianny annya a atau karena karena mendapat mendapat upah upah untuk untuk itu, itu, dalam dalam hal ini dalam dalam kedudu kedudukan kannya nya sebaga sebagaii Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) maupun sebagai Petugas Lapang Lapangan an Rebois Reboisasi asi (PLR) (PLR) di Kecama Kecamatan tan Fatule Fatuleu, u, perbu perbuata atan n
17 tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara yang sama seperti yang disebutkan pada dakwaan Subsidair di atas. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 374 jo Pasal 55 (1) jo Pasal 64 (1) KUHP. Selanjutnya setelah mengikuti persidangan dengan mendengar kete ketera rang ngan an
saks saksi-s i-sak aksi si,,
bara barang ng-b -bar aran ang g
bukt buktii
dan dan
kete ketera rang ngan an
terdakwa terdakwa sendiri, sendiri, akhirnya akhirnya Penuntut Penuntut Umum menyimpulkan menyimpulkan bahwa bahwa terd terdak akwa wa AT terb terbuk ukti ti bers bersal alah ah seca secara ra sah sah dan dan meny menyak akin inka kan n melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Namun demikian Penuntut Umum tidak secara tegas dakwaan mana yang dapat dibukt dibuktika ikan n dalam dalam persi persidan dangan gan dari dari dakwaa dakwaan-d n-dakw akwaan aan yang yang disusunnya. Dalam tuntutannya Penuntut Umum memenuhi kepada Majelis Hakim agar : 1)
Menyatakan terdakwa AT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berulangkali sebagai perbuatan berlanjut”
2)
Memidana Memidana oleh oleh karena karena itu dengan dengan pidana pidana selama selama 4 (empat) (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta membayar ganti kerugian kepada Negara sebesar Rp.20.00,-
3)
Memida Memidana na pula pula untu untuk k memb membaya ayarr biaya biaya perkar perkara a Rp.5 Rp.5.00 .000,0,-
4)
Barang bukti berupa : a)
1 (sa (satu) tu) bidan bidang g tana tanah h 50 x 100m 00m2 di Desa Desa Nun Nun Ku Kurus rus dengan batas sebelah utara Bernabas Skau, barat Samuel Tsy, selatan Simon Benyamin, utara saluran air;
18 b)
1 (sa (satu) tu) bida bidan ng tana tanah sawa sawah h 50 x 100 m2 m2 di Des Desa Nun Nun Kurus dengan batas sebelah timur dengan Oranis Tanone, barat Saul Benyamin, selatan Simon Benyamin dan utara Tosoa Beyamin;
c)
1 (satu) tu) bidang tan tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Oeba dengan batas-batas sebelah utara dengan J. Hanu, Timur E. Pattipollohy, selatan J. Hanu dan barat L. S Wariyaka, dirampas untuk negara;
d)
Uang Uang tuna tunaii Rp.2. Rp.2.33 330. 0.00 000, 0,-- (dua (dua juta juta tiga tiga ratus ratus tiga tiga pulu puluh h ribu rupiah);
e)
5 (lima) (lima) bundel bundel SPJ Proyek Proyek rebois reboisasi asi tahun tahun anggar anggaran an 1977/1978 – 1981/1982;
f)
4 (emp (empat at)) buah buah bund bundel el renc rencan ana a Oper Operas asio iona nall proy proyek ek reboisasi tahun anggaran 1978/1979 sampai 1982/1983 : (1) (1)
1 (sat (satu) u) bun bunde dell Kwita Kwitans nsii pan panja jar; r;
(2) (2)
1 (sat (satu) u) bun bunde dell Kwita Kwitans nsii pan panja jar; r;
(3) (3)
1 (satu) (satu) bunde bundell daft daftar ar pemba pembaya yara ran n Pega Pegawa waii Hari Harian an Lepas;
(4) (4)
1 (satu) (satu) bund bundel el surat surat pembe pembeli lian an tanah tanah di kelur kelurah ahan an Oeba dilampirkan dalam berkas perkara.
3. Pembelaan Dalam uraian perkara tindak pidana kasus korupsi dalam proyek reboisasi oleh AT yang ada dalam buku Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH dan Zen Zanibar MZ, SH, MH tidak terdapat terdapat materi materi pembel pembelaan aan terhad terhadap ap AT, sehin sehingga gga tidak tidak dicant dicantumk umkan an dalam dalam uraian uraian analisis ini.
19 4. Putusan Pengadilan
Dalam Dalam persid persidan angan gan perkar perkara a dimaks dimaksud, ud, AT diputus diputus bebas bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan AT dinyatakan bersalah namun dilepaskan dari segala tuntutan karena adanya alasan pemaaf yang menghapuskan pidananya. Selengkapnya, putusan Majelis Hakim Pengad Pengadila ilan n Negeri Negeri Kupan Kupang g dan dan Mahkam Mahkamah ah Agung Agung adalah adalah sebaga sebagaii berikut : a. Putusan Putusan Pengadi Pengadilan lan Negeri Negeri Kupang Kupang tanggal tanggal 12 Septemb September er 1989 1989 No.33/Pid/B/1989/PN.Kpg Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang memperhatikan hasil pemei pemeiksa ksaan an dalam dalam persid persidang angan an dengan dengan mende mendenga ngarr ketera keteranga ngan n saksi saksi –saks –saksi,b i,bara arangng-bar barang ang bukti bukti,ke ,keter terang angan an Terdak Terdakwa wa AT dan tunt tuntut utan an Penu Penunt ntut ut
Umum Umum pada pada akhi akhirn rnya ya menyi enyimp mpul ulka kan n
dan dan
memutuskan : 1)
Menyatakan AT : Umur 44 tahun,lahir di Barat Rote,jenis kela kelami min n
laki laki-l -lak aki, i,ke keba bang ngsa saan an
Indo Indone nesi sia, a,Ag Agam ama a
Kris Kriste ten n
Protestan,pekerjaan Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Teng Tengga gara ra Timu Timurr (NTT (NTT)) di Kupa Kupang ng alam alamat at Desa Desa Camp Camplo long ng I,Kecamatan Fatuleu,Kabupaten Kupang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 2)
Mem Membeba bebask skan an terd terdak akwa wa oleh oleh kare karena na itu itu dar darii seg segal ala a tun tuntu tuta tan. n.
3)
Memulih lihkan hak terdakwa dalam lam kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya.
20 4)
Menetapkan Barang bukti berupa : a)
1 (sa (satu) tu) bidan bidang g tana tanah h 50 x 100m 00m2 di Desa Desa Nun Nun Ku Kurus rus dengan batas sebelah utara Bernabas Skau, barat Samuel Tsy, selatan Simon Benyamin, utara saluran air;
b)
1 (sa (satu) tu) bida bidan ng tana tanah sawa sawah h 50 x 100 m2 m2 di Des Desa Nun Nun Kurus dengan batas sebelah timur dengan Oranis Tanone, barat Saul Benyamin, selatan Simon Benyamin dan utara Tosoa Beyamin;
c)
1 (satu) tu) bidang tan tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Oeba dengan batas-batas sebelah utara dengan J. Hanu, Timur E. Pattipollohy, selatan J. Hanu dan barat L. S Wariyaka, dirampas untuk negara;
d)
Uang Uang tuna tunaii Rp.2. Rp.2.33 330. 0.00 000, 0,-- (dua (dua juta juta tiga tiga ratus ratus tiga tiga pulu puluh h ribu rupiah);
e)
5 (lima) (lima) bundel bundel SPJ Proyek Proyek rebois reboisasi asi tahun tahun anggar anggaran an 1977/1978 – 1981/1982;
f)
4 (emp (empat at)) buah buah bund bundel el renc rencan ana a Oper Operas asio iona nall proy proyek ek reboisasi tahun anggaran 1978/1979 sampai 1982/1983 ; (1) (1)
1 (sat (satu) u) bun bunde dell Kwita Kwitans nsii pan panja jar; r;
(2) 1 (satu) bundel Kwitansi panjar; (3) 1 (satu) (satu) bundel bundel daftar daftar pembay pembayara aran n Pegawa Pegawaii Harian Harian
Lepas; (4) 1 (satu) bundel surat pembelian tanah di kelurahan
Oeba; Semuanya dikembalikan kepada yang berhak. (5)
Meneta Menetapka pkan n ongkos ongkos perkar perkara a dibeban dibebankan kan kepa kepada da negara negara
21 b. Putusa Putusan n Mahkam Mahkamah ah Agung Agung tangga tanggall 22 April 1993 1993 Reg.No Reg.No.24 .2425 25 K/Pid/1989 Oleh karena putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Kupang sepe sepert rtii amar amarny nya a tela telah h diku dikutip tip diat diatas as meny menyat atak akan an terd terdak akwa wa AT dibebaskan dari segala dakwaan.Maka Penuntut Umum menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang.Ad Kupang.Adapun apun alasan alasan atau keberatan keberatan Penuntut Penuntut Umum terhadap terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut sebagai berikut : 1)
Perb Perbua uata tan n
terd terdak akwa wa
yang yang
meny menyim impa pang ng
mela melaks ksan anak akan an peri perint ntah ah atas atasan an,,
dini dinila laii
seba sebaga gaii
juga juga seca secara ra admi admini nist stra rasi si
terdakwa terdakwa menilai menilai tidak bertanggung bertanggung jawab atas administra administrasi si yang dibuat oleh Bendaharawan Pembantu proyek dan Atasan Pela Pelaks ksan ana a Proy Proyek ek,h ,hal al ini ini alas alasan an peng pengha hapu pus s pida pidana na yang yang merupakan alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa. Dengan Dengan pertim pertimban bangan gan ini seharu seharusny snya a putusa putusan n Pengad Pengadilan ilan Nege Negerri
Kupan upang g
bebu ebunyi nyi
huku hukum” m”,b ,buk ukan anny nya a deng dengan an
kata
“dile dilepa pas s
“dib “dibeb ebas aska kan n
lain lain
terd erdakw akwa
dari dari sega segala la tunt tuntut utan an dari dari
harus arus
sega segala la
dakw dakwaa aan n
dipu diputu tus s
seba sebaga gaii
pemb pembeb ebas asan an tida tidak k murn murni” i” karena karenanya nya dapat dapat diminta dimintakan kan kasasi. 2)
Dalam Dalam pertim pertimban bangan gannya nya hakim hakim Pengad Pengadila ilan n Negeri Negeri Kupang Kupang tela telah h sala salah h mene menera rapk pkan an suat suatu u kete ketent ntua uan n huku hukum m atau atau menerapkan tidak sebagaiman mestinya. mestinya. a) Salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang
yang menjadikan hapusnya tanggung jawab pidana adalah perint intah
atasan
terdakwa
yaitu itu
PINLAK
Proyek
22 LJL.Sebagai atasan Proyek ia terikat rencana operasional yang yang merupa merupakan kan satu-s satu-sau aunya nya Pedom Pedoman an Pelaks Pelaksana anaan an Proyek Reboisasi,dengan demikian saksi LJL tidak dapat mengubah meny menyim impa pang ng
atau dari dari
membuat Renc Rencan ana a
kebijaksanaan Oper Operas asio iona nall
yang
tanp tanpa a
ada ada
persetujua persetujuan n dari Menteri Menteri Kehutanan Kehutanan.Jug .Juga a PINLAK PINLAK tidak dapat mengubah cara pembayaran keuangan proyek yang dilak laksanakan
sendiri
oleh
Bendaharawan
yang
bersangkutan. Perintah atasan yang tidak ada kewenangannya adalah perin perinta tah h yang yang bers bersifa ifatt mela melawa wan n huku hukum m bila bila perin perinta tah h demikian dilaksanakan bawahannya berarti melaksanakan perin erinta tah h
yan yang
bersi ersifa fatt
melawa lawan n
huk hukum
dan dan
teta tetap p
bertanggung jawab atas akibat yang timbul. Apa b) Apa
yang yang dike dikemu muka kaka kan n diat diatas as jika jika dika dikait itka kan n deng dengan an
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kupang nyatalah terd terdak akwa wa buka bukan n term termas asuk uk pela pelaku ku yang yang sec secara ara sah menja menjalan lankan kan perinta perintah h
atasa atasan,k n,kare arena na perint perintah ah
atasan atasan
tersebut bukan termasuk wewenang atasannya,dalam hal ini saksi LJL selaku Atasan Pelaksana Proyek Reboisasi dan dan
Peng Pengad adaa aan n
pertimb imbangan
itu
Bibi Bibitt
Rebo Rebois isas asi. i.De Deng ngan an
merupakan
kesalah lahan
demi demiki kian an dalam
menerapkan hukum pembuktian. c) Dalam pertimbangan lain terdakwa dinyatakan tidak terbukti
sengaj sengaja a mencip menciptak takan an suasa suasana na adminis administra trasi si keuang keuangan an proy proyek ek yang yang meny menyim impa pang ng dari dari petu petunj njuk uk admi admini nist stra rasi si
23 proyek reboisasi maupun rencana operasional.Tanggung jaw jawab ab keua keuang ngan an proy proyek ek Rebo Rebois isas asii bena benarr merup merupak akan an tang tanggu gung ng jawa jawab b Bend Bendah ahar ara a Pemb Pemban antu tu sert serta a Atas Atasan an Pelaks Pelaksana ana Proyek Proyek,na ,namu mun n hal hal itu pertan pertanggu ggungj ngjawa awaban ban administr administrasi/fo asi/formal rmal belaka,sed belaka,sedang ang materialny materialnya a siapapun siapapun pejabat pejabat yang terkait terkait dengan dengan surat pertanggu pertanggungjaw ngjawaban aban kebena kebenaran ran keuang keuangan an proyek proyek.Se .Secar cara a mater material ial terdak terdakwa wa tida tidak k terl terlep epas as dari dari tang tanggu gung ng jawa jawab b keua keuang ngan an Proy Proyek ek Reboisasi Reboisasi,kare ,karena na langsung langsung menerima menerima uang proyek proyek dari Bend Bendah ahar araw awan an menget ngetah ahui ui
Pemb Pemban antu tu.D .Dan an maks aksud
selay selayak akny nya a
perbu erbuat atan an
terd terdak akwa wa
kwit kwitan ans si-k i-kwita witans nsii
penerimaan uang proyek itu dibuat dan dimintakan tanda tan tangan gan
kepad epada a
nam nama-n a-nama ama
sesua esuaii
den dengan gan
yang ang
disebutkan terdakwa kepada Bendaharawan Pembantu. 3)
Dala Dalam m putus utusan anny nya a hakim akim Peng engadil adila an Nege Negeri ri Kupan upang g tida tidak k mempertimbangkan mempertimbangkan : a) Bahwa
terdakwa
telah
menerima
uang
sejumlah
Rp.109.561.685,- masing-masing sebesar Rp.43.000.000,dari dari saksi saksi SK dan sebes sebesar ar Rp.66. Rp.66.561 561.68 .685,5,- dari dari saksi saksi Ny.JTM. b) Ketera Keteranga ngan n saksi saksi-sa -saksi ksi dibawah dibawah sumpah sumpah dimana dimana merek mereka a umumnya tidak pernah menerima uang Proyek Reboisasi dari terdakwa. c) Adany Adanya a fakta fakta selama selama menja menjabat bat Kepala Kepala Resort Resort Polisi Polisi Hutan Hutan terdakwa
hanya
Rp.15.949.500,-
mempergunakan
uang
sebesar
24 d) Siap Siapa a yang yang bert bertan angg ggun ungj gjaw awab ab atas atas keua keuang ngan an Proy Proyek ek Rebo Rebois isas asii lebi lebih h kura kurang ng Rp.9 Rp.93. 3.51 512. 2.18 185, 5,-- yang yang bera berada da dalam kekuasaan terdakwa. Karena
hakim
Pengadilan
mempe empert rtim imba ban ngka gkan
fakt faktaa-fa fak kta
Negeri
Kupang
diata iatas, s,b bera erarti rti
tidak huk hukum
pembuktia pembuktian n tidak diterapkan diterapkan sebagaim sebagaiman an mestinya, mestinya,akib akibatnya atnya pembuktian secara materil tidak dapat dicapai dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang. 4)
Cara mengadili tidak menurut ketentuan Undang-undang. Undang-undang. Surat dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa disusun secara primair,subsidair.Dalam pembuktian salah tidaknya seseorang lebi lebih h
dulu dulu dibu dibukt ktik ikan an apak apakah ah perb perbua uata tan n
terd terdak akwa wa tela telah h
memenuh memenuhii unsure unsure dari pasal pasal yang didakwakan didakwakan.Teta .Tetapi pi hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tidak membahas unsur-unsur dari dakwaan primair sampai lebih subsidair,serta membukti membuktikan kan unsur-uns unsur-unsur ur dakwaan dakwaan yang bersangku bersangkutan tan tidak terb terbuk ukti ti,s ,seh ehin ingg gga a
yang yang
diam diambi bill
lebi lebih h
bany banyak ak
dite ditent ntuk ukan an
keyakinan semata-mata bukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Bahwa putusan Pengadilan Negeri mengandung cacat hukum maksud pembuatan kwitansi-kwitansi penerimaan karena tidak jel jelas as amar amar putu putusa san n bara barang ng bukt buktii beru berupa pa uang uang sebe sebesa sar r Rp.2.2 Rp.2.230. 30.000 000,,- dimana dimana dalam dalam amar amar putusa putusanny nnya a dinyat dinyataka akan n dikembalik dikembalikan an kepada kepada berhak berhak tanpa menegaskan menegaskan siapa yang berhak.Apabila dikembalikan kepada saksi FP dan MN sebagai pekerja proyek kiranya tidak tepat,karena sudah dapat imbalan
25 palawija dan tanaman semusim lainnya yang mereka tanam tump tumpan ang g sari sari di loka lokasi si proy proyek ek.B .Bila ila dikem dikemba balik likan an kepa kepada da terdakwa menimbulkan kekeliruan yang fatal karena uang itu adalah uang negara. Maje Majeli lis s haki hakim m Mahk Mahkam amah ah Agun Agung g yang yang dike diketu tuai ai oleh oleh Bism Bismar ar Siregar dengan hakim anggota H.Syafar Luthan,SH dan Bambang Soem Soemed edhy hy,S ,SH H
meme memerik riksa sa
berk berkas as-b -ber erka kas s
perm permoh ohon onan an
kasa kasasi si
majelis
hakim
Penuntut Umum. Dalam
pertimbangan-pertimbangan
memperhatikan Pasal 67 jo Pasal 244 KUHAP,yaitu bahwa putusan yang tidak dapat diajukan permohonan Banding dapat dimintakan kasasi.Disamping itu majelis juga berpendapat bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum meskipun tanpa dasar kuasa dari Jaksa Agun Agung g
untu untuk k
meng mengaj ajuk ukan an
perm permoh ohon onan an
kasa kasasi si,d ,dia iang ngga gap p
sebagai permohonan kasasi pihak (Partij Cassatie). Berikutnya Berikutnya majelis majelis menimba menimbang ng keberatankeberatan-keber keberatan atan Penuntut Penuntut Umum Umum.A .Ata tas s
kebe kebera rata tann-ke kebe bera rata tan n
Penu Penunt ntut ut
Umum Umum,m ,maj ajel elis is
berpendapat bahwa keberatan yang diuraikan dalam huruf 1 dapat dibenarka dibenarkan n karena karena menurut menurut pendapat pendapat majelis,P majelis,Pengad engadilan ilan Negeri Negeri telah telah salah salah mener menerapk apkan an hukum. hukum.Ada Adapun pun alasan alasan majel majelis is hukum hukum Mahkamah Agung didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas kemauan sendiri melainkan ksrena perintah atasan atau menjalankan tugas dari atasannya,yaitu Atasan Pelak Pelaksa sana na Proy Proyek ek.D .Den enga gan n demi demiki kian an yang yang bert bertan angg ggun ung g jawa jawab b adal adalah ah atas atasan an terd terdak akwa wa.O .Oleh leh kare karena na itu itu maje majelis lis berp berpen enda dapa patt
26 putusan putusan Pengadila Pengadilan n Negeri Negeri Kupang Kupang harus dibatalkan dibatalkan.Selan .Selanjutnya jutnya mengadili sendiri perkara ini dengan keputusan sebagai berikut : Men Mengabu abulkan lkan
1)
perm permo ohona honan n
kasa asasi
dar dari
pemoho pemohon n kasas kasasii : Jaksa Jaksa Penun Penuntut tut Umum Umum pada pada Kejaks Kejaksaan aan Negeri Kupang tersebut; 2)
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Kupang tanggal 5 September 1989 No.33/Pib/B/1989/PN.Kpg; Menyatakan terdakwa AT terbukti melakukan
3)
perbua perbuatan tan yang yang didakw didakwak akan an kepada kepadanya nya,, tetapi tetapi perbuatan perbuatan tersebut dilakukan atas perintah atasan; atasan; Menyatakan AT dile dilepa pask skan an dari dari sega segala la
4)
tuntutan hukum; hukum; 5)
Memulihkan
hak
terdakwa
dalam
kemampuan,kedudukan kemampuan,kedudukan dan harkat serta martabatnya; Meneta Menetapka pkan n Barang Barang-ba -baran rang g bukti bukti berupa berupa :
6)
(seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang), semuanya dikembalikan kepada yang berhak; 7)
Menetapkan
ongkos
perkara
dibebankan
kepada Negara. III. III. PEMB PEMBAH AHAS ASAN AN Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH dan Zen Zanibar MZ, SH, MH terhadap terhadap perkara perkara dimaksud dimaksud didap didapatk atkan an kesimp kesimpula ulan n bahwa bahwa alasa alasan n Penunt Penuntut ut Umum Umum dalam dalam penga pengajua juan n kasasi perkara dimaksud cenderung mendasarkan pada yurisprudensi yang ada ada bahw bahwa a putusa putusan n bebas bebas didasa didasarka rkan n atau atau sebena sebenarny rnya a merup merupaka akan n putusan lepas dari segala tuntutan, tuntutan, yang dalam perkara ini dikarenakan
27 adanya alasan pemaaf bagi AT, namun dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Kupang Kupang memutusk memutuskan an AT tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dibebaskan dari segala dakwaan sehingga menyebabkan Penuntut Umum mengajukan kasasi. Selanjutnya setelah permohonan kasasi Penuntut Umum diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Mahkamah Agung, Agung, diputuska diputuskan n bahwa bahwa AT dinyatakan dinyatakan bersalah namun dibebaskan dari segala tuntutan karena adanya alasan pemaaf, dalam hal ini Mejelis Hakim Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Selanjutnya, kami akan melakukan analisis dari sisi lain, sebagaimana yang telah ditentukan ditentukan oleh Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH, MH, melal melalui ui pembahasan sebagai berikut : A. Pembahasan Fakta Hukum dan Penyidikan
Bedasarkan fakta hukum yang dipersangkakan pada tahap penyidikan terhadap AT, menurut kami dapat dianalisa sebagai berikut : 1. Berd Berdas asar arka kan n hasi hasill peny penyid idik ikan an tida tidak k dapa dapatt meng mengun ungk gkap ap lebi lebih h dalam dalam tentang unsur ”kesengajaan” dari AT dalam melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur tersebut penting untuk diungkap dari tersangka AT oleh oleh penyid penyidik ik karena karena untuk untuk menent menentuka ukan n apakah apakah
AT benar-b benar-bena enar r
melak melakuk ukan an tindak tindak pidana pidana terseb tersebut ut di bawah bawah kekuas kekuasaan aan LJL/At LJL/Atasa asan n Proy Proye ek atau atauk kah memang AT murn urni beker kerja sama ama den dengan gan LJL LJL dikarenakan AT pun mendapatkan keuntungan pribadi dari korupsi dana proyek reboisasi tersebut. tersebut. Hal ini penting untuk membuktikan unsur subyektif dari pasal-pasal yang dipersangkakan penyidik kepada AT. AT. 2. Berd Berdas asar arka kan n hasi hasill peny penyid idik ikan an pula, pula, tidak tidak dida didapa patk tkan an fakt fakta a tent tentan ang g baga bagaim iman ana a reak reaksi si AT ketik ketika a mene menerim rima a peri perint ntah ah dari dari LJL LJL untu untuk k
28 menyalahgunakan wewenangnya serta sampai seberapa jauh perintah LJL tersebut kepada AT, apakah disertai oleh ancaman tertentu dari LJL kepada AT, misalnya AT akan dipindahtugaskan apabila tidak mengikuti perintah LJL atau ancaman lainnya yang menjadikan AT tidak kuasa menolak perintah LJL. Hal ini penting dikarenakan apabila misalnya LJL tidak tidak memb member erik ikan an peri perint ntah ah yang yang meng menggu guna naka kan n anca ancama man n dan dan AT langsung setuju melakukan perintah tersebut tanpa melakukan upaya penolakan sedikit pun, maka tidak dapat dikatakan AT memiliki alasan pema pemaaf af
kare karena na
mela melaku kuka kan n
tind tindap ap
pida pidana na
dima dimaks ksud ud..
Demi Demiki kian an
sebali sebalikny knya, a, jika jika AT sudah sudah berusa berusaha ha menol menolak ak perint perintah ah LJL LJL namun namun ancaman LJL menjadikan AT tidak kuasa menolaknya, maka At dapat dianggap memiliki alasan pemaaf walaupun melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini penting terkait dengan penggunaan alasan pemaaf untuk menghapuskan pidana seorang tersangka, tersangka, dalam hal ini AT. AT. 3. Berdas Berdasark arkan an hasil hasil penyid penyidika ikan, n, tidak tidak dijela dijelaska skan n secar secara a detail detail tentan tentang g penggunaan uang yang diduga telah dikorupsi oleh LJL dan AT, yang berjumlah Rp. 213.103.779,- maupun darimana atau milik siapa barang bukti bukti yang yang disita disita dalam dalam perkar perkara a tersebu tersebut, t, sehin sehingga gga tidak tidak diketa diketahui hui hubung hubungan an antara antara pengg pengguna unaan an uang uang hasil hasil korups korupsii dengan dengan berbag berbagai ai bara barang ng bukt buktin inya ya teru teruta tama ma aset aset-a -ase sett yang yang didu diduga ga hasi hasill pemb pembel elia ian n dengan uang hasil korupsdi proyek tersebut. Hal ini penting untuk mendu mendukun kung g pembuk pembuktia tian n terhad terhadap ap unsur unsur obyek obyektif tif dalam dalam pasalpasalpasal yang dipersangkakan oleh penyidik kepada AT. AT . 4. Berdasarka Berdasarkan n hasil penyidika penyidikan, n, tidak didapatka didapatkan n fakta tentang tentang seberapa seberapa jauh ”keturutsertaan” AT dalam tindak pidana tersebut terhadap LJL, apakah mulai dari perencanaan sampai penggunaan uang hasil korupsi
29 ataukah ataukah sebatas sebatas menerima menerima perintah perintah sebagaim sebagaimana ana yang terungkap terungkap di dalam penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara tersebut. Hal ini ini terk terkai aitt deng dengan an pemb pembuk ukti tian an pasa pasall 55 ayat ayat (1) (1) KUHP KUHP yang yang dipersangkakan penyidik kepada AT. AT . B. Pembahasan Fakta Hukum dan Dakwaan serta Penuntutan
Berdasarka Berdasarkan n fakta hukum yang ada dalam perkara perkara tersebut tersebut dikaitkan dikaitkan dengan dengan materi materi dakwaa dakwaan n dan penunt penuntuta utan n yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh Penunt Penuntut ut Umum atas perkara tindak pidana kasus korupsi dalam proyek reboisasi oleh AT, dapat dianalisa sebagai berikut : 1. Dalam dakwa dakwaanny annya, a, Penuntut Penuntut Umum Umum tidak dapat dapat menjelas menjelaskan kan tentang tentang seba sebab b
AT
menyal nyalah ahgu guna nak kan
wewen ewena ang,
apak pakah
murn urni
atas tas
perinta perintah/p h/petu etunju njuk k LJL atauka ataukah h atas atas inisia inisiatif tif AT sendiri sendiri,, khusus khususnya nya meng mengen enai ai peng penggu guna naan an sist sistem em boro borong ngan an dan dan meng mengiji ijink nkan an peta petani ni melakukan sistem penanaman secara tumpang sari. 2. Dalam dakwaa dakwaan n juga tidak dijelask dijelaskan an secara secara detail tentang tentang pengguna penggunaan an uang hasil korupsi. Penjelasan hanya dilakukan secara global, dengan mengaitkan penggunaan uang hasil korupsi secara keseluruhan dengan pembel pembelian ian : (1) membe membelili sebua sebuah h kendar kendaraan aan Truck Truck Merk Merk Colt Colt diesel diesel Mitsubishi; (2) membeli sebidang sawah luas 1 (satu) ha Di Desa Nun Kurus; Kurus; dan dan (3) membe membelili sebida sebidang ng tanah tanah dikelu dikelurah rahan an Oeba Oeba Kupan Kupang; g; serta serta (4) sedang sedangka kan n selebi selebihny hnya a lagi lagi diguna digunakan kan untuk untuk kepent kepenting inganankepenting kepentingan an lainnya lainnya yang tidak ada hubunganny hubungannya a dengan dengan pekerjaan pekerjaan proyek Reboisasi di RPH Fatuleu. Dalam hal ini tidak jelas aset itu dibeli oleh siapa dan diperuntukkan atau dimiliki oleh siapa, bahkan pada poin ke-4 ke-4 tida tidak k dije dijelas laska kan n seca secara ra deta detail il tent tentan ang g ”ber ”berap apa a juml jumlah ah yang yang
30 diguna digunakan kan untuk untuk kepent kepenting inganan-kep kepent enting ingan an lainn lainnya ya terseb tersebut ut ?” atau atau ”untuk kepentingan-kepentingan apa saja uang tersebut digunakan ?”. 3. Demi Demiki kian an juga juga terk terkai aitt deng dengan an pasa pasall utam utama a yang yang dida didakw kwak akan an oleh oleh Penunt Penuntut ut Umum Umum pada pada dakwaa dakwaan n subsid subsidair air dan lebih lebih subsid subsidair air masih masih mengguna menggunakan kan pasal pasal 415 KUHP dan pasal pasal 374 KUHP, padahal padahal pada dakwa dakwaan an primai primairr sudah sudah mengg mengguna unakan kan pasal-p pasal-pasa asall dalam dalam UU No. 3 Tahun Tahun 1971 1971 tentan tentang g Pember Pemberant antasa asan n Tindak Tindak Pidana Pidana Korups Korupsii yang yang notabene merupakan lex specialis jika dibanding dibandingkan kan dengan dengan KUHP yang merupaka merupakan n lex generalis generalis.. Sehingga Sehingga menurut menurut pendapat pendapat kami, kami, dakw dakwaa aan n subs subsida idair ir dan dan lebi lebih h subs subsid idai airr tida tidak k perl perlu u dila dilaku kuka kan n oleh oleh Penuntut Umum, namun cukup dakwaan primair saja karena mengingat azas lex lex spec specia iali lis s dero deroga gatt lex lex gene genera rali lis s. Disa Disam mping ping itu, itu, pada pada dasa dasarn rnya ya,, esen esensi si pasa pasall 415 415 KUHP KUHP dan dan 374 374 KUHP KUHP ters terseb ebut ut sama sama dengan pasal 1 ayat (1) b jo pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971, sehingga cukup pasal dalam UU No. 3 Tahun 1971 tersebut saja yang dibuktikan secara maksimal oleh Penuntut Umum sebagaimana upaya pembuktian yang dilakukan penyidik yaitu mengacu ke pasal 1 ayat (1) b jo pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 dikaitkan dengan keturutsertaan (vide pasal 55 KUHP) KUHP) ; perbua perbuatan tan yang yang berlan berlanjut jut / voortgezette handelling (vide pasal pasal 64 KUHP) KUHP) ; dan dan perbar perbareng engan an tindak tindak pidanany pidananya a / concursus realis / meedaadse samenloop (vide pasal 65 KUHP). C. Pembahasan Fakta Hukum dan Pembelaan
Dala Dalam m urai uraian an perk perkar ara a tind tindak ak pida pidana na kasu kasus s koru korups psii dala dalam m proy proyek ek reboisasi oleh AT yang ada dalam buku Prof. Dr. H. R. Abdussalam, SIK, SH, MH dan Zen Zanibar MZ, SH, MH tidak terdapat materi pembelaan
31 terhad terhadap ap AT, sehin sehingga gga tidak tidak dilaku dilakukan kan analis analisis is atas atas fakta fakta hukum hukum yang yang didapat dikaitkan dengan pembelaannya. D. Pembahasan Fakta Hukum dan Putusan Pengadilan
Berdasarkan fakta hukum yang ada dalam perkara tersebut dikaitkan deng dengan an mate materi ri putu putusa san n peng pengad adil ilan an atas atas perk perkar ara a tind tindak ak pida pidana na kasu kasus s korupsi dalam proyek reboisasi oleh AT, dapat dianalisa sebagai berikut : 1. Menurut Menurut kami, kami, putusan putusan Majelis Majelis Hakim Pengadi Pengadilan lan Negeri Negeri Kupang Kupang tidak tep tepat
deng engan
membe embeba bas skan
AT
dar dari
seg segala ala
tun tuntuta tutan n
kare karen na
berd berdas asar arka kan n hasi hasill peny penyid idik ikan an dida didapa patk tkan an fakt fakta a bahw bahwa a AT turu turutt menikmati keuntungan hasil korupsi dana proyek tersebut, yang antara lain digunakan untuk : (1) membeli sebuah kendaraan Truck Merk Colt diesel Mitsubishi; (2) membeli sebidang sawah luas 1 (satu) ha Di Desa Nun Kurus; dan (3) membeli sebidang tanah dikelurahan Oeba Kupang; serta serta (4) sedang sedangka kan n selebi selebihny hnya a lagi lagi diguna digunakan kan untuk untuk kepent kepenting inganankepenting kepentingan an lainnya lainnya yang tidak ada hubunganny hubungannya a dengan dengan pekerjaan pekerjaan proyek Reboisasi di RPH Fatuleu. 2. Menu Menuru rutt kami kami,, alas alasan an pema pemaaf af bagi bagi AT dika dikare rena naka kan n AT mela melaku kuka kan n tindak pidana dimaksud atas perintah atasan yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang untuk menyatakan bahwa AT terbukti tidak bersalah dan membebaskan AT dari segala dakwaan adalah tidak tepat, tepat, karena karena walaup walaupun un AT melak melakuka ukan n tindak tindak pidana pidana terse tersebut but atas atas perintah LJL, namun AT juga menikmati hasil korupsi tersebut, sehingga AT selayaknya dinyatakan bersalah. 3. Menurut Menurut kami, kami, putusan putusan hasil pemeriks pemeriksaan aan kasasi kasasi perkara perkara tersebut tersebut oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa AT bersalah sudah sudah tepat, tepat, namun namun tentan tentang g putusa putusan n membe membebas baskan kan AT dari dari segal segala a
32 tuntut tuntutan an tidak tidak tepat tepat karena karena walaup walaupun un AT melaku melakukan kan tindak tindak pidana pidana tersebut atas perintah LJL namun secara obyektif terdapat fakta bahwa AT juga menikmati hasil korupsi tersebut. 4. Menu Menuru rutt kam kami, sehar eharus usny nya a seba sebagi gian an bara barang ng bukt buktii dala dalam m perk perkar ara a dimaksud yang diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut, terkait dengan tindak pidana tersebut atau sebagai sarana dalam melakukan tindak tindak pidana pidana terseb tersebut ut tidak tidak dikemb dikembali alika kan n oleh oleh Majelis Majelis Mahkam Mahkamah ah Agung kepada yang berhak, karena barang bukti tersebut dibeli dengan uang hasil korupsi sehingga selayaknya dirampas oleh negara. IV. KESIMPULAN KESIMPULAN DAN SARAN SARAN A. Kesi Kesimp mpul ulan an Berdasarkan hasil analisa terhadap fakta hukum dan fakta konkrit atas perkara tindak pidana korupsi dalam proyek reboisasi yang dilakukan AT tersebut tersebut diatas, diatas, maka maka dapat dapat disimpulka disimpulkan n hasil analisa tersebut tersebut sebagai sebagai berikut : 1. Hasil asil pen penyidik idika an
terh terhad adap ap perka erkara ra AT ters terse ebut but
belu belum m optim ptimal al,,
dikarenakan belum didapatkan fakta lebih lanjut dan detail mengenai unsur ”kesengajaan” AT, seberapa jauh ”keturutsertaan” AT, pakah ada upaya penolakan perintah LJL oleh AT, dll. 2. Dala Dalam m pela pelaks ksan anaa aan n penu penunt ntut utan an terh terhad adap ap AT oleh oleh Penu Penunt ntut ut Umum Umum seharusny seharusnya a tidak dilakukan dilakukan dakwaan dakwaan dengan dengan dakwaan dakwaan subsidair subsidair dan lebih lebih subsid subsidair air karena karena unsurunsur-uns unsur ur pidana pidana yang yang diguna digunakan kan dalam dalam dakwaan subsidair maupun lebih subsidair memiliki esensi yang sama dengan dengan unsur-unsu unsur-unsurr pidana pidana yang digunakan digunakan dalam dalam dakwaan dakwaan primair primair yang merupaka merupakan n ketentuan ketentuan lex specialis specialis jika dibanding dibandingkan kan dengan dengan
33 unsur-unsur pidana dalam dakwaan subsidair dan lebih subsidair yang merupakan ketentuan lex generalis. generalis. 3. Putus Putusan an Majelis Majelis Hakim Pengad Pengadila ilan n Negeri Negeri Kupang Kupang tidak tepat tepat dengan dengan menya menyatak takan an AT terbuk terbukti ti tidak tidak bersa bersalah lah dan dibeb dibebask askan an dari dari segala segala dakwaan karena sebenarnya terdapat fakta yang memberatkan AT yaitu AT turut turut menik menikma mati ti hasil hasil tindak tindak pidana pidana terseb tersebut ut untuk untuk kepen kepentin tingan gan pribadinya. 4. Putu Putus san Maje Majeli lis s Hak Hakim Mah Mahkama amah Agu Agung sudah udah tepa tepatt deng dengan an meny menyat atak akan an bahw bahwa a AT terb terbuk ukti ti bers bersal alah ah,, namu namun n tida tidak k tepa tepatt jika jika membeb membebask askan an AT dari dari segala segala tuntut tuntutan an dengan dengan menda mendasar sarkan kan pada pada adanya alasan pemaaf berupa fakta bahwa AT melakukan tindak pidana tersebut atas perintah atasannya LJL. B. Saran Berdasarka Berdasarkan n kesimpulan kesimpulan hasil analisa analisa perkara perkara tindak tindak pidana pidana korupsi korupsi dalam reboisasi reboisasi yang dilakukan dilakukan AT, maka maka saran yang kami ajukan ajukan dalam dalam penanganan perkara dimaksud adalah sebagai berikut (dengan asumsi bahwa saran ini dilakukan pada saat penanganan perkara tersebut, bukan saat ini) : 1. Peny Penyid idik ik seha seharu rusn snya ya mela melaku kuka kan n upay upaya a pemb pembuk ukti tian an lebih lebih berf berfok okus us terhad terhadap ap unsur-u unsur-unsu nsurr obyekt obyektif if atas atas unsurunsur-uns unsur ur pidana pidana pasalpasal-pas pasal al yang dipersangkakan kepada AT sehingga walaupun AT memberikan alasan alasan bahwa bahwa AT melak melakuka ukan n tindak tindak pidana pidana terseb tersebut ut atas atas perint perintah ah atasannya LJL, namun alasan itu dapat dibantah dengan adanya unsur ”kese ”kesenga ngajaa jaan” n” AT yang yang turut turut menik menikma mati ti uang uang hasil hasil korups korupsii proyek proyek tersebut.
34 2. Penunt Penuntut ut Umum Umum seharusn seharusnya ya tidak berhenti berhenti melakuk melakukan an upaya hukum hukum terhadap AT yang dinyatakan terbukti bersalah namun dibebaskan dari segala tuntutan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali walau walaupun pun dalam dalam perka perkara ra tersebu tersebutt AT diputu diputuska skan n bebas bebas dari dari segala segala tuntutan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang mana seharusnya tidak dapat diajukan peninjauan kembali jika mengacu pada ketentuan pasa pasall 263 263 ayat ayat (1) (1) KUHA KUHAP. P. Namu Namun n peni peninj njau auan an kemb kembal alii ters terseb ebut ut mungkin dilakukan dalam perkara AT, seperti halnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan Munir, dimana pihak Penuntut Umum mengajukan upay upaya a peni peninja njaua uan n kemb kembal alii terh terhad adap ap terd terdak akwa wa Polly Pollyca carp rpus us dalam dalam perk perkar ara a
pem pembunu bunuha han n
bere berenc ncan ana a
terh terhad adap ap
Muni Munirr
seba sebaga gaim iman ana a
dimaksud dalam pasal 340 KUHP walaupun Pollycarpus dibebaskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tahap kasasi atas dakwaan tersebut. Pertim Pertimban bangan gan yang yang dapat dapat diguna digunaka kan n oleh oleh Penun Penuntut tut Umum Umum dalam dalam mengajukan peninjauan kembali (PK) dapat kami analogikan dengan dasar hukum yang digunakan pada peninjauan kembali dalam kasus Munir (sumber : buku ”Risalah Kasus Munir : Kumpulan Catatan dan Dokumen Hukum”, Penerbit : KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir), Tahun 2007, halaman 283-285), 283-285), sebagai berikut : a. Dasar Dasar Formil Formil Pengajuan Pengajuan PK oleh Jaksa Jaksa Penuntut Penuntut Umum Umum 1)
Dalam Dalam KUH KUHAP AP tida tidak k ada ada laran laranga gan n bagi bagi Jaksa Jaksa Pen Penun untu tutt Umum Umum (JPU) untuk mengajukan PK.
2)
Terd Terdap apat at yur yuris ispr prud uden ensi si ten tenta tang ng
perm permoh ohon onan an PK PK oleh oleh JPU JPU
kepada MA yaitu dalam perkara atas nama terdakwa Muchtar
35 Pakpahan
(Putusan
Mahkamah
Agung
(MA)
No.
55/PK/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996) terhadap permintaan peni peninj njau auan an kemb kembal alii jaks jaksa a atas atas putu putus san kasa kasasi si MA No. No. 395/K/Pid/1996 dan perkara atas nama terdakwa Ram Gulumal alias V Ram (Putusan MA No. 3PK/Pid/2001, tanggal 2 Agustus 2001) serta perkara atas nama terdakwa Soetiyawati alias Ahua binti Kartaningsih (Putusan MA No. 15PK/Pid/2006, tanggal 19 Juni 2006), dimana MA menerima permohonan PK dari JPU tersebut walaupun dalam perkara pokoknya, terdakwa diputus bebas dari segala tuntutan dalam tahap kasasi. 3)
Pasal Pasal 21 21 UU No. 14 tah tahun un 1970 1970 tentan tentang g keku kekuas asaan aan kehaki kehakiman man menga mengatur tur bahwa bahwa terhad terhadap ap putusa putusan n yang yang telah telah memp mempero eroleh leh kekuat kekuatan an hukum hukum tetap, tetap, dapat dapat dimint dimintaka akan n PK ke MA dalam dalam perkar perkara a perda perdata ta dan pidan pidana a oleh oleh ”yang berkepentingan” berkepentingan”. Istilah ”yang berkepentingan” ini dapat ditafsirkan oleh Jaksa bahw bahwa a disa disamp mpin ing g terd terdak akwa wa maupu aupun n ahli ahli wari warisn snya ya,, juga juga termasuk termasuk pihak Kejaksaan Kejaksaan.. (Cat (Catat atan an : saat saat ini ini JPU JPU dapa dapat t meng menggu guna naka kan n UU No. No. 4 Tahu Tahun n 2004 2004 seba sebaga gaii dasa dasarr PK sebaga sebagaima imana na dalam dalam kasus kasus Munir, Munir, khusu khususny snya a berdas berdasark arkan an ketentuan pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa pihak pihak yang bersangkutan dapat mengajukan PK kepada MA). MA).
4)
Kete Ketent ntua uan n diat diatas as seja sejala lan n deng dengan an pasa pasall 263 263 ayat ayat (3) KUHA KUHAP P yang mengatur bahwa PK dapat diajukan bila dakwaan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan, dalam hal ini AT terbukti bersalah tetapi tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf.
36 b. Dasar Dasar Materil Materil Pengajua Pengajuan n PK oleh oleh Jaksa Jaksa Penuntu Penuntutt Umum Putusan
Majelis Hakim MA
dalam lam perkara AT yaitu itu :
(1)
menga mengabul bulkan kan permoh permohon onan an kasas kasasii dari dari pemoho pemohon n kasasi kasasi : Jaksa Jaksa Penu Penunt ntut ut Umum Umum pada pada Keja Kejaks ksaa aan n Nege Negeri ri Kupa Kupang ng ters terseb ebut ut;; (2) (2) memba embata talk lkan an putu putusa san n Sept Septem embe berr
1989 1989
Peng Pengad adil ilan an Nege Negeri ri Kupa Kupang ng tang tangga gall
No.3 No.33/ 3/Pi Pib/ b/B/ B/19 1989 89/P /PN. N.Kp Kpg; g;
(3) (3)
5
meny menyat atak akan an
terd terdak akwa wa AT terb terbuk ukti ti mela melaku kuka kan n perb perbua uata tan n yang yang dida didakw kwak akan an kepadanya,tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas perintah atasan. Berd Berdas asar arka kan n putu putusa san n ters terseb ebut ut Maje Majelis lis Haki Hakim m MA sepe sepend ndap apat at denga dengan n JPU JPU bahwa bahwa AT bersa bersalah lah,, namun namun tetap tetap dibeba dibebaska skan n dari dari segala tuntutan karena adanya alasan pemaaf berupa fakta bahwa AT mela melaku kuka kan n tind tindak ak pida pidana na ters terseb ebut ut kare karena na perin perinta tah h atas atasan. an. Melalui PK ini, seharusnya JPU dapat membuktikan bahwa alasan pemaaf tersebut dapat terhapuskan karena AT pun turut menikmati uang hasil korupsi proyek tersebut untuk kepentingan pribadi AT. 3. Majelis Majelis Hakim PN PN Kupang Kupang maupun maupun MA seharusny seharusnya a mempertim mempertimbangk bangkan an adanya adanya fakta fakta bahwa bahwa AT turut turut menik menikma mati ti uang uang hasil hasil korups korupsii proyek proyek tersebut, sehingga terhadap AT terdapat unsur ”kesengajaan” dalam ”keturutser ”keturutsertaann taannya” ya” melakuka melakukan n tindak tindak pidana pidana tersebut tersebut bersama-s bersama-sama ama atas atasan anny nya a LJL, LJL, buka bukan n seke sekeda darr atas atas perin perinta tah h atas atasan anny nya a LJL LJL yang yang bers bersif ifat at mema memaks ksa a sehi sehing ngga ga AT dapa dapatt diny dinyat atak akan an bers bersal alah ah dala dalam m perkara tersebut. 4. Dalam Dalam pengajua pengajuan n permoh permohona onan n PK hendak hendaknya nya JPU Kejaks Kejaksaan aan Negeri Negeri Kupang mendapat kuasa dari Jaksa Agung.
