New Public Management
Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM
(New Public Management)
Oleh:
Nurul Hanifah (1303685)
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sector public yang cukup drastic dari system manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model menejemen sector public yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bkan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutma dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigm baru yang muncul dalam mananjemen sector public tersebut adalah pendekatan New Public Management.
NPM berfokus pada manajemen sector public yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigm NPM tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah diantaranya adalah tuntutan untuk melakukan efesiensi, pemangkasan biaya (cost sutting), dan kompetisi tender.
Anggaran dengan pendekatan NPM adalah anggaran yang berorientasi pada kinerja, yang terdiri atas planning programming and budgeting system (PPBS), Zero Based Budgeting (ZBB), dan performance budgeting.
Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)
PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori system yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. System anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompoan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternative keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut
Proses Implementasi PPBS
Langkah-langkah Implementasi PPBS meliputi:
Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas
Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Mengevaluasi berbagai alternative program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program
Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil.
Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang diesetujui.
Karakteristik PPBS
Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan
Secara oksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan.
Mempertimbangkan seua biaya yang terjadi
Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternative program, yang meliputi : (a) identifikasi tujuan, (b) identifikasi secara sistematik alternative program untuk mencapai tujuan, (c) estimasi biaya total dari masing-masing alternative program, dan (d) estimasi manfaat (hasil0 yang ingin dipeoleh dari maisng-masing alternative program.
Kelebihan PPBS
Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah
Dalam janka panjang dapat mengurangi beban kerja
Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program
Lintas departemen sehingga dapat menigkatkan komunikasi, kordinasi, dan kerjasama antar departemen.
Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi
PPBS mengunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal.
Kelemahan PPBS
PPBS membutuhkan system informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya system pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi.
Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan tekhnologi yang canggih
PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan.
PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks
PPBS merupakan teknik anggaran statistically oriented. Penggunaan satatistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektifitas program. Statistic hanyan tepat untuk mengukur eberapa program tertentu saja.
Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat program atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalan melakukan alokasi bisaya. Sementara itu system akuntansi dibuat berdasarkan depatemen bukan program.
Zero Based Budgeting (ZBB)
Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada system anggaran tradisional. Penyusun anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan Incremenralism dan Line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikan dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun, penentuan angaran di dasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru samasekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran, atau mungkin juga muncul item baru.
Proses Implementasi ZBB
Langkah-langkah Implementasi ZBB
Identifikasi unit-unit keputusan
Penentuan paket-paket keputusan
Merangking dan mengevaluasi paket keputusan
Keunggulan ZBB
Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efesien
ZBB berfokus pada value for money
Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya efisiensi dan ketidak efektifan biaya
Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer
Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyususnan anggaran
Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternative aktivitas dan pola prilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
Kelemahan ZBB
Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
ZBB cenderug menekankan manfaat jangka pendek
Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju
Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah proses merangking dan mereview paket keputusan. Mereview ribuan paket keptusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan
Untuk melakukan peragkingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. ZBB berasumsi bahwa semua staf memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi paket keputusan. Selain itu dalam perangkingan muncul pertimbangan subjektif atau mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak objektif lagi
Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran.
Implementasi ZBB menimbulkan masalah keprilakuan dalam organisasi.
Performance Based Budgeting (PBB)/Anggaran Kinerja
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan public. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada onsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sisitmatik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal ersebut anngaran kinerja dilengkaspi dengan teknik penganggaran analisis.
Anggaran konerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu anggarab digunakan sebagai alay untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didsarkan pada pelaksanaan value for money dan efektifitas anggarn. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, emerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros. Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit konerja, serta evalasi kinerja eksternal. Dengan kata lain , pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan haru efesiean. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk nmampu mencapai tujuan yang ditetapkan, oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai standar kinerja.
System anggaran kinerja pada dasarnya merupakan system yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan system anggaran kinerja dalam penyususnan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyususnan struktur organisasi pemeritah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indicator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.
Referensi:
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta
