PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 2010 – 2013 MUKADIMAH 1. Perjanjian Perjanjian Kerja Kerja Bersama Bersama antara antara FKKIP PT PT.. Karyamitra Budisentosa sebagai wakil seluruh pe ke rj a de ng an P en gu sa ha PT. Ka ry am it ra Budisentosa, dimaksudkan untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang serasi, aman, mantap, tenteram, dinamis, ketenangan kerja dan perbaikan perbai kan kesej kesejahteraa ahteraan n pekerj pekerja. a. Kelang Kelangsunga sungan n usaha, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pelaku produksi dapat lebih terjamin. 2. Dengan Dengan Perjanjian Perjanjian Kerja Kerja Bersama Bersama ini ini juga dihara diharapkan pkan selanjutnya agar lebih mendorong keikutsertaan Pengusaha untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta ketrampilan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kinerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pekerja serta membina dan mengembangkan perencanaan ketenagakerjaan dilingkungan perusahaan dalam rangka partisipasi masyarakat industri sesuai kebutuhan perusahaan dan pembangunan nasional.
1
BAB I PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PASAL 1
Perjanjian Kerja Bersama ini diadakan antara pihak-pihak berikut : 1. a. Perusahaa Perusahaan n : PT PT.. Kary Karyamitr amitraa Budis Budisentos entosaa b. Tempat kedudukan : Pandaan - Pasuruan c. Alamat Head Office : Jl. Jaksa Agung Suprapto 3941 Kav 36 Surabaya d. Al Alam amat at Fa Fact ctor ory y : Jl Jl.G .Gun unun ung g Gang Gangsi sirr No. No. 1 A, A, Desa Nogosari – Pandaan – Pasuruan e. Akte Pendirian : PT. Karyamitra Budisentosa berkedudukan di Pandaan – Pasuruan dan berkantor pusat di Surabaya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39-41 Kav. 36 (Pertokoan Sentra Fortuna) berdasarkan Akte Notaris No. 6 Tahun 1988 (SIUP No.294/13/SIUP/XII/1988) yang berlaku untuk PT. Karyamitra Budisentosa, selanjutnya disebut perusahaan.
b. Tempat kedudukan : Pandaan – Pasuruan c. Alama Alamatt : Jl.Gu Jl.Gunung nung Gang Gangsir sir No. 1 A, Desa Nogosari - Pandaan – Pasuruan d. Penda Pendaftara ftaran n : 22/ D.19. D.19.191/2 191/2006 006 Tangg anggal al 26 September 2006. Yang selanjutnya disebut dengan Forum Komunikasi Karyawan Intra Pabrik (FKKIP) PT PT.. Karyamitra Budisentosa. PASAL 2
Perjanjian Kerja bersama ini adalah lampiran dari Surat Keputusan Bersama Nomor : SKEP/01/KMBSFKKIP/XI/2010 tanggal 05 – 06 November 2010 yang ditandatangani di Pandaan oleh pimpinan perusahaan dan ketua FKKIP PT. Karyamitr Karyamitraa Budisent Budisentosa. osa.
BAB II KETENTUAN UMUM PASAL 3 ISTILAH - ISTILAH
Dengan
Dalam PKB ini yang dimaksud dengan :
2. a. Or Orga gani nisa sasi si Pe Peke kerj rjaa : Foru Forum m Kom Komun unik ikas asii Karyawan Intra Pabrik PT. KMBS
1. Perusahaa Perusahaan n adalah adalah setiap Badan Badan Usaha Usaha yang yang berbadan berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan/ persekutuan atau badan badan hukum hukum baik milik swasta atau
2
3
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) 2010 – 2013 MUKADIMAH 1. Perjanjian Perjanjian Kerja Kerja Bersama Bersama antara antara FKKIP PT PT.. Karyamitra Budisentosa sebagai wakil seluruh pe ke rj a de ng an P en gu sa ha PT. Ka ry am it ra Budisentosa, dimaksudkan untuk melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang serasi, aman, mantap, tenteram, dinamis, ketenangan kerja dan perbaikan perbai kan kesej kesejahteraa ahteraan n pekerj pekerja. a. Kelang Kelangsunga sungan n usaha, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pelaku produksi dapat lebih terjamin. 2. Dengan Dengan Perjanjian Perjanjian Kerja Kerja Bersama Bersama ini ini juga dihara diharapkan pkan selanjutnya agar lebih mendorong keikutsertaan Pengusaha untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta ketrampilan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kinerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pekerja serta membina dan mengembangkan perencanaan ketenagakerjaan dilingkungan perusahaan dalam rangka partisipasi masyarakat industri sesuai kebutuhan perusahaan dan pembangunan nasional.
1
BAB I PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PASAL 1
Perjanjian Kerja Bersama ini diadakan antara pihak-pihak berikut : 1. a. Perusahaa Perusahaan n : PT PT.. Kary Karyamitr amitraa Budis Budisentos entosaa b. Tempat kedudukan : Pandaan - Pasuruan c. Alamat Head Office : Jl. Jaksa Agung Suprapto 3941 Kav 36 Surabaya d. Al Alam amat at Fa Fact ctor ory y : Jl Jl.G .Gun unun ung g Gang Gangsi sirr No. No. 1 A, A, Desa Nogosari – Pandaan – Pasuruan e. Akte Pendirian : PT. Karyamitra Budisentosa berkedudukan di Pandaan – Pasuruan dan berkantor pusat di Surabaya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39-41 Kav. 36 (Pertokoan Sentra Fortuna) berdasarkan Akte Notaris No. 6 Tahun 1988 (SIUP No.294/13/SIUP/XII/1988) yang berlaku untuk PT. Karyamitra Budisentosa, selanjutnya disebut perusahaan.
b. Tempat kedudukan : Pandaan – Pasuruan c. Alama Alamatt : Jl.Gu Jl.Gunung nung Gang Gangsir sir No. 1 A, Desa Nogosari - Pandaan – Pasuruan d. Penda Pendaftara ftaran n : 22/ D.19. D.19.191/2 191/2006 006 Tangg anggal al 26 September 2006. Yang selanjutnya disebut dengan Forum Komunikasi Karyawan Intra Pabrik (FKKIP) PT PT.. Karyamitra Budisentosa. PASAL 2
Perjanjian Kerja bersama ini adalah lampiran dari Surat Keputusan Bersama Nomor : SKEP/01/KMBSFKKIP/XI/2010 tanggal 05 – 06 November 2010 yang ditandatangani di Pandaan oleh pimpinan perusahaan dan ketua FKKIP PT. Karyamitr Karyamitraa Budisent Budisentosa. osa.
BAB II KETENTUAN UMUM PASAL 3 ISTILAH - ISTILAH
Dengan
Dalam PKB ini yang dimaksud dengan :
2. a. Or Orga gani nisa sasi si Pe Peke kerj rjaa : Foru Forum m Kom Komun unik ikas asii Karyawan Intra Pabrik PT. KMBS
1. Perusahaa Perusahaan n adalah adalah setiap Badan Badan Usaha Usaha yang yang berbadan berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan/ persekutuan atau badan badan hukum hukum baik milik swasta atau
2
3
BAB I PIHAK-PIHAK YANG MEMBUAT KESEPAKATAN KERJA BERSAMA PASAL 1
Perjanjian Kerja Bersama ini diadakan antara pihak-pihak berikut : 1. a. Perusahaa Perusahaan n : PT PT.. Kary Karyamitr amitraa Budis Budisentos entosaa b. Tempat kedudukan : Pandaan - Pasuruan c. Alamat Head Office : Jl. Jaksa Agung Suprapto 3941 Kav 36 Surabaya d. Al Alam amat at Fa Fact ctor ory y : Jl Jl.G .Gun unun ung g Gang Gangsi sirr No. No. 1 A, A, Desa Nogosari – Pandaan – Pasuruan e. Akte Pendirian : PT. Karyamitra Budisentosa berkedudukan di Pandaan – Pasuruan dan berkantor pusat di Surabaya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39-41 Kav. 36 (Pertokoan Sentra Fortuna) berdasarkan Akte Notaris No. 6 Tahun 1988 (SIUP No.294/13/SIUP/XII/1988) yang berlaku untuk PT. Karyamitra Budisentosa, selanjutnya disebut perusahaan.
b. Tempat kedudukan : Pandaan – Pasuruan c. Alama Alamatt : Jl.Gu Jl.Gunung nung Gang Gangsir sir No. 1 A, Desa Nogosari - Pandaan – Pasuruan d. Penda Pendaftara ftaran n : 22/ D.19. D.19.191/2 191/2006 006 Tangg anggal al 26 September 2006. Yang selanjutnya disebut dengan Forum Komunikasi Karyawan Intra Pabrik (FKKIP) PT PT.. Karyamitra Budisentosa. PASAL 2
Perjanjian Kerja bersama ini adalah lampiran dari Surat Keputusan Bersama Nomor : SKEP/01/KMBSFKKIP/XI/2010 tanggal 05 – 06 November 2010 yang ditandatangani di Pandaan oleh pimpinan perusahaan dan ketua FKKIP PT. Karyamitr Karyamitraa Budisent Budisentosa. osa.
BAB II KETENTUAN UMUM PASAL 3 ISTILAH - ISTILAH
Dengan
Dalam PKB ini yang dimaksud dengan :
2. a. Or Orga gani nisa sasi si Pe Peke kerj rjaa : Foru Forum m Kom Komun unik ikas asii Karyawan Intra Pabrik PT. KMBS
1. Perusahaa Perusahaan n adalah adalah setiap Badan Badan Usaha Usaha yang yang berbadan berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan/ persekutuan atau badan badan hukum hukum baik milik swasta atau
2
3
negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun. 2. Pengusaha Pengusaha adalah adalah orang orang peroran perorangan gan atau atau persekutua persekutuan n atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri atau berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya sesuai dengan akta notaris. 3. Serikat Serikat Pekerja Pekerja adalah adalah Organis Organisasi asi yang yang dibentuk dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya keluarganya.. 4. Pekerja Pekerja adalah adalah setiap setiap orang orang yang yang bekerja bekerja dengan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Hari Kerja Kerja adalah adalah hari hari kerja kerja biasa biasa sesuai sesuai dengan dengan peraturan dan ketentuan ketentuan Pemerintah pada saat dimana dimana pekerja melakukan pekerjaannya menurut aturan waktu kerja biasa. 6. Waktu/ Jam Jam Kerja adala adalah h jam-jam jam-jam pada hari hari kerja kerja bii as a p a d a s a at m a n a p e k er j a m el ak u k a n b pekerjaannya menurut waktu kerja biasa kecuali jam istirahat. 7. Siang hari hari adalah adalah waktu waktu antara antara pukul pukul 06.00 06.00 sampai sampai dengan 18.00. 4
8. 1 (satu) (satu) hari hari adalah adalah waktu waktu selama selama 24 jam jam (dua puluh empat) jam. 9. Semin Seminggu ggu adalah adalah waktu waktu selama selama 7 (tujuh) (tujuh) hari. hari. 10. Kesejahteraan adalah adalah suatu pemenuhan kebutuhan kebutuhan dan / atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 11. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan perundangan dan perjanjian kerja bersama. 12. Pekerjaan adalah bentuk bentuk kegiatan yang dijalankan oleh Pekerja untuk Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13. Kerja Lembur adalah pekerjaan pekerjaan yang dilakukan pada jam-jam selebihnya dari 7 (tujuh) atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu atau dengan menyimpang dari aturan waktu kerja atas dasar perintah karena adanya pekerjaan bertumpuk yang harus segera diselesaikan. 14. Lembur Khusus adalah pekerja pekerja yang diminta masuk kerja secara khusus pada hari raya keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan / atau melakukan pekerjaan yang bersifat sangat penting. 5
negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk apapun. 2. Pengusaha Pengusaha adalah adalah orang orang peroran perorangan gan atau atau persekutua persekutuan n atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri atau berdiri sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya sesuai dengan akta notaris. 3. Serikat Serikat Pekerja Pekerja adalah adalah Organis Organisasi asi yang yang dibentuk dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya keluarganya.. 4. Pekerja Pekerja adalah adalah setiap setiap orang orang yang yang bekerja bekerja dengan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Hari Kerja Kerja adalah adalah hari hari kerja kerja biasa biasa sesuai sesuai dengan dengan peraturan dan ketentuan ketentuan Pemerintah pada saat dimana dimana pekerja melakukan pekerjaannya menurut aturan waktu kerja biasa. 6. Waktu/ Jam Jam Kerja adala adalah h jam-jam jam-jam pada hari hari kerja kerja bii as a p a d a s a at m a n a p e k er j a m el ak u k a n b pekerjaannya menurut waktu kerja biasa kecuali jam istirahat. 7. Siang hari hari adalah adalah waktu waktu antara antara pukul pukul 06.00 06.00 sampai sampai dengan 18.00. 4
15. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 16. Tunjangan adalah penerimaan atau penghasilan selain dari upah (salary) sebagaimana ditetapkan dalam ikatan kerja, yang masih ada kaitannya dengan pekerjaan atau pelaksanaan kerja. 17. Pekerja Tetap adalah pekerja yang diterima bekerja di Perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. 18. Pekerja Tidak Tetap adalah pekerja yang diterima bekerja di perusahaan untuk waktu tertentu (PKWT), termasuk tenaga kerja lepas. 19. Keluarga Pekerja adalah suami atau istri dan anak pekerja berdasarkan hubungan perkawainan yang sah menurut hukum yang berlaku yang diterima pendaftarannya diperusahaan c.q bagian Personalia. 20. Ahli Waris adalah keluarga pekerja yaitu istri / suami dan anak-anak yang diterima pendaftarannya di Perusahaan c.q. Bagian Personalia. Dalam hal tidak ada keluarga pekerja seperti tersebut diatas, maka ahli waris diatur dan ditetapkan menurut hukum yang berlaku. 6
8. 1 (satu) (satu) hari hari adalah adalah waktu waktu selama selama 24 jam jam (dua puluh empat) jam. 9. Semin Seminggu ggu adalah adalah waktu waktu selama selama 7 (tujuh) (tujuh) hari. hari. 10. Kesejahteraan adalah adalah suatu pemenuhan kebutuhan kebutuhan dan / atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 11. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan perundangan dan perjanjian kerja bersama. 12. Pekerjaan adalah bentuk bentuk kegiatan yang dijalankan oleh Pekerja untuk Perusahaan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 13. Kerja Lembur adalah pekerjaan pekerjaan yang dilakukan pada jam-jam selebihnya dari 7 (tujuh) atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu atau dengan menyimpang dari aturan waktu kerja atas dasar perintah karena adanya pekerjaan bertumpuk yang harus segera diselesaikan. 14. Lembur Khusus adalah pekerja pekerja yang diminta masuk kerja secara khusus pada hari raya keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah dan / atau melakukan pekerjaan yang bersifat sangat penting. 5
21. Perjalanan Dinas adalah melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan perusahaan. 22. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah : a. Sebagai lembaga adalah Forum Komunikasi dan Musyawarah tentang hubungan industrial yang anggotanya terdiri dari unsur Pekerja dan Pengusaha. b. Sebagai sebuah sistem / mekanisme adalah proses penyelesaian permasalahan yang timbul antara Pekerja dengan Pengusaha melalui Perundingan / Musyawarah untuk Mufakat. 23. Jabatan adalah posisi dalam struktur organisasi perusahaan yang mempunyai tugas, fungsi , wewenang, dan tanggung jawab. 24. Grade adalah Jenjang Golongan Gaji / Grade yang tersusun dengan bentuk skala. 25. Promosi adalah suatu ekspansi signifikan dari pekerjaan seorang pekerja yang meliputi tanggung jawab dan otorisasinya, sehingga menyebabkan suatu perubahan dalam klasifikasi jabatan serta struktur organisasi dimana pekerja tersebut bekerja. 26. Mutasi adalah pemindahan pekerja antar departemen dalam lingkup PT. Karyamitra Budisentosa sesuai dengan kemampuan dan pertimbangan perusahaan. 27. Demosi adalah penurunan jabatan pekerja berdasarkan evaluasi perusahaan. 7
15. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 16. Tunjangan adalah penerimaan atau penghasilan selain dari upah (salary) sebagaimana ditetapkan dalam ikatan kerja, yang masih ada kaitannya dengan pekerjaan atau pelaksanaan kerja. 17. Pekerja Tetap adalah pekerja yang diterima bekerja di Perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu. 18. Pekerja Tidak Tetap adalah pekerja yang diterima bekerja di perusahaan untuk waktu tertentu (PKWT), termasuk tenaga kerja lepas. 19. Keluarga Pekerja adalah suami atau istri dan anak pekerja berdasarkan hubungan perkawainan yang sah menurut hukum yang berlaku yang diterima pendaftarannya diperusahaan c.q bagian Personalia. 20. Ahli Waris adalah keluarga pekerja yaitu istri / suami dan anak-anak yang diterima pendaftarannya di Perusahaan c.q. Bagian Personalia. Dalam hal tidak ada keluarga pekerja seperti tersebut diatas, maka ahli waris diatur dan ditetapkan menurut hukum yang berlaku.
21. Perjalanan Dinas adalah melakukan perjalanan baik di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan perusahaan. 22. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah : a. Sebagai lembaga adalah Forum Komunikasi dan Musyawarah tentang hubungan industrial yang anggotanya terdiri dari unsur Pekerja dan Pengusaha. b. Sebagai sebuah sistem / mekanisme adalah proses penyelesaian permasalahan yang timbul antara Pekerja dengan Pengusaha melalui Perundingan / Musyawarah untuk Mufakat. 23. Jabatan adalah posisi dalam struktur organisasi perusahaan yang mempunyai tugas, fungsi , wewenang, dan tanggung jawab. 24. Grade adalah Jenjang Golongan Gaji / Grade yang tersusun dengan bentuk skala. 25. Promosi adalah suatu ekspansi signifikan dari pekerjaan seorang pekerja yang meliputi tanggung jawab dan otorisasinya, sehingga menyebabkan suatu perubahan dalam klasifikasi jabatan serta struktur organisasi dimana pekerja tersebut bekerja. 26. Mutasi adalah pemindahan pekerja antar departemen dalam lingkup PT. Karyamitra Budisentosa sesuai dengan kemampuan dan pertimbangan perusahaan. 27. Demosi adalah penurunan jabatan pekerja berdasarkan evaluasi perusahaan.
6
28. Uang makan adalah uang yang diberikan sebagai tunjangan kepada karyawan berdasarkan jam kerja normatif. 29. Premi skill adalah uang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan penilaian kompetensi.
7
36. Pengunduran diri adalah pekerja / buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan / intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu pertama kali.
30. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran fisik dan mental diluar area perusahaan. 31. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak serikat pekerja dengan pihak Pengusaha dengan memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 32. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 33. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. 34. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 35.Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama - sama dan / atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
8
BAB III PENGAKUAN HAK, JAMINAN DAN FASILITAS PENGUSAHA DAN / ATAU TERHADAP SERIKAT PEKERJA PASAL 4 PENGAKUAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA TERHADAP PENGUSAHA
1. Bahwa pengawasan, pengelolaan, dan pengamanan jal annny a perus aha an dan peker jan ya ada lah sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab pengusaha. 2. Serikat pekerja (SP) mengakui bahwa pengusaha mempunyai hak untuk memimpin dan menjalankan usahanya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan yang diatur dalam kesepakatan kerja bersama ini. 9
28. Uang makan adalah uang yang diberikan sebagai tunjangan kepada karyawan berdasarkan jam kerja normatif. 29. Premi skill adalah uang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan penilaian kompetensi.
36. Pengunduran diri adalah pekerja / buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan / intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu pertama kali.
30. Rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran fisik dan mental diluar area perusahaan. 31. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dibuat oleh pihak serikat pekerja dengan pihak Pengusaha dengan memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 32. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 33. PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. 34. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 35.Mogok kerja adalah tindakan pekerja yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama - sama dan / atau oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
BAB III PENGAKUAN HAK, JAMINAN DAN FASILITAS PENGUSAHA DAN / ATAU TERHADAP SERIKAT PEKERJA PASAL 4 PENGAKUAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA TERHADAP PENGUSAHA
1. Bahwa pengawasan, pengelolaan, dan pengamanan jal annny a perus aha an dan peker jan ya ada lah sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab pengusaha. 2. Serikat pekerja (SP) mengakui bahwa pengusaha mempunyai hak untuk memimpin dan menjalankan usahanya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan yang diatur dalam kesepakatan kerja bersama ini.
8
9
3. Pengusaha mengakui semua pekerja yang mempunyai ikatan kerja dengan PT. Karyamitra Budisentosa adalah sebagai karyawan yang menjadi mitra perusahaan dan ditetapkan oleh Pemerintah yang mengatur hubungan industrial dan syarat-syarat. 4. Pengusaha dapat melakukan suatu perikatan kerja dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undang Ketenagakerjaan atau hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Pengusaha mengakui semua hak dan kewajibannya untuk hak yang diterima pekerja yang diatur dalam ketentuan secara normatif menjadi kewajiban pengusaha. 6. Pengusaha mempunyai hak terhadap semua kewajiban-kewajiban pekerja yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku secara normatif. PASAL 5 PENGAKUAN PENGUSAHA TERHADAP SERIKAT PEKERJA
1. Pengusaha mengakui sebagai satu-satunya Serikat Pekerja yang sah dalam perusahaan dan dengan demikian mewakili seluruh Pekerja yang menjadi anggotanya, baik secara perorangan maupun secara b e r s a m a - s a m a ( k o l e k t i f ) d a l a m m a s a l a h ketenagakerjaan atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerja dan syarat10
syarat bagi Pekerja. 2. Pengusaha mengakui Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja yang tercatat sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 2 sebagai badan / organisasi yang mewakili anggotanya. 3. Pengusaha mengakui semua Pekerja yang mempunyai ikatan kerja dengan PT. Karyamitra Budisentosa berhak untuk menjadi anggota Serikat Pekerja PT. Karyamitra Budisentosa (kecuali karyawan berstatus kontrak dan/atau harian lepas). 4. Pengusaha mengakui keanggotaan Serikat Pekerja tersebut dalam pasal 5 ayat 1 di atas adalah pekerja di perusahaan ini dibuktikan dengan kartu anggota. 5. Pengusaha mengakui suatu serikat pekerja Forum Komunikasi Karyawan Intra Pabrik (FKKIP) yang terdaftar secara sah dikantor Disnakertrans. 6. Perusahaan menerapkan sikap terbuka terhadap segala aktifitas serikat pekerja dan kegiatannya yang berhubungan dengan organisasi pekerja. PASAL 6 PENGAKUAN PENGUSAHA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA
1. Perusahaan memberikan dispensasi bagi pengurus harian, komisaris dan pembina sesuai dengan 11
3. Pengusaha mengakui semua pekerja yang mempunyai ikatan kerja dengan PT. Karyamitra Budisentosa adalah sebagai karyawan yang menjadi mitra perusahaan dan ditetapkan oleh Pemerintah yang mengatur hubungan industrial dan syarat-syarat. 4. Pengusaha dapat melakukan suatu perikatan kerja dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undang Ketenagakerjaan atau hukum perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 5. Pengusaha mengakui semua hak dan kewajibannya untuk hak yang diterima pekerja yang diatur dalam ketentuan secara normatif menjadi kewajiban pengusaha. 6. Pengusaha mempunyai hak terhadap semua kewajiban-kewajiban pekerja yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku secara normatif. PASAL 5 PENGAKUAN PENGUSAHA TERHADAP SERIKAT PEKERJA
1. Pengusaha mengakui sebagai satu-satunya Serikat Pekerja yang sah dalam perusahaan dan dengan demikian mewakili seluruh Pekerja yang menjadi anggotanya, baik secara perorangan maupun secara b e r s a m a - s a m a ( k o l e k t i f ) d a l a m m a s a l a h ketenagakerjaan atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerja dan syarat-
syarat bagi Pekerja. 2. Pengusaha mengakui Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja yang tercatat sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 2 sebagai badan / organisasi yang mewakili anggotanya. 3. Pengusaha mengakui semua Pekerja yang mempunyai ikatan kerja dengan PT. Karyamitra Budisentosa berhak untuk menjadi anggota Serikat Pekerja PT. Karyamitra Budisentosa (kecuali karyawan berstatus kontrak dan/atau harian lepas). 4. Pengusaha mengakui keanggotaan Serikat Pekerja tersebut dalam pasal 5 ayat 1 di atas adalah pekerja di perusahaan ini dibuktikan dengan kartu anggota. 5. Pengusaha mengakui suatu serikat pekerja Forum Komunikasi Karyawan Intra Pabrik (FKKIP) yang terdaftar secara sah dikantor Disnakertrans. 6. Perusahaan menerapkan sikap terbuka terhadap segala aktifitas serikat pekerja dan kegiatannya yang berhubungan dengan organisasi pekerja. PASAL 6 PENGAKUAN PENGUSAHA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS SERIKAT PEKERJA
1. Perusahaan memberikan dispensasi bagi pengurus harian, komisaris dan pembina sesuai dengan
10
11
kepentingan untuk menghadiri dan/ atau mengikuti meeting atau seminar dan undangan baik yng diadakan dari pihak management ataupun dari luar perusahaan. 2. Perusahaan memberi dispensasi dan keleluasaan kepada ketua dan pengurus harian untuk menjalankan kepentingan organisasi tanpa mengurangi hak-haknya sebagai pekerja. PASAL 7 SARANA DAN PRASARANA BAGI SERIKAT PEKERJA
1. Perusahaan menyediakan sarana berupa kantor untuk keperluan pertemuan serikat pekerja. 2. Perusahaan menyediakan papan pengumuman untuk memudahkan penyebarluasan informasi kepada semua karyawan. 3. Perusahaan menyediakan sarana transportasi untuk keperluan organisasi dan kegiatannya.
PASAL 8 PENGAKUAN PENGUSAHA TERHADAP LKS BIPARTITE
Lembaga Kerja Bersama Bipartite adalah Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Pengusaha mengakui adanya LKS Bipartite di PT. Karyamitra Budisentosa yang terdaftar secara sah dikantor Disnakertrans.
BAB IV TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA PASAL 9 LUASNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
4. Perusahaan membantu sarana pembuatan Kartu Anggota sebagai bukti identitas anggota sesuai dengan kebutuhan organisasi.
1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku bagi seluruh pekerja PT. Karyamitra Budisentosa.
5. Perusahaan membantu dalam hal penarikan iuran anggota COS (Check of Sistem) yang dilakukan oleh pihak HRD dan diserahkan kepada bendahara Serikat Pekerja 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Pihak pengusaha dan serikat pekerja berkewajiban menyebarluaskan, menjelaskan serta mematuhi dan menertibkan anggotanya serta menegur pihak lainnya apabila tidak mengindahkan isi Perjanjian Kerja
12
13
kepentingan untuk menghadiri dan/ atau mengikuti meeting atau seminar dan undangan baik yng diadakan dari pihak management ataupun dari luar perusahaan. 2. Perusahaan memberi dispensasi dan keleluasaan kepada ketua dan pengurus harian untuk menjalankan kepentingan organisasi tanpa mengurangi hak-haknya sebagai pekerja. PASAL 7 SARANA DAN PRASARANA BAGI SERIKAT PEKERJA
1. Perusahaan menyediakan sarana berupa kantor untuk keperluan pertemuan serikat pekerja. 2. Perusahaan menyediakan papan pengumuman untuk memudahkan penyebarluasan informasi kepada semua karyawan. 3. Perusahaan menyediakan sarana transportasi untuk keperluan organisasi dan kegiatannya.
PASAL 8 PENGAKUAN PENGUSAHA TERHADAP LKS BIPARTITE
Lembaga Kerja Bersama Bipartite adalah Forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial disatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja. Pengusaha mengakui adanya LKS Bipartite di PT. Karyamitra Budisentosa yang terdaftar secara sah dikantor Disnakertrans.
BAB IV TENTANG PERJANJIAN KERJA BERSAMA PASAL 9 LUASNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
4. Perusahaan membantu sarana pembuatan Kartu Anggota sebagai bukti identitas anggota sesuai dengan kebutuhan organisasi.
1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku bagi seluruh pekerja PT. Karyamitra Budisentosa.
5. Perusahaan membantu dalam hal penarikan iuran anggota COS (Check of Sistem) yang dilakukan oleh pihak HRD dan diserahkan kepada bendahara Serikat Pekerja 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Pihak pengusaha dan serikat pekerja berkewajiban menyebarluaskan, menjelaskan serta mematuhi dan menertibkan anggotanya serta menegur pihak lainnya apabila tidak mengindahkan isi Perjanjian Kerja
12
13
Bersama ini. 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan serikat pekerja secara terbatas dan hanya berlaku dalam halhal yang bersifat khusus, sedangkan hak dan kewajiban lain dari pengusaha dan serikat pekerja tetap diatur dan dilindungi oleh peraturan Perundangundangan yang berlaku. 4. Disamping Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini terdapat pula peraturan-peraturan atau kesepakatankesepakatan tambahan yang memuat hal-hal yang lain berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan yang akan disepakati bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini yang diatur dalam adendum tersendiri. PASAL 10 BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun periode 2011 - 2013 atau sejak disahkan di Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Pasuruan, serta didaftarkan di Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Tingkat I Propinsi Jawa Timur. 14
2. Dengan diberlakukannya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka segala Perjanjian Kerja Bersama dan Internal Memo yang isinya bertentangan dengan isi Perjanjan Kerja Bersama ini yang telah dinyatakan berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 3. Perusahaan berhak melakukan perubahan-perubahan dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pihak serikat pekerja serta mendapatkan pengesahan Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Pasuruan dan berlaku sah setelah disyahkan dan didaftarkan di Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Tingkat I Propinsi Jawa Timur serta diumumkan pada semua pekerja. 4. Pelaksanaan lain teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, selanjutnya akan tunduk p a d a P e r a t u r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n Ketenagakerjaan yang masih berlaku.
BAB V HUBUNGAN KERJA PASAL 11 PERJANJIAN KERJA
1. Pekerja adalah seorang yang bertindak untuk atas namanya sendiri dalam hal melakukan suatu hubungan perjanjian ikatan kerja dengan syarat-syarat kerja yang ditetapkan. 15
Bersama ini. 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini pada dasarnya mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan serikat pekerja secara terbatas dan hanya berlaku dalam halhal yang bersifat khusus, sedangkan hak dan kewajiban lain dari pengusaha dan serikat pekerja tetap diatur dan dilindungi oleh peraturan Perundangundangan yang berlaku. 4. Disamping Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini terdapat pula peraturan-peraturan atau kesepakatankesepakatan tambahan yang memuat hal-hal yang lain berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan yang akan disepakati bersama antara pengusaha dengan serikat pekerja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini yang diatur dalam adendum tersendiri. PASAL 10 BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
1. Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun periode 2011 - 2013 atau sejak disahkan di Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Pasuruan, serta didaftarkan di Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Tingkat I Propinsi Jawa Timur. 14
3. Perusahaan berhak melakukan perubahan-perubahan dengan terlebih dahulu melakukan perundingan dengan pihak serikat pekerja serta mendapatkan pengesahan Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Pasuruan dan berlaku sah setelah disyahkan dan didaftarkan di Kantor Disnaker, Transmigrasi dan Sosial Tingkat I Propinsi Jawa Timur serta diumumkan pada semua pekerja. 4. Pelaksanaan lain teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, selanjutnya akan tunduk p a d a P e r a t u r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n Ketenagakerjaan yang masih berlaku.
BAB V HUBUNGAN KERJA PASAL 11 PERJANJIAN KERJA
1. Pekerja adalah seorang yang bertindak untuk atas namanya sendiri dalam hal melakukan suatu hubungan perjanjian ikatan kerja dengan syarat-syarat kerja yang ditetapkan. 15
2. Perjanjian kerja dibuat untuk karyawan harian lepas, kontrak dan tetap yang isinya diatur dalam adendum tersendiri. 3. Pada waktu akan memulai hubungan kerja, calon pekerja yang bersangkutan telah mengetahui syaratsyarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini serta telah menyetujui sepenuhnya. 4. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. PASAL 12 PROSEDUR PENERIMAAN PEKERJA
1. Penerimaan dan penambahan calon Pekerja adalah hak dan kewenangan pengusaha dengan mengingat kepentingan perusahaan. Untuk standart rekrutment Pekerja sesuai dengan Tingkatan dan Pendidikan serta formasi yang dibutuhkan dibagi sesuai dengan kategori serta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan antara lain : a. Karyawan tetap. b. Karyawan kontrak. c. Karyawan Harian Lepas. d. Karyawan Borongan. 2. Penerimaan calon pekerja a. Operator non Skilll i. Operator Umum Tingkat pendidikan SLTP, SMU usia minimal 16
2. Dengan diberlakukannya Perjanjian Kerja Bersama ini, maka segala Perjanjian Kerja Bersama dan Internal Memo yang isinya bertentangan dengan isi Perjanjan Kerja Bersama ini yang telah dinyatakan berlaku sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
17 tahun. Tingkat pendidikan SD usia minimal 17 tahun. ii. Untuk Staff Tingkat pendidikan D3 dan S1 usia minimal 22 tahun. Tingkat pendidikan D1 minimal 19 tahun iii. Untuk Tingkat Profesi / Struktural Tingkat pendidikan D1 sampai S1 usia minimal 23 tahun b. Operator Skill i. Operator Umum Tingkat pendidikan SLTP, SMU usia minimal 20 tahun. Tingkat pendidikan SD usia minimal 17 tahun. ii. Untuk Staff Tingkat pendidikan S1 usia minimal 27 tahun Tingkat pendidikan SMU, D1,D2 usia minimal 21 tahun Tingkat pendidikan SD usia minimal 17 tahun iii. Untuk Tingkat Profesi / Struktural Tingkat pendidikan SMU sampai S1 usia minimal 31 tahun. 3. Prosedur calon pekerja a. Penerimaan calon pekerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta telah memenuhi per sya ra tan yan g tel ah di tet ap ka n oleh perusahaan, antara lain : 17
2. Perjanjian kerja dibuat untuk karyawan harian lepas, kontrak dan tetap yang isinya diatur dalam adendum tersendiri. 3. Pada waktu akan memulai hubungan kerja, calon pekerja yang bersangkutan telah mengetahui syaratsyarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini serta telah menyetujui sepenuhnya. 4. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. PASAL 12 PROSEDUR PENERIMAAN PEKERJA
1. Penerimaan dan penambahan calon Pekerja adalah hak dan kewenangan pengusaha dengan mengingat kepentingan perusahaan. Untuk standart rekrutment Pekerja sesuai dengan Tingkatan dan Pendidikan serta formasi yang dibutuhkan dibagi sesuai dengan kategori serta disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan antara lain : a. Karyawan tetap. b. Karyawan kontrak. c. Karyawan Harian Lepas. d. Karyawan Borongan. 2. Penerimaan calon pekerja a. Operator non Skilll i. Operator Umum Tingkat pendidikan SLTP, SMU usia minimal
17 tahun. Tingkat pendidikan SD usia minimal 17 tahun. ii. Untuk Staff Tingkat pendidikan D3 dan S1 usia minimal 22 tahun. Tingkat pendidikan D1 minimal 19 tahun iii. Untuk Tingkat Profesi / Struktural Tingkat pendidikan D1 sampai S1 usia minimal 23 tahun b. Operator Skill i. Operator Umum Tingkat pendidikan SLTP, SMU usia minimal 20 tahun. Tingkat pendidikan SD usia minimal 17 tahun. ii. Untuk Staff Tingkat pendidikan S1 usia minimal 27 tahun Tingkat pendidikan SMU, D1,D2 usia minimal 21 tahun Tingkat pendidikan SD usia minimal 17 tahun iii. Untuk Tingkat Profesi / Struktural Tingkat pendidikan SMU sampai S1 usia minimal 31 tahun. 3. Prosedur calon pekerja a. Penerimaan calon pekerja disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan serta telah memenuhi per sya ra tan yan g tel ah di tet ap ka n oleh perusahaan, antara lain :
16
17
i. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi. ii. Lulus dalam test baik lisan maupun tertulis yang diadakan oleh Departemen HRD. iii. Lulus dalam test praktek yang diadakan oleh Departemen yang bersangkutan. iv. Lulus dalam test kesehatan yang diadakan oleh Dokter/Petugas Poliklinik perusahaan. v. Lulus interview/wawancara yang dilakukan oleh departemen HRD atau Departemen terkait. b. Calon pekerja yang telah memenuhi sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a pasal ini diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian kerja diatas kertas bermaterai yang telah ditentukan oleh perusahaan. PASAL 13 PEKERJA DALAM MASA PERCOBAAN
1. Calon pekerja yang dinyatakan lulus test dan diterima bekerja wajib menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk pekerja waktu tertentu, pekerja harian lepas, kontrak, pekerja borongan (pekerja tidak tetap) diatur dalam adendum t ersendiri yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Masa percobaan (training) dihitung sejak hari pertama mulai bekerja di Perusahaan.
3. Dalam masa percobaan baik perusahaan maupun pekerja sewaktu-waktu dapat mempergunakan haknya masing-masing untuk memutuskan hubungan kerja tanpa ada suatu kewajiban yang memberikan alasan atau syarat-syarat apapun, dalam arti pekerja yang bersangkutan tidak berhak menuntut pesangon atau ganti rugi apapun selain gaji / upah yang belum diterima pada saat bekerja di perusahaan. 4. Selama masa percobaan setiap calon Pekerja apabila tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa ada keterangan yang sah telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tidak dapat diterima oleh perusahaan maka dianggap mengundurkan diri secara sepihak. PASAL 14 PENETAPAN SETELAH MENGIKUTI MASA PERCOBAAN
1. Masa percobaan telah berakhir setelah memenuhi persyaratan penilaian conduite / kompetensi dari atasan dan atau pimpinan maupun departemen HRD. 2. Perusahaan menganggap pekerja tersebut dalam masa percobaan sudah sanggup melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan dapat mematuhi dengan tertib Perjanjian Kerja Bersama ini. 3. Menunjukkan loyalitas, dedikasi dan motivasi kepada perusahaan dan atasan. 4. Untuk karyawan yang akan diangkat menjadi tetap
18
19
i. Telah memenuhi syarat-syarat administrasi. ii. Lulus dalam test baik lisan maupun tertulis yang diadakan oleh Departemen HRD. iii. Lulus dalam test praktek yang diadakan oleh Departemen yang bersangkutan. iv. Lulus dalam test kesehatan yang diadakan oleh Dokter/Petugas Poliklinik perusahaan. v. Lulus interview/wawancara yang dilakukan oleh departemen HRD atau Departemen terkait. b. Calon pekerja yang telah memenuhi sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a pasal ini diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir dan perjanjian kerja diatas kertas bermaterai yang telah ditentukan oleh perusahaan. PASAL 13 PEKERJA DALAM MASA PERCOBAAN
1. Calon pekerja yang dinyatakan lulus test dan diterima bekerja wajib menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan untuk pekerja waktu tertentu, pekerja harian lepas, kontrak, pekerja borongan (pekerja tidak tetap) diatur dalam adendum t ersendiri yang pelaksanaannya sesuai Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Masa percobaan (training) dihitung sejak hari pertama mulai bekerja di Perusahaan.
3. Dalam masa percobaan baik perusahaan maupun pekerja sewaktu-waktu dapat mempergunakan haknya masing-masing untuk memutuskan hubungan kerja tanpa ada suatu kewajiban yang memberikan alasan atau syarat-syarat apapun, dalam arti pekerja yang bersangkutan tidak berhak menuntut pesangon atau ganti rugi apapun selain gaji / upah yang belum diterima pada saat bekerja di perusahaan. 4. Selama masa percobaan setiap calon Pekerja apabila tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa ada keterangan yang sah telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tidak dapat diterima oleh perusahaan maka dianggap mengundurkan diri secara sepihak. PASAL 14 PENETAPAN SETELAH MENGIKUTI MASA PERCOBAAN
1. Masa percobaan telah berakhir setelah memenuhi persyaratan penilaian conduite / kompetensi dari atasan dan atau pimpinan maupun departemen HRD. 2. Perusahaan menganggap pekerja tersebut dalam masa percobaan sudah sanggup melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dan dapat mematuhi dengan tertib Perjanjian Kerja Bersama ini. 3. Menunjukkan loyalitas, dedikasi dan motivasi kepada perusahaan dan atasan. 4. Untuk karyawan yang akan diangkat menjadi tetap
18
19
maka terlebih dahulu harus menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan hasil penilaian yang baik, maka pekerja dapat diangkat menjadi pekerja tetap serta diberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang disesuaikan dengan posisi, bagian dan jabatannya oleh perusahaan. PASAL 15 PELATIHAN KERJA
1. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemapuan, produktivitas dan kesejahteraan. 2. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/ mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 3. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Untuk mewujudkan adanya pelatihan kerja pengusaha membentuk team pelatih / trainer sesuai dengan pengalaman dan bidangnya dibawah naungan HRD. 5. Perusahaan bertanggung jawab atas peningkatan dan / atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. 20
PASAL 16 PENEMPATAN TENAGA KERJA
Penempatan tenaga kerja adalah kewenangan mutlak pihak manajemen yang dalam prakteknya penempatan tenaga kerja pada bagian / departemen disesuaikan dengan kebutuhan pihak perusahaan, keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja pada saat dilakukan test dan orientasi dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan pe rl ind un ga n huk um ser ta un tu k mem pe ro le h penghasilan yang layak. PASAL 17 TENAGA KERJA ASING
1. Tenaga kerja asing yang bekerja di karyamitra hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu. 2. Terhadap Tenaga Kerja Asing Perusahaan wajib : a. Menunjuk karyawan internal perusahaan sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. b. Mempekerjakan karyawan internal perusahaan untuk alih teknologi dan keahlian dipilih sesuai dengan kualifikasi jabatan setara keahlian yang diduduki tenaga kerja asing. c. Melarang tenaga kerja asing menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan / atau jabatan 21
maka terlebih dahulu harus menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dengan hasil penilaian yang baik, maka pekerja dapat diangkat menjadi pekerja tetap serta diberikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang disesuaikan dengan posisi, bagian dan jabatannya oleh perusahaan. PASAL 15 PELATIHAN KERJA
1. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemapuan, produktivitas dan kesejahteraan. 2. Setiap pekerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/ mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. 3. Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Untuk mewujudkan adanya pelatihan kerja pengusaha membentuk team pelatih / trainer sesuai dengan pengalaman dan bidangnya dibawah naungan HRD. 5. Perusahaan bertanggung jawab atas peningkatan dan / atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja.
PASAL 16 PENEMPATAN TENAGA KERJA
Penempatan tenaga kerja adalah kewenangan mutlak pihak manajemen yang dalam prakteknya penempatan tenaga kerja pada bagian / departemen disesuaikan dengan kebutuhan pihak perusahaan, keahlian, ketrampilan, bakat, minat dan kemampuan tenaga kerja pada saat dilakukan test dan orientasi dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan pe rl ind un ga n huk um ser ta un tu k mem pe ro le h penghasilan yang layak. PASAL 17 TENAGA KERJA ASING
1. Tenaga kerja asing yang bekerja di karyamitra hanya dapat bekerja dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu. 2. Terhadap Tenaga Kerja Asing Perusahaan wajib : a. Menunjuk karyawan internal perusahaan sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. b. Mempekerjakan karyawan internal perusahaan untuk alih teknologi dan keahlian dipilih sesuai dengan kualifikasi jabatan setara keahlian yang diduduki tenaga kerja asing. c. Melarang tenaga kerja asing menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan / atau jabatan
20
21
tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. PASAL 18 MUTASI
1. Sewaktu - waktu apabila perusahaan menghendaki sesuai dengan kebutuhan, maka perusahaan dapat memindahkan / mutasi pekerja ke bagian lain dengan pemberitahuan dalam wakt u 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali apabila dalam keadaan mendesak maka pemberitahuan dapat dipercepat bersamaan dengan pelaksanaan pemindahan. 2. Pemindahan yang bersifat bukan promosi tidak merubah gaji / upah pokok, kecuali premi keahlian dan jabatan serta hak-hak lain yang menyertai jabatan di tugasnya akan mengikuti dengan bagian yang baru didalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 3. Untuk pemutasian yang terjadi antar kota / daerah dalam lingkungan PT. Karyamitra Group, maka perusahaan akan memberikan biaya transportasi kepindahan yang biaya transportasi ketempat pemutasian yang ditunjuk untuk 1 (satu) kali pemberian, dan penyesuaian sesuai UMK yang berlaku setempat. 4. Pekerja yang dipindahkan / dimutasikan ke bagian lain yang bersifat promosi sesuai dengan pendidikan formal dan keahliannya akan diberikan kesempatan menunjukkan prestasi kerja selama 3 (tiga) bulan dan 22
bila dinyatakan lulus, maka akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan. PASAL 19 PROMOSI
1. Bilamana seseorang pekerja dipromosikan untuk suatu jabatan tertentu maka untuk itu harus dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada pekerja yang diusulkan untuk penilaian atas kemampuannya pada jabatan tersebut, setelah hasil test dinyatakan lulus dan ditunjukkan hasilnya (hasil test yang bersangkutan), maka dilakukan masa orientasi selama 3 (tiga) bulan dan atau kelipatannya, apabila pengangkatan melalui Surat Keputusan (SK). 2. Setelah melalui masa percobaan dan penilaian yang objektif menyangkut kemampuan, prestasi, loyalitas, dan tanggung jawab, dengan baik, maka perusahaan memberikan Surat Keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh HRD & GA departemen. 3. Pengangkatan seorang karyawan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2 dituangkan dalam surat pengangkatan / SK . PASAL 20 DEMOSI
Demosi yang berarti penurunan pangkat atau jabatan 23
tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. PASAL 18 MUTASI
1. Sewaktu - waktu apabila perusahaan menghendaki sesuai dengan kebutuhan, maka perusahaan dapat memindahkan / mutasi pekerja ke bagian lain dengan pemberitahuan dalam wakt u 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali apabila dalam keadaan mendesak maka pemberitahuan dapat dipercepat bersamaan dengan pelaksanaan pemindahan. 2. Pemindahan yang bersifat bukan promosi tidak merubah gaji / upah pokok, kecuali premi keahlian dan jabatan serta hak-hak lain yang menyertai jabatan di tugasnya akan mengikuti dengan bagian yang baru didalam Perjanjian Kerja Bersama ini. 3. Untuk pemutasian yang terjadi antar kota / daerah dalam lingkungan PT. Karyamitra Group, maka perusahaan akan memberikan biaya transportasi kepindahan yang biaya transportasi ketempat pemutasian yang ditunjuk untuk 1 (satu) kali pemberian, dan penyesuaian sesuai UMK yang berlaku setempat. 4. Pekerja yang dipindahkan / dimutasikan ke bagian lain yang bersifat promosi sesuai dengan pendidikan formal dan keahliannya akan diberikan kesempatan menunjukkan prestasi kerja selama 3 (tiga) bulan dan
bila dinyatakan lulus, maka akan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan. PASAL 19 PROMOSI
1. Bilamana seseorang pekerja dipromosikan untuk suatu jabatan tertentu maka untuk itu harus dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kepada pekerja yang diusulkan untuk penilaian atas kemampuannya pada jabatan tersebut, setelah hasil test dinyatakan lulus dan ditunjukkan hasilnya (hasil test yang bersangkutan), maka dilakukan masa orientasi selama 3 (tiga) bulan dan atau kelipatannya, apabila pengangkatan melalui Surat Keputusan (SK). 2. Setelah melalui masa percobaan dan penilaian yang objektif menyangkut kemampuan, prestasi, loyalitas, dan tanggung jawab, dengan baik, maka perusahaan memberikan Surat Keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh HRD & GA departemen. 3. Pengangkatan seorang karyawan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 dan 2 dituangkan dalam surat pengangkatan / SK . PASAL 20 DEMOSI
Demosi yang berarti penurunan pangkat atau jabatan
22
23
yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal Pekerja karyawan : 1. Tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. 2. Oleh karena kelalaian pekerja yang mengakibatkan kerugian perusahaan. 3. Keputusan tentang demosi akan disahkan dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pihak manajemen . 4. Keputusan tentang demosi yang dimaksud didalamnya termasuk tentang hak karyawan menyangkut penggajiannya dan tunjangan yang lain. PASAL 21 BATAS USIA
Dalam menunjang aktivitas kerja sesuai keperluan perusahaan, maka ditentukan batas usia sebagai berikut : 1. Usia minimum pekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. 2. Usia pekerja adalah maksimal 55 tahun, kecuali jika masih dibutuhkan oleh perusahaan dan kesepakatan dengan pekerja yang bersangkutan yang masih mampu dan mau bekerja, maka dapat dipekerjakan kembali sesuai dengan kebijakan perusahaan dan tidak bertentangan dengan isi PKB. 24
3. Karyawan yang sudah melewati batas usia pensiun dan masih dipekerjakan kembali oleh pihak perusahaan, maka karyawan tersebut masih berhak mendapatkan jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
BAB VI TENTANG PHK DAN PENGUNDURAN DIRI PASAL 22 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK )
Dalam hal terjadi perselisihan, peran antara pengusaha dan karyawan / pekerja yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan akan berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya dapat diselesaikan dengan jalan bipartit dan / atau prosedur lain yang ditetapkan melalui pengadilan dan putusan pengadilan. 1. Bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dan berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, maka kepadanya diberikan sesuai dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. B. 600 / Men / SE.HK / VIII/ 2005 Tentang Pemberian Uang Pengantian Perumahan serta 25
yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal Pekerja karyawan : 1. Tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. 2. Oleh karena kelalaian pekerja yang mengakibatkan kerugian perusahaan. 3. Keputusan tentang demosi akan disahkan dalam Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh pihak manajemen . 4. Keputusan tentang demosi yang dimaksud didalamnya termasuk tentang hak karyawan menyangkut penggajiannya dan tunjangan yang lain. PASAL 21 BATAS USIA
Dalam menunjang aktivitas kerja sesuai keperluan perusahaan, maka ditentukan batas usia sebagai berikut : 1. Usia minimum pekerja sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. 2. Usia pekerja adalah maksimal 55 tahun, kecuali jika masih dibutuhkan oleh perusahaan dan kesepakatan dengan pekerja yang bersangkutan yang masih mampu dan mau bekerja, maka dapat dipekerjakan kembali sesuai dengan kebijakan perusahaan dan tidak bertentangan dengan isi PKB. 24
BAB VI TENTANG PHK DAN PENGUNDURAN DIRI PASAL 22 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK )
Dalam hal terjadi perselisihan, peran antara pengusaha dan karyawan / pekerja yang mengarah pada pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan akan berpedoman pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya dapat diselesaikan dengan jalan bipartit dan / atau prosedur lain yang ditetapkan melalui pengadilan dan putusan pengadilan. 1. Bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya dan berhak atas uang pesangon, uang penggantian hak, maka kepadanya diberikan sesuai dengan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. B. 600 / Men / SE.HK / VIII/ 2005 Tentang Pemberian Uang Pengantian Perumahan serta 25
Pengobatan dan perawatan. 2. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 3. Perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut : a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih , 9 (sembilan) bulan upah. 4. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan sebagai berikut : 26
3. Karyawan yang sudah melewati batas usia pensiun dan masih dipekerjakan kembali oleh pihak perusahaan, maka karyawan tersebut masih berhak mendapatkan jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja.
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari tahun 18 (delapan belas), 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah. 5. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat dimana karyawan diterima bekerja; c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) 27
Pengobatan dan perawatan. 2. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan wajib membayar uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. 3. Perhitungan pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut : a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah; c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah; d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah; e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah; f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah; g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah; i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih , 9 (sembilan) bulan upah. 4. Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat ditetapkan sebagai berikut :
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah; b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah; c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah; d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah; e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari tahun 18 (delapan belas), 6 (enam) bulan upah; f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; g. masa kerja 21 (dua puluh satu) atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah. 5. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; b. biaya atau ongkos pulang untuk karyawan dan keluarganya ke tempat dimana karyawan diterima bekerja; c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus)
26
27
dari uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 6. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dalam hal pekerja melakukan pelanggaran berat antara lain sebagai berikut : a. Melakukan tindak kejahatan, pencurian, penipuan dan penggelapan barang milik pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha. b. Me mberik an kete rangan pals u atau yang dipalsukan pada saat melakukan ikatan hubungan kerja / diadakan perjanjian kerja, sehingga merugikan perusahaan. c. Membawa sejata tajam, mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja, yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan (Physicotropika). d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja. e. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha, atasan dan teman sekerja. f. M e m bo n g ka r r a ha s i a pe r u sa h aa n a t au mencemarkan nama baik pimpinan beserta keluarganya yang seharusnya dirahasiakan. g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan yang berlaku dalam hal antara lain : 28
i.
Menentang sesuatu hal yang telah ditetapkan atau telah diatur dalam peraturan yang resmi berlaku di perusahaan atau yang umumnya berlaku dimana-mana. ii. Melakukan atau menimbulkan keonaran. iii. Melakukan sesuatu hal yang layak diketahui tidak disetujui oleh perusahaan. iv. Melakukan perbuatan membuat gambar, tulisan, corat-coret dalam bentuk apapun atau mengedarkan selebaran atau berpidato yang sifatnya menghasut Pekerja didalam lingkungan perusahaan tanpa ijin. v. M e ri n ta n gi p e tu g as s a tp a m da l am menjalankan tugasnya. vi. M e n y ur u h / m e l a k u k a n c e k cl o c k (mengabsenkan) kartu absensi orang lain. vii. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengus aha at au t eman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. viii. Telah nyata-nyata berbuat melanggar hukum sebagaimana dinyatakan oleh keputusan pengadilan. ix. Pelanggaran berat seperti yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 6 harus didukung dengan bukti sebagai berikut : a) Pekerja tertangkap tangan b) Ad a pe ng ak ua n da ri pe ke rj a ya ng bersangkutan; atau 29
dari uang pesangon dan / atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; 6. Pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon dalam hal pekerja melakukan pelanggaran berat antara lain sebagai berikut : a. Melakukan tindak kejahatan, pencurian, penipuan dan penggelapan barang milik pengusaha atau milik teman sekerja atau milik teman pengusaha. b. Me mberik an kete rangan pals u atau yang dipalsukan pada saat melakukan ikatan hubungan kerja / diadakan perjanjian kerja, sehingga merugikan perusahaan. c. Membawa sejata tajam, mabuk, minum-minuman keras yang memabukkan, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan dan mengedarkan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya di tempat kerja, yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan (Physicotropika). d. Melakukan perbuatan asusila atau melakukan perjudian di tempat kerja. e. Menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar pengusaha atau keluarga pengusaha, atasan dan teman sekerja. f. M e m bo n g ka r r a ha s i a pe r u sa h aa n a t au mencemarkan nama baik pimpinan beserta keluarganya yang seharusnya dirahasiakan. g. Membujuk pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta peraturan yang berlaku dalam hal antara lain : 28
Menentang sesuatu hal yang telah ditetapkan atau telah diatur dalam peraturan yang resmi berlaku di perusahaan atau yang umumnya berlaku dimana-mana. ii. Melakukan atau menimbulkan keonaran. iii. Melakukan sesuatu hal yang layak diketahui tidak disetujui oleh perusahaan. iv. Melakukan perbuatan membuat gambar, tulisan, corat-coret dalam bentuk apapun atau mengedarkan selebaran atau berpidato yang sifatnya menghasut Pekerja didalam lingkungan perusahaan tanpa ijin. v. M e ri n ta n gi p e tu g as s a tp a m da l am menjalankan tugasnya. vi. M e n y ur u h / m e l a k u k a n c e k cl o c k (mengabsenkan) kartu absensi orang lain. vii. Menyerang, mengintimidasi atau menipu pengus aha at au t eman sekerja dan memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan. viii. Telah nyata-nyata berbuat melanggar hukum sebagaimana dinyatakan oleh keputusan pengadilan. ix. Pelanggaran berat seperti yang dimaksud dalam pasal 22 ayat 6 harus didukung dengan bukti sebagai berikut : a) Pekerja tertangkap tangan b) Ad a pe ng ak ua n da ri pe ke rj a ya ng bersangkutan; atau 29
h.
i.
j.
k.
c) Bukti lain berupa laporan kejadian berita acara yang dibuat oleh pihak satpam atau yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi. Pekerja dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan untuk melindungi / menjatuhkan teman sekerja atau atasan (pimpinan) atas pelanggaran yang dilakukan. Pekerja dilarang membuat atau menerima perbaikan - perbaikan benda / barang dari luar perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pada saat jam kerja serta membawa keluar barang-barang milik perusahaan. Pekerja dilarang menerima hadiah-hadiah dalam bentuk apapun dari orang luar yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatan. Pekerja dilarang memberikan keteranganketerangan yang tidak benar atau palsu dan kedudukan dengan menerima suap baik dalam bentuk uang atau benda apapun.
7. Selain diatur dalam Pasal 22 ayat 6 maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja / PHK dalam hal : a. Pekerja dalam masa percobaan b. Pekerja mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat-syarat. c. Pekerja telah mencapai pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang 30
i.
mengatur hal tersebut. d. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. e. Pekerja meninggal dunia. f. Pekerja tidak mampu bekerja dikarenakan kondisi kesehatan atau cacat fisik. g. Sakit terus-menerus selama 12 bulan. h. Adanya pengurangan Pekerja dan penutupan perusahaan. I. Tidak masuk kerja karena / telah bekerja di perusahaan lain. j. Apabila Pekerja tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali berturut secara patut oleh HRD Departemen serta tidak dapat membuktikan dengan surat keterangan yang sah yang dapat diterima oleh pengusaha. k. Telah berkali-kali diperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis, namun tidak ada perbaikan sikap dan mental dari Pekerja. l. Pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dengan melalui masa skorsing dikarenakan alasan pekerja ditahan oleh pih ak ya ng ber wa jib kar en a pen gad ua n pengusaha. m. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 6 huruf g, permohonan ijin dapat diajukan setelah pekerja ditahan paling sedikit selama 60 (enam puluh) hari tahun takwin. n. Dalam hal pekerja terbukti melakukan kesalahan 31
h.
i.
j.
k.
c) Bukti lain berupa laporan kejadian berita acara yang dibuat oleh pihak satpam atau yang berwenang di perusahaan dan didukung oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi. Pekerja dilarang memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan untuk melindungi / menjatuhkan teman sekerja atau atasan (pimpinan) atas pelanggaran yang dilakukan. Pekerja dilarang membuat atau menerima perbaikan - perbaikan benda / barang dari luar perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pada saat jam kerja serta membawa keluar barang-barang milik perusahaan. Pekerja dilarang menerima hadiah-hadiah dalam bentuk apapun dari orang luar yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan jabatan. Pekerja dilarang memberikan keteranganketerangan yang tidak benar atau palsu dan kedudukan dengan menerima suap baik dalam bentuk uang atau benda apapun.
7. Selain diatur dalam Pasal 22 ayat 6 maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja / PHK dalam hal : a. Pekerja dalam masa percobaan b. Pekerja mengundurkan diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat-syarat. c. Pekerja telah mencapai pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang
mengatur hal tersebut. d. Berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu. e. Pekerja meninggal dunia. f. Pekerja tidak mampu bekerja dikarenakan kondisi kesehatan atau cacat fisik. g. Sakit terus-menerus selama 12 bulan. h. Adanya pengurangan Pekerja dan penutupan perusahaan. I. Tidak masuk kerja karena / telah bekerja di perusahaan lain. j. Apabila Pekerja tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil 2 kali berturut secara patut oleh HRD Departemen serta tidak dapat membuktikan dengan surat keterangan yang sah yang dapat diterima oleh pengusaha. k. Telah berkali-kali diperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis, namun tidak ada perbaikan sikap dan mental dari Pekerja. l. Pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dengan melalui masa skorsing dikarenakan alasan pekerja ditahan oleh pih ak ya ng ber wa jib kar en a pen gad ua n pengusaha. m. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib bukan atas pengaduan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat 6 huruf g, permohonan ijin dapat diajukan setelah pekerja ditahan paling sedikit selama 60 (enam puluh) hari tahun takwin. n. Dalam hal pekerja terbukti melakukan kesalahan
30
31
yang diputuskan oleh pengadilan negeri, maka pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja. o. Apabila yang bersangkutan sudah pernah mendapat Surat Peringatan III atau terakhir, tetapi kemudian yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sebelum 6 bulan, maka kepada yang ber sangkutan dik enakan san ksi Pem utu san Hubungan Kerja (PHK) PASAL 23 TENTANG PENGUNDURAN DIRI
1. Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai UUTK Tahun 2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. B.600/Men/SE.HJ/VIII/2005 Tentang Pemberian uang pengganti perumahan serta pengobatan & perawatan. 2. Syarat-syarat pengunduran diri seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan sampai tanggal mulai pengunduran diri.
32
BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI BAGI PEKERJA PASAL 24 KEWAJIBAN
Pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dibawah ini akan diberikan sanksi Surat Peringatan dan sanksi PHK. 1. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) I a. Pekerja wajib mematuhi dan mentaati isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tata tertib, Internal Memo dan pengumuman yang dikeluarkan oleh perusahaan serta perintah atasan langsung atau orang yang diberi wewenang sebagai pimpinan. b. Untuk pekerja sudah harus berada di tempat kerja masing-masing 10 (sepuluh) menit sebelum jam kerja dimulai. (untuk factory pandaan dipulangkan) c. Untuk area Head Office Surabaya, hadir di dalam lokasi perusahaan, untuk tanda 5 (lima) menit sebelum jam kerja dimulai, maka diberikan tanda / suara sirine bahwa semua pekerja sudah berada dilokasi kerja dan sudah melakukan absensi. d. Pekerja menjaga kebersihan tempat dan lingkungan kerja. e. Melaksanakan semua prosedur kerja sesuai dengan pekerjaannya. 33
yang diputuskan oleh pengadilan negeri, maka pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja. o. Apabila yang bersangkutan sudah pernah mendapat Surat Peringatan III atau terakhir, tetapi kemudian yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran sebelum 6 bulan, maka kepada yang ber sangkutan dik enakan san ksi Pem utu san Hubungan Kerja (PHK) PASAL 23 TENTANG PENGUNDURAN DIRI
1. Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai UUTK Tahun 2003 dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. B.600/Men/SE.HJ/VIII/2005 Tentang Pemberian uang pengganti perumahan serta pengobatan & perawatan. 2. Syarat-syarat pengunduran diri seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal dimulai pengunduran diri; b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan c. tetap melaksanakan kewajibannya sebagai karyawan sampai tanggal mulai pengunduran diri.
BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI BAGI PEKERJA PASAL 24 KEWAJIBAN
Pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan dibawah ini akan diberikan sanksi Surat Peringatan dan sanksi PHK. 1. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) I a. Pekerja wajib mematuhi dan mentaati isi dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB), tata tertib, Internal Memo dan pengumuman yang dikeluarkan oleh perusahaan serta perintah atasan langsung atau orang yang diberi wewenang sebagai pimpinan. b. Untuk pekerja sudah harus berada di tempat kerja masing-masing 10 (sepuluh) menit sebelum jam kerja dimulai. (untuk factory pandaan dipulangkan) c. Untuk area Head Office Surabaya, hadir di dalam lokasi perusahaan, untuk tanda 5 (lima) menit sebelum jam kerja dimulai, maka diberikan tanda / suara sirine bahwa semua pekerja sudah berada dilokasi kerja dan sudah melakukan absensi. d. Pekerja menjaga kebersihan tempat dan lingkungan kerja. e. Melaksanakan semua prosedur kerja sesuai dengan pekerjaannya.
32
33
f. Bagi pekerja yang meninggalkan lokasi perusahaan pada saat jam kerja harus meminta ijin kepada atasannya dengan cara apapun. g. Bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan baik terhadap pimpinan / atasan, teman sekerja, bawahan dan tamu. h. Setiap pekerja wajib memakai Kartu Tanda Pengenal (keplek), berpakaian seragam, rapi dan sopan serta bersepatu sesuai dengan ketentuan perusahaan, kecuali bagi karyawan yang hamil diatas 5 bulan memakai seragam serupa dan bersepatu. i. Untuk hari libur jika ada pekerjaan lembur tetap memakai pakaian bebas, sopan, rapi dan bersepatu. 2. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) II a. Berusaha untuk menjaga hubungan kerja dengan baik dan harmonis, baik dengan pihak atasan, teman sekerja maupun dengan bawahan,serta menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan percekcokan ataupun kegelisahan di lingkungan kerjanya. b. Setiap pekerja wajib memelihara dan menjaga alat-alat serta barang-barang milik perusahaan didalam lingkungannya, jika ditemui kehilangan atau kerusakan wajib melaporkan kepada atasannya. 3. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) III Pekerja harus setia pada perusahaan dan memberi 34
kesan yang baik kepada setiap tamu / orang luar. 4. SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA a. Setiap pekerja wajib menyimpan rahasia jabatan atau rahasia perusahaan. b. Setiap pekerja diwajibkan melaporkan kepada pengusaha atau yang berwajib apabila ada pekerja yang akan memasukkan hasutan yang bertujuan merugikan perusahaan, serta dapat mengganggu keamanan perusahaan dan stabilitas kerja perusahaan. PASAL 25 LARANGAN
1. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) I a. Pekerja dilarang menerima tamu pribadi dalam tempat kerjanya kecuali mendapat ijin dari atasan dan/ atau kepentingan perusahaan. b. Pekerja dilarang meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa ijin dari atasannya. c. Pekerja yang mendapat ijin meninggalkan pekerjaan pada jam kerja harus membawa surat ijin keluar yang telah disediakan, serta tidak diperbolehkan melebihi waktu ijin yang telah diberikan, kecuali yang bersifat darurat (emergency). d. Pekerja dilarang mengganggu pekerjaan orang lain. e. Pekerja dilarang berkata yang tidak sopan dan / atau melecehkan sesama pekerja. 35
f. Bagi pekerja yang meninggalkan lokasi perusahaan pada saat jam kerja harus meminta ijin kepada atasannya dengan cara apapun. g. Bersikap sopan dengan memperhatikan etika pergaulan baik terhadap pimpinan / atasan, teman sekerja, bawahan dan tamu. h. Setiap pekerja wajib memakai Kartu Tanda Pengenal (keplek), berpakaian seragam, rapi dan sopan serta bersepatu sesuai dengan ketentuan perusahaan, kecuali bagi karyawan yang hamil diatas 5 bulan memakai seragam serupa dan bersepatu. i. Untuk hari libur jika ada pekerjaan lembur tetap memakai pakaian bebas, sopan, rapi dan bersepatu. 2. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) II a. Berusaha untuk menjaga hubungan kerja dengan baik dan harmonis, baik dengan pihak atasan, teman sekerja maupun dengan bawahan,serta menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan percekcokan ataupun kegelisahan di lingkungan kerjanya. b. Setiap pekerja wajib memelihara dan menjaga alat-alat serta barang-barang milik perusahaan didalam lingkungannya, jika ditemui kehilangan atau kerusakan wajib melaporkan kepada atasannya. 3. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) III Pekerja harus setia pada perusahaan dan memberi 34
4. SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA a. Setiap pekerja wajib menyimpan rahasia jabatan atau rahasia perusahaan. b. Setiap pekerja diwajibkan melaporkan kepada pengusaha atau yang berwajib apabila ada pekerja yang akan memasukkan hasutan yang bertujuan merugikan perusahaan, serta dapat mengganggu keamanan perusahaan dan stabilitas kerja perusahaan. PASAL 25 LARANGAN
1. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) I a. Pekerja dilarang menerima tamu pribadi dalam tempat kerjanya kecuali mendapat ijin dari atasan dan/ atau kepentingan perusahaan. b. Pekerja dilarang meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa ijin dari atasannya. c. Pekerja yang mendapat ijin meninggalkan pekerjaan pada jam kerja harus membawa surat ijin keluar yang telah disediakan, serta tidak diperbolehkan melebihi waktu ijin yang telah diberikan, kecuali yang bersifat darurat (emergency). d. Pekerja dilarang mengganggu pekerjaan orang lain. e. Pekerja dilarang berkata yang tidak sopan dan / atau melecehkan sesama pekerja. 35
f. Pekerja dilarang melakukan pekerjaan rangkap diluar pekerjaan perusahaan pada jam kerja, maupun masih dalam ikatan perjanjian. g. Pekerja dilarang mengerjakan bagian lain yang bukan tugasnya kecuali jika diperintahkan atau diperbantukan atas perintah atasannya. h. Demi menjaga keamanan dan keselamatan kerja (K3), kepada pekerja maka : 1. Untuk wanita rambut panjang dirapikan, kuku panjang dipotong. 2. Untuk pria dilarang mempunyai kuku panjang, memakai anting-anting dan rambut panjang. i. Pekerja dilarang untuk mangkir absen, jumlah mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 3 (tiga) kali dalam sebulan. akan diberi Surat Peringatan I. (mangkir atau alpha yaitu tanpa pemberitahuan dan keterangan) j. Pekerja dilarang menghilangkan suatu dokumen (dokumen yang memiliki nilai & esensi yang berkaitan dengan hak & kewajiban) yang dianggap penting untuk perusahaan. 2. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) II a. Pekerja dilarang datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan yang tepat / dapat diterima, (apabila dilakukan 3 kali dalam 1 bulan). b. Pekerja tidak diperkenankan memindahkan, mengambil, merusak atau menyalahgunakan barang-barang milik perusahaan tanpa persetujuan dari perusahaan secara tertulis. c. Pekerja dilarang mempergunakan alat-alat atau b a r a n g - b a r an g m i l i k p e ru s a h aa n y a n g 36
kesan yang baik kepada setiap tamu / orang luar.
menyimpang dari fungsi kegunaan alat-alat tersebut. d. Pekerja dilarang melakukan perdagangan, propaganda atau perbuatan lain di dalam lingkungan perusahaan untuk kepentingan, pribadi atau perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan tanpa persetujuan perusahaan. e. Pekerja dilarang menolak untuk kerja lembur di waktu perusahaan membutuhkan, kecuali dengan alasan dan bukti yang tertulis dapat diterima. 3. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) III a. Pekerja dilarang menolak perintah yang layak dari atasannya dan telah sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerjanya. b. Pe ke rj a di la ra ng me ny al ah gu na ka n na ma perusahaan untuk kepentingan pribadi. c. Pekerja dilarang ber-tatto dengan gambar atau simbol yang besar dan mencolok di tubuh. d. Pekerja dilarang berjualan atau berdagang dalam bentuk apapun dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi didalam lingkungan perusahaan dan pada saat jam kerja. e. Bagi anggota satpam yang kedapatan telah melakukan kesalahan/pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik satpam, sumpah jabatan satpam, dan janji satpam serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. f. Pekerja dilarang merokok di lingkungan per usahaan kecua li di tempat yang telah disediakan. 37
f. Pekerja dilarang melakukan pekerjaan rangkap diluar pekerjaan perusahaan pada jam kerja, maupun masih dalam ikatan perjanjian. g. Pekerja dilarang mengerjakan bagian lain yang bukan tugasnya kecuali jika diperintahkan atau diperbantukan atas perintah atasannya. h. Demi menjaga keamanan dan keselamatan kerja (K3), kepada pekerja maka : 1. Untuk wanita rambut panjang dirapikan, kuku panjang dipotong. 2. Untuk pria dilarang mempunyai kuku panjang, memakai anting-anting dan rambut panjang. i. Pekerja dilarang untuk mangkir absen, jumlah mangkir selama 2 (dua) hari berturut-turut atau 3 (tiga) kali dalam sebulan. akan diberi Surat Peringatan I. (mangkir atau alpha yaitu tanpa pemberitahuan dan keterangan) j. Pekerja dilarang menghilangkan suatu dokumen (dokumen yang memiliki nilai & esensi yang berkaitan dengan hak & kewajiban) yang dianggap penting untuk perusahaan. 2. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) II a. Pekerja dilarang datang terlambat atau pulang lebih awal tanpa alasan yang tepat / dapat diterima, (apabila dilakukan 3 kali dalam 1 bulan). b. Pekerja tidak diperkenankan memindahkan, mengambil, merusak atau menyalahgunakan barang-barang milik perusahaan tanpa persetujuan dari perusahaan secara tertulis. c. Pekerja dilarang mempergunakan alat-alat atau b a r a n g - b a r an g m i l i k p e ru s a h aa n y a n g
menyimpang dari fungsi kegunaan alat-alat tersebut. d. Pekerja dilarang melakukan perdagangan, propaganda atau perbuatan lain di dalam lingkungan perusahaan untuk kepentingan, pribadi atau perusahaan lain yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan tanpa persetujuan perusahaan. e. Pekerja dilarang menolak untuk kerja lembur di waktu perusahaan membutuhkan, kecuali dengan alasan dan bukti yang tertulis dapat diterima. 3. SANKSI SURAT PERINGATAN (SP) III a. Pekerja dilarang menolak perintah yang layak dari atasannya dan telah sesuai dengan kesehatan dan keselamatan kerjanya. b. Pe ke rj a di la ra ng me ny al ah gu na ka n na ma perusahaan untuk kepentingan pribadi. c. Pekerja dilarang ber-tatto dengan gambar atau simbol yang besar dan mencolok di tubuh. d. Pekerja dilarang berjualan atau berdagang dalam bentuk apapun dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi didalam lingkungan perusahaan dan pada saat jam kerja. e. Bagi anggota satpam yang kedapatan telah melakukan kesalahan/pelanggaran yang tidak sesuai dengan kode etik satpam, sumpah jabatan satpam, dan janji satpam serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. f. Pekerja dilarang merokok di lingkungan per usahaan kecua li di tempat yang telah disediakan.
36
37
g. Pekerja dilarang melecehkan petugas keamanan / satpam yang sedang bertugas. h. Pekerja dilarang tidur pada waktu jam kerja dan ditempat kerja. i. Pekerja dilarang mangkir yaitu dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jumlah mangkir selama 1 bulan berturut-turut terhitung : 4 (empat) hari : Peringatan ketiga 5 (lima) hari : Dianggap mengundurkan diri 2. Selama 1 (satu) bulan jumlah mangkir terhitung 5 (lima) kali : Peringatan ketiga 3. Selama 1 (satu) tahun jumlah mangkir terhitung 24 (dua puluh empat) kali : SP 3 4. SANKSI PEMOTONGAN UPAH a. Pekerja keluar lokasi perusahaan dengan ijin atasan untuk kepentingan pribadi (bukan kepentingan perusahaan) maka dipotong secara proposional upah perjam. b. Ijin kecuali yang diatur dalam UU ketenagakerjaan 2003 pasal 93, ayat 2 i. Pekerja / buruh sakit termasuk pekerja / buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. ii. Pekerja / buruh tidak masuk bekerja karena pekerja / buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri 38
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. iii. Pekerja / buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. iv. Pekerja / buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. v. Pekerja / buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. vi. Pekerja / buruh melaksanakan hak istirahat. vii. Pekerja / buruh melaksanakan tugas serikat pekerja / buruh atas pengusaha; dan viii.Pekerja / buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. c. Sakit tanpa surat keterangan dari dokter. PASAL 26 JENIS SANKSI YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PEKERJA
1. Pekerja yang dengan sengaja atau ceroboh melakukan tindakan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama Bab IV pasal 26 & 27 maka akan diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jenis-jenis sanksi adalah sebagai berikut : 39
g. Pekerja dilarang melecehkan petugas keamanan / satpam yang sedang bertugas. h. Pekerja dilarang tidur pada waktu jam kerja dan ditempat kerja. i. Pekerja dilarang mangkir yaitu dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Jumlah mangkir selama 1 bulan berturut-turut terhitung : 4 (empat) hari : Peringatan ketiga 5 (lima) hari : Dianggap mengundurkan diri 2. Selama 1 (satu) bulan jumlah mangkir terhitung 5 (lima) kali : Peringatan ketiga 3. Selama 1 (satu) tahun jumlah mangkir terhitung 24 (dua puluh empat) kali : SP 3 4. SANKSI PEMOTONGAN UPAH a. Pekerja keluar lokasi perusahaan dengan ijin atasan untuk kepentingan pribadi (bukan kepentingan perusahaan) maka dipotong secara proposional upah perjam. b. Ijin kecuali yang diatur dalam UU ketenagakerjaan 2003 pasal 93, ayat 2 i. Pekerja / buruh sakit termasuk pekerja / buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. ii. Pekerja / buruh tidak masuk bekerja karena pekerja / buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri
melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. iii. Pekerja / buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara. iv. Pekerja / buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. v. Pekerja / buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha. vi. Pekerja / buruh melaksanakan hak istirahat. vii. Pekerja / buruh melaksanakan tugas serikat pekerja / buruh atas pengusaha; dan viii.Pekerja / buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. c. Sakit tanpa surat keterangan dari dokter. PASAL 26 JENIS SANKSI YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA PEKERJA
1. Pekerja yang dengan sengaja atau ceroboh melakukan tindakan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama Bab IV pasal 26 & 27 maka akan diberikan sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun jenis-jenis sanksi adalah sebagai berikut :
38
39
a. Teguran Lisan dan ada bukti peringatan lisan secara tertulis. b. Surat Peringatan i. Surat Peringatan I . ii. Surat Peringatan II . iii. Surat Peringatan III . 2. Pemberitahuan teguran atau surat peringatan tidak harus berurutan, tergantung pada berat ringannya suatu pelanggaran yang dilakukan. Selain pemberian teguran atau surat peringatan, pengusaha dapat memberikan sanksi berupa : a. Penurunan jabatan b. Pemindahan tugas c. Non aktif (skorsing) dengan ketentuan : selama menjalani skorsing yang bersangkutan berhak mendapat upah sebesar 75 % dari yang biasa diterima. 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Suatu resiko terberat sebagai sanksi atas suatu pelanggaran / kesalahan yang sudah melampui batas batas kriteria dan ketentuan dari teguran sampai dengan surat peringatan III atau terakhir, seperti diatur dalam pasal 22. PASAL 27 MASA BERLAKUNYA SURAT PERINGATAN (SP)
1. Jangka waktu berlakunya Surat Peringatan terhitung dari tanggal pemberian Surat Peringatan yang terinci 40
sebagai berikut : a. SP I berlaku selama b. SP II berlaku selama c. SP III berlaku selama
: 2 bulan : 4 bulan : 6 bulan
2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari tanggal pemberian Surat Peringatan, yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran lagi, maka Surat Peringatan tersebut dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi.
BAB VIII SYARAT-SYARAT DAN KONDISI KERJA PASAL 28 HARI KERJA , HARI ISTIRAHAT , JAM KERJA DAN JAM ISTIRAHAT
1. Hari kerja adalah hari dimana pekerja diwajibkan untuk menjalankan tugas pekerjaan yang telah ditentukan. 2. Waktu Kerja adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan dengan ijin Dinas Tenaga Kerja, Pengusaha dapat memberlakukan hari kerja seminggu adalah 5 (lima) hari kerja dengan 8 (delapan jam) kerja efektif sehari, 9 jam kerja normatif dan 40 (empat puluh) jam kerja seminggu. 41
a. Teguran Lisan dan ada bukti peringatan lisan secara tertulis. b. Surat Peringatan i. Surat Peringatan I . ii. Surat Peringatan II . iii. Surat Peringatan III . 2. Pemberitahuan teguran atau surat peringatan tidak harus berurutan, tergantung pada berat ringannya suatu pelanggaran yang dilakukan. Selain pemberian teguran atau surat peringatan, pengusaha dapat memberikan sanksi berupa : a. Penurunan jabatan b. Pemindahan tugas c. Non aktif (skorsing) dengan ketentuan : selama menjalani skorsing yang bersangkutan berhak mendapat upah sebesar 75 % dari yang biasa diterima. 3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Suatu resiko terberat sebagai sanksi atas suatu pelanggaran / kesalahan yang sudah melampui batas batas kriteria dan ketentuan dari teguran sampai dengan surat peringatan III atau terakhir, seperti diatur dalam pasal 22. PASAL 27 MASA BERLAKUNYA SURAT PERINGATAN (SP)
1. Jangka waktu berlakunya Surat Peringatan terhitung dari tanggal pemberian Surat Peringatan yang terinci
sebagai berikut : a. SP I berlaku selama b. SP II berlaku selama c. SP III berlaku selama
: 2 bulan : 4 bulan : 6 bulan
2. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dari tanggal pemberian Surat Peringatan, yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran lagi, maka Surat Peringatan tersebut dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi.
BAB VIII SYARAT-SYARAT DAN KONDISI KERJA PASAL 28 HARI KERJA , HARI ISTIRAHAT , JAM KERJA DAN JAM ISTIRAHAT
1. Hari kerja adalah hari dimana pekerja diwajibkan untuk menjalankan tugas pekerjaan yang telah ditentukan. 2. Waktu Kerja adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan dengan ijin Dinas Tenaga Kerja, Pengusaha dapat memberlakukan hari kerja seminggu adalah 5 (lima) hari kerja dengan 8 (delapan jam) kerja efektif sehari, 9 jam kerja normatif dan 40 (empat puluh) jam kerja seminggu.
40
41
3. Jam Kerja adalah jam-jam saat pekerja ditetapkan harus berada ditempat kerja dan melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. 4. Jam Istirahat adalah jam pada saat pekerja melakukan istirahat di dalam atau diluar perusahaan. PASAL 29 KETENTUAN JAM KERJA SERTA JAM ISTIRAHAT
1. Waktu kerja biasa untuk 5 hari kerja adalah : a. Senin s/d Kamis i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 12.30 Jam Istirahat iii. 12.30 - 16.00 Jam Kerja b. Jum'at i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 13.00 Jam Istirahat iii. 13.00 - 16.30 Jam Kerja i. ( cukup jelas )… 2. Waktu kerja biasa untuk 6 hari kerja adalah : a. Senin s/d Kamis i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 12.30 Jam Istirahat iii. 12.30 - 15.00 Jam Kerja b. Jum'at i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 13.00 Jam Istirahat iii. 13.00 - 15.30 Jam Kerja 42
c. Sabtu i. 07.00 - 12.00 Jam Kerja 3. Ketentuan jam kerja untuk Shift diatur sebagai berikut : a.SHIFT I i. Senin - Kamis: jam 06.00 - 14.00 (istirahat jam 11.30 - 12.30) ii. Jum'at : jam 06.00 - 14.30 (istirahat jam 11.30 - 13.00) iii. Sabtu : jam 06.00 - 11.00 (bagi yang melaksanakan lembur / OT diberikan istirahat 1 jam (11.00 - 12.00). b. SHIFT II i. Senin - Kamis: jam 14.00 – 22.00 (istirahat jam 17.30 - 18.30) ii. Jum'at : jam 14.30 – 22.30 (istirahat jam 17.30 - 18.30) iii. Sabtu : jam 11.00 - 16.00 c. SHIFT III i. Senin - Kamis: jam 22.00 - 06.00 (istirahat jam 02.00 - 03.00) ii. Jum'at : jam 22.00 - 06.00 (istirahat jam 02.00 - 03.00) iii. Sabtu : jam 16.00 - 21.00 WIB 4. Para Manager & Ass. Manager Jam Masuk Kerja adalah : a. Untuk jam masuk kerja untuk Manager jam 09.00 WIB 43
3. Jam Kerja adalah jam-jam saat pekerja ditetapkan harus berada ditempat kerja dan melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. 4. Jam Istirahat adalah jam pada saat pekerja melakukan istirahat di dalam atau diluar perusahaan. PASAL 29 KETENTUAN JAM KERJA SERTA JAM ISTIRAHAT
1. Waktu kerja biasa untuk 5 hari kerja adalah : a. Senin s/d Kamis i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 12.30 Jam Istirahat iii. 12.30 - 16.00 Jam Kerja b. Jum'at i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 13.00 Jam Istirahat iii. 13.00 - 16.30 Jam Kerja i. ( cukup jelas )… 2. Waktu kerja biasa untuk 6 hari kerja adalah : a. Senin s/d Kamis i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 12.30 Jam Istirahat iii. 12.30 - 15.00 Jam Kerja b. Jum'at i. 07.00 - 11.30 Jam Kerja ii. 11.30 - 13.00 Jam Istirahat iii. 13.00 - 15.30 Jam Kerja
c. Sabtu i. 07.00 - 12.00 Jam Kerja 3. Ketentuan jam kerja untuk Shift diatur sebagai berikut : a.SHIFT I i. Senin - Kamis: jam 06.00 - 14.00 (istirahat jam 11.30 - 12.30) ii. Jum'at : jam 06.00 - 14.30 (istirahat jam 11.30 - 13.00) iii. Sabtu : jam 06.00 - 11.00 (bagi yang melaksanakan lembur / OT diberikan istirahat 1 jam (11.00 - 12.00). b. SHIFT II i. Senin - Kamis: jam 14.00 – 22.00 (istirahat jam 17.30 - 18.30) ii. Jum'at : jam 14.30 – 22.30 (istirahat jam 17.30 - 18.30) iii. Sabtu : jam 11.00 - 16.00 c. SHIFT III i. Senin - Kamis: jam 22.00 - 06.00 (istirahat jam 02.00 - 03.00) ii. Jum'at : jam 22.00 - 06.00 (istirahat jam 02.00 - 03.00) iii. Sabtu : jam 16.00 - 21.00 WIB 4. Para Manager & Ass. Manager Jam Masuk Kerja adalah : a. Untuk jam masuk kerja untuk Manager jam 09.00 WIB
42
43
b. Untuk jam masuk kerja untuk Ass. Manager jam 08.30 WIB 5. Waktu kerja biasa di lokasi kerja Perusahaan pabrik dan bagian-bagian tertentu diatur oleh pimpinan departemen berdasarkan kebutuhan operasional dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. PASAL 30 WAKTU KERJA LEMBUR
1. Kerja Lembur adalah kerja yang dilakukan oleh pekerja diluar jam/hari kerja normal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 2. Kerja lembur hanya dibenarkan bila dilakukan atas perintah atasan atau persetujuan atasan dengan mengisi Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL). 3. Dalam hal pekerja lembur tanpa ada perintah atau ijin dari atasannya, maka upahnya selama lembur tidak dibayar. 4. Apabila pekerja masih melakukan pekerjaannya 3 (tiga) jam atau lebih tanpa istirahat setelah bekerja 7 (tujuh) jam kerja efektif maka perusahaan memberikan tambahan 1 (satu) tunjangan uang makan yang besarnya sesuai dengan ketentuan atau kemampuan perusahaan. 5. Demi menjaga keamanan dan keselamatan maka pekerja wanita yang lembur dan/ atau pulang setelah 44
jam 23.00 WIB wajib diberikan fasilitas transportasi. 6. Kerja Lembur dilakukan atas dasar Surat Perintah Kerja Lembur, kecuali diwajibkan dalam hal-hal sebagai berikut : a. Apabila pekerjaan tersebut harus segera diselesaikan. b. Apabila dalam suatu waktu dan masa-masa tertentu ada pekerjaan yang tertimbun dan harus segera diselesaikan. c. Pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau dapat menganggu kelancaran produksi. d. Apabila pekerja masih melakukan pekerjaannya diatas 4 (empat) jam secara terus menerus atau lebih wajib mendapatkan waktu istirahat. PASAL 31 PEMAKAIAN CHECK CLOCK (FINGER, BARCODE/ MANUAL) KELUAR MASUK PERUSAHAAN
1. Seluruh pekerja wajib melakukan absensi/ check clock (Finger, Barcode/ manual) pada waktu masuk dan pulang kerja sebagai bukti hadir, sesuai dengan jadwal shiftnya masing-masing. 2. Seluruh pekerja yang hendak keluar lokasi pabrik untuk keperluan pribadi pada jam kerja wajib : a. Meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan dengan mengisi form surat ijin keluar kemudian disetujui ke bagian HRD dan dibawa ke pos security. 45
b. Untuk jam masuk kerja untuk Ass. Manager jam 08.30 WIB 5. Waktu kerja biasa di lokasi kerja Perusahaan pabrik dan bagian-bagian tertentu diatur oleh pimpinan departemen berdasarkan kebutuhan operasional dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. PASAL 30 WAKTU KERJA LEMBUR
1. Kerja Lembur adalah kerja yang dilakukan oleh pekerja diluar jam/hari kerja normal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 2. Kerja lembur hanya dibenarkan bila dilakukan atas perintah atasan atau persetujuan atasan dengan mengisi Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL). 3. Dalam hal pekerja lembur tanpa ada perintah atau ijin dari atasannya, maka upahnya selama lembur tidak dibayar. 4. Apabila pekerja masih melakukan pekerjaannya 3 (tiga) jam atau lebih tanpa istirahat setelah bekerja 7 (tujuh) jam kerja efektif maka perusahaan memberikan tambahan 1 (satu) tunjangan uang makan yang besarnya sesuai dengan ketentuan atau kemampuan perusahaan. 5. Demi menjaga keamanan dan keselamatan maka pekerja wanita yang lembur dan/ atau pulang setelah 44
6. Kerja Lembur dilakukan atas dasar Surat Perintah Kerja Lembur, kecuali diwajibkan dalam hal-hal sebagai berikut : a. Apabila pekerjaan tersebut harus segera diselesaikan. b. Apabila dalam suatu waktu dan masa-masa tertentu ada pekerjaan yang tertimbun dan harus segera diselesaikan. c. Pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau dapat menganggu kelancaran produksi. d. Apabila pekerja masih melakukan pekerjaannya diatas 4 (empat) jam secara terus menerus atau lebih wajib mendapatkan waktu istirahat. PASAL 31 PEMAKAIAN CHECK CLOCK (FINGER, BARCODE/ MANUAL) KELUAR MASUK PERUSAHAAN
1. Seluruh pekerja wajib melakukan absensi/ check clock (Finger, Barcode/ manual) pada waktu masuk dan pulang kerja sebagai bukti hadir, sesuai dengan jadwal shiftnya masing-masing. 2. Seluruh pekerja yang hendak keluar lokasi pabrik untuk keperluan pribadi pada jam kerja wajib : a. Meminta ijin terlebih dahulu kepada atasan dengan mengisi form surat ijin keluar kemudian disetujui ke bagian HRD dan dibawa ke pos security. 45
b. Menggunakan kartu absensi, sedangkan upah/gaji akan dipotong sesuai dengan lamanya meninggalkan pekerjaan, kecuali pada jam istirahat (makan siang ). PASAL 32 HARI LIBUR
1. Hari libur resmi adalah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi: a. Hari Minggu/ istirahat Minggu, kecuali. b. Hari istirahat mingguan bagi karyawan yang bentuk pekerjaannya tidak ditentukan libur pada hari minggu setiap mingguannya. c. Hari Libur Nasional. 2. Hari yang diliburkan dan dikehendaki oleh perusahaan. Dalam hal ini yang diliburkan perusahaan dimana karena sifat pekerjaan serta alasan-alasan tertentu sehingga pengusaha sangat memerlukan pengaturan lain. PASAL 33 CUTI TAHUNAN
1. Ketentuan-ketentuan tentang cuti tahunan dalam PKB ini disesuaikan dengan UUK No.13 tahun 2003 sebagai berikut : a. Pekerja diberikan cuti tahunan setelah ia mempunyai masa kerja 12 ( dua belas) bulan terus menerus tanpa terputus dan diajukan minimal 1 46
jam 23.00 WIB wajib diberikan fasilitas transportasi.
(satu) minggu sebelumnya. b. H a r i - h a r i t e r s e b u t d i b a w a h i n i t i d a k diperhitungkan sebagai cuti tahunan : i. Mendapat kecelakaan kerja berhubung dengan hubungan kerja ii. Sakit yang diberitahukan secara sah iii. Hal-hal lain yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan iv. Hari-hari istirahat mingguan v. Hari-hari libur resmi c. Pada dasarnya cuti tahunan dilaksanakan terus menerus selama paling banyak 12 (dua belas) hari kerja. cuti tahunan dapat dibagi dalam beberapa bagian, yang pertama diambil pada saat lebaran dan selebihnya diambil menurut kepentingan pekerja. d. Hak cuti tahunan sebagaimana disebutkan diatas gugur, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya hak cuti tersebut, Pekerja tidak mempergunakan haknya tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan. e. Untuk karyawan level Operator Kontrak, Staf, Karu & Supervisor yang dikontrak selama 1 tahun lebih berturut-turut, maka berdasarkan penilaian pihak manajemen, akan mendapatkan hak cutinya. f. Pekerja wajib memberitahukan kepada atasan bilamana hak cuti tahunannya akan habis batas waktunya, yaitu satu bulan sebelum berakhirnya dengan lisan dan tertulis. g. Hak cuti tahunan karyawan dapat diambil sewaktu –waktu sesuai dengan kepentingan pekerja. 47
b. Menggunakan kartu absensi, sedangkan upah/gaji akan dipotong sesuai dengan lamanya meninggalkan pekerjaan, kecuali pada jam istirahat (makan siang ).
b.
PASAL 32 HARI LIBUR
1. Hari libur resmi adalah hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang meliputi: a. Hari Minggu/ istirahat Minggu, kecuali. b. Hari istirahat mingguan bagi karyawan yang bentuk pekerjaannya tidak ditentukan libur pada hari minggu setiap mingguannya. c. Hari Libur Nasional. 2. Hari yang diliburkan dan dikehendaki oleh perusahaan. Dalam hal ini yang diliburkan perusahaan dimana karena sifat pekerjaan serta alasan-alasan tertentu sehingga pengusaha sangat memerlukan pengaturan lain.
c.
d.
e.
PASAL 33 CUTI TAHUNAN
1. Ketentuan-ketentuan tentang cuti tahunan dalam PKB ini disesuaikan dengan UUK No.13 tahun 2003 sebagai berikut : a. Pekerja diberikan cuti tahunan setelah ia mempunyai masa kerja 12 ( dua belas) bulan terus menerus tanpa terputus dan diajukan minimal 1 46
g.
47
h. Bilamana terjadi penangguhan cuti, maka bukti form cuti tersebut bisa digunakan sebagai bukti penggantian hak cutinya berupa uang. i. Penggantian hak cuti karyawan berupa uang seperti disebutkan dalam huruf ( i ) maka besarnya ditentukan sesuai upah 1 (hari) kerja. 2. Selama menjalani cuti tahunan, pekerja berhak atas upah penuh dan tunjangan premi hadir. 3. Pembayaran cuti melalui payroll. 4. Pekerja berhak atas penggantian cuti tahunan bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan UUK. No. 13 tahun 2003. 5. Bagian Personalia yang bersangkutan bekerja sama dengan bagian administrasi departemennya memberitahukan kepada pekerja melalui kepala bagian masing masing apabila hak cuti tahunannya lahir atau akan berakhir.
BAB IX PENGAKUAN TERHADAP KARYAWAN PEREMPUAN DAN HAK PEREMPUAN PASAL 34 CUTI MELAHIRKAN DAN GUGUR KANDUNGAN
1. Bagi pekerja wanita yang akan melahirkan berhak atas 48
f.
(satu) minggu sebelumnya. H a r i - h a r i t e r s e b u t d i b a w a h i n i t i d a k diperhitungkan sebagai cuti tahunan : i. Mendapat kecelakaan kerja berhubung dengan hubungan kerja ii. Sakit yang diberitahukan secara sah iii. Hal-hal lain yang seharusnya menjadi tanggungan perusahaan iv. Hari-hari istirahat mingguan v. Hari-hari libur resmi Pada dasarnya cuti tahunan dilaksanakan terus menerus selama paling banyak 12 (dua belas) hari kerja. cuti tahunan dapat dibagi dalam beberapa bagian, yang pertama diambil pada saat lebaran dan selebihnya diambil menurut kepentingan pekerja. Hak cuti tahunan sebagaimana disebutkan diatas gugur, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah berakhirnya hak cuti tersebut, Pekerja tidak mempergunakan haknya tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan. Untuk karyawan level Operator Kontrak, Staf, Karu & Supervisor yang dikontrak selama 1 tahun lebih berturut-turut, maka berdasarkan penilaian pihak manajemen, akan mendapatkan hak cutinya. Pekerja wajib memberitahukan kepada atasan bilamana hak cuti tahunannya akan habis batas waktunya, yaitu satu bulan sebelum berakhirnya dengan lisan dan tertulis. Hak cuti tahunan karyawan dapat diambil sewaktu –waktu sesuai dengan kepentingan pekerja.
cuti selama 3 (tiga) bulan yaitu 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan anaknya dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anaknya . 2. Bagi pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan seperti tersebut dalam ayat 1 bahwa bilamana selama cuti melahirkan tersebut cuti tahunannya akan habis maka karyawan bisa mengambil hak cuti tahunannya sebelum tanggal dimulainya cuti melahirkan. 3. Bagi pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan seperti tersebut dalam ayat 1 bahwa bi lamana ka ryawan meng alam i peng undu ran melahirkan dari batas waktu yang ditentukan oleh dokter maka batas waktu tersebut dapat diberikan surat keterangan dokter sebagai bukti pengunduran cuti melahirkan. 4. Dalam hal gugur kandungan, pekerja berhak atas cuti gugur kandungan selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan Dokter kandungan atau bidan. 5. Bagi Pekerja yang mengalami keguguran dengan kondisi kehamilan pada usia hamil muda maka untuk hak ijin cuti karyawan tersebut disesuaikan dengan keterangan yang diberikan oleh dokter yang sah. 6. Bagi pekerja wanita yang akan mempergunakan hak tersebut dalam ayat 1, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada perusahaan dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, 49
h. Bilamana terjadi penangguhan cuti, maka bukti form cuti tersebut bisa digunakan sebagai bukti penggantian hak cutinya berupa uang. i. Penggantian hak cuti karyawan berupa uang seperti disebutkan dalam huruf ( i ) maka besarnya ditentukan sesuai upah 1 (hari) kerja. 2. Selama menjalani cuti tahunan, pekerja berhak atas upah penuh dan tunjangan premi hadir. 3. Pembayaran cuti melalui payroll. 4. Pekerja berhak atas penggantian cuti tahunan bila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan UUK. No. 13 tahun 2003. 5. Bagian Personalia yang bersangkutan bekerja sama dengan bagian administrasi departemennya memberitahukan kepada pekerja melalui kepala bagian masing masing apabila hak cuti tahunannya lahir atau akan berakhir.
BAB IX PENGAKUAN TERHADAP KARYAWAN PEREMPUAN DAN HAK PEREMPUAN PASAL 34 CUTI MELAHIRKAN DAN GUGUR KANDUNGAN
1. Bagi pekerja wanita yang akan melahirkan berhak atas
cuti selama 3 (tiga) bulan yaitu 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan anaknya dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan anaknya . 2. Bagi pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan seperti tersebut dalam ayat 1 bahwa bilamana selama cuti melahirkan tersebut cuti tahunannya akan habis maka karyawan bisa mengambil hak cuti tahunannya sebelum tanggal dimulainya cuti melahirkan. 3. Bagi pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan seperti tersebut dalam ayat 1 bahwa bi lamana ka ryawan meng alam i peng undu ran melahirkan dari batas waktu yang ditentukan oleh dokter maka batas waktu tersebut dapat diberikan surat keterangan dokter sebagai bukti pengunduran cuti melahirkan. 4. Dalam hal gugur kandungan, pekerja berhak atas cuti gugur kandungan selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan Dokter kandungan atau bidan. 5. Bagi Pekerja yang mengalami keguguran dengan kondisi kehamilan pada usia hamil muda maka untuk hak ijin cuti karyawan tersebut disesuaikan dengan keterangan yang diberikan oleh dokter yang sah. 6. Bagi pekerja wanita yang akan mempergunakan hak tersebut dalam ayat 1, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada perusahaan dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah,
48
49
kecuali rumah sakit provider yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 35 HAK PEREMPUAN
1. Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter be rb ah ay a ba gi ke se ha ta n da n ke se la ma ta n kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 3. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja perempuan antara pk. 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a. Memberikan makanan dan minuman bergizi dan berkalori. b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi Pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 5. Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pihak perusahaan disertai dengan surat dokter, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dan mendapatkan upah penuh. 50
PASAL 36 IJIN TIDAK MASUK KERJA KARENA SAKIT
1. Bagi karyawan tetap tidak dapat masuk kerja karena sakit memperoleh ijin sakit dari Dokter jaga Poliklinik Perusahaan atau Dokter Pemerintah atau Dokter Poli Jamsostek atau Puskesmas dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter jaga Poliklinik Perusahaan atau dokter Pemerintah, atau Dokter Poli Jamsostek atau Puskesmas yang sah disertai dengan copy dan / atau resep asli. 2. Bila pekerja tidak dapat masuk berkerja melebihi ijin sakit yang sah yang ditetapkan oleh dokter dan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1, maka pada hari-hari tersebut pekerja dinyatakan ijin alpha atau sakit tanpa surat dokter. 3. Dalam hal pekerja diragukan ijin sering sakit, perusahaan akan mewajibkan pekerja tersebut diperiksa oleh Dokter Pemerintah, atau Dokter Poliklinik Perusahaan atau Poli Jamsostek atau Puskesmas yang ditunjuk perusahaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dipakai sebagai alasan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan terhadap pekerja yang bersangkutan. PASAL 37 IJIN TIDAK MASUK KERJA / MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH PENUH
Perusahaan dapat memberikan ijin kepada pekerja 51
kecuali rumah sakit provider yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PASAL 35 HAK PEREMPUAN
1. Pekerja perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan Pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter be rb ah ay a ba gi ke se ha ta n da n ke se la ma ta n kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. 3. Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja perempuan antara pk. 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib : a. Memberikan makanan dan minuman bergizi dan berkalori. b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi Pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. 5. Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pihak perusahaan disertai dengan surat dokter, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid dan mendapatkan upah penuh. 50
untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah, dalam hal sebagai berikut : 1. Meninggalkan pekerjaan untuk peristiwa-peristiwa sebagai berikut : a. Perkawinan pekerja .................................... 3 hari b. Perkawinan anak pekerja ............................ 2 hari c. Isteri pekerja melahirkan ............................ 2 hari d. Isteri/ suami, anak atau orang tua/mertua pekerja meninggal dunia ......................................... 2 hari e. Pengkhitanan anak pekerja ......................... 2 hari f. Pembaptisan anak pekerja .......................... 2 hari g. Orang yang menjadi tanggungan dan tinggal di rumah pekerja Meninggal dunia ................. 1 hari 2. Melaksanakan latihan manasik Haji dan ibadah Haji a. Untuk menunaikan ibadah Haji dan persiapan pelaksanaannya/ manasik Haji kepada Pekerja tetap yang masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih dapat diberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh “selama waktu yang diperlukan” tapi tidak melebihi masa 3 (tiga) bulan. b. Pengertian “selama waktu yang diperlukan” ialah 2 (dua) hari sebelum meninggalkan rumah untuk perjalanan menunaikan ibadah haji sampai dengan 4 (empat) hari setelah datang di rumah dari perjalanan menunaikan ibadah Haji tapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan. c. Bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun dapat melaksanakan ibadah haji tanpa upah. 52
PASAL 36 IJIN TIDAK MASUK KERJA KARENA SAKIT
1. Bagi karyawan tetap tidak dapat masuk kerja karena sakit memperoleh ijin sakit dari Dokter jaga Poliklinik Perusahaan atau Dokter Pemerintah atau Dokter Poli Jamsostek atau Puskesmas dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter jaga Poliklinik Perusahaan atau dokter Pemerintah, atau Dokter Poli Jamsostek atau Puskesmas yang sah disertai dengan copy dan / atau resep asli. 2. Bila pekerja tidak dapat masuk berkerja melebihi ijin sakit yang sah yang ditetapkan oleh dokter dan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1, maka pada hari-hari tersebut pekerja dinyatakan ijin alpha atau sakit tanpa surat dokter. 3. Dalam hal pekerja diragukan ijin sering sakit, perusahaan akan mewajibkan pekerja tersebut diperiksa oleh Dokter Pemerintah, atau Dokter Poliklinik Perusahaan atau Poli Jamsostek atau Puskesmas yang ditunjuk perusahaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dipakai sebagai alasan untuk menentukan kebijaksanaan perusahaan terhadap pekerja yang bersangkutan. PASAL 37 IJIN TIDAK MASUK KERJA / MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH PENUH
Perusahaan dapat memberikan ijin kepada pekerja 51
d. Pekerja yang dalam hubungan kerja dengan Perusahaan Karyamitra Group menunaikan ibadah haji atas biaya sendiri lebih dari 1 (satu) kali, perusahaan tidak wajib membayar upahnya. PASAL 38 IJIN TIDAK MASUK KERJA / MENINGGALKAN PEKERJAAN TANPA UPAH PENUH / PROPOSIONAL
1. Pekerja yang jatuh sakit pada waktu melakukan pekerjaan dan tidak mampu melanjutkan pekerjaan, setelah mendapat ijin dari petugas Poliklinik atau dokter perusahaan dan ijin dari atasannya serta mengisi form ijin keluar dari HRD, maka dapat meninggalkan pekerjaan dan upah dibayar proposional serta mendapatkan uang premi hadir. 2. Pekerja seperti yang dimaksud dalam ayat (1) bilamana sudah melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) jam secara terus menerus tanpa henti maka berhak mendapatkan uang makan sesuai dengan ketentuan. 3. Pekerja yang ijin tidak masuk kerja tanpa mendapat upah, diluar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 jo Undang-Undang No. 13 tahun 2003 jo Peraturan Pelaksanaannya. 4. Bila pekerja tidak dapat masuk berkerja melebihi ijin sakit yang sah yang ditetapkan oleh dokter dan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1, maka pada hari-hari tersebut pekerja dinyatakan ijin alpa atau sakit tanpa surat dokter dan upah tidak dibayar. 53
untuk meninggalkan pekerjaan dengan tetap mendapat upah, dalam hal sebagai berikut : 1. Meninggalkan pekerjaan untuk peristiwa-peristiwa sebagai berikut : a. Perkawinan pekerja .................................... 3 hari b. Perkawinan anak pekerja ............................ 2 hari c. Isteri pekerja melahirkan ............................ 2 hari d. Isteri/ suami, anak atau orang tua/mertua pekerja meninggal dunia ......................................... 2 hari e. Pengkhitanan anak pekerja ......................... 2 hari f. Pembaptisan anak pekerja .......................... 2 hari g. Orang yang menjadi tanggungan dan tinggal di rumah pekerja Meninggal dunia ................. 1 hari 2. Melaksanakan latihan manasik Haji dan ibadah Haji a. Untuk menunaikan ibadah Haji dan persiapan pelaksanaannya/ manasik Haji kepada Pekerja tetap yang masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih dapat diberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan dengan upah penuh “selama waktu yang diperlukan” tapi tidak melebihi masa 3 (tiga) bulan. b. Pengertian “selama waktu yang diperlukan” ialah 2 (dua) hari sebelum meninggalkan rumah untuk perjalanan menunaikan ibadah haji sampai dengan 4 (empat) hari setelah datang di rumah dari perjalanan menunaikan ibadah Haji tapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan. c. Bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun dapat melaksanakan ibadah haji tanpa upah.
d. Pekerja yang dalam hubungan kerja dengan Perusahaan Karyamitra Group menunaikan ibadah haji atas biaya sendiri lebih dari 1 (satu) kali, perusahaan tidak wajib membayar upahnya. PASAL 38 IJIN TIDAK MASUK KERJA / MENINGGALKAN PEKERJAAN TANPA UPAH PENUH / PROPOSIONAL
1. Pekerja yang jatuh sakit pada waktu melakukan pekerjaan dan tidak mampu melanjutkan pekerjaan, setelah mendapat ijin dari petugas Poliklinik atau dokter perusahaan dan ijin dari atasannya serta mengisi form ijin keluar dari HRD, maka dapat meninggalkan pekerjaan dan upah dibayar proposional serta mendapatkan uang premi hadir. 2. Pekerja seperti yang dimaksud dalam ayat (1) bilamana sudah melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) jam secara terus menerus tanpa henti maka berhak mendapatkan uang makan sesuai dengan ketentuan. 3. Pekerja yang ijin tidak masuk kerja tanpa mendapat upah, diluar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 jo Undang-Undang No. 13 tahun 2003 jo Peraturan Pelaksanaannya. 4. Bila pekerja tidak dapat masuk berkerja melebihi ijin sakit yang sah yang ditetapkan oleh dokter dan tidak sesuai dengan ketentuan ayat 1, maka pada hari-hari tersebut pekerja dinyatakan ijin alpa atau sakit tanpa surat dokter dan upah tidak dibayar.
52
PASAL 39 TIDAK MASUK KERJA TANPA IJIN TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG AWAL
1. Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan oleh perusahaan dianggap/disebut mangkir, dan kepada pekerja yang mangkir akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Ijin tidak masuk kerja baru dianggap sah apabila surat ijin tersebut telah disetujui oleh Kepala Bagiannya. Permohonan ijin tersebut harus sudah diajukan sebelum waktu yang bersangkutan tidak masuk kerja. 3. Hadir ditempat kerja 10 (sepuluh) menit sebelum jam kerja dimulai dan melakukan pekerjaan tepat waktu, untuk tanda (aba-aba/sirene) 10 menit sebelum jam kerja dimulai, maka diberikan tanda bahw semua pekerja sudah berada di lokasi kerja dan sudah melakukan checklock (Dipulangkan). 4. Pekerja yang masuk kerja dan / atau pulang awal dikarenakan suatu alasan yang tidak tertera dalam Peraturan Pemerintah yang masih berlaku, UndangUndang No. 13 tahun 2003, upah / gaji yang bersangkutan dipotong secara proposional dan tetap mendapatkan premi hadir.
53
BAB X PENGUPAHAN (KOMPONEN PENGUPAHAN) PASAL 40
1. Gaji diberikan dalam bentuk uang, dimana gaji/upah terendah yaitu mengacu pada UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku dengan komponen sebagai berikut : a. T1 (Tetap) yaitu Gaji Pokok. b. T2 (Tunjangan Tetap) terdiri dari : i. Tunjangan Prestasi (TP) ii. Tunjangan Keahlian (TK), disesuaikan dengan bidang pekerjaannya iii. Tunjangan Jabatan (TJ), disesuaikan dengan jabatan yang disandang oleh karyawan yang bersangkutan. c. T3 ( Tunjangan Tidak Tetap ) terdiri dari : i. Tunjangan Uang Makan (TM). ii. Tunjangan kehadiran adalah bonus kehadiran yang diberikan kepada pekerja atas kehadirannya di tempat kerja selama satu bulan iii. Premi Skill 2. Setiap kenaikan upah UMK setiap tahun, maka selisih UMK baru dari UMK lama akan menjadi penambahan secara total yang menjadi hal kenaikan upah bagi pekerja. 3. Untuk grade masa kerja sesuai dengan level jenjang
54
55
PASAL 39 TIDAK MASUK KERJA TANPA IJIN TERLAMBAT MASUK KERJA DAN PULANG AWAL
1. Pekerja yang tidak masuk kerja tanpa alasan oleh perusahaan dianggap/disebut mangkir, dan kepada pekerja yang mangkir akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Ijin tidak masuk kerja baru dianggap sah apabila surat ijin tersebut telah disetujui oleh Kepala Bagiannya. Permohonan ijin tersebut harus sudah diajukan sebelum waktu yang bersangkutan tidak masuk kerja. 3. Hadir ditempat kerja 10 (sepuluh) menit sebelum jam kerja dimulai dan melakukan pekerjaan tepat waktu, untuk tanda (aba-aba/sirene) 10 menit sebelum jam kerja dimulai, maka diberikan tanda bahw semua pekerja sudah berada di lokasi kerja dan sudah melakukan checklock (Dipulangkan). 4. Pekerja yang masuk kerja dan / atau pulang awal dikarenakan suatu alasan yang tidak tertera dalam Peraturan Pemerintah yang masih berlaku, UndangUndang No. 13 tahun 2003, upah / gaji yang bersangkutan dipotong secara proposional dan tetap mendapatkan premi hadir.
BAB X PENGUPAHAN (KOMPONEN PENGUPAHAN) PASAL 40
1. Gaji diberikan dalam bentuk uang, dimana gaji/upah terendah yaitu mengacu pada UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) yang berlaku dengan komponen sebagai berikut : a. T1 (Tetap) yaitu Gaji Pokok. b. T2 (Tunjangan Tetap) terdiri dari : i. Tunjangan Prestasi (TP) ii. Tunjangan Keahlian (TK), disesuaikan dengan bidang pekerjaannya iii. Tunjangan Jabatan (TJ), disesuaikan dengan jabatan yang disandang oleh karyawan yang bersangkutan. c. T3 ( Tunjangan Tidak Tetap ) terdiri dari : i. Tunjangan Uang Makan (TM). ii. Tunjangan kehadiran adalah bonus kehadiran yang diberikan kepada pekerja atas kehadirannya di tempat kerja selama satu bulan iii. Premi Skill 2. Setiap kenaikan upah UMK setiap tahun, maka selisih UMK baru dari UMK lama akan menjadi penambahan secara total yang menjadi hal kenaikan upah bagi pekerja. 3. Untuk grade masa kerja sesuai dengan level jenjang
54
55
struktural pekerja ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan masa kerja dan nilai grade tersebut akan ditambahkan pada gaji pokok yang ditetapkan oleh keputusan Manajemen/Direksi sebagai berikut: Operator Staf Karu Supervisor
Rp. 20.000/tahun Rp. 11.000/tahun Rp. 13.000/tahun Rp. 17.500/tahun
4. Grade masa kerja diberikan kepada karyawan tetap yang memiliki masa kerja 1 tahun, sesuai tanggal masuk kerja s/d memasuki batas usia pensiun dan penerimaan upah grade masa kerja tersebut ditulis dan dicantumkan dalam klasifikasi gaji bebarengan dengan tanggal masuk kerja. PASAL 41 TENTANG PENGHARGAAN MASA KERJA
Pemberian penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiun. PASAL 42 UPAH PEKERJA HARIAN
1. Upah minimum Pekerja Operator Tetap, pekerja untuk jangka waktu tertentu (kontrak) dan pekerja harian lepas (HL) adalah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Daerah Tingkat II yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jatim yang berlaku pada saat berlakunya peraturan tersebut. 56
2. Upah minimum tersebut dalam ayat 1 diatas hanya berlaku bagi Pekerja Operator Tetap dan pekerja untuk perjanjian waktu tertentu (kontrak) dan pekerja harian lepas (HL) yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun. 3. Untuk upah bagi pekerja yang diterima dengan masa kerja percobaan ditetapkan oleh perusahaan dan untuk upah masa training selama 1 bulan, hari minggu tidak dibayar kecuali diinstruksikan masuk kerja. 4. Pembayaran upah untuk Pekerja Operator tetap dan Pekerja untuk perjanjian waktu tertentu (kontrak)/ Harian Lepas (HL) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 15 dan akhir bulan kecuali jatuh pada hari libur resmi, maka akan dimajukan pada hari sebelumnya. PASAL 43 TUNJANGAN PREMI SKILL
Pekerja untuk Operator Tetap, kontrak dan harian lepas (HL) berhak mendapatkan tunjangan premi skill sesuai dengan penilaian dan kondisi kerjanya masingmasing. PASAL 44 UPAH PEKERJA BULANAN 1. Upah untuk pekerja bulanan ditetapkan berdasarkan jabatan, masa kerja dan prestasi kerja. Kewenangan penetapan dan komponen upah untuk Pekerja Bulanan 57
struktural pekerja ditetapkan oleh perusahaan, sesuai dengan masa kerja dan nilai grade tersebut akan ditambahkan pada gaji pokok yang ditetapkan oleh keputusan Manajemen/Direksi sebagai berikut: Operator Staf Karu Supervisor
Rp. 20.000/tahun Rp. 11.000/tahun Rp. 13.000/tahun Rp. 17.500/tahun
4. Grade masa kerja diberikan kepada karyawan tetap yang memiliki masa kerja 1 tahun, sesuai tanggal masuk kerja s/d memasuki batas usia pensiun dan penerimaan upah grade masa kerja tersebut ditulis dan dicantumkan dalam klasifikasi gaji bebarengan dengan tanggal masuk kerja. PASAL 41 TENTANG PENGHARGAAN MASA KERJA
Pemberian penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah memasuki masa pensiun. PASAL 42 UPAH PEKERJA HARIAN
1. Upah minimum Pekerja Operator Tetap, pekerja untuk jangka waktu tertentu (kontrak) dan pekerja harian lepas (HL) adalah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Daerah Tingkat II yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jatim yang berlaku pada saat berlakunya peraturan tersebut.
2. Upah minimum tersebut dalam ayat 1 diatas hanya berlaku bagi Pekerja Operator Tetap dan pekerja untuk perjanjian waktu tertentu (kontrak) dan pekerja harian lepas (HL) yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun. 3. Untuk upah bagi pekerja yang diterima dengan masa kerja percobaan ditetapkan oleh perusahaan dan untuk upah masa training selama 1 bulan, hari minggu tidak dibayar kecuali diinstruksikan masuk kerja. 4. Pembayaran upah untuk Pekerja Operator tetap dan Pekerja untuk perjanjian waktu tertentu (kontrak)/ Harian Lepas (HL) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan yaitu setiap tanggal 15 dan akhir bulan kecuali jatuh pada hari libur resmi, maka akan dimajukan pada hari sebelumnya. PASAL 43 TUNJANGAN PREMI SKILL
Pekerja untuk Operator Tetap, kontrak dan harian lepas (HL) berhak mendapatkan tunjangan premi skill sesuai dengan penilaian dan kondisi kerjanya masingmasing. PASAL 44 UPAH PEKERJA BULANAN 1. Upah untuk pekerja bulanan ditetapkan berdasarkan jabatan, masa kerja dan prestasi kerja. Kewenangan penetapan dan komponen upah untuk Pekerja Bulanan
56
57
adalah hak manajemen yang dilaksanakan oleh departemen HRD. 2. Peninjauan / kenaikan upah pada saat dipromosikan untuk Pekerja Bulanan diusulkan oleh manager departemen masing-masing berdasarkan jabatan, masa kerja, loyalitas, prestasi kerja sesuai dengan level dan grade masing-masing pada standar yang ditetapkan oleh HRD departemen. 3. Karyawan mendapatkan upah yang diberikan oleh perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Untuk pekerja bulanan gaji dibayar pada akhir bulan, dan jika pada tanggal tersebut bertepatan dengan libur maka pembayaran dimajukan. PASAL 45 UPAH CUTI
Upah yang dibayarkan apabila pekerja mengambil cuti, yaitu Total Gaji (T1 & T2) dibagi 30 hari.
sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam. b. Untuk setiap jam kerja berikutnya dibayar sebesar 2 (dua) kali upah sejam. 2. Hari Minggu/Libur Resmi/Hari Raya a. Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam, apabila Hari Raya/Hari Libur Resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, dibayar 2 (dua) kali upah satu jam. b. Untuk jam pertama selebihnya 7 jam atau 5 jam apabila Hari Raya / Hari Libur Resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu dibayar upah sebesar 3 kali upah sejam. c. Untuk jam kerja kedua setelah 7 jam atau 5 jam apabila Hari Raya / Hari Libur Resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu dan seterusnya, harus dibayar upah sebesar 4 kali upah sejam.
PASAL 46 UPAH LEMBUR
3. Perhitungan upah lembur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja jo Kep. Men. 102/MEN/2004, perhitungan upah lembur per jam yaitu : 1/173 kali upah sebulan.
Perhitungan upah lembur dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja jo Kep.102/MEN/2004 adalah sebagai berikut :
PASAL 47 TUNJANGAN TIDAK TETAP
1. Hari kerja biasa a. Untuk jam kerja 1 (pertama) dibayar upah lembur
Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan berupa uang yang diberikan Perusahaan kepada pekerja secara tidak
58
59
adalah hak manajemen yang dilaksanakan oleh departemen HRD. 2. Peninjauan / kenaikan upah pada saat dipromosikan untuk Pekerja Bulanan diusulkan oleh manager departemen masing-masing berdasarkan jabatan, masa kerja, loyalitas, prestasi kerja sesuai dengan level dan grade masing-masing pada standar yang ditetapkan oleh HRD departemen. 3. Karyawan mendapatkan upah yang diberikan oleh perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Untuk pekerja bulanan gaji dibayar pada akhir bulan, dan jika pada tanggal tersebut bertepatan dengan libur maka pembayaran dimajukan. PASAL 45 UPAH CUTI
Upah yang dibayarkan apabila pekerja mengambil cuti, yaitu Total Gaji (T1 & T2) dibagi 30 hari.
sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam. b. Untuk setiap jam kerja berikutnya dibayar sebesar 2 (dua) kali upah sejam. 2. Hari Minggu/Libur Resmi/Hari Raya a. Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam, apabila Hari Raya/Hari Libur Resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, dibayar 2 (dua) kali upah satu jam. b. Untuk jam pertama selebihnya 7 jam atau 5 jam apabila Hari Raya / Hari Libur Resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu dibayar upah sebesar 3 kali upah sejam. c. Untuk jam kerja kedua setelah 7 jam atau 5 jam apabila Hari Raya / Hari Libur Resmi tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu dan seterusnya, harus dibayar upah sebesar 4 kali upah sejam.
PASAL 46 UPAH LEMBUR
3. Perhitungan upah lembur berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja jo Kep. Men. 102/MEN/2004, perhitungan upah lembur per jam yaitu : 1/173 kali upah sebulan.
Perhitungan upah lembur dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja jo Kep.102/MEN/2004 adalah sebagai berikut :
PASAL 47 TUNJANGAN TIDAK TETAP
1. Hari kerja biasa a. Untuk jam kerja 1 (pertama) dibayar upah lembur
Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan berupa uang yang diberikan Perusahaan kepada pekerja secara tidak
58
59
tetap tergantung pada kehadiran dan dibayarkan pada waktu penerimaan gaji atau sesudah penerimaan gaji, yang terdiri dari :. 1. Tunjangan Uang makan, diberikan sesuai kehadiran dengan jam kerja normatif yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan. 2. Premi hadir diberikan pada pekerja tetap yang be sa rn ya se su ai ya ng te la h di te ta pk an Rp . 50.000/bulan bagi pekerja yang masuk kerja selama 1(satu) bulan penuh, kecuali cuti tahunan. 3.
Premi skill diberikan kepada karyawan tertentu yang mempunyai keahlian dalam bidangnya serta secara kualitas mempunyai kemampuan analisa tentang pekerjaannya. PASAL 48 UPAH SELAMA SAKIT
1. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena harus rawat inap di Rumah Sakit atau dalam perawatan dokter, maka atas dasar surat keterangan dokter yang merawatnya, memperoleh cuti ijin sakit dari perusahaan. 2. Selama pekerja tidak masuk kerja karena sakit, seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 jo UndangUndang No. 2 tahun 1993 jo Undang-Undang No. 13 60
tahun 2003 akan menerima upah / gaji sebagai berikut : a. Selama 4 bulan pertama100 % b. Selama 4 bulan kedua 75 % c. Selama 4 bulan ketiga 50 % d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 3. Pekerja yang terus menerus sakit lebih dari 12 bulan dan berdasarkan pertimbangan dokter yang merawatnya dinyatakan tidak mampu lagi bekerja, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan dilaksanakan sesuai prosedur Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 156 dan Peraturan Pelaksanaannya.
BAB XI PERLINDUNGAN / KESELAMATAN PASAL 49 KESELAMATAN KERJA
1. Setiap pekerja wajib menjaga dirinya dan teman sekerjanya serta tamu perusahaan dari bahaya kecelakaan, dan wajib memakai alat-alat pengaman yang sudah disediakan oleh perusahaan demi keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Apabila pekerja menemui hal-hal yang dapat 61
tetap tergantung pada kehadiran dan dibayarkan pada waktu penerimaan gaji atau sesudah penerimaan gaji, yang terdiri dari :. 1. Tunjangan Uang makan, diberikan sesuai kehadiran dengan jam kerja normatif yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan. 2. Premi hadir diberikan pada pekerja tetap yang be sa rn ya se su ai ya ng te la h di te ta pk an Rp . 50.000/bulan bagi pekerja yang masuk kerja selama 1(satu) bulan penuh, kecuali cuti tahunan. 3.
Premi skill diberikan kepada karyawan tertentu yang mempunyai keahlian dalam bidangnya serta secara kualitas mempunyai kemampuan analisa tentang pekerjaannya. PASAL 48 UPAH SELAMA SAKIT
1. Pekerja yang tidak dapat bekerja karena harus rawat inap di Rumah Sakit atau dalam perawatan dokter, maka atas dasar surat keterangan dokter yang merawatnya, memperoleh cuti ijin sakit dari perusahaan. 2. Selama pekerja tidak masuk kerja karena sakit, seperti yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 jo UndangUndang No. 2 tahun 1993 jo Undang-Undang No. 13
tahun 2003 akan menerima upah / gaji sebagai berikut : a. Selama 4 bulan pertama100 % b. Selama 4 bulan kedua 75 % c. Selama 4 bulan ketiga 50 % d. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. 3. Pekerja yang terus menerus sakit lebih dari 12 bulan dan berdasarkan pertimbangan dokter yang merawatnya dinyatakan tidak mampu lagi bekerja, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja dan dilaksanakan sesuai prosedur Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 156 dan Peraturan Pelaksanaannya.
BAB XI PERLINDUNGAN / KESELAMATAN PASAL 49 KESELAMATAN KERJA
1. Setiap pekerja wajib menjaga dirinya dan teman sekerjanya serta tamu perusahaan dari bahaya kecelakaan, dan wajib memakai alat-alat pengaman yang sudah disediakan oleh perusahaan demi keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Apabila pekerja menemui hal-hal yang dapat
60
61
membahayakan terhadap keselamatan pekerja dan perusahaan, maka pekerja wajib melaporkan kepada pimpinan atau atasannya. 3. Di luar waktu kerja yang telah ditetapkan perusahaan, pekerja tidak diperkenankan masuk ke lokasi kerja (khusus untuk lokasi kerja pada bagian mesin yang berbahaya). 4. Perusahaan wajib memberikan secara cuma-cuma alat pelindung diri kepada pekerja sesuai dengan sifat dan je ni s pe ke rj aa n di ma na pe ke rj a me la ku ka n pekerjaannya, meliputi: Masker, sarung tangan, dll.. 5. Setiap pekerja yang kurang paham / jelas tentang pekerjaannya wajib meminta petunjuk kerja dari pengawas, operator atau kepada yang lebih mengerti. 6. Pengawas atau operator akan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang: a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja. b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 7. Setiap pekerja pada saat memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan yang 62
diwajibkan. 8. Pekerja bersama dengan pengusaha membentuk tim hyperkes untuk menfungsikan secara maksimal peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di lingkungan Perusahaan dan mengadakan pemeriksaan kesehatan khusus pada pekerja yang bekerja pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan rekomendasi tim hyperkes. PASAL 50 POLIKLINIK PERUSAHAAN
1. Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja 2. Perawatan dan pengobatan di lakukan di poliklinik perusahaan jika di luar kemampuan poliklinik maka akan dilakukan di Rumah Sakit terdekat.3. Dalam keadaan darurat Dokter perusahaan dapat bertindak atau mengambil keputusan tanpa berunding dengan pihak perusahaan,tapi ijin formal harus segera dilakukan. 4. Pemeriksaan kesehatan pekerja (General Check Up) akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil pemeriksaan tersebut akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan / pekerja. 5. Untuk pemeriksaan kesehatan tersebut pada ayat 4 diatas untuk pelaksanaannya di atur oleh Perusahaan. 63
membahayakan terhadap keselamatan pekerja dan perusahaan, maka pekerja wajib melaporkan kepada pimpinan atau atasannya. 3. Di luar waktu kerja yang telah ditetapkan perusahaan, pekerja tidak diperkenankan masuk ke lokasi kerja (khusus untuk lokasi kerja pada bagian mesin yang berbahaya). 4. Perusahaan wajib memberikan secara cuma-cuma alat pelindung diri kepada pekerja sesuai dengan sifat dan je ni s pe ke rj aa n di ma na pe ke rj a me la ku ka n pekerjaannya, meliputi: Masker, sarung tangan, dll.. 5. Setiap pekerja yang kurang paham / jelas tentang pekerjaannya wajib meminta petunjuk kerja dari pengawas, operator atau kepada yang lebih mengerti. 6. Pengawas atau operator akan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang: a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja. b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja. c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. 7. Setiap pekerja pada saat memasuki tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan yang
diwajibkan. 8. Pekerja bersama dengan pengusaha membentuk tim hyperkes untuk menfungsikan secara maksimal peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di lingkungan Perusahaan dan mengadakan pemeriksaan kesehatan khusus pada pekerja yang bekerja pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan rekomendasi tim hyperkes. PASAL 50 POLIKLINIK PERUSAHAAN
1. Perusahaan memberikan pelayanan kesehatan kepada pekerja 2. Perawatan dan pengobatan di lakukan di poliklinik perusahaan jika di luar kemampuan poliklinik maka akan dilakukan di Rumah Sakit terdekat.3. Dalam keadaan darurat Dokter perusahaan dapat bertindak atau mengambil keputusan tanpa berunding dengan pihak perusahaan,tapi ijin formal harus segera dilakukan. 4. Pemeriksaan kesehatan pekerja (General Check Up) akan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil pemeriksaan tersebut akan diberitahukan kepada pihak yang bersangkutan / pekerja. 5. Untuk pemeriksaan kesehatan tersebut pada ayat 4 diatas untuk pelaksanaannya di atur oleh Perusahaan.
62
63
BAB XII SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
PASAL 53 UANG PERJALANAN DINAS
PASAL 51 JAMINAN SOSIAL
1. Perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat sewaktu-waktu menginstruksikan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas dengan melakukan perjalanan dinas.
1. Pengusaha wajib mendaftarkan pekerja untuk mengikuti program Jamsostek sesuai UndangUndang No. 3 tahun 1992. 2. Untuk tunjangan kecelakaan dan biaya plafon pengobatan besarnya sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1992 yang dilaksanakan PT. Jamsostek serta sesuai dengan Surat Keputusan dari Direksi PT. Jamsostek . PASAL 52 TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN KARENA KECELAKAAN KERJA
1. Apabila seorang pekerja meninggal dunia yang bukan sebagai akibat kecelakaan kerja, maka kepada ahli warisnya akan diberikan uang duka dan biaya-biaya pemakaman yang jumlahnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Jika pekerja telah ikut dalam kepesertaan JAMSOSTEK, maka tunjangan kematian sepenuhnya dibayarkan oleh PT. JAMSOSTEK.
2. Untuk melaksanakan perjalanan Dinas tersebut, kepada karyawan akan diberikan uang perjalanan dinas yang besarnya diatur sesuai kebijakan perusahaan. 3. Uang perjalanan dinas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dengan mempertimbangkan unsur sebagai berikut: a. uang transport yang besarnya disesuaikan dengan jauh dekatnya lokasi dinas; b. uang penginapan bilamana karyawan dalam melaksanakan dinas perlu menginap; c. uang saku; d. uang makan.
BAB XIII DANA SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PASAL 54 DANA SOSIAL
1. Sumbangan Pernikahan 64
65
BAB XII SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
PASAL 53 UANG PERJALANAN DINAS
PASAL 51 JAMINAN SOSIAL
1. Perusahaan dalam menjalankan usahanya dapat sewaktu-waktu menginstruksikan kepada karyawan untuk melaksanakan tugas dengan melakukan perjalanan dinas.
1. Pengusaha wajib mendaftarkan pekerja untuk mengikuti program Jamsostek sesuai UndangUndang No. 3 tahun 1992. 2. Untuk tunjangan kecelakaan dan biaya plafon pengobatan besarnya sesuai Undang-Undang No. 3 tahun 1992 yang dilaksanakan PT. Jamsostek serta sesuai dengan Surat Keputusan dari Direksi PT. Jamsostek . PASAL 52 TUNJANGAN KEMATIAN BUKAN KARENA KECELAKAAN KERJA
1. Apabila seorang pekerja meninggal dunia yang bukan sebagai akibat kecelakaan kerja, maka kepada ahli warisnya akan diberikan uang duka dan biaya-biaya pemakaman yang jumlahnya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku. 2. Jika pekerja telah ikut dalam kepesertaan JAMSOSTEK, maka tunjangan kematian sepenuhnya dibayarkan oleh PT. JAMSOSTEK.
2. Untuk melaksanakan perjalanan Dinas tersebut, kepada karyawan akan diberikan uang perjalanan dinas yang besarnya diatur sesuai kebijakan perusahaan. 3. Uang perjalanan dinas seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dengan mempertimbangkan unsur sebagai berikut: a. uang transport yang besarnya disesuaikan dengan jauh dekatnya lokasi dinas; b. uang penginapan bilamana karyawan dalam melaksanakan dinas perlu menginap; c. uang saku; d. uang makan.
BAB XIII DANA SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN PASAL 54 DANA SOSIAL
1. Sumbangan Pernikahan 64
65
a. Perusahaan memberikan sumbangan pernikahan kepada Pekerja karyawan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut : i. Sumbangan diberikan kepada pekerja yang melaksanakan pernikahan pertama hanya 1 (satu) kali. ii. Besar sumbangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). iii. Sumbangan tersebut diatas dapat diberikan oleh perusahaan apabila pekerja dapat menunjukkan bukti surat nikah yang sah. iv. Apabila terjadi pernikahan antar Pekerja karyawan maka, sumbangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu karyawan/ti sebagai penerima sumbangan. 2. Sumbangan Kematian a. Pekerja yang meninggal dunia dan bukan diakibatkan karena kecelakaan dalam hubungan kerja, perusahaan memberikan sumbangan biaya penguburan dengan ketentuan sebagai berikut : i. Adanya laporan atau pemberitahuan dari ahli waris/keluarga pekerja yang dikuatkan dengan surat keterangan kematian yang sah. ii. Besarnya biaya pemakaman tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). iii. Selain sumbangan diatas, perusahaan memberikan kepada ahli waris/keluarga pekerja, hak pekerja sesu ai Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan atau Peraturan Pemerintah yang berlaku. 66
b. Apabila keluarga pekerja meninggal dunia, maka perusahaan memberikan bantuan sebagai berikut: i. Istri/suami dan Anak kandung sendiri yang sah menurut hukum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 3. Sumbangan Bencana Alam (Force Major) a. Karyawan diberikan ijin / dispensasi untuk tidak masuk kerja. b. Karyawan berhak mendapatkan dana sumbangan sosial dari perusahaan dan penggalangan dana karyawan. c. Untuk memperoleh sumbangan dana seperti yang tersebut dalam ayat 3 huruf b maka karyawan wajib menunjukkan surat bukti keterangan yang sah. PASAL 55 FASILITAS KESEJAHTERAAN KARYAWAN
1. Fasilitas atau sarana yang disediakan oleh perusahaan antara lain : a. Pengusaha menyediakan tempat ibadah, air bersih, kantin dan poliklinik yang layak dan bersih bagi pekerja dan pekerja wajib memelihara serta menggunakan dengan sebaik-baiknya. b. Perusahaan memberikan teh manis / kopi kepada karyawan guna menunjang produktivitas. c. Untuk pelayanan P2 (Pertolongan Pertama) disediakan oleh poliklinik. d. Perusahaan menyediakan poliklinik perusahaan 67
a. Perusahaan memberikan sumbangan pernikahan kepada Pekerja karyawan tetap, dengan ketentuan sebagai berikut : i. Sumbangan diberikan kepada pekerja yang melaksanakan pernikahan pertama hanya 1 (satu) kali. ii. Besar sumbangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). iii. Sumbangan tersebut diatas dapat diberikan oleh perusahaan apabila pekerja dapat menunjukkan bukti surat nikah yang sah. iv. Apabila terjadi pernikahan antar Pekerja karyawan maka, sumbangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu karyawan/ti sebagai penerima sumbangan. 2. Sumbangan Kematian a. Pekerja yang meninggal dunia dan bukan diakibatkan karena kecelakaan dalam hubungan kerja, perusahaan memberikan sumbangan biaya penguburan dengan ketentuan sebagai berikut : i. Adanya laporan atau pemberitahuan dari ahli waris/keluarga pekerja yang dikuatkan dengan surat keterangan kematian yang sah. ii. Besarnya biaya pemakaman tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). iii. Selain sumbangan diatas, perusahaan memberikan kepada ahli waris/keluarga pekerja, hak pekerja sesu ai Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan atau Peraturan Pemerintah yang berlaku. 66
3. Sumbangan Bencana Alam (Force Major) a. Karyawan diberikan ijin / dispensasi untuk tidak masuk kerja. b. Karyawan berhak mendapatkan dana sumbangan sosial dari perusahaan dan penggalangan dana karyawan. c. Untuk memperoleh sumbangan dana seperti yang tersebut dalam ayat 3 huruf b maka karyawan wajib menunjukkan surat bukti keterangan yang sah. PASAL 55 FASILITAS KESEJAHTERAAN KARYAWAN
1. Fasilitas atau sarana yang disediakan oleh perusahaan antara lain : a. Pengusaha menyediakan tempat ibadah, air bersih, kantin dan poliklinik yang layak dan bersih bagi pekerja dan pekerja wajib memelihara serta menggunakan dengan sebaik-baiknya. b. Perusahaan memberikan teh manis / kopi kepada karyawan guna menunjang produktivitas. c. Untuk pelayanan P2 (Pertolongan Pertama) disediakan oleh poliklinik. d. Perusahaan menyediakan poliklinik perusahaan 67
e.
f.
g.
h. i.
68
b. Apabila keluarga pekerja meninggal dunia, maka perusahaan memberikan bantuan sebagai berikut: i. Istri/suami dan Anak kandung sendiri yang sah menurut hukum Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
dengan dilengkapi tenaga medis dokter jaga perusahaan dan para medis serta obat-obatan khusus untuk pekerja sendiri, dengan ketentuan pengobatan tersebut diatas tidak termasuk untuk hal-hal sebagai berikut : i. Pecandu obat-obatan terlarang / dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. ii. Penyakit kelamin. iii. Atau penyakit lain yang sejenis ( hepatitis dan HIV ). Pengobatan diluar Undang-Undang no.13 th.2003, menjadi tanggung jawab pekerja sendiri, terkecuali bila terjadi kecelakaan kerja. Pemberian susu bagi karyawan/ti yang telah ditunjuk serta berdasarkan pedoman Hyperkes yang lokasi kerja dan berhubungan langsung dengan kimia, pemberiannya dilakukan 1 minggu sekali dengan 1 kaleng susu untuk 1 orang wajib diminum di lokasi perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang.. Pemeriksaan dilakukan oleh team medis dan P2K3. Dana PHBN dan fasilitas olah raga serta fasilitas kesenian / hiburan / HUT pelaksanaan kegiatannya diberikan kepada karyawan berdasarkan kemampuan perusahaan pada saat itu. Siraman rohani diadakan minimal setahun sekali oleh perusahaan. Perusahaan memberikan baju seragam kepada pekerja 1 (satu) tahun sekali di awal tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
i. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun yang telah lulus training diharuskan untuk memakai baju seragam yang telah diberikan oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) potong, selebihnya dengan cara membeli di perusahaan melalui pemotongan gaji selama 2 kali penggajian. ii. Bagi pekerja yang masa kerjanya 1 tahun lebih diberikan 2 baju, secara cuma-cuma. PASAL 56 TUNJANGAN HARI KEAGAMAAN DAN BONUS TAHUNAN
Pengusaha akan memberikan tunjangan hari raya keagamaan dan bonus tahunan kepada seluruh pekerja dengan ketentuan sebagai berikut : 1. THR diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 3 bulan dengan perhitungan : a. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan dihitung secara proposional dengan rumus: THR = masa kerja dibagi 12 bulan dikali upah sebulan Dengan pembulatan masa kerja ke atas. b. Bagi pekerja tetap dan kontrak yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun secara terus menerus diberikan 1 bulan gaji. c. Pemberian THR keagamaan ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. 69
e.
f.
g.
h. i.
dengan dilengkapi tenaga medis dokter jaga perusahaan dan para medis serta obat-obatan khusus untuk pekerja sendiri, dengan ketentuan pengobatan tersebut diatas tidak termasuk untuk hal-hal sebagai berikut : i. Pecandu obat-obatan terlarang / dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan. ii. Penyakit kelamin. iii. Atau penyakit lain yang sejenis ( hepatitis dan HIV ). Pengobatan diluar Undang-Undang no.13 th.2003, menjadi tanggung jawab pekerja sendiri, terkecuali bila terjadi kecelakaan kerja. Pemberian susu bagi karyawan/ti yang telah ditunjuk serta berdasarkan pedoman Hyperkes yang lokasi kerja dan berhubungan langsung dengan kimia, pemberiannya dilakukan 1 minggu sekali dengan 1 kaleng susu untuk 1 orang wajib diminum di lokasi perusahaan dan tidak boleh dibawa pulang.. Pemeriksaan dilakukan oleh team medis dan P2K3. Dana PHBN dan fasilitas olah raga serta fasilitas kesenian / hiburan / HUT pelaksanaan kegiatannya diberikan kepada karyawan berdasarkan kemampuan perusahaan pada saat itu. Siraman rohani diadakan minimal setahun sekali oleh perusahaan. Perusahaan memberikan baju seragam kepada pekerja 1 (satu) tahun sekali di awal tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
i. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun yang telah lulus training diharuskan untuk memakai baju seragam yang telah diberikan oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) potong, selebihnya dengan cara membeli di perusahaan melalui pemotongan gaji selama 2 kali penggajian. ii. Bagi pekerja yang masa kerjanya 1 tahun lebih diberikan 2 baju, secara cuma-cuma. PASAL 56 TUNJANGAN HARI KEAGAMAAN DAN BONUS TAHUNAN
Pengusaha akan memberikan tunjangan hari raya keagamaan dan bonus tahunan kepada seluruh pekerja dengan ketentuan sebagai berikut : 1. THR diberikan kepada pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 3 bulan dengan perhitungan : a. Bagi pekerja yang mempunyai masa kerja antara 3 bulan sampai dengan 12 bulan dihitung secara proposional dengan rumus: THR = masa kerja dibagi 12 bulan dikali upah sebulan Dengan pembulatan masa kerja ke atas. b. Bagi pekerja tetap dan kontrak yang mempunyai masa kerja lebih dari satu tahun secara terus menerus diberikan 1 bulan gaji. c. Pemberian THR keagamaan ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
68
69
d. Karyawan HL diberikan THR yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. 2. Bonus plus THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih dan kemampuan besar kecilnya bonus tersebut menjadi wewenang Manajemen berdasarkan kondisi perusahaan pada saat itu. Adapun syarat-syarat pemberian prosentase bonus plus THR adalah sebagai berikut : Apabila dalam 1 tahun terdapat mangkir atau alpa, maka pemotongan bonus tersebut adalah : a. Jika alpa 3 - 4 kali dalam 1 tahun 10% b. Jika alpa 5 - 8 kali dalam 1 tahun 15% c. Jika alpa 8 - 12 kali dalam 1 tahun 25% d. Jika alpa 13 - 23 kali dalam 1 tahun 50% PASAL 57 KOPERASI, OLAH RAGA DAN KESENIAN
Dalam rangka menciptakan azas gotong royong, hubungan kekeluargaan yang harmonis,dinamis dan kreatif antara Pekerja, Perusahaan memberikan bantuan untuk membina dan menumbuhkan kegiatan Koperasi, Olah Raga dan Kesenian antara lain : 1. Menyediakan tempat kegiatan Koperasi Pekerja. 2. Melaksanakan pemotongan gaji Pekerja yang mempunyai hutang pada Koperasi. 3. Menyediakan sarana dan dana bagi Pekerja yang 70
mengadakan kegiatan olah raga dan kesenian di Perusahaan. PASAL 58 REKREASI
Perusahaan menyelenggarakan rekreasi bagi pekerja setiap tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan keuangan perusahaan dan kondisi biaya saat itu dan bersifat membantu. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. PASAL 59 TUNJANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH
1. Perusahaan bekerjasama dengan FKKIP menyediakan tunjangan pendidikan bagi anak pekerja dari tingkat pendidikan SD sampai dengan Perguruan Tinggi dengan rincian : a. Tingkat SD sebesar Rp.75.000,- + Rp.100.000,- /thn. (perusahaan) b. Tingkat SLTP sebesar Rp.100.000,- + Rp.150.000,- /thn. (perusahaan) c. Tingkat SLTA sebesar Rp.125.000,- + Rp.200.000,- /thn. (perusahaan) d. Tingkat Perguruan Tinggi sebesar Rp.150.000,- + Rp.300.000,- /thn. (perusahaan) Angka penambahan adalah subsidi yang diberikan oleh pihak perusahaan, dan ketentuan berlaku pada tiap semester pada tahun ajaran berjalan. Adapun 71
d. Karyawan HL diberikan THR yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. 2. Bonus plus THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 tahun atau lebih dan kemampuan besar kecilnya bonus tersebut menjadi wewenang Manajemen berdasarkan kondisi perusahaan pada saat itu. Adapun syarat-syarat pemberian prosentase bonus plus THR adalah sebagai berikut : Apabila dalam 1 tahun terdapat mangkir atau alpa, maka pemotongan bonus tersebut adalah : a. Jika alpa 3 - 4 kali dalam 1 tahun 10% b. Jika alpa 5 - 8 kali dalam 1 tahun 15% c. Jika alpa 8 - 12 kali dalam 1 tahun 25% d. Jika alpa 13 - 23 kali dalam 1 tahun 50% PASAL 57 KOPERASI, OLAH RAGA DAN KESENIAN
Dalam rangka menciptakan azas gotong royong, hubungan kekeluargaan yang harmonis,dinamis dan kreatif antara Pekerja, Perusahaan memberikan bantuan untuk membina dan menumbuhkan kegiatan Koperasi, Olah Raga dan Kesenian antara lain : 1. Menyediakan tempat kegiatan Koperasi Pekerja. 2. Melaksanakan pemotongan gaji Pekerja yang mempunyai hutang pada Koperasi. 3. Menyediakan sarana dan dana bagi Pekerja yang
mengadakan kegiatan olah raga dan kesenian di Perusahaan. PASAL 58 REKREASI
Perusahaan menyelenggarakan rekreasi bagi pekerja setiap tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan keuangan perusahaan dan kondisi biaya saat itu dan bersifat membantu. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. PASAL 59 TUNJANGAN PENDIDIKAN SEKOLAH
1. Perusahaan bekerjasama dengan FKKIP menyediakan tunjangan pendidikan bagi anak pekerja dari tingkat pendidikan SD sampai dengan Perguruan Tinggi dengan rincian : a. Tingkat SD sebesar Rp.75.000,- + Rp.100.000,- /thn. (perusahaan) b. Tingkat SLTP sebesar Rp.100.000,- + Rp.150.000,- /thn. (perusahaan) c. Tingkat SLTA sebesar Rp.125.000,- + Rp.200.000,- /thn. (perusahaan) d. Tingkat Perguruan Tinggi sebesar Rp.150.000,- + Rp.300.000,- /thn. (perusahaan) Angka penambahan adalah subsidi yang diberikan oleh pihak perusahaan, dan ketentuan berlaku pada tiap semester pada tahun ajaran berjalan. Adapun
70
71
pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama.
5. Untuk karyawan tetap level Karu QC dengan warna Merah.
2. Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja, Pekerja dapat memperoleh pendidikan dan latihan atas biaya Perusahaan, baik selama maupun di luar jam kerja sesuai bidang kerjanya masing-masing.
6. Kecuali untuk Surabaya office, Security, Driver ,Koperasi, Poliklinik dan Engineering akan diatur sesuai dengan ketentuan yang ada.
BAB XIV FASILITAS PERUSAHAAN
PASAL 61 KELUARGA BERENCANA
PASAL 60 UNTUK KARYAWAN TETAP
Seluruh karyawan PT. KMBS berhak mendapatkan jatah pembagian baju seragam kerja berlogo PT. KMBS di saku 2 (dua ) kali setahun dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk karyawan tetap level pelaksana dan staf dengan warna Merah Muda. 2. Untuk karyawan tetap level Kepala Regu dengan warna Merah Bata. 3. Untuk karyawan tetap level Supervisor dengan warna Biru Muda. 4. Untuk karyawan tetap level Pelaksana & Staf QC dengan warna Kuning. 72
7. Untuk level Manager dan Ass. Manager memakai baju bebas dan sopan.
1. Pengusaha menyetujui Progam Keluarga Berencana ( KB ), dengan partisipasi aktif terhadap pelaksanaan progam tersebut untuk mengendalikan jumlah keluarga pekerja atas dasar prinsip - prinsip serta pedoman – pedoman yang di tentukan oleh lembaga keluarga berencana. 2. Perusahaan mengadakan penyuluhan progam Keluarga Berencana kepada pekerja 1 ( satu ) tahun sekali.
BAB XV PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PASAL 62
Kita percaya bahwa manusia secara umum memiliki 73
pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Keputusan Bersama.
5. Untuk karyawan tetap level Karu QC dengan warna Merah.
2. Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja, Pekerja dapat memperoleh pendidikan dan latihan atas biaya Perusahaan, baik selama maupun di luar jam kerja sesuai bidang kerjanya masing-masing.
6. Kecuali untuk Surabaya office, Security, Driver ,Koperasi, Poliklinik dan Engineering akan diatur sesuai dengan ketentuan yang ada.
BAB XIV FASILITAS PERUSAHAAN
PASAL 61 KELUARGA BERENCANA
PASAL 60 UNTUK KARYAWAN TETAP
Seluruh karyawan PT. KMBS berhak mendapatkan jatah pembagian baju seragam kerja berlogo PT. KMBS di saku 2 (dua ) kali setahun dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Untuk karyawan tetap level pelaksana dan staf dengan warna Merah Muda. 2. Untuk karyawan tetap level Kepala Regu dengan warna Merah Bata. 3. Untuk karyawan tetap level Supervisor dengan warna Biru Muda. 4. Untuk karyawan tetap level Pelaksana & Staf QC dengan warna Kuning.
7. Untuk level Manager dan Ass. Manager memakai baju bebas dan sopan.
1. Pengusaha menyetujui Progam Keluarga Berencana ( KB ), dengan partisipasi aktif terhadap pelaksanaan progam tersebut untuk mengendalikan jumlah keluarga pekerja atas dasar prinsip - prinsip serta pedoman – pedoman yang di tentukan oleh lembaga keluarga berencana. 2. Perusahaan mengadakan penyuluhan progam Keluarga Berencana kepada pekerja 1 ( satu ) tahun sekali.
BAB XV PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PASAL 62
Kita percaya bahwa manusia secara umum memiliki
72
kemampuan dan potensial yang sama untuk menciptakan atau memberikan sumbangan bagi masa depan yang layak bagi dirinya, keluarga, anggota masyarakat, bangsa dan umat manusia pada umumnya. Dengan manusia yang terlatih dan termotivasi dengan baik, kita telah meletakkan dasar yang baik untuk menghasilkan produk yang baik. Pengusaha dan pekerja mengakui bersama bahwa kestabilan dan perkembangan perusahaan bisa diperoleh tanpa adanya peningkatan produktivitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha dan pekerja bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas antara lain : 1. Membentuk UP 3 (unit Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas). 2. Meningkatkan hasil produksi yang berkualitas tepat waktu penyertaan dan penggunaan waktu kerja semaksimal mungkin. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan mentaati standart kerja dan disiplin kerja serta selalu melakukan pelatihan, pembinaan dan pengembangan ketrampilan kerja untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 4. Menekan biaya produksi dengan menghindari sisasisa dan kerusakan-kerusakan.
74
73
BAB XVI PASAL 63 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsurunsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, Serikat Pekerja/FKKIP,Lembaga Bipartite dan organisasi terkait. Secara terpadu dan terkoordinasi. 3. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai peng awas kete na ga ke rj aan ya ng memp un ya i kompetensi dan independen guna menjamin pe lak san aa n pe ra tura n per un da ng- un dan gan ketenagakerjaan.
BAB XVII PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 64 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Kita menyadari meskipun kita memiliki tujuan jangka panjang yang sama, wajar apabila suatu saat terjadi perselisihan pendapat. Kita yakin untuk mengatasi hal ini 75
kemampuan dan potensial yang sama untuk menciptakan atau memberikan sumbangan bagi masa depan yang layak bagi dirinya, keluarga, anggota masyarakat, bangsa dan umat manusia pada umumnya. Dengan manusia yang terlatih dan termotivasi dengan baik, kita telah meletakkan dasar yang baik untuk menghasilkan produk yang baik. Pengusaha dan pekerja mengakui bersama bahwa kestabilan dan perkembangan perusahaan bisa diperoleh tanpa adanya peningkatan produktivitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengusaha dan pekerja bersama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan produktivitas antara lain : 1. Membentuk UP 3 (unit Pelayanan Pelatihan dan Produktivitas). 2. Meningkatkan hasil produksi yang berkualitas tepat waktu penyertaan dan penggunaan waktu kerja semaksimal mungkin. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dengan mentaati standart kerja dan disiplin kerja serta selalu melakukan pelatihan, pembinaan dan pengembangan ketrampilan kerja untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 4. Menekan biaya produksi dengan menghindari sisasisa dan kerusakan-kerusakan.
BAB XVI PASAL 63 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsurunsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, Serikat Pekerja/FKKIP,Lembaga Bipartite dan organisasi terkait. Secara terpadu dan terkoordinasi. 3. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai peng awas kete na ga ke rj aan ya ng memp un ya i kompetensi dan independen guna menjamin pe lak san aa n pe ra tura n per un da ng- un dan gan ketenagakerjaan.
BAB XVII PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 64 TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Kita menyadari meskipun kita memiliki tujuan jangka panjang yang sama, wajar apabila suatu saat terjadi perselisihan pendapat. Kita yakin untuk mengatasi hal ini
74
75
diperlukan suatu komunikasi, dan dialog agar dapat dicapai suatu penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun upaya penyelesaiannya dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Apabila terdapat keluh kesah dari pekerja atas hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan ketenaga kerjaan akan diselesaikan secara Bipartit bersama pimpinan dan wakil manajemen.
dapat disampaikan/ diajukan dengan prosedur sebagai berikut : 1. Setiap persoalan atau pengaduan pertama-tama diajukan dan dibicarakan dengan atasannya langsung/ Kepala Bagian yang bersangkutan (jangka waktu 7 – 10 hari hari kerja). Hasil pembicaraan dicatat dalam satu notulen untuk keperluan lebih lanjut dan ditandatangani oleh kedua Pihak.
2. Apabila hal tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka karyawan/ti yang bersangkutan dapat menyampaikan permasalahannya kepada pegawai perantara untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan pengusaha secara Tripartit sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 jo UndangUndang No. 2 tahun 2004.
2. Bila tidak memuaskan baginya dapat langsung meneruskan pengaduannya melalui FKKIP PT. Karyamitra Budisentosa untuk dibicarakan dengan Kepala Bagian / Manager Departemen pekerja yang bersangkutan (jangka waktu 7 atau10 hari kerja). Hasil pembicaraan dicatat dalam satu notulen untuk keperluan lebih lanjut dan ditandatangani oleh kedua Pihak.
3. Apabila hal tersebut belum juga dapat diselesaikan secara intern atau bipartit maka menjadi perselisihan yang upaya penyelesaiannya berpedoman pada Undang-Undang No. 2 / 2004.
BAB XVIII PENYELESAIAN KELUH KESAH PASAL 65
Pekerja dapat menyampaikan keluh kesah dan atau pengaduan yang menurut pendapatnya harus mendapat perhatian/ penyelesaian dari perusahaan. Dalam hal ini 76
3. Call Center tersebut adalah : a. Management KMBS : 081 132 4833 b. LKS Bipartite : 085 855 348 875 c. FKKIP : 085 755 266 638 d. FKKIP SBY : 085 790 988 518 4. Dengan adanya kotak saran FKKIP dan HRD 5. Bila masih belum memuaskan baginya dapat meneruskan pengaduannya ke FKKIP PT. Karyamitra Budisentosa untuk dibicarakan dengan Bagian Personalia/HRD (jangka waktu 7 atau 10 hari kerja). 6. Bila masih belum memuaskan dapat meneruskan 77
diperlukan suatu komunikasi, dan dialog agar dapat dicapai suatu penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Adapun upaya penyelesaiannya dapat dilakukan sebagai berikut : 1. Apabila terdapat keluh kesah dari pekerja atas hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan keadaan ketenaga kerjaan akan diselesaikan secara Bipartit bersama pimpinan dan wakil manajemen.
dapat disampaikan/ diajukan dengan prosedur sebagai berikut : 1. Setiap persoalan atau pengaduan pertama-tama diajukan dan dibicarakan dengan atasannya langsung/ Kepala Bagian yang bersangkutan (jangka waktu 7 – 10 hari hari kerja). Hasil pembicaraan dicatat dalam satu notulen untuk keperluan lebih lanjut dan ditandatangani oleh kedua Pihak.
2. Apabila hal tersebut belum juga dapat diselesaikan, maka karyawan/ti yang bersangkutan dapat menyampaikan permasalahannya kepada pegawai perantara untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan pengusaha secara Tripartit sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 jo UndangUndang No. 2 tahun 2004.
2. Bila tidak memuaskan baginya dapat langsung meneruskan pengaduannya melalui FKKIP PT. Karyamitra Budisentosa untuk dibicarakan dengan Kepala Bagian / Manager Departemen pekerja yang bersangkutan (jangka waktu 7 atau10 hari kerja). Hasil pembicaraan dicatat dalam satu notulen untuk keperluan lebih lanjut dan ditandatangani oleh kedua Pihak.
3. Apabila hal tersebut belum juga dapat diselesaikan secara intern atau bipartit maka menjadi perselisihan yang upaya penyelesaiannya berpedoman pada Undang-Undang No. 2 / 2004.
BAB XVIII PENYELESAIAN KELUH KESAH PASAL 65
Pekerja dapat menyampaikan keluh kesah dan atau pengaduan yang menurut pendapatnya harus mendapat perhatian/ penyelesaian dari perusahaan. Dalam hal ini 76
4. Dengan adanya kotak saran FKKIP dan HRD 5. Bila masih belum memuaskan baginya dapat meneruskan pengaduannya ke FKKIP PT. Karyamitra Budisentosa untuk dibicarakan dengan Bagian Personalia/HRD (jangka waktu 7 atau 10 hari kerja). 6. Bila masih belum memuaskan dapat meneruskan 77
pengaduannya yang penyelesaiannya melalui perundingan Bipartit. 7. Bila dengan cara demikian, masih juga tidak memuaskan baginya dan yang bersangkutan berkeinginan untuk diteruskan/ dilanjutkan, maka penyelesaian selanjutnya dapat diteruskan kepada mediasi Disnakertrans/ Depnaker sesuai dengan petunjuk Undang-Undang yang berlaku pada saat itu (jangka waktu 5 hari kerja)
78
3. Call Center tersebut adalah : a. Management KMBS : 081 132 4833 b. LKS Bipartite : 085 855 348 875 c. FKKIP : 085 755 266 638 d. FKKIP SBY : 085 790 988 518
pengaduannya yang penyelesaiannya melalui perundingan Bipartit. 7. Bila dengan cara demikian, masih juga tidak memuaskan baginya dan yang bersangkutan berkeinginan untuk diteruskan/ dilanjutkan, maka penyelesaian selanjutnya dapat diteruskan kepada mediasi Disnakertrans/ Depnaker sesuai dengan petunjuk Undang-Undang yang berlaku pada saat itu (jangka waktu 5 hari kerja)
78
80
81
80
81
82
83
82
83
84
85
84
85
86
87
86
87
88
89
88
89
90
91
90
92
91
92
