BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Harapan rakyat Indonesia yang menginginkan adanya jaminan sosial bagi kehidupan mereka, bakal segera terwujud pasca diundangkannya BPJS untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Keinginan ini, diilhami oleh negara lain, seperti Kanada dan Jerman. Di negara-negara yang sudah lebih dahulu memberlakukan UU Jaminan Sosial itu, rakyat telah mendapatkan jaminan kesehatan, pensiun dan ketenagakerjaan. Bahkan, beberapa negara di antaranya juga memberi jaminan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Karena itu, kehadiran UU BPJS ini yang disambut gembira oleh sejumlah masyarakat, tentu saja dapat dimaklumi. Sebab idealnya seluruh rakyat Indonesia akan terlindungi ke dalam jaminan sosial Harapan ini, tentu saja masuk akal, sebab, rakyat sudah bosan setiap kali mendengar dan menyaksikan di berbagai media perihal masih adanya rakyat miskin yang ditolak oleh pihak rumah sakit untuk berobat karena tiadanya biaya dari sang pasien. Kita pun sudah tidak ingin mendengar lagi manakala ada pensiunan yang terpaksa harus kembali menjadi pekerja kasar di hari tuanya. Ditambah dengan banyaknya masyarakat menengah yang jatuh miskn karena menderita penyakit, menjual apa yaBahkan sebutan dan plesetan "jamila" alias jatuh miskin lagi, yang dialamatkan kepadanya, rasanya terlalu sedih untuk kembali dimunculkan ke permukaan. Karena itu, dengan disahkannya UU BPJS ini, dambaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan harapan baru di tengah kehausan sebuah belaian nyata dari negara dalam bentuk jaminan sosial mendekati kenyataan. Pemerintah mempunyai tugas meyiapkan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) sebagai petunjuk pelaksanaan UU BPJS yang baru saja disahkan. Harus diakui, dengan adanya UU BPJS maka akan sangat membantu memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayan kesehatan, untuk jaminan hari tua, jaminan pensiunnya bahkan jaminan kematian. Namun itu semua akan dapat terlaksana apabila semua
1
bertekad secara sungguh-sungguh, melaksanakan amanat undang undang dengan penuh komitmen. Bagi PT Askes (Persero), kesungguhan komitmen menjadi penyelenggara jaminan sosial di bidang kesehatan bukan terjadi pada saat ini saja, pada saat telah diketuknya UU BPJS. Kebulatan tekad untuk berubah sudah terjadi sejak tahun 2004, saat terbitnya UU SJSN yang menyebutkan PT Askes (Persero) adalah pengelola jaminan sosial di bidang kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Indonesia. Momentum itu menjadi titik balik perusahaan yang kini berusia 44 tahun ini untuk bertransformasi dan mempersiapkan diri. Dari masa ke masa, PT Askes (Persero) terus berbenah menyesuaikan diri seiring perkembangan situasi dan kondisi baik secara bisnis asuransi maupun kebijakan pemerintah karena dalam hal ini status perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu sebagai BUMN, PT Askes (Persero) melakukan serta menunjang program maupun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, terutama dalam penyelenggaraan asuransi sosial melalui penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil (PNS), penerima pensiunan, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya juga masyarakat umum. Secara umum, pro kontra seputar RUU BPJS, tidak hanya terjadi antara Pemerintah dan DPR, tetapi juga dengan kelompok masyarakat yang tergabung dalam SPSI, SPN dan kelompok buruh terkait hak-hak mereka dalam jaminan sosial tersebut. Pro kontra RUU BPJS yang terjadi, terutama terkait dengan peleburan 4 BUMN pelaksana jaminan sosial – PT. Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen. Keempat badan negara yang telah menjalankan perannya sebagai pelaksana jaminan sosial ini juga adalah badan negara yang menjalankan fungsi profit sebagai perusahaan yang mencari laba bagi negara yang tentunya akan menimbulkan persoalan seputar bentuk dan peran BPJS tersebut. B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan definisi BPJS? 2. Bagaimana transformasi ASKES menjadi BPJS? 3. Apa misi bertransformasi BPJS? 4. Apa saja fungsi BPJS? 5. Apa saja tugas BPJS? 6. Apa wewenang BPJS? 2
7. Apa saja hak dan kewajiban BPJS ? 8. Apa definisi JKN ? 9. Apa empat golongan peserta JKN ? 10. Apa saja multi manfaat JKN ? 11. Apa manfaat Apa manfaat JKN ? 12. Bagaimana prinsip Bagaimana prinsip JKN ? 13. Apa saja kerugian BPJS dan JKN ? C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui definisi BPJS 2. Mengetahui transformasi BPJS 3. Mengetahui misi bertransformasi 4. Mengetahui fungsi BPJS 5. Mengetahui tugas BPJS 6. Mengetahui wewenang BPJS 7. Mengetahui hak dan kewajiban BPJS 8. Mengetahui definisi JKN 9. Mengetahui empat golongan peserta JKN 10. Mengetahui multi manfaat JKN 11. Mengetahui manfaat Mengetahui manfaat JKN 12. Mengetahui prinsip Mengetahui prinsip JKN 13. Mengetahui kerugian BPJS dan JKN
3
BAB II Tinjauan Pustaka A. Definisi BPJS
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah: 1. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Pasal 1 angka 6) 2. Badan hukum nirlaba (Pasal 4 dan Penjelasan Umum) 3. Pembentukan dengan Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua BPJS tersebut pada dasarnya mengemban misi negara untuk memenuhi hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jamianan sosial yang adekuat dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar Negara kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua, lapangan pekerjaan yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam menyelenggarakan program jaminan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka UU BPJS memberikan batasan fungsi, tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan. B. Transformasi BPJS
1. PT ASKES (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan dan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 60 ayat (1) UU BPJS) 2. PT (Persero) JAMSOSTEK
4
berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 62 ayat (1) UU BPJS) BPJS Ketenagakerjaan paling lambat mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2015, termasuk menerima peserta baru (Pasal 62 ayat (2) h uruf d UU BPJS) 3. PT (Persero) ASABRI menyelesaikan pengalihan program ASABRI dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) UU BPJS) 4. PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program THT dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029 (Pasal 65 ayat (1) UU BPJS) Proses selanjutnya adalah pembubaran PT ASKE S (Persero) dan PT (Persero) JAMSOSTEK tanpa likuidasi. Sedangkan PT (Persero) ASABRI dan P T TASPEN (Persero) tidak secara tegas ditentukan dalam UU BPJS C. Misi bertransformasi
Setelah ditunjuk menjadi BPJS Kesehatan, PT Askes (Persero) telah berbenah diri mencanangkan masa transformasi hingga di tahun 2013 ini. Ada beberapa hal yang akan diperhatikan PT Askes (Persero), dengan adanya kepercayaan yang diberikan diantaranya adalah penambahan SDM yang professional, penambahan kantor cabang termasuk di dalamnya adalah perubahan misi dan visi seiring penambahan keikutsertaan peserta PT Askes (Persero). Akan ada perubahan setelah PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan. Peningkatan kualitas layanan dan inovasi akan dikedepankan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. PT Askes (Persero) menterjemahkan transformasi itu bukan hanya struktural tapi juga kultural, itu yang menjadi penting walaupun tidak tertulis di dalam undang-undang. Era baru sebagai BPJS Kesehatan menurut Dirut PT Askes (Persero), Fachmi Idris, adalah keseimbangan perubahan dengan sistem pelayanan yang tetap terjaga dengan baik. Meski banyak rintangan menuju era baru, transformasi harus terus berjalan dan tak meninggalkan berbagai persoalan. Menurut Fachmi, pemberlakukan BPJS Kesehatan, PT Askes (Persero) tak hanya melihat di tahun 2014 saja tetapi juga lebih jauh ke depan sampai tahun 2019. “Maksud kami adalah pada tahun 2019 mendatang merupakan cakupan semesta seluruh rakyat Indonesia memperoleh jaminan kesehatan secara total. Karenanya untuk 5
menuju arah sana kami punya dua misi utama. Pertama, menuntaskan transformasi pada 2013 ini dan yang kedua adalah memantapkan jaminan kesehatan yang dikelola bisnis PT Askes (Persero) tetap bisa tumbuh dan berkembang. Setelah tahun 2014 layanan PT Askes (Persero) tak berhenti karena misi pengembangan layanan kesehatan ke masyarakat perlu dikembangkan terus menerus. Kami bertransformasi menuju BPJS Kesehatan, bukan sekadar transformasi struktural, melainkan juga transformasi kultural yang kami anggap penting. Pemikiran ini sudah kami sepakati sejak Jajaran Direksi ini diangkat,” papar Fachmi. Menurut Fachmi, transformasi struktural yang dijalankan PT Askes (Persero) berlandaskan UU BPJS No.24/2011. Jadi sudah jelas bahwa transformasi yang dijalankan sudah mencakup pengalihan operasi dan pengalihan korporasi. Pengalihan operasi mengacu pada perbaikan dan sistem prosedur dengan menyesuaikan UU SJSN No.40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Kami menjabarkan setidaknya 365 prosedur harus direvisi, yang merupakan prosedur internal. Setiap hari secara terus menerus kami lakukan pemantauan atas perkembangan yang berjalan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait,” ungkap Fachmi. Selain secara struktural di lingkungan internal, PT Askes (Persero) menurut Fachmi, juga melihat sosialisasi dalam transformasi ini menjadi sangat penting. D. Fungsi BPJS
UU BPJS menetukan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan menurut UU BPJS berfungsi menyelenggarakan 4 program, yaitu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Menurut UU SJSN program jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Selanjutnya program jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, dengan tujuan untuk menjamin agar peserta 6
menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian program jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib, untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Jaminan pensiun ini diselenggarakan berdasarkan manfaat pasti. Sedangkan program jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk memberikan santuan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. E. Tugas BPJS
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS bertugas untuk: a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja; c. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah; d. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta; e. Mmengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial; f.
Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial; dan
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Dengan kata lain tugas BPJS meliputi pendaftaran kepesertaan dan pengelolaan data kepesertaan, pemungutan, pengumpulan iuran termasuk menerima bantuan iuran dari Pemerintah, pengelolaan Dana jaminan Sosial, pembayaran manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan dan tugas penyampaian informasi dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial dan keterbukaan informasi. Tugas pendaftaran kepesertaan dapat dilakukan secara pasif dalam arti menerima pendaftaran atau secara aktif dalam arti mendaftarkan peserta. F. Wewenang BPJS
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diamksud di atas BPJS berwenang: a. Menagih pembayaran Iuran; 7
b. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai; c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memanuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional; d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah; e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan; f.
Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial. Kewenangan menagih pembayaran Iuran dalam arti meminta pembayaran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran, kewenangan melakukan pengawasan dan kewenangan mengenakan sanksi administratif yang diberikan kepada BPJS memperkuat kedudukan BPJS sebagai badan hukum publik. G. Hak dan Kewajiban BPJS
Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi misi Negara untuk melaksanakannnya. Pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat merupakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi hak rakyat atas jaminan sosial yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Penyelenggaraaan jaminan sosial nasional yang adekuat merupakan salah satu pilar untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menentukan 5 jenis program jaminan social, yaitu program jaminan kesehatan (JK), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM), yang
8
diselenggarakan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan transformasi dari BUMN penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dibentuk 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program JK dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan JKK, JHT, JP, dan JKM. PT ASKES (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan dan mulai beroperasi 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program JKK, JHT, JP, dan JKM bagi peserta selain peserta program yang dikelola PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) paling lambat 1 Juli 2015. PT (Persero) JAMSOSTEK yang akan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014. UU BPJS memberikan hak dan kewajiban kepada BPJS dalam melaksanakan kewenangan dan tugas yang ditentukan dalam UU BPJS. 1. Hak BPJS UU BPJS menentukan dalam melaksanakan kewenangannya, BPJS berhak: a. Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari Dana Jaminan Sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN. Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf a UU BPJS dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “dana operasional” adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. UU BPJS tidak memberikan pengaturan mengenai berapa besaran “dana operasional” yang dapat diambil dari akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannnya. UU BPJS tidak juga mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang. “Dana Operasional” yang digunakan oleh BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial tentunya harus cukup pantas
9
jumlahnya agar BPJS dapat bekerja secara optimal, tetapi tidak boleh berlebihan apalagi menjadi seperti kata pepatah “lebih besar pasak daripada tiang”. Besaran “dana operasional” harus dihitung dengan cermat, mengunakan ratio yang wajar sesuai dengan best practice penyelenggaraan program jaminan sosial. Mengenai hak memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN setiap 6 bulan, dimaksudkan agar BPJS memperoleh umpan balik sebagai bahan untuk melakukan tindakan korektif memperbaiki penyelenggaraan program jaminan sosial. Perbaikan penyelenggaraan program akan memberikan dampak pada pelayanan yang semakin baik kepada peserta. Tentunya DJSN sendiri dituntut untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara objektif dan profesional untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial yang optimal dan berkelanjutan, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS. 2. Kewajiban BPJS UU BPJS menentukan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BPJS berkewajiban untuk: a. Memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; Yang dimaksud dengan ”nomor identitas tunggal” adalah nomor yang diberikan secara khusus oleh BPJS kepada setiap peserta untuk menjamin tertib administrasi atas hak dan kewajiban setiap peserta. Nomor identitas tunggal berlaku untuk semua program jaminan sosial. b. Mengembangkan asset Dana Jaminan Sosial dan asset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta; c. Memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya; Informasi mengenai kinerja dan kondisi keuangan BPJS mencakup informasi mengenai jumlah asset dan liabilitas, penerimaan, dan pengeluaran untuk setiap Dana Jaminan Sosial, dan/atau jumlah asset dan liabilitas, penerimaan dan pengeluaran BPJS. d. Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan UU SJSN; e. Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku;
10
f. Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajiban; g. Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo JHT dan pengembangannya 1 kali dalam 1 tahun; h. Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun 1 kali dalam 1 tahun; i.
Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria yang lazim dan berlaku umum;
j.
Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial; dan
k. Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN. Jika dicermati ke 11 kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan governance BPJS sebagai badan hukum publik. BPJS harus dikelolan sesuai dengan prinsip-prinsip transparency, accountability and responsibility, responsiveness, independency, dan fairness. Dari 11 kewajiban yang diatur dalam UU BPJS, 5 diantaranya menyangkut kewajiban BPJS memberikan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memang mewajibkan badan publik untuk mengumumkan informasi publik yang meliputi informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik, informasi mengenai laporan keuangan, dan informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan keterbukaan informasi tersebut diharapkan ke depan BPJS dikelola lebih transparan dan fair, sehingga publik dapat turut mengawasi kinerja BPJS sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. H. Definisi JKN
Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diberlakukan mulai Januari 2014 nanti, pemerintah perlu segera berbenah, antara lain dengan beroperasionalnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai badan hukum publik yang akan menyelenggarakan JKN tersebut.
11
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan, dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan pada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dalam operasionalnya, JKN akan dikelola oleh BPJS Kesehatan. Menurut Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan, Drg. Usman Sumantri, MSc, beroperasinya BPJS merupakan implementasi dari diberlakukannya UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS dan UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan telah diundangkannya UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka JKN akan diakselerasi untuk upaya pencapaian kepesertaan bagi seluruh penduduk. Begitu pula dalam waktu singkat, hal-hal terkait dengan proses transformasi PT Askes menjadi BPJS Kesehatan sudah selesai . I. Empat Golongan Peserta JKN
Seluruh penduduk Indonesia wajib mengikuti program JKN. Mereka wajib mendaftarkan diri dan membayar iuran berkala seumur hidup kepada BPJS Kesehatan. Berawal dari perbedaan kemampuan membayar iuran, penduduk negeri ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu penduduk yang mampu membayar iuran dan penduduk fakir miskin. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (PerPres JK) menamai kedua golongan tersebut masing-masing sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Bukan PBIJK). PBIJK dibebaskan dari kewajiban membayar iuran JKN. Pemerintah mengambil alih tanggung jawab itu dan membayarkan iuran JKN dari dana APBN kepada BPJS Kesehatan. Sebaliknya, penduduk tergolong Bukan PBIJK wajib menanggung iuran JKN dan membayarkannya secara mandiri kepada BPJS Kesehatan. Selanjutnya, Perpres JK membagi penduduk „Bukan PBI‟ menjadi tiga golongan. Kali ini penggolongan berdasarkan karakteristik pekerjaan. Bukan PBIJK terdiri dari „Pekerja Penerima Upah‟, „Pekerja Bukan Penerima Upah‟, dan „Bukan Pekerja‟. Alhasil, Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbagi atas empat golongan.
12
PBIJK terdiri dari penduduk yang terdaftar dalam Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. PP No. 101 Tahun 2012 menetapkan bahwa Data Terpadu ini ditetapkan enam bulan sekali dalam tahun anggaran berjalan oleh Menteri Sosial. Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Penduduk yang tergolong kelompok ini adalah Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, Pegawai Swasta, dan Pekerja lainnya yang menerima upah. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Penduduk yang tergolong kelompok ini adalah „Pekerja Di Luar Hubungan Kerja‟ atau „Pekerja Mandiri‟, dan Pekerja lainnya yang tidak menerima upah. Bukan Pekerja tidak didefinisikan dalam PerPres JK.
Hanya daftar istilah yang
ditetapkan. Penduduk yang tergolong Bukan Pekerja adalah Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan penduduk lainnya yang tidak bekerja dan mampu membayar iuran. Penerima Pensiun tidak terbatas pada pekerja yang memperoleh dana pensiun, melainkan janda, duda, anak yatim piatu yang menerima pensiun. Semua penerima pensiun wajib mendaftar dan membayar iuran JKN. Manfaat JKN sama bagi semua penduduk, mengapa penduduk Indonesia dipecah menjadi empat golongan? Klasifikasi peserta JKN semata-mata untuk memudahkan penghitungan besaran iuran dan pengumpulan iuran. Peserta JKN dipilah ke dalam kelompok yang homogen. Penduduk yang cara mendapatkan penghasilannya sama bergabung ke dalam satu golongan yang sejenis. Setiap golongan penduduk berkarakter unik. Pekerja Penerima Upah menerima pendapatan tetap setiap bulan. Iuran JKN dihitung proporsional terhadap pendapatan.
Iuran ditanggung bersama oleh Pekerja dan Pemberi
Kerja yang biasa kita kenal sebagai pengusaha atau majikan.
Pemerintah juga berperan
sebagai majikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI. Pemberi Kerja wajib memotong iuran dari penghasilan bulanan Pekerja lalu menambahkan bagian iuran yang menjadi tanggung jawab Pekerja untuk disetorkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan. Pekerja Bukan Penerima Upah memperoleh pendapatan berbeda dari hari ke hari. Penghasilannya tergantung omset penjualan, hasil panen, atau banyaknya jasa, bahkan 13
dipengaruhi pula oleh perubahan musim, cuaca, atau permintaan pasar.
Iuran JKN
ditetapkan nominal yang dihitung dengan formula khusus yang mencerminkan kemampuan membayar. Pekerja golongan ini wajib membayar sendiri atau secara berkelompok kepada BPJS Kesehatan. Bukan Pekerja memperoleh pendapatan tanpa harus bekerja. Investor memodali usaha dan memperoleh imbal hasil dari mitra usahanya. Penerima pensiun menerima penghasilan berkala dari hasil tabungan semasa produktif bekerja. Ahli waris menerima santunan berkala dari dana pensiun suami/istri/orang tua.
Investor membayar iuran secara mandiri.
Penyelenggara program pensiun memotong sejumlah dana pensiun untuk iuran JKN dan disetorkan kepada BPJS Kesehatan. Belum jelas metoda penghitungan besaran iuran bagi kelompok ini. Pemerintah membayarkan sejumlah dana yang besarannya ditetapkan nominal per kepala untuk mensubsidi PBIJK. Menteri Kesehatan mendaftarkan PBIJK kepada BPJS Kesehatan dan membayarkan iurannya sesuai tatacara penggunaan anggaran Negara. Setelah penduduk dipilah ke dalam empat golongan, selanjutnya BPJS Kesehatan mengembangkan strategi pengumpulan iuran untuk masing-masing golongan peserta. Strategi menuju cakupan semesta Jaminan Kesehatan Nasional. J. Multi Manfaat JKN
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mempunyai multi manfaat, secara medis dan maupun non medis. Ia mempunyai manfaat secara komprehensive; yakni pelayanan yang diberikan bersifat paripurna mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Seluruh pelayanan tersebut tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya iuran bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan bagi upaya kesehatan perorangan (personal care). JKN menjangkau semua penduduk, artinya seluruh penduduk, termasuk warga asing harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran. Harapannya semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN pada tahun 2019. JKN akan dimulai per 1 Januari 2014. Jaminan kesehatan ini merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem 14
jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Hal ini berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. JKN bertujuan agar semua pendudukIndonesia terlindungi dalam sistem asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Sebagai asuransi kesehatan bersifat sosial, JKN mempunyai prinsip gotong royong. Yang kaya membantu yang miskin, yang sehat menolong yang sakit. Kepesertaan asuransi ini bersifat wajib. Mereka yang mampu harus mengiur. Penduduk miskin mendapat bantuan pemerintah. Rencananya, 1 Januari 2014, JKN yang menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional (SJSN) mulai dilaksanakan di Indonesia. Untuk tahap pertama, sudah dipastikan menjadi peserta JKN adalah masyarakat tidak mampu yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI), anggota TNI/Polri dan pensiunannya , pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunannya, peserta jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek. Untuk tahap selanjutnya, seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta JKN agar mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terdekat (dahulu PT Askes) Jaminan kesehatan sangat diperlukan saat jatuh sakit. Bisa dibayangkan, jika ada sanakfamili, tetangga, lingkungan kita yang terkena serangan jantung dan harus masuk di ICU, muncullah beberapa pertanyaan antara lain, berapa rupiah yang harus disiapkan, apakah si pasien mempunyai dana untuk membayar biaya pengobatan. Jika tidak punya uang, apakah ada keluarga yang siap membantu atau majikannya yang menanggung biayanya. Lalu, bingung harus berbuat apa. Pada kondisi tertentu, bisa saja ada bantuan dari sanak-famili dan tetangga. Namun tentu tidak dapat diharapkan terus menerus. Kondisi seperti ini tidak akan terjadi lagi, jika semua rakyat Indonesia sudah menjadi peserta JKN karena biaya kesehatan sudah teratasi. Setiap penduduk wajib menjadi peserta JKN, untuk mencapai seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN diperkirakan perlu waktu hingga 2019. Dengan membayar iur JKN berarti menjalankan prinsip kegotongroyongan. Peserta yang mampu membantu yang tidak mampu, peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi, dan peserta 15
yang sehat membantu yang sakit, karena itu, iur JKN tidak bisa diambil oleh peserta. Lantas kemana dan untuk apa saja dana yang terkumpul dari masyakat? Pada kondisi tertentu, bisa saja ada bantuan dari sanak-famili dan tetangga. Namun tentu tidak dapat diharapkan terus menerus. Kondisi seperti tidak akan terjadi lagi, jika semua rakyat Indonesia sudah menjadi peserta JKN karena biaya kesehatan sudah teratasi. Setiap penduduk wajib menjadi peserta JKN, untuk mencapai seluruh rakyat Indonesia menjadi peserta JKN diperkirakan waktu hingga 2019. Dengan membayar iur JKN berarti menjalankan prinsip kegotongroyongan. Peserta yang mampu membantu yang tidak mampu, peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit, karena itu, iur JKN tidak bisa diambil oleh peserta. Lantas kemana dan untuk apa saja dana yang terkumpul dari masyakat? Dana JKN yang dihimpun dan dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan dana amanat yang dikelola sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan peserta. Dana JKN dikelola secara nirlaba. Yang juga penting, adalah JKN memberikan jaminan kesehatan berkelanjutan. Meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal, selama masih di wilayah Indonesia, tetap mendapatkan pelayanan yang sama. Saat ini fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah otomatis melayani JKN. Sementara fasilitas kesahatan milik swasta yang dapat melayani JKN jumlahnya terus bertambah. Hanya tinggal sekitar 30% saja yang belum bergabung. Walaupun sudah ada JKN, masyarakat tetap wajib menjaga kesehatannya. Selain itu, masyarakat harus mematuhi aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan JKN. Misalnya, mematuhi sistem rujukan mulai dari pelayanan tingkat pertama di Puskesmas. Tidak semua penyakit harus disembuhkan di rumah sakit. K. Manfaat JKN Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat
non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensive sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (preventif,
16
promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan (personal care). Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif namun masih ada yang dibatasi, yaitu kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset). Sedangkan yang tidak dijamin meliputi: 1. Tidak sesuai prosedur 2. Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS 3. Pelayanan bertujuan kosmetik 4. General check up, pengobatan alternatif 5. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi 6. Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana 7. Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba L. Prinsip JKN
Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada prinsip asuransi sosial sesuai dengan amanat UU SJSN, yaitu; Nirlaba, wajib membayar iuran, gotong royong, portabilitas, equalitas dan transparan akuntabel, effektif effisien serta dana yang dikelola sepenuhnya digunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi peserta JKN. Kepesertaan bersifat wajib, artinya semua penduduk termasuk warga negara asing yang bekerja dan tinggal lebih dari 6 (enam) bulan harus ikut menjadi peserta JKN. Seluruh peserta harus membayar iuran dengan prosentase atau nominal tertentu, kecuali bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Mereka iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta yang terakhir ini disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Perubahan data PBI akan di upadte setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk menjadi peserta JKN, masyarakat dapat mendaftarkan diri melalui pemberi kerja dan pekerjanya kepada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) atau PT Askes terdekat. Sedangkan bagi peserta PBI, pendaftaran peserta dilakukan oleh pemerintah. JKN di Indonesia, penerapannya melalui mekanisme asuransi sosial dengan prinsip kendali biaya dan mutu. Yakni integrasinya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang terkendali. Keuntungan memiliki asuransi kesehatan sosial selain premi yang 17
terjangkau dengan manfaat komprehensif, kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan (sustainabilitas) dan dapat dilayani di seluruh wilayah Indonesia ( portabilitas). M. Kerugian BPJS dan JKN
Beberapa hal masih menjadi tanda tanya besar jika JKN ini mulai diimplementasikan secara bertahap per 1 Januari 2014 nanti. Apakah dengan kebijakan JKN, implementasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) di negara kita akan semakin lebih baik atau lebih buruk? Lalu sejauh mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberikan manfaat yang luas untuk kepentingan bangsa, terutama hakhak rakyat di bidang kesehatan yang telah dijamin oleh konstitusi kita? Lembaga MER-C sebagai organisasi sosial kemanusiaan memandang sangat penting atas kebijakan JKN ini karena menyangkut kemashalatan umat dan bangsa Indonesia. Kemashalatan di bidang kesehatan juga harus berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dan bebas dari penjajahan. Sebenarnya JKN merupakan solusi terbaik dalam mengatasi masalah pembiayaan kesehatan bagi rakyat Indonesia. Kebijakan JKN ini menjadi suatu solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat, terutama kepastian pembiayaan kesehatan bagi golongan tidak mampu/miskin. Namun kebijakan ini harus sinergis dan terpadu dengan subsistem kesehatan nasional lainnya, tidak berjalan sendiri, dan tidak saling bertentangan. Yang paling penting adalah JKN harus menjadi kebijakan yang independen (merdeka), bebas dari kepentingan apapun (apalagi kepentingan asing), kecuali hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia yang setinggi-tingginya. Kebijakan JKN harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam SKN di Indonesia. Di dalam perjalanannya kebijakan SKN ini telah mengalami perubahan yang sangat dipengaruhi oleh situasi kondisi politik dan transisi kepemimpinan di negara kita. Di era orde baru, kebijakan SKN diatur di dalam SK Menteri Kesehatan No. 999/1982 yang menjadi masukan besar atas disusunnya UU No. 23/1992 tentang Kesehatan. Sedangkan di era reformasi, kebijakan
SKN
harus
berganti
beberapa
kali,
mulai
dari
SK
Menkes
No.
131/Menkes/SK/II/2004, SK Menkes No. 374/Menkes/SK/V/2009, dan yang terakhir dengan Peraturan Presiden (PerPres) No. 72/2012. Jika kita analisis, kebijakan SKN semakin jauh dari sistem yang baik, dapat diandalkan, serta semakin dipenuhi retorika kesehatan belaka.
18
Walaupun SKN menyinggung masalah jaminan kesehatan, tidak serta merta kebijakan JKN mempertimbangkan SKN. Saat ini kebijakan SKN diatur di dalam aturan yang lebih tinggi, yakni PerPres No. 72/2012 sesuai dengan amanah UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Sedangkan kebijakan JKN diatur di dalam aturan yang setingkat dengan SKN, yakni PerPres No. 12/2013 sesuai dengan amanah UU No. 40/2004 tentang SJSN dan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Pasal 13 dari UU Kesehatan mengamanahkan agar disusun tata cara penyelenggaraan SJSN di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Faktanya, UU SJSN sendiri sudah disahkan 5 tahun sebelum UU Kesehatan. UU BPJS sama sekali tidak menyebutkan UU Kesehatan sebagai alasan pertimbangan hukumnya. UU BPJS disusun hanyalah atas dasar UU SJSN. Tidak dimasukkannya UU Kesehatan sebagai pertimbangan hukum UU BPJS merupakan bukti awal bahwa kebijakan jaminan sosial „mengingkari‟ kebijakan kesehatan di Indonesia. Ini menjadi tanda tanya besar dalam implementasi pembangunan jangka panjang di bidang kesehatan. Menurut dr. Rizky Adriansyah, Ketua Divisi Kajian MER-C Indonesia . kalau dianalisis PerPres No.12/2013 tentang JKN tersebut juga sama sekali tidak menjadikan kebijakan SKN sebagai dasar pertimbangan hukumnya. Padahal kebijakan SKN telah disahkan satu tahun sebelum kebijakan JKN. Artinya, kebijakan JKN ini sudah berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan SKN. Hal ini berdampak luas dalam implementasi pembangunan kesehatan di Indonesia yang seharusnya terpadu, berkesinambungan, adil, merata, dan merdeka. Kebijakan JKN dilaksanakan melalui suatu rencana paksa yang semakin jauh meninggalkan pembangunan di bidang kesehatan lainnya, terutama di bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Pemerintah kita sedang berkhayal jika kebijakan JKN ini diterapkan sesegera mungkin, maka masalah pelayanan kesehatan dapat terselesaikan. 1. Kebijakan JKN mengingkari UUD 1945 ?
Berdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD 1945, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H ayat 3 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial. Ketiga ayat dari pasal 28H tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dalam konstitusi negara kita. Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial 19
harus menjadi kebijakan yang saling mendukung dan terpadu, tidak berjalan sendiri, dan bukan saling mengingkari. Kalau kita gabung ketiga ayat ini, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dengan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan melalui suatu jaminan sosial. Kemudian pada pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada pasal yang sama, pasal 34 ayat 3 UUD 1945 menyatakan negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kedua ayat pada pasal 34 tersebut juga memiliki kedudukan hukum yang sama dalam konstitusi negara kita. Jaminan sosial harus didukung oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, tidak berjalan sendiri, dan tidak saling mengingkari. Kalau kita gabung kedua ayat tersebut, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa negara wajib mengembangkan jaminan sosial dengan dukungan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Program JKN sebenarnya „adik kandung‟ dari program SKN dalam arah tujuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun sepertinya program JKN ini seperti „dianak -emaskan‟, sedangkan Program SKN lainnya „dianak -tirikan‟ oleh Pemerintah. Program JKN berlari super cepat meninggalkan program pembangunan bidang kesehatan lainnya yang berjalan merangkak. Kebijakan JKN hanyalah salah satu wujud sistem jaminan sosial, bukan kebijakan yang khusus dan tidak lebih istimewa dari kebijakan kesehatan lainnya yang diamanahkan oleh UUD 1945, seperti pembangunan di bidang pelayanan kesehatan (pasal 28H) dan penyediaan fasilitas kesehatan (Pasal 34 ayat 3). Kebijakan JKN dilaksanakan secara tersentral melalui BPJS Kesehatan, sedangkan kebijakan SKN dilaksanakan secara desentralisasi dengan mempertimbangkan otonomi daerah. 2. BPJS Kesehatan sebagai “Majikan Baru” bagi kesehatan rakyat Indonesia
Persoalan mendasar lainnya adalah JKN akan dikelola oleh BPJS Kesehatan yang bersifat sentralistik melalui dukungan anggaran yang jauh lebih besar, sedangkan SKN diselenggarakan oleh Pemerintah yang bersifat desentralistik melalui Otonomi Daerah 20
(Otda) dan tugas perbantuan. Ini sangat kontradiktif yang menunjukkan kebijakan JKN sudah terlepas dari kebijakan SKN. PerPres No. 72/2012 menegaskan bahwa penyelenggaraan SKN memerlukan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme yang dinamis, baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun dengan subsistem di luar SKN. Ini tidak akan terjadi karena dengan JKN yang sangat „superior‟ dibandingkan kebijakan SKN. BPJS memiliki kewenangan yang sangat besar sebagaimana diatur di dalam UU BPJS. BPJS Kesehatan bertugas bukan hanya mengumpulkan, menerima, serta mengelola dana dan data peserta BPJS, tapi melakukan kontrak kerja terhadap seluruh pemilik fasilitas kesehatan (pemerintah maupun swasta). Atas dasar ketidakmerataan tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan, maka BPJS memberikan beberapa pilihan kontrak kerja kepada pemilik kesehatan secara sepihak jika ingin melayani pasien peserta BPJS. Begitu juga terhadap peserta bukan PBI, pilihan-pilihan skala besaran iuran akan menempatkan BPJS sebagai “Majikan Baru” bagi kesehatan bangsa. Pemerintah pusat sebagai pemilik fasilitas kesehatan pusat dan pemerintah daerah sebagai pemilik fasilitas kesehatan daerah diharuskan menandatangani “kontrak kerja” dan diwajibkan membayar iuran PBI dan non-PBI (yang selama ini ditangani PT. ASKES) kepada BPJS Kesehatan. Sementara di sisi lain pemerintah lalai dalam kewajibannya memenuhi pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan merdeka bagi rakyat Indonesia. Apalagi kebanyakan pemerintah daerah yang hanya menjadikan isu kesehatan sebagai pencitraan politik tanpa melakukan aksi nyata bagi masyarakatnya. Mungkin tidak satupun pemerintah daerah yang mengalokasikan APBD nya sebesar minimal 10% untuk belanja kesehatan. Rakyat diberikan informasi oleh media-media (baik cetak dan elektronik) yang seakan-akan BPJS menjadi penyelamat atas buruknya pelayanan kesehatan yang selama ini terjadi. Kebijakan JKN diopinikan sebagai kebijakan “pengobatan gratis” yang berlaku di seluruh Indonesia. Apakah rakyat Indonesia mengerti bahwa program JKN ini dibiayai negara? Apakah sebagian rakyat Indonesia telah memahami bahwa untuk terselenggaranya JKN, diperlukan sistem-sistem kesehatan lainnya? Apakah sudah ada standar pelayanan kesehatan? Apakah tenaga kesehatan berkompeten telah mencukupi sesuai rasio penduduk? Apakah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah dibangun sesuai 21
kebutuhan masyarakat secara merata dan terjangkau? Apakah pelayanan kesehatan yang diberikan akan adil dan bermutu? Bagi tenaga medis yang peduli terhadap nasib kesehatan bangsanya, BPJS kesehatan merupakan penjajah baru dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan dasar „ditidurkan‟ oleh informasi akan mendapat jasa yang besar jika jumlah orang sakit yang berobat sedikit. Sedangkan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan semakin „dihantui‟ atas kekhawatiran banyaknya pasien rujukan. Seperti candaan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, ini namanya tenaga kesehatan dibunuh pelan-pelan. Sewaktu-waktu BPJS boleh saja memutuskan “kontrak kerja” secara sepihak dengan tenaga kesehatan. Kontrak kerja ini sama saja seperti “penjara besar”. Tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dll) dipaksa untuk bekerja optimal dengan fasilitas kesehatan yang masih banyak belum layak. Tenaga medis melalui organisasi profesinya (IDI, PDGI, IBI, dan PPNI) yang seharusnya menjadi lokomotif pelayanan kesehatan bangsa, namun peran ini „dikecilkan‟ oleh pemerintah melalui program SJSN bidang kesehatan. Tuntutan organisasi profesi untuk menaikkan anggaran kesehatan hanya mampu mengeluarkan sedikit „kotoran telinga‟ pemerintah, tapi tak mampu memberikan advokasi yang kuat untuk merubah kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah tak bergeming ketika ada protes tentang anggaran belanja kesehatan yang jauh lebih kecil dari angka 5%. Pemerintah telah meninabobok-kan seluruh organisasi profesi bahwa “ibu tiri” yang bernama BPJS itu akan mampu mengatasi masalah anggaran belanja kesehatan yang sangat rendah tersebut.
Di dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keseimbangan, perlindungan penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, perikemanusiaan, gender, dan nondiskriminatif. Kemudian hak rakyat atas kesehatan yang telah diatur di dalam UUD 1945 tersebut, dipertegas di dalam UU Kesehatan. 1. Hak atas kesehatan (pasal 4) 2. Hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (pasal 5 ayat 1)
22
3. Hak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (pasal 5 ayat 2) 4. Hak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya (pasal 5 ayat 3) 5. Hak untuk mendapat lingkungan yang sehat (pasal 6) 6. Hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab (pasal 7) 7. Hak memperoleh informasi tentang data kesehatan d irinya (pasal 8) Faktanya di dalam PerPres No. 12/2013 tentang JKN, beberapa pasal bersifat diskriminatif, tidak menghormati hak-hak kesehatan rakyat terutama masyarakat miskin, serta tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini. 1. Manfaat jaminan kesehatan yang tidak terikat dengan besaran iuran, hanyalah manfaat medis. Sedangkan manfaat non medis, yakni akomodasi dan ambulans, ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayar (pasal 20). Ini artinya, kebijakan ambulans sebagai bagian dari sumber daya kesehatan / fasilitas pelayanan kesehatan bertentangan dengan asas nondiskriminatif, keseimbangan, dan keadilan. Kebijakan ambulans ini bertentangan dengan pasal 28H dan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, serta Pasal 54 UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Ada beberapa kekhawatiran atas kebijakan ambulans ini, yakni: a. Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia tidak merata dan tidak semuanya memiliki ambulans terutama di daerah pelosok negeri, apalagi jika digunakan kriteria ambulans yang layak, bermutu, dan terstandar. Dampaknya, masyarakat tidak memperoleh hak yang sama atas akses ambulans sebagai bagian dari sumber daya kesehatan, sebagaimana pasal 5 ayat 1 UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Lalu dimana tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan ambulans yang adil dan merata, seperti yang dimaksud pasal 15 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan? b. Fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta akan memberikan beban kepada pasien atas biaya ambulans tersebut yang tidak ditanggung di dalam jaminan kesehatan. Kebijakan ini rawan terhadap praktek mafia bisnis ambulans yang sampai saat ini sering terjadi di rumah sakit. Masyarakat miskinlah 23
yang paling terkorbankan atas kebijakan ini. Walaupun beberapa partai politik dan organisasi kemasyarakatan banyak memberikan jasa ambulans gratis sebagai bagian „pencitraan‟, namun kebijakan ini merupakan bentuk kurangnya tangggung jawab pemerintah. c. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini berarti pemerintah menambah kewenangan BPJS Kesehatan yang sudah terlalu besar itu sebagaimana telah diatur oleh UU No. 24/2011 tentang BPJS. Jika kebijakan rujukan ini juga ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, apa fungsi regulator dari Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan? Manfaat akomodasi yang ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan seperti dimaksud pasal 20 ayat 5 tersebut adalah layanan rawat inap. Ini pengklasifikasian yang aneh. Bagaimana mungkin layanan rawat inap dikategorikan sebagai akomodasi dan bagian dari manfaat non-medis? Ini kebijakan „akal-akalan‟ untuk menyiasati sistem kapitasi yang akan diberlakukan dalam SJSN, di tengah-tengah ketidakmerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Dampak buruknya adalah hak-hak kesehatan rakyat miskin akan semakin terkorbankan. Pelayanan kesehatan di Indonesia akan menjadi semakin tidak adil, tidak merata, dan terjajah. Pasal 23 juga semakin menegaskan sistem pelayanan kesehatan yang selama ini sudah diskriminatif. Masyarakat miskin yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus rela dirawat di ruang kelas III, itupun kalau ada tempat tidur. Jika tak ada tempat tidur, bersiap-siaplah masyarakat miskin akan dirawat di lorong-lorong rumah sakit. Hal ini sudah terlihat di Ibukota dengan program KJS (Kartu Jakarta Sehat) yang sebagian kalangan menganggap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini sebagai miniatur program JKN. Belum adanya kebijakan sistem rujukan yang baik menambah rumitnya masalah pelayanan kesehatan di Indonesia yang sudah semrawut. 2. Bagi pasien yang menginginkan perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan (Pasal 24). Kemudian di pasal yang lain, BPJS Kesehatan dan penyelenggara asuransi kesehatan tambahan dapat
24
melakukan koordinasi dalam memberikan manfaat atas hak perlindungan program asuransi kesehatan tambahan (Pasal 27 ayat 2). Pasal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi bisnis asuransi kesehatan swasta yang selama ini telah menjamur di Indonesia. Kebijakan JKN yang digembargemborkan akan menghambat bisnis asuransi kesehatan swasta hanyalah omong kosong belaka. Yang terjadi adalah pemerintah membiarkan terjadinya liberalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Kita bisa melihat fakta-faktanya dalam 10 tahun terakhir ini. Asuransi kesehatan swasta tumbuh subur, rumah sakit berbasis bisnis yang dimiliki para konglomerat beroperasi sangat cepat di beberapa kota besar Indonesia, bisnis farmasi dengan praktek-praktek mafia dan kolusinya, komersialisasi pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lainnya, serta masih banyak lagi. UU Kesehatan memang tidak menjelaskan secara khusus tentang jaminan kesehatan, hanya
disinggung
tentang
pembiayaan
kesehatan.
Pemerintah
diwajibkan
untuk
mengalokasikan minimal 5% APBN dan minimal 10% APBD untuk kesehatan (diluar gaji tenaga kesehatan). Sekurang-kurangnya 2/3 anggaran tersebut dipiroritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Faktanya sejak diundang-undangkannya tahun 2009 sampai saat ini, pemerintah dan pemerintah daerah terus membohongi rakyat Indonesia. Anggaran kesehatan tidak pernah mencapai 5% (apalagi 10%) dan tetap diingkari di dalam RAPBN 2014 yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika volume belanja negara tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 1230,3 triliun, maka seharusnya minimal 5% (Rp 61,5 triliun) seharusnya dibelanjakan untuk kesehatan oleh pemerintah pusat. Tapi itu tidak pernah dan tidak akan terjadi. Faktanya, pemerintah hanya merencanakan anggaran belanja kesehatan sebesar Rp 12,2 triliun atau tidak mencapai 1%. Pemerintah menyatakan anggaran belanja negara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun faktanya anggaran belanja untuk kesehatan sangat menurun dibandingkan tahun 2013 (Rp 17,5 triliun). Buat rakyat Indonesia, jangan bermimpi anggaran belanja kesehatan akan mencapai minimal 5%. Anggaran belanja kesehatan masih jauh lebih kecil dibandingkan untuk membayar bunga utang negara sebesar Rp 113 triliun atau sekitar 6,5% dari total belanja negara tahun 2013. Ini juga memprihatinkan bahwa APBN hanya mampu
25
membayar bunga utang negara dan sepertinya belum ada niat untuk melunasi utang itu sendiri. Pada APBN 2013, pemerintah hanya mengeluarkan belanja negara di bidang kesehatan sebesar Rp 17,5 triliun atau hanya sekitar 1,51%. Anggaran belanja negara semakin meningkat tajam, tapi persentase anggaran kesehatan semakin menurun. Jika dilihat 5 tahun terakhir, anggaran kesehatan sebesar 2,0% (2008), 2,5% (2009), 2,7% (2010), 1,6% (2011), dan 1,5% (2012). Pemerintah mengaburkan angka ini dengan menyatakan anggaran belanja kesehatan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 4,5% per tahun, sejak 2008 – 2013. Fakta yang sebenarnya adalah anggaran belanja kesehatan meningkat setiap tahunnya, tapi jika dibandingkan persentase dari total anggaran belanja setiap tahunnya, nilainya justru mengalami penurunan. Inilah pengingkaran pemerintah terbesar terhadap amanah Pasal 171 UU No.36/2009 tentang Kesehatan. Bagaimana dengan program jaminan kesehatan selama ini? Pada tahun 2013, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Rp 7,1 triliun untuk pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit dengan sasaran 86,4 juta masyarakat miskin melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Di samping itu juga ada Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah koordinasi kementerian sosial sebesar Rp 3,6 triliun. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan program bantuan sosial lainnya, seperti bantuan pendidikan melalui program pendidikan BOS, BOMM, dan BSM (Rp 19,2 triliun), PNPM Mandiri (Rp 11,5 triliun), dan BLSM (Rp 9,3 triliun). Pada tahun 2014, pemerintah menempatkan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan sebagai prioritas utama, jauh mengalahkan program-program kesehatan lainnya. Sasaran yang ingin dicapai dengan implementasi SJSN tersebut adalah meningkatnya jumlah penduduk yang mendapat subsidi bantuan iuran jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta jiwa. Angka ini sebenarnya tidak berubah dibandingkan sasaran program jamkesmas yang berakhir tahun 2013. Pelaksanaan SJSN bidang kesehatan menjadi program „primadona‟ sedang dikemas sedemikian rupa seakan-akan program ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan. Padahal SJSN hanyalah satu subsistem yang tidak boleh berdiri lebih tinggi dibandingkan subsistem kesehatan lainnya.
26
Beberapa hal lainnya di dalam APBN 2014 yang sangat menyakitkan hati tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, dll) di Indonesia adalah pemerintah menyampaikan beberapa indikator kinerja : 1. Tercapainya puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau pulau kecil terluar berpenduduk sebesar 96% dan persentase rumah sakit kabupaten/kota yang mampu melaksanakan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) sebesar 100%. Fakta yang tidak dijelaskan adalah hanya 7,4% dari 9000 lebih puskesmas di seluruh Indonesia yang mempunyai dokter. Ada 746 RSU pemerintah, 126 RS tak memiliki dokter SpPD, 139 RS tak miliki dokter SpB, 167 RS tak miliki dokter SpA, dan 117 RS tak miliki dokterr SpOG. 2. Tercapainya persentase tenaga kesehatan yang profesional dan memenuhi standar kompetensi sebesar 90% dan jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti internship sebanyak 4000 orang. Fakta yang tidak dijelaskan adalah tenaga kesehatan tersebut tersebar sangat tidak merata di seluruh Indonesia dan dokter Internship sebesar 4000 orang (apakah ini benar?) tersebut hanya digaji 1,2juta per bulan. Sungguh kebijakan internship ini adalah bagian dari perbudakan yang diselubungi istilah „magang‟ dan sangat tidak berperikemanusiaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, mari kita tolak pelaksanaan SJSN bidang kesehatan pada 1 Januari 2014. Kita siap menerima dan mensukseskan implementasi SJSN bidang kesehatan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi: 1. Alokasi anggaran belanja kesehatan harus sebesar minimal 5% sebagaimana amanah UU No.36/2009 tentang Kesehatan. 2. Seluruh perangkat (pemerintah dan pemerintah daerah) dan sistem yang berperan dalam pembangunan kesehatan harus berjalan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dalam upaya untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kebijakan JKN harus berjalan „satu irama‟ dengan kebijakan-kebijakan prioritas kesehatan lainnya. 3. Prioritas pembangunan kesehatan diutamakan kepada pemerataan sumber daya kesehatan (fasilitas dan tenaga kesehatan) sesuai dengan tingkat keterjangkauan masyarakat serta mendukung sistem rujukan yang baik.
27
4. Penghapusan kerja paksa terhadap dokter Internship. Para dokter Internship harus diberikan gaji yang manusiawi yang memiliki hak yang sama dengan dokter-dokter lainnya. Masalah kompetensi dokter Internship adalah tanggung jawab institusi pendidikan kedokteran dan organisasi profesi. 5. Pemerintah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga kesehatan dalam program PTT (pegawai tidak tetap), tidak menggunakan sistem antrian yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Langkah ini tetap diupayakan sebagai upaya pemerataan tenaga kesehatan ke seluruh pelosok. 6. Pemerintah bersama organisasi profesi sesegera mungkin untuk menyelesaikan penyusunan Panduan Nasional Pelayanan Kesehatan (PNPK) sebagai acuan bagi seluruh fasilitas dan tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. 7. Presiden harus membuat PerPres tentang pembentukan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) baik ditingkat pusat maupun di provinsi dan kabupaten/kota (BPKD) guna membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan kesehatan sebagaimana amanah UU Kesehatan. 8. Selama penundaan implementasi SJSN dan BPJS, pemerintah wajib untuk terus komitmen dalam melaksanakan program Jamkesmas, ASKES, dan Jamsostek, serta Jamkesda bagi pemerintah daerah. Kebijakan SJSN dan BPJS Dibiayai Hutang Luar Negeri
Bukan mustahil bahwa BPJS akan bekerja sesuai pesanan ataupun kepentingan asing. Ini berdasarkan dugaan kuat bahwa lahirnya kebijakan JKN ini dibiayai oleh utang dari lembaga internasional yang bernama Asian Development Bank (ADB). Lembaga ini menyetujui pinjaman sebesar 1,4 Milyar US Dollar yang digelontorkan dalam 2 tahap untuk Program Tata Kelola Keuangan dan Reformasi Jaminan Sosial ( Financial Governance and Social Security Program/FGSSR). Tahap I sebesar 250 juta USD diberikan pada periode 2002 2003, sebagaimana tercatat di dalam dokumen ADB bernomor 33399 tahun 2001. Sebagian utang ini diperuntukkan untuk mendukung penyusunan UU SJSN. Jika kita anggap 1 USD = Rp 10 ribu maka utang kepada ADB adalah Rp 2500 triliun, jumlah ini 2 kali lipat dari APBN 2014. Belum lagi sisanya dalam tahap II yang memang diperuntukkan untuk restrukturisasi jaminan sosial.
28
Indonesia diwajibkan membayar bunga dengan biaya komitmen sebesar 0,75% per tahun dan front end fee sebesar 1%. Di dalam kesepakatannya, ADB berhak melakukan audit terhadap penggunaan utang dan melakukan validasi serta verifikasi terhadap kebijakan perizinan di Indonesia. Sebagai pelaksana penggunaan anggaran ini adalah kementerian keuangan yang saat itu dijabat Boediono. ADB menyetujui utang ini setelah menerima Surat Permohonan yang ditandatangani Surat Menteri Keuangan No. S370/MK.06/2002 tanggal 14 Nov 2002. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2002, ADB menyetujui permohonan utang tersebut. Menteri yang sudah menjabat sebagai Wapres ini pun terus mengupayakan agar maksud dan tujuan utang ini terealisasi. Implikasi besar dalam jangka pangang dari program JKN dibiayai oleh utang adalah pelayanan kesehatan kita belum merdeka. Kemerdekaan hanya baru secara fisik yang telah diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Aspek pembangunan untuk mengisi kemerdekaan tersebut, kenyataannya masih terjajah tanpa kecuali pembangunan di bidang kesehatan. Memang sangat menyedihkan bahwa negara ini dipimpin oleh orangorang yang memperbanyak utang. Program JKN yang sangat baik harus kita hadapi dengan buah simalakama. Kita tolak secara keseluruhan, berarti membiarkan masyarakat miskin tidak mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan. Kita terima, berarti ikut serta mensukseskan berjalannya utang negara yang sangat mencekik. Atas dasar ini semua, dr.Rizky Adriansyah lebih menawarkan opsi untuk menunda implementasi BPJS Kesehatan. Kebijakan JKN baru bisa dilaksanakan secara keseluruhan, apabila pemerintah konsisten dan komitmen dengan amanah UU Kesehatan yang mengharuskan minimal 5% anggaran belanja untuk pembangunan kesehatan. Jika APBN 2014 sulit untuk dirubah maka setidaknya implementasi JKN dilaksanakan pada awal 2016, setelah pemerintah merealisasikan anggaran belanja untuk kesehatan sebesar 5% dari total APBN. Setahap demi setahap, pemerintah daerah juga didorong untuk berkomitmen dengan anggaran kesehatan sebesar 10% dari total APBD. dr. Rizky Adriansyah yakin, universal health coverage tetap akan mampu tercapai di tahun 2019.
29
BAB III Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN , Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah: 4. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (Pasal 1 angka 6) 5. Badan hukum nirlaba (Pasal 4 dan Penjelasan Umum) 6. Pembentukan dengan Undang-undang (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah badan hukum publik. BPJS yang dibentuk dengan UU BPJS adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensive sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan (personal care). Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif namun masih ada yang dibatasi, yaitu kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset). Sedangkan yang tidak dijamin meliputi: 8. Tidak sesuai prosedur 9. Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS 10. Pelayanan bertujuan kosmetik 11. General check up, pengobatan alternatif 12. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi 30
13. Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana 14. Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba Disamping beberapa manfaat diatas, masih banyak timbul kontra dari beberapa pihak mengenai BPJS dan program JKN, salah satunya adalah UU Kesehatan memang tidak menjelaskan secara khusus tentang jaminan kesehatan, hanya disinggung tentang pembiayaan kesehatan. Pemerintah diwajibkan untuk mengalokasikan minimal 5% APBN dan minimal 10% APBD untuk kesehatan (diluar gaji tenaga kesehatan). Sekurang-kurangnya 2/3 anggaran tersebut dipiroritaskan untuk kepentingan pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. Faktanya sejak diundangundangkannya tahun 2009 sampai saat ini, pemerintah dan pemerintah daerah terus membohongi rakyat Indonesia. Anggaran kesehatan tidak pernah mencapai 5% (apalagi 10%) dan tetap diingkari di dalam RAPBN 2014 yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. B. Saran
Kita yang menjadi tenaga kesehatan, seharusnya lebih kritis dalam menilai kebijakankebijakan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan ranah kesehatan. Karena bagaimanapun kita adalah motor penggerak dari kebijakan-kebijakan atau program tersebut.
31
