MAKALAH UNDANG-UNDANG DAN ETIKA “STUDI KASUS “ BPJS (BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL) KESEHATAN
Oleh : Ucik P!"#!"i$i
%&&&%'%'%'
Gh!!"i*!h L!!"!#i
%+&&%'%'%'&%
Te*,! A* Pe.!#!"!i
%+&&%'%'%'/0
1i"k! 2i! S!3i4!
%+&&%'%'%'0/
1AKULTAS 1ARMASI
UNI5ERSITAS JEMBER &'%/
BAB I PENDAHULUAN
%6% LAT LATAR AR BELAKANG
Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia.Di Indonesia, falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam D !5 pasal "#H dan pasal $!, dan diatur dalam %o. "$&'((" yang kemudian diganti dengan $)&"**( tentang +esehatan. Dalam $)&"**( ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan kesehatan dan memperoleh memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. terjangkau. ebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. erd erdasa asark rkan an Dekl Deklara arasi si terse tersebu but, t, pasca pasca Peran Perang g Duni Duniaa II bebe beberap rapaa nega negara ra meng mengam ambi bill inisi inisiat atif if untu untuk k meng mengem emba bang ngka kan n jami jamina nan n sosi sosial al,, antar antaraa lain lain jamin jaminan an keseha kesehatan tan bagi bagi semua semua pendud penduduk uk Universal Universal Health Coverage Coverage/. /. Dalam sidang ke5# tahun tahun "**5 "**5 di 0enewa, 0enewa, World orld Health Assembly Assembly 1H2/ menggaris bawahi bawahi perlunya perlunya pengembangan sistem pembiayaan kesehatan yang menjamin tersedianya akses masyarak masyarakat at terhad terhadap ap pelaya pelayanan nan kesehat kesehatan an dan memberi memberikan kan perlin perlindun dungan gan kepada kepada mereka terhadap risiko keuangan. 1H2 ke5# mengeluarkan resolusi yang menyatakan, pembiayaan
kesehatan
yang
berkelanjutan
melalui Unive nivers rsa al
Healt ealth h
Coverage diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial. 1H2 juga meny menyar aran anka kan n
kepa kepada da
1H3 1H3
agar agar
mend mendor oron ong g
nega negara ra-n -neg egar araa
angg anggot otaa
untu untuk k
menge4aluas menge4aluasii dampak dampak perubahan perubahan sistem pembiayaan pembiayaan kesehatan kesehatan terhadap terhadap pelayanan pelayanan kesehatan ketika mereka bergerak menuju Universal Health Coverage. Di Indone Indonesia, sia, falsafah falsafah dan dasar negara negara Pancasi Pancasila la terutam terutamaa sila ke-5 ke-5 juga juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam D !5 pasal "#H dan pasal $!, dan diatur dalam %o. "$&'((" yang kemudian diganti dengan $)&"** $)&"**( ( tentan tentang g +esehat +esehatan. an. Dalam Dalam $)&"* $)&"**( *( ditegas ditegaskan kan bahwa bahwa setiap setiap orang orang mempun mempunya yaii hak yang yang sama sama dalam dalam memper memperoleh oleh akses atas sumber sumber daya daya di bidang bidang kesehatan kesehatan dan memperoleh memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. terjangkau.
ebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. ntuk mewujudkan komitmen global dan konstitusi di atas, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui 0aminan +esehatan %asional 0+%/ bagi kesehatan perorangan. saha
ke
arah
itu
sesungguhnya
telah
dirintis
pemerintah
dengan
menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui P 2skes Persero/ dan P 0amsostek Persero/ yang melayani antara lain pegawai negeri sipil, penerima pensiun, 4eteran, dan pegawai swasta. ntuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema 0aminan +esehatan 6asyarakat 0amkesmas/ dan 0aminan +esehatan Daerah 0amkesda/. %amun demikian, skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi bagi. iaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. ntuk mengatasi hal itu, pada "**!, dikeluarkan ndang-ndang %o.!* tentang istem 0aminan osial %asional 0%/. !*&"**! ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk 0aminan +esehatan %asional 0+%/ melalui suatu adan Penyelenggara 0aminan osial P0/. ndang-ndang %o. "! ahun "*'' juga menetapkan, 0aminan osial %asional akan diselenggarakan oleh P0, yang terdiri atas P0 +esehatan dan P0 +etenagakerjaan.
+husus
untuk
0aminan
+esehatan
%asional
0+%/
akan
diselenggarakan oleh P0 +esehatan yang implementasinya dimulai ' 0anuari "*'!. ecara operasional, pelaksanaan 0+% dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain7 Peraturan Pemerintah %o.'*' ahun "*'" tentang Penerima antuan Iuran PI/8 Peraturan Presiden %o. '" ahun "*'$ tentang 0aminan +esehatan8 dan Peta 0alan 0+% Roadmap 0aminan +esehatan %asional/. esungguhnya keinginan untuk mendirikan P0 baru telah dibahas dalam prosespenyusunan 0%. Perdebatannya berlangsung sangat alot. erbagai pertimbangan tentangcost-benefit, %asionalisme, keadilan antar daerah dan antar golongan pekerjaan, sertapertimbangan kondisi geografis serta ekonomis yang berbeda beda telah pula dibahas mendalam.2pa yang dirumuskan dalam 0%, no !*&*!, merupakan kompromi optimal.+onsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi adalah bahwa rumusan suatu yang telahdiundangkan harus dilaksanakan, baik yang
tadinya pro maupun yang tadinya kontra terhadapsuatu isi atau pengaturan. etelah disetujui DP9, wakil rakyat, maka rumusan suatu mengikat semua pihak. angatlah tidak layak dan tidak matang, apabila tersebut sudah di4onis tidak mengakomodir kepentingan kita, sebelum itu dilaksanakan. +ita harus belajarkonsekuen dan berani menjalankan sebuah keputusan , meskipun ada aspirasi atau keinginankita yang berbeda dengan yang dirumuskan 0%. oleh saja kita tidak setuju dengan isisuatu dan tidak ada satupun yang isinya '**: disetujui dan didukung oleh seluruhrakyat. 2tau, jika seseorang atau sekelompok orang yakin bahwa 0% itu merugikankepentingan lebih banyak rakyat, maka ia atau mereka dapat mengajukan alternatif ke DP9untuk mere4isi atau membuat baru. Inilah hakikat negara demokrasi.
%6& RUMUSAN MASALAH
Dari
latarbelakangdiatasmakakitadapatmenyimpulkanrumusanmasalah
yang
dapatkitatarikadalahsebagaiberikut 7 '. 2pakah yang dimaksud dengan P0; ". agaimanakah sejarah singkat P0 kesehatandanprosespelaksanaannya; $.. agaimanakah proses transformasi P0 kesehatandanjugamanfaatnya;
%6+ TUJUAN
ujuandaripembuatanmakalahiniadalah7 '. DapatmemahamipengertiandariP0. ". Dapatmengetahui sejarah singkattentang
bpjs
kesehatanmaupun
penerapannya di Indonesia. $. Dapatmengetahui proses transformasi sertamemahamimanfaat dari P0.
proses
BAB II PEMBAHASAN &6%6 Pe47e#i!4 BPJS (B!,!4 Pe4*ele477!! J!.i4!4 S8"i!l Ke"eh!#!4)
P0 +esehatan adan Penyelenggara 0aminan osial +esehatan/ merupakan adan saha 6ilik %egara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai %egeri ipil, Penerima Pensiun P% dan %I&P3<9I, =eteran, Perintis +emerdekaan beserta keluarganya dan adan saha lainnya ataupun rakyat biasa.P0 +esehatan bersama P0 +etenagakerjaan dahulu bernama 0amsostek/ merupakan program pemerintah dalam kesatuan 0aminan +esehatan %asional 0+%/ yang diresmikan pada tanggal $' Desember "*'$. ntuk P0 +esehatan mulai beroperasi sejak tanggal ' 0anuari "*'!, sedangkan P0 +etenagakerjaan mulai beroperasi sejak ' 0uli "*'!.P0 +esehatan sebelumnya bernama 2skes 2suransi +esehatan/, yang dikelola oleh P 2skes Indonesia Persero/, namun sesuai %o. "! ahun "*'' tentang P0, P. 2skes Indonesia berubah menjadi P0 +esehatan sejak tanggal ' 0anuari "*'!.adan Penyelenggara 0aminan osial atau P0 merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut ndang-undang %omor !* ahun "**! dan ndang-undang %omor "! ahun "*''. esuai ndang-undang %omor !* ahun "**! tentang istem 0aminan osial %asional, P0 merupakan badan hukum nirlaba. erdasarkan ndang-undang %omor "! ahun "*'', P0 akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan P 2skes Indonesia menjadi P0 +esehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan P 0amsostek menjadi P0 +etenagakerjaan.ransformasi P 2skes dan P 0amsostek menjadi P0 dilakukan secara bertahap. Pada awal "*'!, P 2skes akan menjadi P0 +esehatan, selanjutnya pada "*'5 giliran P 0amsostek menjadi P0 +etenagakerjaan.
&6&6 Se9!!h Si47k!# BPJS Ke"eh!#!4
Padatahun'()# pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai %egeri dan Penerima Pensiun P% dan 29I/ beserta anggota keluarganya berdasarkan +eputusan Presiden %omor "$* ahun '()#. 6enteri +esehatan membentuk adan +husus di lingkungan Departemen +esehatan 9I yaitu adan Penyelenggara Dana Pemeliharaan +esehatan PDP+/, dimana oleh 6enteri +esehatan 9I pada waktu itu Prof. Dr. >.2. iwabessy/ dinyatakan
sebagai
cikal-bakal
2suransi
+esehatan
%asional.
ntuk
lebih
meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah %omor "" ahun '(#! tentang Pemeliharaan +esehatan bagi Pegawai %egeri ipil,Penerima Pensiun P%, 29I dan Pejabat %egara/ beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah %omor "$ ahun '(#!, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan mum Husada hakti. erdasarkan Peraturan Pemerintah %omor )( ahun '((', kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada hakti ditambah dengan =eteran dan Perintis +emerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. erdasarkan Peraturan Pemerintah %omor ) ahun '((" status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan P Persero/ dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Padatahun"**5 P. 2skes Persero/ diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen +esehatan 9I, sesuai +eputusan 6enteri +esehatan 9I %omor '"!'&6?%+?&+&@I&"**!
dan
%omor
5)&6?%+?&+&I&"**5,
sebagai
Penyelenggara Program 0aminan +esehatan 6asyarakat 6iskin P0+66&2+?+I%/. D!"! Pe4*ele477!!!4 7
'. D '(!5 ". %o. "$&'((" tentang +esehatan
$. %o.!*&"**! tentang istem 0aminan osial %asional 0%/ !. +eputusan 6enteri +esehatan %omor '"!'&6?%+?&+&@I&"**! dan nomor 5)&6?%+?&+&I&"**5,Prinsip Penyelenggaraan mengacu pada 7 5. Diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan aAas gotong royong sehingga terjadi subsidi silang. ). 6engacu pada prinsip asuransi kesehatan sosial. B. Pelayanan kesehatan dengan prinsip managed care dilaksanakan secara #. terstruktur dan berjenjang. (. Program diselenggarakan dengan prinsip nirlaba. '*. 6enjamin adanya protabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta. ''. 2danya akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas. Pada tanggal ' 0anuari "*'!, P 2skes Indonesia Persero/ berubah nama menjadi P0 +esehatan sesuai dengan ndang-ndang no. "! tahun "*'' tentang P0. &6+ Se9!!h Pe.3e4#k!4 BPJS
ejumlah fraksi di DP9 dan pemerintah menginginkan agar P0 II P0 +etenagakerjaan/ bisa beroperasi selambat-lambatnya dilakukan "*'). ebagian menginginkan "*'!. 2khirnya disepakati jalan tengah, P0 II berlaku mulai 0uli "*'5. 9ancangan ndang-undang tentang P0 pun akhirnya disahkan di DP9 pada "# 3ktober
"*''.6enteri
+euangan
saat itu/ 2gus
6artowardojo mengatakan,
pengelolaan dana sosial pada kedua P0 tetap perlu memerhatikan prinsip kehatihatian. ntuk itu, pemerintah mengusulkan dibuat katup pengaman jika terjadi krisis keuangan maupun kondisi tertentu yang memberatkan kondisi perekonomian esaran iuran di tahap awal program P0 kesehatan, pemerintah akan menggelontorkan dana 9p '5,( triliun dari 2P% untuk menyubsidi asuransi kesehatan #) juta warga miskin. Pada eptember "*'", pemerintah menyebutkan besaran iuran P0 +esehatan sebesar 9p"".*** per orang per bulan. etiap peserta P0 nanti harus membayar iuran tersebut, kecuali warga miskin yang akan ditanggung oleh pemerintah,%amun pada 6aret "*'$ +ementerian +euangan dikabarkan memotong besaran iuran P0 menjadi 9p'5,5**, dengan alasan mempertimbangkan kondisi fiskal negara.Pemangkasan anggaran iuran P0 itu mendapat protes dari pemerintah D+I 0akarta. D+I 0akarta menganggap iuran 9p'5 ribu per bulan per orang tidak cukup untuk membiayai
pengobatan warga miskin. 2palagi D+I 0akarta sempat mengalami kekisruhan saat melaksanakan program +artu 0akarta ehat. D+I menginginkan agar iuran P0 dinaikkan menjadi 9p"$.*** rupiah per orang per bulan.+etua Ikatan Dokter Indonesia IDI/ Dr. Caenal 2bidin menilai bahwa iuran untuk Penerima antuan Iuran PI/ sebesar 9p'5.5** yang akan dibayarkan pemerintah itu belumlah angka yang ideal untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang layak. IDI telah mengkaji besaran iuran yang ideal berdasarkan pengalaman praktis dari P 2skes, dimana untuk golongan satu sebesar 9p$#.***.ementara itu kalangan anggota DP9 mendesak pemerintah agar menaikkan pagu iuran P0 menjadi sekitar 9p "B ribu per orang per bulan.Direktur +onsultan 0aminan osial 6artabat Dr. 2sih ?ka Putri, menilai bahwa rumusan iuran 0+% belum mampu menyertakan prinsip gotong-royong dan keadilan. ormula iuran juga belum mampu mengoptimalkan mobilisasi dana publik untuk penguatan sistem kesehatan, khususnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan. Proses transformasi+ementerian osial mengklaim adan Penyelenggara 0aminan osial P0/ +esehatan yang berlaku pada awal "*'! akan menjadi program jaminan sosial terbaik dan terbesar di 2sia, namun pelaksanaan istem 0aminan osial %asional oleh P0 pada "*'! diperkirakan terkendala persiapan dan infrastruktur. 6isalnya, jumlah kamar rumah sakit kelas III yang masih kurang '"$ ribu unit. 0umlah kamar rumah sakit kelas III saat ini tidak bisa menampung "( juta orang miskin. +alangan DP9 menilai P0 +esehatan belum siap beroperasi pada "*'! mendatang. +epesertaan wajib etiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota P0. Ini sesuai pasal '! P0.etiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota P0. edangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada P0. etiap peserta P0 akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. edangkan bagi warga miskin, iuran P0 ditanggung pemerintah melalui program antuan Iuran.6enjadi peserta P0 tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota P0 +esehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.0aminan kesehatan secara uni4ersal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada "*'! dan pada "*'(, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut.
6enteri +esehatan %afsiah 6boi menyatakan P0 +esehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi. &6 D!"! hk.
erikutmerupakandasar
hukum
yang
melandasiterbentuknyadanterselenggaranya sistem P0 '. ndang- ndang 9epublik Indonesia %omor !* ahun "**! entang istem 0aminan osial +esehatan. ". ndang- ndang 9epublik Indonesia %omor "! ahun "*'' entang adan Penyelenggara 0aminan osial. $. Peraturan Pemerintah 9epublik Indonesia %omor '*' ahun "*'" entang Penerima antuan Iuran 0aminan +esehatan. !. Peraturan Presiden 9epublik Indonesia %omor '" ahun "*'$ entang 0aminan +esehatan. 5. ndang E ndang %o "( ahun "**! tentang Praktik +edokteran. ). ndang E ndang %o !! ahun "**( tentang 9umah akitHak dan +ewajiban Peserta P0 +esehatan. &6/ H!k ,!4Ke$!9i3!4Pe"e#!
Peserta
P0
jugamemilikihakmaupunkewajiban
yang
akandiperoleh,
yaknimeliputi 7 !6 H!kPe"e#!
'. 6endapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. ". 6emperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. $. 6endapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan P0 +esehatan. !. 6enyampaikan keluhan&pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke +antor P0 +esehatan. 36 Ke$!9i3!4 Pe"e#!
'. 6endaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
". 6elaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat & pindah fasilitas kesehatan tingkat I. $. 6enjaga +artu Peserta agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. !. 6entaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan 6anfaat 0aminan +esehatan %asional ada " dua/ manfaat 0aminan +esehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan 6anfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. 2mbulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari asilitas +esehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh P0 +esehatan.Paket manfaat yang diterima dalam program 0+% ini adalah komprehensi4e sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat paripurna pre4entif, promotif, kuratif dan rehabilitatif/ tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan pre4entif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan personal care/. 6anfaat pelayanan promotif dan pre4entif meliputi pemberian pelayanan7 a. Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. b. Imunisasi dasar, meliputi accile Falmett >uerin F>/, Difteri Pertusis etanus dan Hepatitis DPH/, Polio, dan Fampak. c. +eluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, 4asektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. d. krining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
&6 K!"" Tek!i# P87!. BPJS &66% K!"" ;e#!.! : !6 Pe.!;!!4 K!"" BPJS Ke"eh!#!4 Biki4
osialisasi aturan P0 ini masih kurang. 9akyat kecil jadi korban.
0umGat, B 2gustus "*'5 **7$( 1I 3leh 7 Si#i R?8*!h, @!hl D!.!$!4 (De;8k)
1arga menunjukkan kartu P0 usai mendaftar sebagai peserta P0 +esehatan di +antor P0 (5I5A4e$"Ikh$!4 Y!4!)
5I5A6c86i, - eolah tak ada habisnya, adan Penyelenggara 0aminan osial
P0/ +esehatan kembali dirundung masalah. +ali ini warga kelas bawah kembali jadi korbannya. 2lih-alih ingin mendapatkan keringanan untuk kesehatan keluarga, malah ketiban pulung. Pasien malah harus membayar ratusan juta rupiah demi menyelamatkan anaknya. +ondisi ini yang dialami oleh Ignasius umardi bersama istrinya 2ldoria. 6ereka pasrah lantaran tagihan rumah sakit yang semakin membengkak hingga ratusan juta rupiah. +ejadian tersebut bermula saat 2ldoria melahirkan di salah satu rumah sakit di kawasan Depok. iga hari setelah melahirkan secara prematur ternyata buah hatinya mengalami penyakit serius yang mengakibatkan usus anaknya bocor. 9umah sakit bersalin langsung meminta orangtua untuk memindahkan anaknya ke rumah sakit berwenang untuk ditangi secara serius. +eduanya memilih 9umah akit Fipto 6angunkusumo sebagai rujukannya untuk operasi. Dia juga menyerahkan pembia yaan operasi kepada Gkartu ampuhG P0 +esehatan. %amun, usai dioperasi dan dipindahkan ke ruang IF, tagihan ruangan pun datang. Petugas 9umah sakit meminta untuk segera membayar semua tagihan yang cukup wah itu. Ignasius, ayah bayi itu kaget bukan
kepalang. Dia yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas pun pasrah hingga ada seorang dermawan yang mau menyumbangkan sebagian biaya rumah sakit. 6asalah belum selesai. Dia pun protes karena tidak bisa menggunakan kartu P0 di rumah sakit itu, padahal dia sudah mendaftarkan sebagai peserta jauh-jauh hari sebelum anaknya lahir. elama jadi peserta, dia pun mengikuti peraturan yang berlaku. Ia mengikuti P0 untuk kelas satu dengan iuran 9p)( ribu per bulan. aya sudah ikuti semua aturannya. 2nak saya saat ini masih berada di 9F6, di ruang IF karena ada sakit di bagian dalam. Dari awal saya sudah mengikuti P0, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dan saya justru terus mendapat tagihan hingga senilai 9p'5* juta-an, ucap Ignasius saat mengadu ke kantor P0 cabang Depok.
BPJS <.el!$!4
+epala nit Pemasaran P0 cabang Depok, etty lly, mengatakan, terkait kendala itu, dia menilai ada kesalahan dalam hal pemahaman. 6enurutnya, kartu keanggotaan P0 baru aktif setelah '! hari masa pendaftaran. Ini berlaku untuk pemegang kartu kelas satu, seperti yang diikuti bapak Ignasius uwardi ayah bayi tersebut. Ini yang harus dipahami, kami mengikuti aturan yang berlaku, jelas etty. 6enurut etty, apa yang dialami Ignasius dan istrin ya itu bukanlah kasus normatif. Dia ini belum jadi peserta saat berada di rumah sakit. +etentuan saat ini, bagi peserta upah atau mandiri akti4asinya '! hari. Dan perlu diketahui P0 hanya sebagai penyelenggara dari yang ada, ucapnya.
6eski demikian, etty mengaku akan segera melaporkan hal ini ke tingkat pusat untuk dicarikan solusi.aya tidak bisa memberikan putusan karena harus lapor dulu ke pusat. Ini mungkin jatuhnya kebijakan. 6aka kita juga akan sama-sama berjuang. aru hari kedelapan dia ingin mendapat bayaran. 0adi memang ini yang harus dipahami, kami bicara ketentuan. +ami mohon waktunya, kata etty.
Bk!4 "ek!li
Dalam beberapa kasus, pasien P0 meninggal dunia karena ditelantarkan oleh rumah sakit. Pada ebruari "*'5 lalu, seorang pasien di 9D 0asamen aragih, Pematang iantar umatera tara meninggal dunia lantaran tak mendapatkan pelayanan medis. elama '" jam, korban hanya ditangani oleh perawat dengan penanganan seadanya. +orban telah dirujuk dan mendapat rawat inap di 9 0asamen aragih sejak enin, '5 ebruari "*'5 dini hari. %amun hingga akhirnya menghembuskan napas terkahir pada elasa ') ebruari petang, korban tak kunjung mendapatkan perawatan medis. ementara itu, pihak berwenang 9D 0asamen aragih, mengaku masih menyelidiki kasus ini. ebab memang tak menutup kemungkinan ada kesalahan manusia di balik kejadian ini.+ami sedang selidiki. idak menutupi adanya kemungkinan human error terkait peristiwa ini, ujar perwakilan 9, dr. 2ndi 9angkuti. +asus serupa juga terjadi di umatera elatan pada 0anuari "*'5 lalu. Dia adalah 2gus upriyanto 5$ tahun/, warga perumahan >riya uana 6utiar a, +ota Palembang, umatera elatan. 2gus menderita kanker getah bening. +ejadian bermula kala dia sekarat pada pukul *$.** 1I, elasa. %amunsetelah tiba di rumah sakit, pasien pengguna P0 kelas III itu ditolak dan mengeluarkan surat rujukan ke 9umah akit 6yria. Padahal 96H adalah rumah sakit bertaraf internasional di Palembang. 2lasannya kamar perawatan penuh. api bagaimana mau dipindah. uami saya itu sedang sekarat,J kata ri 6ulyani !* tahun/, istri korban. ri 6ulyani juga memaparkan, 9umah akit juga mengeluarkan surat untuk ditandangani secara paksa agar pasien segera dikeluarkan dari rumah sakit itu.
aya sudah menangis, bahkan memohon untuk merawat suami saya. Dia sedang kritis, tetap saja salah satu perawat bernama 2sri Permata ari menyuruh pulang karena diperintahkan dokter Dr Deny, bagian H,J kata ri. 6elihat kondisi suaminya yang sudah dalam keadaan mata membengkak, kepala luka-luka dan napas pendek, ri tetap berusaha untuk mendapatkan perawatan layaknya pasien lain. elang empat jam dari ketegangan antara ri dengan 9umah akit, akhirnya 2gus upriyanto mendapatkan perawatan. etapi saat dirawat oksigen 2gus tidak dinyalakan oleh perawat. KPadahal napas suami saya sudah pendek. ekitar pukul *!.** 1I, suami saya meninggal.J ri sangat menyayangkan perlakuan 9umah akit yang tidak menghargai warga yang tidak mampu. 3rang susah selalu ditolak. epeti itulah kejadiannya,J katanya.
Pe.ei4#!h 3e#i4,!k
6enteri osial +hofifah Indar Parawansa mengatakan, demi mendukung program membangun Indonesia ehat, semua rumah sakit di seluruh Indonesia wajib menerima pengguna +artu Indonesia ehat maupun P0. ahkan, ia menegaskan, sesuai dengan apa yang telah sering disampaikan oleh Presiden 9I, 0oko 1idodo, agar pemerintah daerah pemda/ pro4insi maupun kabupaten&kota wajib memberikan sanksi keras kepada rumah sakit yang menolak pasien yang menggunakan +artu Indonesia ehat +I/, bahkan bisa sampai kepada sanksi pencabutan iAin rumah sakit. Presiden memberi garis sangat ketat. +alau ada rumah sakit yang tidak mau menerima pengguna kartu +I dan bekerja sama dengan P0, diminta daerah untuk memberikan sanksi sampai kepada pencabutan iAin rumah sakit. erapa kali itu disampaikan oleh Presiden, kata +hofifah beberapa waktu lalu. 6enurut dia, pemerintah berkomitmen untuk membangun Indonesia ehat melalui +artu Indonesia ehat +I/. +omitmen tersebut sudah dibangun antara rumah sakit daerah maupun rumah sakit di seluruh Indonesia yang bekerja sama dengan P0. +arena, ini program membangun Indonesia ehat melalui +artu Indonesia ehat. 6estinya, komitmen yang telah dibangun, apakah oleh r umah sakit daerah maupun
rumah sakit seluruh Indonesia guna selalu komitmen menerima pengguna kartu +I, kata dia. ren/ umber
7
http7&&fokus.news.4i4a.co.id&news&read&)5#'$"-bpjs-kesehatan-bikin--
pusing---salah-siapa36 T!477!;!4 #ek!i# k!"" :
+asus
diatas
sebenarnya
disebabkan
oleh
kurangnya
sosialisasi
dari
pemerintah.6emang pemberitahuan mengenai perubahan peraturan dan mekanisme P0 telah disampaikan oleh pihak rumah sakit.2kan tetapi masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa ketika masyarakat mendaftar P0 dan membayar iuran, saat itu juga mereka dapat memperoleh jaminan pembiayaan kesehatan.P0 adalah salah satu bentuk asuransi kesehatan.0adi tidak mungkin apabila langsung aktif di hari pertama mendaftar. 0ika kembali melihat ke kasus 2ldo tadi, Ignasius umardi ayah bayi/ baru mendaftar pada tanggal '* 0uni "*'5 dan berarti baru membayar 9p )(.***,agaimana mungkin asuransi mau merugi untuk membayar 9p '5*.***.***,- jika mereka masih membayar 9p )(.***,- .P0 juga mempertimbangkan bahwa mereka P0/ memiliki pegawai serta harus mempertahankan bidang usahanya agar tidak jatuh dengan cepat jika jumlah pemasukan tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran. Hal ini telah diatur dalam P?96?%+? %o. "# ahun "*'! tentang pedoman pelaksanaan 0+% 2 = mengenai Pendanaan. 0adi sumber dana pembiayaan P0 itu berasal dari iuran peserta, jika peserta belum membayar iuran maka tidak ada dana yang dapat digunakan untuk membiayai masalah kesehatan tersebut. apak Ignasius umardi bingung mengapa kartu P0 nya tidak dapat digunakan padahal beliau sudah membayar iuran per bulan.Pada kasus ini kembali lagi pada kurang pahamnya masyarakat mengenai peraturan P0 dan kurang maraknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak P0 sendiri. 6erujuk ke P?96?%+? %o. "# ahun "*'! tentang pedoman pelaksanaan 0+% pada bab I= mengenai pelayanan kesehatan bagian '* yang berbunyi, “Stats !epesertaan pasien hars dipasti!an se"a! a#al mas! $asilitas %esehatan R"!an &ing!at 'an"tan ($%R&'). *ila pasien ber!einginan men"adi peserta +% dapat diberi !esempatan nt! mela!!an pendaftaran dan pembayaran iran peserta +% dan selan"tnya menn"!!an nomor identitas peserta +%
selambat-lambatnya /0 "am hari !er"a se"a! yang bersang!tan dira#at ata sebelm pasien plang (bila pasien dira#at !rang dari hari). +i!a sampai #a!t yang telah ditent!an pasien tida! dapat menn"!!an nomor identitas peserta +% ma!a pasien dinyata!an sebagai pasien mm.1 +arena peserta yang dimaksud dalam kasus adalah bayi baru lahir, maka kami kembali merujuk pada P?96?%+? %o. "# ahun "*'! tentang pedoman pelaksanaan 0+% bab III mengenai peserta dan kepesertaan bagian keempat yang berbunyi, “*ayi bar lahir dari 2 a. peserta pe!er"a b!an penerima pah3 b. peserta b!an pe!er"a3 c. peserta pe!er"a penerima pah nt! ana! !eempat dan setersnya3 hars didaftar!an selambat-lambatnya /0 "am hari !er"a se"a! yang bersang!tan dira#at ata sebelm pasien plang (bila pasien dira#at !rang dari hari).+i!a sampai #a!t yang telah ditent!an pasien tida! dapat menn"!!an nomor identitas peserta +% ma!a pasien dinyata!an sebagai pasien mm.1 ila merujuk pada peraturan ini, berarti seharusnya sewaktu masuk ke rumah sakit pasien sudah memastikan untuk terdaftar menjadi pasien umum atau pasien P0.1alaupun peserta sudah mendaftar masuk menjadi pasien P0, dilihat lagi keaktifan keanggotaannya. 0ika pada Permenkes %o."# tahun "*'! ini, K didaftar!an selambat-lambatnya /0 "am hari !er"a1 memiliki arti bahwa apabila pasien tergesagesa kemudian kartu P0 nya tertinggal masih diberi kesempatan untuk menunjukkan kartu P0 nya maksimal $ hari sejak pasien dirawat. elain itu, pasien juga harus dapat menunjukkan ?P urat ?ligibilitas Peserta/ yang dikeluarkan oleh P0 saat kartu telah aktif dan dapat digunakan.2pabila pasien tidak dapat menunjukkan kartu P0 dan ?P, maka otomatis pasien terdaftar sebagai pasien umum. 2walnya peraturan mengenai masa mulai aktifnya kartu P0 ini adalah tujuh hari sejak pendaftaran dan pembayaran iuran diatur dalam Peraturan adan Penyelenggara 0aminan osial +esehatan %o. ! ahun "*'! Pasal '* 2yat " yang berbunyi,
“4asa berla! !art sebagaimana dima!sd pada ayat (5) dimlai 6 (t"h) hari setelah calon 7eserta 7erorangan mela!!an pembayaran iran pertama.1 +emudian ketentuan mengenai pendaftaran dan keanggotaan bayi telah diatur dalam Peraturan adan Penyelenggara 0aminan osial +esehatan %o. ' ahun "*'5 ab II tentang pendaftaran peserta Pasal # yang berbunyi, “(5)
7eserta
*7+S %esehatan
dapat
mendaftar!an
bayi
yang a!an
dilahir!annya, sebagai 7eserta. (/) *ayi sebagaimana dima!sd pada ayat (5) dapat didaftar!an se"a! terdete!si adanya denyt "antng bayi dalam !andngan, yang dib!ti!an dengan melampir!an srat !eterangan do!ter. () 7endaftaran bayi sebagaimana dima!sd pada ayat (5) dila!!an dengan 2 a. memilih !elas pera#atan yang sama dengan 7eserta yang merpa!an ib dari bayi dalam !andngan3 b. mencantm!an data sesai dengan identitas 7eserta yang merpa!an ib dari bayi dalam !andngan3 c. mengisi data 8% dengan data nomor %% orang tanya3 dan d. mengisi data tanggal lahir sesai dengan tanggal pada saat bayi didaftar!an. (0) 7embayaran iran pertama dari bayi sebagaimana dima!sd pada ayat (5) dila!!an segera setelah bayi dilahir!an dalam !eadaan hidp. (9) +aminan pelayanan !esehatan dari bayi sebagaimana dima!sd pada ayat (5) berla! se"a! iran pertama dibayar. (:) ;alam hal bayi sebagaimana dima!sd pada ayat (5) tida! didaftar!an selambat-lambatnya 50 (empat belas) hari sebelm dilahir!an, berla! tata cara pendaftaran sebagaimana diatr dalam 7asal dan 7asal 6 Pada kasus 2ldo, apak Ignasius baru mendaftarkan bayinya delapan hari sebelum dilahirkan bukan '! hari sebelumnya.Hal ini berarti tercantum pada Peraturan adan Penyelenggara 0aminan osial +esehatan %o. ' ahun "*'5 ab II tentang pendaftaran peserta Pasal # ayat ke ).3leh karena itu kami merujuk kembali pada pasal $ dan pasal B.
Pada pasal $ dan B tercantum bahwa pemrosesan pendaftaran termasuk 4erifikasi data kependudukan dilaksanakan setelah '! hari pendaftaran.3leh karena itu kartu P0 2ldo tidak dapat digunakan karena kartu P0 nya masih belum aktif jika merujuk ke peraturan P0 yang terbaru ini.
&66& K!"" ke,! : !6 Pe.!;!!4 k!"" :
Ikatan Apoteker Jatim Keluhkan BPJS Kesehatan Penulis Fhilmi 2rdiantofani 9abu, "5 ebruari "*'5 pukul )7') 1I
urabayanews.co.id E Ikatan apoteker 0awa imur mengeluhkan P0 +esehatan membayar klaim obat-obatan yang tidak sesuai dengan apa yang dibeli apotik. anyak apotik atau jasa apoteker mengalami kerugian dengan sistem pembayaran obat ke apotik. Ikatan apoteker Indonesia cabang 0awa imur menyesalkan surat edaran tentang peraturan pembayaran obat sesuai harga e katalog yang dikeluarkan pada 'B %o4ember "*'! lalu. etapi sudah diterapkan sejak ' eptember "*'! lalu sehingga banyak tenaga medis khususnya apoteker tidak terbayar jasanya. 2danya penerapan aturan yang sudah diberlakukan sebelum surat edaran keluarmembuat ikatan apoteker Indonesia cabang 0awa imur mengeluhkan adan Penyelenggara 0aminan osial +esehatan, membayar obat di apotik dengan harga e katalog. Padahal tidak semua apotik membeli obat dengan harga e katalog. KPihak apotik khususnya apoteker selama ini merugi dengan sistem pembayaran P0 +esehatan yang menggunakan harga e katalog,J kata 2bdul 9ochim, ketua ikatan apoteker 0atim.
6enurutnya sesuai dengan aturan, pembelian obat dengan harga e katalog hanya dikhususkan bagi instansi pemerintah. Padahal apotik bukan instansi pemerintah sehingga banyak apotik membeli obat difarmasi menggunakan harga regular. Dirinya menambahkan perlu adanya perbaikan regulasi karena selama ini penerapan masih banyak kekurangan, khususnya terkait pembayaran klaim obat-obatan. ampai ebruari "*'5, P0 +esehatan membayar klaim apotik dengan menggunakan harga e katalog. cil&rid/ umber 7 http7&&surabayanews.co.id&"*'5&*"&"5&'$B$'&ikatan-apoteker-jatim-keluhkan bpjs-kesehatan.html 36 T!477!;!4 #ek!i# k!"" :
+asus kedua tersebut cukup menarik, karena berkaitan dengan nasib apoteker dengan adanya program P0. Harga obat yang dicantumkan dalam e-katalog dinilai membuat kerugian bagi apoteker pengelola apotek. Pasalnya tidak semua apotek membeli obat dengan harga yang tercantum di e-katalog karena hanya instansi pemerintah yang diperbolehkan membeli obat sesuai dengan harga e-katalog. Padahal apotek bukan instansi pemerintah sehingga apotek tetap membeli obat di farmasi dengan harga reguler. +ami langsung merujuk ke situs e-katalog yang dikeluarkan oleh pemerintah tepatnya pada https7&&katalog-buku.lkpp.go.id&e-katalog-obat& . Pada situs tersebut, baik masyarakat awam, pasien, apoteker dapat melihat H? Harga ?ceran ertinggi/ obat baik itu obat generik maupun merek dagang dengan memasukkan pro4insi dan nama obat di kolom cari, lalu klik enter.
6isalnya kita mulai mencari obat yang paling umum diresepkan pada masyarakat adalah antasida.
Harga eceran tertinggi H?/ antasida D3?% suspensi )* ml adalah 9p "')*,** Padahal harga yang ditawarkan di apotek sebesar 9p $')*,** . 0adi terdapat perbedaan sebesar 9p '***,** . Itu hanya satu obat saja, padahal obat generik dan obat lain yang diresepkan dalam P0 tidak hanya satu. 0adi sangat jelas apoteker pemilik apotek sangat
dirugikan
dengan
adanya
program
P0
inijikapihak
P0
hanyamembayarseharga e-katalog. +emudian kami merujuk pada buku panduan praktis pengajuan klaim faskes P0 +esehatan yang berpedoman pada Permenkes "# tahun "*'!, ab I= Pelayanan +esehatanbagian D mengenai pelayanan obat. Dari buku tersebut kami memperoleh info sebagai berikut. Pel!*!4!4O3!# P87!. R9kB!lik
a. arif 3bat Program 9ujuk alik sesuai e-catalog ditambahfactorpelayanan dan embalage. b. Peresepan obat Program 9ujuk alik sesuai dengan Daftar 3bat Program 9ujuk alik. c. Harga dasar obat Program 9ujuk alik sesuai dengan e-catalog atau sesuai ketentuan yang berlaku. d. aktor pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut7
H!7!S!#!4O3!#
1!k#8 Pel!*!4!4M!k"i.!l
ampaidengan9p 5*.***,-
*."*
L9p 5*.***,- sampaidengan9p "5*.***,-
*.'5
L9p "5*.***,- sampaidengan9p 5**.***,-
*.'*
L9p 5**.***,- sampaidengan9p '.***.***,-
*.*5
L9p '.***.***,-
*.*"
e. ?mbalage sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut7 '/ embalage untuk setiap resep per 9&/ obat jadi adalah 9p$**,** "/ embalage untuk setiap resep obat racikan adalah 9p5**,** f. +laim obat P9 ditagihkan secara kolektif oleh 2potek P9&Depoarmasi kepada P0 +esehatan maksimal tanggal '* bulan berikutnya. g. +laim diajukan kepada +antor Fabang&+antor 3perasional +abupaten&+ota P0 +esehatan secara kolektif setiap bulan oleh 2potek P9 dengan kelengkapan administrasi umum sesuai poin 2.5. dan kelengkapan lain sebagai berikut7 '/ 9ekap agihan 3bat Program 9ujuk alik "/
epilepsy,
skizofren, stroke, dan Sindroma Lupus Eritematosus ) #a"ib dila!!an bila !ondisi
pasien sdah dalam !eadaan stabil, disertai dengan srat !eterangan r"! bali! yang dibat do!ter spesialis
dalam
+eputusan
6enteri
+esehatan
9epublik
Indonesia
%omor
$"#&6?%+?&+&=III&"*'$ sertaPeraturan P0 %omor ' ahun "*'! tentang Penyelenggaraan 0aminan +esehatan pada pasal B' ayat 5. 6isal ada pasien P0 yang menderita hipertensi dan mendapatkan resep sebagai berikut 9& Faptopril "5
@<=
$ dd ' 9& HF
@=
'-*-* 9& isoprolol 5
@=
' dd ' 9& ID% 5
@=
' dd ' < bila nyeri dada 9& '
@<=
$ dd ' 9& 6eloMicam '5
@=
" dd ' 9& 2ntasida l.
I
! dd F
Pro
7 %y. % )' h/
Dari rumus harga obat yang ditetapkan pemerintah, kami mencoba menghitung biaya yang dapat diklaimkan kepada pemerintah 7 Harga captopril N !5 M 9p '"**,- M '." / O 9p $**,- N 9p )5.'**,Harga HF N '5 M 9p '!(,- M '."/ O 9p $**,- N 9p "(#",Harga isoprolol N '5 M 9p )!5,- M '." / O 9p $**,- N 9p ''.('*,Harga IsosorbiddinitratID%/ N '5 M 9p ##,- M '." / O 9p $**,- N 9p '##!,Harga ' N !5 M 9p 5B,- M '." / O 9p $**,- N 9p $$B#,Harga 6eloMicam N '5 M 9p 'B**,- M '." / O 9p $**,- N 9p $*.(**,Harga 2ntasida N ' M 9p "')*,- M '." / O 9p $**,- N 9p "#(",-
0adi total biaya yang dapat diklaimkan sebesar9p ''(.'$),-atau dibulatkan menjadi9p ''(."**,Harga diatas hanya dikhususkan untuk instansi pemerintah sesuai Permenkes "# tahun "*'!, ab I= Pelayanan +esehatan. Padahal apotek bukan instansi pemerintah sehingga membeli obat di industri atau distributor denganharga regular. elain itu ketentuan ini sudah dilaksanakan mulai eptember "*'! padahal peraturannya baru ditetapkan pada 'B %o4ember "*'!.Hal ini jelas merugikan pihak apotek yang mela yani obat P0. 3leh karena itu perlu adanya pengkajian ulang padaPermenkes "# tahun "*'!, ab I= Pelayanan +esehatanbagian D mengenai Pelayanan 3bat, Penyediaan 3bat dan Penggunaanobat, ayat ' d yang berbunyi, “7engadaan obat menggna!an me!anisme e-prchasing berdasar!an e-!atalog ata bila terdapat !endala operasional dapat dila!!an secara manal1.
BAB III PENUTUP +6% Ke"i.;l!4
erdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut7 '. P0 adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial %o "! ahun "*''/. P0 terdiri dari P0 +esehatan dan P0 +etenagakerjaan. ". 2danya dasar hukum yang melandasi terbentuknya P0. $. 2da hak dan kewajiban yang akan diterima bila menjadi peserta P0. !. 6anfaat yang diperoleh dari 0aminan +esehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.
DA1TAR PUSTAKA
Fhriswardani
.
"*'". %esiapan smber daya mansia
dlm
me#"d!an
niversal health coverage di indonesia 7 0ogjakarta.
+eputusan menteri kesehatan republik indonesia %omor $") ahun "*'$ entang Penyiapan kegiatan penyelenggaraan 0aminan kesehatan nasional.
+ementerian kesehatan republik indonesia. "*'$. *! pegangan sosialisasi+aminan !esehatan nasional (+%);alam sistem "aminan sosial nasional 7 0akarta.
6ukti, 2li >ufron. Rencana %ebi"a!an 8mplementasi Sistem +aminan Sosial asional . +emenkes 9I 7 urabaya.
Peraturan Presiden 9epublik Indonesia %omor '" ahun "*'$ entang 0aminan +esehatan.
Peraturan
6enteri
+esehatan
9epublik
Indonesia
%omor
)(
ahun
"*'$
entang tandar arif Pelayanan +esehatan Pada asilitas +esehatan ingkat Pertama Dan asilitas +esehatan ingkat
Peraturan Pemerintah 9epublik Indonesia %omor '*' ahun "*'" entang Penerima antuan Iuran 0aminan +esehatan.
Putri p, no4ana. "*'$. %onsep pelayanan primer di era +% . Direktorat bina upaya kesehatan dasarDitjen bina upaya kesehatan +emenkes 9I 7 0akarta.
ridarwati, ri ?ndang. *7+S %esehatan. P. 2+? 7 0awa engah.
ndang- ndang %omor "! ahun "*'' entang adan Penyelenggara 0aminan osial P0/.
