Tugas Review untuk Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia
Nama : Rista Sanjaya NPM : 1006694555 da n Munculnya Sumber: Jerry Indrawan, Reformasi Politik Indonesia dan Partai-Partai Politik (2010), dalam jurnal-politik.co.cc/reformasi-politi jurnal-politik .co.cc/reformasi-politik-indonesiak-indonesiadan-munculnya-partai-partai-politik/
Analisis Partai Politik pada Masa Orde Orde Baru dan Pasca Reformasi Reformasi
Pada penulisan ini penulis akan menjelaskan perbedaan fenomena partai politik yang terjadi pada masa Orde baru dan masa setelah reformasi. Pada bagian awal, penulis akan menguraikan partai politik sesuai dengan periodesasinya. Kemudian, pada bagian akhir penulis akan membandingkan karakteristik partai politik orde baru dan era pasca reformasi dalam sebuah tabel analisis. Menurut UU No. 31 Pasal 1 tahun 2002, partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Pembentukan partai politik tersebut adalah jaminan dari hak warga negara yang tercantum dalam konstitusi yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan atas berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, kebebasan yang berkaitan dengan berkumpul dan berpendapat juga tercantum dalam 1
Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Internasional . Pembentukan partai politik juga merupakan makna dari paham demokrasi di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan representasi politik sebagai sarana kehendak dan kemauan bersama. Akan tetapi, representasi langsung rakyat akan sulit dilaksanakan, oleh karena itu lembaga parlemen yang dibutuhkan sebagai alat agregasi aspirasi masyarakat luas. Selain itu, partai politik merupakan hal yang berarti bagi sistem demokrasi bernegara karena proses pelembagaan demokrasi dipengaruhi dipengaruhi oleh pelembagaan partai politik.
1
Pasal 20 ayat 1 UDHR 1948; Ps. 21-22 ICCPR 1966/ UU Nomor 12 Tahun 2005 1
Partai politik tak dapat lepas dari peranannya sebagai aktor politik negara. Partai politik berfungsi sebagai representasi rakyat dalam parlemen, rekrutmen politik, menentukan arah negara melalui kebijakan di pemerintahan, artikulasi dan agregasi kepentingan, sosialisasi dan mobilisasi politik, serta pengorganisasian pemerintah dalam menjaga kestabilan politik bernegara. Lalu, bagaimana peranan partai politik di Indonesia? Indonesia? Partai Politik di Masa Orde Baru
Pada masa Orde baru, kehidupan politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik. Kestabilan politik di masa Orde baru didapat melalui kebijakan represi terhadap aktor politik yang memiliki potensi untuk melakukan kegiatan oposisi terhadap pemerintahan. Kebijakan politik yang terjadi adalah dwifungsi ABRI, penekanan terhadap Organisasi Non Pemerintah (Ornop), pembatasan pers, penyederhanaan partai politik, dan pembatasan kegiatan politik di luar ruangan, seperti kegiataan politik mahasiswa serta civil society. Stabilitas politik dilakukan dengan mengatasnamakan pembangunan, entah itu benar atau tidak, meski banyak wacana menyiratkan stabilitas yang terjadi pada masa Orde baru adalah bentuk melanggengkan kekuasaan. Konstelasi partai politik di Indonesia pada masa Orde baru merupakan sasaran dari kebijakan stabilitas politik. Karakteristik yang menonjol pada konstelasi partai politik saat itu adalah aksi penyederhanaan partai politik yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanaan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan atau fusi sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:
Partai yang memiliki basis ideologi Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973
Partai yang memiliki basis ideologi nasionalis, Partai yang Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo
Golongan Karya (Golkar), yang terdiri dari tujuh Kelompok Induk Organisasi (Kino) yang bersifat kekaryan. 2
Sistem kepartaian yang terjadi masa orde baru dapat dikatakan sebagai sistem partai politik tripartai karena hanya terdapat tiga partai politik yang legal dan fungsional. Dalam Masa Orde baru, tidak diperkenankan istilah politik oposisi. Hal ini menyebabkan ruang gerak partai politik yang tidak dominan menjadi sulit untuk mengeluarkan aspirasi. Peran PDI dan PPP tidak signifikan dalam sejarah Orde baru karena kedua partai dibuat sedemikian rupa sehingga kedua partai dapat didominasi oleh Soeharto sebagai eksekutif pemerintah yang menggenggam kekuasaaan legislatif juga.. Matinya oposisi pada masa ini berdampak buruk pada citra demokrasi Orde baru. Secara nyata, kedua partai PDI dan PPP hanya berfungsi secara semu dan sebagai pelengkap arti demokrasi kala itu. Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem partai politik pada masa Orde baru bukan lagi tripartai melainkan sistem partai politik politi k satu-setengah. Partai Politik di Masa Setelah Reformasi Refor masi
Tumbangnya masa Orde baru menjadi sebuah uforia partai politik. Pembentukan partai politik yang sebelumnya dikungkung, kini terbuka lebar untuk membentuk partai politik. Era Reformasi yang melahirkan sistem multi-partai ini sebagai titik awal pertumbuhan partai yang didasari kepentingan dan orientasi politik yang sama di antara anggotanya. Kondisi yang demikian ini perlu dipertahankan, karena Partai Politik adalah alat demokrasi untuk mengantarkan rakyat menyampaikan artikulasi kepentingannya. Tidak ada demokrasi sejati tanpa Partai Politik. Uforia ini ditandai dengan partisipasi 48 partai yang mengikuti Pemilu 1999, 24 partai yang mengikuti Pemilu 2004, dan 40 partai politik yang mengikuti Pemilu 2009. Hal ini mengindikasikan suburnya demokrasi yang terjadi di Indonesia, terlepas dari tercapainya fungsi partai politik tersebut. Meski keberadaan Partai Politik saat ini dianggap kurang baik, bukan berarti dalam sistem ketatanegaraan kita menghilangkan peran dan eksistensi Partai Politik. Partai politik jaman reformasi terkesan tidak memiliki ideologi yang mantap dalam menentukan jati diri dan tujuan partai politik. Ideologi bagi partai adalah suatu idealisme yang menjadi hal signifikan bagi kegiatan dan organisasi partai. Bisa jadi karena identitas yang kurang kuat inilah, partai Indonesia secara umum masih mencari jati dirinya. Susah membedakan partai-partai Indonesia selain dengan mengelompokkan mereka ke dalam kelompok partai agamis dan sekuler. Dari segi ini pun terkadang ada partai yang terlihat
3
berusaha menggabungkan kedua unsur ini. Partai Amanat Nasional, misalnya, berusaha menggabungkan menggabungkan citra nasionalisnya dengan kedekatannya terhadap Muhammadiyah. Selain itu, ciri partai politik pada jaman sekarang adalah penumpuan citra partai politik pada kharisma pemimpinnya. Sebagai contoh, PDI- Perjuangan yang memfokuskan kharisma Megawati Soekarnoputri dalam citra partai, Soesilo Bambang Yudhoyono yang merepresentasi Partai Demokrat, Aburizal Bakrie dalam Partai Golkar, dan masih banyak contoh lainnya. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi partai politik karena kharisma yang dimiliki tokoh dapat menarik masyarakat untuk mengikutinya dan partai politiknya. Akan tetapi, akan lebih baik bila partai politik lebih menitikkan pada ideologi dan misi partai sebagai citra diri partai, bukan salah satu tokohnya. Dalam pemerintahan, sistem multipartai mempengaruhi jalannya pemerintahan, terutaman dalam kestabilan politik dan pembuatan kebijakan. Dalam pemerintahan sering terjadi tarik ulur dalam penawaran kursi eksekutif dan konstelasi koalisi. Sistem multipartai yang semacam ini akan menghambat pembentukan kebijakan yang efektif. Sebagai contoh, kasus Bank Century yang jelas terlihat adanya kesepakatan antar partai yang berdasarkan kepentingan semata dan bukan bertujuan untuk menyelesaik m enyelesaikan an kasus dengan tuntas. Keadaan Partai Politik seperti sekarang ini hanyalah bagian dari proses demokrasi. Dalam kondisi kepartaian yang seperti ini, Pemilihan Umum 2004 digelar dengan bersandar kepada Undang-undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam perjalanannya, undang-undang ini di anggap belum mampu mengantarkan sistem kepartaian dan demokrasi perwakilan yang efektif dan fungsional. Undang-undang ini juga belum mampu melahirkan Partai Politik yang stabil dan akuntabel. Masyarakat juga masih belum percaya pada keberadaan Partai Politik, padahal fungsi Partai Politik salah satunya adalah sebagai alat artikulasi kepentingan rakyat. Tabel Analisis Perbandingan Partai Politik di Dua Era
Faktor Pembeda Sistem Kepartaian
Jaman Orde Baru
Era Pasca Reformasi
Sistem multipartai tripartai, yaitu
Sistem multipartai, yaitu
terdapat 3 partai dalam
terdapat banyak partai.
pemerintahan Oposisi
Tidak mengenal oposisi
Adanya oposisi
Keadaan politik
Stabil
Kurang stabil
4
Dominasi Partai Politik
Ada dan terjadi karena kebijakan
Ada dan terjadi karena
pemerintah Soeharto dalam
mayoritas perolehan suara,
rangka menguasai legislatif
serta konstelasi koalisi partai
Sistem Penyederhanaan
Penyederhanaan Penyederhanaan partai melalui
Penyederhanaan partai
Partai
kebijakan penyederhanaan partai
melalui kebijakan electoral
melalui pengelompokkan partai (3
thresould
Partai) Ideologi partai politik
Jelas.
Terdiri
dari
agamis, Tidak jelas dan semu
nasionalis, dan kekaryan. Jalannya demokrasi
Isu partai politik
Demokrasi
prosedural,
namun
Demokrasi berjalan, terlepas
pada dasarnya tidak demokrasi
dari efektivitas demokrasi di
(otoriter)
Indonesia
Adanya represi melalui
dan
manipulasi
dominasi Masalah koalisi partai, kartel kebijakan,
manipulasi Pemilu, legislasi yang
politik,
politik
dinasti
di
tubuh partai, plutokrasi partai
tidak independen
Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah peranan partai politik pada masa Orde baru adalah sebagai pelengkap dan penjaga stabilitas pemerintahan. Hal ini digunakan untuk melandasi pembangunan pembangunan nasional karena pembangunan pembangunan nasional akan berjalan efektif apabila stabilitas politik terjadi. Namun, stabilitas yang dicapai merupakan merupakan hasil manipulasi kebijakan yang dibuat oleh Soeharto. Sistem partai politik masa Orde baru adalah sistem tripartai yang dibentuk melalui penyederhanaan fusi partai politik sebelumnya berdasarkan persamaan ideologi. Sedangkan fenomena partai politik yang terjadi pada masa pasca reformasi adalah sebuah uforia multipartai politik dimana partai politik politi k bermunculan dan berlomba dalam pesta demokrasi. Akan tetapi, hal yang perlu diperhatikan adalah efektivitas demokrasi dan peranan partai politik, bukan sistem kepartaian dan jumlah partainya.
5
