bpjs kes

Slide Pembuka

PERAN BPJS KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN FRAUD DAN ABUSE DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

SELASA, 25 AGUSTUS 2015

AGENDA Pendahuluan Fraud & Abuse Oleh Faskes

Faktor Pendukung terjadinya Fraud & Abuse Mekanisme Pencegahan, Deteksi & Penanganan Fraud & Abuse Sistem Pengawasan Eksternal & Internal BPJS Kes Tantangan Pengelolaan Fraud & Abuse

Dasar Hukum Perpres 12 Tahun 2013 Pasal 42

(1) Pelayanan kesehatan kepada Peserta Jaminan Kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektifitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya.

Perpres 111 Tahun 2013 Pasal 43A

1) BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Jaminan Kesehatan. 2) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait. 4

Definisi  Permenkes 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional : “Tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh Peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, serta penyedia obat dan alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program jaminan kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan kesetentuan”.  Fraud dalam pelayanan kesehatan disebut sebagai suatu bentuk upaya yang secara sengaja dilakukan dengan menciptakan suatu manfaat yang tidak seharusnya dinikmati baik oleh individu atau institusi dan dapat merugikan pihak lain.  Fraud dalam pelayanan kesehatan dilakukan terhadap hal-hal atau keadaan dan situasi yang berhubungan dengan proses pelayanan kesehatan, cakupan atau manfaat pelayanan kesehatan dan pembiayaannya.  Pembahasan tentang Fraud lebih banyak merujuk kepada referensi yang berasal dari Amerika dimana kejadian Fraud dan Abuse mencapai 10% dari total biaya kesehatan per tahun (biaya kesehatan $ 170 billion per tahun. Laporan General Accounting Office, Mei 1992), kemudian tercatat pula bahwa angka tersebut pada tahun 2003 meningkat 7,7% dari tahun 2002. 5

Definisi  Abuse dapat diartikan sebagai penyalahgunaan atau tindakan yang bersifat tidak baik, tidak benar, tidak seharusnya, menyalahgunakan, cenderung kriminal dan mengganggu secara legal, formal maupun etika.  Abuse merupakan bentuk lain yang dapat merugikan dalam pelayanan kesehatan. Namun istilah ini lebih banyak digunakan dalam asuransi kesehatan yang diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang merugikan dalam pelayanan kesehatan tetapi tidak termasuk dalam kategori fraud. Abuse dapat berupa malpraktek atau overutilization.

 Abuse adalah setiap praktek Provider yang tidak konsisten dengan standar pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan perusahaan asuransi : Membiayai hal-hal yang tidak perlu atau tidak memenuhi kebutuhan manfaat, Memberikan penggantian biaya untuk pelayanan yang diberikan tidak sesuai kebutuhan medis, Membiayai pelayanan yang disebabkan oleh pelayanan yang tidak sesuai dengan standard profesional dalam kontrak.  Termasuk didalam Abuse adalah praktek/ kegiatan yang dilakukan peserta yang mengakibatkan perusahaan asuransi mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu. 6

Perbedaan F & A • Perbedaan yang nyata antara Fraud & Abuse adalah adanya “kesengajaan” (person's intent). • Keduanya mempunyai dampak/akibat yang sama  yaitu menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan

7

Jenis Fraud dan Abuse secara Umum

DUTA BPJS KESEHATAN

8

Subjek Fraud Provider Fraud

>>>

Consumer Fraud

> Meminjamkan Kartu kepada orang yang tidak berhak, Pasien ingin memperpanjang RINAP (Kss jiwa) Rujukan APS False Klaim,

False Klaim Up coding Unbundling Double Klaim Misrepresentasi Readmission Prematur Discharge

Mengganti tanggal rujukan,

Kesalahan Eligibilitas, Fraud yang dilakukan oleh Peserta Mandiri/Pemberi Kerja misalnya tidak menyetorkan kewajiban iuran sesuai kondisi sebenarnya, PHK secara administrasi untuk mendapatkan manfaat pelayanan selama 6 bulan tanpa membayar premi

Internal Fraud >

Penggelapan dana klaim Mengajukan klaim fiktif Membuatkan kartu peserta yang tidak berhak Menarik biaya untuk penerbitan kartu/ legalisasi SEP

Bekerjasama dengan Faskes untuk mengubah kode pelayanan dengan tarif lebih mahal Bekerjasama dengan Faskes untuk mengajukan klaim berulang

Bekerjasama dg Faskes memindahkan PPK TK I Suap dan Gratifikasi Ilegal dari Faskes/ Organisasi Profesi/ Peserta/ Pihak lain 9

FRAUD & ABUSE OLEH SUBYEK

Provider Fraud

False Klaim

Cluster Claim

Subjek Fraud

• Klaim fiktif • RJTL berlanjut RITL, namun RJTL dibuat pada hari sebelumnya/tgl RINAP dimajukan. • Kasus luka tembak (latihan perang) • Kasus bedah infertilitas (~mioma ~oligosperma) • Kasus kosmetik (bedah plastik) • Kasus koreksi penis post injeksi silikon • Memalsukan Resume Medis , Laporan Operasi. • Bayi sehat ditagihkan bayi sakit (seluruh bayi SC  asfiksia) • Infeksi  sepsis • Bronkitis  Bronkopneumonia • Comunitif fracture  multiple fracture • Strerilisasi  repair destruksi tuba • Penyetaraan kasus (infertilitas  endometriosis)

11

Subjek Fraud Provider Fraud

Up coding (code creep)

• Acute appendicitis (K.35.9)  Acute appendicitis with peritoneal abscess (K.35.0) • Kasus persalinan biasa  Kss Persalinan Penyulit (hipertensi, KPD, induksi) • DM tanpa komplikasi  DM dengan komplikasi • Typhoid Fever + DHF <<  DHF + Typhoid Fever >>> (???) • Pasien tdk dengan indikasi koma, dikoding koma • Pemeriksaan penunjang (MRI, CT-Scan) di-RITL-kan atau di RJTLkan (Laborat)

Unbundling

• (I13.2) Hypertensive heart and renal disease with both (congestive) heartfailure and renal failure ( I-4-12-I /Rp 6.757.511,00) dicoding  I11.0 (Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure + N17.9 (Acute renal failure, unspecified) + 13.509.185,00)

I10 (Primary hipertension( I-4-12-III/Rp

DPJP  Sp. Jantung 12

Subjek Fraud Provider Fraud • Kasus RJTL &RITL pada hari yang sama  RJTL ditagihakan : • Tanggal SEP RITL dimajukan 1 hari (seolah2 berbeda hari) • Pasien di-RJTL-kan sehari sebelumnya Double klaim • Kasus RINAP beda ruangan (Non Paviliun ke Paviliun) seolah2 readmisi • Iur biaya tidak legal (IOL, alkes implant) seharusnya hanya untuk kondisi pasien naik kelas • Penurunan fasilitas (tidak sesuai PKS)  hak kelas rawat • Kelengkapan berkas klaim Misrepresentasi • Undertreatment • Merujuk pasien dengan alasan over cost tarif pelayanan kesehatan 13

Subjek Fraud Provider Fraud

Coder

• koder yang menuliskan diagnose/prosedur sendiri , agar bisa cepat selesai tagihannya, menaikkan tarif,dll • koder yang menambahkan diagnose/prosedur sendiri , agar bisa cepat selesai tagihannya, menaikkan tarif,dll

14

Contoh kejadian Fraud & Abuse dalam Implementasi INA CBGs

Fraud Peserta – Data menunjukkan fraud Peserta adalah kedua terbanyak setelah Provider

– Secara garis besar ada 3 kelompok yaitu : • Pemalsuan data/ informasi diri • Pemalsuan kepesertaan • Penyalahgunaan klaim

Pemalsuan data/informasi diri

Pemalsuan Kepesertaan

Contoh kejadian Fraud & Abuse dalam Implementasi INA CBGs

Fraud Internal – – – – –

Penggelapan dana klaim Mengajukan klaim fiktif Membuatkan kartu peserta yang tidak berhak Menarik biaya untuk penerbitan kartu/legalisasi SEP Bekerjasama dengan Faskes untuk mengubah kode pelayanan dengan tariff lebih mahal – Bekerjasama dengan Faskes untuk mengajukan klaim berulang – Suap dan gratifikasi illegal dari Faskes/organisasi profesi/Peserta/Pihak lain – Membuang berkas klaim

Faktor Pendukung Terjadinya Fraud

Faktor Pendukung Terjadinya Fraud 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Anggapan provider bahwa tarif INA CBGs tidak sesuai dengan tariff RS. Pemahaman subsidi silang antar RTJL dan RITL, antar diagnosa Pemahaman case mix belum baik di Faskes Koder belum memahami cara pengkodean (koding) Verifikasi yang kurang teliti atau verifikator tidak mehami system INA CBGs Sistem IT belum siap mencegah data fraud Pemberantasan fraud masih belum memiliki kekuatan hukum. KPK belum sampai pada tahap penyidikan. OJK masih dalam tahap observasi

Prediksi: Fraud dalam pelaksanaan JKN pada tahun 2015 akan ada dan mungkin menjadi bertambah;

Kerugian negara diperkirakan bertambah namun bukti sulit didapat;

Tanpa ada pencegahan dikhawatirkan fraud akan menjadi budaya kerja tenaga dan manajer RS, Peserta dan Petugas BPJS Kesehatan

DATA LITBANG KPK, 2013

Modus Korupsi Sektor Kesehatan Dari data pengaduan masyarakat sejak 2005-2012, KPK melakukan inventarisasi modus-modus korupsi sektor kesehatan terbanyak berupa: • •

Penyelewengan APBN/APBD sektor kesehatan, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda

Intervensi politik dalam anggaran kesehatan, jaminan kesehatan dan • ASKESKIN •

Pungli oleh PNS (Dinas Kesehatan) dan pemotongan dana bantuan

•

Kecurangan dalam pengadaan barang/jasa, terutama alat kesehatan

•

Penyalahgunaan keuangan RSUD Klaim palsu dan penggelapan dana asuransi kesehatan oleh oknum Puskesmas dan RSUD Penyalahgunaan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD)

Sektor Kesehatan sebagai Sasaran Strategis KPK  Dalam Renstra KPK 2011-2015, kesehatan menjadi salah satu

fokus KPK (selain Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Infrastruktur dan Pendidikan), karena :

Menyangkut hajat hidup orang banyak

Jumlah anggaran kesehatan yang makin besar. Per 1 Januari 2014, BPJS akan mengelola dana yang cukup besar (Rp.30 T) dan makin meningkat tiap tahun Besarnya potensi penyimpangan di Fasilitas Kesehatan. Fraud dalam claim layanan kesehatan di USA 2-10%, dan sudah merupakan ranah FBI

15 Tipe Fraud di Rumah Sakit* NO. 1

NAMA TINDAKAN Upcoding

BATASAN OPERASIONAL Memasukan klaim penagihan atas dasar kode yang tidak akurat, yaitu diagnosa atau prosedur yang lebih kompleks atau lebih banyak menggunakan sumber daya RS, sehingga menghasilkan nilai klaim lebih tinggi dari yang seharusnya. Menggunakan sistem rekam medis elektronik dan membuat model spesifikasi profil pasien yang terbentuk secara otomatis dengan mengkopi profil pasien lain dengan gejala serupa untuk menampilkan kesan bahwa semua pasien dilakukan pemeriksaan lengkap. Tagihan untuk layanan yang tidak pernah diberikan. Menaikan tagihan global untuk prosedur dan perawatan yang digunakan pasien khususnya untuk alat implant dan obat-obatan. Menagihkan beberapa prosedur secara terpisah yang seharusnya dapat ditagihkan dalam bentuk paket pelayanan, untuk mendapatkan nilai klaim lebih besar pada satu episode perawatan pasien. Penyedia layanan kesehatan yang merujuk kepada dirinya sendiri atau rekan kerjanya untuk memberikan layanan, umumnya disertai insentif uang atau komisi.

2

Cloning

3

Phantom Billing

4

Inflated Bills

5

Service Unbundling or Fragmentation

6

Self Referral

7

Repeat billing

Menagihkan lebih dari satu kali untuk prosedur, obat-obatan dan alkes yang sama padahal hanya diberikan satu kali.

8

Length of Stay

Menagihkan biaya perawatan pada saat pasien tidak berada di rumah sakit atau menaikan jumlah hari rawat untuk meningkatkan nilai klaim.

9

Type of room change

Menagihkan biaya perawatan untuk ruangan yang kelas perawatannya lebih tinggi daripada yang sebenarnya digunakan pasien.

10

Time in OR

11

Keystroke Mistake

12

Cancelled Service

13

No Medical Value

14

Standard of care

15

Unnecessary treatment

Menagihkan prosedur menggunakan waktu rata-rata maksimal operasi, bukan durasi operasi yang seharusnya. Melakukan entri kode yang tidak benar. Biasanya pada pemberian terapi obat, prosedur atau pelayanan kesehatan yang telah direncanakan kemudian dibatalkan namun tetap ditagihkan. Klaim yang diajukan merupakan pelayanan yang tidak mendukung kondisi medis/kesehatan pasien. Penagihan layanan yang tidak sesuai standar kualitas dan keselamatan pasien yang berlaku Penagihan atas pemeriksaan atau terapi yang tidak terindikasi untuk pasien

* : Prof. Laksono T. , 2014 24

Tindakan Fraud Lainnya yang Terjadi di Indonesia

Penggunaan Ventilator Berlebih

Phantom Procedure

Phantom Visit

Readmisi

Sumber : Prof. Laksono T. dalam penelitian 7 RS di Indonesia

25

5 JENIS KEJADIAN TERBANYAK FRAUD & ABUSE PELAYANAN KESEHATAN

PT ASKES (PERSERO) TAHUN 2013 (experience)

FASKES

PESERTA

• Upcoding • Tagihan tanpa berkas pendukung • Medical necessity • Unbundling • False claim

• Penggunaan kartu oleh yang tidak berhak • Kartu tidak berlaku • Pelayanan Non prosedur • Usaha mendapatkan pelayanan diluar jaminan • Rujukan tidak valid : mencoret rujukan, rujukan tidak berlaku

Sumber Data : Laporan Kantor Divisi Regional

MEKANISME PENGENDALIAN & PENANGANAN FRAUD & ABUSE

Pedoman & Kebijakan Anti Fraud

Sosialisasi/Edukasi Kepada Provider & Peserta

Kompetensi & Integritas

Pegawai

Aplikasi SIM Produk Pencegahan Fraud

28

Produk Pencegahan Fraud

Pedoman Fraud & Abuse

Modul Diklat Anti Fraud

Juknis Verifikasi

Tools BimTek Anti Fraud

Leaflet Fraud

Aplikasi UR

500 Rekomendasi Koding INA CBGs

Laporan PIN-F

29

Berbagai Upaya Pencegahan Fraud BPJS Kesehatan Tahun 2014 Penyusunan Juknis Verifikasi bersama Kemenkes

Pembentukan & Pertemuan Rutin DPM Pusat

Pembahasan Kasus INA CBG’s dg Tim NCC : 500 Rekomendasi Koding INA CBGs

Pembuatan Format Laporan Kejadian Terindikasi Fraud dg PIN-F (Pengendalian Inefisiensi Fraud)

Focus Discussion Group (FGD) dengan Para Pakar Fraud

Audiensi dg FKPMK-UGM dalam rangka Sosialisasi & Training INA CBGs bersama BPJS Kes. di RS

Pertemuan Nasional : Faskes, Dinkes & DPM

Pengenalan Fraud kepada Faskes dengan Leaflet Fraud

Perencanaan Diklat Anti Fraud Metode Blended Learning dg FKPMK-UGM

BimTek Anti Fraud di RS & Penyusunan Pedoman FraudRS dg Kemenkes

Audiensi dg KPK dalam rangka Join Audit bersama BPJS Kes., BPKP, & Kemenkes.

Pembentukan Tim Pencegah Kejadian Fraud selain Tim Anti Fraud yang sudah ada 30

Bagaimana Mengatasi Fraud/Abuse? Program Anti Fraud/Abuse 1. Pembentukan Tim 2. Instrumen untuk mendeteksi fraud & abuse

Pengelolaan Kejadian Teridentifikasi Fraud & Abuse

ALUR PENGELOLAAN FRAUD & ABUSE BPJS KESEHATAN Duta BPJS Kantor Cabang/ BPJS Center - Mendeteksi Kejadian Teridentifikasi F & A - Membuat Laporan Kejadian

Tim Anti Fraud Kantor Cabang/ Divisi Regional - Melakukan pemeriksaan mandiri atas klaim yang telah dibayarkan oleh KC - Melakukan analisa & memberikan Rekomendasi Kantor Pusat Rekomendasi dan Tindak Lanjut

PROGRAM KERJA MANAJEMEN UTILISASI TERKAIT FRAUD & ABUSE Evaluasi atas data Utilization Review

Feedback & rekomendasi TL

Deteksi dan identifikasi Fraud dan Abuse melalui Audit Klaim

SISTEM PENGAWASAN EKSTERNAL & INTERNAL

Siapa yang melakukan Pencegahan & Pengawasan ? Eksternal : -Dewan SJSN -Pengawas Independen: OJK -KPK -Kemenkes (?) - Perguruan Tinggi (?)

Internal : Tim Anti Fraud

Deteksi, Pengawasan & Evaluasi

Pengawasan Eksternal

Siapa Pengawas BPJS ? BPK • Semua pengawasan keuangan negara, termasuk yang telah dipisahkan (ps 2 ayat (2) UU 15/2004) • Pengawasan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (ps 4 ayat (1) UU 15/2004)

OJK • OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Pasar Modal; dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. (Ps 6 UU 21/2011)

DJSN •

Pengawasan Eksternal BPJS dilakukan oleh DJSN dan Lembaga Pengawas Independen (Pasal 39 ayat (3) UU 24/2011

Apa peran Perguruan Tinggi? Mengapa harus berperan? •

PT mempunyai

tenaga ahli yang luas. • PT jangan hanya jadi penonton • Apa perannya?

• Peran dengan hasil Jangka Panjang: Mendidik mahasiswa kedokteran, residen (PPDS1), fellows (PPDS2) • Peran dengan hasil Jangka Pendek: - Sebagai tenaga ahli untuk membantu BPJS - Sebagai tenaga ahli untuk membantu Pengawas Independen (OJK)

PENERAPAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PADA BPJS KESEHATAN PREEMPTIF • Fungsi Manaj. Risiko • Pedoman Identifikasi, Penanganan dan Pelaporan Fraud & Abuse • KM Portal – Best Practice Sharing identifikasi dan penanganan Fraud & abuse • Glossary Kasus Fraud & Abuse • Whistleblowing System • Good Governance

PREVENTIF

REPRESIF

• Teknologi & Sistem Informasi yang terintegrasi  red flag • Alat bantu verifikasi  Klarinet • Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi Pengawasan Internal • Fungsi Manaj.Utilisasi, • BPJS Kes. Center  Patient Visit •Pedoman Identifikasi, Penanganan dan Pelaporan Fraud & Abuse •KM Portal – Best Practice Sharing identifikasi dan penanganan Fraud & abuse •Whistleblowing System •Good Governance (on progress) • Tenaga Verifikator yang berpengalaman

• Teknologi & Sistem Informasi yang terintegrasi  red flag • Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi Pengawasan Internal • Fungsi Manaj.Utilisasi • BPJS Kes. Center  Patient Visit • Tenaga Verifikator yang berpengalaman • Tim Anti Fraud (Divre dan KC) • Internal Auditor (dokter, CFE) •Dewan Pertimbangan Medik •Forum Komunikasi & konsultasi •Fungsi Hukum & HAL

DETEKTIF • Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi Pengawasan Internal • Fungsi Manaj.Utilisasi, • BPJS Kes. Center  Patient Visit • Tim Anti Fraud (Divre dan KC) • Internal Auditor (dokter, CFE) •Dewan Pertimbangan Medik •Forum Komunikasi & konsultasi •Fungsi Hukum & HAL

HTA Health Technology Assessment Definisi

Dibentuk oleh Menteri Kesehatan

CAB Clinically Advisory Board

Tim Kendali Mutu&Biaya JKN

Dibentuk oleh Menteri Kesehatan

Difasilitasi BPJSK

DPM Dewan Pertimbangan Medik oleh -

INDEPENDEN !

Struktur

Tingkat Pusat

Tingkat Pusat

Aktivitas

Memberikan penilaian teknologi kesehatan

Memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan teknis medis pelayanan kesehatan

Keanggotaan BPJS Kesehatan

Ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI

Organisasi Profesi & Akademisi Kedokteran 39

-

-

Tk Pusat Tk. Divisi Regional Tk Cabang

Rapat Rutin:

evaluasi mutu pelayanan kesehatan Audit Medis Sosialisasi & Pembinaan etika disiplin profesi

Organisasi Profesi, Pakar Klinis, dan Akademisi

-

Dibentuk oleh BPJS Kesehatan Supporting BPJSK Medical Judgement/2nd Opinion

-

Tk. Pusat Tk. Divisi Regional Medical Judgment Klaim Investigation Utilization Review

Pakar Klinis

TANTANGAN PENGELOLAAN FRAUD & ABUSE

Analisis Sumber anggaran Pengawasan • Anggaran BPJS untuk JKN: 30 Triliun • Asumsi konservatif ada 5% fraud = 1.5 Triliun. • Apakah bisa dikurangi fraud ini? Apakah bisa mencegah fraud menjadi budaya kerja? • Apakah bisa ada dana pengawasan untuk mengurangi kerugian. Berapa? (Laksono Trisnantoro)

Tantangan Memberantas Korupsi di Sektor di Kesehatan oleh KPK Tantangan bagi profesi kedokteran dalam pemberantasan korupsi adalah mengantisipasi modus korupsi yang semakin kompleks dan sophisticated. Perhatian yang semakin serius antara lain pada : •

Abuse of power & discretion. Profesi dokter memegang otoritas medis yang sulit ditantang, baik oleh kolega, terlebih oleh kalangan awam. Hal ini menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik.

•

Conflict of interest. Profesi dokter dapat terjebak pada situasi konflik kepentingan, yang apabila tidak segera keluar dari situasi tersebut, dapat mengakibatkan tindak pidana.

•

State Capture Corruption. Profesi kedokteran harus mewaspadai upaya-upaya pihak tertentu memanfaatkan otoritas medis untuk melakukan korupsi melalui produk peraturan perundangan. Unholy alliance. Permufakatan jahat antara profesi kedokteran dengan pelaku kejahatan.

•

Harapan......

Perubahan Pola Kejadian Fraud

Deteksi melalui SIM

Tindak Lanjut

43

There are three things in the world that deserve NO MERCY, hypocrisy, FRAUD, and tyranny. (Frederick Willia Robertson)

Slide Penutup

Terima kasih

Kartu Indonesia Sehat Kalau Gotong royong, Semua Tertolong www.bpjs-kesehatan.go.id

@BPJSKesehatanRI

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Akun Resmi)

bpjskesehatan

BPJS Kesehatan