NPM

PERLUNYA MANAJEMEN DALAM KONTEKS ADMINISTRASI PUBLIK  Admin dminis istr tras asii Pu Publ blik ik memil emilik ikii pera peran n yang yang pent pentin ing g dala dalam m konteks penyelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. Peran pent pentin ing g admi admini nist stra rasi si publ publik ik adala adalah h mewu mewuju judk dkan an tuju tujuan an utam utama a dibent dibentukn uknya ya Negar Negara a yaitu yaitu keseja kesejahte hteraa raan n seluru seluruh h rakyat rakyat.. Dalam Dalam kont kontek eks s

Indo Indone nesi sia, a,

tuju tujuan an

nega negara ra adal adalah ah seba sebaga gaim iman ana a

yang yang

tertuang dalam UUD 1945 alinea iv. Perjalanan penyelenggaraan Administrasi Publik sebagai alat penca pencapai pai tujuan tujuan utama utama negara negara yang yang demikia demikian, n, telah telah menga mengalam lamii berbagai macam perkembangan perkembangan mulai dari sebelum lahirnya konsep Negara Negara Bangsa Bangsa sampai sampai lahirnya lahirnya ilmu modern modern Administrasi Administrasi Publik yang yang hing hingga ga deti detik k ini ini tela telah h menga engala lam mi bebe bebera rapa pa perg perges eser eran an paradi paradigm gma, a, mulai mulai model model klasik klasik yang yang berkem berkemban bang g dalam dalam kurun kurun waktu waktu 1855/1887 1855/1887 sampai sampai akhir 1980an. 1980an. New Public Public Managem Management  ent  (NPM) (NPM) yang yang berkem berkemban bang g di tahun tahun 1980an 1980an sampai sampai perte pertenga ngahan han tahu tahun n

1990 19 90an an;;

sam sampai pai

para paradi digm gma a

Good Good

Gove Govern rnan ance ce

yang

berke berkemb mban ang g seja sejak k pert perten enga gaha han n tahu tahun n 19 1990 90an an hing hingga ga saat saat ini. ini. Perge Pergeser seran an paradi paradigm gma a Adminis Administra trasi si Publik Publik memb membaw awa a penga pengaruh ruh terhadap penyelenggaraan peran Administrasi Publik yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi, pengelolaan organisasi internal, dan interaksi interaksi antara antara aktor-akto aktor-aktorr dalam Administrasi Administrasi Publik. Publik. Pengaruh Pengaruh pergesera pergeseran n paradigm paradigma a Administra Administrasi si Publik terhadap terhadap aspek-asp aspek-aspek ek kehidu kehidupan pan negara negara terseb tersebut ut akan akan sangat sangat menen menentuk tukan an model model dan ragam dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari sebuah Negara, termasuk Indonesia yang pergeseran paradigma Administrasi Publiknya dalam suatu kondisi dipengaruhi dan mempengaruhi systemsist sistem em

lain lainny nya. a.

Mode Modell

Pem Pemerin erinta taha han n

sang sangat at

dite ditent ntuk ukan an

oleh oleh

bagaim bagaimana ana kondis kondisii lokal lokal di negara negara terseb tersebut, ut, artiny artinya a sejauh sejauhma mana na Admin Ad minist istras rasii Publik Publik di Negara Negara terseb tersebut ut telah telah berada beradapta ptasi si dengan dengan

perke perkemb mbang angan an paradi paradigm gma a yang yang ada, ada, dan sejauh sejauh mana mana adapta adaptasi si terhad terhadap ap perke perkemb mbang angan an paradi paradigm gma a terseb tersebut ut dilaku dilakukan kan dengan dengan tetap tetap memp memperh erhatik atikan an keadaa keadaan n lokal, lokal, fenom fenomena ena-fe -fenom nomena ena dan permasalahan yang terdapat di Negara tersebut.

Paradigma Administrasi Publik Klasik Dan Pergeserannya Menuju NPM Admin dminis istr tras asii Pu Publ blik ik Klas Klasik ik dike dikena nall juga juga deng dengan an sebu sebuta tan n Admin dminis isttrasi rasi

Negara gara

Trad Tradis isio iona nall

atau atau

Lama. ama.

Parad aradig igm ma

ini ini

merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran Ilmu Administrasi Publik. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah pelop pelopor or berdir berdiriny inya a Ilmu Ilmu Adminis Administra trasi si Publik Publik

Woodrow Woodrow Wilson

dengan karyanya “The Study of Administration”(1887) Administration”(1887) serta F.W. Taylor dengan Taylor dengan bukunya “Principles “Principles of Scientific Management  Management ” Dalam bukunya ”The ”The Study of Administration”, Administration”, Wilson berargumen mengenai empat konsep : (1) adanya pemisahan antara Politik dan Admi Ad mins nstr tras asii

Publ Pu blik; ik; (2) (2)

perlu perluny nya a

mempe empert rtim imba bang ngka kan n

akti aktivi vita tas s

pemerintah dari perspektif bisnis; (3) analisis perbandingan antara orga organi nisa sasi si poli politi tik k dan dan priv privat at melal elalui ui skem skema a poli politi tik; k; sert serta a (4) (4) pencapaian manajemen yang efektif melalui pemberian pelatihan kepada kepada pegaw pegawai ai negeri negeri dan dengan dengan memb memberi eri penilai penilaian an terhad terhadap ap kualitas kinerja mereka. Wilson juga berpendapat bahwa problem utam utama a yang yang diha dihada dapi pi pem pemerin erinta tah h ekse ekseku kuti tiff adal adalah ah rend rendah ahny nya a kapa apasit sitas

adm adminis inisttrasi rasi..

Untuk ntuk

menge ngemban bangkan gkan

biro birokr kras asii

peme pemerin rinta tah h yang yang efek efekti tiff dan dan efis efisie ien, n, diper diperluk lukan an pem pembaha baharu ruan an administrasi asi prof profes esio iona nali lism sme e

pemerint intaha ahan manaj anajem emen en

dengan Adm Ad minis inistr tras asii

jalan lan Publ Pu blik ik..

meningkatkan Untu Untuk k

itu, itu,

diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi deng dengan an mence enceta tak k apar aparat atur ur publ publik ik yang yang prof profes esio iona nall dan dan nonnonpartisan. Karena itu, tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara

perke perkemb mbang angan an paradi paradigm gma a yang yang ada, ada, dan sejauh sejauh mana mana adapta adaptasi si terhad terhadap ap perke perkemb mbang angan an paradi paradigm gma a terseb tersebut ut dilaku dilakukan kan dengan dengan tetap tetap memp memperh erhatik atikan an keadaa keadaan n lokal, lokal, fenom fenomena ena-fe -fenom nomena ena dan permasalahan yang terdapat di Negara tersebut.

Paradigma Administrasi Publik Klasik Dan Pergeserannya Menuju NPM Admin dminis istr tras asii Pu Publ blik ik Klas Klasik ik dike dikena nall juga juga deng dengan an sebu sebuta tan n Admin dminis isttrasi rasi

Negara gara

Trad Tradis isio iona nall

atau atau

Lama. ama.

Parad aradig igm ma

ini ini

merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran Ilmu Administrasi Publik. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah pelop pelopor or berdir berdiriny inya a Ilmu Ilmu Adminis Administra trasi si Publik Publik

Woodrow Woodrow Wilson

dengan karyanya “The Study of Administration”(1887) Administration”(1887) serta F.W. Taylor dengan Taylor dengan bukunya “Principles “Principles of Scientific Management  Management ” Dalam bukunya ”The ”The Study of Administration”, Administration”, Wilson berargumen mengenai empat konsep : (1) adanya pemisahan antara Politik dan Admi Ad mins nstr tras asii

Publ Pu blik; ik; (2) (2)

perlu perluny nya a

mempe empert rtim imba bang ngka kan n

akti aktivi vita tas s

pemerintah dari perspektif bisnis; (3) analisis perbandingan antara orga organi nisa sasi si poli politi tik k dan dan priv privat at melal elalui ui skem skema a poli politi tik; k; sert serta a (4) (4) pencapaian manajemen yang efektif melalui pemberian pelatihan kepada kepada pegaw pegawai ai negeri negeri dan dengan dengan memb memberi eri penilai penilaian an terhad terhadap ap kualitas kinerja mereka. Wilson juga berpendapat bahwa problem utam utama a yang yang diha dihada dapi pi pem pemerin erinta tah h ekse ekseku kuti tiff adal adalah ah rend rendah ahny nya a kapa apasit sitas

adm adminis inisttrasi rasi..

Untuk ntuk

menge ngemban bangkan gkan

biro birokr kras asii

peme pemerin rinta tah h yang yang efek efekti tiff dan dan efis efisie ien, n, diper diperluk lukan an pem pembaha baharu ruan an administrasi asi prof profes esio iona nali lism sme e

pemerint intaha ahan manaj anajem emen en

dengan Adm Ad minis inistr tras asii

jalan lan Publ Pu blik ik..

meningkatkan Untu Untuk k

itu, itu,

diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi deng dengan an mence enceta tak k apar aparat atur ur publ publik ik yang yang prof profes esio iona nall dan dan nonnonpartisan. Karena itu, tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara

haru harus s dida didasa sark rkan an pada pada prin prinsip sip-p -prin rinsi sip p mana manaje jeme men n ilmia ilmiah h dan dan terpis terpisah ah dari dari hiruk hiruk pikuk pikuk kepent kepenting ingan an politi politik. k. Inilah Inilah yang yang diken dikenal al sebagai konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi Publik merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan terperinci, kare karena na itu itu menj menjad adii bida bidang ngny nya a biro birokr krat at tehn tehnis is.. Seda Sedang ng polit politik ik menj enjadi adi

bidan idangn gnya ya

poli politi tis si.

Pem Pemisa isahan han

anta antara ra

poli polittik

dan

Admin Ad minist istras rasii Publik Publik ini menja menjadi di subyek subyek perdeb perdebata atan n hangat hangat untuk untuk  jangka  jangka waktu waktu yang lama. lama. Perbedaan Perbedaan pandangan pandangan terhadap terhadap hal ini  juga menjadi menjadi pembeda pembeda terhadap terhadap sejumlah sejumlah pemikiran pemikiran dalam Ilmu Administrasi Publik. Disk Diskus usii tent tentan ang g diko dikoto tom mi Polit Politik ik dan dan Ad Admi mini nist stra rasi si Pu Publ blik ik memil emilik ikii pera perana nan n pent pentin ing g kare karena na turu turutt membe emberi ri warna arna pada pada pemikiran tokoh Luther Gulick dan Lyndall Urwick. Gulick dan Urwick merupakan pendiri Ilmu Administrasi mengadopsi ide Henry Fayol kedalam teori komprehensif administrasi. Gulick dan Urwick yakin bahwa penadopsian ide Fayol yang menawarkan perlakuan secara sist sistem emat atis is

dala dalam m

manaj anajem emen en

dapa dapatt

diap diapli lika kasi sika kan n

baik baik

pada pada

manajem anajemen en perusa perusahaa haan n maupu maupun n pada pada Ilmu Ilmu Adminis Administra trasi si Publik Publik.. Menurut Gulick dan Urwick dua disiplin ilmu ini (Ilmu Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik) tidak perlu dipisahkan menjadi disiplin ilmu yang berbeda tetapi disatukan menjadi sebuah ilmu tunggal dari dari adminis administra trasi si yang yang akan akan melew melewati ati batasbatas-bat batas as antara antara sektor sektor privat dan sektor publik. Admin Ad minist istras rasii Pu Publik blik model model klasik klasik cender cenderung ung mengg mengguna unakan kan pendekatan legalistic. Karena dalam pandangan klasik, Administrasi Publ Pu blik ik

dian diangg ggap ap seba sebagi gi

pera perang ngka katt

Inst Instit itus usii

NNeg NNegar ara, a, pros proses es,,

prosedur, sistemdan struktur organisasi, serta praktek dan perilaku menge engelo lola la

urus urusan an-u -uru rusa san n

publ publik ik..

Adm Ad minis inistr tras asii

Publ Pu blik ik

seba sebagi gi

organi organisas sasii birok birokras rasii bekerj bekerja a malalu malaluii sepera seperangk ngkat at aturan aturan dengan dengan legitim legitimasi asi,, delegas delegasi, i, kewena kewenanga ngan n rasion rasional-l al-leg egal, al, keahlia keahlian, n, adil, adil, kontinu, cepat dan akurat, dapat diprediksi, berstandar, intregitas

dan

profesionalisme

dalam

rangka

memuaskan

kepentingan

masayarakat umum (ESC-UN, 2004). Administrasi Publik sebagai sebuah instrument Negara diharapkan untuk menyediakan basis fundamental bagi perkembangan masyarakat dan menjamin rasa aman, termasuk menjamin kebebasan individu, perlindungan akan kehidupan dan kepemilikan, keadilan, perlindungan HAM, stabilitas, dan resolusi konflik secara damai baik dalm mengalokasikan atau mendistribusikan

sumberdaya

maupun

dalam

hal-hal

lainnya

(Economic and Social Council UN, 2004, 5). Inti dari pendekatan legalistik yang digunakan dalam Administrasi Publik Klasik adalah, efektifitas harus ada dalam administrasi publik untuk menjamin keberlanjutan aturan hukum. Dalam administrasi publik model klasik menurut Stoker (2004),

pemerintah

memeiliki

tugas

kunci

yaitu

untuk

menyampaikan sejumlah pelayanan publik serta menyediakan kesejahteraan. Tugas kunci ini dapat diserahkan kepaa aparat pemerintah dan politisi. Dalam menyediakan pelayanan sebagai wujud

dari

pelaksanaan

tugas

kuncinya,

Administrasi

Publik

menunjukkan dominasinya sebagi aktor utama dan membiayainya dari

hasil

pemungutan

pajak

dan

penggunaan

dana-dana

pemerintah lainnya. Ole karena itu, menurut Stoker, dominasi yang demikian dapat membuat penyediaan pelayanan tersebut menjadi tidak efisien khusunya apabila terjadi kesenjangan sumberdaya dan kapasitas dari administrasi publik manjadi tidak efektif (Stoker, 2004,20). Hal ini menjadi salah satu kritik terhadap Administrasi Publik Klasik. Kritik lain terhadap Administrasi Publik klasik berkaitan dengan karakteristik dari Administrasi Publik klasik yang dianggap inter alia, red tape, lamban, tidak sensitive terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumberdaya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan kepada

hasil, sehingga pada akhirnya menyebabkan munculnya pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap Administrasi Publik sebagai beban besar bagi para pembayar pajak (Economic and Social Council UN, 2004, 6). Kritk-kritik sebagaimana tersebut di atas kemudian menyebabkan dukungan bagi adanya Manajemen Publik baru (New Public Management ). New Public Management  (NPM) meurut Stoker (2004) mawalnya membari penekanan tentang bagaimana menjaga biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan pelayanan melalui disiplin manajemen yang lebih tangguh seperti melalui efisiensi tabungan, penggunaan target kinerja, serta penggunaan competitor untuk memilih penyedia jasa yang paling murah. Dalam pandangan sebagai akibat dari pertumbuhan orientasi konsumsi pemerintah dan perdebatan mengenai reinventing government  menyebabkan munculnya kebutuhan akan daya tanggap dari Administrasi Publik dan pilihan yang lebih banyk akan penyadiaan pelayanan publik dibandingkan hanya focus terhadap penghematan biaya saja. Intinya, yang dimaksud dengan manajemen yang lebuh baik adalah apabila pelanggan ditempatkan sebagai focus utama perhatian ( putting customers first ). Secara umum, New Public Management  (NPM) muncul tahun 1980an dan menguat tahun 1990-an. New Public Management berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis ke sektor publik. NPM berbasis pada beberapa teori, salah satunya adalah teori managerial movement.

Managerial

movement 

mendorong

munculnya

NPM

berdasarkan pada keberhasilan sektor bisnis dan publik bergantung pada profesionalitas dan kualitas manajernya. Kemajuan dapat dicapai melalui produktivitas yang lebih besar, dan produktivitas ini dapat ditingkatkan melalui disiplin yang ditegakkan oleh para manajer yang berorientasi pada efisiensi

dan

produktivitas.

NPM

menggunakan

mekanisme

dan

terminology pasar sehingga memandang hubungan antara badan publik dengan masyarakat sebagai layaknya transaksi penjual dan pembeli, atau

layaknya sebagai consumer  dan customer  tidak sebagai patron dan clien sebagaimana yang dianut oleh paradigma sebelumnya yaitu

old public

administration. Dalam praktek NPM peran manajer publik ditantang untuk selalu melakukan inovasi dalam pencapaian tujuan. Manajer publik didesak untuk “mengarahkan bukannya mengayuh,” yang bermakna bahwa beban pelayanan publik tidak dijalankan sendiri tetapi sebisa mungkin didorong untuk dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme pasar. New Public Management  (NPM) muncul karena beberapa alasan, Owen E. Huges di tahun 1994 mengemukakan alasan munculnya NPM: kegagalan old public administration dalam mencapai efektifitas dan efisiensi sektor publik, sehingga perlu adanya perubahan menuju ke arah yang berorientasi dan memusatkan perhatian pada akuntabilitas manajer publik dan hasil (kinerja), adanya dorongan untuk berubah dari pemerintah yang kaku dan tertutup menuju pemerintah, kebijakan dan kepegawaian yang lebih

fleksibel

dan

transparan.

perlunya menetapkan tujuan

organisasi secara jelas dan menetapkan tolak ukur keberhasilan melalui indikator kinerja, perlu adanya komitmen politik bagi administrator agar tidak semata-mata bersikap netral dan non-partisan, perlu adanya komitmen politik bagi administrator agar tidak semata-mata bersikap netral dan non-partisan, dan adanya kecenderungan untuk mereduksi peran pemerintah dengan melakukan kontrak dengan pihak lain dan privatisasi. Selain Owen E. Huges, pendapat tentang alasan munculnya NPM dikemukakan olen Martin Minogue di tahun 2000: semakin membesarnya anggaran pemerintah yang mengakibatkan beban sosial sehingga perlu adanya perubahan untuk lebih efisien dan mengurangi peran pemerintah, rendahnya mutu pelayanan pemerintah pada masyarakat, dan adanya nilai ideologi yang bersifat kontradiktif terhadap perubahan paradigma pemerintahan yang membuka peluang bagi ditemukannya solusi untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan mereduksi ukuran dan peran pemerintah.

Sedangkan tujuan dari NPM adalah: meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomisasi sektor publik, meningkatkan kualitas dan kuantitas out put sektor publik dan orientasi pemerintahan yang berdaya hasil; memusatkan perhatian pada akuntabilitas kepada pelanggan dan kinerja tinggi, restrukturisasi badan-badan publik, mendefinisi ulang misi organisasi, menyederhanakan proses administrasi, dan mendesentralisasi pembuatan keputusan. Penerapan new public management  dapat dilihat dari sepuluh prinsip “reinventing government” karya Osborne & Gaebler (1992) yang diterapkan di AS. Prinsip-prinsip tersebut adalah: catalytic government: steering rather than rowing (pemerintah hanya katalis yang mengarahkan dan bukan melaksanakan), community-owned government: empowering rather than serving (pemerintahan memberdayakan competition

masyarakat),

into

service

adalah

milik

competitive

rakyat, pemerintah

government:

delivery  (pemerintahan

yang

injecting kompetitif,

mendorong kompetisi dalam pelayanan), mission-driven government: transforming rule-driven organizations ( pemerintahan yang digerakkan oleh misi ), results-oriented government: (pemerintah

yang

berorientasi

funding outcomes not inputs

hasil),

customer-driven

government:

meeting the needs of the customer not the bureaucracy  (pemerintahan yang berorientasi pelanggan bukan birokrasi), entreprising government: earning rather than spending (pemerintahan yang memiliki semangat wirausaha),

anticipatory

(pemerintahan hierarchy

to

yang

government:

antisipatif),

participation

and

prevention rather

decentralized team

than

cure

government:

from

work  (pemerintahan

yang

desentalisasi), market-oriented government:leveraging change through the market  (pemerintahan yang berorientasi pasar dan mendongkrak perubahan melalui pasar). Setelah menelaah sedikit bagaimana penekanan Administrasi Publik klasik dan isu-isu apa yang ada di dalamnya, kemudian berkaca dari itu muncullah suatu paradigma baru sebagai suatu reformasi administrasi publik yang diterapkan berangkat dari kesadaran tentang pentingnya kualitas manajemen dalam lingkungan administrasi di mana roda administrasi dijalankan. Dengan kata lain, penciptaan dan pemantapan

Total

Quality Management  yang

dalam penerapannya mencakup

beberapa hal sebagai berikut: • fokus perhatian adalah pada kepuasan pelanggan • perbaikan dilaksanakan secara terusmenerus • peningkatan mutu atas segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan oleh organisasi • adanya pengukuran yang disertai alat ukur yang jelas • pemberdayaan sumber daya manusia yang terusmenerus sesuai

harus dilakukan secara

dengan fenomena yang

berkembang di

lingkungan organisasi

Rif’an Zamhari 115030101111089

NEW PUBLIC SERVICE DAN PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF M.R. Khairul Muluk  Staf Pengajar Administrasi Publik Universitas BrawijayaKandidat Doktor Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia Sistem administrasi publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenal tiga tingkatan pemerintahan, yakni pemerintahan pusat, pemerintahan propinsi, dan  pemerintahan kabupaten atau kota. Secara resmi tidak terdapat tingkatan pemerintahan di luar hal tersebut. Dengan demikian, semua urusan pemerintahan dibagi habis dalam tiga tingkatan pemerintahan tersebut. Namun demikian masih terdapat satu jenis  pemerintahan lain yang memperoleh tempat khusus baik dalam peraturan perundangundangan maupun dalam kajian administrasi publik. Jenis pemerintahan tersebut adalah pemerintahan lokal yang dimanifestasikan baik dalam bentuk pemerintahan kelurahan maupun desa. Penyelenggaraan administrasi publik di berbagai tingkatan  pemerintahan ini pada dasarnya tidak terlepas dari perkembangan pemikiran administrasi publik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas perkembangan pemikiran mutakhir tentang administrasi publik dan berusaha meletakkannya dalam jenis  pemerintahan sub-regional yang cukup strategis, yakni pemerintahan lokal. Kajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus berkembang. Berbagai

 perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritisi dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhardt & Denhardt mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik.1 Perspektif  tersebut adalah old public administration, new public management, dan new public service.2 Perspektif  1 Janet Vinzant Denhardt and Robert B. Denhardt. The New Public Service: Serving,  Not Steering. (New York: M.E. Sharpe, 2004). 2 Senada dengan pembagian tiga perspektif dalam administrasi publik ini, Tony Bovaird dan Elke Loffler (2003) juga mengemukakan pandangan yang sangat mirip. Kedua penulis tersebut menyimpulkan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam administrasi publik, yakni public administration, public management, dan public governance. Tiga pendekatan ini mirip dengan tiga perspektif yang dijelaskan oleh Denhardt & Denhardt, namun dengan istilah yang berbeda. Baik Bovaird & Loffler  dan Denhardt & Denhardt mengemukakan adanya pendekatan baru administrasi  publik sebagai  pertama yang merupakan perspektif klasik berkembang sejak tulisan Woodrow Wilson di tahun 1887 yang berjudul “the study of administration”. Terdapat dua gagasan utama dalam perspektif ini. Gagasan pertama menyangkut pemisahan politik  dan administrasi. Administrasi publik tidak secara aktif dan ekstensif terlibat dalam  pembentukan kebijakan karena tugas utamanya adalah implementasi kebijakan dan  penyediaan layanan publik. Dalam menjalankan tugasnya, administrasi publik  menampilkan netralitas dan profesionalitas. Administrasi publik diawasi oleh dan  bertanggung jawab kepada pejabat politik yang dipilih.3 Gagasan kedua menyangkut nilai yang dikedepankan oleh perspektif ini, bahwa administrasi publik seharusnya berusaha sekeras mungkin untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya. Efisiensi ini dapat dicapai melalui struktur organisasi yang terpadu dan bersifat hierarkis. Gagasan ini terus berkembang melalui para pakar  seperti Frederick Winslow Taylor (1923) dengan “scientific management”, Leonard D. White (1926) dan W.F. Willoughby (1927) yang mengembangkan struktur organisasi yang sangat efisien, dan Gullick & Urwick (1937) yang sangat terkenal dengan akronimnya POSDCORB.4 Dengan mengacu pada dua gagasan utama tersebut, perspektif ini menaruh perhatian  pada fokus pemerintahan pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui badan-badan publik. Perspektif ini berpandangan bahwa organisasi publik beroperasi paling efisien sebagai suatu sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan dibatasi. Perspektif ini berpandangan  pula bahwa peran utama administrator publik dibatasi dengan tegas dalam bidang  perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan pegawai, pengarahan, pengkoordinasian,  pelaporan, dan penganggaran.5 Selama masa berlakunya perspektif old public administration ini, terdapat dua  pandangan utama yang lainnya yang berada dalam arus besar tersebut. Pertama adalah  pandangan Herbert A. Simon yang tertuang dalam karya klasiknya (1957) “administrative behavior”. Simon mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak sekedar berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan  berbagai standar lainnya. Konsep utama yang ditampilkan oleh Simon adalah

rasionalitas. Manusia pada dasarnya kelanjutan dari pendekatan public management. Pendekatan baru tersebut adalah new  public service menurut Denhardt & Denhardt atau public governance menurut Bovaird & Loffler. 3 Denhardt & Denhardt, op.cit., pp. 5-7. 4 Ibid., pp. 7-8. 5 Ibid., pp. 11-12. dibatasi oleh derajat rasionalitas tertentu yang dapat dicapainya dalam menghadapi suatu persoalan, sehingga untuk mempertipis batas tersebut manusia bergabung dengan yang lainnya guna mengatasi segala persoalannya secara efektif. Meski nilai utama yang hendak dijadikan dasar bertindak manusia adalah rasionalitasnya, namun Simon mengungkapkan bahwa dalam organisasi manusia yang rasional adalah yang menerima tujuan organisasi sebagai nilai dasar bagi pengambilan keputusannya. Dengan demikian orang akan berusaha mencapai tujuan organisasi dengan cara yang rasional dan menjamin perilaku manusia untuk mengikuti langkah yang paling efisien  bagi organisasi. Dengan pandangan ini akhirnya posisi rasionalitas dipersamakan dengan efisiensi. Hal ini tampak dalam pandangan Denhardt & Denhardt bahwa “for  what Simon called ‘administrative man,’ the most rational behavior is that which moves an organization efficiently toward its objective.”6 Pandangan berbeda kedua dalam perspektif old public administration adalah public choice (pilihan publik). Pandangan ini merupakan penafsiran baru atas perilaku administrasinya Simon, dan yang lebih dekat dengan pandangan economic man. Teori  pilihan publik ini didasarkan pada tiga asumsi kunci.7 Pertama, teori ini memusatkan  perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan perorangan adalah orang yang rasional, mementingkan dirinya sendiri, dan berusaha memaksimalkan manfaat yang diperolehnya. Dengan demikian, seseorang senantiasa  berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Kedua, teori ini memusatkan perhatian pada public goods (komoditas publik) sebagai output dari badan-badan publik. Ketiga, teori ini didasarkan pada asumsi bahwa situasi keputusan yang berbeda akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam  penentuan pilihan. Dengan alasan ini, teori pilihan publik berupaya menstrukturasi  proses pembuatan keputusan sehingga dapat mempengaruhi pilihan-pilihan manusia. Hal ini merupakan kunci beroperasinya badan-badan publik. Teori pilihan publik  inilah yang merupakan jembatan penghubung antara old public administration dengan new public management. Perspektif administrasi publik kedua, new public management, berusaha menggunakan pendekatan sektor swasta dan pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual bagi perspektif ini  berasal dari public policy schools (aliran kebijakan publik) dan managerialism movement. Aliran 6 Ibid. p. 9. 7 Ibid, pp. 10-11. kebijakan publik dalam beberapa dekade sebelum ini memiliki akar yang cukup kuat dalam ilmu ekonomi, sehingga analis kebijakan dan para ahli yang menggeluti evaluasi kebijakan terlatih dengan konsep market economics, costs and benefit, dan rational models of choice. Selanjutnya, aliran ini mulai mengalihkan perhatiannya  pada implementasi kebijakan, yang selanjutnya mereka sebut sebagai public management. Penggunaan istilah yang berbeda ini dilakukan unt uk membedakannya dari public administration dengan mengabaikan fakta bahwa keduanya memiliki perhatian yang sama, yakni implementasi kebijakan publik. Denhardt & Denhardt mengakui bahwa public administration merupakan sinonim

dengan public management, namun jika antara keduanya ada yang membedakan maka istilah public management cenderung bias pada interpretasi ekonomi terhadap perilaku manajerial sementara istilah public administration cenderung dipergunakan dalam ilmu politik, sosiologi, atau analisis organisasi.8 Dukungan intelektual dari managerialism movement berakar dari pandangan bahwa keberhasilan sektor bisnis dan publik bergantung pada kualitas dan profesionalisme  para manajernya. Kemajuan dapat dicapai melalui produktivitas yang lebih besar, dan  produktivitas ini dapat ditingkatkan melalui disiplin yang ditegakkan oleh para manajer yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas. Untuk memainkan peran  penting ini, para manajer harus diberi “the freedom to manage” dan bahkan “the right to manage.”9 Secara praktek, gerakan manajerialis memperoleh pengaruh besar dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara maju, seperti Selandia Baru, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Di Inggris, reformasi administrasi publik dijalankan sejak masa PM Margaret Thatcher. Dukungan intelektual dalam gerakan ini di Inggris tampak  dari karya Emmanual Savas10 dengan “Privatization”nya, Normann Flynn 11dengan “Public Sector Management”nya. Di Amerika Serikat, gerakan ini memperoleh  popularitas besar berkat karya terkenal David Osborne dan Ted Gaebler, Reinventing Government.12 Gerakan ini menyebar ke seluruh dunia sehingga menjadi inspirasi utama di banyak negara dalam 8 Ibid., p. 20. 9 Ibid., pp. 21-22. 10 Emanuel S. Savas. 2000. Privatization and Public-Private Partnerships. (New York : Chatam House Publishers). 11 Norman Flynn. 1990. Public Sector Management. (Brighton: Wheatsheaf). David Osborne and Ted Gaebler. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. (New York : A William Patrick Book, 1992). mereformasi administrasi publik baik dengan melakukan privatisasi gaya Inggris atau dengan gerakan mewirausahakan birokrasi gaya Amerika Serikat. Perspektif ini menekankan penggunaan mekanisme dan terminologi pasar sehingga memandang hubungan antara badan-badan publik dengan pelanggannya sebagai layaknya transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Peran manajer publik   berubah karena ditantang untuk selalu menemukan cara-cara baru dan inovatif dalam mencapai tujuan, atau menswastakan berbagai fungsi yang semula dijalankan oleh  pemerintah. Manajer publik didesak untuk “mengarahkan bukannya mengayuh,” yang  bermakna bahwa beban pelayanan publik tidak dijalankan sendiri tetapi sebisa mungkin didorong untuk dijalankan oleh pihak lain melalui mekanisme pasar. Dengan demikian manajer publik memusatkan perhatian pada akuntabilitas kepada pelanggan dan kinerja tinggi, restrukturisasi badan-badan publik, mendefinisi ulang misi organisasi, menyederhanakan proses administrasi, dan mendesentralisasi pembuatan keputusan. Gambaran yang lebih utuh tentang perspektif new public management ini dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat sebagaimana tertuang dalam sepuluh prinsip “reinventing government” karya Osborne & Gaebler. Prinsip-prinsip tersebut adalah: catalytic government: steering rather than rowing, community-owned government: empowering rather than serving, competitive government: injecting competition into service delivery, mission-driven government: transforming rule-driven organizations, results-oriented government: funding outcomes not inputs, customer-driven

government: meeting the needs of the customer not the bureaucracy, entreprising government: earning rather than spending, anticipatory government: prevention rather  than cure, decentralized government: from hierarchy to participation and team work, market-oriented government: leveraging change through the market.13 PERSPEKTIF BARU ADMINISTRASI PUBLIK  Perspektif new public management memperoleh kritik keras dari banyak pakar seperti Wamsley & Wolf (1996), Box (1998), King & Stivers (1998), Bovaird & Loffler  (2003), dan Denhardt & Denhardt (2003). Mereka memandang bahwa perspektif ini, seperti halnya perspektif old public administration, tidak hanya membawa teknik  administrasi baru namun juga seperangkat nilai tertentu. Masalahnya terletak pada nilai13 Ibid. nilai yang dikedepankan tersebut seperti efisiensi, rasionalitas, produktivitas dan  bisnis karena dapat bertentangan dengan nilai-nilai kepentingan publik dan demokrasi. Jika pemerintahan dijalankan seperti halnya bisnis dan pemerintah berperan mengarahkan tujuan pelayanan publik maka pertanyaannya adalah siapakah sebenarnya pemilik dari kepentingan publik dan pelayanan publik? Atas dasar   pemikiran tersebut Denhardt & Denhardt memberikan kritik terhadap perspektif new  public management sebagaimana yang tertuang dalam kalimat “in our rush to steer,  perhaps we are forgetting who owns the boat.”14 Menurut Denhardt & Denhardt, karena pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya  pada tanggung jawab melayani dan memberdayakan warga negara melalui  pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai new public service. Warga negara seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak  seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih pada  bagaiamana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas. Pada intinya, perspektif baru ini merupakan “a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance, and civic engagement at the center.”15 Perspektif new public service mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi kepemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (self interest) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of  government) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih  baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan sebagai hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama.16 Perspektif new public service menghendaki peran administrator publik untuk  melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. 14 Denhardt & Denhardt, op.cit., p. 23. 15 Ibid., p. 24. 16 Denhardt & Denhardt, op.cit., p. 170. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem

demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak  hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuantujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan  pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.17 Secara ringkas, perspektif new public service dapat dilihat dari beberapa prinsip yang dilontarkan oleh Denhardt & Denhardt.18 Prinsip-prinsip tersebut adalah: Pertama adalah serve citizens, not customers. Karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama daripada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justeru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan d an diantara warga negara. Kedua, seek the public interest. Administartor publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama. Ketiga, value citizenship over entrepreneurship. Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang  bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri. Keempat, think  strategically, act democratically. Kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan  publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan  proses kolaboratif. Kelima, recognize that accountability is not simple. Dalam  perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu, abdi masyarakat juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Keenam, serve rather than steer. Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk  menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama dalam membantu warga negara mengemukakan kepentingan bersama dan memenuhinya daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat ke arah nilai baru. Ketujuh, value people, not 17 Ibid. 18 ibid., pp. 42-43.  just productivity. Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang. Munculnya perspektif new public service ini didukung oleh beberapa tulisan lain yang  berkembang beberapa tahun sebelumnya sebagai reaksi terhadap dominasi perspektif  new public management di berbagai belahan dunia. Pertama, Wamsley & Wolf (1996) melakukan kritik keras atas reinventing government dengan menyunting buku  berjudul “refounding democratic public administration.” Wamsley & Wolf  mengumpulkan banyak tulisan yang melukiskan betapa pentingnya melibatkan masyarakat dalam administrasi publik dalam posisi sebagai warga negara bukan sekedar sebagai pelanggan. Buku tersebut menekankan betapa pentingnya democratic government yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam administrasi  publik.19 Tulisan Little dalam buku tersebut yang berjudul “thinking government:  bringing democratic awareness to public administration” menjelaskan konsepsi

democratic public administration dengan memaparkan konsekuensi tiga substansi demokrasi. Government of the people berarti pemerintahan masyarakat akan membawa legitimasi bagi administrasi publik. Government by the people berarti menjamin adanya representasi administrator publik dan akuntabilitas administrasi  publik terhadap masyarakat. Government for the people berarti bahwa administrasi  publik akan benar-benar menjalankan kepentingan publik, bukan kepentingan  birokrasi.20 Tulisan lainnya dipersembahkan oleh King & Stivers (1998) dengan judul ‘government is us: public administration in an anti-government era.” Gagasan yang diusung ke dua penulis tersebut adalah seyogyanya administrasi publik memandang warga negara sebagai warga negara bukan sekedar sebagai pelanggan karena  pemerintahan itu adalah milik masyarakat. Untuk itu, tema utama buku tersebut tertuang dalam ungkapan “Government is Us is a democratic public administration that involves active citizenship and active administration.”21 Yang dimaksud dengan active administration adalah tidak sekedar meningkatkan kekuasaan administrasi tetapi memperkuat kerja kolaboratif dengan warga negara. Untuk itu, administrator   publik seharusnya berbagi kuasa dengan Gary L. Wamsley,. and James F. Wolf (ed.) Refounding democratic public administration: modern  paradoxes, postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996). 20 John H. Little. “Thinking government: bringing democratic awareness to  public administration” in Gary L. Wamsley,. and James F. Wolf (ed.) Refounding democratic public administration: modern paradoxes,  postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996), Pp. 327-350. 21 Cheryl Simrell King and Camilla Stivers. Government is us: public administration in an anti-government era. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998). P. 195. masyarakat dan mengurangi kendali terhadap masyarakat serta meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat melalui kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan dengan masyarakat. Pemerintahan masyarakat ini merupakan partisipasi integratif  antara masyarakat aktif dengan administrator aktif untuk memenuhi kebutuhan, tujuan, dan sasaran bersama. PEMERINTAHAN LOKAL PARTISIPATIF Perspektif new public service juga memperoleh dukungan intelektual dari karya Box (1998) yang berjudul “citizen governance”. Karya ini sekaligus juga menjelaskan  bahwa gagasan dari perspektif ini juga telah merambah administrasi publik pada tingkatan pemerintahan daerah. Box menyarankan bahwa pemerintahan daerah seyogyanya direstrukturisasi sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses kepemerintahan. Box mengungkapkan bahwa terdapat empat prinsip yang dipergunakan untuk menjelaskan mengapa demokratisasi administrasi publik   perlu dilakukan pada tingkatan pemerintahan daerah.22 Pertama adalah the scale principle yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan pemerintah pusat dan terdapat  beberapa fungsi lain yang lebih tepat diatur dan diurus pada tingkatan pemerintahan daerah. Jika penyelenggaraan suatu fungsi ingin melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih besar maka sebaiknya diberikan pada tingkatan pemerintahan daerah karena lebih memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif dan efektif.

Kedua adalah the democracy principle yang menjelaskan bahwa pada dasarnya proses  pemerintahan seharusnya melibatkan masyarakat. Prinsip menekankan perlunya  pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan secara terbuka dan bebas. Partisipasi masyarakat merupakan kunci penyelenggaraan prinsip ini. Ketiga adalah the accountability principle yang menjelaskan bahwa pemerintahan  pada dasarnya adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas publik berarti  pertanggung jawaban kepada masyarakat sebagai pemilik pemerintahan. Untuk  mencapai akuntabilitas publik dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan bersama dengan para wakilnya dan administrator publik. Akuntabilitas  publik menuntut adanya Richard C. Box. Citizen governance: Leading American communities into the 21st century. (Thousand Oaks: Sage Publications. 1998), p. 163. keterkaitan langsung warga masyarakat dengan penyusunan dan pelaksanaan  program-program publik. Keempat adalah the rationality principle yang menjelaskan bahwa proses partisipasi  publik dalam pemerintahan daerah haruslah ditanggapi secara rasional. Pengertian rasional dalam hal ini lebih mengacu pada kesadaran dan pengakuan bahwa proses  partisipasi membutuhkan waktu yang memadai, pemikiran yang cermat, kesempatan kepada masyarakat untuk menyatakan pendapatnya, perlunya mendengar beragam  pendapat yang muncul serta penghargaan atas perbedaan pendapat.23 Berdasarkan seluruh uraian di atas, perspektif new public service membawa angin  perubahan dalam administrasi publik. Perubahan ini pada dasarnya menyangkut  perubahan dalam cara memandang masyarakat dalam proses pemerintahan, perubahan dalam memandang apa yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat, perubahan dalam cara bagaimana kepentingan tersebut diselenggarakan, dan perubahan dalam  bagaimana administrator publik menjalankan tugas memenuhi kepentingan publik. Perspektif ini mengedepankan posisi masyarakat sebagai warga negara dalam konteks  penyelenggaraan pemerintahan. Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi administrator publik sekali gus sebagai fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perspektif ini juga mengakui bahkan menuntut adanya  partisipasi masyarakat dalam berbagai jenjang pemerintahan, termasuk daerah. Dalam  penyelenggaraan pemerintahan lokal, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam perspektif new public service, yang merupakan perspektif baru dalam administrasi publik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatoris pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Norton menjelaskan bahwa ada empat bentuk   partisipasi masyarakat dalam praktek pemerintahan daerah di seluruh dunia. Pertama adalah referenda yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap isu-isu vital di daerah tersebut. Kedua adalah konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat sesuai kebutuhan dan tuntutan lokal. Ketiga adalah penempatan pejabat lokal yang diisi  berdasarkan prosedur pemilihan (elected member) sebagai bentuk pemerintahan  perwakilan sehingga para pejabat memiliki akuntabilitas yang lebih besar kepada masyarakat. Keempat adalah melakukan 23 Ibid., pp. 20-21. desentralisasi kepada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil dalam lingkup daerah itu sendiri. Bentuk yang keempat ini seringkali disebut dengan decentralization within

cities.24 Desentralisasi dalam bentuk partisipasi yang keempat tersebut dapat diterjemahkan secara luas sehingga meliputi desentralisasi secara politis, administratif, fungsional, maupun ekonomis. Desentralisasi secara ekonomis berarti terjadi pembentukan badan usaha milik daerah atau penyerahan sebagaian fungsi pemerintah daerah kepada usaha swasta. Desentralisasi secara fungsional berarti pembentukan lembaga fungsional untuk menjalan urusan tertentu dari pemerintah daerah. Dalam kebijakan  pemerintahan daerah di Indonesia, decentralization within cities diterjemahkan secara langsung dalam dua pengertian yakni desentralisasi secara administratif dan politik. Desentralisasi secara administrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk pemerintahan kelurahan. Pemerintahan kelurahan pada dasarnya dipilih dan dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang memiliki corak   perkotaan. Nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam penyelenggaraan  pemerintah kelurahan adalah efisiensi struktural sehingga kebutuhan masyarakat  perkotaan yang lebih bersifat majemuk, dinamis, individualistis lebih terpenuhi. Aparat pemerintah kelurahan seluruhnya diisi berdasarkan prosedur pengangkatan (selected officer) sehingga merupakan pejabat birokrasi dengan jalur karir yang terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya. Secara umum, karena merupakan bagian integral dari pemerintah daerah maka akuntabilitas pemerintah kelurahan lebih kuat  pada pemerintah daerah dibandingkan kepada masyarakat. Desentralisasi secara politis dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyerahkan sebahagian urusan dan dana yang ada kepada pemerintah desa. Pemerintahan desa dipilih dan dibentuk dengan dasar melestarikan nilai-nilai tradisional yang sudah  berkembang dalam corak masyarakat pedesaan. Corak masyarakat demikian  bercirikan adanya iklim paguyuban, cenderung statis, dan cenderung homogen. Nilai dasar yang hendak dikembangkan dalam pemerintahan desa adalah partisipasi dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Pejabat pemerintah desa diisi berdasarkan prosedur   pemilihan (elected officer). Dengan demikian, masyarakat sejak awal telah terlibat secara langsung dalam menentukan pejabat pemerintahan desa. Pamong desa ini tidak  memiliki jalur karir birokrasi yang terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya. Karena dipilih oleh 24 Alan Norton. International handbook of local and regional government: a comparative analysis of advanced democracies. (Cheltenham: Edwar Elgar, 1994). masyarakat dan pengambilan keputusan desa dilangsungkan secara musyawarah maka akuntabilitas publik dari pemerintah desa kepada masyarakat lebih besar dibandingkan dengan akuntabilitas publik pemerintah kelurahan kepada mayarakat. Berdasarkan karakteristik pemerintahan desa sebagaimana dijelaskan di atas maka unit pemerintahan ini merupakan laboratorium yang tepat untuk menjalankan  perspektif new public service. Posisi penting desa sebagai pengejawantahan  pemerintahan lokal dalam demokratisasi administrasi publik didukung pula oleh Diana Conyers yang mengatakan bahwa tingkatan yang lebih tepat bagi partisipasi ideal adalah pada level komunitas desa. Pendapat ini dilatari alasan bahwa partisipasi membutuhkan batasan-batasan masyarakat dan keterjangkauan masyarakat terhadap  proses partisipasi. Dengan mempertimbangkan bahwa tidak mudah menentukan batas batas masyarakat dan bahwa tidak satupun komunitas yang sifatnya sederhana dan merupakan kesatuan yang homogen maka partisipasi masyarakat akan dapat  berlangsung ideal justeru pada tingkatan pemerintahan desa.25 Dukungan penerapan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan pada level desa juga

dikemukakan oleh Timothy D. Sisk, dkk. Ada tiga pertimbangan mendasar mengapa hal ini terjadi. Pertama, penerapan secara lebih nyata subsidiarity principle, yakni  prinsip yang menyatakan bahwa keputusan seharusnya dibuat pada level yang paling dekat dengan rakyat sepanjang ia masih layak dan tidak memerlukan koordinasi regional dan nasional. Kedua, pengutamaan capaian partisipasi yang efektif yang diyakini sebagai situasi partisipasi ketika warga memiliki peluang yang sama dan memadai untuk mengungkapkan keinginan mereka, mengajukan pertanyaan tentang agenda tertentu, dan mengartikulasikan alasan untuk mengesahkan suatu kebijakan. Ketiga, penguatan sistem demokrasi pada aras lokal merupakan basis utama bagi  penguatan sistem demokrasi pada jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sehingga sistem demokrasi suatu negara akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.26 Dengan mengacu pada pendapat Box, Conyers, dan Sisk, dkk. Maka dapat dimengerti mengapa perspektif new public service mestinya dapat diterapkan secara lebih efektif   pada pemerintahan desa dibandingkan tingkatan pemerintahan lainnya. Peluang 25 Diana Conyers. Perencanaan sosial di dunia ketiga: suatu pengantar. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992) 26 Timothy D. Sisk, et.al. Democracy at the local level: the International IDEA Handbook on participation, conflict management, and governance. (Stockholm: International Institute for  Democracy and Electoral Assistance, 2001).  pemerintahan desa secara partisipatif di Indonesia telah terbuka lebar seiring terjadinya perubahan pengaturan pemerintahan desa dari UU No. 5 tahun 1979 menjadi UU No. 22 tahun 1999. Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan desa dalam UU era reformasi tersebut adalah pengakuan atas keanekaragaman,  partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai  perwujduan demokrasi dalam pemerintahan desa maka dibentuklah di setiap desa sebuah Badan Perwakilan Desa atau sebutan lainnya yang sesuai dengan budaya setempat. Fungsi yang diemban lembaga ini adalah legislasi dan pengawasan terhadap  pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Melalui UU ini pula demokratisasi pemerintahan desa berjalan sesuai dengan budaya asli setempat. Namun demikian, sebenarnya terdapat keraguan tentang apakah budaya setempat sebagaimana diinginkan masih ada dan bertahan hidup setelah 20 tahun terjadi perubahan melalui UU No. 5 tahun 1979. Hal ini tentu memerlukan pengkajian secara seksama. Penelitian yang dilakukan oleh Desna Aromatica tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dan Andreas Bernath Sekolengo tentang Perbandingan antara BPD dan Mosalaki di Nusa Tenggara Timur menarik untuk disimak. Temuan dari dua kajian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa pasca berlakunya UU 22 tahun 1999 memang menunjukkan adanya pertanda kemajuan penyelenggaraan  pemerintahan yang demokratis dan berbasis pada budaya lokal. Namun hal lain yang  perlu dicermati sebagai hasil dari temuan tersebut adalah budaya patrimonial di masyarakat yang diteliti juga masih sangat kuat. Ketaatan masyarakat pada elit lokal sedemi kian kuatnya sehingga pemerintahan bersifat elitis karena penyelenggara  pemerintahan desa adalah elit lokal tradisional. Meski hal ini dapat diterima secara umum oleh masyarakat namun muncul pertanda non-demokratis seperti tertutupnya  peluang masyarakat pendatang sebagai pamong desa dan penentuan pemimpin desa

 berdasarkan garis keturunan. Ini berarti menunjukkan bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat publik. Kondisi ini tentu perlu dicermati di masa mendatang karena dapat mempengaruhi corak pemerintahan desa di Indonesia. Kini UU No. 22 tahun 1999 telah diperbaharui menjadi UU No. 32 tahun 2004. Banyak pihak mengkritik kebijakan baru sebagai telah mengurangi otonomi desa dan memperkuat posisi Negara terhadap desa.27 Pada dasarnya penyelenggaraan urusan desa 27 Abdur Rozaki, dkk. Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa. (Yogyakarta: IRE, 2005). tidak mengalami perubahan namun secara kelembagaan terdapat perubahan yang cukup berarti. Badan Perwakilan Desa kini berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan nomenklatur ini didasarkan pada pertimbangan untuk  mengoptimalkan proses pembuatan keputusan bersama dalam rangka  penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak dimaksudkan untuk menciptakan kondisi check and balance antara Kepala Desa dan BPD. Dalam peraturan baru ini, Kepala Desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD namun secara substansial lebih bertanggung jawab Kepada Kepala Daerah. Ini berarti hubungan desa dengan  pemerintahan supra desa dalam UU No. 32 tahun 2004 lebih kuat dibandingkan UU  No. 22 tahun 1999. Terlepas dari polemik yang ada dalam penerapan UU No. 32 tahun 2004 dan sejumlah masalah yang masih tersisa, secara mendasar kini pemerintahan desa dianggap jauh lebih demokratis dibandingkan pengaturan dalam UU No. 5 tahun 1979 karena adanya  pengakuan terhadap keanekaragaman, partisipasi masyarakat, otonomi asli dan demokratisasi. Kondisi ini sebenarnya merupakan landasan yang kuat bagi penerapan  perspektif baru administrasi publik, new public service. Karena partisipasi masyarakat yang ideal lebih dapat terlaksana pada komunitas yang lebih kecil maka sesuai dengan subsidiarity principle perspektif baru administrasi publik akan terlaksana dengan lebih  baik pada pemerintahan desa. Jika penyelenggaraan pemerintahan desa dapat  berlangsung secara partisipatif maka partisipasi masyarakat dalam tingkatan  pemerintahan yang lebih tinggi dapat diharapkan dapat terjadi. DAFTAR PUSTAKA Aromatica, D. “Perubahan pemerintahan desa menjadi pemerintahan nagari dalam rangka otonomi daerah: suatu studi pada Pemerintah Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat.” Skripsi tidak dipublikasikan  pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Malang: 2004. Bovaird, T. & Loffler, E. (ed.). Public Management and Governance. (London: Routledge, 2003). Box, R.C. Citizen governance: Leading American communities into the 21st century. (Thousand Oaks: Sage Publications. 1998) Conyers, D. Perencanaan sosial di dunia ketiga: suatu pengantar. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992) Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. The New Public Service: Serving, Not Steering. (New York: M.E. Sharpe, 2004). Flynn, N. Public Sector Management. (Brighton: Wheatsheaf, 1990). King, C.S. & Stivers, C. Government is us: public administration in an antigovernment era. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998).

Little, J.H. “Thinking government: bringing democratic awareness to public administration” in Gary L. Wamsley,. and James F. Wolf (ed.) Refounding democratic  public administration: modern paradoxes, postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996).  Norton, A. International handbook of local and regional government: a comparative analysis of advanced democracies. (Cheltenham: Edwar Elgar, 1994) Osborne, D. & Gaebler, T. Reinventing Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. (New York : A William Patrick Book, 1992). Rozaki, A. dkk. Prakarsa desentralisasi dan otonomi desa. (Yogyakarta: IRE, 2005). Savas, E.S. Privatization and Public-Private Partnerships. (New York : Chatam House Publishers, 2000). Sekolengo, A.B. “Fungsi BPD dan Lembaga Adat (Mosalaki) dalam penyelenggaraan  pemerintahan desa: suatu studi di Desa Sokoria, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende, Propinsi Nusa Tenggara Timur.” Skripsi tidak dipublikasikan pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Malang: 2004. Sisk, T.D., et.al. Democracy at the local level: the International IDEA Handbook on  participation, conflict management, and governance. (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2001). Wamsley, G.L. & Wolf, J.F. (ed.) Refounding democratic public administration: modern paradoxes, postmodern challenges. (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1996).

New Public Management (part 1) Artikel, Tugas Kuliah  by rimaru

Perdebatan tentang kinerja administrasi publik di seluruh dunia selalu ditandai dengan ketidakpuasan. Baik politisi maupun warga, bahkan juga Pegawai administrasi sendiri, mengkritisi administrasi dengan kata kunci: ”terlalu lamban, terlalu mahal, terlalu jauh dari kebutuhan manusia, korup, buruk mutu serta  pemborosan anggaran dan sumber daya manusia”. Patologi birokrasi, seperti pungli, korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi pelayanan,  proseduralisme dan berbagai macam kegiatan yang tidak efektif dan efisien, telah mengakibatkan terpuruknya kinerja administrasi publik di mata masyarakat. Buruknya kinerja administrasi publik tidak hanya pada masa orde baru yang sentralistik, tapi juga masih menggurita pada masa sekarang sebagaimana hasil  penelitian dan penilaian Bank Dunia yang dilaporkan dalam World Development   Report 2004 dan Governance and Desentralization Survey (GDS) 2002. Untuk menjawab masalah tersebut muncullah paradigma baru administrasi publik  yang disebut “   New Public Management ”. “   New Public Management ” (NPM) merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan di hampir seluruh negara industri. Sistem ini dikembangkan di wilayah anglo Amerika sejak paruh kedua tahun 80-an dan telah mencapai status sangat tinggi khususnya di Selandia Baru. Perusahaan perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta dideregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga-lembaga politik (apa yang dilakukan negara) dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi (pemerintah) dan oleh badan penanggung jawab yang independen atau swasta (bagaimana wewenang dilaksanakan). Administrasi dan badan penanggung jawab melaksanakan tugas yang diserahkan oleh negara atas dasar perumusan “order”” secara kuantitatif dan kualitatif, lalu disepakatilah anggaran biaya untuk pelaksanaan order tersebut (order kerja dan anggaran umum). Pada intinya new public management  adalah adminisitrasi publik  yang mampu bekerja secara efisien, yakni mampu memenuhi kebutuhan rakyat. A.

Sejarah Kelahiran dan Perkembangan New Public Management

Sekitar tahun 80-an dan pertengahan tahun 90-an berkembang konsep atau pendekatan  baru yang disebut pendekatan manajerial, sebagai respon adanya ketidakpuasan pada model tradisional administrasi publik. Pendekatan ini memiliki banyak nama, antara lain: “New Public Administration” (Bellone, 1980), “The New Science of   New Public Organizations” (Ramos, 1981), “Managerialism” (Pollit, 1990), “   Management ” (Hood, 1991 dan Ferlie, 1996), “Market-based Public Administration” (Lan and Rosenbloom, 1992). Konsep-konsep itu pada awalnya ingin mengemukakan  pandangan baru yang bisa mencerahkan konsep ilu administrasi negara.

Khusus konsep  New Public Management , konsep ini ingin memperkenalkan konsepkonsep yang biasa diberlakukan untuk kegiatan bisnis dan di sektor privat. Inti dari konsep ini adalah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam konsep ini ialah “Run Government like business” Isu berikutnya yang berkembang tidak hanya membatasi pada bagaimana mentransformasikan kinerja sektor bisnis ke sektor pemerintahan, melainkan lebih  jauh lagi New Public Management telah menjadi suatu model normatif, yang ditandai dengan meninjau kembali peran administrator public, peran dan sifat dari profesi administrasi, dan mengapa serta bagaimana sebaiknya bertibdak dan berperan. Lebih dari dua dekade New Public Management telah berkembang sebagai suatu konsep yang bisa mengganti peran dan arti dari Old Public Administration di hampir seluruh belahan dunia ini. Sebagai hasilnya sejumlah perubahan yang positif  telah banyak dilakukan di sektor publik. Seperti yang dikatakan di atas bahwa New Public Management muncul pada tahum 80-an dan pertengahan 90-an khususnya diNew Zealand,Australia, Inggris, dan Amerika sebagai akibat munculnya krisis kesejahteraan negara. Paradigma ini kemudian menyebar secara luas karena adanya promosi dari lembaga Internasional seperti bank dunia, IMF, Sekretariat Negara Persemakmuran, dan kelompokkelompok konsultan manajemen (Olawu, 2002) Konsep  New Public Management seperti diuraikan di atas telah diterapkan di Amerika Serikat ketika David Osborne dan Ted Gaebler menerbitkan buku terlaris “Reinventing Government” (1992) dan kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan buku “Banishing Bureucracy”I (1997) bersama Peter Plastrik. Dengan mengambil pengalaman dari negara-negara lain terutama dari Inggris dan  New Zealand dan pengalaman dari beberapa negara bagian di Amerika. Osborne memperkenalkan New Public Management dalam birokrasi pemerintah dan ternyata disambut baik oleh pemerintahan Bill Clinton yang menindakanjuti dengan melakukan pembaharuan di dalam birokrasi pemerintahannya.

Read more http://rimaru.web.id/public-management-part-1/ B.

Pengertian New Public Management

Administrasi negara berawal dari sesuatu yang semata-mana teknis, yaitu demi efisiensi dan efektivitas, bagaimana bekerja dengan ongkos seminim mungkin, dan mencapai tujuan semaksimal mungkin. Kemudian lebih diarahkan kepada human resource development, yang dalam administrasi negara tua secara samar-samar disebut sebagai human relations. Namun, kini pendekatan itu bergeser lagi ke dalam apa yang disebut sebagai  New Public Management (   NPM   ).

Inti dari perkembangan baru dalam administrasi negara ini adalah bagaimana membawa paradigma bisnis yang menguntungkan ke dalam administrasi negara atau dengan kata lain privatisasi administrasi negara. Pertanyaan paling utama di sana adalah bagaimana mengelola administrasi pemerintahan yang lamban, lesu darah, dan tidak bergairah menjadi suatu lembaga yang hidup, bervisi, dan juga bermisi dan karena itu berencana dan merencanakan bukan hidupnya sendiri, tetapi masyarakat yang dipimpinnya (Fadel Mohammad). Dengan begitu, paradigma public service harus dibalikkan menjadi public partners, mitra dalam bekerja, yang hanya dibedakan dalam fungsi.  New Public Management tidak selalu dipahami sama oleh semua orang. Bagi sebagian orang,  NPM adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking dan lean management ; bagi yang lain, NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. Sebagian besar penulis membedakan antara pendekatan manajemen sebagai perangkat  baru pengendalian pemerintah dan pendekatan persaingan sebagai deregulasi secara maksimal serta penciptaan persaingan pada penyediaan layanan pemerintah kepada rakyat. Pengendalian yang berorientasi pada persaingan dengan cara pemisahan wewenang antara pihak yang memberi dana dan pihak pelaksana tugas; pemfokusan pada efektifitas, efisiensi dan mutu pelaksanaan tugas; pemisahan manajemen strategis dari manajemen operasional. Dalam pemberian order dan anggaran umum, pelaksana order  swasta dan pemerintah diberlakukan sama. Adanya upaya meningkatkan inovasi yang terarah (sebagai bagian dari order kerja) karena adanya pendelegasian (bukan hanya desentralisasi) manajemen operasional. Tujuan New Public Management adalah untuk merubah administrasi publik  sedemikian rupa sehingga, kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia bisa lebih  bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif. Tapi, di lain pihak ia tidak boleh berorientasi pada laba. Padahal ini wajib bagi sebuah  perusahaan kalau ia ingin tetap bertahan dalam pasar yang penuh persaingan. Tujuan di atas bukanlah satu tujuan yang tak dapat dicapai, seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman dari berbagai negara (Swedia, Belanda, Selandia Baru, AS, Britania Raya, dls.) yang beberapa tahun lalu merasa harus melakukan reformasi terhadap kinerja administrasi publik di negara mereka. Reformasi ini juga menjadi semakin  penting di negara-negara lain dan juga di Amerika Latin. Tema pokok dalam New Public Management antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminologi di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antara instani pemerintah dengan pelanggannya dipahami sebagai proses hubungan transaksi. Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereform kebiasaan kinerja sektor publik yang  berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar, dan dipacu untuk berkompetisi sehat.

Di dalam konsep New Public Management semua pimpinan didorong untuk  menemukan cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah. Mereka tidak lagi memimpin dengan cara melakukan semuanya sampai jenis pekerjaan terkecil, tidak  lagi melakukan rowing menyapu bersih semua pekerjaan. Melainkan mereka melakukan steering membatasi terhadap pekerjaan atau fungsi mengendalikan, memimpin, mengarahkan yang strategis saja. Dengan demikian kunci New public management adalah menitikberatkan pada mekanime pasar dalam mengarahkan program publik. Pengaturan seperti ini termasuk  upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah. Konsep New public management ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti ini maka New Public Management akan mengubah cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah model bisnis privat dan perkembangan pasar. Untuk lebih mewujudkan konsep New Public Manajement dalam birokrasi publik, maka diupayakan agar para pemimpin birokrasi meningkatkan produktivitas dan menemukan cara baru pelayanan publik berdasarkan perspektif ekonomi. Mereka didorong untuk memperbaiki dan mewujudkan akuntabilitas publik kepada pelanggan, meningkatkan kinerja, restrukturisasi lembaga birokrasi publik, merumuskan kembali misi organisasi, melakukan desentralisasi proses pengambilan kebijakan. Kettl dan Jonathan Boston (1991) menyatakan bahwa pusat perhatian dan doktrin  New Public Management adalah lebih menekankan pada proses pengelolaan (manajemen) ketimbang perumusan kebijakan, perubahan dari penggunaan kontrol masukan ke penggunaan kontrol-kontrol yang bisa dihitung terhadap output dan kinerja target, devolusi manajemen kontrol sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme sistem pelaporan, monitoring dan akuntabilitas baru, disagregrasi struktur   birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasai otonomi, secara khusus melalukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan non komersial, menggunakan prepensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, sistem kontrak  sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien.

Dalam upaya melakukan perbaikan  birokrasi pemerintah sering kita mendengar  istilah Reinventing Bureaucracy . Istilah ini sebenarnya sama halnya dengan upaya untuk melakukan pembaharuan di bidang birokrasi pemerintah yang biasa pula dikatakan sebagi upaya mewiraswastakan birokrasi pemerintah. Mewiraswastakan birokrasi pemrintah bukan berarti setiap pejabat diharuskan  berdangang untuk mencari laba, melainkan adanya upaya para pejabat disertai semua komponen instansi publik untuk senantiasa bekerja keras untuk meningkatkan agar  sumber-sumber yang berpotensi ekonomi yang dipunyai oleh instansi pemerintah dari yang tidak berproduktif menjadi berproduktif, dari yang produksinya rendah ke  produksi yang lebih tinggi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa reinventing government adalah mentransformasikan atau mengadopsi kinerja dalam dunia usaha ke kinerja birokrasi atau organisasi  pemerintah, sehingga sering pula disebut mewiraswastakan atau privatisasi birokrasi. Alasan mengapa politik dan administrasi tertarik pada NPM sangat beranekaragam dan cenderung tak jelas: adminsitrasi mengharapkan memperoleh otonomi yang lebih  besar dan debirokratisasi, pihak politisi yang mengurus masalah keuangan (parlemen, DPRD) ingin secepat mungkin mereformasi anggaran, sementara pemerintah dan juga  parlemen mengharapkan memperoleh kemungkinan pengendalian yang lebih besar  dan baru. Banyak politisi khawatir, dengan anggaran umum (Globalbudget) pihak pemerintah dan administrasi hendak melepaskan diri dari kewajiban justifikasi dan ingin melucuti wewenang parlemen dalam membuat keputusan dengan cara mengajukan anggaran yang tak berarti. Pihak pelaksana order kecewa jika dilakukan pemangkasan anggaran atas dasar perbandingan produksi dan biaya (benchmarking ). Indikator produksi dianggap “tak memadai” atau keseluruhannya dilihat sebagai “dampak negatif  ekonomi” yang tak pada tempatnya atau sebagai penghinaan terhadap administrasi yang profesional. Untuk menilai administrasi dalam kasus konkritnya, orang harus terlebih dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 1. Hasil atau tujuan apa saja yang akan dicapai? (outcome) 2. Kerja apa saja yang diperlukan untuk bisa memenuhi tujuan (hasil) ini? (output ) 3. Siapa yang harus melaksanakan kerja tersebut? 4. Berapa banyak dana pemerintah yang harus digunakan untuk itu?

Read more http://rimaru.web.id/public-management-part-2/ Semakin monopolistik kondisi umum yang harus dihadapinya maka makin penting  pula perbandingan hasil kerja dan biaya dalam administrasi publik. Akibatnya, si “klien” (warga) tidak bisa “memilih” sekolah, jasa pembuangan sampah atau polisi (karena semuanya ditangani pemerintah atau pemkot). Karena seringkali tidak ada dana yang memadai, maka pajakpun atau “harga pasar” tidak mempengaruhi sistem, misalnya sistem kepolisian. Selain biaya, outcome, output dan lain-lainnya juga harus dipahami dengan teliti. Ini selalu memunculkan kontroversi besar menyangkut pengukuran dan kualitasnya. Karena itu jaminan kualitas dalam sektor publik masih lebih penting, tapi juga kadang-kadang lebih rumit daripada di perusahaan-perusahaan swasta. Karena, misalnya, harus dilakukan evaluasievaluasi yang menyeluruh dan banyak  makan biaya. Artinya, harus ada evaluasi yang menggunakan metode yang dapat

merambah seluruh bidang dalam administrasi publik terhadap dampak yang telah dicapai dari upaya-upaya yang dilakukan.  New Public Management tidak memiliki teori yang menyeluruh dan umumnya didasari pada pengalaman-pengalaman empirik hasil eksperimen yang bertujuan membuat administrasi publik menjadi lebih baik dan lebih efisien. Tujuan ini bukan ditunjang pada keyakinan bahwa pemerintah (administrasi publik) akan bekerja lebih  baik dan lebih cepat, tetapi karena kekurangan dana: jadi bekerja secara efisien dan lebih baik adalah keniscayaan bagi administrasi publik. Tidak ada buku pedoman untuk penerapan New Public Management yang menjamin kesuksesan jika ia direalisasikan secara konsisten. Berhasil atau tidaknya New Public Management akan sangat tergantung pada kehendak politik dari semua yang terlibat. Itu syarat pertama. Jika syarat ini terpenuhi, harus dibuat analisa khusus terhadap situasi, dan dalam analisa inilah ditaksir kelebihan dan kekurangan serta risiko-risiko yang mungkin timbul – di saat dilakukan perombakan ke arah administrasi publik  yang modern, atau risiko-risiko yang memang sudah ada. Ini merupakan situasi klasik yang menjadi titik tolak untuk mengembangkan strategi. Tanpa strategi seperti ini, implementasi biasanya tidak akan berhasil, dan akan mandek di tengah jalan. Lalu, hasilnya pun akan lebih buruk dari kondisi yang pernah ada sebelumnya. Di lain pihak, ketidakpuasan warga terhadap efisiensi administrasi atau  penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan dari pihak donatur internasional serta mitra memaksa penyelenggara pemerintah mengkaji tema “Good Governance” ke satu arah yang mendorong terciptanya peningkatan dan perbaikan kinerja – yang pada gilirannya menghalangi terjadinya penyalahgunaan dana dan mengakhiri pemborosan dana. Dengan penerapan New Public Management, praktek-praktek seperti korupsi dan nepotisme pasti bisa ditemukan dan dihentikan sejak dini. Pada saat yang sama, melalui pembatasan tanggung jawab yang jelas, mereka yang melakukan kesalahan  bisa diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian, New Public Management sangat perlu diterapkan – meski itu menuntut pekerjaan yang tak ringan. C.

Prinsip New Public Management

Langkah untuk menerapkan New Public Management bisa dilakukan dengan syarat ada cukup jumlah pendukung “yang kritis” yang menghendaki reformasi.Parapendukung ini harus berasal dari administrasi (pemda, pemkot) dan  politik; berarti mereka harus seorang birokrat dan politisi. Warga juga akan setuju dengan penerapan NPM ini karena mereka banyak mengkritisi kelemahan atau kinerja administrasi yang loyo. Namun demikian, reformasi ini harus didukung bersama agar  warga bisa memberikan tekanan yang dibutuhkan terhadap politisi dan pihak  administrasi untuk menyelesaikan proses reformasi dengan sukses.

Harus jelas bahwa restrukturisasi seperti ini punya harga, tapi harus disadari pula  bahwa penghematan yang dihasilkan reformasi ini bisa dengan mudah membiayai kembali investasi.  Mifta Thoha dalam bukunya Ilmu Administrasi Kontemporer menyebutkan sepuluh  prinsip New Public Management , sebagai berikut :

1. Pemerintahan harus bersifat katalis Pemerintah katalis merupakan suatu fungsi yang mampu memisahkan sebagai  pengarah (membuat kebijakan, peraturan, undang-undang) dengan fungsi sebagai  pelaksana. Selain itu, kemudian menggunakan berbagai metode untuk mencapai organisasi public mencapai tujuan, memilih metode yang paling sesuai untuk  mencapai efisiensi, efektivitas, persamaan, pertanggungjawaban, fleksibilitas. 2. Pemerintah milik masyarakat Pemerintah mengalihkan wewenang control yanag dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh  birokrasi pemerintah. Dengan adanya control dari masyarakat, pegawai negeri akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah. 3. Pemerintah kompetitif  Pemerintah kompetitif mensyaratkan adanya persaingan antara penyampai jasa atau untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Memahami bahwa kompetisi merupakan kekuatan fundamental untuk memaksa badan atau birokrasi pemerintah melakukan perbaikan. 4. Pemerintah berorientasi misi Pemerintah berorientasi misi melakukan diregulasi internal, menghapus banyak   peraturan dan ketentuan internal yang tidak efektif, dan secara radikal menyederhanakan sistem administratif yang terlampau pangjang dan menghambat, serta mensyaratkan setiap badan pemerintah untuk mendapatkan misi yang jelas, kemudian memberikan kebebasan kepada pemimpin untuk menetukan cara terbaik  mewujudkan misi tersebut dalam batas-batas legal dan sah. 5. Pemerintah berorientasi pada hasil Pemerintah yang berorientasi pada hasil mengubah fokus dari input menjadi akuntabilitas pada keluaran (output) atau hasil.Parapimpinan organisasi pemerintah mengukur kinerja instansi pemerintah, menetapkan target, memberi imbalan kepada instansi-instansi pemerintah yang mencapai atau melebihi target, dengan menggunakan anggaran untuk mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dalam bentuk besarnya anggaran.

6. Pemerintah berorientasi pelanggan Dalam hal ini pemerintah memberlakukan masyarakat sebagai pelanggan yang harus diutamakan. Pimpinan organisasi pemerintah melakukan survey kepada pelanggan apa yang mereka inginkan dan butuhkan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah. Dengan masukan dan insentif dari masyarakat itu kemudian dirancang suatu  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang diinginkan 7. Pemerintah wiraswasta Berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh instansi  pemerintah dari yang tidak produktif diusahakan berproduktif, dari yang produksinya rendah menjadi berproduksi tinggi, yaitu dengan mengadopsi prinsip-prinsip kerja swasta yang relevan dalam administrasi publik. 8. Pemerintah antisipatif  Pemerintah antisipatif adalah suatu pemerintahan yang berpikir ke depan. Pemerintah  berusah mencegah timbulnya masalah daripada memberikan pelayanan untuk  menyelesaikan masalah, dengan menggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan. 9. Pemerintah desentralisasi Pemerintah desentralisasi adalah suatu pemerintah yang melimpahkan sebagian wewenag pusat kepada daerah melalui organisasi atau sistem yang ada. Sehingga Pegawai di tingkat daerah dapat langsung memberikan pelayanan dan mampu membuat keputusan secara mandiri, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas. 10. Pemerintah berorientasi pasar  Pemerintah yang berorientasi pasar acap kali memanfaatkan struktur pasar swasta untuk memecahkan masalah dari pada menggunakan mekanisme administratif, seperti menyampaikan pelayanan atau pemerintah dan kontrol dengan menggunakan  peraturan. Dengan menciptakan insentif keuangan-insentif pajak, pajak hijau, sehingga dengan cara ini organisasi swasta atau anggota masyarakat berperilaku yang mengarah pada pemecahan masalah sosial. Prinsip NPM menurut Borins dan Warrington (1996), adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penanganan oleh manajemen profesional Keberadaan standar dan ukuran kinerja  penekanan pada pengawasan keluaran dan manajemen wirausaha Unit yang tidak mengumpul Kompetisi dalam pelayanan publik  Penekanan padagayasektor privat dalam praktek manajemen Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan

8. Penekana terhadap peran dari manajer publik dalam menyediakan layanan yang berkualitas tinggi 9. Mengadvokasi otonomi mamajerial dengan mengurangi pengawasan peran lembaga pusat 10. Tuntutan, pengukuran, dan penghargaan terhadap kinerja individu dan organisasi 11. Menyadari pentingnya penyediaan sumber daya manusia dan teknologi yang dibutuhkan manjer dalam memenuhi target kinerja 12. Menjaga penerimaan terhadap kompetisi dan wawasan yang terbuka mengenai  bagaimana tujuan publik harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Menurut Christopher Hood, New Public Management memiliki tujuh karakteristik  atau komponen utama, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Manajemen profesional di sektor public Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome Pemecahan unit-unit kerja di sektor public Menciptakan persaingan di sektor public Pengadopsiangayamanajemen di sektor bisnis ke dalam sektor public Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan 8. Sumber daya Perangkat-Perangkat New Public Management

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Manajemen kontrak  Penyerahan tanggung jawab di bidang sumber daya Orientasi pada hasil kerja (output) Controlling Orientasi pada warga/pelanggan Teknik informasi Manajemen kualitas

PENUTUP Kesimpulan

Inti dari New Public Management adalah bagaimana membawa paradigma bisnis yang menguntungkan ke dalam administrasi negara atau dengan kata lain  privatisasi administrasi negara. Dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti atau mereform kebiasaan kinerja sektor publik yang  berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar, dan dipacu untuk berkompetisi sehat. Paradigma ini menginginkan inovasi yang pada akhirnya akan menghasilkan efisiensi dan efektifitas dalam administrasi publik 

Konsep New public management ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah. Dengan konsep seperti ini maka  New Public Management akan mengubah cara dan model birokrasi publik yang tradisional ke arah model bisnis privat dan perkembangan pasar. Hal ini dimungkinkan dengan diberikannya asas persaingan dan berbagai prinsip-prinsip dan perangkat  New Public  Management   , seperti yang telah dibahas sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ferlie, Ewan, Louise, Andrew. 1996. The New Public Management in Action.New York:OxfordUniversity. Http://poedj.multiply.com/journal/item/38/new_public_mamagement_di_Indonesia. download 20 April 2009. http://www.kedaikebebasan.org/berita/demokrasi/article.php?id=215. April 2009

download 20

Thoha, M. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer.Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Read more http://rimaru.web.id/public-management-part-3/

Semangat NPM di Indonesia Semangat mewujudkan New Public Management (NPM) mulai termuncul ketika disadari bahwa organisasi sektor publik diidentikkan dengan tidak produktif, tidak  efisien, selalu merugi, rendah kualitas miskin inovasi dan kreativitas, sarang KKN,  berbelit-belit dan lain sebagainya. Karakteristik utama NPM adalah perubahan lingkungan birokrasi lingkungan birokrasi yang didasarkan pada aturan baku menuju system manajemen publik yang lebih fleksibel dan lebih dan lebih berorentasi pada kepentingan publik. Konsep ini yang dalam konteks ke-indonesia-an saat ini lebih dikenal dalam istilah Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat  pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan bebas KKN.

Kendala-kendala Good Governance Hasil pengamatan Sofian Effendi (Rektor UGM) menyimpulkan, sampai dengan saat ini Indonesia masih dihadapkan banyak masalah dalam mengembangkan good governance, antara lain tantangan dalam pemberantasan KKN, clean government, kebijakan yang tidak jelas, kelembagaan belum ditata dengan baik, penempatan  personil tidak kredibel, dan enforcement menggunakan sentra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingan bangsa.

Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak   profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak  transparan, belum ada perubahan mindset, KKN yang marak di berbagai jenjang  pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan  pelayanan publik prima belum terbangun secara luas. Strategi Reformasi Birokrasi melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan  pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja SDM aparatur, manajemen kepegawaian  berbasis kinerja, remunerasi dan meritokrasi, diklat berbasis kompetensi, penyelesaian status tenaga honorer, pegawai harian lepas (PHL), dan pegawai tidak tetap (PTT), serta deregulasi dan debirokratisasi.

Reformasi Birokrasi di Pusat dan Daerah Gaung reformasi birokrasi bergema di pemerintah pusat dan daerah. Saat ini ada lima lembaga yang dijadikan percontohan reformasi birokrasi, yakni Departemen Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Hingga kini sekitar 180 daerah telah membentuk sistem pelayanan publik secara terpadu sebagai cara mereformasi  birokrasi. Hal ini terbukti mampu mengangkat daerah dari rezim birokrasi yang lambat, mahal dan korup. Jembrana, Sragen, Bontang, Semarang, Sidoardjo, Riau, dan Gorontalo, hanyalah beberapa daerah yang telah lebih dulu merintis reformasi  birokrasi dalam lingkup lokal. Meskipun masih dilakukan secara parsial, penataan sistem pelayanan publik secara nyata memberi perubahan terhadap iklim investasi daerah. Beberapa daerah telah menata sistem manajemen birokrasi, khususnya dengan menerapkan sistem remunerasi yang berbasis pada kinerja. Reformasi Depkeu RI Reformasi Birokrasi di Departemen Keuangan saat ini mencakup tiga pilar, meliputi:  penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber  daya manusia (SDM). Penataan organisasi meliputi modernisasi dan pemisahan,  penggabungan, serta penajaman fungsi. Perbaikan proses bisnis meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan standard operating  procedure(SOP). Sementara peningkatan manajemen SDM meliputi penyelenggaraan  pendidikan dan latihan berbasis kompetensi, pembangunan assessment center,  penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Reformasi birokrasi Departemen Keuangan adalah perubahan fundamental dari Departemen Keuangan yang dulu sangat tertutup menjadi terbuka. Tujuannya ada dua.

Pertama, menciptakan aparatur negara yang bersih, profesional, dan bertanggung  jawab. Kedua, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima. Contoh paling spektakuler adalah dikeluarkannya 6.475 Standard Operating Procedures (SOP), yang mengatur dengan rinci mekanisme pelayanan, lama pelayanan, serta berapa biaya pelayanan. Reformasi renumerasi juga dilakukan dengan basis kinerja, sehingga kini terdapat 27 grade, dengan rentang terendah Rpxxx (grade 27) dan tertinggi Rpxxx (grade 1). Tuntutan di Departemen Lain: Remunerasi Di awal Februari 2009 ini, geliat reformasi birokrasi mulai nampak di beberapa kementerian/lembaga. Sebanyak 17 instansi pemerintah diusulkan oleh Sekretariat  Negara (Setneg) dan Sekretariat Kabinet (Sekab)untuk ditingkatkan gaji pegawainya hingga 80 persen. Kenaikan gaji bertujuan agar reformasi pada instansi yang  bersangkutan segera tercapai. Instansi tersebut antara lain Kejaksaan, Polri, TNI, Kementerian Perekonomian, Kementerian Kesra, dan Kementerian Polhukham, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kementerian PAN, Bappenas, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional, Lembaga Administrasi Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.

Reformasi sistem remunerasi menjadi hal yang menarik dalam sauatu sistem berbasis kinerja. Dalam NPM, sistem remunerasi dapat menjadi suatu consequence, kondisi yang membuat pegawai termotivasi. Akan tetapi sistem remunerasi yang tidak   berdasarkan kinerja yang berkeadilan, baik individu maupun organisasi dapat menimbulkan kecemburuan. Pola pengukuran kinerja menjadi syarat utama remunerasi yang berkeadilan. Penempatan dan promosi pegawai hendaknya  berdasarkan standar kompetensi. Oleh karena itu, pelaksanaan asessment centre  pegawai, program up-grading, serta pengembangan kapasitas pegawai menjadi hal  penting dalam hal ini. Performance Management Tools Ketersediaan standar kinerja dan pengukuran kinerja sebagai karakteristik NPM pun masih menjadi pekerjaan rumah bagi instansi-instansi pemerintah saat ini. Memang  pengukuran beban kerja dan penyusunan LAKIP dapat menjadi salah satu penunjuk   bahwa kita mulai menyadari pentingnya standar kinerja dan pengukuran kinerja. Akan tetapi, standar kinerja saat ini lebih kepada target kinerja dan ukuran pencapaian kinerja bagi organisasi, bukan bagi organisasi dan pegawai. Dalam manajemen kinerja yang baik, suatu misi, visi, sasaran strategi, dan target kinerja sedapat mungkin menjadi ”milik” organisasi dan juga ”milik” pegawai. Seperti dalam konsep Balanced Scorecard Robert Kaplan, melakukan cascading misi, misi, dan sasaran strategik perlu dilakukan sampai ke pegawai.

Penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai salah satu langkah reformasi di bidang  pengelolaan keuangan harus berhadapan dengan sejumlah kendala. Persoalan utama adalah belum terdapatnya output dan outcome pemerintah yang bersifat SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Result dan Timebond). Output dan outcome yang tercantum dalam RKAKL (Rencana Kerja Anggaran K/L) serta DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) masih banyak bersifat “abstrak” dan “tidak terukur secara kuantitatif”. DIPA masih cenderung berisi angka-angka yang akan dibelanjakan suatu

instansi pemerintah. Hal ini tentu saja masih bermula dari masih buruknya manajemen kinerja di instansi pemerintah. Program-program pemerintah yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memerlukan pembenahan di aspek struktur dan penganggung jawab. Hal ini penting mengingat sistem anggaran berbasis kinerja kita mengikuti struktur fungsi, sub fungsi,  program dan kegiatan seperti yang tercantum dalam RKP tersebut. Tumpang tindih  para pemegang tanggung jawab program antar eselon I dalam satu kementerian dan antar kementerian dapat mengaburkan jalur-jalur pertanggung jawaban. Idealnya, 1 eselon satu hanya bertanggung jawab atas satu atau dua program saja. Program program yang bersifat generik dan melekat di setiap instansi pemerintah seperti Program Penyelenggaraan Kepemimpinan yang Baik serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebaiknya dihilangkan dan dilebur ke program yang lain. Bila kita telusuri dua program tersebut umumnya hanya berisi aktivitas eks belanja rutin dan eks-project yang disatukan untuk segera meng-unified budget-kan anggaran kita sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003. Kegiatan-kegiatan yang semula berada di dua program tersebut dapat di lebur sebagai bagian dari aktifitas  pendukung dalam pencapaian sasaran program utama setiap unit eselon I, misalnya di BPPK Depkeu sebagai pendukung pencapaian Program Pengelolaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Penerepan New Public Management di Indonesia Artikel, Tugas Kuliah  by rimaru  Negara merupakan alat masyarakat dalam rangka mempertahankan eksistensinya baik  secara intern maupun ekstern. Sedangkan pemerintah merupakan alat negara yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu,  pemerintah juga merupakan alat masyarakat, yang berfungsi memberikan  pelayanan  publik kepada masyarakat. Tugas pemerintah Indonesia dinyatakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang juga merupakan tujuan nasional. Pemerintah melaksanakan  pelayanan publik , baik melalui Badan Layanan Umum (BLU) ataupun non BLU, yang mana pelayanan ini bersifat non profit oriented . Di samping itu, pemerintah juga melaksanakan kegiatan yang bersifat profit  oriented melalui BUMN yang menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat, dan masyarakat harus mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk mendapatkannya seperti layaknya dengan sektor swasta. Di dalam sistem pemerintahan dikenal istilah New Public Management ( NPM), yang konsepnya terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran

kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. New Public Management pada awalnya lahir di negara-negara maju di Eropa dan Amerika.  Namun, negara-negara berkembang juga sudah mulai menggunakan konsep ini, begitu  juga dengan Indonesia. Tuntutan masyarakat agar sektor publik dapat meningkatkan kinerjanya semakin besar. Jika sektor publik masih menggunakan pendekatan administrasi, maka sektor publik akan tidak mampu memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu, organisasi sektor publik perlu mengadopsi prinsip-prinsip New Public Management. Penerapan New Public Management di Indonesia dapat dilihat dari penerapan  beberapa karakteristik-karakteristiknya di dalam praktik-praktik yang tengah di  jalankan oleh instansi-instansi pemerintahan diIndonesia.  NPM menghendaki organisasi sektor publik dikelola secara profesional. Manajemen  profesional mensyaratkan ditentukannya batasan tugas pokok dan fungsi serta deskripsi yang jelas, serta juga adanya kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Beberapa instansi pemerintahan di Indonesia sekarang sudah menyadari pentingnya  prosedur kerja yang jelas. Untuk itu dibuatlah SOP (System Operating Prosedure), yang menjelaskan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan waktu yang diperlukan untuk  menyelesaikan pekerjaan, serta bagaimana melaksanakannya. Pada Direktorat Jenderal Pajak juga dibangun nilai-nilai yang menunjukkan dedikasinya yang tinggi, yaitu integritas, profesionalisme, inovasi, dan teamwork . Konsep  NPM mensyaratkan organisasi memiliki tujuan yang jelas dan adanya  penetapan target kinerja. Penetapan target kinerja harus dikaitkan dengan standar  kinerja dan indikator kinerja. Dalam pengukuran kinerja, digunakan istilah Key  Performance Indicator (KPI). KPI merupakan ukuran keuangan dan non-keuangan yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur  kemajuan menuju tujuan organisasi. Berdasarkan program prioritas Roadmap 2008-2009 dan arahan Menteri Keuangan, saat ini di Departemen Keuangan telah disusun lima tema peta strategi dan KPI, yang meliputi tema pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan APBN, kekayaan negara, serta pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Dalam  NPM, semua sumber daya organisasi harus dikerahkan dan diarahkan untuk  mencapai target kinerja, yang mana penekanannya adalah pada pencapaian hasil (outcome), bukan pemenuhan prosedur. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan  pada Direktorat Jenderal Pajak adalah pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi; tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi; tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi; serta penambahan subyek dan obyek pajak. Output dan outcome harus menjadi fokus perhatian utama organisasi. Konsep NPM menghendaki organisasi dipecah-pecah dalam unit-unit kerja. NPM menghendaki adanya desentralisasi, devolusi (pendelegasian), dan pemberian

kewenangan yang lebih besar kepada bawahan, yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih efisien. Di indonesia, pelaksanaan desentralisasi terlihat jelas dengan adanya otonomi daerah, yang mana daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Kemudian, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, diatur perimbangan keuangan antara  pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berupa sistem keuangan yang diatur   berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar  susunan pemerintahan (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Contoh lain, pada Departemen Keuangan, telah dilakukan pemisahan beberapa fungsi yaitu antara penyusun anggaran dengan pelaksana anggaran, yaitu Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Perimbangan Keuangan.  NPM menyatakan bahwa organisasi sektor publik perlu mengadopsi mekanisme pasar  untuk menciptakan persaingan, yang dilakukan dengan mekanisme kontrak dan tender. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menghemat pengeluaran dan memperoleh hasil yang lebih berkualitas, serta dapat mendorong sektor swasta atau sektor ketiga (misalnya LSM) agar lebih berkembang. Contoh pelayanan publik yang dikontrakkan ke pihak ketiga adalah seperti  pemungutan sampah, perawatan dan pemeliharaan aset pemerintah, pengawasan  pelaksanaan kebijakan/program pemerintah, dan lain-lain.

Read more http://rimaru.web.id/penerepan-public-management-di-indonesia/ Pelaksanaan  NPM  bukanlah tanpa kritik. Terdapat sejumlah hal yang dianggap sebagai kelemahan dari NPM, ketika Administrasi Publik berusaha memahami pesan yang ditawarkan oleh pendekatan pasar maka permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara menajeman sektor publik  dengan sektor privat dalam mengimplementasikan NPM. Selain itu, terdapat sejumlah  pertanyaan lain yang mengemuka mengenai validitas empirik dari  NPM dalam hal klaimnya terhadap manajemen sektor privat yang dianggap ideal untuk sektor publik. Terdapat sejumlah pertentangan antara klaim dalam NPM terhadap kondisi yang ada disektor publik. Model usahawan seringkali dapat mengurangi esensi dari nilai-nilai demokratis seperti keadilan, peradilan, keterwakilan dan partisipasi. Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan besar antara kekuatan pasar dengan kepentingan  publik, dan kekuatan pasar ini tidak selalu dapat memenuhi apa yang menjadi kepentingan publik. Bahkan dalam banyak hal, publik seringkali tidak dilibatkan

untuk berpartisipasi dalam menentukan, merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi tindakan-tindakan pemerintah. Lebih jauh lagi mengingatkan bahwa menganggap masyarakat hanya sebagai konsumen semata menyebabkan masyarakat dijauhkan dari haknya untuk berpartisipasi. Dimana NPM telah menumbuhkan sejumlah tantangan dalam penyediaan pelayanan  publik terkait dengan legitimasi pelayanan publik, etika pelayanan publik, serta motivasi pelayanan publik. Selain itu, pandangan tersebut juga telah mengubah misi dari birokrasi publik, mempengaruhi sifat dan komposisi jasa-jasa yang diberikan sektor publik kepada masyarakat sekaligus menyebabkan transformasi pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Pola hubungan yang baru antara warga dengan birokrasi tersebut membawa implikasi terhadap 5 hal yakni: (1) Redefinisi kewargaan/masyarakat dalam pelayanan publik, (2) Transformasi etika administrasi yang mempengaruhi masyarakat, (3) Transisi dalam perilaku dan motivasi birokrasi terhadap masyarakat, (4) Perubahan peran dan kapasitas pelayanan publik dalam melayani masyarakat, serta (5) Restrukturisasi hak  masyarakat terhadap pelayanan publik. Redefinisi kewargaan/masyarakat dalam pelayanan publik harus dilakukan mengingat sebelumnya pelayanan publik dituntut untuk dapat melayani semua kelas dan kelompok masyarakat tanpa terkecuali, khususnya kelas yang terpinggirkan yang  biasanya ditinggalkan oleh sektor privat dalam mekanisme pasar. Namun demikian, seiring dengan diadopsinya pendekatan berorientasi pasar menyebabkan masyarakat diredefinisikan sebagai konsumen atau klien dan karenanya memiliki implikasi terhadap pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam pola hubungan yang baru tersebut melibatkan adanya transaksi keuangan antara masyarakat dengan  pemerintah dalam proses penyediaan pelayanan publik. Karenanya, kondisi yang semacam ini khususnya di negara berkembang dapat merugikan bagi kelompok  masyarakat miskin yang tidak memiliki kapasitas keuangan sebagai konsumen atau  pengguna pelayanan. Akibat lain dari adopsi pendekatan berorientasi pasar terhadap penyedia pelayanan  publik adalah terjadinya transformasi standar etika pelayanan publik selama ini seperti akuntabilitas, keterwakilan, netralitas, daya tanggap, integritas, kesetaraan,  pertanggungjawaban, ketidakberpihakan, serta kebaikan dan keadilan yang digantikan denngan nilai-nilai pasar seperti efisiensi, produktivitas, biaya yang efektif, kompetisi, dan pencarian keuntungan. Adapun transisi dalam perilaku dan motivasi birokrasi terhadap masyarakat terjadi sebagai akibat dari adanya pergeseran perhatian pegawai negeri dari kepentingan masyarakat kepada sasaran organisasi seperti produktivitas dan efisiensi. Atau dengan kata lain, pegawai negeri akan lebih responsive terhadap konsumen (yang mampu membayar) sementara menjadi lebih apatis terhadap kebutuhan dari masyarakat  berpenghasilan rendah. Sementara itu, perubahan peran dan kapasitas pelayanan publik dalam melayani masyarakat terjadi akibat semakinn pasifnya pemerintah dalam menyediakan barang

dan jasa kepada masyaraka. Dampaknya kemudian terjadi perubahan pola hubungan masyarakat dan pemerintah dalam 2 hal, yakni pemerintah menjadi lebih memfasilitasi daripada mengarahkan atau dengan kata lain “menyetir” daripada “mendayung”, serta menurunya kapasitas dari sektor publik dalam memberikan  pelayanan kepada masyarakat akibat adanya kebijakan privatisasi, penghematan, dan  pemotongan anggaran. Melemahnya kemampuan dari sektor publik ini menyebabkan mereka tidak mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat terkait pendidikan,  perumahan, dan kesehatan, khususnya apabila mayoritas warga masyarakat sangat menggantungkan diri terhadap sektor publik untuk pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkannya. Pada akhirnya implikasi-implikasi diatas membawa dampak juga terhadap restrukturisasi hak masyarakat terhadap pelayanan publik, dimana hak masyarakat akan pelayanan publik dasar yang harus disediakan oleh pemerintah menjadi  berkurang. Hal ini, disebut sebagai berkurangnya derajat “ke-publik-an” ini dipengaruhi oleh 5 dimensi yakni (1) tingkat perbedaan dengan privat, (2) ruang lingkup dan komposisi dari penerima pelayanan, (3) besaran dan intensitas dari  peranan terhadap social ekonomi, (4) derajat akuntabilitas publik, (5) tingkat kepercayaan publik. Sebagai akibatnya, dalam penyediaan pelayanan publik oleh  pemerintah terjadi pengikisan perbedaan antara publik dengan privat, menyempitnya komposisi dari penerima pelayanan, melemahnya peranan sektor publik, munculya masalah akuntabilitas publik, serta meningkatnya tantangan terhadap kepercayaan  publik dalam pelayanan publik. Dampak yang ditimbulkan dari perubahab-perubahan dia tasa adalah terjadinya krisis identitas pada sektor publik, berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemetintah sehingga menyebabkan kurangnya legitimasi publik, serta restrukturisasi hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik.

Read more http://rimaru.web.id/kritik-terhadap-npm-new-public-management/

Pergeseran paradigma model pelayanan publik  Artikel, Tugas Kuliah  by rimaru Menurut perpektif teoritik telah terjadi pergeseran paradigm  pelayanan publik  dari model administrasi publik tradisional (old public administratiton) ke model manajemen publik yang baru (new pulic management) dan akhirnya menuju model  pelayanan publik  baru (new public service) seperti tampak pada tabel berikut ini: ASPEK

OLD PUBLIC

NEW PUBLIC

NEW PUBLIC

ADMINISTRATI ADMINISTRATION ON

Dasar Teoritis

Teori politik

Konsep kepentingan p Kepentingan ublik   publik adalah

Teori ekonomi Kepentingan

SERVICE

Teori Demokrasi Kepentingan publi k 

 publik mewakili adalah hasil dari

sesuatu yang

agregasi dari dialog tentang

didefinisikan

kepentingan individ u  berbagai nilai

secara politis dan yang tercantum dalam atur  Kepada siapa birokrasi Klien (clients) dan harus bertanggungjawa pemilih  b Peran pemerintah

Pengayuh (Rowing)

Pelanggan (Custom Warga Negara er) (citizens) Mengarahkan (Steer Menegoisasikan d ing) an mengelaborasikan  berbagai kepentin gan warga negara dan

Akuntabilitas

Menurut hirarki adminis Kehendak  tratif   pasar yang

kelompok komuni tas Multi aspek: akuntabel pada

merupakan hasil

hukum,nilai

keinginan

komunitas,

 pelanggan

norma politik,

(customers)

standar   profesional,