BUKU 3 PEDOMAN PENDAMPING INTERNSIP DOKTER INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PPSDM KESEHATAN 2009
EDISI 1 2009 CETAKAN PERTAMA BUKU 3 Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia
EDISI 1 2009 CETAKAN PERTAMA BUKU 3 Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia
610.69 Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI Ind P Indonesia. Departemen Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia: Buku 3 Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2009 1. Judul I. HEALTH MANPOWER
2. PHYSICIANS
SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia‐Nya, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan 5 (lima) pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia. Program Internsip Dokter Indonesia merupakan program baru dalam alur profesi kedokteran di Indonesia dan sudah merupakan ketentuan dan diterapkan di Negara lain sejak berpuluh tahun yang lalu. Program ini berlaku bagi setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi keahliannya di Konsil Kedokteran Indonesia. Program Internsip Dokter Indonesia pertama akan dilaksanakan di Sumatera Barat pada bulan Februari tahun 2010, dan untuk pelaksanaannya tersebut dibutuhkan perangkat berupa pedoman untuk pelaksanaan umum, peserta dan pendamping. Pedoman ini telah disusun oleh Tim, yang terdiri dari perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia, dan Tim dari Departemen Kesehatan. Tentunya pedoman ini masih jauh dari sempurna, karenanya pelaksanaan yang pertama ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian kembali pedoman ini. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi‐ tingginya kepada seluruh Tim Penyusun yang telah berdedikasi dalam penyiapan pedoman dan pelaksanaan internsip ini. Harapan saya program ini akan dapat meningkatkan kualitas dokter di Indonesia. Kepada para peserta dan pendamping internsip dokter yang akan menjalani proses dan menggunakan pedoman‐pedoman ini, saya yakin
para dokter muda mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai dokter sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima Kasih dan Selamat Bekerja Jakarta,
Nopember 2009
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH
SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Untuk mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan kedokteran di dunia, maka sejak tahun 2005 secara menyeluruh dan bertahap, semua Fakultas Kedokteran di Indonesia telah menggunakan metode pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Berbagai perubahan mendasar terjadi dibandingkan dengan kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia (KIPDI) yang sebelumnya menjadi pegangan seperti pendekatan SPICES (Student‐centered, Problem‐ based, Integrated, Community‐based, Early clinical exposure, Systematic) menuju the 5 Stars Doctor (Communicator, Care giver, Decision maker, Manager, Community leader) serta masuknya internsip (pemagangan) sebagai bagian utuh dari seluruh proses pendidikan. Prinsip dari semua itu adalah bahwa seorang dokter lulus karena telah menjalani tahapan pendidikan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, Indonesia telah menerapkan standar pendidikan dokter sebagaimana yang disyaratkan oleh WFME (World Federation of Medical Education) serta WHO (World Health Organization) dan berarti pendidikan dokter di Indonesia telah memenuhi kesamaan dengan metoda yang berjalan di Negara maju. Hal yang baru adalah dimulainya program internsip. Kurikulum berbasis kompetensi berisikan tahapan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa kedokteran. Bila tamat, ia akan memperoleh ijazah dokter namun untuk berpraktik mandiri, ia harus melalui tahapan internsip terlebih dahulu. Internsip adalah proses pemagangan yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pelatihan seorang dokter baru. Pada tahap internsip inilah seorang dokter baru akan bekerja dengan pendampingan untuk menerapkan keseluruhan kompetensi yang telah dicapainya. Oleh karena itu, program internsip membutuhkan sarana yang memadai dan merupakan sarana layanan kesehatan bermutu dan memang ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan
program serta dokter yang mendapat penugasan menjadi pendamping. Semua kegiatan dokter peserta program internsip akan dicatat, kepadanya akan dilakukan pembimbingan serta pembinaan dan akan mendapatkan tanda selesai melaksanakan program bila telah memenuhi semua syarat dan tahapan yang ditentukan. Maka, untuk program internsip perlu disiapkan sarana layanan kesehatan (rumah sakit, khususnya) yang memang disiapkan untuk itu, merupakan bagian dari rantai jenjang rujukan layanan kesehatan (vertikal dan horizontal) dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat serta mutakhir dan memiliki dokter pendamping yang terlatih dalam bidang pendidikan kedoteran serta ditunjuk khusus untuk itu. Dengan kata lain, program internsip perlu didukung dengan kebijakan yang bersifat nasional karena juga merupakan upaya perlindungan masyarakat dengan menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan. Jakarta, Desember 2009 Ketua Konsil Kedokteran
Prof. Menaldi Rasmin, dr, SpP(K)
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan kekuatan kepada kita sehingga penyusunan Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia ini dapat terlaksana. Sejak diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK), maka pendidikan dokter minimal lima tahun dilanjutkan dengan Internsip selama satu tahun di sarana pelayanan kesehatan. Program Internsip ini sangat penting agar dokter yang baru lulus menjadi lebih mantap dalam berpraktik mandiri. Pengalaman yang diperoleh dalam Internsip ini akan sangat berharga dalam kehidupan profesional selanjutnya. Karena itu hendaknya peserta Internsip Dokter Indonesia maanfatkan pelaksanaan Internsip ini sebaik‐baiknya. Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia ini merupakan satu kesatuan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan, Buku Pedoman Peserta dan Pedoman Wahana
Internsip Dokter Idonesia. Buku Pedoman
Pendamping Internsip Dokter Indonesia memuat secara garis besar acuan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pendamping internsip dokter indonesia, sedang kegiatan rincinya ada pada masing masing buku pedoman. Kami sangat berterima kasih pada semua kontributor penyusunan buku buku pedoman internsip dokter Indonesia
ini, juga kepada semua
Kelompok Kerja Internsip Dokter Indonesia dan Tim Ad Hoq Internsip Dokter Indonesia yang telah bekerja keras merancang persiapan Internsip Dokter Indonesia. Semoga pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia
berhasil
dan
berdaya
guna
dalam
melindungi
dan
meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat / pasien, juga dalam rangka meningkatkan kualitas profesi dokter di Indonesia. Jakarta. Oktober 2009 Kepala Badan PPSDM Kesehatan
dr. Bambang Giatno Rahardjo,MPH
DAFTAR ISI Hal.
Sambutan Menteri Kesehatan Sambutan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Kata Pengantar Daftar Isi BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup C. Tujuan
BAB II
KRITERIA DAN SELEKSI A. Kriteria dan Persyratan B. Seleksi C. Pelaksanaan Seleksi
BAB III
PELATIHAN PENDAMPING A. Penyelenggaraan Pelatihan TOT Pendamping Peserta Internsip B. Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Peserta Internsip
BAB IV
BAB V
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN A.Tugas Pokok dan Fungsi B. Kewajiban dan Hak C. Ketentuan Lain D.Parameter dan Indikator Penilaian Kinerja Peserta PENUTUP
DAFTAR SINGKATAN GLOSSARY UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanah Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter yang akan berpraktik di Indonesia harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Keharusan registrasi itu berlaku bagi dokter dan dokter gigi. Surat Tanda Registrasi tersebut merupakan bukti tertulis bahwa yang bersangkutan telah dinilai kompeten untuk melaksanakan tugas profesinya sebagai dokter, untuk memperoleh STR, berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain adalah: 1) memiliki ijazah dokter, 2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter, 3) memiliki Sertifikat Kompetensi. Dalam Undang‐Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran juga dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi (dokter) adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia. Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Sertifikat Kompetensi Dokter Layanan Primer dikeluarkan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia adalah badan otonom yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan kolegium bagi dokter. Merujuk kepada Undang‐Undang No 29 th 2004 pasal 27, untuk memberikan kompetensi kepada dokter dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standar pendidikan profesi kedokteran, untuk itu Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia merancang Internsip Dokter Indonesia. Penyelenggaraan program internsip dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan (stake holders) terkait. Selama Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) belum terbentuk maka persiapan
pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc pelaksana penyiapan Program Internsip Dokter Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Nomor. HK.02. 04/2/1767.2/09. Program Internsip Dokter Indonesia merupakan tahap pelatihan keprofesian pra‐registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar. Program Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan di Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disyahkan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia Pusat (KIDI Pusat) sebagai wahana Internsip. Selama menempuh Internsip Dokter Indonesia, Peserta didampingi oleh Dokter Pendamping. Peserta Internsip hanya diijinkan melakukan praktik dokter di Wahana Internsip. Setelah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia, para peserta Internsip Dokter Indonesia akan memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) yang dikeluarkan oleh KIDI Pusat. Untuk memudahkan terlaksananya Program Internsip Dokter Indonesia ini, terdapat 4 pedoman, yaitu: 1. Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia 2. Pedoman Peserta Internsip Dokter Indonesia 3. Pedoman Pendamping Peserta Internsip Dokter Indonesia. 4. Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia Khusus untuk Pendamping Internsip Dokter Indonesia harus menerapkan pelaksanaan pendampingan yang tertuang dalam Buku Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia terutama kewajiban dan hak pendamping.
B. RUANG LINGKUP Pada Pedoman Pendamping ini dibahas tentang seleksi pendamping, penyelenggaraan pelatihan pendamping, pelaksanaan pendampingan serta hak dan kewajiban
pendamping Internsip Dokter Indonesia. Khusus untuk Pendamping Internsip Dokter Indonesia harus menerapkan pelaksanaan pendampingan yang tertuang dalam Buku Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia terutama kewajiban dan hak pendamping.
C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Pedoman Pendamping Peserta internsip digunakan sebagai acuan bagi semua pihak antara lain Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) Pusat, KIDI Propinsi, Wahana internsip dan Peserta internsip, khususnya pendamping Internsip Dokter Indonesia
2. Tujuan Khusus Pedoman Pendamping Internsip Dokter Indonesia bertujuan sebagai acuan dalam: a. Menyeleksi pendamping Peserta Internsip, b. Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Peserta Internsip, c. Pelaksanaan Pendamping Peserta Internsip dan d. Pelaksanaan kewajiban dan hak pendamping peserta internsip.
BAB II KRITERIA DAN SELEKSI
A.
KRITERIA DAN PERSYARATAN Pendamping Peserta internsip dapat berasal dari Rumah Sakit tipe C atau D maupun Puskesmas; dapat berstatus PNS, Non PNS PTT maupun Purnabakti; mempunyai karakter sebagai panutan, motivator, fasilitator proses pembelajaran, pelatih keterampilan, asesor, dan memiliki jiwa peneliti; dan ditetapkan melalui SK KIDI Pusat sebagai pendamping peserta internsip setelah mengikuti seleksi dan pelatihan. Kriteria dan persyaratan wajib (kriteria mayor) yang harus dimiliki oleh seorang calon pendamping peserta internsip adalah: 1. Surat pengalaman praktik dari Rumah Sakit; Puskesmas minimal 2 tahun. 2. Foto kopi SIP yang masih berlaku dan dilegalisir oleh Kepala Rumah Sakit setempat. 3. Pernyataan kesanggupan menjadi pendamping peserta internsip diatas materai Rp. 6000,‐. Kriteria pendukung dan pertimbangan (kriteria minor) untuk penetapan calon pendamping peserta internsip (ada data pendukung) adalah: 1. Banyaknya jenis pelayanan yang ditangani selama berprofesi dokter, 2. Karya ilmiah (penelitian, publikasi, pembicara di acara ilmiah dll), 3. Mengikuti simposium kedokteran tingkat regional atau nasional, 4. Kegiatan ilmiah lainnya.
B.
SELEKSI Seleksi dilakukan dalam 2 tahap : 1. Seleksi administrasi
Seleksi administrasi dilaksanakan dengan cara : a. Menyebarkan form ke seluruh calon wahana internsip (form seleksi administrasi terlampir). b. Melakukan verifikasi berdasarkan isian form. c. Menetapkan calon pendamping peserta internsip yang lolos seleksi administrasi. 2. Seleksi profesi Seleksi profesi dilaksanakan dengan : a. Mengumpulkan seluruh calon pendamping peserta internsip yang lulus seleksi administrasi. b. Melakukan seleksi dalam bentuk pengisian form (form isian terlampir) dan wawancara. c. Menetapkan calon pendamping peserta internsip yang lulus seleksi profesi. d. Menetapkan kompetensi yang dibutuhkan oleh pendamping peserta internsip dalam melaksanakan tugasnya.
C.
PELAKSANAAN SELEKSI 1. KIDI Propinsi bertanggung jawab dalam melaksanakan seleksi administrasi dan seleksi profesi berkoordinasi dengan KIDI Pusat dan KDDKI. 2. Pembiayaan seleksi dibebankan kepada anggaran KIDI Pusat. 3. KIDI Propinsi wajib memonitor dan mengevaluasi kebutuhan pendamping peserta internsip sesuai dengan jumlah peserta internsip di Propinsinya.
BAB III
PELATIHAN PENDAMPING PESERTA INTERNSIP A. Penyelenggaraan Pelatihan TOT Pendamping Peserta Internsip Penyelenggaraan pelatihan pendamping diawali dengan Training of Trainers (TOT) dilaksanakan oleh KIDI Pusat bekerja sama dengan Pusdiklat Kesehatan. Adapun kriteria dari peserta TOT adalah: 1. Berasal dari unsur Propinsi (Dinas Kesehatan, Organisasi Profesi, KIDI Propinsi, Akademisi, Ahli/ Pakar; 2. Berdedikasi tinggi; 3. Bersedia melatih didaerah lain; 4. Memiliki kemampuan dalam melatih. Materi yang diberikan dalam pelatihan TOT ini sama dengan materi yang diberikan pada pelatihan pendamping program internsip dokter Indonesia ditambah dengan materi teknik melatih. Kepada peserta TOT dilakukan evaluasi berupa ujian tertulis dan praktik (teknik melatih). Peserta TOT berhak atas: 1. Sertifikat tanda mengikuti pelatihan TOT Pendamping Program Internsip Dokter dari KIDI Pusat. 2.Sertifikat pengakuan sebagai pelatih Pendamping Program Internsip Dokter yang dapat digunakan sebagai angka kredit CPD (Continous Professional Development ) yang mendapat pengakuan dari IDI dan dituangkan dalam SKP IDI. Narasumber dalam pelatihan TOT ini adalah KIDI Pusat, AIPKI dan AFDOGI , KDDKI, Organisasi Profesi (IDI, PDGI), ahli/ pakar. Pembiayaan pelatihan dibebankan kepada anggaran KIDI Pusat. Pelatihan dilaksanakan secara tersturuktur dan terjadwal setiap 6 bulan sekali (atau sesuai kebutuhan). B.
Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Peserta Internsip
Peserta TOT selanjutnya menjadi pelatih pendamping program internsip tingkat Propinsi. Penyelenggara pelatihan adalah KIDI Propinsi. Pembiayaan pelatihan dibebankan pada anggaran KIDI Pusat yang didekonsentrasi kepada KIDI Propinsi. Pelatihan dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal sesuai kebutuhan. Kurikulum pelatihan disusun atas kerjasama KDDKI dan Pusdiklat Kesehatan. Kurikulum terbagi atas: 1. Kurikulum yang bersifat umum 2. Kurikulum yang bersifat muatan lokal sesuai dengan kondisi daerah pola penyakit di daerah) Materi yang diberikan dalam pelatihan pendamping adalah: Materi dasar : Kebijakan program internsip dokter Indonesia, terdiri dari : 1. Dasar hukum progam internsip. 2.Program internsip dokter Indonesia (pengertian, tujuan, alur, dll). 3. “Family medicine and community medicine approach”.
Materi inti : 1. Tugas pokok dan fungsi pendamping 2. Tata cara memberikan penilaian kinerja peserta internsip 3. Tata cara pengisian buku log 4. Tata cara melakukan diskusi portofolio 5. Tata cara membuat laporan kasus 6. Tata cara membuat laporan audit medis 7. Tata cara membuat pelaporan hasil penilaiaan peserta internsip 8. Tata cara membuat rekomendasi penyelesaian program internsip 9. Tata cara melaksanakan promosi kesehatan 10. Tata cara manajerial kasus 11. Tata cara manajerial masalah kesehatan
Peserta pelatihan pendamping berhak mendapatkan : 1. Sertifikat mengikuti pelatihan sebagai Pendamping Internsip yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara pelatihan (KIDI propinsi) 2. Sertifikat lulus pelatihan sebagai pendamping internsip yang dapat digunakan sebagai angka kredit untuk CPD (Continous Professional Development ) dan mendapat pengakuan IDI sebagai SKP
BAB IV PELAKSANAAN PENDAMPINGAN A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pendamping internsip memiliki tugas : 1. Meyakinkan bahwa semua sarana dan prasarana proses internsip tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh setiap peserta 2. Menyusun kurikulum dan jadwal kegiatan sehingga seluruh tujuan internsip yang tercantum dalam log book tercapai 3. Membaca dan menilai hasil kerja dan atau pekerjaan rumah peserta internsip 4. Memfasilitasi proses pembelajaran sehingga pengalaman semua peserta sesuai dengan target sebagai dokter layanan primer yang mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga 5. Menilai dan melaporkan kinerja peserta program internsip 6. Menampung usulan peserta untuk perbaikan sarana, prasarana dan perbaikan sistem pelaksanaan internsip
B. KEWAJIBAN DAN HAK 1. Kewajiban pendamping a. Mendampingi peserta internsip (maksimal 5 orang) b. Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku , khususnya menilai kinerja. c. Menandatangani kontrak kerja sebagai pendamping internsip 2. Hak pendamping a. Mendapat honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Mendapatkan SKP IDI sebagai pendamping program internsip dokter
C. KETENTUAN LAIN Setiap pendamping akan dinilai kinerjanya sebagai pendamping oleh KIDI propinsi berdasarkan laporan dari: 1. Peserta internsip 2. Kepala dan staf wahana intersip tempat melaksanakan tugas sebagai pendampinng Setiap pendamping dapat dicabut kewenangannya sebagai pendamping apabila melanggar kewajibannya sebagai pendamping. Pencabutan kewenangan dilakukan oleh KIDI Pusat atas rekomendasi dari KIDI Propinsi. Agar pelaksanaan program internsip tidak terhambat, maka Kepala/ Direktur Wahana berhak menunjuk pengganti sementara pendamping peserta internsip yang pendampingnya di non aktifkan. Selanjutnya Kepala/ Direktur Wahana segera melaporkan pencabutan kewenangan pendamping ke KIDI Propinsi untuk diteruskan ke KIDI Pusat. KIDI Pusat berkewajiban untuk segera menempatkan pendamping pengganti selambatnya 1 bulan setelah menerima laporan dari KIDI Propinsi.
D. PARAMETER DAN INDIKATOR PENILAIAN KINERJA PESERTA
PENILAIAN PESERTA Penilaian peserta dilakukan oleh pendamping. Secara informal pendamping memperoleh masukan dari pemangku kepentingan terkait, antara lain sejawat lain, tenaga kesehatan lain, masyarakat dan pasien. Penilaian kinerja didapat dari observasi terhadap perilaku, kompetensi medik, komunikasi, kepribadian dan pofesionalisme. Selain itu penilaian diperoleh dari buku log, laporan kasus dan portofolio. Terlampir format, tabel utuk pengisian kinerja.
Kegiatan dikelompokkan dengan kode kegiatan sebagai berikut A. Kasus Medik B. Kasus Bedah C. Kasus Kegawat daruratan D. Kasus Kejiwaan E.Kesehatan Masyarakat E.1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular E.2 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk E.3 Sanitasi Lingkungan (tempat tinggal, makanan dan minuman, pelayanan umum) E.4 Promosi Kesehatan E.5 Manajemen Puskesmas E.6 Manajemen Bencana E.7 Manajemen Kasus Tabel Format Buku Log untuk Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) Tanggal
(1) 8/10/09
Kode Kegiatan
(2) A
Diagnosis
(3) DM, jenis kelamin... ...... Umur
Kegiatan Penatalaksanaan
(4)
‐ ‐ ‐
OR Diet Obat
Keterangan format: (1) Tanggal pelaksanaan kegiatan (2) Kode kegiatan sebagai berikut : A. Kasus Medik B. Kasus Bedah C. Kasus Kegawat daruratan D. Kasus Kejiwaan (3) Diagnosis untuk kegiatan A s/d D (4) Penatalaksanaan untuk kegiatan A s/d D (5) Catatan dan usulan pendamping a. Evaluasi kinerja peserta b. Usulan perbaikan kinerja (6) Tanda tangan pendamping (7) Keterangan Hal‐hal lain yang dianggap perlu
Catatan dan usulan pendamping terhadap kinerja (5) ‐ perbaiki kinerja pemeriksaan fisik diagnostik
Tanda tangan Pendamping
(6) £
Dr. Widjaya
Keterangan
(7) Umpan balik positif untuk peserta
Tabel Format Buku Log untuk Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Tanggal
(1) 12/4/10
Kode Kegiatan
Assessmen
(2) E.1
Kegiatan Penatalaksanaan
(3) √
(4) √
Catatan dan usulan pendamping terhadap kinerja (5) Teknik penyuluhan belum tepat
Tanda tangan Pendamping
Keterangan
(6) £
(7) Laporan sudah diterima Minimal tiap kegiatan 1 laporan
Dr. Widjaya
Keterangan format: (1) Tanggal pelaksanaan kegiatan (2) Kode kegiatan sebagai berikut : E. Kesehatan Masyarakat E.1 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular E.2 Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk E.3 Sanitasi Lingkungan (tempat tinggal, makanan dan minuman, pelayanan umum) E.4 Promosi Kesehatan E.5 Manajemen Puskesmas E.6 Manajemen Bencana E.7 Manajemen Kasus (3) Assessment masalah untuk kegiatan E.1 s/d E.7 Pengisian dengan diberi tanda (√) jika sudah dilakukan (4) Penatalaksanaan untuk kegiatan E.1 s/d E.7 Pengisian dengan diberi tanda (√) jika sudah dilakukan (5) Catatan dan usulan pendamping a. Evaluasi kinerja peserta b. Usulan perbaikan kinerja (6) Tanda tangan pendamping (7) Keterangan Hal‐hal lain yang dianggap perlu
Tabel penilaian kinerja No
Caturwulan I (UKP medik, bedah, jiwa)
Kinerja
Perilaku
A B
C
D
E
Disiplin (kehadiran tepat waktu) Partisipasi (ikut serta memberi masukan) Argumentasi (rasionalitas) Tanggung jawab (misalnya, mengisi rekam medis) Kerjasama (tenggang rasa, tolong‐menolong, tanggap) Klinis (dapat dinilai melalui wawancara dan atau presentasi kasus) Ilmu pengetahuan (mempunyai ilmu yang memadai dan mampu menerapkannya, dinilai melalui presentasi kasus dan atau protofolio) Keterampilan medis klinis (Keterampilan klinis yang memadai termasuk anamnesis dan pemeriksaan jasmani, dinilai melalui audit medis) Kemampuan membuat keputusan klinis (“Clinical reasoning” dinilai melalui presentasi kasus) Kemampuan mengatasi kegawatan medis (kemampuan bertindak cepat dan tepat mengatasi kedaruratan sekalgus menyadari keterbatasannya) Keterampilan prosedural (kemampuan menyelesaikan tindak medis secara ”lege artis”, sesuai dengan SOP, diniliai melalui laporan periodik. Komunikasi Kemampuan berkomunikasi secara efektif (dengan pasien, keluarganya, sejawat, dan staf klinik) Kemampuan bekeja dalam tim (kerjasama dengan semua unsur di dalam maupun di luar klinik) Kepribadian dan profesionalisme Tanggung jawab profesional (kejujuran, keandalan) Menyadari keterbatasan (merujuk, konsultasi pada saat yang tepat) Menghargai kepentingan dan pendapat pasien (Menjelaskan semua pilihan tindak media yang dapat dilakukan dan membiarkan pasien/keluarganya memilih yang terbaik untuk pasien ybs) Partisipasi dalam pembelajaran (aktif mengutarakan pendapat dan rasionalisasi tindak medis dalam setiap kegiatan pembelajaran) Kemampuan membagi waktu (menyelesaikan semua tugas pada waktunya dan tetap mempunyai waktu untuk membantu orang lain) Pengelolaan rekam medis (selalu menulis data medis secara benar dan baik dalam rekam medis)
Komentar Pendamping :
No. ID Pendamping : Nama Pendamping : tanda tangan :
No
Caturwulan II (UKP kegawat daruratan )
Perilaku Disiplin (kehadiran tepat waktu) Partisipasi (ikut serta memberi masukan)
Kinerja A
B
C
D
E
Argumentasi (rasionalitas)
Tanggung jawab (misalnya, mengisi rekam medis)
Ilmu pengetahuan (mempunyai ilmu yang memadai dan mampu menerapkannya, dinilai melalui presentasi kasus dan atau protofolio)
Keterampilan medis klinis (Keterampilan klinis yang memadai termasuk anamnesis dan pemeriksaan jasmani, dinilai melalui audit medis)
Kemampuan membuat keputusan klinis (“Clinical reasoning” dinilai melalui presentasi kasus)
Kemampuan mengatasi kegawatan medis (kemampuan bertindak cepat dan tepat mengatasi kedaruratan sekalgus menyadari keterbatasannya)
Keterampilan prosedural (kemampuan menyelesaikan tindak medis secara ”lege artis”, sesuai dengan SOP, diniliai melalui laporan periodik.
Kemampuan berkomunikasi secara efektif (dengan pasien, keluarganya, sejawat, dan staf klinik)
Kemampuan bekeja dalam tim (kerjasama dengan semua unsur di dalam maupun di luar klinik)
Tanggung jawab profesional (kejujuran, keandalan)
Menyadari keterbatasan (merujuk, konsultasi pada saat yang tepat)
Menghargai kepentingan dan pendapat pasien (Menjelaskan semua pilihan tindak media yang dapat dilakukan dan membiarkan pasien/ keluarganya memilih yang terbaik untuk pasien ybs)
Partisipasi dalam pembelajaran (aktif mengutarakan
Kerjasama (tenggang rasa, tolong ‐menolong, tanggap) Klinis (dapat dinilai melalui wawancara dan atau presentasi kasus)
Komunikasi
Kepribadian dan profesionalisme
pendapat dan rasionalisasi tindak medis dalam setiap kegiatan pembelajaran) Kemampuan membagi waktu (menyelesaikan semua tugas pada waktunya dan tetap mempunyai waktu untuk membantu orang lain)
Pengelolaan rekam medis (selalu menulis data medis secara benar dan baik dalam rekam medis)
Komentar Pendamping :
No. ID Pendamping : Nama Pendamping: Tanda tangan :
No
Caturwulan III ( UKM )
Perilaku
Kinerja A
B
C
D
E
•
Disiplin (kehadiran tepat waktu)
•
Partisipasi (dalam melakukan assessment dan intervensi E.1 s/d E.7)
•
Argumentasi (rasionalitas)
•
Tanggung jawab (misalnya, menulis laporan kasus, laporan kunjungan rumah, penyuluhan)
•
Kerjasama (tenggang rasa, tolong‐menolong, tanggap)
Latar Belakang permasalahan atau kasus
Permasalahan di keluarga, masyarakat maupun kasus
Perencanaan dan Pemilihan Intervensi (misalnya metode penyuluhan, menetapkan prioritas masalah dan intervensi)
Pelaksanaan (proses intervensi)
Monitoring dan Evaluasi termasuk didalamnya pengambilan kesimpulan
Kemampuan berkomunikasi secara efektif (dengan kasus, keluarga maupun masyarakat)
Kemampuan bekeja dalam tim (kerjasama dengan semua unsur di masyarakat)
Tanggung jawab profesional (kejujuran, keandalan)
Menyadari keterbatasan (merujuk, konsultasi pada saat yang tepat)
Menghargai kepentingan dan pendapat kasus maupun pihak lain (Menjelaskan semua pilihan tindak UKP dan UKM yang dapat dilakukan dan membiarkan kasus/ keluarga/ masyarakat untuk memutuskan pemecahan masalah)
Partisipasi dalam pembelajaran (aktif mengutarakan pendapat dan rasionalisasi tindak UKP dan UKM dalam setiap kegiatan pembelajaran)
Kemampuan membagi waktu (menyelesaikan
Manajerial (dinilai berdasarkan laporan dan atau presentasi kasus)
Komunikasi
Kepribadian dan profesionalisme
semua tugas pada waktunya dan tetap mempunyai waktu untuk membantu orang lain) Pengelolaan informasi dan data (selalu menulis data secara benar dan baik) Komentar Pendamping :
No. ID Pendamping : Nama Pendamping: Tanda tangan :
Keterangan: 1. Isilah lembar evaluasi kinerja internsip di bawah ini menggunakan data 2 mingguan yang telah dikerjakan peserta. 2. Simpulkan kinerja peserta dalam huruf E sampai A sesuai dengan baku mutu berikut ini: a. Melebihi standar; sudah patut bekerja mandiri dan bahkan kreatif b. Sesuai dengan standar; sudah mampu bekerja mandiri tanpa pengarahan lanjut c. Perlu perbaikan; masih perlu arahan di sejumlah kegiatan d. Perlu dibentuk; masih perlu mendapat arahan menyeluruh e. Belum tampak adanya perubahan menuju yang lebih baik
DAFTAR SINGKATAN No Singkatan
Pengertian
1
AIPKI
Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia
2
BALKESMAS
Balai Kesehatan Masyarakat
3
EKG
Elektro Kardio Gram
4
IDI
Ikatan Dokter Indonesia
5
IPTEKDOKKES
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kesehatan
6
KBK
Kurikulum Berbasis Kompetensi
7
KDDKI
Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia
8
KIDI
Komite Internsip Dokter Indonesia
9
KKI
Konsil Kedokteran Indonesia
10 MKDKI
Majelis Kehormatan Dokter Keluarga Indonesia
11 PUSKESMAS
Pusat Kesehatan Masyarakat
12 RS
Rumah Sakit
13 SARYANKES
Sarana Pelayanan Kesehatan
14 SDM
Sumber Daya Manusia
15 SKP
Satuan Kredit Poin
16 STR
Surat Tanda Registrasi
17 STSI
Surat Tanda Selesai Internsip
18 SLPI
Surat Laporan Pelaksanaan Internsip
19 UKP
Upaya Kesehatan Perorangan
20 UKM
Upaya Kesehatan Masyarakat
GLOSSARY No Istilah
Pengertian
1
AIPKI
Suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran
2
Dokter
Dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.
3
IDI
Organisasi profesi untuk dokter
4
KBK
Kurikulum yang menitik ‐beratkan kepada kompetensi dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter yang di tetapkan oleh KKI.
5
KDDKI
Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut
6
KIDI Pusat
institusi/ lembaga yang di tetapkan dengan kep menkes dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program internsip
7
KIDI Provinsi
Institusi/ lembaga yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap KIDI Pusat dengan tugas menyelenggarakan program
internsip 8
KKI
suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
8
Kolegium
badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
10 Kompetensi dokter menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. 11 Layanan primer
Pelayanan medik dasar yang merupakan kompetensi dokter umum
12 MKDKI
Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dan menetapkan sanksi
13 Pasien
Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi
14 Pendamping Internsip
Dokter yang telah memiliki kriteria sebagai pendamping internsip
15 Peserta Internsip
Dokter peserta program internsip yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
16 Praktik
Layanan medik yang diberikan seorang dokter kepada pasien sesuai dengan kompetensinya
17 Praktik Kedokteran
Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien
dalam melaksanakan upaya kesehatan. 18 Program Internsip Program pelatihan keprofesian pra‐registrasi Dokter Indonesia berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar 19 Registrasi
Pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hokum untuk melakukan tindakan profesinya
20 SARYANKES
Tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran adtau kedokteran gigi
21 Sertifikat Kompetensi Dokter
Surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi
22 SK Pendamping Internsip
Surat keputusan yang diterbitkan oleh KIDI Pusat yang diberikan kepada seorang dokter yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping internsip dokter
23 SLPI
Surat yang ditandatangani oleh Pendamping dan Pimpinan Wahana Internsip sebagai bukti bahwa peserta telah menyelesaikan Program Internsip
24 STR Internsip
Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi untuk mengikuti kegiatan internsip
25 STSI
Surat yang dikeluarkan oleh pimpinan saryankes yang menyatakan bahwa sudah menyelesaikan program internsip
26 Sumpah/ Janji Dokter
Sumpah yang dibacakan oleh seseorang yang akan menjalani profesi dokter
Indonesia secara resmi 27 Surat Ijin Praktik
Bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan
28 UKP
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memlihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
29 UKM
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
30 Wahana
Sarana pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan program internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai wahana internsip
31 Stakeholders
Semua pihak, organisasi maupun perorangan yang peduli dan atau terlibat terhadap suatu usaha.
UCAPAN TERIMAKASIH Departemen Kesehatan RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi‐tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, dimulai dari usulan darf pertama hingga diterbitkannya Pedoman Internsip Dokter Indonesia ini. A. Kelompok Kerja Program Internsip Dokter Indonesia Sesuai dengan Kepmenkes Nomor 993/MENKES/SK/X/2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Sekretaris Jenderal Depkes RI Dirjend. Bina Pelayanan Medik Depkes RI Dirjend. Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Ketua Umum PB IDI Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI Kabid Pemberdayaan Puspronakes LN, Badan PPSDMK Kabid Perencanaan dan Sumberdaya Pusdiknakes Badan PPSDMK Sekretaris Badan PPSDMK Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK Ketua Elect PB IDI Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK Kepala Bidang Bin‐Bang Pradokyan Primer dan Doga drg. Ninin Setianingsih, MM (Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Yanmedik) drg. Marliana Purba, MM (Biro Kepegawaian, Depkes RI)
19. Syamsul Bahri SKM, M.Kes (Kepala Bagian Program dan Informasi, Set. Badan PPSDMK) 20. Minarto, SKM, M.Kes (Sekretariat KKI) 21. Netty T. Pakpahan (Biro Hukum dan Organisasi, Depkes RI) 22. Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia 23. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI 24. Wakil Ketua MKDKI 25. Kabag Hukormas Badan PPSDMK 26. Kabag Penyusunan Peraturan Biro Hukor Depkes RI 27. Kabag Hukormas Ditjen Yanmedik Depkes RI 28. Kabag Hukormas Ditjen Binkesmas, Depkes RI 29. Kabag Pelayanan Hukum Sekretariat KKI 30. Sek. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga 31. Biro Hukum PB IDI 32. Ketua Kolgeium DDKI PB IDI 33. Kepala Pusdiklat SDMK, Badan PPSDMK 34. Ketua PDKI PB IDI 35. Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia 36. Ketua Divisi Registrasi Kosil Kedokteran Indonesia 37. Kabag Kepegawaian dan TU Set. Badan PPSDMK 38. Kabid Perencanaan dan Informasi Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK 39. Kabag Umum dan Kepegawaian Set. Ditjen Bina Yanmedik 40. Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI 41. Ketua BP2KB PB IDI 42. Kabid Perencanaan dan Program Puspronakes LN Badan PPSDMK 43. Kasubag Perencanaan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI 44. Kepala Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK 45. Ses Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI 46. Kabid Distribusi dan Kemandirian Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK 47. Kabag Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Depkes RI 48. Kabag Keuangan dan Perlengkapan Set. Badan PPSDMK 49. Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan, Ditjen Bina Yanmed Depkes RI 50. Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI
51. 52. 53. 54.
Ketua Komisi Internsip Kolegium DDKI PB IDI Kabag Administrasi Umum dan Sekretariat KKI Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI Kabid Kendali Mutu Pusdiklat SDMK, Badan PPSDM Kesehatan
B. TIM AD HOC Sesuai dengan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.04/2/1767.2/09 1. dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH (Kepala Badan PPSDM Kesehatan) 2. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan) 3. Drs. Abdurrahman, MPH (Kepala Pusrengun SDM Kesehatan Badan PPSDMK) 4. dr. Setiawan Soeparan, MPH (Kepala Pusdiknakes Badan PPSDMK) 5. dr. Ida Bagus Indra Gautama (Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan, Badan PPSDMK) 6. dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA (Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 7. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K) (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI) 8. Prof. DR. Mulyohadi Ali, dr (Konsil Kedokteran Indonesia) 9. dr. Djauhari Widjajakusumah, PFK (Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia) 10. drg. Judianto, MPH (Kepala Bidang Pemberdayaan, Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 11. dr. Rini Rachmawati, MARS (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 12. Ir. Herwanti Bahar, MSc (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 13. Jenny Songkilawang, SKM (Kasubbid Profesi, Puspronakes LN)
14. drg. Helmawaty Hamid, MPd (Kasubbid TKKI dan TKKA, Puspronakes LN) 15. Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM 16. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes 17. dr. Bernard SM. Hutabarat, PAK 18. Prof. DR. Soeharto, dr, MSc, MPdK, SpPD KPTI 19. dr. Titi Savitri 20. Ira Heriawati, SKp 21. dr. Yulherina 22. dr. Tom Surjadi, MPH 23. dr. Siti Pariani 24. Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., Sp.An.KIC, KNA 25. Dr. Ova Amelia, dr. SpOG, M.Med 26. A. Syahroni, S.Sos, MPd 27. Hani Annadoroh, Amd. Keb 28. dr. Sugito Wonodirekso, MS, PKK, PHK 29. dr. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc 30. DR. Respati S. Drajat, dr. SpOT 31. DR. Basuki B. Purnomo, dr. SpU 32. drg. Widyawati, MQIH 33. Muflihati, S.Kep, Ners 34. Dorce Tandung, S.Sos, Msi 35. Asril Rusli, SH, MH 36. Burlian SH, M.Kes 37. drg. Astuty, MARS 38. Netty T. Pakpahan, SH, MH 39. Uud Cahyono, SH 40. Dra. Farida Uli Siahaan, Apt 41. Dewi Suci Mahayati M, SSt 42. JB. Soekirno 43. Wasiyati Djuremi, SKM 44. Rr. Kristanti Endah WW, SKM 45. Yenni Sulistyowati, SP
C. LAIN‐LAIN 1) dr. H. Nur Abadi, MM, Msi (Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah)
2) 3) 4) 5) 6)
Lenny Agustaria Banjarnahor, SSt drg. Ni Ketut Widyaningsih Hadi Suprayogi, SH Untung Hermino Agus Purnomo Kartiko
DAFTAR PUSTAKA Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2004). Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta: Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran: Jakarta 2004 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2002). SK. Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Jakarta; Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta 2003 Konsil Kedokteran Indonesia (2006); Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter A Premier on Family Medicine Pratice, Goh Lee Gan, Azrul Azwar, Sugito Wonodirekso, Singapore International Foundation, 2004
Education and Professional Development dalam : Improvving Health System: The Contribution of Family Medicine, Boelen C, Hag C, Hunt VRivo M, Shahady E.Eds, Best Printing Company, Singapore2002 Teaching Family Medicine dalam A Premier on Family Medicine Pratice Ed.1, Onion Design Pte Ltd, Singapore 2004
LAMPIRAN Formulir Pendaftaran Pendamping Internsip Dokter Indonesia Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama ( lengkap ) : Alamat : NIP ( atau sejenis ) : Tahun lulus dokter : No SIP / STR : Menyatakan bersedia menjadi Pendamping Internsip Dokter Indonesia.
..................., tgl ......... Meterai rp 6000 ( ........................ )
Bersama ini kami lampirkan : 1. Surat keterangan praktik dan lama praktik dokter dari RS 2. Fotokopi SIP dilegalisir oleh Direktur RS 3. Surat pernyataan kesanggupan menjadi pendamping , diatas meterai RP.6000,‐ 4. Pengalaman/ aktifitas lain selama berprofesi dokter (al pengalaman berbagai jenis pelayanan, karya ilmiah, mengikuti seminar‐simposium‐lokakarya yang relevan ).
PETUNJUK TEKNIS Bentuk kegiatan: Berbagai bentuk kegiatan yang dinilai dapat meningkatkan profesionalisme dapat diselenggarakan. Semua kegiatan itu dapat menggunakan pedoman yang tercantum dalam bagian akhir buku ini. Bentuk kegiatan itu antara lain adalah: No 1.
Kelompok kegiatan Pembelajaran sebagai bentuk pelatihan menyelenggarakan CPD (Continuing Professional Development)
Bentuk kegiatan 1. Presentasi kasus 2. Laporan kasus 3. Laporan portofolio 4. Audit medis 5. Membaca jurnal 6. Presentasi masalah kesehatan 7. Presentasi manajerial kasus 8. Presentasi laporan penyuluhan
2.
Profesionalisme sebagai Dokter Primer)
1.
(Praktik Layanan
5. 1. 2. 3.
Laporan kasus/ masalah kesehatan Audit medis Latihan keterampilan teknis UKM/ UKP Survai kepuasan pasien/ keluarga/ masyarakat Laporan kinerja sehari hari Ceramah kesehatan Pembinaan keluarga pasien Penanggulangan bencana
1.
Studi kasus
2. 3. 4.
3.
Pengabdian masyarakat
4.
Publikasi
ilmiah
kepada
kedokteran
layanan primer 5.
Pengembangan ilmu kedokteran layanan primer
2. 3. 1.
Studi kepustakaan Penelitian Teknik baru teknik UKP dan UKM Rancangan baru untuk menyelesaikan masalah UKP/ UKM layanan primer
2.
Daftar tilik sarana dan prasarana internsip: No
Sarana, kegiatan
Katagori B (Optimal) C (Minimal)
Solo
+
+
+
+
+
+
+/‐
‐
+ + + + + + + + + ++
+ + + + + + + + +++
+ + ‐ + + + + + ++
+ ± ‐ ± ± ± + + +
prasarana,
Pelayanan 1. Rawat jalan 1. Konsultasi 2. Pengobatan 3. Bedah minor 2. Rawat inap sehari 1. Persalinan normal 2. Nebulasi asma 3. Observasi pasca tindakan 4. GED 5. Dsb. (sesuai dengan kompetensi dan kinerja dapat yang dicapai) 3. Kedaruratan medis 4. Kunjungan rumah 5. Persalinan di kinik DK 6. Persalinan di rumah 7. Perawatan di rumah 8. Ceramah 9. Kejadian Luar Biasa 10. Sertifikasi 11. Laboratorium
A (Ideal)
No
Sarana, kegiatan
prasarana,
A (Ideal)
Katagori B (Optimal) C (Minimal)
Solo
12. Ronsen 13. EKG 14. USG 15. Riset 16. Penyediaan Obat Personalia 17. Dokter Praktik Umum 18. Dokter Spesialis
+ + + +++ +
+ + + +++ +
‐ ± ± ++ +
‐ ± ± + ?
>6
3–6
1
+
+ (on call)
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
+ >6 3 >6 >6 3
+ 3–6 2 3–6 3–6 2
3 + (rujukan tetap = RT) ± 3 1 1–3 3 1
± 1 ± + ‐ 1
> 6 set
3 – 6 set
1 – 3 set
1‐2
> 6 set
3 – 6 set
1 – 3 set
1‐2
> 6 set
3 – 6 set
1 – 3 set
1‐2
+ + > 6 set +++
+ + 3 – 6 set +++
+ ± 2 – 3 set ++
± ± + +
+++
+++
++
+
+
+/‐
‐/(on call)
‐
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +
+
+
+
+
Dokter gigi Perawat Bidan Administrasi Keamanan Pembantu umum Rutin Lihat buku Pedoman Praktik Dokter (IDI) 26. Perangkat kunjungan rumah 27. Perangkat kedaruratan medis 28. EKG 29. USG 30. Bedah minor 31. Laboratorium 32. Perangkat sterilisasi alat 33. Ambulans Peralatan non‐medis 34. Rekam medis 35. Resep dokter 36. SOP terapi 37. SOP administrasi 38. Surat konsultasi/rujukan
RT
No 39.
Sarana, kegiatan
56. 57. 58. 59.
Formulir permintaan pemeriksaan penunjang Surat keterangan sehat Surat keterangan sakit Surat rujuk pindah Bukti pembayaran Daftar jaga/praktik dokter Poster pendidikan kesehatan Bagan manajemen pasien Daftar RS/DSp rujukan Daftar telepon dokter Daftar telepon personel klinik Daftar obat Daftar nama tertanggung asuransi kesehatan Timbangan bayi dan dewasa Pengukur tinggi badan Kartu tumbuh kembang Perangkat pengelolaan limbah medis Perangkat sanitasi Perangkat pendingin Perangkat makan Komputer
60.
“Cash register”
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.
52. 53. 54. 55.
Katagori B (Optimal) C (Minimal)
Solo
+
+
+
+
+
+
+
+
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+
+
+
‐
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+++
++
+
+
+++
++
+
+
+
+
+
+
++
++
+
+
+ + + > 3 set, on line, Internet linked +++
+ + + Minimal 3 set, on line/Internet linked ++
+ ± +
+ + +
Satu set, Internet linked
1 + intern et
±
±
prasarana,
A (Ideal)
No 61. 62.
Sarana, kegiatan
prasarana,
Kotak saran masukan Telepon
dan
63. Fax 64. Listrik 65. Sumber air bersih 66. Perpusatakaan 67. ATK 68. Lemari, meja, kursi Ruangan 69. Ruang tunggu 70.
Ruang periksa
71. 72.
Ruang kegawatan Ruang administrasi
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.
Ruang perpusatakaan Ruang bersalin Ruang EKG/USG Ruang ronsen Ruang diskusi Dapur Ruang makan Ruang istirahat dokter Ruang istirahat paramedis Ruang rekam medis
83.
Ruang obat
84. 85.
WC Gudang
86.
Ruang resepsi
A (Ideal) +
Katagori B (Optimal) C (Minimal)
Solo
+
+
+
Min. 3 no.
Min. 2 no.
Min. 1 no.
2 +++ +++ + +++ +++
1–2 ++ ++ + ++ ++
1 + + + + +
1 nomo r 1 + + + + +
2
1
1
2
1
1
1‐2
1
Bgb ‐ ‐ ‐ ‐ Bgb Bgb ‐
3 atau lebih 3 atau lebih 2 2–3
1–2
1 2 1–2 1 2–3 1–2 1–2 2
1 1 1 1 1–2 1 1 1‐2
1 1/bergabun g Bergabung ‐ ± ‐ ‐ Bergabung 1 1
2
1‐2
1
‐
Khusus
Bergabung
Bgb
Khusus
Bergabung
Bgb
2–3
2
2
Khusus
Bergabung
Bgb
Khusus
Bergabung
Bgb
Besar, khusus Besar, khusus >3 Besar, khusus Besar, khusus
Bgb
No
Sarana, kegiatan
prasarana,
87. 88.
Ruang ceramah Ruang perawatan/observasi CME/PKB – CPD/PPB 89. Dokter 90.
Paramedis
91.
Administrator
92. 93. 94.
“Peer review” Presentasi kasus Riset
95. Audit medis Lain‐Lain 96. Tempat parkir 97. 98.
99.
Taman Kemudahan dicapai
Cakupan wilayah Mempertimbangkan jumlah peserta kapitasi atau jumlah penduduk daerah ybs.
A (Ideal) 1–2
Katagori B (Optimal) C (Minimal)
Solo
1
1/‐
‐
1–2
1
1/‐
‐
1x per tahun
1x per tahun
1/th
1x per tahun
1x per tahun
1/th
1x per tahun
1x per tahun
‐
Sesuaikan
Sesuaikan
‐
1x per bulan
1x per bulan
‐
1x per tahun 1x per tahun 1x per tahun sesuaikan 1x per bulan 1x per 3 tahun +++ Luas, khusus +++ Bis, angkot, taksi Kecamata n
1x 3 tahun ++ Luas, khusus ++
1x per tahun +
3
1/3 +
Khusus
+
+
+/‐
Angkot, taksi
Angkot, ojeg
A/o
Kelurahan
RW
RW
