Kode Etik Apoteker Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan

```````````````KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunianya telah tersusun buku Kode Etik Apoteker Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan dalam rangka sosialisasi kepada Apoteker anggota Ikatan Apoteker Indonesia, termasuk calon Apoteker yang masih berada dilingungan Program Studi Profesi Apoteker. Penyusunan buku ini merupakan salah satu program kerja dari MPEA sesuai dengan amanat Anggaran Dasar pasal 19 yang memberikan tugas kepada MPEA untuk membina, mengawasi dan menilai pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia. Kode Etik Apoteker Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan merupakan naskahnaskah azasi organisasi Ikatan Apoteker Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Kongres ke XVIII tahun 2009 di Jakarta sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga . Sebagai naskah azazi, maka setiap Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjaga dan membela nama baik organisasi dan menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Dengan demikian kita mengharapkan agar Apoteker menjadi seorang yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi, dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan dan dapat Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

1

menjaga dan meningkatkan profesionalisme Apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab. Harapan kita adalah agar Pengurus dan Anggota MPEA baik di Pusat maupun di Daerah, serta Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia dapat membantu dan mendukung pembinaan etik bagi Apoteker, antara lain melalui penyebaran buku ini dan program sosialisasi lain yang terkait Kode Etik Apoteker Indonesia. Kami mengharapkan agar buku ini tentunya dapat dimanfaatkan semua pihak, terutama Apoteker yang berpraktik sebagai tenaga kesehatan maupun bekerja dalam lingkungan pekerjaan kefarmasian. Juga diharapkan berguna bagi para pendidik/pelatih Apoteker maupun calon Apoteker. Tidak kalah pentingnya adalah agar masyarakat, terutama tenaga kesehatan lainnya dan klien / pasien yang dilayani oleh Apoteker dapat memahami apa kewajiban Apoteker yang mengindahkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan praktik atau pekerjaannya. Dalam kesempatan ini kami memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga buku Kode Etik Apoteker Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan ini berada ditangan para anggota IAI. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

2

Khusus kepada Direksi PT Kimia Farma (Tbk) kita ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi tingginya atas bantuan yang sangat bermakna dalam penerbitan buku ini, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga kepada. semua pihak yang telah membantu untuk menyusun, mencetak dan mensosialisasikan buku saku ini. Jakarta Mei 2011 Penyusun

Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

3

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Daftar Isi Sambutan Ketua MPEAP Sambutan Ketua PP IAI Pedahuluan Kode Etik dan Pedoman Implementasi Pedoman Tata Laksana Organisasi MPEA


1 4 5 8 10 15 28

4

KATA SAMBUTAN KETUA MPEAP Sejawat yang kami hormati, Syukur Alhamdulillah, pada akhirnya buku Kode Etik Apoteker Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan ini sampai juga ditangan sejawat semuanya. Dengan adanya buku saku ini digantungkan harapan yang tinggi, kiranya sejawat semua akan lebih mudah dalam memahami dan akhirnya mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia ini dalam setiap nafas kehidupan profesi yang sejawat jalani. Kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Apoteker dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari hari adalah hal yang terkait erat dengan MORAL. Sebuah profesi yang merupakan komunitas moral yang memiliki cita2 dan nilai bersama, akan mendapat tempat yang bermartabat dalam masyarakat bilamana dalam kehidupan profesinya setiap insan profesi tersebut melaksanakan kode etik yang telah mereka sepakati dengan konsisten.


5

Kita menyadari bahwa organisasi kita Ikatan Apoteker Indonesia ( IAI ) saat ini sedang berjuang keras untuk meningkatkan harkat dan martabat profesi Apoteker di masyarakat dan sesama profesi kesehatan lainnya. Peran masing2 sejawat dalam hal ini sangat tinggi, karena hanya sejawatlah yang bisa merubah citra terhadap Apoteker Indonesia, pengurus hanya memfasilitasi dan mendorong anggota untuk selalu komitmen dalam menjalankan profesi secara benar dan baik, namun pada akhirnya kita masing2 individulah yang akan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Kami punya keyakinan yang sangat besar bahwa bilamana setiap Apoteker dalam menjalankan profesinya selalu berpegang kepada kode etik ini, insyaallah profesi Apoteker akan bisa segera berdiri sejajar dengan profesi kesehatan lainnya. Kode etik ini bukanlah suatu yang statis, tapi perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan akan menuntut dilakukannya perubahan dan penyesuaian terhadap kode etik ini, oleh sebab itu sangat terbuka bagi kita untuk melakukan perbaikan kode etik ini dimasa depan. Kami berharap sejawat tidak ragu-ragu memberikan masukan, supaya dalam kongres organisasi selanjutnya kita bisa melakukan perbaikan.


6

Akhirnya, kami ucapkan selamat menjalankan profesi dengan benar dan baik, semoga peran Apoteker dalam meningkatkan dan memperbaiki kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia umumnya akan semakin dirasakan oleh masyarakat. Wassalam, Jakarta Mei 2011 Drs. Sofiarman Tarmizi MM. Apt. Ketua Majelis Pembina Etik Apoteker Indonesia.


7

KATA SAMBUTAN KETUA PP IAI Praktek kefarmasian sangat dipengaruhi oleh kompetensi Apoteker. Secara umum aspek kompetensi terdiri dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku. Peningkatan penguasaan pengetahuan ditempuh melalui program pendidikan berkelanjutan, ketrampilan melalui kegiatan praktek yang berkesinambungan dan sikap/perilaku dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut dan diterapkan. Kode Etik Apoteker Indonesia adalah aturan tertulis yang secara sistematik dibuat berdasarkan sistem nilai yang telah disepakati agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan praktek kefarmasian. Dengan demikian kode etik ini merupakan janji seorang Apoteker yang harus dipegang teguh oleh semua Apoteker yang menjalankan praktek kefarmasian. Saya menyambut gembira atas prakarsa Majelis Pembina Etik Apoteker Pusat (MPEAP) untuk menerbitkan buku Kode Etik Apoteker Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan ini. Keberadaan buku ini diharapkan dapat menjadi acuan nilai bagi semua Apoteker dalam menjalankan praktek kefarmasiannya. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

8

Semoga dengan adanya buku ini praktek kefarmasian para Apoteker dapat lebih berkualitas lagi, khususnya dalam menegakkan nilai nilai kemanusiaan, sehingga peran nyata Apoteker sebagai profesi kesehatan akan dapat terwujud. Jakarta, 23 Mei 2011 Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

Drs. Mohamad Dani Pratomo MM. Apt


9

PENDAHULUAN Apoteker memiliki cita-cita dan nila-nilai bersama, disatukan dengan latar belakang pendidikan yang sama, memiliki keahlian yang sama, punya otoritas dalam profesinya, sehingga kita mempunyai kewenangan sendiri. Untuk itu, Apoteker haruslah berpraktik sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi dan etika. Sebagai profesi, seorang Apoteker antara lain memiliki karakteristik: 1. telah mengucapkan, menghayati dan senantiasa

2.

3.

4.

5.

mentaati sumpah / janji dan Kode Etik Apoteker Indonesia. selalu memelihara kompetensi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi khusus dalam bidang kefarmasian. memahami dan memiliki seperangkat sikap yang mempengaruhi perilaku yang mementingkan klien, khsususnya peduli terhadap kesehatan pasien. melaksanakan pekerjaan / praktik berdasarkan standar profesi, antara lain standar pelayanan dan sistem penjaminan mutu. Punya otoritas profesi, sehingga untuk itu Apoteker harus bersedia memperoleh sanksi, sebagai konsekwensi dari hak mendapatkan surat izin kerja / praktik . Hal ini adalah untuk perlin-dungan terhadap hak klien.


10

Pasien sebagai pengguna jasa profesi, mengharapkan Apoteker mengambil keputusan profesi untuk kepentingannya. Sebagian besar pasien tidak mengetahui tentang proses pelayanan yang diberikan oleh Apoteker karena otonomi dan monopoli keilmuan dan profesinya. Oleh sebab itu mereka menyerahkan diri dan pasrah, kadang kadang curiga, jangan – jangan dimainkan. Disinilah letaknya proses pengambilan keputusan sebagai pertanggung jawaban profesi diperlukan, antara lain melalui pernyataan kewajiban Apoteker terhadap klien, yang dituangkan dalam bentuk kode etik. Kode Etik Apoteker Indonesia yang berisi tentang kumpulan asas atau nilai yang berkenaan denan akhlak dan nilai nilai yang dianut dan menjadi pegangan dalam praktik kefarmasian. Kode Etik Apoteker Indonesia disusun dengan tujuan antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Menjunjung tinggi martabat Profesi. Menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Meningkatkan pengabdian anggota. Meningkatkan mutu Profesi. Meningkatkan layanan kepada pengguna jasa. Untuk menentukan standard sendiri.


11

Oleh sebab itulah Kode Etik Apoteker Indonesia diharapkan dapat berfungsi : 1. Sebagai pedoman setiap anggota dalam menjalankan profesinya. 2. Sebagai sarana kontrol bagi masyarakat atas pelaksanaan profesi tersebut. 3. Mencegah campur tangan pihak luar organisasi tentang hubungan etika dan keanggotaan organisasi. Kode Etik Apoteker Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan merupakan naskah azasi organisasi Ikatan Apoteker Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Kongres ISFI ke XVIII tahun 2009 di Jakarta dan sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga . Sebagai naskah azazi, maka setiap Anggota, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjaga dan membela nama baik organisasi dan menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Dengan demikian kita mengharapkan agar Apoteker menjadi seorang yang berbudi luhur, profesional, memiliki kesejawatan yang tinggi, dan inovatif, serta berorientasi ke masa depan dan dapat menjaga dan meningkatkan profesionalisme Apoteker sehingga mampu menjalankan praktek kefarmasian secara bertanggung jawab. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

12

Kode Etik Apoteker Indonesia terdiri dari 5 bab, dan 15 pasal, meliputi 8 pasal kewajiban umum, 1 pasal kewajiban terhadap pasien, 3 pasal kewajiban terhadap tema sejawat, 2 pasal terhadap tenaga kesehatan lain, dan 1 pasal penutup. Apoteker secara umum diminta mentaati Kode Etik Apoteker Indonesia, dimulai dengan ketatatan terhadap sumpah / janji Apoteker, berpraktik sesuai kompetensi, menjaga martabat dan tradisi luhur jabatan Apoteker dan menjadi contoh, dan mengikuti perkembangan iptek dan peraturan perundangan, dan menjadi sumber informasi. Kewajiban terhadap pasien adalah mengutamakan kepentingan masyarakat. menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani. Sedangkan terhadap teman sejawat adalah memperlakukan teman sejawat sebagaimana ingin diperlakukan, dan menjaga hubungan baik dengan sejawat tenaga kesehatan lain. Apoteker diharapkan menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dan jika ada pelanggaran agar mengakui dan menerima sanksi serta mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai denan sumpah yang pernah diucapkan sesaat setelah lulus jadi Apoteker. Disamping itu, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1962 tentang Sumpah Apoteker dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

13

51 / 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, maka Apoteker juga bertanggung jawab sebagai warga negara untuk mematuhi dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia. Agar Kode Etik Apoteker Indonesia ini dapat berfungsi dan diterapkan dengan baik oleh Apoteker, seperti sudah disampaikan diatas, MPEA Pusat mengharapkan agar setiap insan Apoteker Indonesia dapat dengan konsisten mempelajari, memahami dan menjalankan Kode Etik Apoteker Indonesia ini dalam setiap perilaku kehidupannya. Disamping itu, dalam buku ini juga disampaikan Tata Laksana Organisasi MPEA baik pada tingkat pusat maupun daerah. Tata Laksana Organisasi dimulai dengan rumusan visi, misi, tujuan dan dasar hukum pedoman. Kemudian dilanjutkan dengan kedudukan, fungsi dan hubungan antar organisasi MPEA, tata laksana organisasi, pedoman penilaian pelanggaran etika Apoteker, tata laksana penanganan pelanggaran etik Apoteker dan pedoman pembinaan etik Apoteker Pada halaman berikut, disampaikan Kode Etik Apoteker Indnesia, diikuti dengan pedoman pelaksanaan untuk setiap pasal pasal yang ada. Semoga Apoteker Indonesia semakin jaya dan berguna bagi Nusa Bangsa dan Negara. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

14

KODE ETIK APOTEKER INDONESIA MUKADIMAH Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalam mengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bim-bingan dan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Apoteker di dalam pengabdiannya serta dalam mengamalkan keahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker. Pedoman Pelaksanaan : 1. Setiap Apoteker dalam melakukan pengabdian dan pengamalan ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sumpa dan Janji Apoteker adalah komitmen seorang Apoteker yang harus dijadikan landasan moral dalam pengabdian profesinya 3. Kode etik sebagai kumpulan nilai-nilai atau prinsip harus diikuti oleh Apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan


15

Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman pada satu ikatan moral yaitu :

BAB I : KEWAJIBAN UMUM Pasal 1 Sumpah / janji Apoteker, setiap Apoteker harus menjujung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah Apoteker Pedoman Pelaksanaan : Sumpah / janji Apoteker yang diucapkan seorang Apoteker untuk dapat diamalkan dalam pengabdiannya, harus dihayati dengan baik dan dijadikan landasan moral dalam setiap tindakan dan prilaku Dalam sumpah Apoteker ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Melaksanakan asuhan kefarmasian 2. Merahasiakan kondisi pasien, resep dan “medication record” untuk pasien 3. Melaksanakan praktik profesi sesuai landasan praktik profesi yaitu ilmu, hukum dan etik Pasal 2 Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

16

Pedoman Pelaksanaan : Kesungguhan dalam menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dinilai dari : ada tidaknya laporan masyarakat, ada tidaknya laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari sejawat Apoteker atau sejawat tenaga kesehatan lain, serta tidak ada laporan dari dinas kesehatan. Pengaturan pemberian sanksi peraturan organisasi (PO)

ditetapkan

dalam

Pasal 3 Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai Standar Kompetensi Apoteker Indoesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam menjalankan kewajibannya. Pedoman Pelaksanaan : 1.

2.

Setiap Apoteker Indonesia harus mengerti, menghayati dan mengamalkan kompetensi sesusai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Kompetensi yang dimaksud adalah : ketrapilan, sikap, dan perilaku yang berdasarkan pada ilmu, hukum, dan etik Ukuran kompetensi seorang Apoteker dinilai lewat uji kompetensi


17

3. 4.

Kepentingan kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan dan keputusan seorang Apoteker Indonesia Bilamana suatu saat seorang Apoteker dihadapkan kepada konflik tanggung jawab profesional, maka dari berbagai opsi yang ada, seorang Apoteker harus memilih resiko yang paling kecil dan paling tepat untuk kepentingan pasien serta masyarakat.

Pasal 4, Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan bidang farmasi pada khususnya. Pedoman Pelaksanaan : 1. 2. 3.

Seorang Apoteker harus mengembangan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya secara terus menerus. Aktifitas seorang Apoteker dalam mengikuti perkebangan di bidang kesehatan, diukur dari nilai SKP yang diperoleh dari hasil uji kompetensi Jumlah SKP minimal yang harus diperoleh Apoteker ditetapkan dalam peraturan organisasi

Pasal 5, Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaKode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

18

ha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker dalam tidakan profesionalnya harus menghindari diri dari perbuatan yang akan merusak atau seseorang ataupun merugikan orang lain. 2. Seorang Apoteker dalam menjalankan tugasnya dapat memperoleh imbalan dari pasien dan masyarakat atas jasa yang diberikannya dengan tetap memegang teguh kepada prinsip mendahulukan kepentingan pasien 3. Besarnya jasa pelayanan ditetapkan dalam peraturan organisasi Pasal 6, Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi cotoh yang baik bagi orang lain. Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker harus menjaga kepercayaan masyarakat atas profesi yang disandangkan dengan jujur dan penuh integritas. 2. Seorang Apoteker tidak akan menyalahgunakan kemampuan profesionalnya kepada orang lain. 3. Seorang Apoteker harus menjaga perilakunya dihadapan publik. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

19

Pasal 7, Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker membeberikan informasi kepada pasien / masyarakat harus dengan cara yang mudah dimengerti dan yakin bahwa informasi tersebut harus sesuai, relevan, dan “up to date” 2. Sebelum memberikan informasi, Apoteker harus menggali informasi yang dibutuhkan dari pasien ataupun orang yang datang menemui Apoteker mengenai pasien serta penyakitnya. 3. Seorang Apoteker harus mampu berbagi informasi mengenai pelayanan kepada pasien dengan tenaga profesi kesehatan yang terlibat. 4. Seorang Apoteker harus senantiasa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap obat, dala bentuk penyuluhan, memberikan informasi secara jelas, melakukan monitoring penggunaan obat dan sebagainya. 5. Kegiatan penyuluhan ini mendapat nilai Satuan Kredit Profesi ( SKP )

Pasal 8, Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-unKode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

20

dangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya. Pedoman Pelaksanaan : 1. Tidak ada alasan bagi Apoteker tidak tahu peraturan perundangan yang terkait dengan kefarmasian. Untuk itu setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan, sehingga setiap Apoteker dapat menjalankan profesinya dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku 2. Apoteker harus membuat Standar Porsedur Operasional (SPO) sebagai pedoman kerja bagi seluruh personil di sarana pekerjaan/pelayanan kefar-masian sesuai kewenangan atas dasar peraturan perundangan yang ada

BAB II KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PASIEN Pasal 9, Seorang Apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani. Pedoman Pelaksanaan : Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

21

1. Kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang Apoteker 2. Setiap tindakan dan keputusan profesional dari Apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat 3. Seorang Apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka 4. Seorang Apoteker harus mengambil langkahlangkah untuk menjaga kesehatan pasien khususnya janin, bayi, anak-anak serta orang yang dalam kon-disi lemah 5. Seorang Apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutu, keamanan, dan kahsiat dan cara pakai obat yang tepat 6. Seorang Apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik 7. Seorang Apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya 8. Dalam hal seorang Apoteker akan mengambil kebijakan yang berbeda dengan permintaan seorang dokter, maka Apoteker harus melakukan komunikasi dengan dokter tersebut, kecuali peraturan perundangan membolehkan Apoteker mengambil keputusan demi kepentingan dan atas persetujuan pasien Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

22

BAB III KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT Pasal 10, Seorang Apoteker harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pedoman Pelaksanaan : 1. 2.

3.

Setiap Apoteker harus menghargai teman sejawatnya, termasuk rekan kerjanya Bilamana seorang Apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral atau peraturan perundangan yang berlaku, tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun Apoteker harus berkoordinasi dengan IAI ataupun Majelis Pembina Etik Apoteker dalam menye-lesaikan permasalahan dengan teman sejawat

Pasal 11, Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan ketentuan kode etik Pedoman Pelaksanaan : Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

23

1. Bilamana seorang Apoteker mengetahui sejawatnya melanggar kode etik, dengan cara yang santun dia harus melakukan komunikasi dengan sejawatnya tersebut untuk mengingatkan kekeliruan yang ada. 2. Bilamana ternyata yang bersangkutan sulit menerima maka dia dapat menyampaikan kepada pengurus cabang dan atau MPEAD secara berjenjang. Pasal 12, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya. Pedoman Pelaksanaan : 1. Seorang Apoteker harus menjalin dan memelihara kerjasama dengan sejawat Apoteker lainnya 2. Seorang Apoteker harus membantu teman sejawatnya dalam menjalankan pengabdian profesinya 3. Seorang Apoteker harus saling mempercayai teman sejawatnya dalam menjalin/memelihara kerjasama


24

BAB IV KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATAN LAIN Pasal 13, Seorang Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain. Pedoman Pelaksanaan : 1. Apoteker harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan tenaga profesi kesehatan lainnya secara seimbang dan bermartabat 2. Bilamana seorang Apoteker menemui hal-hal yang kurang tepat dari pelayanan profesi kesehatan lainnya, maka Apoteker tersebut harus mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada profesi tersebut, tanpa yang bersangkutan harus merasa dipermalukan Pasal 14, Seorang Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain. Pedoman Pelaksanaan : Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

25

BAB V PENUTUP Pasal 15, Seorang Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya seharihari. Jika seorang Apoteker baik dengan sengaja maupun tak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik Apoteker Indonesia, maka dia wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah, organisasi profesi farmasi yang menanganinya (IAI) dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman Pelaksanaan : Apabila Apoteker melakukan pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia, yang bersangkutan dikanakan sanksi organisasi. Sanksi dapat berupa pembinaan, peringatan, pencabutan keanggotaan sementara, atau pencabutan keanggotaan tetap. Kriteria pelanggaran kode etik diatur dalam peraturan organisasi, dan sanksi ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam dari MPEAD. Selanjutnya MPEAD menyampaikan hasil telaahnya kepada pengurus cabang, pengurus daerah, dan MPEA Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

26

PEDOMAN TATA LAKSANA ORGANISASI MPEA A. PENDAHULUAN Majelis Pembina Etik Apoteker Ikatan Apoteker Indonesia adalah salah satu organ yang diberi amanah oleh Kongres IAI untuk mengawal terlaksananya profesi Apoteker Indonesia sesuai dengan Kode Etik Apoteker Indonesia . Untuk itu MPEA menetapkan VISI dan MISI nya sebagai berikut. Visi : Terwujudnya Apoteker profesional yang punya Etika profesi dalam pengabdiannya kepada Kesehatan Masyarakat. Misi : 1.

2.

3.

Memberikan pembinaan kepada anggota IAI dalam pelaksanaan Kode Etik Apoteker Indonesia . Merekomendasikan tindakan atas pelanggaran Kode Etik Apoteker Indo-nesia oleh anggota IAI kepada PP IAI. Melakukan peninjauan / evaluasi Kode Etik Apoteker Indonesia sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersama dengan PP


27

IAI, untuk seterusnya diajukan dalam Kongres IAI selanjutnya. Sesuai dengan kemajuan teknologi di abad 21 ini telah menyebabkan perubahan lingkungan yang serba cepat dan mempengaruhi segala segi kehidupan termasuk profesi. Berbagai faktor kemajuan iptek yang dahulunya dibatasi oleh tatanan dan kaidah suatu negara, dengan mulai hilangnya batas antar negara menghasilkan tatanan dan kaidah global yang secara positif atau negatif mempengaruhi pola pikir dan perilaku yang menimbulkan perubahan pengharapan terhadap pelayanan kesehatan termasuk pelayanan farmasi. Untuk dapat mengatasi perubahan yang bersifat negatif dalam arus globalisasi diatas di perlukan rambu rambu kaidah profesi dalam bentuk sumpah/janji Apoteker serta Kode Etik Apoteker Indonesia beserta Pedoman Pelaksanaan agar perjalanan profesi Apoteker masih dalam garis cita cita luhur profesi. Untuk dapat mengawal tujuan diatas, maka Majelis Pembina Etik Apoteker mempersiapkan Pedoman Tata Laksana Organisasi, Penilaian dan Penanganan Pelangaran Kode Etik Apoteker Indonesia. Dengan adanya pedoman tersebut, maka diharapkan tercipta rambu rambu perilaku etis bagi seluruh Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

28

Apoteker Indonesia yang diharapkan dapat membatasi dan mengurangi pelanggaran kode etik oleh Apoteker dimasa yang akan datang. Tujuan dan Dasar Hukum Tujuan umum : Dimilikinya pedoman kerja seluruh pengurus MPEA / MPEAD dalam rangka penegakan etik Apoteker. Tujuan Khusus : 1. Mendorong tegaknya Kode Etik Apoteker Indonesia 2. Meminimalisasi kasus mal praktek dan perilaku

menyimpang dalam pelayanan kefarmasian Indonesia 3. Peningkatan kesadaran peningkatan kehadiran Apoteker ditempat pengabdiannya masing masing 4. Terbinanya rasa solidaritas profesi Apoteker melalui pengembangan kelompok 5. Terlaksananya pembagian tugas yang harmonis antara MPEAP dan MPEAD Dasar Hukum 1. Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan 2. Undang Undang No 8 1999 tentang Perlindungan

Konsumen Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

29

3. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian 4. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang

Tenaga Kesehatan 5. Keputusan Presiden RI tentang Majelis Disiplin

Tenaga Kesehatan 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Ikatan Apoteker Indonesia 7. Keputusan Kongres Nasional ISFI XVIII/2009

tentang Kode Etik Apoteker Indonesia

B.

ORGANISASI MAJELIS PEMBINA ETIK APOTEKER

1. Kedudukan Organisasi a. Tingkat Pusat : Berkedudukan ditempat Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia berada. b. Tingkat Daerah : Berkedudukan ditempat Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia berada. 2. Hubungan Organisasi a. Hubungan kerja organisasi MPEAP dan MPEAD bersifat rujukan dan pelaporan. b. Hubungan kerja antara MPEA dan PP IAI bersifat konsultatif dilakukan melalui ketua atau sekretaris masing masing organisasi. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

30

c. Hubungan kerja antara MPEAD dan PD IAI bersifat konsultatif dilakukan melalui ketua atau sekretaris masing masing organisasi. 3. Fungsi-fungsi Organisasi. Majelis Pembina Etik Apoteker Pusat. a Pengelolaan organisasi tingkat Pusat b Penyusunan rambu rambu/pedoman, antara lain : - Pembinaan etik Apoteker - Pengawasan pelaksanaan etik Apoteker. - Penilaian pelanggaran etik Apoteker c Memberi pertimbangan terhadap kasus pelanggaran etik Apoteker yang dirujuk oleh MPEAD. d Melaksanakan penilaian banding atas pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia yang dirujuk oleh MPEAD/PD/tersangka yang tidak puas terhadap keputusan MPEAD. e Mengirim keputusan penilaian kepada PP IAI untuk ditindaklanjuti. f Memberi pertimbangan atau saran kepada Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan atas penilaian pelanggaran etik Apoteker Majelis Pembina Etik Apoteker Daerah a b

Pengelolaan organisasi tingkat daerah Menyusun pedoman pelaksanaan untuk daerah masing masing tentang :


31

- Pembinaan etik Apoteker disesuaikan dengan kondisi daerah; - Pengawasan pelaksanaan etik Apoteker disesuaikan dengan kondisi daerah; - Penilaian pelanggaran etik Apoteker disesuaikan dengan kondisi daerah. Melaksanakan penilaian pelanggaran etik Apoteker di daerahnya masing-masing untuk disampaikan kepada PD IAI untuk ditinjak lanjuti. d Mengirim laporan pelaksanaan penilaian pelanggaran etik Apoteker kepada MPEAP. e Merujuk anggota yang tidak puas terhadap keputusan MPEAD kepada MPEAP disertai dengan berkas persidangan MPEAD. f Merujuk ketidakpuasan PD terhadap keputusan MPEAD kepada MPEA disertai dengan berkas persidangan MPEAD dan surat dari PD IAI. c

C. TATA LAKSANA ORGANISASI Merupakan aturan dan pedoman kerja dengan tujuan tercapainya ketertiban dan kelancaran tugas Majelis Pembina Etik Apoteker. 1. Administrasi Organisasi Administrasi Organisasi Majelis Pembina Etik dikelola oleh Sekretaris Majelis. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

32

Sekretaris Majelis bertanggung jawab atas jaminan kerahasiaan seluruh berkas Majelis. Surat Menyurat Surat menyurat dibagi atas 3 kelompok : a). Surat masuk dalam keluar yang dikategorikan dalam surat pemberitahuan, laporan, surat permohonan dan lain-lain. b). Surat yang dikategorikan rahasia berupa surat panggilan, surat keputusan penilaian, surat penuntutan yang disertai dengan berkas perkara c). Surat yang dikategorikan sangat rahasia dimasukkan dalam amplop tertutup dan diberi nota agenda bertuliskan RAHASIA. 2. Rapat—Rapat Rapat MPEA dibagi menjadi : a. Rapat Pengurus Inti setidak tidaknya 3 bulan sekali yang dihadiri oleh Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris untuk membahas masalah yang penting dan mendesak. b. Rapat Pleno yang dihadiri oleh seluruh pengurus MPEA untuk membahas dan mengevaluasi program kerja diselenggarakan setidak tidaknya 6 bulan sekali. c. Persidangan untuk menilai pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia yang harus dihadiri oleh Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

33

setidak tidaknya separoh dari pengurus dan dinyatakan sebagai rapat tertutup, kecuali apabila ketua MPEA menyatakan lain. d. Sekretaris MPEA mempersiapkan dan bertanggung jawab atas persiapan materi persidangan, mendatangkan saksi / saksi ahli, menghadirkan tersangka dan mempersiapkan berkas risalah sidang dan keputusannya. Apabila Sekretaris MPEA berhalangan, Ketua MPEA menunjuk salah satu anggota untuk menggantikannya. e. Keputusan Rapat : Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka keputusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang menyangkut persidangan bersifat rahasia dan anggota yang hadir dilarang memberi tahukan hasil keputusan kepada siapapun. 3. Program Kerja dan Anggaran a. Setiap Pengurus MPEA/D wajib mempersiapkan Program kerja dan anggaran selambat lambatnya 60 hari setelah dilantik menjadi Pengurus. b. Program Kerja dan Anggaran tersebut diserahkan kepada Pengurus IAI dimasing masing tingkatan untuk dijadikan Program Kerja Pengurus IAI. c. Pengurus MPEA mempertangung jawabkan penggunaan anggaran setiap 6 bulan sekali kepada Bendahara Pengurus IAI dimasing-masing tingkat, untuk dikonsolidasi dalam Laporan Pertanggung Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

34

jawaban Keuangan Pengurus IAI. d. Pengurus MPEA wajib melaporkan penggunaan perolehan dana dari sponsor/donatur kepada Pengurus IAI. 4. Pelaporan a. Pengurus MPEAD melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus MPEA setiap 6 bulan sekali. b. Laporan meliputi pelaksanaan program kerja yang telah disusun serta kondisi pembinaan dan penegakan etik Apoteker didaerahnya masing masing. c. Pengurus MPEAD melaporkan hasil persidangan pelanggaran etik Apoteker dan standar profesi Apoteker selambat lambatnya satu bulan setelah persidangan selesai. d. Pengurus MPEAD melaporkan dan mengirim berkas banding dari anggota yang menyatakan tidak puas terhadap keputusan MPEAD, selambatlambatnya satu bulan setelah diterimanya surat pemintaan banding dari tertuduh. e. Pengurus MPEAD melaporkan dan mengirim berkas berkas perkara apabila PD IAI menyatakan secara tertulis ketidak puasan terhadap keputusan MPEAD, selambat lambatnya 1 bulan setelah diterimanya surat keberatan dari Pengurus PD IAI.

5. Evaluasi Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

35

a. Setiap 6 bulan dapat diselenggarakan rapat evaluasi Program Kerja antara Pengurus MPEA dan MPEAD b. Setiap tahun diselenggarakan Rapat Evaluasi Nasional tentang penegakan etik Apoteker yang diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas IAI. c. Pada akhir masa kepengurusan diselenggarakan rapat penyusunan laporan pertanggung jawaban penegakan etika apoteker antara pengurus MPEA, MPEAD, PP IAI, PD IAI sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres Nasional.


36

D. PEDOMAN PENILAIAN PELANGGARAN ETIKA APOTEKER 1. Prinsip Penegakan Etika

2. Kriteria Pelanggaran Etika a. b. c. d. e.

Ignorant ( tidak tahu ) Kelalaian ( Culpa ) Kurang Perhatian Kurang terampil Sengaja


37

3. Kriteria Pembuktian

a. Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan b. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan c. Melakukan sesuatu yang melanggar peraturan perundang-undangan. 4. Penilaian, Pembuktian dan Sanksi terhadap

Pelanggaran Etika. a. Unsur ketidaktahuan Penyebab : Adanya celah (”Gap”) pengetahuan dan atau keterampilan antara kenyataan yang dihadapi dalam praktek dengan apa yang diketahui pada saat kuliah. Sehingga dapat diperkirakan seorang Apoteker yang telah lama meninggalkan bangku kuliah dan tidak adanya pendidikan berkelanjutan, menimbulkan adanya unsur ketidak tahuan. Pembuktian diperoleh dengan : 1) Tahun kelulusan Apoteker 2) Pernah/ tidak mengikuti pendidikan berke-

lanjutan Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

38

Sanksi yang dijatuhkan : Kewajiban untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan yang terkait dengan kesalahan yang diperbuat b. Adanya unsur kelalaian Penilaian terhadap unsur kelalaian Kelalaian dapat terjadi/disebabkan : 1) Tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan 2) Menjalankan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan 3) Lalai terhadap aturan perundangan yang berlaku untuknya. Penilaian terhadap bobot kelalaian : 1) Kelalaian yang tidak berbobot ( Deminimis non curat Lex ) Hukum tidak mencampuri hal hal yang sepele Contoh : Apoteker lalai memakai pakaian seragam.


39

2) Pembobotan kelalaian : Ada 4 unsur yang menjadi landasan penilaian : a) Perbuatan tersebut nyata bertentangan dengan etika Apoteker dan atau penjabarannya. b) Perbuatan tersebut dapat diperkirakan akibatnya terhadap pasien/ orang lain, sejawat. c) Perbuatan tersebut layak dan dapat dihindari d) Perbuatan tersebut layak dipersalahkan Apabila keempat unsur dipenuhi, maka bobot kelalaian layak untuk diteruskan. 3) Tolok ukur penilaian berat ringannya kelalaian : a) Adanya ”duty” (Kewajiban yang nyata nyata tercantum dalam Kode Etik Apoteker Indonesia atau pedoman pelaksanaan) b) Adanya unsur yang membuktikan terjadinya pelanggaran kewajiban (”dereliction of duty”) Untuk dapat membuktikan diperlukan saksi yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang setaraf dengan tersangka. c) Adanya akibat langsung, yakni perbuatan nyata berakibat langsung terhadap pasien/ sejawat. Akibat tidak langsung tidak boleh menjadi pertimbangan


40

Kelalaian berpengaruh langsung terhadap terjadinya kerugian harta atau jiwa pasien/ sejawat: a). Apabila tidak ditemukan pengaruh langsung maka tidak boleh menjadi pertimbangan . b). Untuk mengetahui ada/tidaknya pengaruh langsung dapat dipanggil saksi ahli. c). Bobot kelalaian disesuaikan dengan pembuktian 4 unsur pembobotan diatas. 4) Rex Ipsa Loquitor Perbuatan yang jelas kelalaian tanpa harus membuktikan sesuai dengan kriteria pembuktian pada butir 3 di atas. Contoh : Mengerjakan resep tanpa menghitung dosis, maka dengan melihat bukti resep, maka perbuatan dapat dibuktikan. Pertimbangan lanjutan dalam memutuskan perbuatan yang dinyatakan sebagai kelalaian: 1) Berat kerugian akibat kelalaian (magnitude ) (a) 2) Kemungkinan terjadi kelalaian ( Probability) (b) 3) Kesulitan melakukan tindakan pencegahan (Burden of Prevention) (c) Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

41

Apabila a+b > c , maka kelalaian telah terjadi. Contoh : Salah menyerahkan obat. 1) Akibat kelalaian besar (nilai tinggi = 5) 2) Kemungkinan terjadinya kecil(nilai tinggi = 5) 3) Tindakan pencegahan mudah(nilai rendah= 2) 5 + 5 > 2  kelalaian terbukti c. Adanya unsur kurang perhatian Penilaian terhadap kurang perhatian Seorang anggota profesi dianggap kurang perhatian apabila ia tidak menjalankan prosedur kerja yang seharusnya diikuti . Untuk membuktikan kekurangperhatian, diperlukan tanya jawab tentang sejauh mana ia mengetahui ada prosedur kerja profesi. Apabila ia tidak mengetahui, maka terpenuhi unsur ketidaktahuan, maka penyelidikan kembali kearah unsur ketidak tahuan. Apabila ia mengetahui tetapi tidak menjalankan, tetapi terpenuhi unsur kelalaian, maka penyelidikan diarahkan kepada unsur kelalaian. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

42

d. Adanya unsur kurang terampil Penilaian terhadap unsur kurang terampil Seorang profesi diangap kurang terampil apabila ia tidak mampu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang seharusnya menjadi tugas profesionalnya. Contoh : 1) 2) 3) 4)

Ketrampilan menggunakan timbangan Ketrampilan meracik Ketrampilan memberi informasi Ketrampilan melakukan konsultasi

Untuk membuktikan adanya unsur kekurangterampilan, maka diperlukan simulasi yang disaksikan oleh saksi ahli. Apabila ternyata memang terjadi kekurang terampilan, maka sanksi yang diberikan adalah mengulangi belajar di perguruan tinggi terhadap kekurang trampilan yang dimiliki. e. Adanya kesengajaan Penilaian terhadap unsur kesengajaan


43

Mengingat bahwa unsur kesengajaan merupakan pelanggaran etika Apoteker berat, maka sebelum membuat keputusan harus memperhatikan faktor sebagai berikut : 1) Faktor Personal a) Ada sejawat yang memiliki kelemahan personal, misalnya kurang teliti. b) Apabila ia memiliki sifat itu, yang harus diukur adalah apakah faktor kekurangtelitian masih dalam batas yang bisa ditoleransi. c) Apabila masih dalam batas, maka dapat berlanjut ke unsur kedua. d) Apabila diluar batas, maka usulan pembinaan untuk meningkatkan ketelitian layak disampaikan. 2) Faktor Situasional a). Penyelidikan apakah lingkungan profesi ditempat tersebut memang mendorong terjadinya kesengajaan. b). Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan adanya unsur kesengajaan. 3) Faktor ada/ tidaknya kelompok seminat a). Sesuai dengan etik Apoteker, kewajiban antar sejawat adalah saling menasehati , Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

44

sehingga pembentukan kelompok seminat yang melakukan ”peer review” merupakan keharusan . b). Apabila belum ada kelompok seminat, berarti tidak ada kontrol antar sejawat yang menyebabkan kesengajaan terjadi, maka saran yang layak diberikan adalah rekomendasi pembentukan kelompok seminat di wilayah tersangka. c). Apabila sudah ada, tetapi tidak berbuat apa apa, berarti diperlukan saran peningkatan peran kelompok seminat . d). Apabila sudah ada dan telah memberi teguran yang dibuktikan dengan kesaksian maka unsur kesengajaan terpenuhi. Saran yang dapat diajukan apabila terbukti adalah secara bertahap : 1) Usul pembinaan khusus untuk penyadaran 2) Usul penundaan sementara ijin kerja Apoteker 3) Usul pencabutan ijin kerja Apoteker


45

E.

TATA LAKSANA PENANGANAN PELANGGARAN ETIK APOTEKER

1. Sasaran : a. Perilaku menyimpang dari etik Apoteker yang terjadi ditempat pengabdian profesi Apoteker. b. Cakupan pengabdian profesi meliputi: pelayanan kefarmasian, pendidikan farmasi, penyelidikan farmasi. 2. Pengaduan adanya pelanggaran Kode Etik Apoteker Indonesia. a. Sumber pengaduan : 1) Pasien 2) Dokter atau tenaga kesehatan lain 3) Teman sejawat 4) Pengurus Cabang / Pengurus Daerah IAI b. Prosedur Pengajuan Pengaduan : 1) Diajukan kepada MPEAD dengan dilengkapi dengan bukti yang layak (pengaduan tertulis) 2) Menuliskan alamat lengkap pengadu yang jelas 3) Menyampaikan kronologis kejadian/peristiwa yang diadukan, beserta tempat dan waktu terjadinya pelanggaran


46

Pengaduan dianggap tidah syah apabila tidak lengkap. Pengaduan dianggap kadaluwarsa apabila peristiwa pelanggaran etik terjadi lebih dari 1 tahun terhitung waktu pembuatan surat aduan. Pengaduan yang tidak syah akan dikembalikan ke pengadu untuk dilengkapi. Pengaduan yang kadaluwarsa akan diberitahukan kepada pengadu. 3. Penelaahan pengaduan a. MPEAD diberi kesempatan untuk menelaah pengaduan selama 20 hari kerja. b. Untuk dapat menelaah pengaduan, MPEAD dapat berkunjung kelokasi terjadinya pelanggaran etik c. MPEAD menetapkan ketentuan etik Apoteker yang dilanggar . d. Apabila MPEAD tidak menemukan pelanggaran etik, maka MPEAD memberi tahu kepada pengurus PD/PC IAI. 4. Persiapan Persidangan. a. MPEAD melakukan rapat pleno dengan dihadiri minimal 50 % pengurus untuk menetapkan jadwal sidang dan penetapan pimpinan Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

47

sidang yang diharapkan tidak ada hubungan kekerabatan dengan tersangka. b. Sekretaris MPEAD mempersiapkan barang bukti, saksi, saksi ahli untuk dapat hadir pada jadwal sidang c. Sekretaris MPEAD menghubungi tersangka untuk menghadiri sidang 5. Persidangan a. Setiap persidangan pelanggaran etika Apoteker harus dihadiri oleh tersangka. b. Apabila tersangka tidak hadir, maka persidangan ditunda maksimal 3 kali persidangan. c. Apabila setelah 3 kali persidangan, tersangka tidak hadir tanpa penjelasan yang dapat diterima, maka sidang diteruskan secara in absentia. d. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang dan mempersilahkan Sekretaris MPEAD membacakan tuduhan dari pengadu. e. Tersangka diberi kesempatan untuk membela diri f. Sekretaris MPEAD mengajukan barang bukti dan pernyataan saksi dibawah sumpah yng mendukung kebenaran tuduhan. g. Apabila diperlukan Sekretaris MPEAD dapat mengajukan saksi ahli untuk memperkuat tuduhan h. Tersangka diberi kesempatan membela diri dan dapat didampingi oleh pembela yang berasal Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

48

dari anggota lain yang bersifat netral / tidak terkait dengan tersangka i. Pimpinan sidang menskor sidang untuk menyiapkan keputusan sidang. 6. Keputusan Sidang a. Didalam membuat keputusan maka pimpinan sidang harus mengacu kepada kaidah etik Apoteker dan atau pedoman pelaksanaan. b. Didalam menetapkan keputusan, pimpinan sidang harus mengacu kepada Pedoman Penilaian Pelanggaran Etika Apoteker. c. Keputusan sidang dapat diambil secara musyawarah dan apabila tidak tercapai maka diambil berdasarkan suara terbanyak. d. Keputusan sidang harus didasarkan atas akibat yang ditimbulkan terhadap kehormatan profesi, keselamatan pasien, kepentingan umum, dan itikad baik pengadu. e. Pembacaan keputusan sidang harus dilakukan dihadapan tersangka. f. Tersangka diberi kesempatan naik banding dalam waktu 2 minggu dengan pengajuan keberatan atas keputusan sidang. g. PC/PD IAI diberi kesempatan naik banding atas keputusan sidang dengan mengirim surat keberatan kepada MPEAD. h. Dalam waktu 1 bulan setelah sidang dan apabila tidak ada banding maka MPEAD mengirimkan Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

49

hasil keputusan kepada MPEA. i. Apabila terjadi banding, maka MPEAD akan mengirim berkas perkara dilengkapi dengan surat keberatan dari tersangka/surat dari PC/PD IAI kepada MPEA selambat lambatnya 1 bulan setelah tanggal penerimaan surat keberatan. 7. Rehabilitasi a. Apabila dalam persidangan ternyata tersangka dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada keberatan dari PC/PD IAI, maka MPEAD mengeluarkan surat rehabilitasi nama baik tersangka kepada PC/PD IAI setempat dengan tembusan kepada MPEAP dan PP IAI. b. Surat rehabilitasi tersebut, dapat digunakan oleh tersangka yang direhabilitasi untuk mengajukan tuduhan pelanggaran etik Apoteker kepada sejawat pelapor.

F.

PEDOMAN PEMBINAAN ETIK APOTEKER

1. Sasaran Langsung : a. Seluruh Apoteker yang sedang menjalankan pengabdian profesi. b. Seluruh Apoteker baru menyelesaikan pendidikan. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

50

c. Seluruh mahasiswa Program Pendidikan Profesi Apoteker di perguruan tinggi farmasi Indonesia. Tidak Langsung : a. Seluruh petugas pelayanan kesehatan yang ikut dalam Penyelenggaraan pelayanan farmasi di Indonesia. b. Seluruh petugas pemerintah Pusat maupun daerah yang terkait dengan pelayanan kefarmasian. 2. Kegiatan Untuk sasaran langsung : a. Pendidikan etik Apoteker dalam Program Pendidikan Profesi Apoteker di perguruan tinggi farmasi. b. Pendidikan berkelanjutan termasuk program pelatihan kompetensi Apoteker. c. Studi kasus pelanggaran kode etik dan penanggulangan yang diadakan bersamaan dengan Kongres/ Konperda IAI. d. Seminar etika kefarmasian yang diselenggarakan bersamaan dengan Kongres Ilmiah IAI. Untuk Sasaran Tidak Langsung : a. Pengangkatan upaya pembinaan etik Apoteker dalam rapat organisasi profesi kesehatan. b. Pemberian informasi tentang etika Apoteker di Sekolah Menengah Farmasi / D3 Farmasi. Kode Etik Apoteker & Pedoman Pelaksanaan

51

c. Pengangkatan upaya pmbinaan etika Apoteker dalam rapat dengan pemerintah daerah maupun pusat dalam berbagai kesempatan. 3. Pelaksanaan Untuk sasaran langsung : a. MPEA mempersiapkan materi pembinaan, studi kasus, dan proposal seminar. b. MPEAD melaksanakan pendidikan etik di perguruan tinggi farmasi. c. Panitia Kongres / Konperda dan Kongres Ilmiah menjadwalkan waktu dan tempat penyelenggaraan dan mempersiapkan nara sumber Untuk sasaran tidak langsung a. MPEA mempersiapkan materi informasi dan isu penegakan etik Apoteker. b. PP / PD IAI membawakan isu dalam pertemuan baik dengan organisasi kesehatan terkait maupun dengan pemerintah pusat/daerah. c. MPEAD memberikan informasi etik Apoteker kepada Sekolah Menengah Farmasi/D3 Farmasi di daerah masing-masing.


52

CATATAN PRIBADI


53

CATATAN PRIBADI


54

CATATAN PRIBADI


55

CATATAN PRIBADI


56

CATATAN PRIBADI


57

CATATAN PRIBADI


58

Kode Etik Apoteker Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan

Recommend Documents