BAB 1
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Seringkali kita salah mengartikan arti istilah dari kata profesi. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengartikan profesi sebagai pekerj aan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti jika seseorang merupakan seorang petani maka kita akan menyebut bahwa profesinya ialah petani. Padahal sebuah pekerjaan dikatakan sebagai s ebuah profesi apabila telah memenuhi peryarataan-persyaratan atau kriteria-kriteria tertentu. Oleh sebab itu, makalah ini dibuat agar para penulis dan pembaca dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan profesi. Terlebih Ter lebih profesi kependidikan. Sebagai calon guru, kita harus memahami arti dari profesi kependidikan karena dari sana kita akan mengetahui hal-hal seperti bagaimana guru yang dikatakan profesional, apa saja kode etik seorang pendidik, dan juga struktur organisasi organisasi dalam dunia pendidikan. 1.2.Tujuan
Untuk memahami arti dari apa itu profesi
Untuk memahami apa yang dimaksud dengan profesi kependidikan
Untuk mengetahui kode etik dari profesi kependidikan
Melengkapai nilai mata kuliah Profesi Kependidikan
1.3.Manfaat
Menambah wawasan penulis maupun pembaca mengenai profes i kependidikan, struktur organisasi kependidikan, dan kode etik guru.
Meningkatkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah.
1.4. Identitas Buku
Buku Utama Judul buku
: Profesi Kependidikan “Prespektif Guru Profesional”
Penulis
: Drs. Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D., Dr.Hj. Aslamiah Ahmad, M.Pd., Ph.D. Sulistiyana, S.Pd., M,Pd.
Penerbit
: PT Raja Grafindo Persada
Tahun terbit
: 2015
Kota terbit
: Jakarta
Tebal
: 211 halaman
Buku Pembanding 1 Judul buku
: Profesi Kependidikan
Penulis
: Dr. Yasaratodo Wau, M.Pd
Penerbit
: Unimed Press
Tahun terbit
: 2013
Kota terbit
: Medan
Tebal
: 166 halaman
Buku Pembanding 2 Buku Utama Judul buku
: Suatu Kajian Teoritik Tenaga Kependidikan dan Berbagai Permasalahannya
Penulis
: I Nyoman Natajaya
Penerbit
: Genesha Press
Tahun terbit
: 2012
Kota terbit
: Singaraja
Tebal
: 136 halaman
BAB II
RINGKASAN BUKU
BAB 1 A. Profesi Guru dan Syarat Menjadi Guru 1. Guru Guru atau tenaga pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39, ayat 2 tentang Tenaga Kependidikan dinyatakan bahwa “pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat”. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Apakah Kriteria Profesi Itu
Secara formal, surat Keputusan Mendikbud Tanggal 22 Juni 1983 Nomor 0319/ U/1983 mengatur tentang profesi guru di Indonesia. Dalam hal ini ditegaskan bahwa profesi guru bukan sekadar pekerjaan khusus, tetapi pekerjaan yang mempunyai ciri-ciri se bagai berikut: a. Expertise (Keahlian) b. Responsibility (Tanggung Jawab) c. Corporation (Kesejawatan)
B. Apakah Jabatan Guru Dapat Dikatakan Sebagai Profesi
1. Pendidikan Khusus secara yuridis formal, guru memang merupakan jabatan profesi karena guru dilihat dan sisi pendidikan, maka seorang guru atau calon guru harus melalui pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) seperti FKIP, STKIP ata u universitas yang mendapat perluasan mandat untuk menghasilkan tenaga p endidik dan non tenaga pendidik
seperti di Universitas Negeri Malang (UM Malang), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan lain-lainnya.
2. Pengakuan Masyarakat
Pada sebagian masyarakat, pengakuan terhadap pentingnya guru dijabat oleh yang berasal dari pendidikan guru sudah terasa, namun sebagian lainnya masih semu. Tetapi secara yuridis, pengakuan bahwa jabatan guru sebagai jabatan profesi sudah tampak dari berbagai aturan yang mensyaratkan sertifikasi pendidik dan lain-lain seperti disebutkan di atas, yang pada intinya menyebut profesi guru.
3. Pengakuan Pemerintah Pemerintah secara khusus menyatakan profesi guru sebagai pekerjaan profesional yang dituangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 ayat 1 dinyatakan guru adalah pendidik Profesional. selanjutnya pada Pasal 6 disebutkan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerl ukan pendidikan profesi. Hal tersebut di perkuat lagi dengan Pasal 7 bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip yang dilanjutkan dengan Pasal 2 dinyatakan bawa pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.
4. Kode Etik Profesi Yang dimaksud dengan kode etik jabatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku seseorang yang berhubungan dengan profesinya seperti yang diharapkan oleh masyarakat dan negara.
C. Syarat Apa Yang Harus Dipenuhi Sebagai Seorang Guru
Secara ideal syarat seorang yang dapat menjadi guru tersebut dapat kita klasifikasikan sebagai berikut:
1. Syarat pribadi a. Fisik, harus memiliki kesehatan fisik yang baik, dalam arti tidak memiliki cacat yang dapat mengganggunya pada saat melaksanakan tugas sebagai guru. b. Psikis, yaitu kesehatan rohani yang optimal dari seorang calon guru. Keseimbangan dan kematangan emosional dan sosial sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas, karena guru lebiih banyak berinteraksi dengan siswa yang memiliki keberagaman sikap dan perilaku. c. Watak, yaitu sikap yang baik terhadap profesi, berdedikasi danbertanggung jawab terhadap tugasnya.
2. Syarat Akademis Syarat akademis seorang guru merupakan sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mengajar dan me ndidik.
D. Tugas dan Fungsi Guru Serta Indikator Guru yang Profesional
1. Tugas dan Fungsi Guru Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa guru bertugas untuk: 1) Merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran 2) Menilai hasil pembelajaran 3) Melakukan pembimbingan dan pelatihan 4) Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Tugas Guru Para ahli pendidikan, khususnya yang tergabung dalam tim perumus Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke-21 (SPTK-21) pada tahun 2002, merumuskan beberapa tugas operasional konkret guru sebagai berikut:
1. Menjabarkan kebijakan dan landasan pendidikan dalam wujud perencanaan pembelajaran di kelas dan luar kelas. 2. Mengaplikasikan komponen-komponen pembelajaran sebagai suatu sistem dalam proses pembelajaran. 3. Melakukan komunikasi dalam komunitas profesi, sosial dan memfasilitasi pembelajaran masyarakat. 4. Mengelola kelas dengan pendekatan dan prosedur yang tepat dan relevan dengan karakteristik peserta didik. 5. Meneliti, mengembangkan, berinovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran dan mampu memanfaatkan hasilnya untuk pengembangan profesi. 6. Melaksanakan fungsinya sebagai pendidik untuk menghasilkan l ulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, kesatuan dan nilai luhur bangsa, masyarakat dan agama. 7. Melaksanakan fungsi dan program bimbingan dan konseling dan administrasi pendidikan. 8. Mengembangkan diri dalam wawasan, sikap dan keterampilan profesi. Memanfaatkan teknologi, lingkungan, budaya dan sosial serta lingkungan alam dalam mengembangkan proses pembelajaran.
3. Tipe Guru Suriansyah, A (1992), mengelaborasi beberapa kegiatan dan indikator yang menunjukkan aktivitas guru dalam aspek komitmen guru dan kemampuan berpikir abstrak guru sehingga dapat terukur dalam menentukan dan menggolongkan kategori guru. Sebagai berikut : 1) Guru profesional ( professional teacher ), yaitu guru yang memiliki tingkat komitmen guru tergolong tinggi dan tingkat kemampuan berpikir abstraksi juga tinggi. 2) Guru analis dan pengamat (analytical observer teacher ), yaitu guru yang rendah komitmennya terhadap tugas, tetapi tinggi kemampuan berpikir abstraknya. 3) Guru tidak terfokus (unfocus teacher ). Guru yang tergolong dalam kategori ini adalah guru yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi, tetapi memiliki tingkat abstraksi yang rendah. 4) Guru dropout (dropout teacher) Guru yang termasuk dalam kategori
ini adalah guru yang memiliki komitmen terhadap tugas rendah, juga tingkat abstraksinya rendah.
4. Guru yang Profesional McNergney dan Carol A. Carrier (1981) menyatakan ada dua tugas dan perilaku guru yang merupakan refleksi profesional dalam tugas, yaitu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap siswa ( commitment to the student ) dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi itu sendiri (commitment to the profession).
E. Organisasi Guru dan Kode Etik Guru Indonesia
1. Kode Etik Guru Republik Indonesia
Oleh sebab itu, guru Republik Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar kode etik guru Indonesia. Berdasarkan hasil Kongres XX PGRI di Palembang tahun 2008, ditetapkan kode etik guru Indonesia.
2. Organisasi Profesi
Di Indonesia telah dikenal berbagai organisasi profesi yang telah kuat dan mapan sebagai organisasi profesi. Beberapa organisas profesi tersebut seperti organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Ikatan Pembimbing Indonesia (IPBI) dan lain- lain. Untuk organisasi guru telah kita kenal lama adalah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Setelah era reformasi bertumbuhan organisasi profesi guru yang baru seperti Ikatan Guru Indonesia (IGI) juga ada Sarikat Guru Indonesia (SGI) dan mungkin akan tumbuh lagi sejumlah organisasi profesi lainnya.
BAB 2 (BIMBINGAN DAN KONSELING)
A. Pengertian Bimbingan dan Konseling
Bimbingan konseling merupakan dua kata yaitu “bimbingan” dan kata “konseling”, kedua kata tersebut merupakan kata majemuk yang dirangkaikan untuk memberikan makna yang kuat bahwa proses bimbingan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan berhasil
maksimal tanpa dibarengi dengan konseling. Sangat banyak pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian bimbingan dan konseling, meskipun berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkadang seakan-akan terdapat perbedaan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing, tetapi umumnya memiliki t itik persamaan yang mempertemukan antara satu pengertian dengan pengertian lainnya. Secara etimologis, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata yaitu “Bimbingan” (Guidance) dan “Konseling” (Counseling ).
B. Peranan Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan di Sekolah
Tujuan pendidikan pada akhirnya adalah pembentukan manusia yang utuh dan mandiri, maka proses pendidikan harus dapat membantu siswa mencapai kematangan emosional dan sosial, sebagai individu dan anggota masyarakat selain mengembangkan kemampuan inteleknya. Bimbingan dan konseling menangani masalah-masalah atau hal-hal di luar bidang garapan pengajaran, tetapi secara tidak langsung menunjang tercapainya tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah itu. Kegiatan ini dilakukan melalui layanan secara khusus terhadap semua siswa agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemampuannya secara penuh (Mortensen & Schemuller, 1969).
Peran bimbingan dan konseling di dalam meningkatkan mutu pendidikan ter letak pada bagaimana bimbingan dan konseling itu membangun manusia yang seutuhnya dari berbagai aspek yang ada di dalam diri peserta didik.
C. Prinsip Bimbingan dan Konseling 1. Prinsip-prinsip BK Keberhasilan sesuatu pekerjaan salah satunya ditentukan oleh seberapa besar proses pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang sesuai dengan prinsip kerja. Sehingga prinsip kerja ini memberikan arah dan pedoman bagi seseorang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan dan konseling.
D. Asas Bimbingan dan Konseling Terdapat dua belas asas yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling itu adalah sebagai berikut :
1. Asas Kerahasiaan 2. Asas Kesukarelaan 3. Asas Keterbukaan 5. Asas Kemandirian 6. Asas Kegiatan 8. Asas Keterpaduan 9. Asas Kenormatifan 10. Asas Keahlian 11. Asas Alih Tangan
E. Landasan Bimbingan dan Konseling
1. Landasan Filosofis Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis.
2. Landasan Religius Dimensi spiritual pada manusia menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk religius. Keyakinan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan, mengisyaratkan pada ketinggian derajat dan keindahan makhluk manusia serta peranannya sebagai khalifah di bumi.
3. Landasan Psikologis Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan (klien). Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang: (a) motif dan motivasi, (b) pembawaan dan lingkungan, (c) perkembangan individu, (d) belajar, dan (e) kepribadian.
4. Landasan Sosial-Budaya Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Dia hidup dalam lingkungan sosial dan lingkungan budaya. Manusia punya makna karena dia berada dalam lingkungan sosial dan lingkungan budaya yang ada di sekelilingnya. Setiap lingkungan memiliki kebiasaan dan budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Karena itu dalam konteks layanan bimbingan dan konseling aspek sosial budaya merupakan hal yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan.
5. Landasan Pedagogis Landasan pedagogis pelayanan BK setidaknya berkaitan dengan: (1) pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan sal ah satu bentuk kegiatan pendidikan, (2) pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling, (3) pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan dan konseling.
6. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori maupun praktiknya. Pengetahuan tentang bimbingan dan konseling disusun secara logis dan sistematis dengan menggunakan berbagai metode, seperti: pengamatan, wawancara, analisis dokumen, serta prosedur te s.
F. Bidang Bimbingan Belajar, Sosial, Pribadi dan Karier
1. Bimbingan Belajar
Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masal ah yang berhubungan dengan kegiatan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan ini antara lain meliputi: a. Cara belajar, baik belajar secara kelompok ataupun individual. b. Cara bagaimana merencanakan waktu dan kegiatan belajar. c. Efisiensi dalam menggunakan buku-buku pelajaran. d. Cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan mata pelaja ran tertentu. e. Cara, proses, dan prosedur tentang mengikuti pelajaran.
2. Bimbingan dalam Mengatasi Masalah-masalah Pribadi
Selain masalah belajar, biasanya masalah-masalah pribadi ini juga sering ditimbulkan sebagai akibat hubungan atau pergaulan remaja sesama sis wa, karena itu bimbingan masalah pribadi menjadi sangat urgen dan berkontribusi untuk peningkatan prestasi belajar siswa. Sehubungan dengan hal tersebut Downing (1968), menyatakan bahwa layanan bimbingan di sekolah sangat bermanfaat terutama dalam membantu: a. Menciptakan suasana hubungan sosial yang menyenangkan. b. Menstimulasi siswa agar mereka meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan belajar-mengajar. c. Menciptakan atau mewujudkan pengalaman belajar yang lebih bermakna. d. Meningkatkan motivasi belajar siswa. e. Menciptakan dan menstimulasi tumbuhnya minat belajar.
3. Bimbingan Sosial
Menurut Ahmad (1977), bimbingan sosial ini dimaksudkan untuk: a) Memperoleh kelompok belajar dan bermain yang sesuai. b) Membantu memperoleh persahabatan yang sesuai. c) Membantu mendapatkan kelompok sosial untuk memecahkan masalah tertentu.
3. Bimbingan Karier
Masalah-masalah jabatan atau karier, pada pokoknya bersangkutan dengan: masalah pemahaman individu peserta didik mengenai kebutuhankebutuhan, kecakapan keterampilan, sikap, minat, dan ciri-ciri pribadi lain pada dirinya, masalah pemahaman peserta didik terhadap harapan-harapan, citacita, minat, aspirasi aspirasi, serta nilai-nilai yang dipunyai oleh orangtuanya tentang jabatan kerja; pemahaman terhadap jenis, tingkat, dan tuntutan-tuntutan dunia kerja.
G. Struktur Organisasi Bimbingan Konseling di Se kolah Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Personel pada Kantor Dinas Pendidikan yang bertugas melakukan pengawasan (penyeliaan) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. 2. Kepala sekolah adalah penanggung jawab program pendidikan secara menyeluruh termasuk pelaksanaan teknis bimbingan dan konseling di sekolah. 3. Tata usaha adalah pembantu kepala sekolah dalam menyelenggarakan administrasi tata usaha sekolah dan pelaksanaan administrasi bimbingan dan konseling. 4. Koordinator BK atau guru pembimbing adalah pelaksana utama yang mengoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. 5. Guru mata pelajaran atau guru praktik adalah pelaksana pengajaran dan pelatihan serta bertanggung jawab memberikan informasi tentang siswa untuk kepentingan bimbingan dan konseling. 6. Wali kelas atau guru pembina adalah guru yang diberikan tugas khusus untuk mengelola satu kelas siswa tertentu dan bert anggung jawab membantu kegiatan bimbingan dan konseling di sekolahnya. 7. BP3 atau POMG adalah organisasi orangtua siswa yang berkewajiban membatu penyelenggaraan pendidikan termasuk pelaksanaan bimbingan dan konseling. 8. Ahli-ahli lain, dalam bidang non bimbingan dan nonpelajaran/latihan (seperti dokter, psikolog, psikiater) sebagai subjek alih tangan kasus. 9. Siswa adalah peserta didik yang berhak menerima pengajaran, latihan dan pelayanan bimbingan dan konseling.
H. Orientasi Bimbingan dan Konseling
Ada beberapa orientasi dalam layanan bimbingan dan konseling yaitu: orientasi perorangan,orientasi perkembangan, dan orientasi permasalahan.
I. Ruang Lingkup Pelayanan Bimbingan dan Konseling
J. Kode Etik Bimbingan Konseling Rumusan kode etik bimbingan dan konseling dirumuskan oleh Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI) yang dikutip oleh Syahril dan Ahmad (1986),yaitu:
a. Pembimbing/konselor menghormati harkat pribadi, integritas, dan keyakinan klien. b. Pembimbing/konselor menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi pembimbing/konselor itu sendiri. c. Pembimbing/konselor tidak membedakan klien atas dasar suku bangsa, warna kulit, kepercayaan atau status sosial ekonominya. d. Pembimbing/konselor mempunyai serta memperlihatkan sifat-sifat rendah hati, sederhana, sabar, tertib, dan perca ya pada paham hidup sehat. e. Pembimbing/konselor memiliki sifat tanggung jawab, baik terhadap lembaga dan orang-orang yang dilayani maupun terhadap profesin ya. f. Pembimbing/konselor mengusahakan mutu kerjanya setinggi mungkin. g. Sesuatu tes hanya boleh diberikan oleh petugas yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. h. Konselor memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakannya tes psikologi dan hubungannya dengan masalah yang dihadapi klien.
K. Peranan Guru dalam Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah
1. Guru Sebagai Mediator Kebudayaan Seorang guru harus mampu membimbing peserta didiknya dalam penyesuaian diri terhadap lingkungan kebudayaannya. Perkembangan kebudayaan itu sendiri sering kali menimbulkan masalah-masalah bagi murid-murid, terutama masalah penyesuaian diri dan masalah pemilihan. Untuk itu hendaknya guru mampu memberikan bantuan kepada peserta didiknya dalam melakukan penyesuaian diri kepada unsur-unsur kebudayaan.
2. Guru Sebagai Mediator dalam Belajar Guru bertindak sebagai perantara dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. Gurulah yang menyelenggarakan pembelajaran peserta didik dan guru harus bertanggung jawab akan hasil pembelajaran itu, melalui proses interaksi belajar-mengajar. Guru merupakan faktor penting yang memengaruhi berhasil tidaknya proses pembelajaran.
3. Guru Sebagai Pembimbing Dalam tugasnya yang pokok yaitu mendidik, guru harus membantu a gar anak mencapai kedewasaan secara optimal, artinya kedewasaan yang sempurna sesuai dengan norma dan sesuai pula dengan kodrat yang dimiliknya. Dalam peranan ini guru harus memerhatikan aspek-aspek pribadi peserta didik, antara lain aspek kematangan, bakat, kebutuhan, kemampuan, sikap dan sebagainya, supaya kepada mereka ini dapat diberikan bantuan dalam mencapai tingkat kedewasaan optimal. Hal ini mengandung arti bahwa guru pun turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling.
4. Guru Sebagai Mediator antara Sekolah dan Masyarakat Ini berarti bahwa kelancaran hubungan antara sekolah dan masyarakat mer upakan tugas dan tanggung jawab guru. Lancar tidakn ya hubungan tersebut tergantung pada tingkat kemampuan guru dalam memainkan peranan ini
5. Guru Sebagai Penegak Disiplin Dalam peranan ini guru harus menegakkan disiplin baik di dalam maupun di luar kelas. Guru harus menjadi teladan bagi terlaksananya suatu disi plin. Guru harus membimbing murid agar menjadi warga sekolah dan masyarakat yang berdisiplin.
6. Guru Sebagai Administrator dan Manager Kelas Sebagai administrator, tugas seorang guru harus dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan sebaik-baiknya. Berbagai aspek yang menyangkut kelancaran jalannya pendidikan merupakan tanggung jawab guru. Guru harus mengambil bagian dalam hal perencanaan kegiatan pendidikan (planning), mengatur dan menyusun berbagai aspek dalam pendidikan (organizing), mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam pendidikan (directing), melaksanakan segala rencana dan kebijakan pendidikan (actuating), merencanakan dan menyusun biaya (budgeting), dan mengawasi serta menilai kegiatan-kegiatan pendidikan (controlling dan evaluating ). Sebagai manager , khususnya sebagai manager kelas, guru merupakan penguasa utama dan bertanggung jawab terhadap kelancaran program pendidikan dan pengajaran.
7. Guru Sebagai Anggota Suatu Profesi Suatu profesi adalah jabatan yang mempunyai kualifikasi tertentu. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi berarti bahwa guru merupakan seorang yang ahli. Keahlian tersebut tidak dapat dilakukan oleh ahli-ahli atau pejabat-pejabat l ain yang tidak memperoleh dasar pendidikan keahlian tersebut. Sebagai anggota suatu profesi, maka guru harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan tertentu yaitu keterampilan keguruan. Kemampuan untuk membimbing murid, merupakan salah satu aspek keterampilan profesi keguruan. Di samping itu, seorang guru harus menunjukkan, mempertahankan serta mengembangkan keahlian itu.
L. Kerja Sama Guru dan Konselor Sekolah dalam Layana Bimbingan dan Konseling Dalam kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan adanya kerja sama antara guru dan guru pembimbing demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan tugas pokok guru dalam proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bimbingan, sebaliknya, layanan bimbingan di sekolah memerlukan dukungan atau bantuan guru. Dukungan atau bantuan tersebut terutama dari guru mata pelajaran dan wali kelas. Ada beberapa pertimbangan mengapa guru juga harus melaksanakan kegiatan bimbingan dalam proses pembelajaran.
BAB 3 (ADMINISTRASI SEKOLAH) A. Pengertian Administrasi Pendidikan di Sekolah 1. Pengertian Administrasi Pendidikan Ilmu administrasi sebagai ilmu, berusaha mengkaji berbagai usaha-usaha manusia dalam mencapai dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di dalam suatu kelompok. Sebagai disiplin ilmu, administrasi mengkaji dan mencari metode sert a alat kerja yang tepat, juga menaruh perhatian terhadap pengaturan tenaga-tenaga manusia sehingga diperoleh kelompok yang produktif dalam pelaksanaan kerjanya.
Lembaga pendidikan formal (sekolah) sebagai salah satu bentuk fenomena pengelompokan manusia yang keberadaannya tidak dapat melepaskan diri dari kecenderungan kegiatan administrasi. Hal ini dapat kita lihat bahwa di sekolah terdapat sejumlah orang (siswa, guru, tata usaha, pesuruh, kepala sekolah, bahkan masyarakat) yang
terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada institusi ini dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka tidak cukup kalau hanya dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai teori kependidikan saja, akan tetapi harus pula dilengkapi dengan kemampuan untuk bekerja sama, menciptakan kerja sama dan membina kerja sama untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Hal ini mutlak diperlukan karena setiap personel pendidikan tidak hanya terlibat dalam kegiatan kependidikan (edukatif) tetapi juga terlibat dalam kegiatan administr asi yang menuntut mereka untuk menguasai dan memiliki knowledge, skill dan expertness dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan.
2. Pengertian Administrasi dan Administrasi Pendidikan Administrasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang mencakup kegiatan: 1. Melayani pelaksanaan kegiatan operasional dan suatu unit kerja seharihar i. 2. Menyediakan berbagai informasi, data dan keterangan yang diperlukan oleh pimpinan guna pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi.
Sementara Siagian menyatakan bahwa administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
pengertian administrasi yang terdapat pada masing-masing pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses pengelolaan dan pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang pada lembaga pendidikan yaitu kepala sekolah, guru, murid, karyawan bahkan orangtua murid dengan mendayagunakan berbagai sumber dan metode serta alat tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
B. Fungsi Administrasi Ada berbagai macam fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli, menurut cara pandang dan latar belakang filosofis mereka masing-masing. 1. Fayol : Planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. 2. GulHck : Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgetting
3. Newman: Planning, organizing, assembling resource, directing and controlling. 4. Sears : Planning, organizing, allocating, coordinating and evaluating. 5. Assa : Planning, allocating, stimulating, coordinating, and evaluating . 6. Gregg: Decision making, planning, organizing, communication, influencing, coordinating and evaluating. 7. Campbell: Decision making, programming, coordinating, and appraising .
C. Kegiatan-kegiatan Administratif Guru di Sekolah
Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat tentang beberapa as pek yang tergolong dalam kegiatan pengelolaan dalam administrasi pendidikan, khususnya dalam bidang garapan administrasi sekolah yang mencakup: “Pengelolaan pengajaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan alat pengajaran, pengelolaan perlengkapan dan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat”.
BAB 4 (SUPERVISI PENDIDIKAN) A. Perlunya Pembinaan Guru Strategisnya peranan guru sekarang ini dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dapat dipahami dari hakikat guru yang selama ini dijadikan asumsi programmatic pendidikan guru yaitu: 1. Guru merupakan agen pembaruan. 2. Guru berperan sebagai fasilitator yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar (memudahkan terjadinya proses belajar). 3. Guru bertanggung jawab atas terciptanya hasil belajar s ubjek didik, rendah atau tingginya hasil belajar siswa tidak terlepas dari tanggung jawab guru. 4. Guru merupakan contoh teladan bagi peserta didik. 5. Guru bertanggung jawab secara profesional untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kelas baik secara individual maupun yang dilakukan secara berkelompok. 6. Guru harus menjunjung tinggi kode etik profesin ya.
B. Pengertian dan Fungsi Pokok Supervisi 1. Pengertian dan Fungsi Supervisi
Dalam Carter Good’s Dictionary of Education seperti dikutip oleh Oteng Sutisna (1983), supervisi didefinisikan sebagai: Segala sesuatu dari para pejabat sekolah yang diangkat yang diarahkan kepada penyediaan kepemimpinan bagi para guru dan tenaga pendidikan lain dalam perbaikan pengajaran, melihat stimulasi pertumbuhan profesional dan perkembangan dari para guru, seleksi dan revisi tujuan-tujuan pendidikan bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar, dan evaluasi pengajaran.
Berpijak pada batasan pengertian tersebut maka sedikitn ya ada tiga fungsi supervisi, yaitu: (1) sebagai kegiatan meningkatkan mutu pembelajaran (2) seba gai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pembelajaran, dan (3) sebagai kegiatan memimpin dan membimbing.
C. Tanggung Jawab Pembinaan Profesionalisme Guru Sebagai manajer sekolah, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan untuk melaksanakan tujuh kegiatan sebagai berikut: 1. Melakukan prediksi, yaitu membuat perkiraan-perkiraan tentang masa yang akan datang. Misalnya tentang kualitas yang dituntut oleh masyarakat berdasarkan fakta dan perubahan yang terjadi. 2. Melakukan inovasi. Dari hasil prediksi tersebut, kepala sekolah dituntut untuk melakukan inovasi terhadap proses yang dilakukan sekolahnya. 3. Menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran inovatifnya 4. Menyusun perencanaan 5. Menemukan sumber-sumber pendidikan 6. Menyediakan fasilitas pendidikan 7. Melakukan pengendalian atau kontrol (Sutrisno, 2000).
D. Pendekatan Supervisi Pendidikan Pendekatan supervisi sering dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yaitu: pendekatan langsung (direct contact) dan pendekatan tidak langsung (indirect contact). Pendekatan pertama dapat disebut dengan pendekatan tatap muka dan kedua pendekatan
menggunakan perantara, seperti melalui surat menyurat, media mas sa, media elektronik, radio, kaset, internet dan yang sejenis. Sementara dikenal juga pendekatan kolaboratif, yaitu pendekatan yang menggabungkan kedua pendekatan itu (Aqib, Zainal dan Rohmanto, Elham, 2007 Pendekatan supervisi pada dasarnya adalah pendekatan dalam proses pembinaan guru yang berkaitan dengan bagaimana seorang pembina berinteraksi dengan orang-orang yang dibina agar proses pembinaan dapat mencapai hasil yang optimal.
BAB 5 (MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH)
B. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Manajemen Berbasis Sekolah Pengertian
MBS adalah suatu konsep di mana kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan pada tempat yang paling dekat dengan terjadinya proses pembelajaran, dalam hal ini berarti sekolah. Jadi MBS pada hakikatnya adalah kewenangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sekolah diberikan kepada sekolah itu sendiri. Hal ini sangat penting karena yang paling memahami dan paling mengerti secara detai l dan komprehensif tentang sekolah adalah sekolah itu sendiri. Oleh sebab itu, a pa yang harus dikembangkan oleh sekolah dan aspek apa yang harus diperkuat untuk meningkatkan mutu sekolah adalah sekolah itu sendiri.
Tujuan dan Manfaat
Implementasi manajemen berbasis sekolah, pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan sekolah secara optimal dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah. Secara khusus penerapan Manajemen Berbasis Sekolah ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. 2. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama semua warga sekolah. 3. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua murid,
masyarakat, pemerintah dan unsur lainnya tentang mutu pelayanan di sekolah serta mutu sekolah itu sendiri. 4. Meningkatkan suasana kompetisi yang sehat dan positif antarsekolah tentang penyelenggaraan sekolah yang bermutu dan mutu sekolah yang dapat dicapai oleh masing-masing sekolah.
Sedangkan manfaat yang akan diperoleh oleh lembaga pendidikan/sekolah dengan diimplementasikannya pendekatan manajemen berbasis sekolah adalah sebagai berikut: 1. Keleluasaan pengambilan keputusan pada tingkat sekolah dimaksudkan agar sekolah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas program serta kebutuhan sekolahnya masing-masing. 2. Manajemen berbasis sekolah mengupayakan penyelenggaraan sekolah, khususnya pelayanan pembelajaran yang lebih baik dan bermutu bagi siswa. 3. Memberikan kesempatan bagi sekolah meningkatkan kinerja staf secara optimal dan fleksibel. 4. Meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih mendalam dan komprehensif karena mereka terlibat langsung dalam setiap kebijakan yang diambil sekolah secara bersama-sama. 5. Dengan adanya kewenangan pengelolaan sumber da ya, sekolah dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru sehingga mereka dapat berkonsentrasi penuh dalam pelaksanaan tugas mengajarnya. 6. Dengan diberikan kesempatan kepada sekolah mengembangkan kurikulum secara luas, guru didorong berinovasi dengan melakukan berbagai pembaruan cara d an metode pembelajaran, sehingga dapat mempercepat peningkatan mutu hasil belajar.
C. Prinsip Dasar Manajemen Berbasis Sekolah
Ada beberapa prinsip manajemen berbasis sekolah yang perlu mendapatkan perhatian seorang kepala sekolah atau lembaga yang terkait dengan pembinaan sekolah, agar implementasi MBS dapat lebih optimal. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 1. Keterbukaan, artinya segala sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, dilakukan secara terbuka dengan semua sumber daya yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf tat a usaha, komite sekolah, orangtua murid, dan siswa.
2. Kebersamaan, artinya dalam mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, maka harus dilakukan secara bersama-sama oleh semua komponen sekolah, dengan demikian maka segala sesuatunya akan menjadi tanggung jawab bersama pula. 3. Berkelanjutan, artinya manajemen berbasis sekolah dilaksanakan s ecara berkelanjutan tanpa dipengaruhi oleh pergantian pimpinan sekolah. 4. Menyeluruh, artinya aktivitas yang perlu dilakukan dalam implementasi manajemen berbasis sekolah adalah mencakup semua kegiatan yang mempunyai kontribusi bagi keberhasilan pencapaian tujuan sekolah. 5. Pertanggungjawaban, artinya manajemen berbasis sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya pada atasan sekolah, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 6. Demokratis, artinya semua keputusan dan kebijakan yang diambil sekolah, baik menyangkut aspek administratif atau edukatif merupakan hasil musyawarah semua komponen sekolah. 7. Kemandirian sekolah, artinya sekolah harus memulai sedikit demi sedikit untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri atas dasar kemampuan dan potensinya, tidak menggantungkan diri pada orang atau lembaga lain dalam memajukan sekolah. 8. Berorientasi pada mutu, artinya apa pun jenis kegiatan yang akan dilakukan, yang menjadi dasar pertimbangan adalah sejauhmana kegiatan tersebut menunjang pada percepatan peningkatan mutu sekolah. 9. Pencapaian standar minimal, artinya sekolah mempunyai standar minimal yang harus dicapai untuk selanjutnya secara bertahap dapat mencapai standar yang lebih tinggi. 10. Pendidikan untuk semua artinya semua anak memiliki hak yang sama memeroleh pendidikan.
D. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah dalam
Perspektif Teoretik
Konsep manajemen berbasis sekolah sebenarnya didasarkan pada self determination theory. Teori ini menyatakan bahwa apabila seseorang atau kelompok orang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri, maka orang atau kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan dan
melibatkan diri dan kelompoknya. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat tumbuhnya rasa memiliki ( self belongness) seseorang atau kelompok orang terhadap apa yang mereka putuskan. Karena itu dalam MBS pemberdayaan semua warga sekolah dan peningkatan partisipasi dan kepedulian mereka terhadap sekolah merupakan hal yang sangat strategis untuk ditumbuhkembangkan. Dengan demikian semua orang akan peduli dan merasa memiliki sekolah sebagai bagian dari kehidupan mereka. Manajemen berbasis sekolah bergerak ke arah keseimbangan (rebalancing ) struktur kekuasaan, penciptaan birokrasi yang kecil dan efektif, transfer pengambilan keputusan dan sumber daya dari kontrol pemerintah ke institusi di mana proses pendidikan tersebut dilaksanakan.
E. Kondisi yang Mendukung Implementasi MBS di Sekolah Agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dapat dilaksanakan secara optimal, harus didukung oleh berbagai cara, yaitu: 1. Adanya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholders) terhadap sekolah seperti: masyarakat dan orangtua murid, pemerintah daerah kabupaten/kota dan bahkan dunia usaha serta LSM yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di sekolah. Kondisi ini perlu dipersiapkan dan ditumbuhkembangkan oleh sekolah secara terus-menerus. 2. Lembaga pendidikan mempunyai kemampuan dalam inovasi atau pembaruan, sehingga segala aktivitasnya akan selalu dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. 3. Pendidikan di sekolah mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat, artinya masyarakat memperoleh sesuatu yang berharga dengan keterlibatannya pada aktivitas sekolah, berhar ga bagi dirinya, anaknya atau bagi kehidupan masyarakat secara umum. 4. Pelayanan pendidikan dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal dengan memerhatikan perbedaan individu. 5. Lingkungan sosial sekolah mendukung pencapaian visinya, artinya visi sekolah mendapat dukungan dari lingkungan sosial, dengan demikian sekolah pada saat merumuskan visi, misi dan strategi perlu melibatkan berbagai pihak agar dapat merumuskan visi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. 6. Potensi sumber daya sekolah dan masyarakat mendukung tercapainya target yang ditetapkan.
BAB III
3.1. Keunggulan
Pada buku utama penulis lebih detail dalam membahas
3.2. Kelemahan
Pada buku utama pembahasan dibuat
PEMBAHASAN
terlalu berbelit-beli atau bertele-tele sehingga membuat pembaca menjadi kebingungan berbeda daripada buku pembanding satu dan dua dimana langsung masuk kepada poin-poin penting yang akan dibahas saja.
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya.
pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
kode etik jabatan ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku seseorang yang berhubungan dengan profesinya seperti yang diharapkan oleh mas yarakat dan negara.
4.2. Saran
Saran saya, sebaiknya jika seseorang ingin menjadi tenaga pendidik maka ada baiknya orang tersebut dapat memahami betul apa saja s yarat-syarat menjadi tenaga pendidik yang baik, bagaimana kode etik yang harus dimiliki seorang pendidik, dan bagaimana dapat menjadi pendidik yang profesional