VISI & MISI Visi BPJS Kesehatan : CAKUPAN SEMESTA 2019 Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya. Misi BPJS Kesehatan : 1. Membangun kemitraan kemitraan strategis dengan dengan berbagai lembaga lembaga dan mendorong mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 2. Menjalankan dan memantapkan sistem sistem jaminan pelayanan pelayanan kesehatan yang yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan.
maupun keluarga. Sehingga munculah istilah “SADIKIN”, sakit sedikit jadi miskin. Dapat disimpulkan, bahwa kesehatan tidak bisa digantikan dengan uang, dan tidak ada orang kaya dalam menghadapi penyakit karena dalam sekejap kekayaan yang dimiliki seseorang dapat hilang untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Begitu pula dengan resiko kecelakaan dan kematian. Suatu peristiwa yang tidak kita harapkan namun mungkin saja terjadi kapan saja dimana kecelakaan dapat menyebabkan merosotnya kesehatan, kecacatan, ataupun kematian karenanya kita kehilangan pendapatan, baik sementara maupun permanen. Belum lagi menyiapkan diri pada saat jumlah penduduk lanjut usia dimasa datang semakin bertambah. Pada tahun Pada 2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia adalah 270 juta orang. 70 juta diantaranya diduga berumur lebih dari 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2030 terdapat 25%
penduduk Indonesia adalah lansia. Lansia ini sendiri rentan
mengalami berbagai penyakit degenerative yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan berbagai dampak lainnya. Apabila tidak aday ang menjamin hal ini maka suatu saat hal ini mungkin dapat menjadi masalah yang besar Seperti menemukan air di gurun, ketika Presiden Megawati mensahkan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, banyak pihak berharap tudingan Indonesia sebagai ”negara tanpa jaminan
Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu”.
Landasan Hukum Landasan Hukum BPJS Kesehatan : 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional “suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyeenggaraan jaminan sosial” 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial “badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial”
Direksi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 160/M Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) menjadi Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014, maka susunan Direksi BPJS Kesehatan terhitung mulai
5. Prastuti Soewondo
(Anggota)
6. Hasrul Lutfi Hamid
(Anggota)
7. Wahyuddin Bagenda
(Anggota)
Peserta Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi : 1.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
2.
Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI), terdiri dari :
Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya a)
Pegawai Negeri Sipil;
b)
Anggota TNI;
c)
Anggota Polri;
d)
Pejabat Negara;
e)
Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri;
f)
Pegawai Swasta; dan
e)
Perintis Kemerdekaan;
f)
Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan; dan
g)
Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a sd e yang mampu membayar iuran.
Anggota keluarga yang ditanggung 1.
Pekerja Penerima Upah : ·
Keluarga inti meliputi istri/suami dan anak yang sah (anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
·
Anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, dengan kriteria: a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; b. Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal.
2. Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja : Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang diinginkan (tidak terbatas). 3. Peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga tambahan, yang meliputi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua.
b)
Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis
2.
IURAN IURAN
c)
Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis
d)
Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai
e)
Pelayanan alat kesehatan implant
f)
Pelayanan penunjang diagnostic lanjutan sesuai dengan indikasi medis
g)
Rehabilitasi medis
h)
Pelayanan darah
i)
Peayanan kedokteran forensik
j)
Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan
Rawat Inap yang meliputi: a)
Perawatan inap non intensif
b)
Perawatan inap di ruang intensif
c)
Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri
b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan manfaat pelayanan di ruang
per orang per bulan
perawatan Kelas II.
c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
per orang per
bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 6.
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
7.
Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN 1. Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. 2.
Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
Pendaftaran Peserta Prosedur Pendaftaran Peserta BPJS-Kesehatan secara Online Hal-hal yg harus dipersiapkan sebelum Pendaftaran Peserta BPJS-Kesehatan secara Online : 1. Kartu Tanda Penduduk 2. Kartu Keluarga 3. Kartu NPWP 4. Alamat E-mail dan No. HP yg bisa dihubungi Calon Peserta mengisi Isian secara lengkap (Nama, Tgl. Lahir, Alamat, Email dll) Besaran Iuran adalah sesuai dengan Kelas Perawatan yg anda pilih -KELAS III = Rp. 25.500/Bulan -KELAS II = Rp. 42.500/Bulan -KELAS I = Rp. 59.500/Bulan Setelah menyimpan Data, Sistem akan mengirimkan Email Notifikasi Nomor Registrasi ke Alamat Email sesuai dengan yang diisikan oleh Calon Peserta Calon Peserta dapat mencetak Formulir Pendaftaran dan Nomor Virtual Account sebagai kelengkapan Dokumen pada saat akan mengambil Kartu BPJS-Kesehatan ke Kantor Cabang BPJS-Kesehatan terdekat
