PEDOMAN PELAKSANAAN INTERNSIP DOKTER INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PPSDM KESEHATAN 2009
EDISI 1 2009 CETAKAN PERTAMA
EDISI 1 2009 CETAKAN PERTAMA
BUKU 1 Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia
610.69 Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI Ind P Indonesia. Departemen Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Pedoman Peserta Internsip Dokter Indonesia: Buku 2 Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2009 1. 2.
Judul I. HEALTH MANPOWER PHYSICIANS
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia‐Nya, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan 5 (lima) pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia. Program Internsip Dokter Indonesia merupakan program baru dalam alur profesi kedokteran di Indonesia dan sudah merupakan ketentuan dan diterapkan di Negara lain sejak berpuluh tahun yang lalu. Program ini berlaku bagi setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi keahliannya di Konsil Kedokteran Indonesia. Program Internsip Dokter Indonesia pertama akan dilaksanakan di Sumatera Barat pada bulan Februari tahun 2010, dan untuk pelaksanaannya tersebut dibutuhkan perangkat berupa pedoman untuk pelaksanaan umum, peserta dan pendamping. Pedoman ini telah disusun oleh Tim, yang terdiri dari perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia, dan Tim dari Departemen Kesehatan. Tentunya pedoman ini masih jauh dari sempurna, karenanya pelaksanaan yang pertama ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian kembali pedoman ini. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi‐ tingginya kepada seluruh Tim Penyusun yang telah berdedikasi dalam penyiapan pedoman dan pelaksanaan internsip ini. Harapan saya program ini akan dapat meningkatkan kualitas dokter di Indonesia. Kepada para peserta dan pendamping internsip dokter yang akan menjalani proses dan menggunakan pedoman‐pedoman ini, saya yakin
para dokter muda mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai dokter sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima Kasih dan Selamat Bekerja Jakarta, Nopember 2009 Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH
SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Untuk mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan kedokteran di dunia, maka sejak tahun 2005 secara menyeluruh dan bertahap, semua Fakultas Kedokteran di Indonesia telah menggunakan metode pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Berbagai perubahan mendasar terjadi dibandingkan dengan kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia (KIPDI) yang sebelumnya menjadi pegangan seperti pendekatan SPICES (Student‐centered, Problem‐ based, Integrated, Community‐based, Early clinical exposure, Systematic) menuju the 5 Stars Doctor (Communicator, Care giver, Decision maker, Manager, Community leader) serta masuknya internsip (pemagangan) sebagai bagian utuh dari seluruh proses pendidikan. Prinsip dari semua itu adalah bahwa seorang dokter lulus karena telah menjalani tahapan pendidikan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, Indonesia telah menerapkan standar pendidikan dokter sebagaimana yang disyaratkan oleh WFME (World Federation of Medical Education) serta WHO (World Health Organization) dan berarti pendidikan dokter di Indonesia telah memenuhi kesamaan dengan metoda yang berjalan di Negara maju. Hal yang baru adalah dimulainya program internsip. Kurikulum berbasis kompetensi berisikan tahapan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa kedokteran. Bila tamat, ia akan memperoleh ijazah dokter namun untuk berpraktik mandiri, ia harus melalui tahapan internsip terlebih dahulu. Internsip adalah proses pemagangan yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pelatihan seorang dokter baru. Pada tahap internsip inilah seorang dokter baru akan bekerja dengan pendampingan untuk menerapkan keseluruhan kompetensi yang telah dicapainya. Oleh karena itu, program internsip membutuhkan sarana yang memadai dan merupakan sarana layanan kesehatan bermutu dan memang ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan program serta dokter yang mendapat penugasan menjadi pendamping.
Semua kegiatan dokter peserta program internsip akan dicatat, kepadanya akan dilakukan pembimbingan serta pembinaan dan akan mendapatkan tanda selesai melaksanakan program bila telah memenuhi semua syarat dan tahapan yang ditentukan. Maka, untuk program internsip perlu disiapkan sarana layanan kesehatan (rumah sakit, khususnya) yang memang disiapkan untuk itu, merupakan bagian dari rantai jenjang rujukan layanan kesehatan (vertikal dan horizontal) dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat serta mutakhir dan memiliki dokter pendamping yang terlatih dalam bidang pendidikan kedoteran serta ditunjuk khusus untuk itu. Dengan kata lain, program internsip perlu didukung dengan kebijakan yang bersifat nasional karena juga merupakan upaya perlindungan masyarakat dengan menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan. Jakarta, Desember 2009 Ketua Konsil Kedokteran
Prof. Menaldi Rasmin, dr, SpP(K)
KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan kekuatan kepada kita sehingga penyusunan Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini dapat terlaksana.
Sejak diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK), maka pendidikan dokter minimal lima tahun dilanjutkan dengan Internsip selama satu tahun di sarana pelayanan kesehatan. Program Internsip ini sangat penting agar dokter yang baru lulus menjadi lebih mantap dalam berpraktik mandiri. Pengalaman yang diperoleh dalam Internsip ini akan sangat berharga dalam kehidupan profesional selanjutnya. Karena itu hendaknya peserta Internsip Dokter Indonesia maanfatkan pelaksanaan Internsip ini sebaik‐baiknya.
Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini merupakan satu kesatuan dengan Pedoman peserta, Pedoman Pendamping dan Pedoman Wahana
Internsip Dokter Idonesia. Pedoman Pelaksana
Internsip Dokter Indonesia memuat secara garis besar kegiatan internsip dokter indonesia, sedang kegiatan rincinya ada pada masing masing buku pedoman. Buku pedoman pelaksana internsip dokter Indonesia kuhususnya ditujukan pada pengelola kegiatan dan juga untuk pemangku kepentingan terkait.
Kami sangat berterima kasih pada semua kontributor penyusunan buku buku pedoman internsip dokter Indonesia
ini, juga kepada semua
Kelompok Kerja Internsip Dokter Indonesia dan Tim Ad Hoq Internsip Dokter Indonesia yang telah bekerja keras merancang persiapan Internsip Dokter Indonesia.
Semoga pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia berhasil dan berdaya guna dalam melindungi dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat/ pasien, juga dalam rangka meningkatkan kualitas profesi dokter di Indonesia.
Jakarta. Oktober 2009 Kepala Badan PPSDM Kesehatan
dr. Bambang Giatno Rahardjo,MPH
DAFTAR ISI Hal.
Sambutan Menteri Kesehatan Sambutan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup C. Tujuan Internsip
BAB II
INTERNSIP DOKTER INDONESIA A. Prinsip Internsip Dokter Indonesia B. Sasaran Akhir Internsip Dokter Indonesia C. Waktu Internsip Dokter Indonesia D. Wahana Internsip Dokter Indonesia E. Organisasi Internsip Dokter Indonesia
BAB III
PELAKSANAAN INTERNSIP DOKTER INDONESIA A. Kegiatan Peserta Internsip Dokter Indonesia B. Pendampingan Internsip Dokter Indonesia
BAB IV A. B. C. D.
EVALUASI PESERTA INTERNSIP DOKTER INDONESIA Kriteria Pencapaian Sasaran Internsip Cara Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internsip Sanksi
BAB V
PENUTUP
DAFTAR SINGKATAN GLOSSARY UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR PUSTAKA
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanah Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter yang akan berpraktik di Indonesia harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Keharusan registrasi itu berlaku bagi dokter dan dokter gigi. Surat Tanda Registrasi tersebut merupakan bukti tertulis bahwa yang bersangkutan telah dinilai kompeten untuk melaksanakan tugas profesinya sebagai dokter, untuk memperoleh STR, berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain adalah: 1) memiliki ijazah dokter, 2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter, 3) memiliki Sertifikat Kompetensi. Dalam Undang‐Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi (dokter) adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia. Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Sertifikat Kompetensi Dokter Layanan Primer dikeluarkan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia adalah badan otonom yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan kolegium bagi dokter. Merujuk kepada Undang‐Undang No 29 th 2004 pasal 27, untuk memberikan kompetensi kepada dokter dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standar
pendidikan profesi kedokteran, untuk itu Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia merancang Internsip Dokter Indonesia. Penyelenggaraan program internsip dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan (stake holders) terkait. Selama Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) belum terbentuk maka persiapan pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc pelaksana penyiapan Program Internsip Dokter Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Nomor. HK.02. 04/2/1767.2/09. Program Internsip Dokter Indonesia merupakan tahap pelatihan keprofesian pra‐registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar. Program Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan di Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disyahkan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia Pusat (KIDI Pusat) sebagai wahana Internsip. Selama menempuh Internsip Dokter Indonesia, peserta didampingi oleh Dokter Pendamping. Peserta Internsip hanya diijinkan melakukan praktik dokter di Wahana Internsip. Setelah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia, para peserta Internsip Dokter Indonesia akan memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) yang dikeluarkan oleh KIDI Pusat. Untuk memudahkan terlaksananya Program Internsip Dokter Indonesia ini, terdapat 4 pedoman, yaitu: 1. Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia 2. Pedoman Peserta Internsip Dokter Indonesia 3. Pedoman Pendamping Peserta Internsip Dokter Indonesia. 4. Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia
B. RUANG LINGKUP Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dan ketiga pedoman lainnya digunakan oleh Penyelenggara Internsip Dokter Indonesia, Peserta, dan Pemangku Kepentingan terkait sebagai acuan pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia.
C. TUJUAN INTERNSIP 1. Tujuan Umum Memberikan kesempatan kepada dokter baru lulus Program Studi Pendidikan Profesi Dokter berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk menerapkan serta mempraktikkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dalam rangka penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan.
2. Tujuan Khusus Internsip Dokter Indonesia bertujuan memberikan kesempatan kepada dokter baru lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter berdasarkan KBK, agar mampu: a. Mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan primer. b. Mengembangkan keterampilan teknis, klinis, pribadi dan profesi yang menjadi dasar praktik kedokteran primer. c. Memikul tanggung jawab pelayanan pasien/ keluarga/ masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan. d. Membuat keputusan profesional dalam pelayanan pasien/ keluarga/ masyarakat secara memadai dengan memanfaatkan layanan diagnostik dan konsultasi. e. Bekerja dalam batas kewenangan hukum dan etika. f. Berperan serta aktif dalam tim pelayanan kesehatan holistik, terpadu dan paripurna. g. Menggali harapan dan jenjang karir lanjutan. h. Memperoleh pengalaman dan mengembangkan strategi dalam menghadapi tuntutan profesi dan pribadi yang
i.
berkaitan dengan fungsinya sebagai praktisi medik perorangan dan praktisi pelayanan kesehatan masyarakat. Membina kolegalitas antara sesama dokter dan kerjasama dengan petugas pelayanan kesehatan yang lain.
BAB II INTERNSIP DOKTER INDONESIA A. PRINSIP INTERNSIP DOKTER INDONESIA Prinsip Internsip Dokter adalah : 1. Dokter mempraktikan standar pelayanan kedokteran (UKP dan UKM) yang baik, dengan menyadari keterbatasan kemampuannya, dan memastikan tidak menempatkan pasien/ keluarga/ masyarakat dalam keadaan bahaya. 2. Dokter mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran dan Kesehatan (IPTEKDOKKES) serta selalu meningkatkan keterampilannya dalam UKP dan UKM. 3. Dokter mampu membangun, meningkatkan dan memelihara hubungan baik dengan pasien/ kolega/ petugas kesehatan yang lain. 4. Dokter dapat bekerjasama secara efektif dengan sejawat dokter dan tenaga kesehatan profesi dan tenaga kesehatan non profesi serta tenaga pendukung/ penunjang kesehatan. 5. Dokter mengembangkan kompetensi sebagai pendidik bagi sejawat, pasien dan keluarga maupun masyarakat. 6. Dokter jujur dan bertindak serta berperilaku berdasarkan kaidah ilmiah, etika dan humanistik. 7. Dokter memelihara kesehatan pribadinya sehingga tidak membahayakan pasien, sejawatnya dan orang lain.
B. SASARAN AKHIR INTERNSIP DOKTER INDONESIA Sasaran akhir Internsip disusun berdasarkan prinsip praktik kedokteran, dan berlandaskan pada Standar Kompetensi Dokter (KKI 2006). Sasaran akhir Internsip adalah menerapkan serta memahirkan kompetensi yang telah diperoleh selama pendidikan, dalam rangka penyelarasan antara hasil pendidikan dan praktik di lapangan. Adapun area kompetensi dan komponen kompetensi meliputi : Area Komunikasi Efektif 1. Berkomunikasi dengan pasien keluarganya. 2. Berkomunikasi dengan sejawat. 3. Berkomunikasi dengan masyarakat. 4. Berkomunikasi dengan profesi lain.
serta
anggota
Area Keterampilan Klinis 1. Memperoleh dan mencatat informasi yang akurat serta penting tentang pasien dan keluarganya. 2. Melakukan prosedur klinik dan laboratorium. 3. Melakukan prosedur kedaruratan klinis. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran 1. Menerapkan konsep‐konsep dan prinsip‐prinsip ilmu biomedik, klinik, perilaku, dan ilmu kesehatan masyarakat sesuai dengan pelayanan kesehatan tingkat primer. 2. Merangkum dari interpretasi anamnesis, pemeriksaan fisik, uji laboratorium dan prosedur yang sesuai. 3. Menentukan efektivitas suatu tindakan Area Pengelolaan Masalah Kesehatan 1. Mengelola penyakit, keadaan sakit dan masalah pasien sebagai individu yang utuh, bagian dari keluarga dan masyarakat. 2. Melakukan pencegahan penyakit dan keadaan sakit. 3. Melaksanakan pendidikan kesehatan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
4. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. 5. Mengelola sumber daya manusia serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga. Area Pengelolaan Informasi 1. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu penegakan diagnosis, pemberian terapi, tindakan pencegahan dan promosi kesehatan, serta penjagaan, dan pemantauan status kesehatan pasien/ keluarga/ masyarakat. 2. Memahami manfaat dan keterbatasan teknologi informasi. 3. Memanfaatkan informasi kesehatan. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri 1. Menerapkan mawas diri. 2. Mempraktikkan belajar sepanjang hayat. 3. Mengembangkan pengetahuan baru. Area Etika, Moral, Medikolegal dan Profesionalisme serta Keselamatan Pasien/ Keluarga/ Masyarakat 1. Memiliki sikap profesional. 2. Berperilaku profesional dalam bekerja sama. 3. Sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang profesional. 4. Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia. 5. Memenuhi aspek medikolegal dalam praktik kedokteran. 6. Menerapkan keselamatan pasien/ keluarga/ masyarakat dalam praktik kedokteran.
C. WAKTU INTERNSIP DOKTER INDONESIA Internsip dijalani selama 1 (satu) tahun. Masa Internsip dapat diperpanjang bila sasaran akhir yang ditentukan belum tercapai. Pada hakekatnya Internsip wajib sesegera mungkin dilaksanakan oleh dokter yang akan melakukan praktik dokter mandiri. Penundaan pelaksanaan Internsip
dimungkinkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun setelah lulus dan atau dengan persetujuan KIDI Pusat. Peserta Internsip dapat mengambil cuti sesuai dengan peraturan perundang‐undangan yang berlaku.
D. WAHANA INTERNSIP DOKTER INDONESIA Pada dasarnya Internsip dilaksanakan di wahana pelayanan kedokteran/ kesehatan primer baik Pemerintah ataupun Swasta yang telah memenuhi syarat sebagai Wahana Internsip. Adapun yang dapat menjadi wahana Internsip adalah: 1. Rumah Sakit 2. Puskesmas/ Balkesmas dengan atau tanpa perawatan. 3. Klinik Layanan Primer lainnya. Pengelola wahana Internsip tersebut harus menunjukkan komitmen dalam melaksanakan Internsip. Wahana yang digunakan harus memenuhi syarat agar peserta program dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Syarat tersebut adalah memiliki : 1. Layanan kedokteran dan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan setiap hari kerja, layanan kedokteran kedaruratan medik, layanan kesehatan masyarakat. 2. Layanan dengan jumlah pasien paling sedikit 20 orang atau kasus dalam sehari, dengan jenis yang bervariasi, serta ada pada sebaran umur dan sebaran jenis kelamin yang cukup merata. 3. Sarana laboratorium klinik sederhana, serta sarana farmasi yang cukup memadai. 4. Dokter yang bersedia menjadi Pendamping.
E. ORGANISASI INTERNSIP DOKTER INDONESIA Penyelenggaraan Internsip dilaksanakan oleh KIDI, yang terdiri atas KIDI Pusat dan KIDI Propinsi. KIDI Pusat terdiri atas unsur‐unsur Depkes, Institusi Pendidikan Kedokteran, KDDKI/ IDI Pusat, dan RS Pendidikan. KIDI Propinsi terdiri
atas Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, Pendidikan Kedokteran, IDI Wilayah, RS Daerah.
Institusi
Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komite Internsip Dokter Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pelaksanaan internsip dokter. 1. Komite Internsip Dokter Indonesia mempunyai tugas: 1.1. melakukan pendataan calon peserta internsip dokter; 1.2. menerima pendaftaran calon peserta internsip dokter; 1.3. menetapkan calon peserta internsip dokter; 1.4. menyeleksi dan menetapkan wahana program internsip; 1.5. menyeleksi dan menetapkan tim pendamping di RS dan Puskesmas; 1.6. melatih tim pendamping; 1.7. menyusun petunjuk pelaksanaan program internsip dokter; 1.8. menyusun rencana tahunan pelaksanaan internsip; 1.9. menyusun anggaran tahunan pelaksanaan internsip; 1.10.menyelenggarakan keuangan program internsip dokter; 1.11.melaksanakan fungsi sekretariat; 1.12.membuat sistem pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan internsip dokter; 1.13. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan internsip dokter yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing‐masing.
2. Dalam menjalankan tugas‐tugas tersebut Komite Internsip Dokter Indonesia mempunyai wewenang: 2.1. menetapkan peserta insternsip dokter;
2.2. menunjuk dan mengesahkan wahana program internsip; 2.3. menerbitkan surat tanda kelulusan insternsip dokter; 2.4. membuat aturan pelaksanaan internsip dokter; 2.5. melakukan pembinaan bersama terhadap wahana dan pendamping program internsip; 2.6. melakukan evaluasi dan membuat rencana perbaikan terhadap pelaksanaan internsip dokter.
STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI KIDI PUSAT
KOMITE INTERNSIP DOKTER INDONESIA (KIDI)
SEKRETARIAT
SIE DATA & INFORMASI
SIE PROGRAM
SIE PENDAFTARAN PESERTA
SIE AKREDITASI WAHANA & PENDAMPING
SUBKOMITE PENDAFTARAN & SERTIFIKASI
SUB KOMITE AKREDITASI WAHANA
SUB KOMITE AKREDITASI PENDAMPING
SUB KOMITE PEMBINAAN & PENGAWASAN
KOMITE
STRUKTUR ORGANISASI KIDI PROPINSI
INTERNSIP DOKTER TK PROPINSI
SEKRETARIAT
SIE PENDAFTARAN & DISTRIBUSI PESERTA
SIE MONITORING & EVALUASI
SIE KEUANGAN
SUB KOMITE
SUB KOMITE
WAHANA
PENDAMPING
BAB III PELAKSANAAN INTERNSIP DOKTER INDONESIA A. KEGIATAN INDONESIA
PESERTA
INTERNSIP
DOKTER
Melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik dan bedah, kedaruratan dan kejiwaan baik pada anak, dewasa dan usia lanjut, pada keluarga maupun pada masyarakat secara holistik, terpadu dan paripurna. 1. Melakukan konsultasi dan rujukan. 2. Melakukan kegiatan ilmiah medik dan non medik yang terkait dengan pendekatan kedokteran dan keluarga.
B. PENDAMPINGAN INTERNSIP DOKTER INDONESIA Setiap peserta Internsip mendapat pendampingan dari seorang dokter yang memenuhi kriteria Pendamping sebagai berikut: 1. Bersedia menjadi Pendamping Internsip. 2. Dokter yang masih praktik aktif minimum 2 tahun dengan rekam jejak yang baik. 3. Memiliki Surat Izin Praktik yang masih berlaku. 4. Telah mengikuti pelatihan menjadi Pendamping. Kegiatan pendampingan Internsip antara lain meliputi: 1. Supervisi layanan medik guna meningkatkan pengalaman Peserta. 2. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan Peserta. 3. Membantu pengembangan profesionalisme Peserta. 4. Memberi umpan balik positif dan konstruktif kepada Peserta untuk memastikan pencapaian dan tujuan internsip.
Seorang Pendamping dapat mendampingi 5‐10 Peserta Internsip pada waktu yang bersamaan. Pendamping akan memperoleh Sertifikat Pendamping yang mempunyai nilai SKP IDI (1 SKP per orang per bulan) dan dapat digunakan dalam proses resertifikasi oleh Kolegium terkait. Pendamping tidak bertanggung jawab terhadap tindakan keprofesian yang dilakukan oleh Peserta internsip.
BAB IV EVALUASI PESERTA INTERNSIP DOKTER INDONESIA A. KRITERIA PENCAPAIAN SASARAN a. Mengelola kasus Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masayarakat (UKM) dengan jumlah dan jenis yang cukup, dengan sebaran imbang. Adapun kode kegiatan untuk UKP dan UKM adalah: A. Kasus Medik B. Kasus Bedah C. Kasus Kegawat daruratan D. Kasus Kejiwaan E. Kesehatan masyarakat a. Dalam masa satu tahun, peserta internsip secara keseluruhan telah menangani sekurang‐ kurangnya 400 kasus. b. Berdasarkan umur: Bayi – anak 25‐40% Dewasa (15‐60 th) 40‐60% Lansia (>60 th) 15‐25% c. Berdasarkan jenis kelamin, kasus laki‐laki dan perempuan 50% + 10% d. Berdasarkan kelompok: Medik 50‐60% Bedah 40‐50% Kegawat‐daruratan 5‐20% Kejiwaan 1‐ 5% e. Upaya Kesehatan masyarakat (UKM) dengan kode kegiatan: E.1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/ tidak menular
f.
E.2. Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk E.3. Sanitasi lingkungan (tempat tinggal, makanan dan minuman, pelayanan umum) E.4. Promosi kesehatan E.5. Manajemen Puskesmas E.6. Manajemen bencana E.7. Manajemen kasus (semua poin dilakukan minimal 1x) Semua data tersebut dicatat dalam buku log peserta internsip, paling sedikit setiap 3 bulan dilaporkan kepada dan ditandatangani oleh dokter Pendamping.
b. Selama Internsip peserta membuat dan menyajikan sekurang‐kurangnya 5 laporan kasus dalam pertemuan klinik, yaitu 1 kasus masalah etik, 3 kasus menarik (medik, bedah dan kegawatdaruratan), dan 1 kasus kematian beserta data keluarganya. Dalam laporan kasus tersebut harus dinilai aspek kognitif, sikap dan perilaku dari peserta Internsip. Pelaporan kasus menggunakan format portofolio. c. Melaksanakan kelima prinsip program kedokteran pencegahan dalam mengelola masalah kesehatan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat secara komprehensif, holistik, berkesinambungan, koordinatif, dan kolaboratif dalam konteks pelayanan kesehatan tingkat primer setidaknya 1 kasus per minggu.
B. CARA EVALUASI Pada akhir penugasan, Pendamping melakukan evaluasi pencapaian tujuan program Internsip. Peserta internsip yang telah menyelesaikan seluruh progam Internsip akan mendapatkan Surat Laporan Pelaksanaan Internsip (SLPI) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) oleh Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat.
Asesmen Peserta Internsip didasarkan atas pencapaian tujuan Internsip yang sesuai dengan standar kemahiran kompetensi profesi layanan primer. 1. Peserta internsip mendapat umpan balik secara teratur, baik dari Pendamping maupun dari tenaga kesehatan lain dalam bentuk pengamatan langsung maupun tidak langsung. 2. Format asesmen menggunakan antara lain Buku Log dan Portofolio untuk kasus‐kasus yang akan memberikan manfaat bagi peserta internsip. Buku Log berisi catatan harian dari waktu ke waktu yang menggambarkan kegiatan dan tugas‐tugas yang perlu dan telah dilaksanakan peserta internsip selama mengikuti Internsip. Portofolio berisi uraian lengkap dari kegiatan yang dianggap peserta internsip dapat mencerminkan perkembangan profesionalisme sebagai seorang dokter, (misalnya kasus‐kasus menarik) yang disertai umpan balik dari Pendamping. Portofolio dibuat rangkap dua, untuk pendamping dan arsip peserta.
C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
Bagi Peserta Internsip yang memenuhi ketentuan penyelesaian, KIDI Pusat menerbitkan STSI. STSI diterbitkan berdasarkan rekomendasi KIDI Provinsi dalam bentuk SLPI. SLPI diterbitkan berdasarkan rekomendasi Pendamping dan pimpinan wahana ke KIDI Provinsi. Pimpinan wahana mengadakan rapat evaluasi dengan para pemdamping yang hasilnya disampaikan oleh Pimpinan Wahana ke KIDI Provinsi dengan melampirkan berkas kelengkapannya. Bagi Peserta Internsip yang tidak memenuhi ketentuan penyelesaian harus memperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
D. SANKSI Apabila terjadi pelanggaran etik dan disiplin selama mengikuti Internsip, Peserta akan dikenai sanksi sesuai dengan norma etik profesi dan disiplin. Sanksi etik dan disiplin dapat berupa : 1. Sanksi etik sebagai dokter mengacu kepada Kode Etik Kedokteran. 2. Sanksi disiplin sebagai dokter mengacu kepada Buku Penerapan Disiplin dari MKDKI. 3. Sanksi disiplin sebagai peserta internsip mengacu pada buku pedoman penjatuhan sanksi. Sanksi Pelanggaran hukum mengacu pada prosedur dan keputusan hukum. Selama proses penyidikan, maka Peserta Internsip ditunda pelaksanaannya sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
BAB V PENUTUP Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini disusun guna memenuhi filosofi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga harus digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Internsip Dokter di seluruh Indonesia. Diharapkan setelah menyelesaikan Internsip Dokter Indonesia, dokter menerapkan profesionalisme dan standar profesi. Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia ini perlu ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEKDOKKES.
DAFTAR SINGKATAN No Singkatan
Pengertian
1
AIPKI
Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
2
BALKESMAS
Balai Kesehatan Masyarakat
3
EKG
Elektro Kardio Gram
4
IDI
Ikatan Dokter Indonesia
5
IPTEKDOKKES
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
6
KBK
Kurikulum Berbasis Kompetensi
7
KDDKI
Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia
8
KIDI
Komite Internsip Dokter Indonesia
9
KKI
Konsil Kedokteran Indonesia
10 MKDKI
Majelis Kehormatan Dokter Keluarga Indonesia
11 PUSKESMAS
Pusat Kesehatan Masyarakat
12 RS
Rumah Sakit
13 SARYANKES
Sarana Pelayanan Kesehatan
14 SDM
Sumber Daya Manusia
15 SKP
Satuan Kredit Poin
16 STR
Surat Tanda Registrasi
17 STSI
Surat Tanda Selesai Internsip
18 SLPI
Surat Laporan Pelaksanaan Internsip
19 UKP
Upaya Kesehatan Perorangan
20 UKM
Upaya Kesehatan Masyarakat
GLOSSARY No Istilah
Pengertian
1
AIPKI
Suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran
2
Dokter
Dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.
3
IDI
Organisasi profesi untuk dokter
4
KBK
Kurikulum yang menitik ‐beratkan kepada kompetensi dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter yang di tetapkan oleh KKI.
5
KDDKI
Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut
6
KIDI Pusat
Institusi/ lembaga yang di tetapkan dengan kep menkes dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program internsip
7
KIDI Provinsi
Institusi/ lembaga yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap KIDI Pusat dengan tugas menyelenggarakan program internsip
8
KKI
Suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran
Gigi. 9
Kolegium
badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
10 Kompetensi dokter menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 11 Layanan primer
Pelayanan medik dasar yang merupakan kompetensi dokter umum
12 MKDKI
Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dan menetapkan sanksi
13 Pasien
Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi
14 Pendamping Internsip
Dokter yang telah memiliki kriteria sebagai pendamping internsip
15 Peserta Internsip
Dokter peserta program internsip yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
16 Praktik
Layanan medik yang diberikan seorang dokter kepada pasien sesuai dengan kompetensinya
17 Praktik Kedokteran
Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
18 Program Internsip Program pelatihan keprofesian pra‐registrasi Dokter Indonesia berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka
capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar 19 Registrasi
Pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hokum untuk melakukan tindakan profesinya
20 SARYANKES
Tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran adtau kedokteran gigi
21 Sertifikat Kompetensi Dokter
Surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi
22 SK Pendamping Internsip
Surat keputusan yang diterbitkan oleh KIDI Pusat yang diberikan kepada seorang dokter yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping internsip dokter
23 SLPI
Surat yang ditandatangani oleh Pendamping dan Pimpinan Wahana Internsip sebagai bukti bahwa peserta telah menyelesaikan Program Internsip
24 STR Internsip
Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi untuk mengikuti kegiatan internsip
25 STSI
Surat yang dikeluarkan oleh pimpinan saryankes yang menyatakan bahwa sudah menyelesaikan program internsip
26 Sumpah/ Janji Dokter
Sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi
27 Surat Ijin Praktik
Bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan
28 UKP
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memlihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
29 UKM
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
30 Wahana
Sarana pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan program internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai wahana internsip
31 Stakeholders
Semua pihak, organisasi maupun perorangan yang peduli dan atau terlibat terhadap suatu usaha.
UCAPAN TERIMAKASIH Departemen Kesehatan RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi‐tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, dimulai dari usulan darf pertama hingga diterbitkannya Pedoman Internsip Dokter Indonesia ini. A. Kelompok Kerja Program Internsip Dokter Indonesia Sesuai dengan Kepmenkes Nomor 993/MENKES/SK/X/2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Sekretaris Jenderal Depkes RI Dirjend. Bina Pelayanan Medik Depkes RI Dirjend. Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Ketua Umum PB IDI Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI Kabid Pemberdayaan Puspronakes LN, Badan PPSDMK Kabid Perencanaan dan Sumberdaya Pusdiknakes Badan PPSDMK Sekretaris Badan PPSDMK Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK Ketua Elect PB IDI Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK Kepala Bidang Bin‐Bang Pradokyan Primer dan Doga drg. Ninin Setianingsih, MM (Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Yanmedik) drg. Marliana Purba, MM (Biro Kepegawaian, Depkes RI) Syamsul Bahri SKM, M.Kes (Kepala Bagian Program dan Informasi, Set. Badan PPSDMK) Minarto, SKM, M.Kes (Sekretariat KKI) Netty T. Pakpahan (Biro Hukum dan Organisasi, Depkes RI)
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI Wakil Ketua MKDKI Kabag Hukormas Badan PPSDMK Kabag Penyusunan Peraturan Biro Hukor Depkes RI Kabag Hukormas Ditjen Yanmedik Depkes RI Kabag Hukormas Ditjen Binkesmas, Depkes RI Kabag Pelayanan Hukum Sekretariat KKI Sek. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Biro Hukum PB IDI Ketua Kolgeium DDKI PB IDI Kepala Pusdiklat SDMK, Badan PPSDMK Ketua PDKI PB IDI Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia Ketua Divisi Registrasi Kosil Kedokteran Indonesia Kabag Kepegawaian dan TU Set. Badan PPSDMK Kabid Perencanaan dan Informasi Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK Kabag Umum dan Kepegawaian Set. Ditjen Bina Yanmedik Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI Ketua BP2KB PB IDI Kabid Perencanaan dan Program Puspronakes LN Badan PPSDMK Kasubag Perencanaan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI Kepala Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK Ses Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI Kabid Distribusi dan Kemandirian Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK Kabag Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Depkes RI Kabag Keuangan dan Perlengkapan Set. Badan PPSDMK Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan, Ditjen Bina Yanmed Depkes RI Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI Ketua Komisi Internsip Kolegium DDKI PB IDI Kabag Administrasi Umum dan Sekretariat KKI Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI Kabid Kendali Mutu Pusdiklat SDMK, Badan PPSDM Kesehatan
B. TIM AD HOC Sesuai dengan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.04/2/1767.2/09 1. dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH (Kepala Badan PPSDM Kesehatan) 2. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan) 3. Drs. Abdurrahman, MPH (Kepala Pusrengun SDM Kesehatan Badan PPSDMK) 4. dr. Setiawan Soeparan, MPH (Kepala Pusdiknakes Badan PPSDMK) 5. dr. Ida Bagus Indra Gautama (Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan, Badan PPSDMK) 6. dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA (Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 7. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K) (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI) 8. Prof. DR. Mulyohadi Ali, dr (Konsil Kedokteran Indonesia) 9. dr. Djauhari Widjajakusumah, PFK (Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia) 10. drg. Judianto, MPH (Kepala Bidang Pemberdayaan, Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 11. dr. Rini Rachmawati, MARS (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 12. Ir. Herwanti Bahar, MSc (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 13. Jenny Songkilawang, SKM (Kasubbid Profesi, Puspronakes LN) 14. drg. Helmawaty Hamid, MPd (Kasubbid TKKI dan TKKA, Puspronakes LN) 15. Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM 16. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes 17. dr. Bernard SM. Hutabarat, PAK
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Prof. DR. Soeharto, dr, MSc, MPdK, SpPD KPTI dr. Titi Savitri Ira Heriawati, SKp dr. Yulherina dr. Tom Surjadi, MPH dr. Siti Pariani Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., Sp.An.KIC, KNA Dr. Ova Amelia, dr. SpOG, M.Med A. Syahroni, S.Sos, MPd Hani Annadoroh, Amd. Keb dr. Sugito Wonodirekso, MS, PKK, PHK dr. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc DR. Respati S. Drajat, dr. SpOT DR. Basuki B. Purnomo, dr. SpU drg. Widyawati, MQIH Muflihati, S.Kep, Ners Dorce Tandung, S.Sos, Msi Asril Rusli, SH, MH Burlian SH, M.Kes drg. Astuty, MARS Netty T. Pakpahan, SH, MH Uud Cahyono, SH Dra. Farida Uli Siahaan, Apt Dewi Suci Mahayati M, SSt JB. Soekirno Wasiyati Djuremi, SKM Rr. Kristanti Endah WW, SKM Yenni Sulistyowati, SP
C. LAIN‐LAIN 1) dr. H. Nur Abadi, MM, Msi (Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah) 2) Lenny Agustaria Banjarnahor, SSt 3) drg. Ni Ketut Widyaningsih 4) Hadi Suprayogi, SH 5) Untung Hermino 6) Agus Purnomo Kartiko
DAFTAR PUSTAKA Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2004). Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta: Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran: Jakarta 2004 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2002). SK. Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Jakarta; Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta 2003 Konsil Kedokteran Indonesia (2006); Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter A Premier on Family Medicine Pratice, Goh Lee Gan, Azrul Azwar, Sugito Wonodirekso, Singapore International Foundation, 2004 Education and Professional Development dalam : Improvving Health System: The Contribution of Family Medicine, Boelen C, Hag C, Hunt VRivo M, Shahady E.Eds, Best Printing Company, Singapore2002
