BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian-Pengertian Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini, yang dimaksud dengan : 1.
Perusahaan adalah PT PERTAMINA (PERSERO) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, Ishak, SH No. 20 tanggal tanggal 17 September September 2003 dan akta akta perubahannya, berkedudukan berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Direktur Utama.
2.
Pengusaha adalah Direksi Perusahaan.
3.
Pekerja adalah tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Perusahaan dan Pekerja yang dimaksud dalam PKB ini adalah Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT).
4.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu yang selanjutnya disebut FSPPB adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa Serikat Pekerja yang berada di lingkungan Perusahaan yang tercatat pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan.
5.
Serikat Pekerja adalah Organisasi Pekerja di lingkungan Perusahaan yang anggotanya terdiri dari para Pekerja yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
6.
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Perusahaan dan FSPPB yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban Para Pihak.
7.
Waktu Kerja adalah waktu untuk melakukan Pekerjaan, dapat dilaksanakan pada pagi hari, siang hari, dan/atau malam hari sesuai peraturan perundangundangan.
8.
Jumlah hari dalam satu tahun adalah berdasarkan jumlah hari nyata/kalender berjalan, untuk tahun kabisat berjumlah 366 hari sedangkan untuk non tahun kabisat berjumlah 365 hari.
9.
Kerja Lembur adalah kerja yang dilakukan oleh Pekerja yang melampaui waktu kerja biasa pada hari-hari kerja biasa atau jumlah jam kerja yang telah diwajibkan maupun yang dilaksanakan di luar jadwal kerja atas perintah pengawas yang berwenang.
10. Daerah Operasi Tertentu adalah daerah terpencil, hutan, lepas pantai yang Pekerjaannya memerlukan waktu kerja dan waktu istirahat khusus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 1
11. Upah adalah adalah hak Pekerja terdiri dari dari Upah Tetap, Tunjangan Tunjangan Tetap, Tetap, Tunjangan Tidak Tetap (Variabel) yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan. 12. Upah Tetap atau Base Salary adalah komponen upah yang diterima oleh Pekerja berdasarkan golongan upah, sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang merupakan Hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pekerja atas suatu Pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, sebagai bagian dari upah yang diterima sesuai dengan sistim pengupahan. 13. Tunjangan Tetap sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan pembayaran kepada Pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. 14. Tunjangan Tidak Tidak Tetap (variabel) (variabel) adalah pembayaran pembayaran kepada Pekerja yang dikaitkan dengan kehadiran Pekerja atau jabatan atau pencapaian prestasi kerja tertentu. 15. Kesejahteraan Pekerja adalah suatu pemenuhan pemenuhan kebutuhan dan/atau dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 16. Penghargaan Kinerja (Merit Increase ) adalah penghargaan kepada setiap Pekerja atas kinerjanya sebesar prosentase tertentu dari upah tetap. 17. Bantuan adalah kebijakan kebijakan dari Perusahaan yang yang dinyatakan dalam bentuk bentuk uang/fasilitas dan dibayarkan/diberikan kepada Pekerja sesuai dengan kemampuan Perusahaan. 18. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan perlindungan bagi Pekerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh Pekerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. 19. Pelatihan Kerja adalah adalah keseluruhan kegiatan kegiatan untuk memberi, memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau Pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal. 20. Istirahat Tahunan adalah keadaan tidak masuk kerja dengan berupah berupah yang diijinkan Perusahaan dalam jangka waktu tertentu setelah bekerja 12 bulan berturut-turut.
2
21.
Mutasi Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu perubahan mengenai seseorang Pekerja seperti kepangkatan, pemindahan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain.
22. Dokter dan/atau dan/atau sarana sarana Kesehatan Kesehatan Perusahaan Perusahaan adalah adalah dokter dan/atau dan/atau sarana sarana kesehatan yang ditunjuk oleh Perusahaan, yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 23. Sarana Kesehatan Kesehatan meliputi poliklinik, rumah sakit umum, rumah sakit sakit khusus, praktik dokter, praktik dokter gigi, praktik dokter spesialis, praktik dokter gigi spesialis, praktik bidan, apotek, laboratorium, dan sarana kesehatan lainnya. 24. Insentif adalah pemberian penghargaan penghargaan berupa berupa lumpsum sebesar prosentase prosentase tertentu dari upah tetap atau upah yang didasarkan atas prestasi kerja Pekerja dan tingkat kinerja Korporat, Kelompok Usaha atau Unit Operasi. 25. Program Insentif Tahunan (Annual Incentive Plan ) adalah insentif yang diberikan kepada Pekerja atas dasar pencapaian kinerja nyata dalam rangka merangsang peningkatan prestasi kerja, daya motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan yang benar, risiko yang diambil, tanggung jawab atas kualitas dan produktivitas unit kerjanya. 26. Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja (PHK), adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja dan Perusahaan. 27. Penghargaan Atas Pengabdian Pengabdian (PAP) adalah pemberian pemberian penghargaan penghargaan kepada kepada Pekerja atas pengabdiannya berupa uang sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja karena mencapai Purna Karya. 28. Pesangon adalah adalah pemberian berupa uang dari Perusahaan kepada kepada Pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja karena alasan kesehatan, kelebihan tenaga kerja, penyaluran Pekerja dan kesalahan atau pelanggaran tata tertib Perusahaan. 29. Uang Penggantian Hak adalah adalah pembayaran berupa berupa uang dari Perusahaan Perusahaan sebagai pengganti istirahat tahunan atau istirahat panjang, biaya pemulangan ke tempat penerimaan atau ke tempat asal Pekerja, penggantian fasilitas pengobatan, perumahan sebagai akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja. 30. Manfaat Pensiun adalah suatu jaminan hari tua yang diberikan Perusahaan kepada Pekerja atau ahli waris Pekerja melalui institusi pengelola program pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). 31. Tata Kerja Organisasi Organisasi (TKO) adalah salah satu bentuk sistem tata kerja yang menggambarkan prosedur dari pelaksanaan proses kegiatan tertentu dan mengikutsertakan beberapa unit kerja, satuan kegiatan dan/atau Pekerja.
3
Pasal 2 Pihak-Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat antara : PT PERTAMINA (PERSERO) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, terakhir diubah dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 01 tanggal 01 Maret 2010, berkedudukan di Jakarta, yang diwakili oleh Karen Agustiawan selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut Pengusaha. Dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau disingkat FSPPB yang dibentuk oleh Serikat Pekerja-Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina, yang tercatat pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Pusat nomor 260/I/N/IV/2003 tanggal 9 April 2003, berkedudukan di Jakarta yang diwakili oleh Ugan Gandar selaku Presiden FSPPB, selanjutnya disebut Wakil Pekerja. Dalam hal Perusahaan mengubah namanya atau menggabungkan diri dengan Perusahaan lain, demikian pula bilamana FSPPB mengubah namanya atau menggabungkan diri dengan organisasi lain, ketentuan dalam PKB ini akan tetap berlaku selama sisa waktu masa berlakunya PKB ini untuk mereka yang pada terjadinya perubahan nama atau penggabungan diri diberlakukan PKB ini. Pasal 3 Ruang Lingkup Perjanjian (1)
Telah dipahami dan disepakati bersama oleh Perusahaan dan FSPPB bahwa isi PKB terbatas dan hanya mengatur hal-hal yang pokok dan bersifat umum saja dan jika terdapat hal-hal lainnya yang tidak diatur dalam PKB ini, maka akan mengacu dan tetap dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
(2)
Jika diperlukan ketentuan pelaksanaan dari PKB ini, maka dapat diadakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam PKB ini, dengan tetap mendapat persetujuan Perusahaan dan FSPPB.
(3)
PKB ini berlaku untuk Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT).
(4)
PKB ini menjadi salah satu acuan penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
(5)
PKB ini wajib digunakan sebagai salah satu bahan/materi pendidikan bagi calon Pekerja yang sedang menjalani pendidikan atau training , termasuk calon Pekerja yang masuk melalui jalur Professional.
4
(6)
Dalam hal penyampaian materi PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Perusahaan wajib mengikutsertakan FSPPB. Pasal 4 Pengakuan Perusahaan
(1)
Perusahaan mengakui Serikat Pekerja yang bergabung dalam FSPPB adalah organisasi resmi di luar struktur organisasi Perusahaan dan dapat bertindak untuk dan atas nama anggotanya.
(2)
Serikat Pekerja dalam FSPPB bersifat mandiri dan tidak mewakili pihak manapun yang berada di luar Perusahaan.
(3)
Anggota Serikat Pekerja dalam FSPPB bukan merupakan Anggota Federasi Serikat Pekerja lainnya baik di dalam maupun di luar Perusahaan.
(4)
Keluhan Pekerja dari setiap anggota Serikat Pekerja yang tergabung dalam FSPPB akan mendapat perhatian dari Perusahaan.
(5)
Serikat Pekerja dalam FSPPB mempunyai wewenang dalam mengatur organisasi serta anggotanya sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 5 Pengakuan Serikat Pekerja
(1) Serikat Pekerja dalam FSPPB mengakui bahwa pengelolaan jalannya Perusahaan beserta kelengkapannya adalah hak dan wewenang Perusahaan. (2)
Perusahaan berhak menerima, mengangkat, menempatkan, membina, memindahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja sesuai dengan kebutuhan Operasi Perusahaan.
(3)
Dalam hal pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKB. Pasal 6 Kewajiban Para Pihak
(1)
Para Pihak berkewajiban memberikan prestasi kerja yang optimal kepada Perusahaan sesuai yang diperjanjikan.
5
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Perusahaan wajib mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip dasar tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) yaitu prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. (3)
Pengusaha berkewajiban memberikan jaminan perlindungan bagi Pekerja yang menjadi pelapor terhadap pelanggaran prinsip dasar tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ) dalam bentuk : a. b. c. d.
Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan hal-hal yang dilaporkan; Perlindungan hukum terhadap konsekuensi yang timbul akibat pelaporan; Perlindungan terhadap gangguan/ancaman fisik bagi pelapor; Jaminan untuk tidak mendapatkan tindakan diskriminasi seperti menghambat pembinaan karir, mutasi, demosi dan perintah kedinasan lainnya.
(4)
Para Pihak berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi dan ketentuan –ketentuan yang telah dituangkan dalam PKB.
(5)
Para Pihak berkewajiban untuk memelihara ketenangan dan ketertiban serta berupaya mencegah timbulnya hal-hal yang dapat mengakibatkan gangguan kelancaran Pekerjaan, untuk mempertinggi produktivitas dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan eksistensi Perusahaan.
(6)
Para Pihak berkewajiban merespon dan menjawab dengan media yang sama terhadap pertanyaan, permintaan penjelasan atau klarifikasi dari masing-masing pihak.
(7)
Para Pihak berkewajiban menjaga, membina dan meningkatkan hubungan kerja yang harmonis melalui kerjasama yang baik sehingga Hubungan Industrial benar-benar terwujud dan terpelihara dengan baik.
(8)
Para Pihak berkewajiban mensosialisasikan PKB ini kepada seluruh Pekerja. Pasal 7 Hubungan Perusahaan Dengan Serikat Pekerja
(1)
Pimpinan Perusahaan dan atau wakilnya yang ditunjuk dengan pengurus FSPPB wajib melaksanakan pertemuan Bipartit secara periodik 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas masalah hubungan industrial dan implementasi prinsip dasar tata kelola Perusahaan yang baik ( Good Corporate Governance ) di Perusahaan guna meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan Pekerja untuk menjamin kelangsungan usaha dan menciptakan ketenangan kerja.
6
(2)
Pertemuan Bipartit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan juga di tingkat unit antara Pengurus Serikat Pekerja anggota FSPPB dan Pimpinan Unit setempat.
(3)
Selain pertemuan periodik tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas, sewaktu-waktu dapat diadakan pertemuan bila diperlukan.
(4)
Perusahaan menyediakan fasilitas untuk melaksanakan ayat (1), (2) dan (3) di atas.
(5)
Setiap permasalahan hubungan industrial wajib diupayakan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui perundingan bipartit di tempat kedudukan Pekerja.
(6)
Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas tidak dapat terlaksana, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya sesuai perundangundangan yang berlaku.
(7)
Serikat Pekerja dan/atau FSPPB dapat memberikan sumbangan pemikiran yang tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas seperti memberikan kajian dan masukan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis Perusahaan. Pasal 8 Jaminan Terhadap Pengurus Dan Anggota Serikat Pekerja
(1)
Pengurus dan anggota Serikat Pekerja/FSPPB mendapat perlindungan penuh dari Perusahaan atau atasan Pekerja terhadap tindakan diskriminasi seperti menghambat pembinaan karir dan menghalang-halangi keberadaan dan kegiatan Serikat Pekerja/FSPPB sepanjang anggota dan/atau Pengurus Serikat Pekerja/FSPPB tidak melanggar PKB dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Perusahaan atau atasan Pekerja wajib menghormati dan menjunjung tinggi profesionalisme Pekerja yang menjadi pengurus Serikat Pekerja/FSPPB. Pasal 9 Iuran Anggota Serikat Pekerja Dan Iuran Lainnya
(1)
Pemungutan iuran anggota Serikat Pekerja dapat dilaksanakan melalui Perusahaan berdasarkan permintaan Serikat Pekerja, disertai surat kuasa khusus pemotongan upah dari Pekerja yang bersangkutan, dan Perusahaan tidak bertanggung jawab atas pemanfaatan iuran tersebut.
7
(2)
Pemungutan iuran lainnya hanya dapat dilakukan dengan adanya surat kuasa pemotongan upah dari masing-masing Pekerja.
8
BAB II STATUS PEKERJA DAN KELUARGA Bagian Pertama Pekerja Waktu Tidak Tertentu Pasal 10 Umum Untuk kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kerja, perlu adanya ketegasan mengenai status Pekerja dan penggolongan jabatan serta penggolongan upah Pekerja, sehingga Pekerja mengetahui kedudukannya di Perusahaan. Pasal 11 Status Pekerja (1)
Perusahaan pada dasarnya hanya mengenal satu status Pekerja yakni Pekerja yang memiliki hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu yang diangkat setelah melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan, atau telah menjalani masa pendidikan Perusahaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2)
Dalam hal Perusahaan memandang perlu mengangkat PWTT berpengalaman secara selektif, maka Pekerja tersebut harus melalui masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan dan mengikuti induction training.
(3)
Perusahaan secara selektif dapat mempekerjakan Pekerja untuk waktu tertentu untuk menduduki jabatan dalam struktur organisasi jangka pendek/ task force /project dengan hak dan kewajiban diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang akan dibuat bersama antara Perusahaan dan FSPPB . Pasal 12 Penggolongan Pekerja
Penggolongan Pekerja adalah : a.
PEMBINA ialah Pekerja golongan upah P1, P2, P3 dan P4;
b.
UTAMA ialah Pekerja golongan upah 5 sampai dengan 1;
c.
MADYA ialah Pekerja golongan upah 9 sampai dengan 6;
d.
BIASA ialah Pekerja golongan upah 16 sampai dengan 10. 9
Pasal 13 Masa Kerja (1)
Masa kerja adalah masa kerja sejak diangkat sebagai Pekerja di Perusahaan dan dalam hal Pekerja pengangkatan berasal dari Tenaga Lepas (TL) maka masa kerja dihitung sejak menjadi Tenaga Lepas (masa kerja aktif) .
(2)
Masa kerja sebagaimana ayat (1) digunakan untuk memperhitungkan due date istirahat tahunan, Istirahat Panjang, Ulang Tahun Dinas (UTD), Pesangon, Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) dan Penghargaan Masa Kerja (PMK).
(3)
Masa Kerja Pekerja sejak diangkat menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) dan terdaftar sebagai peserta program pensiun digunakan untuk menghitung manfaat pensiun. Pasal 14 Keluarga Pekerja Yang Menjadi Tanggungan Perusahaan
(1)
Keluarga Pekerja yang diakui dan menjadi tanggungan Perusahaan dengan ketentuan: a. Satu isteri/suami yang sah menurut hukum dan didaftarkan di Perusahaan; b. Maksimal 3 (tiga) anak tanpa adanya substitusi kecuali meninggal dunia dalam usia tanggungan.
(2)
Apabila jumlah anak melampaui jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b karena adanya kelahiran kembar maka seluruh anak tersebut menjadi tanggungan Perusahaan dan anak yang lahir setelah melampaui jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menjadi tanggungan pribadi Pekerja.
(3)
Anak yang menjadi tanggungan Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah anak kandung; dan/atau anak tiri; dan/atau anak angkat, yang sah menurut hukum dan tercatat di Perusahaan, belum pernah menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila masih sekolah/kuliah (usia tanggungan).
(4)
Perubahan status keluarga Pekerja yang tidak dilaporkan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) bulan kepada Perusahaan merupakan pelanggaran administrasi.
(5)
Anak angkat yang diakui dan ditanggung Perusahaan adalah satu orang anak yang diangkat pada usia di bawah 5 (lima) tahun sebagai anak pertama oleh Pekerja yang setelah menikah minimal 5 (lima) tahun belum memiliki anak kandung atau anak tiri.
10
(6)
Anak Pekerja yang sudah diakui dan menjadi tanggungan Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya masih menjadi tanggungan Perusahaan walaupun merupakan anak ke-4 (empat) atau lebih.
(7)
Perubahan data isteri atau suami hanya dimungkinkan dalam hal terjadinya putus perkawinan baik karena perceraian maupun meninggal dunia sesuai dengan bukti yang sah menurut hukum.
(8)
Anak cacat mental yang dinyatakan tertulis oleh Tim Kesehatan (Medical Board ) yang dibentuk/ditunjuk Perusahaan dapat dipertimbangkan untuk diberikan fasilitas pengobatan selama anak tersebut belum pernah menikah atau belum mempunyai penghasilan sendiri sepanjang Pekerjanya masih aktif bekerja di Perusahaan.
11
BAB III PENGUPAHAN Bagian Pertama Upah Pasal 15 Umum (1)
Setiap Pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(2)
Pengupahan (remunerasi) bertujuan untuk menciptakan kondisi yang menunjang budaya kerja produktif, memacu motivasi kerja serta mencerminkan keadilan sesuai keahlian, kompetensi dan kontribusi Pekerja terhadap Perusahaan.
(3)
Pengupahan mencakup: a. upah tetap/base salary ; b. tunjangan daerah/location allowance ; c. tunjangan posisi/ position allowance atau tunjangan profesi/profession allowance atau tunjangan sales/sales allowance ; d. tunjangan lainnya; e. benefit, fasilitas, bantuan, bantuan, dan aspek imbal jasa lainnya.
(4)
Penentuan besarnya upah berorientasi berorientasi pada harga pasar pasar industri sejenis, dengan mempertimbangkan diferensiasi antar Direktorat/Unit Bisnis Perusahaan serta merepresentasikan bobot jabatan yang dipegang oleh Pekerja.
(5)
Penentuan besaran upah dan sistem pengupahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) ditetapkan bersama antara Perusahaan dengan FSPPB dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.
12
Pasal 16 Komponen Upah dan Tunjangan 1.
Upah yang diterima Pekerja Upah yang diterima Pekerja setiap bulan terdiri dari Upah Tetap, Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tunjangan Tidak Tetap (Variabel).
2.
Upah Tetap Besarnya Upah Tetap dibandingkan dengan jumlah Upah Tetap dan Tunjangan Tetap disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.
3.
Tunjangan Tetap Tunjangan Tetap diberikan kepada setiap Pekerja berupa Tunjangan Daerah/Location Allowance dengan memperhatikan kondisi daerah masingmasing.
4.
Tunjangan Tidak Tetap (Variable Allowance ) (a) Tunjangan Posisi/Position Allowance adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja yang menduduki jabatan struktural yang tidak dikategorikan sebagai sales team , dan besarannya dibedakan atas Operation Function (Operasi Upstream , Operasi Refinery , Operasi Marketing & Trading ) dan Support Function berdasarkan penetapan Direksi.
/Profession Allowance adalah tunjangan yang diberikan (b) Tunjangan Profesi /Profession kepada Pekerja yang menduduki jabatan spesialis dimana besarannya disesuaikan dengan golo ngan ngan upah, tingkat kompetensi, dan diferensiasi industri yang digunakan dalam sistem pengupahan Perusahaan. Perusahaan. (c) Tunjangan Sales/Sales Allowance adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja yang menduduki jabatan yang dikategorikan sebagai sales team yang besarnya sesuai dengan golongan upah. (d) Tunjangan selisih pendapatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pekerja Madya yang bekerja di luar jam kerja normal dengan memperhatikan sifat Pekerjaan, range golongan jabatan dan waktu/tempat pelaksanaannya pelaksanaannya dan selanjutnya akan diatur dalam TKO. (e) Tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud huruf (a), (b) dan (c) tidak dibayarkan apabila Pekerja tidak hadir karena mangkir atau sakit, dan tetap dibayarkan apabila yang bersangkutan melaksanakan istirahat tahunan. 5. Tunjangan Daerah Operasi Tertentu (TDOT) (TDOT) (a) Pekerja yang bekerja di lokasi kerja tertentu yang karena sifat dan kondisi Pekerjaannya memerlukan waktu kerja dan waktu istirahat khusus sesuai peraturan perundangan diberikan Tunjangan Daerah Operasi Tertentu.
13
(b) Penentuan daerah operasi tertentu diusulkan oleh pimpinan pimpinan tertinggi unit operasi setempat dan disetujui Direksi. (c) Besaran tarif tunjangan daerah operasi tertentu ditetapkan oleh Direktur SDM berdasarkan kesepakatan para pihak. 6. Tunjangan Regu Bergilir (a)
Kepada Pekerja yang bekerja dalam dalam regu bergilir, di berikan kompensasi kompensasi regu bergilir sebesar 15 % x Upah Tetap x (jam kerja nyata per bulan sesuai time sheet x 1/173).
(b)
Kepada Pekerja pimpinan regu regu bergilir yang yang harus menggantikan Pekerja lain yang berhalangan atau melakukan Pekerjaan pada hari libur nasional atau libur shift (day off) diberlakukan ketentuan: Golongan 5 ke atas
Diberikan tunjangan kelebihan jam kerja
Golongan 9 - 6
Diberikan tunjangan selisih pendapatan
(c)
Terhadap kelebihan kelebihan jam jam kerja bagi Pekerja Pekerja yang berhak lembur lembur yang dikarenakan bekerja dalam regu bergilir diberikan upah lembur sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) dan (2).
(d)
Untuk Pekerja regu bergilir yang bekerja shift malam mendapatkan extra fooding yang bernilai sekurang-kurangnya 1400 kalori dan diberikan setelah pukul 00.00 waktu setempat.
(e)
Untuk Pekerja Pekerja regu bergilir yang yang bekerja bekerja pada area operasional operasional tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan Tertinggi Unit setempat, Perusahaan dapat menyediakan makan siang dan malam dalam bentuk makanan siap saji ( in kind).
7. Tunjangan Penugasan Di Atas Kapal Kepada Pekerja (Awak Kapal) yang bekerja atau dalam penugasan di atas kapal diberikan tunjangan sesuai pasal 115. 8. Tunjangan Juru Selam Perusahaan Kepada Juru Selam Perusahaan yang melakukan tugas penyelaman diberikan bahan makanan ekstra dan tunjangan menyelam. 9. Tunjangan Risiko Kerja (a)
Kepada Pekerja yang sifat Pekerjaannya Pekerjaannya berisiko tinggi melalui penetapan penetapan khusus, seperti bekerja dalam ketinggian, kebisingan, panas, radiasi, peledakan, keracunan, paparan dengan bahan kimia dan risiko kerja lainnya diberikan tunjangan risiko.
(b)
Kriteria Pekerja, Pekerja, lingkup Pekerjaan, bobot risiko, risiko, besaran besaran tunjangan tunjangan dan dan ketentuan lainnya ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.
14
10. Upah Kerja Lembur Upah Kerja Lembur diberikan kepada Pekerja golongan 16 (enam belas) sampai dengan golongan 10 (sepuluh) yang melaksanakan kerja lembur sebagaimana diatur pada pasal 30. 11. Tunjangan On Call untuk Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas (a) Tunjangan On Call diberikan kepada Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas yang bekerja untuk menunjang kelangsungan unit operasi yang sewaktuwaktu diperlukan di luar jam kerja normal. (b) Besaran Tunjangan On Call bagi Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas diperhitungkan berdasarkan jam kerja nyata sesuai time sheet dan dibayarkan sesuai tarif Kompensasi Kelebihan Jam Kerja. (c) Penentuan Pekerja Pimpinan golongan 5 ke atas yang mendapat Tunjangan On Call ditetapkan berdasarkan Surat Perintah Pimpinan Tertinggi Unit setempat. 12. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) (a)
Pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) minimal sebesar 1 (satu) bulan Upah.
(b)
Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (duabelas) bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja.
(c)
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) kepada Pekerja dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perayaan hari raya keagamaan.
13. Tunjangan Penghasilan Kepada Pekerja diberikan tunjangan penghasilan yang besarnya sama dengan pajak penghasilan, yang dihitung dari penghasilan sebagai Pekerja PT PERTAMINA (PERSERO). 14. Tunjangan Pejabat Pengganti Sementara Pekerja yang merangkap tugas sebagai pejabat pengganti sementara untuk jabatan tertentu yang harus diterbitkan Surat Penunjukan Pejabat Pengganti Sementara (SP3S) sesuai dengan TKO, diberikan tunjangan dengan perhitungan jumlah hari menjabat / 30 x tunjangan posisi yang bersangkutan dan pembayarannya dilaksanakan setiap akhir triwulan dengan ketentuan jumlah hari kumulatif dalam 3 (tiga) bulan sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari.
15
15. Tunjangan Satgas (Satuan Tugas) bagi Pekerja Pimpinan golongan upah 5 ke atas. (a) Tunjangan Satgas meliputi kegiatan antara lain plant shut down dalam rangka turn around, commissioning dan start up project , serta Satgas BBM, haji flight, bencana alam, keadaan emergency termasuk blow out , dan docking repair yang dilaksanakan melebihi jam kerja normal yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan tertinggi setempat. (b) Besaran tarif untuk tunjangan tersebut dalam huruf (a) di atas selanjutnya akan ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini. Pasal 17 Pembayaran Upah (1)
Pembayaran upah dilakukan pada tiap-tiap akhir bulan setelah Pekerja memberikan hasil Pekerjaannya atau prestasinya.
(2)
Bagi Pekerja baru, upah untuk bulan pertama dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata termasuk pula hari istirahat mingguan dan hari libur resmi, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
(3)
Pekerja yanq dalam perawatan sakit yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter Perusahaan, tetapi bukan akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan tugasnya sehingga 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa terputus, akan menerima jaminan upah penuh hingga 12 (dua belas) bulan saja.
(4)
Pembayaran upah dilakukan oleh Perusahaan dengan cara mentransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh Pekerja. Pasal 18 Penyesuaian Upah Terhadap Inflasi
(1)
Perusahaan menyesuaikan tingkat upah Pekerja berdasarkan tingkat inflasi yang diperhitungkan secara kumulatif 1 (satu) tahun berjalan terhadap Upah Tetap untuk mempertahankan daya beli Pekerja apabila Perusahaan memperoleh keuntungan usaha.
(2)
Penyesuaian tingkat upah Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan setiap bulan Januari dan besarannya mengacu pada angka yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan diterbitkan paling lambat pada bulan Maret tahun berjalan.
16
Pasal 19 Imbalan Atas Kinerja 1.
2.
Penghargaan Kinerja (Merit Increase ) (a)
Kepada setiap Pekerja diberikan kenaikan Upah Tetap/Base Salary.
(b)
Besarnya kenaikan upah tetap sebagaimana dimaksud pada huruf (a) merupakan prosentase tertentu dari upah tetap/base salary yang ditetapkan atas faktor-faktor ketersediaan anggaran Perusahaan, tingkat pencapaian kinerja Perusahaan dan kinerja Pekerja.
(c)
Pedoman Penghargaan Kinerja yang mengatur kenaikan Upah Tetap ditetapkan setiap tahun.
Insentif Tahunan (a)
Perusahaan membayarkan Insentif Tahunan kepada Pekerja untuk mendorong peningkatan kinerja apabila Perusahaan mendapatkan keuntungan dan keuangan Perusahaan memungkinkan serta kinerja operasional Perusahaan menunjukkan peningkatan.
(b)
Insentif Tahunan dianggarkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan dan pembayarannya dilakukan secara proporsional kumulatif terhadap pencapaian kontrak manajemen Direksi.
(c)
Pembayaran Insentif Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali dan khusus untuk pembayaran Insentif Final menunggu penyelesaian proses penilaian kinerja akhir tahun.
(d)
FSPPB memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi formula insentif yang akan diberikan setelah RKAP disahkan dalam RUPS.
3. Bonus Perusahaan memberikan bonus kepada Pekerja dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
Bagian Kedua Honorarium Pasal 20 Jenis Kegiatan Yang Menimbulkan Honorarium (1)
Perusahaan memberikan honorarium kepada Pekerja yang melakukan tugas aktif di lingkungan Perusahaan untuk kegiatan yang terbatas pada:
17
a. Instruktur/Pengajar/Pembimbing Kaderisasi Pekerja;
dalam
Kursus-kursus
dan
Program
b. Penyaji/Pembicara/Nara Sumber/Moderator/Juri pada Seminar, Konvensi, Lokakarya, Workshop , dan Examiner ; c. Penguji pada program pendidikan yang diselenggarakan Perusahaan. (2)
Besarnya honorarium ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB i ni.
18
BAB IV PERLINDUNGAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA Bagian Pertama Waktu Kerja Pasal 21 Waktu Kerja (1)
Waktu Kerja adalah waktu untuk Pekerja melakukan Pekerjaan menurut ketentuan Perusahaan.
(2)
Waktu Kerja dibagi atas: a. Waktu kerja biasa; b. Waktu kerja khusus; c. Waktu kerja lembur.
(3)
Kepada Pekerja diberikan kesempatan secukupnya untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing di dalam jam kerja.
(4)
Pekerja Wanita yang masih menyusui anaknya diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu jam kerja atas ijin atasannya dalam lokasi kerja.
Bagian Kedua Waktu Kerja Biasa Pasal 22 Waktu Kerja Biasa (1) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, waktu kerja biasa adalah : a. 7 (tujuh) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu untuk 6 (enam) hari kerja per minggu;
19
b. 8 (delapan) jam per hari dan 40 (empat puluh) jam per minggu untuk 5 (lima) hari kerja per minggu. (2) Pengaturan jam kerja ditetapkan oleh Direktur SDM untuk Kantor Pusat dan Pimpinan Tertinggi untuk Unit Operasi. Pasal 23 Hari Libur Resmi (1)
Perusahaan memberlakukan libur pada hari-hari libur resmi yang ditetapkan dengan Keputusan Pemerintah Pusat/Daerah.
(2)
Dalam hal Pekerja bekerja pada hari libur resmi karena kebutuhan operasional yang mendesak, diperhitungkan sebagai kerja lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 24 Daftar Hadir
(1)
Setiap Pekerja wajib menaati peraturan jam kerja dan tata tertib Perusahaan.
(2)
Setiap fungsi/bagian harus memiliki sarana untuk mencatat kehadiran/ ketidakhadiran Pekerja disertai alasan/keterangannya.
(3)
Setiap Pekerja harus memiliki bukti autentik (tertulis) atas kehadirannya.
Bagian Ketiga Waktu Kerja Khusus Pasal 25 Waktu Kerja Regu Bergilir (1) (2)
Waktu kerja regu bergillir ditetapkan atas dasar kebutuhan operasi. Waktu kerja bagi Pekerja regu bergilir adalah waktu kerja yang dilaksanakan dengan sistem penggantian regu yang dilakukan setelah bekerja 8 (delapan) jam atau maksimal 12 (dua belas) jam per hari sampai dengan digantikan oleh regu bergilir berikutnya atau diijinkan untuk meninggalkan tugas oleh kepala regunya atau pengawas dengan menyediakan penggantinya.
20
Pasal 26 Waktu Kerja di Lepas Pantai/ Daerah Operasi Tertentu Waktu kerja di Lepas Pantai/Daerah Operasi Tertentu diatur tersendiri oleh Pimpinan Tertinggi Unit Operasi setempat.
Bagian Keempat Waktu Kerja Lembur Pasal 27 Umum (1)
(2)
Kerja lembur adalah bukan merupakan suatu keharusan, dan sedapat mungkin dihindari, kecuali dalam hal-hal mendesak atas persetujuan atasan secara tertulis paling rendah pejabat setingkat Manager/setara atau Kepala Lokasi, sebagai berikut: a.
Bilamana terdapat pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat jika tidak segera diselesaikan;
b.
Menyelesaikan pekerjaan yang penting artinya bagi pembangunan negara sesuai dengan perintah atau petunjuk Pemerintah;
c.
Dalam menyelesaikan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi Perusahaan/Negara ataupun masyarakat jika tidak dikerjakan;
d.
Dalam keadaan darurat seperti kebakaran, peledakan, kebanjiran dan sebagainya;
e.
Bilamana seorang Pekerja regu bergilir harus melanjutkan pekerjaan karena penggantinya berhalangan;
f.
Pekerjaan yang menurut kepentingan Perusahaan tidak dapat ditunda dan harus diselesaikan pada hari itu juga;
g.
Bilamana Pekerja regu bergilir yang sedang menjalani libur shift atau Pekerja yang sedang menjalankan istirahat tahunan, diminta/ditugaskan oleh Perusahaan untuk masuk kerja.
Kerja lembur tidak diberikan dalam perjalanan dinas, kecuali Pekerja yang dalam perjalanan dinas tersebut melakukan pekerjaan lembur nyata melebihi waktu kerja normatif.
21
(3)
Untuk kerja lembur yang bersifat “ On Call ”, atau waktu pelaksanaan kerja lembur yang terputus karena Pekerja yang bersangkutan telah meninggalkan lokasi pekerjaan, Pengusaha menyediakan transportasi.
(4)
Penyediaan transportasi bagi Pekerja yang melaksanakan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh masing-masing Unit Operasi dengan mempertimbangkan kondisi daerah setempat. Pasal 28 Maksimal Jam Kerja Lembur
(1)
Apabila kerja lembur tidak dapat dihindari, maka jam kerja lembur maksimal adalah 3 (tiga) jam per hari atau 14 (empat belas) jam per minggu.
(2)
Penyimpangan dari ketentuan ayat (1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan. Pasal 29 Upah Kerja Lembur
(1)
Apabila waktu kerja pada hari biasa ditetapkan 7 (tujuh) jam sehari dan 6 (enam) hari dalam satu minggu, maka cara perhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut : a. Kerja lembur dilakukan pada hari biasa: 1. Untuk 1 (satu) jam kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah per jam. 2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar sebesar 2 (dua) kali upah per jam. b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah lembur per jam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah lembur per jam dan jam kesepuluh dan seterusnya 4 (empat) kali upah lembur per jam.
(2)
Apabila dalam satu minggu Pekerja regu bergilir bekerja melebihi 40 (empat puluh) jam kerja, maka kelebihan jam kerjanya diperhitungkan sebagai upah lembur, perhitungan upah lembur mengacu kepada ayat (1) di atas.
(3)
Apabila Pekerja Biasa anggota regu bergilir bekerja pada hari-hari libur resmi maka pada Pekerja tersebut diberikan upah lembur, perhitungan upah lembur mengacu kepada ayat (1) di atas.
22
(4)
Upah lembur Pekerja Lepas Pantai/Daerah Operasi tertentu tergantung pada penetapan waktu kerja dan waktu istirahat, yang besarnya akan disepakati oleh Perusahaan dan FSPPB dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.
(5)
Upah lembur per jam didasarkan atas rumus 1/173 x Upah Tetap. Pasal 30 Uang Makan Kerja Lembur
(1)
Perusahaan menyediakan makan bagi Pekerja yang melaksanakan kerja lembur melewati waktu makan.
(2)
Yang dimaksud dengan waktu makan pada ayat (1) adalah: a. Makan pagi, apabila Pekerja melaksanakan Pekerjaan 2 (dua) jam sebelum dimulainya waktu kerja biasa di waktu pagi hari; b. Makan siang, apabila Pekerja bekerja lembur pada hari istirahat mingguan dan hari libur resmi melebihi 5 (lima) jam dengan ketentuan bekerja lembur sebelum pukul 11.30; c. Makan malam, apabila Pekerja tidak ada kesempatan untuk makan antara pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00.
(3)
Kepada Pekerja yang bekerja dalam regu bergilir menurut jadwal kerja biasa tidak diberikan uang makan kerja lembur.
(4)
Jika Perusahaan tidak dapat menyediakan makan, maka kepada Pekerja diberikan uang makan.
Bagian Kelima Waktu Istirahat Pasal 31 Waktu Istirahat Kerja (1)
Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.
(2)
Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
23
Pasal 32 Istirahat Tahunan (1)
Pekerja berhak atas Istirahat Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dan ditambah 2 (dua) hari sebagai hari perjalanan bagi yang melaksanakan Istirahat Tahunan di luar tempat kedudukan yang tercantum dalam Surat Ijin Jalan (SIJ).
(2)
Hari-hari sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ketika menjalani Istirahat Tahunan, ditambahkan pada hari-hari istirahat tahunan jika hari-hari sakit tersebut tidak jatuh pada hari istirahat mingguan/libur shift dan hari libur resmi.
(3)
Perusahaan dapat mempertimbangkan pemberian panjar atas Istirahat Tahunan dengan menyisakan Istirahat Tahunan sedikit-dikitnya separuh dari hak Istirahat Tahunan tahun berikutnya, dan tambahan waktu perjalanan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.
(4)
Dalam hal khusus dan mendesak, seorang Pekerja yang sedang menjalankan Istirahat Tahunan dapat dibenarkan untuk dipanggil bekerja kembali atas persetujuan Pimpinan Tertinggi Unit Operasi setempat.
(5)
Untuk pelaksanaan ayat (4) bagi Pekerja yang sedang menjalani Istirahat Tahunan di luar tempat kedudukan, biaya yang timbul akibat pemanggilan tersebut menjadi beban Perusahaan dan hari-hari Istirahat Tahunan yang belum dijalani dilaksanakan apabila hal khusus tersebut telah berakhir. Pasal 33 Tata Cara Waktu Istirahat Tahunan/Istirahat Panjang
(1)
Atas persetujuan atasan minimal pejabat Manager/setara atau Kepala Lokasi dan Pekerja yang bersangkutan, hari Istirahat Tahunan dapat dijalani terhitung mulai tanggal due date Istirahat Tahunan/Istirahat Panjang sampai dengan 1 (satu) hari sebelum due date Istirahat Tahunan/Istirahat Panjang berikutnya.
(2)
Perusahaan wajib mengatur dan memastikan Pekerja melaksanakan Istirahat Tahunan/Istirahat Panjang sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3)
Istirahat Tahunan/Istirahat Panjang tidak dapat dikumpulkan.
24
Pasal 34 Bantuan Fasilitas Istirahat Tahunan (1)
Setiap Pekerja diberikan bantuan fasilitas Istirahat Tahunan/Panjang sebesar 1,35 (satu koma tiga lima) bulan upah.
(2)
Pembayaran bantuan fasilitas Istirahat Tahunan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran upah pada bulan due date Istirahat Tahunan.
(3)
Dalam hal upah Pekerja mengalami perubahan yang berlaku sebelum due date Istirahat Tahunan dan pembayaran bantuan fasilitas Istirahat Tahunan berdasarkan upah lama maka dilakukan koreksi yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran upah berikutnya.
(4)
Pimpinan Unit Daerah Operasi Terpencil dapat membuat ketentuan pilihan penggantian bantuan fasilitas Istirahat Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tiket pesawat kelas ekonomi pergi-pulang maksimum Jakarta untuk Pekerja dan keluarga yang ditanggung oleh Perusahaan. Pasal 35 Istirahat Panjang
Setiap kali setelah 3 (tiga) tahun bekerja secara terus menerus, Pekerja berhak mendapatkan Istirahat Panjang selama 26 (dua puluh enam) hari kerja dengan upah penuh yang sudah termasuk di dalamnya perhitungan Istirahat Tahunan pada tahun tersebut. Pasal 36 Pembayaran Istirahat Tahunan Pada Waktu Pemutusan Hubungan Kerja Seorang Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya berhak menerima pembayaran atas hari-hari Istirahat Tahunan dan bantuan fasilitas Istirahat Tahunan secara berpadanan.
25
Bagian Keenam Ijin Meninggalkan Pekerjaan Pasal 37 Ijin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah (1)
Perusahaan dapat memberikan ijin kepada Pekerja untuk tidak berada di tempat pekerjaan dengan upah.
(2)
Perusahaan akan mempertimbangkan secara bijaksana dalam memberikan ijin meninggalkan pekerjaan sejauh tidak mengganggu kelancaran/kepentingan operasi dan efisiensi pekerjaan.
(3)
Pekerja diberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan upah pada hari-hari kejadiannya untuk keperluan sebagai berikut: a. Menghadiri sidang-sidang atau melaksanakan kewajiban yang bertalian dengan keanggotaannya pada badan-badan/lembaga-lembaga yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. Pekerja yang absen karena harus memenuhi panggilan pihak yang berwajib; c. Pekerja yang meninggalkan pekerjaan untuk hal-hal: 1. 2. 3.
Perkawinan Pekerja Isteri Pekerja melahirkan anak/ keguguran Isteri/suami/anak/menantu atau orang tua/mertua meninggal dunia 4. Orang yang menjadi tanggungan dan tinggal di rumah Pekerja meninggal dunia 5. Saudara kandung/ipar Pekerja meninggal dunia 6. Perkawinan anak Pekerja 7. Perkawinan saudara kandung/ipar Pekerja 8. Pengkhitanan anak Pekerja 9. Haid 10. Baptis anak Pekerja 11. Metatah gigi/potong gigi (Hindu Bali) 12. Menghadiri wisuda sarjana anak/isteri/suami Pekerja
3 hari 3 hari 3 hari 2 hari 1 2 1 2 2 2 2 1
hari hari hari hari hari hari hari hari
(4)
Pekerja yang sakit dapat diberikan Istirahat Sakit dan dibebaskan dari pekerjaan apabila menunjukkan keterangan tertulis dari dokter yang diserahkan setelah satu hari sakit.
(5)
Pekerja Wanita yang hamil berlaku ketentuan :
26
a. Pekerja wanita diberikan istirahat selama 1 ½ (satu setengah) bulan sebelum melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan Perusahaan; b. Pekerja wanita diberikan istirahat selama 1 ½ (satu setengah) bulan sesudah melahirkan; c. Pekerja wanita yang mengalami gugur kandung diberikan istirahat 1 ½ (satu setengah) bulan atau sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Perusahaan. (6)
Pekerja diberikan ijin maksimum 7 (tujuh) hari kerja untuk mengikuti ujian terakhir jenjang Diploma 3 (tiga) dan gelar kesarjanaan.
(7)
Pekerja yang menunaikan Ibadah Haji berlaku ketentuan : a. Perusahaan memberikan dispensasi meninggalkan pekerjaan satu kali selama masa dinas dengan upah penuh kepada Pekerja yang telah melampaui masa percobaan untuk menunaikan ibadah haji selama waktu aktual perjalanan haji, ditambah 2 (dua) hari kalender sebelum keberangkatan dan 2 (dua) hari kalender sesudah perjalanan haji; b. Pengertian waktu aktual perjalanan haji ialah waktu keberangkatan resmi atau masuk ke karantina haji yang ditetapkan oleh yang berwenang (Departemen Agama atau Biro Perjalanan Haji) sampai dengan waktu tiba di Bandara/Pelabuhan laut dari perjalanan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pasal 38 Ijin Meninggalkan Pekerjaan Tanpa Upah
(1)
Pekerja dengan alasan tertentu, tetapi bukan untuk bekerja di perusahaan lain, dapat diijinkan satu kali selama masa dinas untuk tidak berada di tempat pekerjaan tanpa upah paling lama 1 (satu) tahun setelah bekerja minimal 5 (lima) tahun berturut-turut.
(2)
Waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan ijin tanpa upah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperhitungkan sebagai masa kerja.
(3)
Dalam hal ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah digunakan untuk mengikuti program pendidikan swadana di luar negeri yang relevan dengan bidang kerjanya, maka ijin dapat diberikan paling lama 18 (delapan belas) bulan.
(4)
Dalam hal melanggar ketentuan bukan untuk bekerja di Perusahaan lain sebagaimana ayat (1) maka Pekerja yang bersangkutan dianggap mangkir terhitung sejak hari meninggalkan Pekerjaan tanpa upah dimaksud dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam PKB ini.
27
Bagian Ketujuh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pasal 39 Umum Pekerja yang bekerja di lingkungan Industri Migas dengan resiko tinggi diberikan perlindungan memadai untuk menghindari kecelakaan kerja atau mengurangi hal-hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Pasal 40 Keselamatan Kerja (1)
Dalam menjamin menjamin keselamatan keselamatan kerja Pekerja, Perusahaan Perusahaan senantiasa senantiasa akan akan menyediakan alat-alat keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan ketentuan lain yang berlaku.
(2)
Pekerja diwajibkan memakai dan memelihara alat-alat keselamatan kerja yang disediakan Perusahaan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(3)
Alat-alat keselamatan keselamatan kerja merupakan pinjaman dari Perusahaan dan dan tidak dibenarkan untuk disalahgunakan/dipindahtangankan kepada yang tidak berhak.
(4)
Perusahaan dapat membebankan ganti kerugian sebagian atau sepenuhnya kepada Pekerja yang karena kesengajaan atau kelalaian terjadi kehilangan maupun kerusakan alat-alat keselamatan kerja yang disediakan untuk yang bersangkutan.
(5)
Pekerja diwajibkan ikut berperan serta dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran dan pencemaran lingkungan di lingkungannya lingkungannya masing-masing.
(6)
Perusahaan berhak menunjuk, mengangkat mengangkat setiap Pekerja untuk duduk dalam badan-badan yang dibentuk untuk maksud pada ayat (5) disamping tugas-tugas utamanya.
(7)
Pekerja melaporkan setiap kejadian kejadian kecelakaan/kebak kecelakaan/kebakaran aran dan dan pencemaran pencemaran lindungan lingkungan Perusahaan serta wajib memberikan keterangan yang benar kepada petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menyelidiki peristiwa tersebut.
28
(8)
Demi kepentingan Perusahaan dan pribadinya, Pekerja diharuskan mematuhi/menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang keselamatan kerja, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan yang berlaku.
Bagian Kedelapan Perlengkapan Kerja Pasal 41 Perlengkapan Kerja (1)
Perusahaan menetapkan pakaian dinas, coverall dan pakaian lapangan lainnya yang diberikan sesuai kebutuhan pekerjaan dengan bentuk/disain dan warna yang mencerminkan kesatuan atribut/identitas/ciri khas Perusahaan serta diberlakukan seragam/sama untuk seluruh lokasi kerja Perusahaan.
(2)
Pekerja yang yang sifat pekerjaannya pekerjaannya menurut pertimbangan pertimbangan Perusahaan Perusahaan lekas mengotorkan atau merusakkan pakaian diberikan pakaian kerja yang terdiri dari kemeja dan celana atau pakaian coverall sekurang-kurangnya 3 (tiga) setel setiap tahunnya dan diberikan selambat-lambatnya pada bulan Juni pada tahun yang sama.
(3)
Pekerja yang mendapat pakaian kerja diwajibkan untuk memakai pakaian kerja tersebut di dalam waktu jam kerja.
(4)
Penyalahgunaan Penyalahgunaan atau tidak dipakainya pakaian kerja di dalam waktu jam kerja dianggap sebagai tindakan pelanggaran terhadap tata tertib Perusahaan dan dapat dikenakan sanksi.
(5)
Semua Pekerja Pekerja diberikan diberikan pakaian seragam setiap setiap tahun yakni selambatselambatlambatnya bulan bulan Juni pada tahun yang sama. sama.
(6)
Pekerja karena sifat pekerjaannya memerlukan memerlukan pakaian pakaian dinas diberikan diberikan pakaian dinas setiap tahun yakni selambat-lambatnya pada bulan Juni pada tahun yang sama.
(7)
Perusahaan memberikan jas jas hujan hujan setiap 2 (dua) tahun sekali sekali bagi Pekerja yang karena sifat pekerjaannya harus melakukan tugas di udara terbuka pada hari-hari hujan dan diperkenankan oleh Peraturan Keselamatan Kerja atau karena sifat pekerjaannya dapat dipergunakan.
(8)
Perusahaan dapat dapat memberikan perlengkapan perlengkapan kerja khusus khusus yang sesuai sesuai dengan kondisi dan sifat pekerjaannya.
(9)
Seluruh perlengkapan kerja yang diberikan oleh Perusahaan tidak boleh diubah bentuknya.
29
Bagian Kesembilan Kecelakaan Kerja Pasal 42 Kecelakaan Kerja (1)
Perusahaan menjamin pengangkutan yang diperlukan Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja ke Rumah Sakit atau ke rumahnya.
(2)
Perusahaan menanggung semua biaya pengobatan pengobatan dan perawatan perawatan Pekerja Pekerja yang mendapat kecelakaan kerja, sejak kecelakaan terjadi sampai berakhirnya keadaan sementara Pekerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja.
(3)
Pekerja yang yang mendapat mendapat kecelakaan kecelakaan kerja dan berakibat berakibat salah satu anggota anggota badannya cacat cacat permanen permanen dan atau berkurang fungsinya sesuai keterangan keterangan dokter, diberikan kompensasi kompensasi sebesar 2 (dua) kali kali upah bulanan disamping disamping ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
(4)
Dalam hal Pekerja Pekerja mendapat mendapat kecelakaan karena melaksanakan tugas seperti tersebut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 dan ketentuan-ketentuan lainnya yang mengakibatkan seorang Pekerja untuk sementara waktu tidak mampu bekerja, maka diberikan kompensasi sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang tersebut di atas atau kepada Pekerja diberikan kompensasi sebagai berikut : a. 100 persen dari upah terakhir terakhir yang diterimanya diterimanya selama 18 ( delapan belas) belas) bulan pertama dari ketidakmampuannya bekerja; b. 50 persen dari upah terakhir yang diterimanya sesudah sesudah 18 (delapan belas) bulan sampai ketidak-mampuannya bekerja berakhir; c. Dalam hal Pekerja tidak mampu bekerja bekerja untuk selama-lamanya setelah melewati jangka waktu yang dimaksud pada huruf (a), maka akan diproses oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan (MPK) dengan keputusan maksimal pada bulan ke-24 (dua puluh empat).
(5)
Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (4) tidak berlaku berlaku bilamana kecelakaan itu terjadi akibat dari kesengajaan Pekerja yang bersangkutan.
(6)
Yang dimaksud dengan kecelakaan kerja dan meninggal meninggal dunia mendadak di tempat kerja adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
30
BAB V
FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN Bagian Pertama Penggolongan Fasilitas Pasal 43 Umum (1)
Pemberian fasilitas kepada Pekerja dan keluarganya berpedoman pada pasal 12 dengan memperhatikan fasilitas yang tersedia/dimiliki oleh Perusahaan.
(2)
Pemberian fasilitas kepada Pekerja dan keluarganya tidak didasarkan kepada eselonisasi jabatan tetapi mengacu kepada tingkat kepentingan/kontribusinya terhadap bisnis Perusahaan yang ditentukan berdasarkan evaluasi jabatan dengan standar internasional.
(3)
Jika suami/isteri keduanya bekerja di Perusahaan, maka fasilitas yang diberikan hanya untuk salah satu pihak sesuai pilihan yang bersangkutan.
(4)
Bentuk pemberian fasilitas atau fasilitas pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani Pejabat berwenang sesuai tingkatannya dan diinformasikan kepada FSPPB.
(5)
Bila fasilitas Perusahaan tidak tersedia, maka pimpinan tertinggi Fungsi/Unit Operasi setempat berkewajiban memberikan fasilitas pengganti sesuai dengan kondisi setempat.
Bagian Kedua Fasilitas Kesehatan dan Pengobatan Pasal 44 Umum (1). Perusahaan menyelenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang manfaatnya lebih baik dari Jamsostek, untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi Pekerja dan keluarga dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan ( promotif ), pencegahan penyakit (preventif ), penyembuhan penyakit (kuratif ), dan pemulihan kesehatan
31
(rehabilitatif ), serta perlindungan (protektif) menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
yang
dilaksanakan
secara
(2). Pemeriksaan kesehatan dan pelayanan kesehatan bagi Pekerja dilaksanakan oleh dokter dan/atau sarana kesehatan Perusahaan atau yang ditunjuk oleh Perusahaan. (3). Perusahaan dapat menetapkan beberapa alternatif pilihan sarana kesehatan meliputi poliklinik, rumah sakit, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, laboratorium dan sarana kesehatan lainnya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan syarat-syarat profesional dan tingkat kebutuhannya. (4). Jaminan pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan menerapkan sistem Managed Care dan/atau asuransi. (5). Sistem Managed Care adalah manajemen penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan pembiayaan dan mutu pelaksanaan pelayanan kesehatan, mengkoordinasikan para dokter untuk menerapkan kendali mutu dan kendali biaya untuk meningkatkan profesionalisme, kelayakan dan efisiensi pelayanan kesehatan. (6). Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), Pekerja/FSPPB dapat memberikan masukan kepada Perusahaan.
Serikat
Pasal 45 Pemeriksaan Kesehatan 1.
2.
Pemeriksaan Kesehatan Berkala (a)
Dalam rangka pemeliharaan kesehatan seluruh Pekerja, maka secara berkala diadakan pengujian kesehatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
(b)
Pemeriksaan kesehatan berkala untuk suami/istri Pekerja dilaksanakan setiap tahun, untuk tahun pertama dilakukan pemeriksaan kesehatan lengkap, tahun kedua dan ketiga dilakukan pemeriksaan kesehatan selektif secara berkelanjutan.
Pemeriksaan Kesehatan Khusus Kepada para Pekerja yang akan ditugaskan atau dimutasikan pada pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi dan/atau yang akan ditempatkan di Daerah Operasi Tertentu dapat diadakan pemeriksaan kesehatan khusus.
3.
Pemeriksaan Kesehatan lain Pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku juga dilakukan kepada Pekerja yang akan : (a)
Menduduki jabatan/pekerjaan tertentu; 32
(b)
Melaksanakan pendidikan/dinas keluar negeri selama 3 (tiga) bulan atau lebih;
(c)
Bekerja kembali setelah meninggalkan pekerjaan tanpa upah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan;
(d)
Sebelum melaksanakan Masa Persiapan Purna Karya; atau
(e)
Menunaikan ibadah haji untuk yang pertama kali. Pasal 46 Pelayanan Kesehatan
1.
2.
Pelayanan Kesehatan Pekerja dan Keluarga (a)
Pekerja dan keluarganya yang sakit diwajibkan berobat di dokter atau sarana kesehatan Perusahaan.
(b)
Dalam keadaan gawat darurat medis seorang Pekerja dan keluarganya dapat berobat ke dokter atau sarana kesehatan terdekat, di luar dokter atau sarana kesehatan Perusahaan.
(c)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud huruf (b), selambatlambatnya dalam waktu 3 x 24 jam, Pekerja dan keluarganya harus melaporkan kejadian tersebut kepada dokter Perusahaan atau Fungsi Kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan dari dokter yang memberikan pelayanan kesehatan.
(d)
Perusahaan memberikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi keluarga Pekerja wanita yang menikah secara sah.
Pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit (a)
Perusahaan memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan rawat inap kepada Pekerja dan keluarganya di sarana kesehatan rumah sakit Perusahaan dengan kelas perawatan sesuai dengan golongan upah Pekerja yang bersangkutan.
(b)
Apabila rumah sakit Perusahaan tidak dapat menyediakan kamar dengan kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka penggantian kelas tidak boleh lebih rendah dari yang seharusnya.
(c)
Apabila Pekerja dan keluarganya meminta kelas perawatan lebih tinggi dari golongan upah yang bersangkutan, maka Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas tersebut, dan selisih biaya yang timbul akibat perubahan kelas tersebut menjadi tanggungan Pekerja yang bersangkutan.
(d)
Dalam keadaan Pekerja dan keluarganya berada di luar tempat kedudukan yang tidak mungkin dapat melaporkan kepada Fungsi Kesehatan atau dokter 33
Perusahaan di tempat ia berada, maka biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan akan dipertimbangkan pembayarannya oleh Perusahaan dengan ketentuan Pekerja yang bersangkutan harus menunjukkan surat keterangan (laporan medik) dari dokter yang memberikan pelayanan, disertai kuitansi atau bukti pembayaran yang sah paling lambat 2 (dua) minggu setelah kembali ke tempat kedudukan. 3.
4.
Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Spesialis (Rawat Jalan Tingkat Lanjut) (a)
Biaya pelayanan kesehatan rawat jalan spesialis untuk Pekerja dan keluarga akan ditanggung oleh Perusahaan sepanjang apabila konsultasi spesialis diminta oleh dokter Perusahaan.
(b)
Jika seorang Pekerja dan keluarga atas kehendak sendiri langsung berobat kepada seorang dokter spesialis maka segala biayanya tidak ditanggung oleh Perusahaan.
(c)
Penggantian biaya pengobatan langsung pada spesialis dalam keadaan gawat darurat medis akan ditetapkan dengan pertimbangan medis oleh Dokter Perusahaan/Fungsi Kesehatan.
Ketentuan Bagi Pekerja dan keluarga yang dirujuk di luar tempat kedudukan (a)
Dalam hal seorang Pekerja dan/atau keluarganya yang atas keputusan dokter Perusahaan dirujuk di luar tempat kedudukannya, Perusahaan menyediakan fasilitas akomodasi, makan, dan transport.
(b)
Apabila fasilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tersedia, maka kepada Pekerja yang bersangkutan dan/atau keluarganya diberikan penggantian biaya sebesar biaya aktual atau at cost , sesuai batas kewajaran.
(c)
Bilamana menurut keputusan dokter Perusahaan pasien harus didampingi seorang keluarganya, maka pemberian fasilitas atau penggantian biaya diberlakukan sama dengan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b).
(d)
Apabila dokter Perusahaan memutuskan pasien harus didampingi oleh lebih dari satu orang keluarganya, maka pemberian fasilitas atau penggantian biaya diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dengan hanya diperhitungkan 1(satu) akomodasi.
(e)
Perusahaan memberikan fasilitas pengangkutan dari tempat kedudukan ke rumah sakit yang dirujuk oleh Perusahaan.
(f)
Pekerja dan keluarga dapat memperoleh pelayanan dan pengobatan di Luar Negeri untuk kriteria penyakit yang ditentukan oleh Perusahaan.
34
5.
6.
Pengobatan selama istirahat tahunan (a)
Apabila Pekerja dan keluarganya sakit pada saat menjalankan istirahat tahunan di luar tempat kedudukannya di dalam negeri yang tidak terdapat dokter atau sarana kesehatan Perusahaan, dapat berobat di dokter umum, dokter gigi, atau rumah sakit setempat dan biaya pelayanan kesehatan tersebut dapat dibayar oleh Perusahaan.
(b)
Pembayaran biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hanya dapat dilakukan apabila disertai surat keterangan ( medical report ) dari dokter yang merawat dilengkapi kuitansi atau bukti pembayaran yang sah paling lambat 2 (dua) minggu setelah kembali ke tempat kedudukan, setelah disetujui oleh dokter Perusahaan.
Pengobatan dan Perawatan Gigi (a)
Biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dan perawatan gigi, pencabutan gigi dan tambal gigi untuk Pekerja dan keluarga yang disetujui oleh dokter Perusahaan ditanggung oleh Perusahaan.
(b)
Biaya yang dikeluarkan untuk crown, bridge, prothesa dan perawatan orthodontie kualitas menengah diganti oleh Perusahaan, sebagai berikut : a. Dalam hal terdapat indikasi medis dan disetujui oleh Medical Board bagi Pekerja sendiri sebesar 100 persen (seratus per seratus) dari tarif yang ditetapkan Perusahaan; b. Bagi Isteri/Suami/Anak Pekerja 50 persen (lima puluh per seratus) dari tarif yang ditetapkan Perusahaan dengan indikasi medis.
7.
Bantuan pembelian kacamata kepada Pekerja dan keluarganya (a)
Pekerja yang untuk Pekerjaannya atas nasehat dokter Perusahaan membutuhkan kacamata, diberikan penggantian biaya untuk lensa beserta bingkainya sebesar 100 persen harga kualitas menengah yang ditetapkan oleh Pimpinan setempat berdasarkan pertimbangan Fungsi Kesehatan Korporat.
(b)
Hanya atas nasehat dokter Perusahaan, lensa dapat diperbaharui atas beban Perusahaan sesuai dengan tarif tersebut pada huruf (a).
(c)
Lensa dan bingkai (frame ) dapat diperbaharui atas beban Perusahaan setiap 2 (dua) tahun.
(d)
Biaya pemasangan implant lens atas nasehat dokter Perusahaan ditanggung 100 persen oleh Perusahaan.
(e)
Keluarga Pekerja dapat memperoleh bantuan kacamata, atas nasehat dokter Perusahaan jika kacamata itu merupakan bagian dari pengobatan.
(f)
Besarnya penggantian harga untuk lensa beserta bingkainya sebagaimana dimaksud huruf (e) ditetapkan 100 persen (seratus per seratus) dari harga
35
kualitas menengah yang ditetapkan oleh Fungsi Kesehatan, jika lensa beserta bingkainya itu diperoleh untuk pertama kali. (g)
8.
9.
Hanya atas nasehat dokter Perusahaan lensa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut dapat diperbaharui atas beban Perusahaan dan penggantiannya ditetapkan sebesar 100 persen (seratus per seratus) dari harga kualitas menengah.
Bantuan pembelian contact lens kepada Pekerja (a)
Bantuan biaya untuk pembelian contact lens hanya diberikan kepada Pekerja.
(b)
Pemberian contact lens ditetapkan oleh dokter spesialis mata.
(c)
Jumlah penggantian biaya contact lens yang diberikan sebagai pengganti kacamata, disamakan dengan kondisi jumlah penggantian biaya untuk kacamata yang sesuai dengan mata penderita.
(d)
Berdasarkan indikasi medis dan medical report dari dokter spesialis mata, jika merupakan satu-satunya cara untuk mengoreksi visus , ditanggung seluruhnya oleh Perusahaan sesuai dengan harga contact lens kualitas menengah.
Biaya prothesa mata Perusahaan menanggung seluruh biaya kecelakaan kerja.
prothesa mata sebagai akibat
10. Bantuan biaya pembelian peralatan Hearing Aid kepada Pekerja dan keluarganya (a)
Jika atas nasehat dokter Perusahaan, seorang Pekerja memerlukan hearing aid maka kepada yang bersangkutan diberikan penggantian harga 100 persen dari harga kualitas menengah.
(b)
Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat diberikan setiap kali diperlukan penggantian.
(c)
Untuk keluarga Pekerja besarnya bantuan ditetapkan 25 % (duapuluhlima per seratus) dari harga kualitas menengah dan bantuan ini juga diberikan setiap kali diperlukan penggantian.
11. Bantuan biaya prothesa kepada Pekerja dan keluarganya (a)
Biaya prothesa untuk cacat anggota gerak yang terjadi sebagai akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh Perusahaan dan biaya dimaksud meliputi harga prothesa dan pelatihan penggunaan prothesa tersebut.
(b)
Perusahaan memberikan bantuan biaya prothesa bukan akibat kecelakaan kerja, dengan ketentuan : a. Bagi Pekerja sebesar 50 persen (lima puluh per seratus) dari kualitas menengah;
36
b. Bagi istri/suami/anak Pekerja sebesar 25 persen (dua puluh lima per seratus) dari kualitas menengah. 12. Biaya untuk tindakan cuci darah (hemodialisa ), pemasangan alat pacu jantung (pacemaker ) dan transplantasi ginjal Biaya tindakan cuci darah ( hemodialisa), pemasangan alat pacu jantung (pacemaker ) dan transplantasi ginjal bagi Pekerja atau keluarganya ditanggung Perusahaan. 13. Bantuan Bersalin (a)
Untuk kepentingan keselamatan dan kesehatan ibu dan anak, maka para Pekerja wanita/isteri Pekerja, pelaksanaan persalinan termasuk pengobatan/pemeriksaan pre-natal dan post-natal wajib dilakukan di rumah sakit/klinik bersalin Perusahaan.
(b)
Jika dengan beberapa alasan yang dapat diterima oleh Dokter Perusahaan, Pekerja wanita/isteri Pekerja tersebut tidak dapat melahirkan di rumah sakit/klinik bersalin Perusahaan, dapat melahirkan di luar rumah sakit/klinik bersalin Perusahaan.
(c)
Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Perusahaan akan mengganti biaya itu menurut pertimbangan Fungsi Kesehatan.
(d)
Besarnya bantuan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pekerja wanita/isteri Pekerja yang melahirkan di luar rumah sakit/klinik bersalin Perusahaan ditetapkan oleh Fungsi Kesehatan, dan akan ditinjau secara berkala.
(e)
Jika pada waktu bersalin sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diperlukan bantuan dokter spesialis ( gynaecolog/obstetricus ), maka biaya yang dikeluarkan oleh Pekerja wanita/isteri Pekerja akan diganti oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan.
(f)
Biaya bersalin di luar rumah sakit dengan pertolongan bidan atau dukun bersalin dapat diganti oleh Perusahaan dan besarnya penggantian akan ditentukan oleh Fungsi Kesehatan.
14. Kemandulan (a)
Biaya pemeriksaan dan pengobatan Pekerja dan/atau istri/suami yang mengalami kemandulan dapat ditanggung oleh Perusahaan sepanjang ada indikasi medis dan disetujui dokter Perusahaan dan paling lama 5 (lima) tahun.
(b)
Bila berdasarkan pemeriksaan dokter ahli kebidanan/kandungan dinyatakan bahwa Pekerja dan/atau isteri/suami Pekerja tersebut tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan, maka pengobatan selanjutnya tidak ditanggung oleh Perusahaan.
(c)
Biaya bayi tabung tidak ditanggung Perusahaan.
37
15. Pengobatan/Perawatan pada salah satu Lembaga Kesehatan Fungsi Kesehatan dapat mengambil keputusan untuk mengirim seorang pasien ke rumah sakit di luar sarana kesehatan Perusahaan atas pertimbangan medis dokter Perusahaan. 16. Pengobatan anak Pekerja yang menderita Autis (a) Biaya yang timbul atas pengobatan medika mentosa untuk anak autis ditanggung oleh Perusahaan sampai anak tersebut berusia 6 (enam) tahun dan berlaku untuk anak Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3). (b) Biaya dimaksud huruf (a) mencakup biaya konsultasi, biaya penunjang medis, biaya pengobatan medika mentosa maupun non medika mentosa , dan biaya lain untuk sarana kesehatan tertentu yang ditetapkan oleh fungsi Kesehatan. (c) Biaya yang timbul atas terapi edukasi untuk anak autis ditanggung oleh Perusahaan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun yang pelaksanaannya diatur dalam TKO. (d) Dalam hal tidak terdapat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud huruf (b) maka Perusahaan dapat menunjuk lembaga/instansi lain yang berkompeten atau memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 17. Ketergantungan Pada Narkotika, Psikotropika dan Minuman Keras/Alkohol Seluruh biaya yang timbul untuk pengobatan penyakit akibat dari penggunaan narkotika, psikotropika dan minuman keras/alkohol oleh Pekerja dan keluarga Pekerja menjadi tanggungan Pekerja yang bersangkutan. Pasal 47 Informasi Kesehatan (1)
Jika seorang Pekerja dipindahkan dari satu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lainnya maka data/berkas kesehatannya harus dikirimkan kepada Fungsi Kesehatan di tempat kedudukan yang baru.
(2)
Laporan-laporan kesehatan pada umumnya bersifat rahasia.
38
Bagian Ketiga Fasilitas Rumah Dinas Perusahaan Pasal 48 Fasilitas/Bantuan Perumahan (1)
Kepada Pekerja yang bukan penerimaan setempat atau yang dimutasikan atas keinginan Perusahaan diberikan fasilitas rumah dinas bagi Pekerja dan keluarganya.
(2)
Bahwa penyediaan rumah dinas sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara : a. Pinjam pakai rumah dinas milik Perusahaan; b. Apabila tidak tersedia Rumah Dinas Perusahaan maka disediakan rumah dinas yang disewakan Perusahaan; c. Apabila Perusahaan tidak dapat menyediakan rumah dinas yang disewakan, maka diberikan bantuan lumpsum uang sewa rumah dan fasilitas pendukung lainnya sesuai tarif yang ditetapkan oleh Pimpinan Tertinggi setempat disesuaikan dengan golongan, situasi dan kondisi tempat kerja.
(3)
Pekerja yang merupakan penerimaan setempat dapat diberikan fasilitas pinjam pakai rumah dinas milik Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan operasional Perusahaan dan ketersediaan rumah.
(4)
Perusahaan akan memberikan fasilitas pinjam pakai perumahan yang sesuai dengan kedudukan dan golongan Pekerja yang dipindahkan dengan memperhatikan kondisi setempat.
(5)
Apabila fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tersedia, maka Perusahaan akan memberikan lumpsum uang sewa rumah dan fasilitas pendukung lainnya sesuai tarif yang telah ditetapkan.
(6)
Bagi Pekerja yang dipindahkan dari Unit/Daerah asal di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) ke Kantor Pusat/Unit/Daerah dalam wilayah Jabodetabek diberikan: a. Pekerja yang pindah dari daerah ke Kantor Pusat akan diberikan
kompensasi Pelepasan Hak Rumah Dinas Perusahaan (PHRDP) dan diberikan satu kali selama masa dinas di Perusahaan; b. Pekerja yang pindah dari daerah ke Unit Operasi Jabodetabek akan
diberikan lumpsum kompensasi Rumah Dinas Perusahaan; c. Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b) ditetapkan
bersama antara Perusahaan dan FSPPB serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.
39
(7)
Apabila Perusahaan tidak dapat memberikan fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pekerja mendapatkan prioritas pada Program Pemilikan Rumah Pekerja (bila ada) dengan memperhatikan kepentingan operasional Unit Operasi setempat.
(8) Pekerja yang memasuki Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) harus mengembalikan rumah dinas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Pekerja memasuki MPPK dan Perusahaan berhak menggunakan upaya-upaya apapun berdasarkan hukum untuk pengosongannya. (9)
Perubahan peruntukan atau alih fungsi Rumah Dinas Perusahaan termasuk fasilitas pendukungnya yang dipinjam pakai kepada Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) baik sebagian maupun seluruhnya untuk kepentingan/keperluan di luar yang telah disepakati/ditetapkan atau untuk kepentingan pribadi seperti kamar kost/penginapan, industri/bisnis usaha dan lain-lain yang secara nyata menjadi beban Perusahaan adalah perbuatan pelanggaran dan dikenakan sanksi sesuai PKB ini.
Bagian Keempat Kesejahteraan Pekerja dan Keluarga Pasal 49 Program Pemilikan Rumah Pekerja (PPRP) (1)
Perusahaan dapat memberikan pinjaman uang kepada Pekerja untuk tujuan membeli, membangun atau memperbaiki rumah Pekerja, dan pengembalian pinjaman uang tersebut akan dicicil setiap bulan dan akan diperhitungkan dari hak-hak Pekerja pada saat PHK.
(2)
Pengusaha dan FSPPB menetapkan sistem poin untuk PPRP dengan memberikan prioritas kepada Pekerja yang belum pernah menerima PPRP. Pasal 50 Fasilitas/Bantuan Pendidikan Bagi Anak Pekerja
(1)
Apabila di tempat-tempat Daerah Operasi belum tersedia Sekolah Dasar dan/atau Sekolah Menengah/Lanjutan, maka Pimpinan setempat dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan.
(2)
Bagi anak Pekerja yang tinggal dan mengikuti pendidikan di luar tempat kedudukan Pekerja di wilayah RI karena di tempat kedudukan Pekerja tersebut tidak tersedia sekolah, diberi bantuan fasilitas transportasi libur pendidikan 1
40
(satu) kali pulang pergi dalam 1 (satu) tahun berupa penggantian biaya transport kapal laut, kereta api atau bus kelas menengah atau moda transportasi lain yang biayanya setara. (3)
Bagi anak Pekerja yang harus pindah sekolah mengikuti kepindahan orang tua pada tingkat Sekolah Dasar dan/atau Sekolah Menengah/Lanjutan maka Pimpinan setempat memberikan subsidi uang pindah/masuk/pendaftaran sekolah. Pasal 51 Bantuan Pemakaman
(1)
Jika seorang Pekerja atau keluarga yang menjadi tanggungan Pekerja meninggal dunia ataupun Pekerja/isteri Pekerja yang mengalami gugur kandung setelah kandungan berumur lebih dari 5 (lima) bulan, Perusahaan akan memberikan bantuan biaya pemakaman.
(2)
Kepada ahli waris dari Pekerja yang meninggal dunia, diberikan uang santunan dari PT JAMSOSTEK (Persero) yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan JAMSOSTEK yang berlaku.
(3)
Pekerja yang meninggal dunia apabila dimakamkan di luar tempat kedudukan dalam Wilayah RI, maka selain fasilitas pengangkutan untuk jenazah juga diberikan bantuan biaya transportasi pergi pulang kepada anggota keluarga sebanyak-banyaknya untuk 4 (empat) orang. Pasal 52 Bantuan Biaya Naik Haji
(1)
Setiap tahun Perusahaan akan memberikan bantuan Biaya Naik Haji sesuai tarif resmi Pemerintah kepada Pekerja yang jumlahnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah Pekerja dari Unit-unit Operasi dan Kantor Pusat.
(2)
Dalam menentukan kriteria dan jumlah Pekerja yang menerima bantuan Perusahaan mempertimbangkan masukan dari Serikat Pekerja/FSPPB.
41
Pasal 53 Bantuan Keadaan Tertentu (1)
Untuk keperluan karena orang tua/mertua/istri/suami atau anak Pekerja yang sekolah di luar tempat kedudukan Pekerja sakit keras, semua hari-hari meninggalkan Pekerjaan diperhitungkan dari hari-hari istirahat tahunan Pekerja.
(2)
Dalam hal isteri/suami/anak/orang tua/mertua Awak Kapal meninggal dunia, sementara awak kapal sedang bertugas di atas kapal, maka kepadanya diberikan bantuan fasilitas transportasi ke tempat tinggal/domisili keluarga (pergi-pulang) atas beban Perusahaan sampai ke kota terdekat.
(3)
Fasilitas yang diberikan untuk bantuan keadaan tertentu : a.
Jika orang tua/mertua meninggal dunia, diberikan tiket pesawat atau sarana transportasi lainnya pergi pulang untuk Pekerja dan istri/suami sampai ke kota tujuan terdekat di wilayah Republik Indonesia;
b.
Anak Pekerja yang sekolah di luar kedudukan Pekerja di wilayah Republik Indonesia meninggal dunia, kepada ayah dan ibunya diberikan masingmasing satu tiket pesawat atau sarana transportasi lainnya pergi pulang sampai ke kota tempat Anak tersebut meninggal dunia;
c.
Apabila Pekerja atau istri Pekerja meninggal dunia, anak Pekerja yang sekolah di luar kedudukan orang tuanya di wilayah Republik Indonesia, diberikan satu tiket pesawat atau sarana transportasi lainnya pergi pulang. Pasal 54 Koperasi Pekerja
Perusahaan sesuai dengan kemampuan yang ada akan ikut mendorong dan membantu ke arah tumbuh dan berkembangnya Koperasi yang dibentuk oleh Serikat Pekerja/FSPPB dan Pekerja lainnya dengan memberi kesempatan berusaha di lingkungan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 55 Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) (1)
Perusahaan memberikan benefit kepada Pekerja yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun 6 (enam) bulan dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun dalam bentuk Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) selama 6 (enam) bulan.
42
(2)
Perusahaan dapat memberikan Pelatihan Purna Karya kepada Pekerja yang akan memasuki Masa Persiapan Purna Karya dengan memperhatikan minat/bakat Pekerja yang bersangkutan.
(3)
Selama menjalani Masa Persiapan Purna Karya (MPPK), Pekerja tetap berstatus PWTT dan mendapat upah penuh setiap bulan.
(4)
Disamping upah tersebut pada ayat (3) diberikan juga perawatan kesehatan, bantuan fasilitas istirahat tahunan/istirahat panjang, pembayaran THR dan Insentif Tahunan secara berpadanan berdasarkan masa kerja aktif, dan tetap menempati rumah dinas Perusahaan (bagi yang menempati rumah dinas Perusahaan) untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah memasuki Masa Persiapan Purna Karya.
(5)
Pekerja yang memasuki usia 54 tahun lebih 9 bulan diberikan pembayaran panjar Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) dengan jumlah maksimum 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Penghargaan Atas Pengabdian yang seharusnya diterima setelah dikurangi semua hutang dan kewajiban lainnya pada Perusahaan.
(6)
Pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya karena mencapai usia purna karya oleh Perusahaan diberikan : a. Pembayaran Penghargaan Atas Pengabdian setelah diperhitungkan dengan pinjaman dan hutang lainnya; b. Pembayaran atas hari Istirahat Tahunan dan bantuan fasilitas Istirahat Tahunan secara berpadanan seperti tersebut pada BAB IV; dan c. Biaya pemulangan Pekerja dan keluarganya ke tempat asal dalam wilayah RI yaitu salah satu dari tempat kelahiran Pekerja/isteri/suami atau tempat penerimaan atau tempat domisili terakhir orangtua/mertua.
(7)
Kepada Pekerja yang mencapai usia purna karya dibayarkan manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
Bagian Kelima Jaminan Hari Tua Pasal 56 Tabungan Pekerja Dan Program Asuransi (1)
Perusahaan mengadakan Tabungan dan Program Asuransi bagi Pekerja yang manfaatnya akan diterima sekaligus oleh Pekerja pada waktu Pemutusan Hubungan Kerja.
43
(2)
Untuk Tabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dapat membelikan anuitas yang diterima secara bulanan.
(3)
Pengusaha mencantumkan pada slip upah bulanan Pekerja tentang informasi jumlah keseluruhan himpunan tabungan beserta hasil pengembangannya.
(4)
Uang Pertanggungan pada program asuransi jiwa ditetapkan sama untuk semua level jabatan Pekerja.
Pasal 57 Program Pendanaan Kesejahteraan Hari Tua Dan Pembiayaan Kesehatan (1)
Dalam hal penanganan Past Service Liability (PSL), Perusahaan mengadakan sistem pendanaan (funding ).
(2)
Untuk pendanaan (funding) PAP dilakukan sedemikian rupa sehingga mencapai titik equilibrium atau fully funded dan Perusahaan menyediakan sarana informasi/media yang mudah diakses oleh Pekerja untuk mengetahui jumlah pendanaan (funding) dimaksud.
(3)
Program layanan kesehatan bagi Pekerja purna karya berlaku sistem kapitasi dan teknisnya akan ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB. Pasal 58 Program Dana Pensiun
(1)
Pekerja didaftarkan dan dibayarkan iurannya sebagai peserta Program Dana Pensiun melalui Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan/atau Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) sejak diangkat menjadi PW TT.
(2)
Pengusaha memfasilitasi Serikat Pekerja/FSPPB untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya berkenaan dengan pengelolaan Dana Pensiun termasuk menempatkan 1 (satu) orang wakil Serikat Pekerja/FSPPB sebagai anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun.
44
Bagian Keenam Fasilitas Serikat Pekerja Pasal 59 Bantuan Perusahaan Untuk Serikat Pekerja (1)
Perusahaan memberikan bantuan kepada Serikat Pekerja/FSPPB untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Perusahaan.
(2)
Dalam hal adanya Organisasi Pekerja lainnya di lingkungan Perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional mutlak terhadap jumlah anggotanya dibandingkan jumlah anggota FSPPB.
(3)
Perusahaan membantu menyediakan ruangan Sekretariat, perlengkapan kantor dan bantuan lainnya kepada Serikat Pekerja/FSPPB di dalam lingkungan Perusahaan secara proporsional dan sesuai kemampuan Perusahaan.
(4)
Serikat Pekerja/FSPPB akan mengajukan rencana/program bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk disepakati dan dipertanggungjawabkan.
(5)
Perusahaan memberikan bantuan hukum termasuk biaya advokat kepada FSPPB dan Serikat Pekerja anggota FSPPB terkait dengan tuntutan/perkara hukum oleh/dari pihak manapun terkait dengan kepentingan Perusahaan. Pasal 60 Dispensasi Untuk Keperluan Serikat Pekerja
(1)
Perusahaan dapat memberikan dispensasi kepada anggota dan Pengurus Serikat Pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dengan upah penuh dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Unit kerja tanpa mengurangi hak-hak yang bersangkutan dan tidak mempengaruhi konditeenya sebagai Pekerja untuk keperluan sebagai berikut : a. Melaksanakan rapat pertemuan antar pengurus di dalam lingkungan Perusahaan dalam jam kerja; b. Memenuhi panggilan atau undangan yang sah dari Pemerintah/Perusahaan guna membicarakan/konsultasi masalah-masalah ketenagakerjaan; c. Mengikuti seminar, konferensi/kongres yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga lain yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan yang disepakati oleh Perusahaan;
45
d. Memenuhi panggilan atau undangan dari FSPPB atau Serikat Pekerja lainnya sesuai program kerja yang telah disepakati oleh Perusahaan; e. Dispensasi untuk meninggalkan Pekerjaan dimaksud huruf c dan d diberikan oleh Perusahaan sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) man working days per tahun kepada masing-masing Serikat Pekerja dengan pembayaran upah penuh, yang waktunya disesuaikan dengan penugasan/undangan; f.
(2)
Perusahaan membantu biaya yang timbul dalam rangka melakukan kegiatan pada huruf a, b, c dan d yang ketentuannya akan diatur oleh Perusahaan berdasarkan program kerja.
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di luar tempat kedudukan Pekerja maka ijin yang diberikan setara dengan perjalanan dinas. Pasal 61 Dispensasi Untuk Keperluan/Kegiatan Organisasi Non Kedinasan
(1)
Pekerja yang ditunjuk sebagai pengurus Organisasi Non Kedinasan di dalam Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi atau Pimpinan Unit setempat dapat diberikan ijin meninggalkan Pekerjaan dengan upah penuh setelah memberitahukan kepada atasan untuk keperluan sebagai berikut : a.
Melaksanakan rapat/pertemuan antar pengurus Perusahaan dalam jam kerja;
didalam lingkungan
b.
Mengikuti seminar, event , workshop , kursus/pelatihan atau lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga lain yang selaras dengan visi dan misi organisasi.
(2)
Ijin meninggalkan Pekerjaan dengan upah penuh sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan paling banyak 7 (tujuh) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun.
(3)
Ijin meninggalkan Pekerjaan dengan upah penuh selama 7 (tujuh) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun dapat diberikan kepada Pekerja yang menjadi pengurus Organisasi Non Kedinasan di luar Perusahaan setelah mendapat persetujuan Direksi.
(4)
Seluruh biaya yang timbul dalam rangka melakukan kegiatan Organisasi Non Kedinasan adalah menjadi tanggung jawab Organisasi yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Perusahaan.
46
BAB VI PENUGASAN DI LUAR TEMPAT KEDUDUKAN DAN PEMINDAHAN Bagian Pertama Perjalanan Dinas Pasal 62 Umum (1)
Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pekerja ke suatu tempat di luar tempat kedudukan kerjanya untuk keperluan tugas Perusahaan dan/atau undangan pihak III untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan tugas Perusahaan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang diatur dalam PKB ini.
(2)
Biaya perjalanan dinas untuk menghadiri undangan Pihak Ketiga, ditanggung oleh Pihak Ketiga dan/atau Perusahaan terkecuali ditentukan lain dalam PKB ini dan selanjutnya diatur dalam TKO. Pasal 63 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
(1)
Kepada Pekerja yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan fasilitas akomodasi, laundry , makan, transportasi, uang harian, dan biaya miscelleneous sesuai golongan perjalanan.
(2)
Fasilitas transportasi yang disediakan adalah transportasi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (pergi - pulang), transport ke/dari bandara, pelabuhan, stasiun, terminal, dan transport lokal.
(3)
Apabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas seperti tersebut di atas, maka Pekerja diberikan penggantian biaya sebesar nilai aktual (at cost).
(4)
Pengklasifikasian dan besaran penggantian biaya perjalanan dinas ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.
(5)
Perjalanan dinas yang dilakukan 1 (satu) hari pergi-pulang diberikan fasilitas sesuai biaya yang dikeluarkan (at cost).
(6)
Bagi isteri/suami yang ditunjuk Perusahaan mendampingi Pekerja dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan fasilitas makan dan transportasi.
47
(7)
Penggunaan fasilitas mendampingi suami/isteri tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan lain di luar waktu/ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)
Pekerja yang melakukan perjalanan dinas/kursus dapat diberikan biaya tambahan bagasi (excess baggage) seperti buku-buku/peralatan lainnya maksimal 10 kg per orang.
(9)
Tarif-tarif yang terkait dengan perjalanan dinas ini disepakati oleh para Pihak dan akan ditinjau ulang setiap 1(satu) tahun. Pasal 64 Perjalanan Dinas Luar Negeri
(1)
Pada dasarnya Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dilakukan untuk keperluan: a. Dalam rangka pelaksanaan tugas; b. Untuk menghadiri undangan pihak ketiga, atas persetujuan Perusahaan
minimal oleh Direktur / setara; c. Mengikuti kegiatan Perusahaan di Luar Negeri yang dilaksanakan oleh
lembaga internasional; d. Mengikuti seminar, konvensi dan sejenisnya; e. Melaksanakan swapping /pemagangan di Perusahaan Luar Negeri.
(2)
Pelaksanaan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus melalui persetujuan Perusahaan minimal oleh Direktur.
(3)
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan sesuai tarif yang ditetapkan, meliputi : a. Biaya Transportasi; b. Biaya Akomodasi; c. Biaya Makan; d. Uang Harian; e. Outfit Allowance ; f. Winter Allowance ; g. Premi Asuransi Kesehatan dengan basic benefit ; h. Biaya Komunikasi; dan i. Biaya Representasi bagi pejabat tertentu.
(4)
Klasifikasi tempat tujuan dan tarif akan diatur dan disepakati oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini. 48
(5)
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melebihi 3 bulan akan diberikan kompensasi untuk mensetarakan tingkat kehidupan Pekerja yang sedang ditugaskan ke luar negeri yang tatacara pelaksanaannya akan ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB.
Bagian Kedua Bekerja di Daerah Operasi Tertentu Pasal 65 Umum Untuk kepentingan Pekerjaan, Perusahaan dapat menugaskan/mempekerjakan Pekerja ke daerah operasi tertentu dan kepadanya diberikan ransum, tunjangan, dan perlengkapan kerja khusus sesuai sifat Pekerjaannya yang akan diatur di dalam Pedoman/TKO. Pasal 66 Daerah Eksplorasi Hutan (1)
Kategori daerah eksplorasi hutan adalah : a. Tempat-tempat yang belum dibuka; b. Daerah-daerah terpencil yang mempunyai kondisi pekerjaan diperkirakan sama dengan tempat-tempat yang belum dibuka.
(2)
yang
Para Pekerja yang dipekerjakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat pulang ke rumah setiap harinya, atau di tempat tersebut dipandang dari segi kesehatan tidak layak, atau tidak terdapat perumahan yang layak, atau di tempat yang hanya terdapat perkemahan atau perumahan darurat serta tidak ada fasilitas rekreasi apapun, berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Pekerja akan diberitahukan dalam waktu yang layak sebelum ia harus pergi bekerja ke daerah eksplorasi; b. Waktu yang melebihi 1 (satu) jam yang dipergunakan untuk pulang dan atau pergi dari atau ke perkemahan dan tempat pekerjaan, dianggap sebagai jam kerja; c. Waktu perjalanan dimaksud ialah perjalanan yang ditempuh dengan pengangkutan yang ditentukan oleh Perusahaan;
49
d. Bilamana keadaan Perusahaan memungkinkan untuk menyediakan kendaraan, maka kepada Pekerja yang bersangkutan pada hari libur diberikan kesempatan untuk pergi ke kota yang terdekat; e. Perusahaan senantiasa mengusahakan/menyediakan sementara/perkemahan yang dipandang layak.
perumahan
Pasal 67 Ransum Hutan Bagi Pekerja yang bekerja di daerah eksplorasi hutan diberikan ransum hutan untuk dikonsumsi di tempat kerja yang diberikan sebanding dengan lamanya Pekerja bekerja di daerah eksplorasi hutan. Pasal 68 Tunjangan Hutan (1)
Tunjangan hutan diberikan kepada Pekerja yang untuk waktu-waktu pendek dipekerjakan dan bertempat tinggal di suatu daerah hutan atau yang dipersamakan dengan itu.
(2)
Pemberian tunjangan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar kompensasi terhadap kekurangan-kekurangan yang dialami oleh para Pekerja yang bekerja di dalam hutan dan yang sifatnya berlainan dengan tunjangan perjalanan dinas.
(3)
Tunjangan tidak diberikan, apabila di tempat-tempat tersebut tersedia perumahan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah bersifat umum dan dalam pelaksanaannya Pimpinan Unit Operasi setempat akan menentukan dapat tidaknya dasar terebut diterapkan di suatu tempat dengan memperhatikan masukan dari Serikat Pekerja/FSPPB.
(5)
Tunjangan hutan dihitung menurut jumlah malam yang diperlukan berdiam di dalam hutan.
(6)
Pekerja yang melakukan perjalanan dinas ke daerah hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhak mendapatkan tunjangan hutan.
(7)
Besarnya tunjangan akan disepakati bersama berdasarkan hasil benchmark .
50
telah
Pasal 69 Ransum Ekstra Untuk meningkatkan daya tahan dan semangat kerja Pekerja, selain ransum sebagaimana dimaksud Pasal 68, kepada Pekerja dapat diberikan ransum ekstra yang jenis serta jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Unit Operasi setempat dengan memperhatikan masukan dari Serikat Pekerja/FSPPB. Pasal 70 Perlengkapan Kerja Perusahaan menyediakan pakaian kerja dan perlengkapan sebagai inventaris, kepada setiap Pekerja yang bertugas pada percobaan pemboran sumur dan di tempat-tempat terpencil yang jauh letaknya dari perkemahan yang ada. Pasal 71 Pekerjaan Pemboran Dan Survey Eksplorasi (1)
Kategori Pekerjaan Pemboran adalah : a. Pekerjaan pemboran sumur eksplorasi dan eksploitasi; b. Kerja Ulang Pindah Lapisan (KUPL).
(2)
Kategori Pekerjaan survey eksplorasi adalah: a. Survey topografi, geologi, geokimia dan geofisika di daerah eksplorasi dan eksploitasi; b. Survey untuk pengembangan fasilitas produksi.
(3)
Pekerja yang dipekerjakan pada pekerjaan pemboran dan karena sifat pekerjaannya tidak dapat pulang ke rumah setiap harinya, diberikan tunjangan pemboran.
(4)
Besarnya tunjangan pekerjaan pemboran dan survey eksplorasi ditentukan oleh Pimpinan Operasi setempat dengan memperhatikan masukan dari serikat Pekerja/FSPPB.
(5)
Pekerja yang melakukan perjalanan dinas yang sifatnya tidak terkait secara operasional ke lokasi survey maupun pemboran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak berhak mendapatkan tunjangan.
51
Bagian Ketiga Penempatan Pekerja di Luar Perusahaan Pasal 72 Umum Pekerja yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Luar Negeri (Home Staff ) atau di Unit Usaha Perusahaan di Luar Negeri diberikan perlakuan sesuai kondisi setempat/internasional. Pasal 73 Pengupahan (1)
Pekerja yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Luar Negeri atau di Unit Usaha Perusahaan di Luar Negeri diberlakukan skala upah yang diatur tersendiri.
(2)
Pekerja yang ditempatkan di Perwakilan Luar Negeri atau di Unit Usaha Perusahaan di Luar Negeri akan diberikan Tunjangan Khusus dengan memperhatikan perkembangan tingkat sosial ekonomi negara atas usul Kepala Perwakilan atau Pimpinan di Unit Usaha Perusahaan di Luar Negeri kepada Pengusaha.
(3)
Pajak penghasilan menjadi beban/ditanggung oleh Pekerja dan kepada Pekerja diberikan Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh). Pasal 74 Syarat-Syarat Kerja dan Hak Pekerja di Perwakilan/Unit Usaha Luar Negeri
(1)
Masa penempatan Pekerja pada kantor Perwakilan/Unit Usaha Perusahaan di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali dalam keadaan tertentu sesuai persetujuan Pengusaha dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.
(2)
Kepala Perwakilan/Unit Usaha Luar Negeri disediakan rumah dinas jabatan oleh Perusahaan yang disesuaikan dengan jabatan yang bersangkutan serta kondisi setempat, dengan cara sewa/kontrak rumah oleh Perusahaan dengan ketentuan maksimal biaya sewa rumah yang ditetapkan sesuai harga pasar.
(3)
Pekerja yang tidak dimaksud pada ayat (2) diberikan Tunjangan Sewa Rumah/Apartemen.
52
(4)
Biaya air, listrik, telepon atau iuran/pungutan lainnya seperti iuran lingkungan menjadi beban Pekerja.
(5)
Perusahaan mengganti secara at cost (pengeluaran nyata) atas biaya telepon apabila dipergunakan untuk kedinasan.
(6)
Kendaraan jabatan hanya diberikan kepada Kepala Perwakilan sebanyak 1 (satu) unit.
(7)
Pekerja yang bertugas di Perwakilan/Unit Usaha Luar Negeri berlaku ketentuan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 angka 12 dan ketentuan Istirahat Tahunan sebagaimana diatur pada Pasal 32, 33, 34 dan 35.
(8)
Perawatan kesehatan bagi Pekerja dan keluarganya ditanggung Perusahaan dalam bentuk pembayaran premi Asuransi Kesehatan.
(9)
Untuk perjalanan/pindah dari/ke Luar Negeri digunakan pesawat terbang atau kapal laut sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas dalam PKB ini.
oleh
(10) Pekerja yang dipindahkan ke Luar Negeri maupun kembali ke Indonesia diberikan Tunjangan Pindah dan Perlengkapan untuk menutupi biaya-biaya yang tidak terduga/termasuk pembelian perlengkapan baju dingin dan lainlainnya yang akan diatur di dalam TKO. (11) Kepada anak-anak Pekerja Home Staff yang tidak ikut pindah dengan biaya Perusahaan dan disekolahkan di Indonesia, diberikan bantuan pengangkutan satu kali pergi-pulang waktu keberangkatan dan satu kali pergi-pulang waktu kepulangan dengan tarif terendah atas beban biaya Perusahaan. (12) Kepada Pekerja yang dipindahkan kembali ke Indonesia di luar Jabodetabek atau kota besar terdekat dari kota penugasan di luar negeri diberlakukan ketentuan Pemindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 75. (13) Perjalanan Dinas Pekerja Perwakilan/Unit Usaha diatur sebagai berikut : a. Perjalanan Dinas di Luar Negeri sesuai dengan ketentuan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri yang diatur dalam TKO Perjalanan Dinas Luar Negeri; b. Kepala Perwakilan/Unit Usaha yang melakukan perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan diberlakukan ketentuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 64; c. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas ke Indonesia termasuk kursus menerima biaya perjalanan dinas menurut peraturan yang berlaku bagi perjalanan dinas Dalam Negeri; d. Kepala Perwakilan/Unit Usaha yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar wilayah kerja tempat ia ditugaskan, terlebih dahulu harus meminta persetujuan kepada Direktur Utama sedangkan bagi Pekerja lainnya persetujuan yang dimaksud diberikan oleh Kepala Perwakilan.
53
(14) Terhadap Pekerja yang diperbantukan pada Perusahaan-Perusahaan dan Badan-badan lain di Luar Negeri diperlakukan ketentuan-ketentuan dari Perusahaan-Perusahaan atau Badan-badan itu kecuali jika ditentukan lain dalam PKB ini. (15) Ketentuan untuk Pekerja Lokal (local staff ) dan norma kerja di Perwakilan/Unit Usaha Luar Negeri diatur tersendiri.
Bagian Keempat Penugasan di Luar Tempat Kedudukan dan Pemindahan Pasal 75 Pemindahan (1)
Untuk kepentingan pelaksanaan tugas Perusahaan, setiap waktu dan/atau jika diperlukan maka pimpinan Perusahaan dapat memindahkan Pekerja ke tempat kedudukan baru.
(2)
Seorang Pekerja yang akan dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya akan diberitahukan dalam kurun waktu yang layak sebelum tanggal pemindahan itu.
(3)
Kepada Pekerja yang pindah diberikan penugasan di luar tempat kedudukan mendahului pemindahan dengan jangka waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari kalender dan diberlakukan sebagaimana ketentuan perjalanan dinas dalam negeri, biaya yang timbul menjadi beban tempat kerja asal.
(4)
Kepada Pekerja yang dipindahkan ke luar tempat kedudukan dilakukan mutasi terhitung mulai tanggal berangkat ke unit baru dan setelah mutasi kepindahan minimal 30 (tigapuluh) hari maksimal 90 (sembilanpuluh) hari kalender berada di unit baru, Pekerja yang bersangkutan diberikan kesempatan selama 5 (lima) hari kerja sekaligus untuk mengurus kepindahan/menjemput/mengunjungi keluarga atas biaya Perusahaan.
(5)
Bagi Pekerja dan keluarganya yang dipindahkan, diberikan biaya dan tunjangan pindah sebagai kompensasi atas kebutuhan akomodasi, makan dan transport pada masa-masa awal kepindahan, pengangkutan barang serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengurus anak sekolah dan lain-lain di tempat kedudukan baru.
(6)
Biaya-biaya yang timbul akibat kepindahan Pekerja menjadi beban tempat kedudukan baru.
(7)
Bagi Pekerja yang pindah atas permintaan sendiri, Perusahaan tidak berkewajiban memberikan biaya dan tunjangan pindah serta menyediakan fasilitas perumahan. 54
BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN Pasal 76 Umum Penghargaan Perusahaan adalah pengakuan dan ungkapan terima kasih Perusahaan kepada para Pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian, prestasi dan jasa luar biasa dari seorang Pekerja atau kelompok.
Pasal 77 Jenis, Persyaratan, Bentuk Dan Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan (1)
Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pekerja yang telah memberikan prestasi luar biasa (antara lain penemuan dan perbaikan alat atau metodenya termasuk implementasi Good Corporate Governance dan peningkatan kinerja bisnis Perusahaan) yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi Perusahaan.
(2)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan sesuai tingkatannya.
(3)
Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa : a. Piagam Penghargaan; b. Sejumlah Uang; c. Penghargaan lain.
(4)
Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) kepada Pekerja yang memiliki masa kerja 5 (lima) tahun dan kelipatan 5 (lima) tahun selanjutnya.
(5) Bagi Pekerja yang berulang tahun dinas ke-20 atau lebih diberikan penghargaan UTD berupa : a. Piagam Penghargaan; b. Cinderamata dalam bentuk barang yang memiliki nilai historis/kenangan, dan diberikan sekali selama masa kerja. (6)
Penyerahan penghargaan diberikan pada due date atau pada kesempatan pertama, oleh atasan Pekerja dengan level paling rendah pejabat L3/Manajer atau setara, dan mekanisme penyerahan penghargaannya diatur TKO.
(7)
Pemberian Penghargaan UTD kepada Pekerja yang sedang menjalankan pembebasan sementara dari tugas (skorsing) ditunda sampai ada keputusan Perusahaan.
55
(8)
Perusahaan memberikan penghargaan kepada Pekerja yang akan menjalani Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) atas jasa dari pengabdian yang telah diberikan Pekerja tersebut kepada Perusahaan berupa Plakat atau dalam bentuk lainnya dan pemberian penghargaan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pekerja menjalani MPPK.
(9)
Serikat Pekerja/FSPPB dapat memberikan masukan kepada Perusahaan mengenai klasifikasi jenis dan bentuk penghargaan UTD dan Pekerja yang berprestasi serta penetapan Pekerja untuk menerima penghargaan tersebut.
(10) Pemberian Penghargaan Pekerja berprestasi dilaksanakan pada saat upacara Hari Ulang Tahun Perusahaan.
56
BAB VIII HUBUNGAN INDUSTRIAL Bagian Pertama Sanksi/Tindakan Disiplin Perusahaan Pasal 78 Umum (1)
Pengusaha dan Pekerja dengan penuh tanggung jawab berkewajiban mempertahankan dan meningkatkan disiplin serta mengembangkan rasa saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing.
(2)
Dalam menegakkan disiplin, pengusaha wajib memberikan arahan, bimbingan dan instruksi kepada atasan langsung Pekerja sesuai tingkatannya sehingga pengambilan tindakan disiplin dapat dibatasi seminimal mungkin.
(3)
Dalam rangka penegakan disiplin dan untuk menghindari pemberian sanksi, atasan terlebih dahulu dapat melakukan pembinaan melalui teguran, dan surat peringatan sesuai tingkatannya.
(4)
Pekerja wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di Perusahaan termasuk menjalankan kebijakan pimpinan Perusahaan sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5)
Perusahaan memberikan sanksi tindakan disiplin kepada Pekerja yang melakukan pelanggaran sebagai upaya untuk memperbaiki dan mendidik serta memberikan efek jera. Pasal 79 Jenis Tindakan Disiplin
(1)
Tindakan disiplin kepada Pekerja dapat berupa Pencabutan Fasilitas, Penundaan Kenaikan Golongan Upah, Penurunan Golongan Upah, Demosi, Pembayaran Ganti Rugi melalui pemotongan upah/hak-hak lainnya atau pembayaran langsung, dan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan tingkatan kesalahan yang diperbuat.
(2)
Setiap tindakan disiplin kepada Pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diuraikan/dijelaskan secara spesifik dan terperinci bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Pekerja di dalam surat keputusan, surat pemberitahuan atau berita acara pelaksanaan teguran pada saat pemberian teguran.
57
(3)
Dalam hal Pekerja terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran disiplin sehingga menimbulkan kerugian material bagi Perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka Pekerja yang bersangkutan wajib mengembalikan kerugian senilai kerugian yang ditimbulkan dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam PKB ini.
(4)
Pencabutan fasilitas dilakukan oleh Fungsi yang berwenang atas usulan tertulis dari atasan Pekerja yang bersangkutan berdasarkan saran dari Fungsi SDM.
(5)
Pekerja yang terkena Surat Peringatan baru dapat diberikan kenaikan golongan upah, apabila telah menjalani minimal 2 (dua) kali masa berlakunya Surat Peringatan, terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Peringatan tersebut.
(6)
Keputusan tentang penurunan golongan upah selama 1 (satu) tahun, dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan dan pengembalian ke golongan upah semula yang diusulkan setelah Pekerja menunjukkan perbaikan sikap.
(7)
Pekerja yang telah dikembalikan ke golongan upah semula sebagaimana dimaksud ayat (6) dan akan diusulkan kenaikan golongan upah berikutnya dapat diusulkan minimal setelah 1 (satu) tahun terhitung mulai berakhirnya sanksi/pengembalian ke golongan semula tersebut.
Pasal 80 Teguran (1) Sesuai tugas dan tanggung jawabnya seorang Atasan Pekerja dapat mengemukakan ketidakpuasan tentang hasil kerja dan memberi teguran kepada bawahan melalui komunikasi secara langsung dalam semangat hubungan industrial yang baik dapat dilakukan. (2)
Teguran disampaikan atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat L4 atau Kepala Lokasi, apabila bawahannya melakukan pelanggaran ringan, seperti : a. b. c. d. e. f.
Kekurangan dalam prestasi kerja; Tidak mentaati dan tidak menggunakan ketentuan waktu kerja yang berlaku dengan sebagaimana mestinya; Kekurangan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari hubungan kerja; Tidak memakai tanda pengenal Pekerja sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memakai pakaian seragam/kerja sesuai ketentuan yang berlaku; Pelanggaran lainnya yang mempunyai bobot pelanggaran setara dengan huruf a, b, c, d, dan e.
58
Pasal 81 Peringatan Tertulis (1)
Perusahaan mengeluarkan Peringatan Tertulis kepada Pekerja yang mendapat nilai kinerja tahunan 1 atau 2, atau karena suatu kesalahan atau pelanggaran.
(2)
Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh atasan Iangsung kepada Kepala Fungsi yang berwenang setelah dikonsultasikan dengan Fungsi SDM, dan Surat Peringatan tersebut ditembuskan kepada Pengurus Serikat Pekerja/FSPPB apabila Pekerja tersebut adalah anggota Serikat Pekerja/FSPPB.
(3)
Jenis dan tingkat Surat Peringatan dimaksud adalah: a. Surat Peringatan Pertama; b. Surat Peringatan Kedua; c. Surat Peringatan Ketiga.
(4)
Surat Peringatan pertama diberikan kepada Pekerja dengan ketentuan: a. Pernah mendapatkan 2 (dua) kali teguran dan masih melakukan pelanggaran disiplin ringan kembali dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun; atau b. Mendapat nilai kinerja tahunan 1 selama 1 (satu) kali masa penilaian atau nilai kinerja tahunan 2 selama 2 (dua) kali masa penilaian secara berturutturut yang bukan karena sakit sesuai surat keterangan oleh dokter Perusahaan; atau c. Melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang lebih berat dari pelanggaran/kesalahan ringan/sejenis sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2).
(5)
Surat Peringatan Kedua diberikan kepada Pekerja yang sedang menjalani sanksi Surat Peringatan Pertama dan yang bersangkutan melakukan/ mengulangi pelanggaran kesalahan yang sama atau pelanggaran/kesalahan lainnya yang setara.
(6)
Surat Peringatan Ketiga diberikan kepada Pekerja yang sedang menjalani sanksi berupa Surat Peringatan Kedua dan yang bersangkutan melakukan/mengulangi pelanggaran/kesalahan yang sama atau setara.
(7) Jika setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Ketiga, Pekerja kembali melakukan perbuatan yang tercela, maka Pekerja yang bersangkutan dapat diberikan hukuman yang lebih berat dengan alasan melanggar ketentuan dalam PKB ini.
59
Pasal 82 Jangka Waktu Surat Peringatan (1)
Jangka waktu Surat Peringatan sesuai tingkatannya : a. Surat Peringatan Pertama b. Surat Peringatan Kedua c. Surat Peringatan Ketiga (terakhir)
(2)
: 6 (enam) bulan; : 6 (enam) bulan; : 6 (enam) bulan.
Surat Peringatan sebagaimana ayat (1) dinyatakan berakhir, apabila Pekerja yang bersangkutan sampai waktu yang ditentukan dalam Surat Peringatan tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi.
Pasal 83 Kesempatan Membela Diri (1)
Dalam hal Perusahaan memanggil dan memeriksa secara internal kepada Pekerja yang diduga telah melakukan pelanggaran sesuai PKB, maka Pekerja yang bersangkutan dapat didampingi oleh Serikat Pekerja/FSPPB apabila Pekerja tersebut adalah anggota Serikat Pekerja.
(2)
Sebelum diberi surat peringatan sesuai dengan tingkatannya, Pekerja diberi kesempatan terakhir untuk membela diri di depan pejabat yang berwenang menanda tangani surat peringatan.
Pasal 84 Pemutihan Catatan-Catatan Tindakan Disiplin (1) Catatan-catatan tindakan disiplin dapat diputihkan karena Pekerja yang bersangkutan telah berjasa atas pertimbangan khusus Pengusaha. (2) Definisi dan bentuk jasa Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun bersama antara Pengusaha dan FSPPB dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam PKB ini.
60
Bagian Kedua Pembebasan Sementara Dari Tugas Pasal 85 Umum (1)
Pembebasan sementara dari tugas atau skorsing adalah membebaskan Pekerja dari Pekerjaannya untuk sementara waktu, dan belum merupakan suatu hukuman / sanksi.
(2)
Pekerja dapat dibebaskan sementara dari tugas dikarenakan : a. Berada dalam tahanan atau pemeriksaan pihak berwajib sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas kerjanya secara normal; dan/atau b. Terdapat hal-hal yang patut diduga bahwa Pekerja yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau c. Diperlukannya tambahan bukti-bukti atau kesaksian penyelesaian masalahmasalah yang bersifat administratif; dan/atau d. Menunggu keputusan dari pimpinan Perusahaan.
(3)
Surat pembebasan sementara dari tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan yang berwenang (L3/Manajer/setara) dan berlaku untuk jangka waktu maksimum 6 (enam) bulan terhitung mulai Pekerja tidak dapat/tidak diperbolehkan melaksanakan Pekerjaannya.
Pasal 86 Proses Penyelesaian di Luar Perusahaan (1)
Proses penyelesaian di luar Perusahaan adalah pemeriksaan/penyelesaian oleh institusi eksternal Perusahaan atas pelanggaran di dalam Perusahaan atau di luar Perusahaan.
(2)
Pekerja yang diproses di luar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena ditahan/diperiksa oleh pihak berwenang dibebaskan sementara dari tugas tidak dibayarkan upah namun diberikan bantuan kepada keluarga Pekerja yang besarnya setiap bulan sebagai berikut : a. 1 sampai dengan 3 bulan
b. 4 sampai dengan 6 bulan
: 75 % (tujuh puluh lima per seratus) x upah sebulan dengan ditambah fasilitas tertentu (bila ada); : 50 % (lima puluh per seratus) x upah sebulan dengan ditambah fasilitas tertentu (bila ada).
61
(3)
Dalam hal sebelum masa 6 (enam) bulan skorsing berakhir, Pengadilan/Pemeriksa memutus Pekerja : a. Tidak bersalah/bebas, maka Pekerja dipekerjakan kembali dan upah dibayarkan dengan memperhitungkan bantuan yang telah diterima sesuai ayat (2); b. Bersalah dan dijatuhi sanksi pidana maksimum 6 (enam) bulan, maka hubungan kerjanya dapat dipertimbangkan; c. Bersalah dan dijatuhi sanksi pidana lebih dari 6 (enam) bulan, maka hubungan kerjanya diputus.
(4)
Dalam hal pembebasan sementara dari tugas sudah mencapai 6 (enam) bulan dan belum ada keputusan: a. Pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka hubungan kerjanya diputuskan; b. Pekerja dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka Pekerja dipekerjakan kembali.
(5)
Dalam hal keputusan final Pekerja dinyatakan tidak bersalah dan direhabilitasi oleh pihak berwenang, maka Pekerja dipekerjakan kembali pada posisi jabatan semula atau setara.
(6)
Perusahaan akan memberikan bantuan hukum kepada Pekerja yang dalam rangka menjalankan aktifitas kedinasan mendapat tuntutan hukum
Pasal 87 Proses penyelesaian di dalam Perusahaan (1)
Proses penyelesaian di dalam Perusahaan adalah pemeriksaan/penyelesaian oleh internal Perusahaan atas pelanggaran di dalam Perusahaan atau di luar Perusahaan.
(2)
Pekerja yang diproses di dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan dibebaskan sementara dari tugasnya dengan tetap diberikan upah sesuai ketentuan.
(3)
Mekanisme pembebasan sementara dari tugas dapat dilakukan maksimal 2 (dua) tahap dengan jumlah kumulatif masa pembebasan sementara dari tugas maksimal 6 (enam) bulan.
(4)
Pekerja yang menjalani pembebasan sementara dari tugas karena proses penyelesaian didalam Perusahaan, tidak diperbolehkan masuk kerja kecuali untuk proses pemeriksaan atau penyelesaian.
(5)
Dalam hal masa pembebasan sementara dari tugas sudah mencapai 6 (enam) bulan Perusahaan belum memberikan keputusan, maka Pekerja dipekerjakan kembali dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
62
(6)
Dalam hal keputusan final Perusahaan menyatakan Pekerja: a. b.
(7)
Tidak bersalah, maka Pekerja direhabilitasi dan dipekerjakan kembali pada posisi jabatan semula / setara; atau Bersalah, maka Pekerja dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam PKB ini.
Dalam hal Pekerja dinyatakan bersalah dan harus dilakukan pemutusan hubungan kerja maka pemutusan hubungan kerja harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya.
Bagian Ketiga Keluhan Pasal 88 Umum (1)
Setiap Pekerja berhak atas perlakuan yang layak tanpa diskriminasi.
(2)
Setiap Pekerja berhak atas perlindungan hukum terhadap ketidakadilan atau tindakan sewenang-wenang dari atasannya.
(3)
Pengertian keluhan ialah suatu perbedaan paham atau salah pengertian mengenai penerapan PKB ini dan praktek-praktek hubungan industrial lainnya di Perusahaan. Pasal 89 Penyelesaian Keluhan
(1)
Pengusaha bertanggungjawab menyelenggarakan kegiatannya dengan tata cara yang baik sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah pada Pekerja dan/atau menimbulkan keluhan-keluhan yang tidak semestinya.
(2)
Apabila keluhan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap tidak dapat dihindari, maka Pengusaha tetap bertanggung-jawab untuk menyelesaikannya.
(3)
Pengusaha dalam hal melaksanakan penyelesaian keluhan harus tetap menjaga terpeliharanya hubungan baik antara atasan dengan bawahan, dan menghindari timbulnya rasa “Sakit Hati” dengan menggunakan sarana komunikasi secara langsung antara bawahan dan atasan.
(4)
Pekerja bertanggung jawab untuk memahami ketentuan mengenai hubungan industrial yang berlaku dan mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan setiap keluhan bersama atasan.
(5)
Penyelesaian keluhan harus ditempuh dengan tata cara dengan urutan sebagai berikut :
63
a. Pekerja mengemukakan sendiri keluhannya atau melalui Serikat Pekerja/FSPPB kepada atasan langsung untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat; b. Penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud huruf a diupayakan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari; c. Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud huruf b keluhan tidak dapat diselesaikan, maka Pekerja yang bersangkutan atau melalui Serikat Pekerja/FSPPB dapat meneruskan keluhannya secara tertulis sesuai skema pada matriks di bawah ini. Matriks penyelesaian keluhan secara tertulis : Atasan L4
L3
L2
L1
Direksi
X
Y
Z
X
Y
Z
X
Y
Z
X
Y
Pekerja L5 L4 L3 L2
X
= Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat 1 paling lama 14 hari kerja.
Y
= Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat II jika diperlukan dengan tembusan kepada Fungsi SDM paling lama 14 hari kerja.
Z
= Penyelesaian keluhan secara tertulis tingkat akhir paling lama 14 hari kerja.
L1 adalah : a. Jabatan satu tingkat di bawah Direktur. b. Jabatan secara struktural langsung dibawah Direktur Utama. c. Berlaku untuk jabatan/organisasi di Unit Operasi/Kelompok Usaha dan Kantor Pusat. d. Dalam hal yang dimaksud dengan atasan dalam satu kejadian keluhan adalah Direksi, maka penyelesaian keluhan sesuai tingkatannya sebagaimana dimaksud huruf c di atas diteruskan melalui FSPPB kepada Komisaris Perusahaan.
64
Bagian Keempat Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 90 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (1)
Setiap penyelesaian perselisihan terlebih dahulu berpedoman pada peraturan yang diatur dalam PKB ini secara musyawarah untuk mufakat.
(2)
Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan Pekerja atau Serikat Pekerja/FSPPB menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.
65
BAB IX PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 91 Umum (1) Pemutusan Hubungan Kerja adalah terputusnya hubungan kerja antara Perusahaan dengan Pekerja sebagai akibat berbagai sebab yang menimbulkan atau tidak menimbulkan hak-hak Pekerja yang harus diselesaikan Perusahaan. (2) Pekerja yang akan diputuskan hubungan kerjanya akibat adanya perselisihan hubungan industrial, dimusyawarahkan terlebih dahulu antara Perusahaan dengan Pekerja yang bersangkutan. (3) Anggota Serikat Pekerja/FSPPB yang akan diputuskan hubungan kerjanya akibat adanya perselisihan hubungan industrial, dimusyawarahkan terlebih dahulu antara wakil Perusahaan dan wakil Serikat Pekerja/FSPPB yang bersangkutan. Pasal 92 Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (1) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas permintaan Pekerja, karena : a. Pekerja mengundurkan diri; b. Pekerja mengikuti suami/isteri pindah; c. Pekerja menikah dengan sesama Pekerja; d. Pekerja akan menjadi pengurus Partai Politik atau Calon Anggota Legislatif. (2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan karena : a. Mencapai usia purna karya (56 tahun); b. Bukan karena mencapai usia purna karya; c. Kelebihan tenaga kerja atau adanya pertimbangan khusus Perusahaan; d. Penyaluran Pekerja, pengalihan pengelolaan Perusahaan, perubahan status Perusahaan; e. Alasan kesehatan; f. Pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja; g. Pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja; h. Tidak lulus masa percobaan; i. Pekerja dikategorikan sebagai orang hilang; j. Pekerja mangkir; k. Sanksi Perusahaan.
66
Bagian Pertama Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Pekerja Pasal 93 Karena Pekerja Mengundurkan Diri (1)
Seorang Pekerja dapat mengajukan permohonan PHK dengan mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara tertulis kepada Perusahaan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal PHK.
(2)
Atas pertimbangannya Perusahaan dapat menyetujui permohonan PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan : a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tigapuluh) hari; b. Uang Pisah; 1. Bagi Pekerja bermasa kerja 3 (tiga) tahun ke atas, sebesar Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3). 2. Bagi Pekerja bermasa kerja di bawah 3 (tiga) tahun, sebesar 0,5 (setengah) dari Upah Tetap. c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun.
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
dikurangi
Pasal 94 Pekerja Mengikuti Suami/Isteri Pindah (1)
Seorang Pekerja pria/wanita dapat mengajukan permohonan PHK secara tertulis dengan mengundurkan diri atas kemauan sendiri karena isteri/suaminya sebagai Pekerja Perusahaan yang dipindahkan.
(2)
Atas pertimbangannya Perusahaan dapat menyetujui permohonan PHK sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memberikan : a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tiga puluh) hari; b. Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2); c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun.
67
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan. Pasal 95 Pekerja Menikah Dengan Sesama Pekerja
(1) Dalam hal Pekerja pria dan wanita kedua-keduanya bekerja pada Perusahaan melakukan pernikahan, maka salah satu diantaranya harus mengajukan pengunduran diri paling lambat 1(satu) bulan setelah tanggal pernikahan. (2) Atas pertimbangannya Perusahaan dapat menyetujui permohonan PHK sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memberikan : a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tiga puluh) hari; b. Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2); c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun. (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/ pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan. (4) Dalam hal Pekerja tidak melaksanakan sebagaimana ayat (1), maka keduanya dianggap mengundurkan diri dan kepadanya diberlakukan ketentuan sesuai dengan ketentuan pengunduran diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 93.
Pasal 96 Pekerja akan menjadi pengurus Partai politik atau Calon Anggota Legislatif (1)
Seorang Pekerja harus mengajukan permohonan PHK dengan mengundurkan diri secara tertulis kepada Perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal PHK, karena : a. Akan menjadi pengurus Partai Politik; dan/atau b. Akan menjadi calon/anggota legislatif.
(2)
Atas pertimbangannya Perusahaan dapat menyetujui permohonan PHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan : a. Upah bulan terakhir; b. Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2); c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan
68
d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun. (3)
Dalam hal Pekerja tidak melaksanakan sebagaimana ayat (1), Perusahaan dapat memutus hubungan kerjanya terhitung mulai tanggal Pekerja diketahui menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
(4)
Pekerja yang putus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan pembayaran : a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tigapuluh) hari; b. Uang Pisah; 1. Bagi Pekerja bermasa kerja 3 (tiga) tahun ke atas, sebesar Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3). 2. Bagi Pekerja bermasa kerja di bawah 3 (tiga) tahun, sebesar 0,5 (setengah) dari Upah Tetap. c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun.
(5)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
Bagian Kedua Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Pasal 97 Mencapai Usia Purna Karya (1)
Pekerja yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik di Perusahaan sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun lebih 6 (enam) bulan dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun dapat diputuskan hubungan kerjanya pada akhir bulan usia 56 tahun.
(2)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan pembayaran : a. Upah dalam Masa Persiapan Purna Karya (MPPK) selama 6 (enam) bulan; b. Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1); c. Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); d. Bantuan fasilitas layanan kesehatan pensiunan; dan e. Manfaat pensiun bulanan sesuai peraturan dana pensiun yang berlaku.
69
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/ pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
Pasal 98 Bukan Karena Mencapai Usia Purna Karya (1)
Pekerja yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik di Perusahaan sampai dengan usia 55 tahun 6 bulan dengan masa kerja kurang dari 15 tahun, dapat diputus hubungan kerjanya pada akhir bulan usia 55 tahun 6 bulan.
(2)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pembayaran : a. Upah bulan terakhir; b. Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2); c. Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Manfaat pensiun bulanan sesuai peraturan dana pensiun yang berlaku.
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
(4)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berhak mendapatkan MPPK dan bantuan layanan kesehatan pensiunan.
Pasal 99 Kelebihan Tenaga Kerja atau Karena Pertimbangan Khusus Perusahaan (1)
Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja Pekerja karena kelebihan tenaga kerja atau adanya pertimbangan khusus Perusahaan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pekerja yang bersangkutan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja dilaksanakan.
(2)
Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja/FSPPB terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Serikat Pekerja/FSPPB.
(3)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan pembayaran: a. Upah bulan terakhir; b. Pesangon yang jumlahnya akan diatur tersendiri dan lebih besar dari Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) sebagaimana dimaksud Pasal 108 ayat (1);
70
c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun. (4)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan. Pasal 100 Penyaluran Pekerja, Pengalihan Pengelolaan Perusahaan, Perubahan Status Perusahaan
(1)
Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja untuk hal-hal sebagai berikut: a. Pekerja yang dibutuhkan oleh Mitra Usaha, Instansi Pemerintah, menjadi Direksi BUMN/BUMD, dan dapat dilepas oleh Perusahaan; atau b. Pekerja yang pekerjaannya beralih sebagai akibat pengalihan pengelolaan operasi Perusahaan kepada Mitra Usaha/Instansi Pemerintah, atau adanya perubahan status Perusahaan.
(2)
Apabila Perusahaan dalam keadaan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja akibat sebagai dimaksud ayat (1), maka Perusahaan wajib memperhatikan kepentingan Pekerja dengan menawarkan terlebih dahulu.
(3)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pembayaran: a. Upah bulan terakhir; b. Pesangon beserta Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2); c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4).
(4)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
(5)
Manfaat pensiun pada Dana Pensiun bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diteruskan atau dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) lain, sesuai ketentuan pada instansi penerima Pekerja tersebut.
Pasal 101 Alasan Kesehatan Dalam hal Pekerja mendapat perawatan karena sakit atau cacat tetap dapat diperlakukan sebagai berikut :
71
(1) Perusahaan berkewajiban menempatkan Pekerja pada jabatan yang sesuai dengan kondisi fisik dan kompetensinya. (2) Kepada Pekerja karena sakit akibat kecelakaan kerja/akibat hubungan kerja atau kepada Pekerja karena cacat tetap akibat kecelakaan kerja/akibat hubungan kerja diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4); (3) Kepada Pekerja karena sakit bukan akibat kecelakaan kerja/bukan akibat hubungan kerja atau kepada Pekerja cacat tetap akibat bukan kecelakaan kerja/bukan akibat hubungan kerja diberikan upah selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan pertama dari ketidakmampuannya bekerja. (4) Dalam hal keputusan Majelis Pertimbangan Kesehatan (MPK) menyatakan Pekerja tidak mampu bekerja, kepada Pekerja atau keluarganya ditawarkan Pemutusan Hubungan Kerja Atas Permintaan Sendiri, dengan diberikan pembayaran : a. Upah Bulan terakhir; b. Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2); c. Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun. (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud di atas diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan. (6) Pekerja karena sakit sebagaimana dimaksud di atas adalah : a. Pekerja dalam perawatan kesehatan dan belum mampu melaksanakan tugasnya; b. Pekerja yang sakit pernah bekerja tetapi kurang dari 4 (empat) minggu secara terus menerus di dalam jangka waktu sebagaimana ayat (2).
Pasal 102 Pekerja Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Kerja (1)
Pengusaha memutus hubungan kerjanya dengan Pekerja karena Pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau meninggal mendadak di tempat kerja.
(2)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada keluarga (isteri dan anak yang terdaftar di Perusahaan) atau ahli waris yang sah (bila tidak ada keluarga) diberikan pembayaran dan fasilitas: a. Upah bulan terakhir;
72
b. Pesangon sebesar 72 (tujuh puluh dua) bulan upah termasuk di dalamnya santunan kematian akibat kecelakaan kerja dari PT Jamsostek atau Perusahaan Asuransi lain yang ditunjuk Perusahaan; c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun; dan e. Isteri dan anak dapat tetap menempati rumah dinas Perusahaan dan mendapat perawatan Kesehatan, untuk paling lama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai Pekerja meninggal dunia. (3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
(4)
Dalam hal Pekerja meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan ia patut dijadikan teladan bagi Pekerja lainnya, maka kepadanya dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan golongan upah 1 (satu) tingkat yang akan diputuskan secara kasus per kasus oleh Manajemen.
(5)
Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (4), Serikat Pekerja/FSPPB dapat memberikan masukan/saran kepada Perusahaan.
Pasal 103 Pekerja Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan Kerja (1)
Perusahaan memutus hubungan kerja dengan Pekerja karena Pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
(2)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada keluarga (isteri dan anak yang terdaftar di Perusahaan) atau ahli waris yang sah (bila tidak ada keluarga) diberikan pembayaran dan fasilitas: a. Upah bulan terakhir; b. Pesangon; Masa Kerja
Pesangon (x Upah Tetap)
Kurang dari 5 tahun
12
5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 10 tahun
20
10 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun
30
15 tahun ke atas 2 x Masa Kerja c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun; dan
73
e. Isteri dan anak dapat tetap menempati rumah dinas Perusahaan dan mendapat perawatan Kesehatan, untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai Pekerja meninggal dunia. (3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
Pasal 104 Tidak Lulus Masa Percobaan Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan tidak mewajibkan Perusahaan untuk membayar uang pesangon.
Pasal 105 Pekerja Dikategorikan Sebagai Orang Hilang Dalam hal Pekerja diduga hilang, diberlakukan ketentuan sebagai berikut : 1. Diduga hilang saat sedang menjalankan tugas (a) Perusahaan wajib mencari dan melaporkan kepada aparat yang berwenang. (b) Terhadap keluarga Pekerja diberikan bantuan berupa upah dan fasilitas yang biasa diterima untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal Pekerja tidak hadir di tempat kerja. (c) Selepas 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud huruf (b) di atas, Pekerja masih tidak hadir di tempat kerja, maka hubungan kerjanya diputuskan dan kepada keluarga (isteri dan anak yang terdaftar di Perusahaan) atau ahli waris yang sah (bila tidak ada keluarga) diberikan pembayaran dan fasilitas.
2.
a. Upah bulan terakhir; b. Pesangon sebesar 72 (tujuhpuluh dua) bulan upah termasuk di dalamnya santunan kematian akibat kecelakaan kerja dari PT Jamsostek atau Perusahaan Asuransi lain yang ditunjuk Perusahaan; c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); d. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun; e. Isteri dan anak dapat tetap menempati rumah dinas Perusahaan dan mendapat perawatan Kesehatan, untuk paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Pekerja dinyatakan hilang. (d) Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf (c) di atas diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan. Diduga hilang saat tidak sedang menjalankan tugas :
74
(a) Perusahaan tidak berkewajiban mencari dan tidak berkewajiban melaporkan kepada aparat berwenang. (b) Terhadap keluarga Pekerja diberikan bantuan berupa upah dan fasilitas yang biasa diterima untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal Pekerja tidak hadir di tempat kerja. (c) Selepas 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud huruf b) di atas Pekerja masih tidak hadir di tempat kerja, maka hubungan kerjanya diputuskan, (d) Pembayaran hak Pekerja kepada keluarganya, setelah adanya penetapan sebagai orang hilang dari pihak berwenang, berupa : a. Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2); b. Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan c. Manfaat pensiun bulanan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, apabila telah berhak pensiun. (e) Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan
Pasal 106 Pekerja Mangkir (1)
Bagi Pekerja yang mangkir untuk waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil secara tertulis dua kali oleh Pengusaha, dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri secara tidak baik, dan yang bersangkutan diputuskan hubungan kerjanya.
(2)
Pemanggilan Pekerja mangkir dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua; b. Pemanggilan kedua dikirimkan kepada Pekerja secepat-cepatnya 3 (tiga) hari kalender setelah pemanggilan pertama; c. Alamat pemanggilan adalah alamat resmi Pekerja yang ada di Perusahaan.
(3)
Pekerja yang di PHK karena mangkir sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pembayaran : a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tigapuluh) hari; b. Uang pisah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Pengembalian akumulasi iuran pensiun beban Pekerja, sesuai peraturan dana pensiun yang berlaku.
75
(4)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
(5)
Pekerja yang dimaksud ayat (1) tidak berhak mendapatkan Pengembalian Program Tabungan, Asuransi Tugu Mandiri dan bantuan layanan kesehatan pensiunan.
Pasal 107 Sanksi Perusahaan (1)
Perusahaan dapat memutus hubungan kerjanya dengan Pekerja dan diberikan Pesangon Tabel Kecil, karena Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, antara lain : a. Mempunyai kinerja buruk 3 (tiga) tahun berturut-turut; b. Tidak memenuhi persyaratan jabatan karena tidak dapat melakukan tugasnya bukan disebabkan alasan kesehatan; c. Tidak mentaati tata tertib Perusahaan salah satu perbuatan atau lebih berupa; (a) Tidak masuk kerja tanpa izin, walaupun udah diberikan Surat Peringatan Terakhir. (b) Tidak menaati waktu kerja yang ditetapkan, walaupun sudah diberikan Surat Peringatan Terakhir. (c) Tidak bersungguh-sungguh melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. (d) Tidak menjalankan, menolak atau menghambat pekerjaan yang diberikan kepadanya tanpa alasan yang dapat diterima. (e) Menolak mutasi jabatan dan/atau pemindahan ke tempat lain tanpa alasan yang dapat diterima. (f) Menolak pengobatan/perawatan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter Perusahaan. (g) Memberikan keterangan tidak jujur/tidak benar (palsu) yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. (h) Tidak memelihara barang-barang Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, termasuk mengalihfungsikan seluruh atau sebagaian fasilitas rumah dinas Perusahaan untuk kepentingan/keuntungan pribadi sehingga secara nyata merugikan Perusahaan. (i) Dengan itikad buruk melakukan percobaan perbuatan yang berpotensi merugikan Perusahaan.
76
(j) Menggunakan alat-alat Perusahaan yang bukan menjadi wewenangnya atau memberikan peluang kepada orang lain yang tidak berhak sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan. (k) Tidak memakai alat-alat keselamatan/perlengkapan kerja yang telah disediakan Perusahaan bagi Pekerja yang diharuskan. (l) Tidak berusaha untuk mencegah timbulnya bahaya yang dapat merugikan orang dan/atau harta benda Perusahaan. (m)Mengganggu ketertiban, keamanan dan ketenangan kerja. (n) Tidak menjunjung martabat Pekerja dengan menampilkan kepribadian tidak sopan. (o) Menempelkan/menempatkan, mengubah atau memindahkan/merusak suatu tulisan/pengumuman, gambar-gambar dan sejenisnya di lingkungan kerja tanpa izin Perusahaan. (p) Tidak melaporkan dengan segera kepada atasan atau yang berwenang atas terjadinya kecelakaan/gangguan keamanan di lingkungan kerja; atau (q) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (r) Menutup-nutupi adanya indikasi pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja lain sehingga menyulitkan proses pemeriksaan yang akan dilakukan Perusahaan. (s) Menghalang-halangi/menghambat dan/atau menghilangkan/ menyembunyikan alat bukti sehingga menyulitkan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi. d. Disamping tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk Pekerja Pimpinan termasuk tindakan-tindakan : (a) Tidak memberikan contoh yang baik kepada Pekerja lainnya dalam menaati pedoman, ketentuan-ketentuan dan instruksi-instruksi Perusahaan. (b) Tidak mengawasi dipatuhinya pedoman, ketentuan-ketentuan dan instruksi-instruksi Perusahaan serta segera mengambil tindakan terhadap mereka yang tidak mengindahkannya. (2)
(3)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan pembayaran : a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tigapuluh) hari; b. Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (3); c. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4); dan d. Pengembalian akumulasi iuran pensiun beban Pekerja, sesuai peraturan dana pensiun yang berlaku. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
77
(6)
Pekerja yang dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan Pengembalian Program Tabungan, Asuransi Tugu Mandiri dan bantuan layanan kesehatan pensiunan.
(4)
Perusahaan dapat memutus hubungan kerjanya dengan Pekerja tanpa memberikan Pesangon, karena Pekerja melakukan/melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, berupa: a. Menyebabkan diri sendiri atau orang lain terancam bahaya besar (misalnya merokok di suatu tempat terlarang); b. Melaksanakan pekerjaan tanpa hati-hati terus menerus sesudah diperingatkan beberapa kali sebelumnya sehingga m erugikan Perusahaan; c. Melalaikan kewajiban, termasuk didalamnya tidak melaporkan kehilangan barang inventaris Perusahaan; d. Melakukan pekerjaan yang bukan menjadi tugasnya sampai menimbulkan bahaya dan/atau tidak mengindahkan keselamatan diri sendiri dan/atau Pekerja lainnya; e. Menganjurkan untuk melakukan tindakan tercela atau yang melanggar kesusilaan; f. Berjudi, mabok, menggunakan/menghisap obat-obatan terlarang dan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesopanan atau melanggar kesusilaan di tempat kerja atau di tempat lain yang dapat berakibat buruk langsung maupun tidak langsung terhadap Pekerjaan; g. Memukul, menganiaya, menghina, memfitnah, atau mengancam atasan atau bawahan atau teman sekerja di lingkungan kerja; h. Mencuri, menipu, memalsukan dalam tulisan (antara lain paraf dan tanda tangan); i. Menarik keuntungan, menggunakan milik Perusahaan, mengambil barang Perusahaan tanpa izin untuk diri sendiri, keluarga, saudara, teman atau golongan; j. Merusak barang milik Perusahaan; k. Merampas atau menggelapkan milik Perusahaan; l. Membocorkan rahasia Perusahaan atau menceritakan hal-hal yang dapat merugikan nama baik Perusahaan; m. Berusaha menjatuhkan nama baik dan kedudukan sesama Pekerja dengan jalan menghasut, memfitnah dan menyebarkan pamflet, isu, tulisan dan lain sebagainya baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja; n. Menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barangbarang, fasilitas, dokumen atau surat-surat berharga milik Perusahaan secara tidak sah; o. Melakukan kegiatan sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang merugikan Perusahaan; p. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
78
q. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; r. Menerima dan/atau memberi hadiah dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tugas Pekerjaan tanpa ijin atasan; s. Berkelahi atau membuat onar di lingkungan Perusahaan; t. Membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak di lingkungan kerja tanpa izin Perusahaan; u. Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah; v. Awak kapal meninggalkan kapal tanpa izin pejabat berwenang; w. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; x. Menyalahgunakan jabatan; y. Perbuatan lain yang bersifat menodai nama baik dan/atau merugikan Perusahaan; z. Melakukan tindakan yang melebihi otorisasi/kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian bagi Perusahaan; aa. Melakukan atau memerintahkan, menyuruh untuk memalsukan sesuatu dokumen, surat, laporan keuangan, klaim, pembayaran upah, pertanggung jawaban kedinasan atau hal-hal serupa lainnya yang terkait dengan kedinasan (termasuk Pekerja yang menerima manfaat/keuntungan dari keuntungan ini yang mana yangbersangkutan mengetahui tetapi tidak mencegah/menolak) sehingga menimbulkan kerugian Perusahaan; bb. Melakukan atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelecehan seksual atau perbuatan asusila lainnya dalam lingkungan kerja; cc. Melakukan penipuan atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain agar terpenuhinya sesuatu permintaan di Perusahaan dan berakibat merugikan citra Perusahaan; dd. Tidak berbuat sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai pimpinan/Pekerja sehingga menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, Pekerja lain atau pihak lain dalam lingkungan kerja; ee. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap Pekerja yang melaporkan adanya pelanggaran di Perusahaan dan terhadap anggota atau pengurus Serikat Pekerja/FSPPB seperti menghambat pembinaan SDM, karir atau perlakuan lain dalam lingkungan kerja; ff. Menjatuhkan sanksi kepada Pekerja yang melaporkan adanya pelanggaran di Perusahaan. (5)
Pekerja yang diputus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (5), diberikan pembayaran : a. Upah bulan terakhir, dihitung secara berpadanan sesuai hari kerja nyata, dengan perhitungan hari kerja sebulan adalah 30 (tigapuluh) hari; b. Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (4), dan c. Pengembalian akumulasi iuran pensiun beban Pekerja, sesuai peraturan dana pensiun yang berlaku. 79
(6)
Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (6) diberikan setelah dikurangi seluruh hutang/ pinjaman dan kewajiban lainnya kepada Perusahaan.
(7)
Pekerja yang dimaksud pada ayat (5) tidak berhak mendapatkan Pengembalian Program Tabungan, Asuransi Tugu Mandiri dan bantuan layanan kesehatan pensiunan.
Pasal 108 Penghargaan Atas Pengabdian (PAP); Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Tabel Besar; Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Tabel Kecil, Uang Penggantian Hak. (1)
Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) yang didalamnya termasuk Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar : 2 x Masa Ker ja x Upah Tetap.
(2)
Pesangon berikut Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Besar: Pesangon
UPMK
x Upah Tetap
x Upah Tetap
Kurang dari 1 tahun
2
0
1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun
4
0
2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun
6
0
3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun
8
2
4 tahun atau lebih tapi kurang dari 5 tahun
10
2
5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun
12
2
6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun
14
3
7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun
16
3
8 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun
18
3
9 tahun atau lebih tapi kurang dari 10 tahun
18
4
10 tahun atau lebih tapi kurang dari 11 tahun
18
4
11 tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun
18
4
min. 1,5 x MK
0,5 x MK
Masa Kerja (MK)
12 tahun ke atas
80
(3)
Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) Tabel Kecil: Pesangon
UPMK
(x Upah Tetap)
(x Upah Tetap)
Kurang dari 1 tahun
1
0
1 tahun tetapi kurang dari 2 tahun
2
0
2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun
3
0
3 tahun tetapi kurang dari 4 tahun
4
2
4 tahun tetapi kurang dari 5 tahun
5
2
5 tahun tetapi kurang dari 6 tahun
6
2
6 tahun tetapi kurang dari 7 tahun
7
3
7 tahun tetapi kurang dari 8 tahun
8
3
8 tahun tetapi kurang dari 9 tahun
9
3
9 tahun tetapi kurang dari 12 tahun
9
4
12 tahun tetapi kurang dari 15 tahun
9
5
15 tahun tetapi kurang dari 18 tahun
9
6
18 tahun tetapi kurang dari 21 tahun
9
7
21 tahun tetapi kurang dari 24 tahun
9
8
24 tahun atau lebih
9
10
Masa Kerja
(4)
Uang penggantian hak meliputi : a. Pembayaran fasilitas istirahat tahunan dan hari-hari istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur secara berpadanan; b. Penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan, sebesar 15 % (lima belas per seratus) dari perhitungan Pesangon dan/atau UPMK; c. Biaya pemulangan Pekerja dan/atau keluarga yang masih menjadi tanggungan Perusahaan ke salah satu tempat tujuan dalam wilayah RI, dengan ketentuan; (a) Tempat tujuan adalah tempat kelahiran Pekerja/suami/isteri atau tempat domisili terakhir orang tua/mertua atau tempat penerimaan. (b) Khusus untuk PHK atas permintaan Pekerja, PHK karena sanksi Perusahaan, PHK karena mangkir, penyaluran, pengalihan pengelolaan Perusahaan, perubahan status perusahaan, dan tidak lulus masa percobaan pemulangannya hanya ke tempat di mana Pekerja diterima bekerja. (c) Biaya pemulangan tersebut akan gugur/hangus bilamana tidak dipergunakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan secara tertulis.
81
(d) Biaya pemulangan yang diperhitungkan termasuk biaya pengiriman barang pribadi.
Pasal 109 Pengembalian Perlengkapan dan Perumahan Perusahaan (1) (2)
(3)
(4)
(5)
Pekerja yang memasuki Masa Persiapan Purna Karya wajib mengembalikan seluruh barang/peralatan milik Perusahaan. Apabila Pekerja diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan apapun juga, maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh alat/barang Perusahaan yang dipakai/dipinjamnya. Selama alat-alat atau barang-barang belum dikembalikan maka jumlah uang sebesar harga alat atau barang-barang tersebut (menurut harga yang ditentukan oleh Perusahaan) akan diperhitungkan dengan segala hak-haknya yang akan diterimanya dari Perusahaan. Apabila menempati rumah dinas Perusahaan, ia harus mengembalikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secepat mungkin dan tidak melebihi jangka waktu waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Pekerja memasuki Masa Persiapan Purna Karya. Apabila pengembalian rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terlaksana maka kepada yang bersangkutan akan diambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 110 Surat Keterangan (Testimonium ) Pekerjaan (1)
(2)
Kepada Pekerja yang putus hubungan kerja, di samping surat keputusan pemutusan hubungan kerja dapat diberikan "Surat Keterangan" ( Testimonium ) Pekerjaan untuk keperluan melamar Pekerjaan di tempat lain. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang harus memuat : a. Pemberitahuan tentang macam/sifat Pekerjaan yang telah dilakukan dan jabatan terakhir; b. Lamanya hubungan kerja (tanggal permulaan dan pengakhiran hubungan kerja); dan c. Penjelasan lain sesuai permintaan Pekerja, berdasarkan data yang dimiliki Perusahaan.
82
BAB X AWAK KAPAL Pasal 111 Umum 1. Yang termasuk awak kapal adalah Nakhoda, Perwira, dan Anak Buah Kapal (ABK). 2. Awak Kapal yang ditugaskan sebagai Mooring Master dikategorikan sebagai Pekerja Darat dan tidak memperoleh hak-hak sebagai awak kapal. 3. Crew List Akhir Bulan adalah Daftar Awak Kapal selama bulan bersangkutan yang memuat data sebagai berikut : Nama - Nomor Awak Kapal - Jabatan Pangkat - Ijazah - Tanggal Naik Kapal - Tanggal Turun Kapal - Alamat Terbaru Keterangan. 4. Dewan Kapal adalah suatu badan di atas kapal yang terdiri dari Nakhoda sebagai Ketua merangkap Anggota; Kepala Kamar Mesin sebagai Anggota; Mualim I sebagai Anggota; Masinis I sebagai anggota; Perwira Kapal yang ditunjuk (Mualim II) sebagai Anggota merangkap sekretaris Dewan Kapal; Mualim III sebagai Anggota Merangkap pelaksana Harian Permakanan dan Administrasi Kapal; dan Perwira Kapal yang ditunjuk oleh Nakhoda sebagai pengganti anggota Dewan Kapal yang tidak ada di atas kapal. 5. Kapal yang tidak dilengkapi dengan jabatan-jabatan tersebut di atas; tugas dan tanggung jawab selaku Dewan Kapal; diatur oleh Pimpinan Tertinggi di atas kapal yang bersangkutan. 6. Nakhoda adalah Pimpinan Tertinggi di atas kapal yang bertanggung jawab mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kapal dan penyelenggaraannya. 7. Nakhoda dalam melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan permakanan awak kapal dibantu oleh Dewan Kapal. 8. Dewan Kapal bertanggung jawab kepada Nakhoda.
Pasal 112 Penggolongan Jabatan Awak Kapal Di Atas Kapal 1. Perwira Utama ialah Awak Kapal dengan jabatan Nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), Mualim I, Masinis I. 2. Perwira Madya ialah Awak Kapal dengan jabatan Mualim II, Mualim III, Mualim IV, Masinis II, Masinis III, Masinis IV, Perwira Listrik.
83
3. Bawahan ialah Awak Kapal dengan jabatan Serang, Kasab, Operator Pompa, Juru Mudi, Kelasi, Mandor Mesin, Juru Mesin, Tukang Cuci, Juru Masak, Pelayan. Pasal 113 Sertifikat Kepelautan (1)
Setiap Awak Kapal harus memiliki persyaratan/sertifikat kepelautan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
(2)
Pembinaan dan Pengembangan bagi Awak Kapal adalah tugas dan tanggung jawab Perusahaan dalam rangka peningkatan profesionalitas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 114 Status Awak Kapal (1)
Status awak kapal yang diakui oleh Perusahaan adalah Pekerja Tetap dan Awak Kapal Kontrak (AKK).
(2)
Pengelolaan Awak Kapal Kontrak mengacu pada KUHD Buku II Bab IV dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.
(3)
Awak kapal (PWTT) dapat dimutasikan sebagai Pekerja darat sesuai kebutuhan Perusahaan.
(4)
Hak dan Kewajiban Awak Kapal Kontrak diatur dalam Perjanjian Kerja Laut antara Perusahaan dan Awak Kapal Kontrak (AKK).
Pasal 115 Pengupahan Awak Kapal (1)
Kepada Awak Kapal diberikan Upah Tetap dan Tunjangan Daerah.
(2)
Disamping mendapatkan komponen pengupahan sebagaimana disebut pada ayat 1, maka kepada Awak Kapal yang bekerja atau dalam penugasan di Kapal diberikan tunjangan sebagai berikut : a. Awak Kapal Tanker diberikan Vessel Allowance dan Fixed Overtime; b. Dalam hal di salah satu pelabuhan tidak tersedia fasilitas pandu dari
kesyahbandaran maka kepada Nakhoda diberikan Kompensasi Pandu untuk Nakhoda kapal sebagai insentif Pandu Laut dan Pandu Bandar;
84
c. Tunjangan pembersihan tanki kapal tanker.
Pasal 116 Waktu Kerja Di Atas Kapal Waktu kerja di atas kapal disesuaikan dengan operasi kapal.
Pasal 117 Istirahat Tahunan Awak Kapal Khusus untuk waktu dan fasilitas istirahat tahunan akan diatur tersendiri.
Pasal 118 Perlindungan Kerja Awak Kapal Dengan mempertimbangkan kekhususannya, pola kerja Awak Kapal diatur tersendiri dalam suatu kesepakatan bersama antara Perusahaan dan FSPPB dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam PKB ini.
Pasal 119 Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Keadaan Tertentu Selama Awak Kapal Bertugas .
(1)
Ketentuan perjalanan dinas dalam negeri awak kapal berlaku ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 63, khusus Nahkoda Kapal Tanker diberikan fasilitas perjalanan dinas setara dengan Golongan Utama. (2) Karena kekhususan Pekerjaannya maka kepada awak kapal diberikan fasilitas akomodasi dan/atau makan dan/atau transportasi dikarenakan: a. Kapal sedang dok/ repair di dalam negeri dan kamar dan/atau dapur tidak bisa ditempati; b. Menunggu penempatan; c. Sakit saat bertugas di kapal; d. Ditugaskan di kapal ringan yang beroperasi menetap di pelabuhan (stationer ); e. Melaksanakan penugasan di Kapal Floating Storage /STS setelah bekerja selama 14 (empat belas) hari untuk istirahat selama 7 (tujuh) hari di kota terdekat.
85
Pasal 120 Awak Kapal Yang Berlayar Keluar Negeri Kepada Awak Kapal yang ditugaskan ke luar negeri diberikan uang dengan ketentuan sebagai berikut : a. Uang Harian di atas kapal domestik yang beroperasi ke luar negeri; b. Uang Saku, Uang Makan dan Biaya Akomodasi pada waktu kapal sedang masuk dok dan/atau diperbaiki di luar negeri.
Pasal 121 Perbekalan Awak Kapal Di dalam melaksanakan tugasnya, Awak Kapal mendapatkan Jatah Bahan Makanan Basah dan Jatah Bahan Makanan Kering.
86
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM Pasal 122 Umum (1)
Pembinaan dan pengembangan Pekerja adalah tugas dan tanggung jawab Perusahaan yang dilakukan dalam kerangka pembinaan dan peningkatan profesionalitas Pekerja sebagai Sumber Daya Manusia Perusahaan.
(2)
Sarana pembinaan dan pengembangan karier meliputi penilaian hasil kerja tahunan, promosi/rotasi/mutasi/demosi jabatan, pengisian jabatan sesuai dengan ketersediaan jabatan dan kompetensi Pekerja, program pendidikan, program pembelajaran dan penugasan khusus yang terukur dan transparan.
Pasal 123 Perencanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia (1) Perusahaan membuat Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia serta melaksanakannya secara konsisten, obyektif dan transparan. (2) Dalam hal rekrutasi Pekerja baru tidak berpengalaman ditetapkan persyaratan pendidikan dan golongan upah pengangkatan sebagai berikut : a. Untuk pendidikan SLTA atau sederajat dan telah mengikuti program Pre- Employment Training yang dilaksanakan Perusahaan diterima pada golongan upah 15; b. Untuk pendidikan D3 dan telah mengikuti program Pre-Employment Training yang dilaksanakan Perusahaan diterima pada golongan upah 12; c. Untuk pendidikan S1 dan telah mengikuti program Pre-Employment Training yang dilaksanakan Perusahaan diterima pada golongan upah 9; d. Untuk pendidikan S2 dan telah mengikuti program Induction Training yang dilaksanakan Perusahaan akan diterima pada golongan upah 8; e. Untuk pendidikan S3 dan telah mengikuti program Induction Training yang dilaksanakan Perusahaan akan diterima pada golongan upah 5. (3) Penempatan Pekerja yang baru direkrut oleh Perusahaan dilakukan sesuai dengan keperluan dan kepentingan Perusahaan dengan mengutamakan azas keadilan bagi para Pekerja yang sudah ada. (4) Perusahaan dapat merekrut Pekerja berpengalaman untuk Pekerjaan tertentu atau spesialisasi tertentu atau jabatan tertentu dengan syarat – syarat dan ketentuan : a. Ada permintaan pengisian jabatan melalui Direktur dan disetujui oleh Direktur Utama;
87
b. Diyakini c.
d. e. f. g. h. i.
calon-calon dari internal Perusahaan tidak dapat memenuhi kompetensi jabatan yang dipersyaratkan; Melakukan seleksi melalui proses job bidding secara terbuka dan transparan bagi calon-calon dari eksternal Perusahaan melalui Situs/Website Perusahaan; Pekerja hasil rekrutasi diberikan golongan upah sebagaimana diatur dalam ayat (2); Pekerja berpengalaman hasil rekrutasi dapat diberikan kompensasi keahlian khusus selama menjabat sesuai dengan keahliannya; Kinerja Pekerja dievaluasi setiap 6 (enam) bulan selama masa 1 (satu) tahun sejak diangkat; Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja Pekerja tidak tercapai, maka kepada Pekerja dikenakan sanksi sesuai yang diperjanjikan; Dalam hal rekrutasi dan evaluasi Pekerja berpengalaman dibentuk Komite Rekrutasi Pekerja Berpengalaman; Ketentuan adanya pengaturan kompensasi keahlian khusus dan pembentukan komite untuk rekrutasi sebagaimana diatur dalam huruf e dan h di atas akan ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB.
Bagian Pertama Pendidikan Dan Pelatihan Pasal 124 Umum 1.
Yang dimaksud dengan Pendidikan dan Pelatihan adalah meliputi Pendidikan (Tugas Belajar dan Swadana), Kursus dan Pelatihan.
2.
Yang dimaksud dengan Tugas Belajar ialah tugas untuk mengikuti Program Pendidikan termasuk program Pasca Sarjana secara penuh ( full release ) atau paruh waktu.
3.
Pekerja yang akan mengikuti Program Tugas Belajar adalah Pekerja yang benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan sesuai kebutuhan Perusahaan yaitu Pekerja yang berkapasitas tinggi, baik dalam kemampuan intelektual maupun kemampuan teknis, disamping memiliki sikap mental (kelakuan, kebiasaan, sikap dan kepercayaan diri) yang baik.
4.
Pekerja Tugas Belajar Dalam Negeri ialah Pekerja yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk mengikuti pendidikan pada suatu Perguruan Tinggi/Institut di dalam wilayah Republik Indonesia.
5.
Pekerja Tugas Belajar Luar Negeri ialah Pekerja yang ditugaskan oleh Perusahaan untuk mengikuti pendidikan pada suatu Perguruan Tinggi/Institut di luar wilayah Republik Indonesia. 88
6.
Program Pendidikan Pasca Sarjana adalah Program Pendidikan Gelar yang merupakan kelanjutan dari Program Strata I atau Strata I I yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Institut yang ditunjuk oleh Perusahaan baik di Dalam maupun di Luar Negeri.
7.
Pembiayaan Tugas Belajar dapat ditanggung oleh Perusahaan atau pihak ketiga, atau bersama-sama antara Perusahaan dan pihak ketiga, atau bersamasama antara Perusahaan dan Pekerja. Pekerja yang mengikuti Program PTK-STEM/setara, secara administratif dan organik berada di tempat kedudukan semula.
8. 9.
Pekerja yang mengikuti tugas belajar selain angka 1 di atas termasuk Pekerja awak kapal secara administratif/organik akan dipindahkan ke formasi tugas belajar di Fungsi Pekerja yang bersangkutan.
10. Pekerja yang mengikuti tugas belajar akan diberikan tunjangan tugas belajar menggantikan tunjangan posisi/profesi/sales yang mekanisme dan besarannya ditetapkan bersama antara Perusahaan dan FSPPB. 11. Dalam hal pembiayaan tugas belajar ditanggung sepenuhnya oleh Perusahaan, maka Pekerja tugas belajar yang telah lulus diharuskan kembali bekerja pada Perusahaan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 2 (dua) tahun. 12. Dalam hal Pekerja tugas belajar tidak memenuhi ketentuan pada angka 9, kepadanya diwajibkan membayar sebanyak 300 % (tigaratus persen) dari biaya pendidikan yang dikeluarkan Perusahaan. 13. Kursus ialah semua program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental termasuk penataran, penyuluhan, seminar dan lokakarya. 14. Jenis Pelatihan meliputi Pelatihan Umum/Dasar dan Pelatihan Kerja.
Pasal 125 Tugas Belajar Dalam Negeri (1)
Seorang Pekerja yang mendapat tugas belajar di dalam negeri diberikan status Pekerja Tugas Belajar Dalam Negeri.
(2)
Pekerja Tugas Belajar Dalam Negeri secara adminsitratif tetap berada di tempat kedudukan asal.
(3)
Pekerja Tugas Belajar Dalam Negeri diberikan : a. Upah dengan ketentuan; (a) Bagi Pekerja Tugas Belajar paruh waktu diberikan Upah penuh. (b) Bagi Pekerja Tugas Belajar penuh waktu diberikan Upah Tetap, Tunjangan Daerah dan Tunjangan Tugas Belajar.
89
b. Uang pembelian buku; (a) Bantuan Fasilitas Istirahat Tahunan. (b) Perawatan kesehatan. (c) Bantuan akomodasi (bagi tugas belajar di luar tempat kedudukan); (d) Kenaikan upah berkala. (e) Bantuan pendidikan yang besarnya sesuai ketentuan lembaga pendidikan yang bersangkutan. (4)
Istirahat tahunan bagi Pekerja tugas belajar penuh waktu (full released ) diatur dan disesuaikan dengan liburan pendidikan.
(5)
Apabila masa liburan pendidikan melebihi hari-hari istirahat tahunan Pekerja, maka kelebihannya tidak diperhitungkan dengan hak istirahat tahunan Pekerja berikutnya.
(6)
Bantuan fasilitas Istirahat Tahunan diberikan bersamaan dengan pembayaran upah pada bulan due-date Istirahat Tahunan Pekerja.
(7)
Masa kerja selama mengikuti pendidikan tetap diperhitungkan sebagai masa kerja penuh untuk penentuan kenaikan upah berkala dan perhitungan pensiun.
(8)
Nilai prestasi belajar dipergunakan sebagai dasar penilaian Kinerja Individu.
(9)
Pekerja Tugas Belajar Dalam Negeri diwajibkan : a. Menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan; b. Memenuhi dan mentaati segala ketentuan/disiplin yang berlaku di lembaga pendidikan; c. Tidak pindah bidang studi yang telah ditetapkan Perusahaan; dan d. Melaporkan perkembangan studinya setiap akhir semester.
(10) Pekerja Tugas Belajar Dalam Negeri yang karena sesuatu hal dihentikan pendidikannya oleh Perusahaan atau lembaga pendidikan diharuskan kembali bekerja pada Unit asal, sepanjang tidak ada ketentuan lain dari Perusahaan. (11) Pekerja Tugas Belajar Dalam Negeri yang melakukan pelanggaran atas ketentuan/disiplin yang berlaku dalam pendidikan dapat dikenakan sanksi sebagai berikut : a. Dicabut hak tugas belajarnya; dan/atau b. Mendapat surat peringatan; dan/atau c. Diharuskan membayar kembali biaya yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan; dan/atau d. Diturunkan golongannya; dan/atau e. Diputuskan hubungan kerjanya. (12) Pekerja tugas belajar karena sesuatu hal yang bukan merupakan kebijaksanaan Perguruan Tinggi/Institut yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studi pada waktunya, dapat mengajukan permohonan ijin untuk menyelesaikan studi dengan ijin meninggalkan Pekerjaan tanpa upah, dengan ketentuan :
90
a. Mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan; b. Belum pernah mendapat ijin meninggalkan Pekerjaan tanpa upah selama masa dinasnya; c. Ijin diberikan paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun; d. Menanggung semua biaya yang timbul sebagai akibat perpanjangan.
Pasal 126 Tugas Belajar Luar Negeri (1)
Pekerja yang diberi tugas belajar di luar negeri diberikan bantuan berupa : a. Biaya perjalanan pergi dan pulang; b. Biaya perlengkapan untuk perjalanan dinas/tugas belajar ke luar negeri; c. Biaya kuliah/ujian, biaya riset dan study tour bila diwajibkan oleh Perguruan Tinggi/Institut yang bersangkutan; dan d. Tunjangan belajar dan biaya pembelian buku; e. Komponen asuransi kesehatan (termasuk dental ) diberikan kepada Pekerja. Khusus kepada keluarga yang ikut serta akan diberikan jika Pekerja menjalani masa pendidikan minimal 1 (satu) tahun.
(2)
Setiap Pekerja tugas belajar ke luar negeri diwajibkan : a. Menyelesaikan tugas belajar dalam waktu yang telah ditetapkan; b. Tidak pindah bidang studi yang telah ditetapkan Perusahaan; dan c. Memberikan laporan tertulis kemajuan pendidikan setiap semester disamping laporan akhir kepada Perusahaan.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 ayat (11) dan (12) berlaku juga kepada Pekerja yang diberi tugas belajar di luar negeri.
Pasal 127 Pendidikan Swadana (1)
(2)
Pekerja dapat menuntut ilmu pada Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang berakreditasi BAN-PT secara swadana dalam rangka meningkatkan kemampuan pribadi. Pekerja yang telah memperoleh kesarjanaan secara swadana dan memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (1) berhak untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan yang memerlukan kualifikasi sesuai dengan kesarjanaannya termasuk mengikuti seleksi Program Bimbingan Profesi Sarjana.
91
Pasal 128 Bantuan Terhadap Pendidikan Swadana (1)
Syarat-syarat Pendidikan Swadana yang mendapat bantuan Perusahaan: a. Tidak diperbolehkan mengganggu operasional dan kelancaran Pekerjaan; b. Waktu belajar dilakukan di luar jam kerja atas biaya dan risiko sendiri; dan c. Memberitahukan dan mendapatkan ijin kepada Perusahaan pada saat akan memulai semester pertama serta melaporkan perkembangan studinya setiap akhir semester.
(2)
Pekerja sambil belajar yang kuliah pada perguruan tinggi negeri/swasta yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ilmu yang dituntut secara nyata ada hubungannya dengan bidang Pekerjaannya, dapat diberikan suatu bantuan biaya pendidikan dan fasilitas sesuai ketentuan sebagai berikut: a. Ijin meninggalkan Pekerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk mengikuti ujian akhir (Negara) dan wisuda; dan b. Biaya tugas akhir Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar setelah wisuda.
(3)
Bagi Pekerja yang melaksanakan pendidikan swadana dan tidak melaporkan sejak awal semester maka tidak akan diakui sebagai perubahan status pendidikan akhir.
Pasal 129 Kursus Dan Pelatihan (1)
Pekerja yang mengikuti Kursus dan Pelatihan di luar tempat kedudukan diberikan fasilitas perjalanan dinas sebagaimana diatur pada Pasal 63 atau Pasal 64.
(2)
Pekerja yang tidak menyelesaikan sebagian atau keseluruhan kursus tanpa alasan yang dapat diterima Perusahaan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan, pengembalian biaya kursus yang telah dikeluarkan dan tidak diberi kesempatan mengikuti kursus selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(3)
Perusahaan wajib membuat rencana pelatihan kerja jangka panjang dan tahunan bagi setiap Pekerja.
92
Bagian Kedua Mutasi, Penugasan Pekerja ke Luar Perusahaan, Detasering, Promosi Jabatan, Evaluasi Jabatan & Kenaikan Golongan Pasal 130 Umum Untuk kepentingan pelaksanaan operasi Perusahaan dan/atau untuk kepentingan pembinaan Pekerja, Perusahaan berhak mengatur pembagian tugas kerja dengan cara mengadakan mutasi Pekerja, penugasan Pekerja ke luar Perusahaan, detasering , promosi jabatan, evaluasi jabatan, suksesi pemegang jabatan dan kenaikan golongan.
Pasal 131 Mutasi Pekerja (1)
Dalam hal pelaksanaan mutasi, Perusahaan wajib menjelaskan alasan-alasan atau pertimbangan mutasi Pekerja yang bersangkutan dalam Surat Keputusan/Surat Mutasi.
(2)
Penugasan Pekerja ke wilayah/lokasi terpencil sebagai pelaksanaan pemindahan/mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setelah 3 (tiga) tahun dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan pemindahan/mutasi terkecuali adanya pertimbangan dari Pekerja/Perusahaan yang dapat diterima.
(3)
Penentuan klasifikasi wilayah/lokasi terpencil ditetapkan oleh Perusahaan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.
(4)
Pelaksanaan mutasi harus dilengkapi dengan administrasi yang jelas dan khusus bagi anggota Serikat Pekerja/FSPPB ditembuskan kepada Pengurus Serikat Pekerja/FSPPB
Pasal 132 Penugasan Pekerja ke Luar Perusahaan (1)
Dalam hal pelaksanaan pemindahan/mutasi berupa penugasan ke luar Perusahaan di Perusahaan kemitraan dimana Pertamina memiliki saham minoritas atau instansi pemerintah, maka penugasan tersebut paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
93
(2)
Apabila Pekerja yang telah berakhir masa penugasan ke luar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersedia kembali ke Perusahaan maka Pekerja dimaksud dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan atas permintaan sendiri dan hak-haknya diberikan sesuai dengan ketentuan dalam PKB ini.
(3)
Pekerja yang ditugaskan keluar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menjadi Pengurus/Direksi/Manajemen Anak Perusahaan dan harus melepaskan jabatannya di Perusahaan.
(4)
Ketentuan status, hak dan syarat-syarat kerja bagi Pekerja yang melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur sebagai berikut : a. Statusnya tetap sebagai Pekerja sepanjang yang bersangkutan tidak mengajukan permintaan pengunduran diri dari Perusahaan; b. Perusahaan tidak berkewajiban menanggung upah, tunjangan dan fasilitas/bantuan kepada yang bersangkutan sepanjang telah diberikan/disediakan oleh Perusahaan/instansi tersebut kecuali apabila yang diterimanya lebih kecil maka Perusahaan wajib memberikan sesuai dengan yang biasa diterima; c. Kepada istri/suami/keluarga Pekerja tetap diberikan fasilitas/bantuan sepanjang tidak diberikan oleh Perusahaan/instansi tersebut; d. Mengenai penilaian kinerja yang bersangkutan mengacu pada kinerja yang bersangkutan selama bekerja di Perusahaan/instansi tersebut; e. Pekerja yang bersangkutan berkewajiban menjaga nama baik/citra Perusahaan selama bekerja di Perusahaan/instansi tersebut.
Pasal 133
Detasering (1)
(2) (3)
(4)
Detasering adalah menjalankan tugas sementara di luar tempat kedudukan Pekerja untuk jangka waktu tertentu guna menjalankan Pekerjaan bagi kepentingan tempat tujuan untuk mengisi jabatan/penugasan sementara. Detasering dilaksanakan untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender. Sepanjang keadaan memungkinkan maka selama masa detasering, Pekerja yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan mengunjungi keluarganya setiap bulan selama 5 (lima) hari kerja termasuk perjalanan pergi pulang atas beban Perusahaan. Jika karena Pekerjaan, Pekerja tidak dapat mengunjungi keluarganya, maka isteri/suami beserta anak di bawah usia 5 (lima) tahun dapat mengunjungi Pekerja yang bersangkutan dan biaya perjalanan (pergi-pulang) ditanggung oleh Perusahaan.
94
(5)
Apabila keadaan tidak memungkinkan bagi Pekerja yang melaksanakan detasering untuk mengunjungi keluarganya atau keluarga tidak dapat mengunjungi, maka pada akhir masa detasering nya Pekerja yang bersangkutan dapat menggunakan hari-hari dimaksud untuk meninggalkan Pekerjaan dengan upah penuh.
(6)
Biaya yang timbul akibat detasering tersebut menjadi beban tempat tujuan.
(7) Kepada Pekerja yang melakukan detasering diberlakukan sebagaimana ketentuan perjalanan dinas dalam negeri. (8)
Pelaksanaan detasering harus dilengkapi dengan administrasi yang jelas dan khusus bagi anggota Serikat Pekerja/FSPPB ditembuskan kepada Pengurus Serikat Pekerja/FSPPB. Pasal 134 Promosi Jabatan
(1)
Pengembangan karir Pekerja pada Perusahaan diarahkan dalam dua jalur yaitu jalur manajerial dan jalur spesialis/profesi/teknisi termasuk sertifikat kecakapan bagi awak kapal.
(2)
Rencana Penempatan Pekerja pada suatu jabatan mempertimbangkan kepada kompetensi Pekerja yang bersangkutan yang telah terbukti dari kinerja dan terukur sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
(3)
Perusahaan berkewajiban menyusun jenjang karier Pekerja sesuai dengan struktur organisasi dan proyeksi jenjang karier yang ada untuk pembinaan dan pengembangan karier Pekerja.
(4)
Pengembangan karir Pekerja dituangkan dalam bentuk proyeksi jabatan (career path ) berdasarkan atas: a. Rumpun jabatan dengan memperhatikan: kompetensi Pekerja, kompetensi jabatan, kinerja, dan pengalaman/riwayat jabatan; b. Ketentuan mengenai kompetensi sesuai dengan aturan yang ditetapkan Perusahaan; c. Pendidikan formal; d. Golongan upah; e. Usia dan/atau masa kerja.
(5)
Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dan keberhasilan program pembinaan Pekerja, maka jabatan dalam keadaan vacant harus dilakukan penetapan Pejabat definitif paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender.
95
Pasal 135 Evaluasi Jabatan Perusahaan wajib melakukan evaluasi jabatan sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan dengan membentuk tim khusus/independen yang melibatkan para ahli dari pihak eksternal Perusahaan yang berkompeten dan FSPPB dapat memberikan masukan. Pasal 136 Suksesi Pemegang Jabatan (1)
Perusahaan melakukan evaluasi terhadap pemegang jabatan L2 ke atas yang telah menduduki jabatan tersebut selama 1 (satu) tahun untuk mempersiapkan perencanaan suksesi.
(2)
Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan melaksanakan suksesi melalui job posting dan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan awal diberi kesempatan untuk menjadi kandidat.
Pasal 137 Kenaikan Golongan (1)
(2) (3)
(4)
Kenaikan golongan upah Pekerja merupakan keputusan Perusahaan sebagai penghargaan atas kinerja Pekerja dan atau promosi jabatan melalui penetapan Dewan Pertimbangan Karier Pekerja (DPKP) atas hasil evaluasi fungsi SDM terhadap usulan kenaikan golongan dari atasan Pekerja yang bersangkutan sesuai dengan jenjang kewenangan. Kenaikan golongan upah diberikan pada 1 April atau 1 Oktober yang pengusulannya dilakukan pada bulan Januari atau Juli. Usulan kenaikan golongan upah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Golongan jabatan lebih tinggi daripada golongan upah; b. Membuat karya tulis untuk kenaikan golongan upah 6 ke golongan upah 5 dan mempresentasikan di depan atasannya; c. Memenuhi persyaratan kinerja tahunan yang ditetapkan; d. Sekurang-kurangnya telah 24 bulan berada di golongan yang sama; e. Lama dalam jabatan terakhir tidak kurang dari 6 bulan kecuali apabila golongan di jabatan lama maupun di jabatan terakhir lebih tinggi dari golongan upah terakhirnya. Pekerja yang mengikuti tugas belajar atas biaya Perusahaan pada dasarnya merupakan pelaksanaan tugas Perusahaan, sehingga tidak menghalangi untuk
96
diusulkan kenaikan golongan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (3). (5) Kenaikan golongan istimewa dapat diberikan dengan mengecualikan ayat (3) setiap saat kepada Pekerja yang telah menunjukkan prestasi kerja dan jasa yang sangat luar biasa kepada Perusahaan. (6) Pekerja yang akan memasuki MPPK dan berada dalam golongan upah terakhir minimal 6 (enam) tahun pada dasarnya dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan golongan upah 1 (satu) tingkat. (7) Kenaikan golongan upah anumerta 1 (satu) tingkat dapat diberikan kepada Pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja sebagai akibat upaya yang bersangkutan menyelamatkan aset dan operasi Perusahaan. (8) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (7), Serikat Pekerja/FSPPB dapat memberikan masukan/saran kepada Perusahaan. (9) Bagi Pekerja yang telah berada dalam golongan upah lebih dari 3 (tiga) tahun perlu menjadi fokus pembinaan oleh atasan dan Fungsi Human Resource . (10) Bagi Pekerja yang diputuskan untuk naik golongan kurang dari 24 (duapuluh empat) bulan, maka wajib dipublikasikan kepada seluruh pekerja melalui media Internal Pertamina pada kesempatan pertama.
Bagian Ketiga Pengelolaan Kinerja Pekerja Pasal 138 Umum (1)
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai melalui kompetensi yang dimiliki dan dikembangkan untuk mencapai hasil kerja tersebut.
(2)
Pengelolaan kinerja adalah suatu upaya untuk menciptakan etos kerja dan pemahaman bersama tentang sasaran kerja yang akan dicapai dan bagaimana mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan bersama.
(3)
Pengelolaan kinerja meliputi tahapan-tahapan yang diatur berdasarkan Pedoman Sistem Manajemen Kinerja yang ditetapkan oleh Perusahaan dan dilaksanakan secara objektif, konsisten, transparan dan berkeadilan.
(4)
Serikat Pekerja/FSPPB dapat memberikan masukan/saran kepada Perusahaan dalam hal penyusunan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
97
Pasal 139 Penilaian Kinerja (1)
Penilaian kinerja Pekerja dilakukan oleh atasannya berdasarkan sasaran kerja yang dicapai dan yang diperjanjikan di awal tahun dengan memperhatikan Pedoman Manajemen Kinerja sebagai dimaksud pada Pasal 138.
(2)
Aktifitas pengurus Serikat Pekerja/FSPPB yang dilakukan bersama Perusahaan dalam rangka pembuatan atau implementasi PKB dan/atau untuk kepentingan Perusahaan maka diperhitungkan sebagai evidence /bukti dalam proses penilaian kinerja.
Bagian Keempat Penugasan Di Luar Sasaran Kerja Pasal 140 Umum (1)
Para Pekerja dituntut untuk bekerja sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab pada jabatannya yang setiap tahun menjadi target prioritas untuk dijadikan sasaran kerja.
(2)
Dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan yang bersifat mendesak dan jangka pendek, Perusahaan dapat menugaskan Pekerja untuk melaksanakan Pekerjaan di luar sasaran kerja yang telah disepakati secara tertulis antara Pekerja dan atasan Pekerja dan hasil kerjanya dinilai dan diperhitungkan sebagai pelaksanaan tugas lebih dari sasaran kerja awal.
Pasal 141 Klasifikasi Penugasan Di Luar Sasaran Kerja Penugasan di luar sasaran kerja antara lain meliputi: 1. Tim yaitu kelompok kerja resmi yang dibentuk Perusahaan berdasarkan Surat Perintah (SP) Pimpinan Perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 2. Project Officer (PO) adalah penugasan khusus yang diberikan kepada salah seorang dari fungsi yang bersangkutan sehubungan dengan penyelenggaraan suatu program/kegiatan Perusahaan. 3. Penyelenggaraan Program Kader adalah program-program pembinan yang sifatnya fungsional disesuaikan dengan kebutuhan lini, misalnya Bimbingan
98
4.
Profesi/Keahlian, manajemen Direktorat/Fungsi tertinggi, manajemen eksekutif, program Sekolah Tinggi Energi Migas (STEM), program profesi awak kapal Ahli Nautika Tingkat I/II/III (ANT) dan Ahli Teknika Tingkat I/II/III (ATT) serta kegiatan lainnya yang sejenis. Penugasan Pekerja ke Perusahaan/Instansi lain sebagai implementasi program kerjasama antar Perusahaan/Instansi sepanjang tidak dilakukan pemindahan/mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 131.
99
