Buku 4 Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia

BUKU 4 PEDOMAN WAHANA INTERNSIP DOKTER INDONESIA

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PPSDM KESEHATAN 2009

EDISI 1 2009 CETAKAN PERTAMA

EDISI 1 2009 CETAKAN PERTAMA

BUKU 4 Buku Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia

610.69 Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI Ind P Indonesia. Departemen Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia: Buku 4 Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 2009 1. Judul I. HEALTH MANPOWER 2. PHYSICIANS

SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia‐Nya, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia telah berhasil menyelesaikan 5 (lima) pedoman yang akan digunakan dalam pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia. Program Internsip Dokter Indonesia merupakan program baru dalam alur profesi kedokteran di Indonesia dan sudah merupakan ketentuan dan diterapkan di Negara lain sejak berpuluh tahun yang lalu. Program ini berlaku bagi setiap dokter baru yang pada masa pendidikannya menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), sebagai prasyarat untuk registrasi keahliannya di Konsil Kedokteran Indonesia. Program Internsip Dokter Indonesia pertama akan dilaksanakan di Sumatera Barat pada bulan Februari tahun 2010, dan untuk pelaksanaannya tersebut dibutuhkan perangkat berupa pedoman untuk pelaksanaan umum, peserta dan pendamping. Pedoman ini telah disusun oleh Tim, yang terdiri dari perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia, dan Tim dari Departemen Kesehatan. Tentunya pedoman ini masih  jauh dari sempurna, karenanya pelaksanaan yang pertama ini akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan penyesuaian kembali pedoman ini. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi‐ tingginya kepada seluruh Tim Penyusun yang telah berdedikasi dalam penyiapan pedoman dan pelaksanaan internsip ini. Harapan saya program ini akan dapat meningkatkan kualitas dokter di Indonesia.

Kepada para peserta dan pendamping internsip dokter yang akan menjalani proses dan menggunakan pedoman‐pedoman ini, saya yakin para dokter muda mampu meningkatkan keterampilan dan kompetensi sebagai dokter sehingga akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Terima Kasih dan Selamat Bekerja Jakarta, Nopember 2009 Menteri Kesehatan Republik Indonesia

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH

SAMBUTAN KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Untuk mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan kedokteran di dunia, maka sejak tahun 2005 secara menyeluruh dan bertahap, semua Fakultas Kedokteran di Indonesia telah menggunakan metode pembelajaran kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Berbagai perubahan mendasar terjadi dibandingkan dengan kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia (KIPDI) yang sebelumnya menjadi pegangan seperti pendekatan SPICES (Student‐centered, Problem‐ based, Integrated, Community‐based, Early clinical exposure, Systematic) menuju the 5 Stars Doctor (Communicator, Care giver, Decision maker, Manager, Community leader) serta masuknya internsip (pemagangan) sebagai bagian utuh dari seluruh proses pendidikan. Prinsip dari semua itu adalah bahwa seorang dokter lulus karena telah menjalani tahapan pendidikan untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, Indonesia telah menerapkan standar pendidikan dokter sebagaimana yang disyaratkan oleh WFME (World Federation of  Medical Education) serta WHO (World Health Organization) dan berarti pendidikan dokter di Indonesia telah memenuhi kesamaan dengan metoda yang berjalan di Negara maju. Hal yang baru adalah dimulainya program internsip. Kurikulum berbasis kompetensi berisikan tahapan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa kedokteran. Bila tamat, ia akan memperoleh ijazah dokter namun untuk berpraktik mandiri, ia harus melalui tahapan internsip terlebih dahulu. Internsip adalah proses pemagangan yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan dan pelatihan seorang dokter baru. Pada tahap internsip inilah seorang dokter baru akan bekerja dengan pendampingan untuk menerapkan keseluruhan kompetensi yang telah dicapainya. Oleh karena itu, program internsip membutuhkan

sarana yang memadai dan merupakan sarana layanan kesehatan bermutu dan memang ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan program serta dokter yang mendapat penugasan menjadi pendamping. Semua kegiatan dokter peserta program internsip akan dicatat, kepadanya akan dilakukan pembimbingan serta pembinaan dan akan mendapatkan tanda selesai melaksanakan program bila telah memenuhi semua syarat dan tahapan yang ditentukan. Maka, untuk program internsip perlu disiapkan sarana layanan kesehatan (rumah sakit, khususnya) yang memang disiapkan untuk itu, merupakan bagian dari rantai  jenjang rujukan layanan kesehatan (vertikal dan horizontal) dengan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat serta mutakhir dan memiliki dokter pendamping yang terlatih dalam bidang pendidikan kedoteran serta ditunjuk khusus untuk itu. Dengan kata lain, program internsip perlu didukung dengan kebijakan yang bersifat nasional karena juga merupakan upaya perlindungan masyarakat dengan menghasilkan dokter yang memiliki kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2009 Ketua Konsil Kedokteran

Prof. Menaldi Rasmin, dr, SpP(K)

KATA PENGANTAR Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan kekuatan kepada kita sehingga penyusunan Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia ini dapat terlaksana.

Sejak diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK), maka pendidikan dokter minimal lima tahun dilanjutkan dengan Internsip selama satu tahun di sarana pelayanan kesehatan. Program Internsip ini sangat penting agar dokter yang baru lulus menjadi lebih mantap dalam berpraktik mandiri. Pengalaman yang diperoleh dalam Internsip ini akan sangat berharga dalam kehidupan profesional selanjutnya. Karena itu hendaknya peserta internsip dokter Indonesia maanfatkan pelaksanaan internsip ini sebaik‐baiknya.

Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia ini merupakan satu kesatuan dengan Pedoman Pelaksanaan, Pedoman Peserta dan Pedoman Pendamping Internsip Dokter Idonesia. Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia memuat secara garis besar acuan wahana yang dapat dipergunakan sebagai wahana internsip dokter Indonesia.

Kami sangat berterima kasih pada semua kontributor penyusunan buku buku pedoman internsip dokter Indonesia

ini,  juga kepada semua

Kelompok Kerja Internsip Dokter Indonesia dan Tim Ad Hoq Internsip

Dokter Indonesia yang telah bekerja keras merancang persiapan Internsip Dokter Indonesia.

Semoga pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia berhasil dan berdaya guna dalam melindungi dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat / pasien,  juga dalam rangka meningkatkan kualitas profesi dokter di Indonesia.

Jakarta. Oktober 2009 Kepala Badan PPSDM Kesehatan

dr. Bambang Giatno Rahardjo,MPH

DAFTAR ISI Hal

Sambutan Menteri Kesehatan Sambutan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup C. Tujuan dan Manfaat

BAB II

PENILAIAN KELAYAKAN WAHANA INTERNSIP A. Prinsip Penilaian B. Kriteria Wahana Internsip C. Kriteria Penilaian Kelayakan Wahana Internsip D. Komponen Penilaian E. Prosedur Pengajuan Penilaian Wahana Internsip F. Instrumen Penilaian

BAB III PENUTUP DAFTAR SINGKATAN GLOSSARY UCAPAN TERIMA KASIH DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan amanah Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, seorang dokter yang akan berpraktik di Indonesia harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Keharusan registrasi itu berlaku bagi dokter dan dokter gigi. Surat Tanda Registrasi tersebut merupakan bukti tertulis bahwa yang bersangkutan telah dinilai kompeten untuk melaksanakan tugas profesinya sebagai dokter, untuk memperoleh STR, berbagai persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain adalah: 1) memiliki ijazah dokter, 2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter, 3) memiliki Sertifikat Kompetensi. Dalam Undang‐Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  juga dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi (dokter) adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia. Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Sertifikat Kompetensi Dokter Layanan Primer dikeluarkan oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia adalah badan otonom yang dibentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia yang merupakan kolegium bagi dokter. Merujuk kepada Undang‐Undang No 29 th 2004 pasal 27, untuk memberikan kompetensi kepada dokter dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kedokteran sesuai dengan standar

pendidikan profesi kedokteran, untuk itu Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia merancang Internsip Dokter Indonesia. Penyelenggaraan program internsip dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan bersama dengan pemangku kepentingan (stake holders) terkait. Selama Komite Internsip Dokter Indonesia (KIDI) belum terbentuk maka persiapan pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan oleh Tim Ad Hoc pelaksana penyiapan Program Internsip Dokter Indonesia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) Nomor. HK.02. 04/2/1767.2/09. Program Internsip Dokter Indonesia merupakan tahap pelatihan keprofesian pra‐registrasi berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar. Program Internsip Dokter Indonesia dilaksanakan di Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan disyahkan oleh Komite Internsip Dokter Indonesia Pusat (KIDI Pusat) sebagai wahana Internsip. Selama menempuh Internsip Dokter Indonesia, Peserta didampingi oleh Dokter Pendamping. Peserta Internsip hanya diijinkan melakukan praktik dokter di Wahana Internsip. Setelah menyelesaikan Program Internsip Dokter Indonesia, para peserta Internsip Dokter Indonesia akan memperoleh Surat Tanda Selesai Internsip (STSI) yang dikeluarkan oleh KIDI Pusat. Untuk memudahkan terlaksananya Program Internsip Dokter Indonesia ini, terdapat 4 pedoman, yaitu: 1. Pedoman Pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia 2. Pedoman Peserta Internsip Dokter Indonesia 3. Pedoman Pendamping Peserta Internsip Dokter Indonesia. 4. Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia Agar keluaran Internsip Dokter Indonesia terkendali kualitasnya maka Sarana Pelayanan Kesehatan yang digunakan sebagai Wahana Internsip Dokter Indonesia harus memenuhi standar/

kriteria kelayakan tertentu. Untuk ini perlu disusun pedoman Penilaian Kelayakan Wahana Internsip Dokter Indonesia diperlukan untuk mempermudah penilaian, menjaga objektifitas serta dapat dijadikan acuan monitoring dan evaluasi bagi penilai dan pemangku kepentingan terkait.

B. RUANG LINGKUP Pedomam Wahana memsyaratkan semua sarana pelayanan kesehatan sebelum dijadikan tempat pelaksanaan Intensip Dokter Indonesia harus dilakukan penilaian kelayakan. Sarana pelayanan kesehatan dapat milik Pemerintah atau Swasta. Sarana pelayanan kesehatan dapat berupa Rumah Sakit tipe C atau D atau Pusat Kesehatan Masyarakat maupun klinik layanan primer lainnya yang memenuhi persyaratan. Sebelum diajukan sebagai tempat sudah ada kerja sama antara pengelola Internsip Dokter Indonesai (Komite Internsip Dokter Indonesia tingkat Propinsi) dengan Direktur Rumah Sakit bagi yang telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) atau dengan Pemda bagi yang belum berstatus BLU maupun pengelola klinik swasta yang ditunjuk. Ruang lingkup penilaian wahana diwujudkan dalam beberapa dokumen yang terdiri dari: 1. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mampu menjadi Wahana Internsip Dokter Indonesia. 2. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mampu melaksanakan Internsip Dokter Indonesia. 3. Prosedur Pengajuan Wahana Internsip Dokter Indonesia. 4. Komponen dan Instrumen penilaian.

C. TUJUAN DAN MANFAAT Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia bertujuan untuk menjamin mutu wahana tempat pelaksanaan Internsip Dokter Indonesia. Manfaat penilaian adalah: a. Pedoman Wahana adalah sebagai acuan penilaian Wahana Internsip agar terjamin objektifitasnya b. Bagi pengelola Wahana, Pedoman Wahana merupakan acuan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Wahana tesebut. c. Pedoman Wahana merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan Luaran Peserta Internsip Dokter Indonesia.

BAB II Penilaian Kelayakan Wahana Internsip A. Prinsip Penilaian Penilaian dilaksanakan berdasarkan suatu kriteria yang disusun antara KIDI dengan para Pemangku Kepentingan terkait, yang akan menilai kesiapan dan kemampuan Sarana Pelayanan Kesehatan (Saryankes) untuk digunakan sebagai Wahana Internsip. Setiap Wahana melaksanakan penilaian sendiri (swanilai), dan kemudian dikonfirmasi oleh KIDI Propinsi. Hasil penilaian kemudian akan direkomendasikan kepada KIDI Pusat untuk dimintakan ijinnya ke Departemen Kesehatan.

B. Kriteria Wahana internsip Sarana Pelayanan Kesehatan yang dapat menjadi Wahana Internsip adalah: 1. Rumah Sakit Kelas C dan D, dilakukan pada a. Unit yang memberikan pelayanan Kedokteran Primer secara komprehensif. Selain memberikan pelayanan kuratif  juga melakukan kunjungan rumah dengan kegiatan promotif dan preventif. b. Unit Gawat Darurat 2. Puskesmas/ Balkesmas dengan atau tanpa perawatan 3. Klinik Layanan Primer lainnya milik Pemerintah dan Swasta

C. Kriteria Penilaian Kelayakan Wahana Internsip 1. Memberikan pelayanan kedokteran primer yang komprehensif, tidak saja pelayanan kuratif  tetapi  juga meliputi pelayanan promotif, preventif  dan bila mungkin rehabilitatif. Wahana tersebut dapat berupa bagian dari Rumah Sakit, puskesmas, maupun klinik yang melaksanakan pelayanan kedokteran primer secara komprehensif  2. Mempunyai komitmen tinggi dalam pelaksanaan Internsip Dokter secara konsekuen, antara lain dinilai dari aktifitas akademik/ profesi yang sudah ada dan menyediakan infrastruktur maupun sarana prasarana untuk kegiatan Internsip. 3. Mempunyai  jumlah pasien dan kasus yang mencukupi dengan distribusi usia sesuai dengan buku Log Internsip. 4. Mempunyai jumlah pasien dan variasi kasus yang cukup. 5. Mempunyai jam pelayanan yang memadai 6. Mempunyai unit gawat darurat 7. Mempunyai manajemen fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku 8. Wahana Internsip mempunyai ijin sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Ada kerja sama antara Direktur atau Pemda, dengan Pengelola Internsip atau Dekan Fakultas Kedokteran

D. Komponen Penilaian Komponen yang dinilai meliputi: 1. Organisasi: a. Visi dan Misi yang dapat menggambarkan komitmen dalam pelaksanaan internsip yang menjamin pelayanan kedokteran primer bermutu. b. Struktur organisasi yang terdiri dari pimpinan dibantu oleh komite medik/klinik dan etik atau sejenis, yang mampu menjamin pelayanan kedokteran primer yang profesional melalui atmosfir pendidikan yang baik. c. Struktur organisasi fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai unit yang menangani internsip secara tuntas. Unit ini dapat berupa bidang pendidikan pelatihan (diklat) atau unit internsip. Tugas dari unit ini ialah mengelola proses dari internsip baik kedalam maupun keluar dengan instansi lainnya, sehingga internsip dapat berjalan dengan lancar. Unit akan menangani perijinan peserta internsip, manajemen SDM supervisor, proses supervisi dll. d. Struktur manajemen yang melibatkan sistem informasi dengan rekam‐medik yang baik dan manajemen pembiayaan yang transparan dan efisien. 2. Memiliki dokter yang bersedia menjadi Pendamping dalam  jumlah dan  jenis yang cukup. Rasio Pendamping dengan peserta internsip adalah 1 : 5. Semua pendamping memenuhi kriteria pendamping antara lain telah mengikuti pelatihan pendamping. 3. Sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan internsip, antara lain: ruang diskusi, ruang istirahat, ruang jaga dan perpustakaan. 4. Wahana Internsip diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada peserta Internsip untuk:

a. Mengelola kasus dengan jumlah dan jenis yang cukup, dengan sebaran imbang: 1) Dalam masa satu tahun, dokter magang secara keseluruhan telah menangani sekurang‐ kurangnya 400 kasus. 2) Berdasarkan umur: Bayi – anak 25‐40% Dewasa (15‐60 th) 40‐60% Lansia (>60 th) 15‐25% 3) Berdasarkan  jenis kelamin, kasus laki‐laki dan perempuan 50% + 10% 4) Berdasarkan kelompok Upaya Kesehatan Perorangan : Medik 50‐60 % Bedah 40‐50% Kegawat‐daruratan 5‐20% Kejiwaan 1‐ 5% b. Khusus untuk puskesmas memiliki program kesehatan masyarakat yang mencakup: 1) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/ Tidak Menular Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2) Sanitasi Lingkungan (tempat tinggal, makanan 3) dan minuman, pelayanan umum) 4) Promosi Kesehatan 5) Manajemen Puskesmas 6) Manajemen Bencana 7) Manajemen Kasus c. Membuat dan menyajikan sekurang‐kurangnya 5 laporan kasus dalam pertemuan klinik, yaitu 1 kasus masalah etik, 3 kasus menarik (bidang Medik, Bedah dan Kegawat Daruratan, kejiwaan), dan 1 kasus kematian beserta data keluarganya. Dalam laporan kasus tersebut harus dinyatakan aspek kognitif. Sikap dan perlaku yang dapat dipetik oleh pelapor. Pelaporan menggunakan format portofolio . 5.

Wahana Internsip melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif  dan rehabilitatif. Pelayanan kesehatan

tersebut didasarkan kepada standar pelayanan yang telah disusun. 6.

Wahana Internsip memiliki pelayanan penunjang seperti laboratorium sederhana dan/ atau radiologi yang sesuai dengan pelayanan kedokteran primer. Pelayanan penunjang tersebut dapat dimanfaatkan Peserta Internsip.

7.

Wahana Internsip administrasi internsip.

8.

Wahana Internsip memiliki Rekam Medik yang dapat menjamin kerahasiaan pasien dan dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan.

9.

Wahana Internsip ampu melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan atmosfir akademik melalui penyusunan makalah, baca journal, audit dll.

mampu

melaksanakan

E. Prosedur Pengajuan Penilaian Wahana Internsip 1. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang ingin menjadi Wahana Internsip Dokter dapat mengajukan permohonan melalui Dinas Kesehatan kabupaten/ kota secara tertulis kepada KIDI Provinsi untuk dilakukan penilaian. KIDI Provinsi akan mengirimkan permintaan tertulis dari wahana kepada KIDI Pusat untuk ditelaah lebih lanjut dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a. Profil Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Company  Profile) yang berisi: 1) Visi dan Misi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2) Organisasi pengelola 3) Jenis pelayanan yang tersedia difasilitas tersebut, baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 4) Daftar dokter yang bekerja difasilitas dan pengalamannya 5) Laporan kinerja 3 tahun berturut. b. Surat pernyataan bahwa siap dijadikan sebagai wahana internsip

2. Sekretariat KIDI Pusat akan mengirimkan instrumen akreditasi secepatnya kepada fasilitas pelayanan kesehatan, yang diharapkan diisi paling lambat dalam waktu 3 bulan setelah instumen diterima. 3. Bila dalam periode 3 bulan tersebut fasilitas pelayanan kesehatan merasa memerlukan bimbingan, maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat meminta dilakukan bimbingan kepada KIDI Provinsi. 4. Bila dalam kurun 3 bulan instrumen penilaian sudah terisi, pimpinan fasilitas akan memberitahu KIDI Provinsi melalui surat dan melampirkan hasil penilaian terakhir. 5. KIDI Provinsi akan menvisitasi terhadap wahana internsip setelah mendapat surat dari pimpinan fasilitas untuk mengkonfirmasi pengisian formulir. Hasil visitasi akan berupa laporan dengan kesimpulan layak atau tidak layak menjadi rekomendasi untuk KIDI Pusat mengambil keputusan. Kesimpulan ini harus berdasarkan kepada analisis yang transparan, adil, nyata, sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan. 6. Hasil penilaian akan dikeluarkan oleh KIDI Pusat dalam waktu 2 minggu setelah menerima seluruh berkas dari KIDI Provinsi dan segera diberitahukan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Wahana yang telah memperoleh ijin dapat langsung dimanfaatkan untuk Internsip Dokter Indonesia.

F. Instrumen Penilaian Instrumen penilaian kelayakan Wahana Internsip menggunakan borang swanilai. Borang swanilai seperti tertera dalam tabel berikut. Tabel 1. Borang Swanilai untuk Rumah Sakit dan Klinik Nomor 01. 02.

03.

04.

05.

06. 07. 08.

Komponen Penilaian Kelayakan Visi, Misi dan tujuan SDM (rasio) 02.1. Dokter 02.2. Spesialis Penyakit Dalam 02.3. Spesialis Bedah 02.4. Spesialis Anak 02.5 Spesialis Kebidanan 02.6 Supervisor terlatih 02.7 Perawat 02.8 Farmasi 02.9 Teknisi Laboratorium Sarana Prasarana 03.1 Ruang Diskusi 03.2 Ruang Jaga/ istirahat 03.3 Ruang Perpustakaan 03.4 Ruang Locker Medical service facilities 04.1 Penyakit dalam 04.2 Bedah 04.3 Anak 04.4 Kebidanan 04.5 lainnya Medical support facilities Laboratorium sederhana Radiologi Farmasi/ apotik Gizi Adminsitrasi Rekam medik Jenis pasien 08.1 rawat jalan 08.2 rawat inap

Ya / tidak

Jumlah

Tabel 2. Borang Swanilai untuk Puskesmas Nomor 01. 02.

03.

04.

05.

06. 07. 08.

Komponen Penilaian Kelayakan Visi, Misi dan tujuan SDM (rasio) 02.1. Dokter 02.2. Dokter Spesialis 02.3 Supervisor terlatih 02.4 Perawat 02.5 Farmasi 02.6 Teknisi Laboratorium Sarana Prasarana 03.1 Ruang Diskusi 03.2 Ruang Jaga/ Istirahat 03.3 Ruang Perpustakaan 03.4 Ruang Locker Medical service facilities 04.1 Penyakit dalam 04.2 Bedah 04.3 Anak 04.4 Kebidanan 04.5 lainnya Medical support facilities Laboratorium sederhana Farmasi/ Apotik Gizi Adminsitrasi Rekam medik Jenis pasien 08.1 rawat jalan 08.2 rawat inap

Ya/ tidak

Jumlah

BAB III PENUTUP Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia, ini disusun guna memenuhi filosofi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sehingga harus digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Internsip Dokter di seluruh Indonesia. Diharapkan setelah menyelesaikan Internsip Dokter Indonesia, dokter menerapkan profesionalisme dan standar profesi. Pedoman Wahana Internsip Dokter Indonesia ini perlu ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan dan kemajuan IPTEKDOKKES.

DAFTAR SINGKATAN No Singkatan

Pengertian

1

AIPKI

Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia

2

BALKESMAS

Balai Kesehatan Masyarakat

3

EKG

Elektro Kardio Grafi

4

IDI

Ikatan Dokter Indonesia

5

IPTEKDOKKES Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

6

KBK

Kurikulum Berbasis Kompetensi

7

KDDKI

Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia

8

KIDI

Komite Internsip Dokter Indonesia

9

KKI

Konsil Kedokteran Indonesia

10 MKDKI

Majelis Kehormatan Dokter Keluarga Indonesia

11 PUSKESMAS

Pusat Kesehatan Masyarakat

12 RS

Rumah Sakit

13 SARYANKES

Sarana Pelayanan Kesehatan

14 SDM

Sumber Daya Manusia

15 SKP

Satuan Kredit Poin

16 STR

Surat Tanda Registrasi

17 STSI

Surat Tanda Selesai Internsip

18 SLPI

Surat Laporan Pelaksanaan Internsip

19 UKP

Upaya Kesehatan Perorangan

20 UKM

Upaya Kesehatan Masyarakat

GLOSSARY No Istilah

Pengertian

1

AIPKI

Suatu lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran

2

Dokter

Dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang‐undangan.

3

IDI

Organisasi profesi untuk dokter

4

KBK

kurikulum yang menitik -beratkan kepada kompetensi dokter sesuai dengan standar kompetensi dokter yang di tetapkan oleh KKI.

5

KDDKI

Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut

6

KIDI Pusat

institusi/ lembaga yang di tetapkan dengan kep menkes dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program internsip

7

KIDI Provinsi

Institusi/ lembaga yang diangkat dan bertanggung jawab terhadap KIDI Pusat dengan tugas menyelenggarakan program internsip

8

KKI

Suatu badan otonom, mandiri,

nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi. 9

Kolegium

Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing‐masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

10 Kompetensi dokter

menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

11 Layanan primer

Pelayanan medik dasar yang merupakan kompetensi dokter umum

12 MKDKI

Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dan menetapkan sanksi

13 Pasien

Setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi

14 Pendamping Internsip

Dokter yang telah memiliki kriteria sebagai pendamping internsip

15 Peserta Internsip

Dokter peserta program internsip yang telah lulus dari Fakultas Kedokteran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

16 Praktik

Layanan medik yang diberikan seorang dokter kepada pasien sesuai dengan kompetensinya

17 Praktik Kedokteran

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

18 Program

Program pelatihan keprofesian pra‐registrasi

Internsip Dokter Indonesia

berbasis kompetensi pelayanan primer guna memahirkan kompetensi yang telah mereka capai setelah memperoleh kualifikasi sebagai dokter melalui pendidikan kedokteran dasar

19 Registrasi

Pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hokum untuk melakukan tindakan profesinya

20 SARYANKES

Tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran adtau kedokteran gigi

21 Sertifikat Kompetensi Dokter

Surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi

22 SK Pendamping Internsip

Surat keputusan yang diterbitkan oleh KIDI Pusat yang diberikan kepada seorang dokter yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping internsip dokter

23 SLPI

Surat yang ditandatangani oleh Pendamping dan Pimpinan Wahana Internsip sebagai bukti bahwa peserta telah menyelesaikan Program Internsip

24 STR Internsip

Bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter yang telah diregistrasi untuk mengikuti kegiatan internsip

25 STSI

Surat yang dikeluarkan oleh pimpinan saryankes yang menyatakan bahwa sudah menyelesaikan program internsip

26 Sumpah/ Janji Sumpah yang dibacakan oleh seseorang Dokter yang akan menjalani profesi dokter Indonesia secara resmi 27 Surat Ijin

Bukti tertulis yang diberikan pemerintah

Praktik

kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan

28 UKP

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memlihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.

29 UKM

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.

30 Wahana

Sarana pelayanan kesehatan yang menjadi tempat pelaksanaan program internsip yang telah memenuhi kriteria sebagai wahana internsip

31 Stakeholders

Semua pihak, organisasi maupun perorangan yang peduli dan atau terlibat terhadap suatu usaha.

UCAPAN TERIMAKASIH Departemen Kesehatan RI menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi‐tingginya kepada semua pihak yang telah membantu, dimulai dari usulan darf  pertama hingga diterbitkannya Pedoman Internsip Dokter Indonesia ini. A. Kelompok Kerja Program Internsip Dokter Indonesia Sesuai dengan Kepmenkes Nomor 993/MENKES/SK/X/2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Sekretaris Jenderal Depkes RI Dirjend. Bina Pelayanan Medik Depkes RI Dirjend. Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Ketua Umum PB IDI Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI Kabid Pemberdayaan Puspronakes LN, Badan PPSDMK Kabid Perencanaan dan Sumberdaya Pusdiknakes Badan PPSDMK Sekretaris Badan PPSDMK Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK Ketua Elect PB IDI Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia Kepala Biro Kepegawaian, Depkes RI Kepala Pusdiknakes, Badan PPSDMK Kepala Bidang Bin‐Bang Pradokyan Primer dan Doga drg. Ninin Setianingsih, MM (Kepala Bagian Program dan Informasi, Ditjen Bina Yanmedik) drg. Marliana Purba, MM (Biro Kepegawaian, Depkes RI) Syamsul Bahri SKM, M.Kes (Kepala Bagian Program dan Informasi, Set. Badan PPSDMK) Minarto, SKM, M.Kes (Sekretariat KKI)

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Netty T. Pakpahan (Biro Hukum dan Organisasi, Depkes RI) Ketua Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI Wakil Ketua MKDKI Kabag Hukormas Badan PPSDMK Kabag Penyusunan Peraturan Biro Hukor Depkes RI Kabag Hukormas Ditjen Yanmedik Depkes RI Kabag Hukormas Ditjen Binkesmas, Depkes RI Kabag Pelayanan Hukum Sekretariat KKI Sek. Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Biro Hukum PB IDI Ketua Kolgeium DDKI PB IDI Kepala Pusdiklat SDMK, Badan PPSDMK Ketua PDKI PB IDI Ketua Divisi Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia Ketua Divisi Registrasi Kosil Kedokteran Indonesia Kabag Kepegawaian dan TU Set. Badan PPSDMK Kabid Perencanaan dan Informasi Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK Kabag Umum dan Kepegawaian Set. Ditjen Bina Yanmedik Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI Ketua BP2KB PB IDI Kabid Perencanaan dan Program Puspronakes LN Badan PPSDMK Kasubag Perencanaan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI Kepala Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK Ses Ditjen Bina Yanmedik, Depkes RI Kabid Distribusi dan Kemandirian Pusrengun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK Kabag Tata Laksana Keuangan, Biro Keuangan dan Perlengkapan, Depkes RI Kabag Keuangan dan Perlengkapan Set. Badan PPSDMK Kasubdit Bina Yanmed RSU Pendidikan, Ditjen Bina Yanmed Depkes RI Kabag Program dan Informasi, Ditjen Binkesmas Depkes RI Ketua Komisi Internsip Kolegium DDKI PB IDI Kabag Administrasi Umum dan Sekretariat KKI Kabag Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian, Depkes RI

54. Kabid Kendali Mutu Pusdiklat SDMK, Badan PPSDM Kesehatan

B. TIM AD HOC Sesuai dengan SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.04/2/1767.2/09 1. dr. Bambang Giatno Rahardjo, MPH (Kepala Badan PPSDM Kesehatan) 2. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA (Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan) 3. Drs. Abdurrahman, MPH (Kepala Pusrengun SDM Kesehatan Badan PPSDMK) 4. dr. Setiawan Soeparan, MPH (Kepala Pusdiknakes Badan PPSDMK) 5. dr. Ida Bagus Indra Gautama (Kepala Pusdiklat SDM Kesehatan, Badan PPSDMK) 6. dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA (Kepala Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 7. dr. Budi Sampurna, SH, DFM, Sp.F(K) (Kepala Biro Hukum dan Organisasi Depkes RI) 8. Prof. DR. Mulyohadi Ali, dr (Konsil Kedokteran Indonesia) 9. dr. Djauhari Widjajakusumah, PFK (Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia) 10. drg. Judianto, MPH (Kepala Bidang Pemberdayaan, Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 11. dr. Rini Rachmawati, MARS (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 12. Ir. Herwanti Bahar, MSc (Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan Puspronakes LN, Badan PPSDMK) 13. Jenny Songkilawang, SKM (Kasubbid Profesi, Puspronakes LN) 14. drg. Helmawaty Hamid, MPd (Kasubbid TKKI dan TKKA, Puspronakes LN) 15. Prof. Dr. Hj. Qomariyah, MS, PKK, AIFM 16. dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

dr. Bernard SM. Hutabarat, PAK Prof. DR. Soeharto, dr, MSc, MPdK, SpPD KPTI dr. Titi Savitri Ira Heriawati, SKp dr. Yulherina dr. Tom Surjadi, MPH dr. Siti Pariani Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., Sp.An.KIC, KNA Dr. Ova Amelia, dr. SpOG, M.Med A. Syahroni, S.Sos, MPd Hani Annadoroh, Amd. Keb dr. Sugito Wonodirekso, MS, PKK, PHK dr. Riyani Wikaningrum, DMM, MSc DR. Respati S. Drajat, dr. SpOT DR. Basuki B. Purnomo, dr. SpU drg. Widyawati, MQIH Muflihati, S.Kep, Ners Dorce Tandung, S.Sos, Msi Asril Rusli, SH, MH Burlian SH, M.Kes drg. Astuty, MARS Netty T. Pakpahan, SH, MH Uud Cahyono, SH Dra. Farida Uli Siahaan, Apt Dewi Suci Mahayati M, SSt JB. Soekirno Wasiyati Djuremi, SKM Rr. Kristanti Endah WW, SKM Yenni Sulistyowati, SP

C. LAIN‐LAIN 1) dr. H. Nur Abadi, MM, Msi (Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah) 2) Lenny Agustaria Banjarnahor, SSt 3) drg. Ni Ketut Widyaningsih 4) Hadi Suprayogi, SH 5) Untung Hermino 6) Agus Purnomo Kartiko

DAFTAR PUSTAKA Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2004). Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta: Departemen Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004: Praktik Kedokteran: Jakarta 2004 Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2002). SK. Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi, Jakarta; Depdiknas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia; Undang‐Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta 2003 Konsil Kedokteran Indonesia (2006); Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Konsil Kedokteran Indonesia (2006); SK. Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21A/KKI/KEP/IX/2006 tentang Standar Kompetensi Dokter A Premier on Family Medicine Pratice, Goh Lee Gan, Azrul Azwar, Sugito Wonodirekso, Singapore International Foundation, 2004