ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010
NASKAH PUBLIKASI
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
RUTH MARTHA NAPITUPULU 07081001032
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA JULI 2012
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2010 1
2
Ruth Martha Napitupulu , Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, S obri, M.Si , 2 Drs. Syaifudin Zakir, M.Sc Keuangan Negara, Negara, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Universitas Sriwijaya, Indralaya
ABSTRAK Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah. Acuan dan pedoman dalam pembuatan Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara mendalam dengan staf dan pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010, serta arsip yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Hasil analisis yang didapat adalah laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dilihat Dalam laporan neraca, tidak terdapatnya pos investasi jangka pendek dalam akun aset tetap. Selain itu, tidak terdapatnya pos ekuitas dana cadangan dalam akun ekuitas dana; Dalam catatan atas laporan keuangan, tidak terdapatnya penjelasan atas akun kewajiban; Belum rincinya anggaran dalam pos aset lainnya dan tidak rinci dalam menjelaskan setiap pos-pos dalam laporan keuangan; Kurangnya kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam mengelola hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. Saran yang dapat penulis berikan adalah sebaiknya Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir lebih mengikuti format laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 No.13 Tahun Tahun 2006 2006 agar dapat dipergunakan bagi kelompok pengguna Laporan Keuangan guna pengambilan keputusan. Kata Kunci : Laporan Keuangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pendapatan Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir.
1. Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara 2. Dosen Jurusan Administrasi Negara
ABSTRACT Financial report is a form of responsibility of each The Unit of Work Area (SKPD) in the area of financial management. Reference and guidance in making Dinas Pendapatan Ogan Ilir’s financial report is a Government Regulation No.24 of 2005 regarding the Government Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home Affairs No.13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. The financial report Dinas Pendapatan Ogan Ilir consist of Budget Realization report, Balance Sheet Statements and Notes to Financial Statements. The approach of this study used a qualitative approach, this kind of research is a qualitative descriptive. The data used is the type of primary data and secondary data. Primary data obtained through observations and interviews with staff and employees of the Dinas Pendapatan Ogan Ilir. Secondary data is obtained in the form of documents, regulations, financial report Dinas Pendapatan Ogan Ilir in 2010, and records relating to financial management. The results of analytical are the financial report Dinas Pendapatan Ogan Ilir in 2010 is not fully according to Government Regulation no. 24 of 2005 regarding the Government Accounting Standards and Regulation of the Minister of Home Affairs No.13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. It can be seen in the balance sheet, the absence of short-term investments in the post fixed asset account. In addition, the lack of equity funds in the equity account reserve fund; In the notes to the financial statements, the lack of explanation of the liability account; yet detailed budget headings other assets and are not detailed in explaining each of the posts in the financial statements; lack of performance of the Office Ogan Ilir revenues in managing the results of tax revenue and levies. Suggestions can be given the author are better Ogan Ilir Revenue Service to more closely follow the format of financial statements according to Government Regulation no. 24 of 2005 and the Regulation of the Minister of Home Affairs No.13 of 2006 that can be used for groups of users of Financial Statements for decision making. Keywords: Financial Report, The Unit of Work Area (SKPD), Dinas Pendapatan Ogan Ilir.
PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi aturan-aturan tersebut dirasakan sangat menyulitkan dalam hal pelaksanaanya karena disamping butuh waktu untuk mempelajari sekaligus memahami, kendala berikutnya adalah adanya aturan-aturan pelaksanaan yang belum dikeluarkan, baik itu turunan dari undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah daerah itu sendiri sampai sekarang belum diwujudkan, tapi pemerintah tentunya tidak boleh hanya menunggu dengan tidak melaksankan aturan yang ada. Kalau hal ini dilakukan sudah pasti ada pemeriksaan, maka akan menjadi temuan tentunya. Perubahan-perubahan aturan yang
demikian cepat akan banyak menimbulkan masalah-masalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah terutama pada pertanggungjawaban akhir kegiatan. Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (reliable) serta disusun dengan mengikuti SAP yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan sejenis petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) melalui Surat Edaran Mendagri Nomor S.900/316/BAKD tentang “Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah”. Semua peraturan ini mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disus un dan disajikan sesuai dengan SAP. Penerapan sistem akuntansi diharapkan mampu membenahi sistem pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai birokratis yang tidak efisien, lambat dan tidak efektif. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir diharapkan mampu membuat dan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan yang ada agar terwujud laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dbandingkan dan dapat dipahami. Apabila tidak sesauai dengan peraturan maka akan ada pemeriksaan dan akan menjadi temuan tentunya. Ketidaksesuaian tersebut akan menimbulkan masalah-masalah dalam hal penyusunan laporan keuangan SKPKD yang pada dasar pembuatan laporannya bersumber dari hasil laporan SKPD yang dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Tabel 1.3 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR SKPD DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 (dalam rupiah) NO. URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ UR SETELAH (KURANG) UT PERUBAHAN 1 2 3 4 5 1 1.1
1.1.1 1.1.2
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah 13.575.000.000,00 Pendapatan Retribusi Daerah 850.000.000,00
Jumlah 2 2.1
BELANJA BELANJAOPERASI
14.425.000.000,00
3.830.553.183,39
(9.744.446.816,61)
493.078.250,00
(356.921.750,00)
4.323.631.433,39
(10.101.368.566,61)
2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5
Belanja Pegawai Belanja Barang BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
5.281.494.327,00 579.490.000,00
3.760.900.792,00 561.072.200,00
(1.520.593.535,00) (18.417.800,00)
46.250.000,00
45.900.000,00
(350.000,00)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.907.234.327,00 8.517.765.673,00
4.367.872.992,00 (44.241.558,61)
(1.539.361.335,00) (8.562.007.231,61)
2.2.6 Jumlah Surplus/Defisit
Sumber : Di nas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan I li r Tahun 2011
Berdasarkan Tabel 1.3 tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan dari pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat terealisasi dengan baik. Penerimaan tidak memenuhii dengan target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2010, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir mencanagkan target pendapatan sebesar Rp. 14.425.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.323.631.433, 39. Tabel 1.4 PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR NERACA SKPD DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR Per 31 Desember Tahun 2010 dan Tahun 2009
Uraian
ASET ASET LANCAR Kas di Bank Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Piutang Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Lain-lain PAD yang sah Piutang Bagi Hasil Piutang Dana Perimbangan Piutang PDAM
(dalam rupiah) Kenaikan (Penurunan)
Jumlah 2010
2009
Jumlah
%
119.647.250,00
145.054.000,00
(25.406.750,-)
(17,52)
Persediaan Jumlah ASET TETAP Tanah Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung Bangunan Monumen Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan Jembatan Bangunan air (Irigasi) Instalasi Jaringan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian Hewan/Ternak dan Tumbuhan Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah ASET LAINNYA Tagihan penjualan angsuran Aset tak berwujud Aset lain-lain Jumlah Jumlah Aset KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang perhitungan pihak ketiga Uang muka dari kas daerah Utang jangka pendek lainnya Jumlah EKUITAS DANA EKUITAS DANA
119.647.250,00
145.054.000,00
(25.406.750,-)
(17,52)
660.549.000,00
614.649.000,00
45.900.000,00
29,04
49.800.000,00 -
49.800.000,00 -
-
-
-
-
-
-
3.467.800,00 -
3.467.800,00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
713.816.800,00
667.916.800,00
45.900,00
6,87
-
-
-
-
-
-
-
-
833.464.050,00
812.970.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
20.493.250,00
2,52
LANCAR Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Jumlah EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam aset tetap Diinvestasikan dalam aset lainnya Jumlah JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
119.647.250,00
145.054.000,00
(25.406.750,-)
(17,52)
710.349.000,00 3.467.800,00
664.449.000,00 3.467.800,00
45.900.000,00 -
6,91 -
713.816.800,00 833.464.050,00
667.916.800,00 812.970.800,00
45.900.000,00 20.493.250,00
6,87 2,52
Sumber : Di nas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan I li r Tahun 2011
Berdasarkan tabel 1.4 di atas, total aset Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 telah mengalami kenaikan daripada total aset tahun 2009 sebesar Rp. 45.900.000,00 atau dipersentasikan sebesar 6,87%. Total aset tahun 2010 sebesar Rp. 713.816.800,00 yang terdiri dari aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya sedangakan pada tahun 2009 sebesar Rp. 667.916.800,00. Sedangkan ekuitas dana lancar tahun berupa cadangan persediaan mengalami penurunan sebesar Rp. 25.406.750,00 atau dipersentasikan sebesar 17,52%. Hal itu dapat dilihat dari jumlah ekuitas dana di tahun 2009 sebesar Rp. 145.054.000,00 dan tahun 2010 sebesar Rp. 119.647.250,00. Dari 2 laporan di atas, ditemukan beberapa kesalahan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir dalam membuat laporan keuangan. Masih ditemukan ketidaksesuaian laporan keuangan Dispenda OI dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan PP No.24 Tahun 2005. Itu dapat dilihat di laporan realisasi anggaran Dispenda OI tidak merincikan anggaran dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah secara rinci, pendapatan dari pendapatan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tidak dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran. Selain itu, terdapat kekurangan di dalam kolom belanja yaitu tidak adanya belanja tidak terduga dalam laporan realisasi anggaran. Beberapa kendala dan berbagai masalah dalam pelaporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu: kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada pegawai dalam menyusun laporan keuangan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang sesuai dengan peraturan yang baru, sumber daya manusia yang tidak ahli dalam bidangnya. Selain itu, lemahnya pengendalian dan pengawasan intern, ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan SAP, dan belum tertibnya pengelolaan aset yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Analisis Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010”. RUMUSAN MASALAH “Apakah Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 telah sesuai dengan PP No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 ?”
KERANGKA PEMIKIRAN I.5.1. Keuangan Daerah Mamesah (dalam Halim, 2007:23) menyatakan bahwa : “keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.
Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. I.5.2. Pengelolaan Keuangan Daerah Menurut Halim dalam buku Pengelolaan Keuangan Daerah (2007:24), bahwa: “ Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Terwujudnya pelaksanaan desentralisasi fiskal secara efektif dan efisisen, salah satunya tergantung pada pengelolaan keuangan daerah. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tak lagi bertumpu atau mengandalkan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten/Kota saja. Tapi, dalam Permendagri itupun disebutkan, setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) kini wajib menyusun dan melaporkan posisi keuangannya, yang kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Keuangan. I.5.3. Laporan Keuangan Daerah Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keungan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Pramono Hariadi dalam bukunya Pengelolaan Keuangan Daerah (2010:122) menerangkan bahwa : “laporan keuangan pemerintah daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan”.
Prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. PP No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:
“Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan”. Akuntansi anggaran sangat dibutuhkan untuk memulai sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD. Pada dasarnya DPA yang dibuat oleh masing-masing SKPD merupakan dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang sudah dibuat sebelumnya. Pembuatan RKA dan DPA ini disesuaikan dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan yang harus dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 adalah sebagai berikut: a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran SKPD yang terdiri dari pendapatan dan belanja, dan realisasi atas anggran tersebut, informasi ini dapat dianalisis dengan melihat selisih antara anggaran dan realisasinya; rasio-rasio antar-rekening, misalnya rasio total belanja terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap belanja tidak langsung, belanja langsung terhadap total pendapatan, belanja langsung terhadap PAD. Menurut Mahmudi dalam buku “ Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (2010:142), untuk menganalisis laporan keuangan menggunakan beberapa metode, yaitu: 1. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatifkah. Pertumbuhan Pendapatan th t =
× 100%
2. Analisis Varians/ Selisih Anggaran Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Informasi selisih anggaran sangat membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. 3. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Instansi Rasio Kemandirian =
× 100%
4. Perhitungan Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Instansi Rasio Efektivitas =
× 100%
5. Analisis Keserasian Belanja Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka Dinas Pendapatan perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis keserasian belanja antara lain berupa : a) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menjelaskan mengenai porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja = b) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Analisi belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal terhadap total belanja. Rasio ini menjelaskan porsi belanja yang dialokasikan dalam bentuk belanja modal pa da tahun anggaran bersangkutan. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja =
× 100%
6. Analisis Rasio Efisiensi Belanja Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Rasio Efisiensi Belanja =
× 100%
b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan dana ekiutas dana. Berdasarkan PP No.24 Tahun 2005, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar, kewajiban diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang, sedangkan ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. dalam buku “Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) (2008:86)”, menyebutkan bahwa : “Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya berpindah.” Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. dalam buku “Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik) (2008:86)”, menyebutkan bahwa : “Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas, yaitu tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya”. Menurut Mahmudi dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2010:128) menjelaskan klasifikasi ekuitas dana sebagai berikut: “Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar mencerminkan kekayaan bersih atas aset lancar setelah dikurangi dengan kewajiban lancar. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan bersih yang diwujudkan dalam dana cadangan setelah dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan bersih yang diwujudkan dalam bentuk dana cad angan”. c. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak “terbaca” dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target perda APBD. 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksitransaksi. 4) Megungkapkan informasi yang diharuskan oleh standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. 5) Mengungkapkan informasi yang untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas. I.5.4. Akuntansi Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) SKPD adalah entitas (konsep) akuntansi unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Sedangkan laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catat an atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Permendagri No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264) mengatur tentang prosedur akuntansi SKPD yaitu meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanakan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri No. 13 Tahun 2006 (pasal 241 sampai dengan 264) juga mengatur prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, akuntansi aset, dan akuntansi selain kas. Kegiatan akuntansi pada SKPD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. 1.5.5. Dinas Pendapatan Daerah Dinas pendapatan daerah merupakan salah satu SKPD yang bertanggung jawab kepada Gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan. Dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dan dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir se laku pengguna anggaran atau pengguna barang. METODE PENELITIAN Menurut Soegiyono dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi (2003;1), metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial yang terjadi. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.
Unit Analisis dalam penelitian ini adalah acuan dan pedoman laporan realisasi anggaran, analisis pendapatan, analisis belanja, acuan dan pedoman laporan neraca, analisis aset, analisis kewajiban dan ekuitas dana serta acuan dan pedoman catatan atas laporan keuangan. Sumber informasi dalam penelitian Analisis Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir, Kepala Bidang Penerimaan di Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. HASIL DAN PEMBAHASAN Penulis mencoba menganalisis variabel laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 yang memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dimensi pertama adalah Laporan Realisasi Anggaran memiliki indikator yaitu, acuan dan pedoman yang mengatur dalam pembuatan laporan realisasi anggaran, analisis pendapatan dan analisis belanja. Dimensi kedua laporan neraca memiliki indikator yaitu, acuan dan pedoman yang mengatur dalam pembuatan laporan neraca, analisis aset dan analisis kewajiban dan ekuitas dana. Dimensi terakhir adalah catatan atas laporan keuangan yang memiliki indikator, yaitu analisis catatan atas laporan keuangan. 3.1. Analisis Data Laporan Realisasi Anggaran. Analisis data Laporan Realisasi Anggaran bertujuan untuk mengetahui keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Dinas Pendapatan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan. Adapun unit analisis data dari Laporan Realisasi Anggaran adalah : a. Unit analisis acuan dan pedoman adalah acuan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. b. Unit analisis pendapatan adalah besarnya kontribusi pendapatan Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupetan Ogan Ilir Tahun 2010. c. Unit analisis belanja adalah besarnya pengeluaran Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Demikian halnya dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir sendiri bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir berusaha untuk meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Sekretaris Dinas Pendapatan, Bapak Achmad Basuni mengatakan bahwa : “Laporan Realisasi Anggaran yang dibuat Dinas Pendapatan merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan dalam menggunakan dan mengelola keuangan Kabupaten Ogan Ilir”.
Realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel 3.1.
TABEL 3.1 REALISASI PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2010
URAIAN
ALOKASI
REALISASI PEMAKAIAN
1. PENDAPATAN 1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.1.1. Pendapatan 13.575.000.000,00 3.830.553.183,39 Pajak 1.1.2. Pendapatan 850.000.000,00 493.078.250,00 Retribusi Jumlah
(dalam rupiah) LEBIH/ (KURANG)
(9.744.446.816,61) (356.921.750,00)
14.425.000.000,00 4.323.631.433,39 (10.101.368.566,61)
Sumber : Di nas Pendapatan Kabupaten Ogan I li r T ahun 2011
Tabel 3.1 menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam mengelola sumber daya ekonomi di Kabupaten Ogan Ilir. Realisasi pajak dan retribusi daerah tahun 2010 belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk tahun 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 5.032.914.327,- dan belanja langsung sebesar Rp. 874.320.000,- . Berdasarkan data dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan laporan realisasi anggaran akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini. 3.1.1. Acuan dan pedoman yang mengatur pembuatan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Dalam mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah perlu ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan kinerja keuangan yang efektif dan efisien. Menurut Ibu Nilawati selaku sekretaris bidang keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 18/4/2012 , yaitu: “ Dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan ini kami menggunakan acuan berupa PP No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006.” Berdasarkan wawancara di atas dijelaskan bahwa laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua Peraturan
tersebut menjadi acuan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan laporan keuangan. Meskipun demikian staf Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak banyak yang mengetahui mengenai Peraturan tentang laporan keuangan tersebut, mereka hanya mengikuti dan mencontoh dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari isi laporan keuangan tahun 2010 masih mengikuti laporan keuangan tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Achmad Basuni selaku sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17/4/2012, yaitu: “Untuk laporan keuangan tahun 2010, kami m asih menggunakan Peraturan yang lama dan masih mengikuti prosedur seperti pembuatan laporan keuangan tahun sebelumnya.” Dalam laporan keuangan tahun 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir belum mampu menggunakan peraturan yang terbaru dan masih mengikuti prosedur yang sama ketika membuat laporan keuangan tahun sebelumnya. 3.1.2. Analisis Pendapatan Wewenang Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk menganggarkan pendapatan dalam Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijelaskan pada Permendagri No.13 Tahun 2006 pasal 30 ayat 1 bahwa pajak daerah dan Lain-lain PAD yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah. Ibu Lita Sahara selaku bendahara penerimaan Dinas Pendapatan pada tanggal 18/4/2012, mengatakan : “Pendapatan adalah hasil penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran. Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Pendapatan adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Semua hasil pendapatan yang dikelola langsung disetorkan ke bank oleh bendahara penerimaan”. Kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk mencatat dan melaporakan jumlah pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. TABEL 3.4 TARGET DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2010 (dalam rupiah) URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/ SETELAH (KURANG) PERUBAHAN 1. PENDAPATAN 1.2. Pendapatan Asli Daerah 1.2.1. Pendapatan 13.575.000.000,00 3.830.553.183,39 (9.744.446.816,61) Pajak 1.2.2. Pendapatan 850.000.000,00 493.078.250,00 (356.921.750,00) Retribusi
Jumlah
14.425.000.000,00 4.323.631.433,39 (10.101.368.566,61)
Sumber : Di nas Pendapatan Kabupaten Ogan I li r T ahun 2011
Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Hal itu dapat dilihat dari tidak adanya pos lain-lain pendapatan yang sah dalam laporan realisasi anggaran. Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir hanya mencantumkan hasil dari pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Hasil yang diperoleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dari pendapatan pajak dan pendapatan retribusi tidak terealisasi atau tidak mencapai target yang telah dianggarkan. Dengan tidak tercapainya anggaran yang telah ditetapkan maka akan berdampak bagi kekayaan Kabupaten Ogan Ilir. Menanggapi hal itu, Ibu Nilawati selaku sekretaris keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 18/4/2012 mengatakan bahwa : “Untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir memang hanya mengelola pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Dinas Pendapatan menerima hasil dari lain-lain pendapatan yang sah terakhir pada tahun 2008. Setelah tahun 2008, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak lagi mengelola dan menerima Lain-lain Pendapatan yang Sah.” Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak lagi mengelola hasil dari lain-lain pendapatan yang sah. Adapun hasil dari lain-lain pendapatan yang sah adalah meliputi pendapatan hibah dari badan swasta dalam negeri. Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir menerima lain-lain pendapatan yang sah terakhir pada tahun 2008. Setelah tahun 2008, Dinas Pendapatan Kabupaten ogan Ilir hanya mengelola dan menerima hasil dari pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Selain itu melalui Laporan Realisasi Anggaran, dapat dilakukan analisis pendapatan antara lain dengan cara: 1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan. Suatu SKPD dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang telah dianggarkan. Apabila target tidak dapat tercapai, butuh penelaahan lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target. Berikut hasil data pendapatan yang diambil dari informasi Laporan Realisai Anggaran : Untuk tahun anggaran 2010, alokasi pendapatan yang dianggarkan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir ditargetkan sebesar Rp.14.425.000.000,00 dan terrealisasi sebesar Rp. 4.323.631.433,39 atau 30%. Dari data di atas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2010 kinerja pendapatan Dinas Pendapatan tidak baik karena tidak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan. Penyebab tidak terealisasinya pendapatan pajak dan pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pendapatan Ogan Ilir. Penyebab tidak terealisasinya pendapatan pajak dan pendapatan retribusi daerah, yaitu : kurang optimalnya kegiatan pendataan wajib pajak yang dilakukan Dinas Pendapatan, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang telah menjadi kewajiban masyarakat, dan masih lemahnya sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak dan retribusi daerah. Selisih antara anggaran dengan realisasi yang cukup besar menuntut Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk lebih giat lagi dalam memobilisasi pajak dan retribusi daerah agar anggaran dapat terealisasikan dengan baik. 2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Dinas Pendapatan kabupaten Ogan Ilir selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.
Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat pertumbuhan pendapatan yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dari 4 tahun terakhir. Dari 4 tahun terakhir, total pendapatan yang paling terbesar adalah di tahun 2008 dengan total pendapatan sebesar Rp 68.440.032.857,00 atau mencapai 2287,69%. Hal itu dikarenakan di tahun 2008, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir mendapat hibah dari badan sebesar Rp. 181.439.410,00 dan dana perimbangan sebesar Rp. 64.758.634.132,00. Hal itu sangat berdampak sekali untuk pendapatan daerah. Tetapi tahun 2009 dan 2011, pertumbuhan pendapatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu bisa dilihat dari total pendapatan yang diraih di tahun 2009 sebesar Rp. 4.238.581.058,00 atau 19,87% dan tahun 2011 sebesar Rp. 6.729.637.421,85 atau 55,64%. Sedangkan di tahun 2010 mengalami penurunan penerimaan yaitu sebesar Rp. 4.323.631.433,39 atau 2,01%. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astuti selaku Kepala Bidang Penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 26 Juni 2012 mengatakan bahwa : “Jumlah penerimaan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Kabupat en Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 tidak seluruhnya dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Hasil penerimaan yang dimasukkan ke laporan keuangan adalah yang sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan untuk tahun 2010, dalam DPA Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendapatan hanya mengelola pajak daerah dan beberapa retribusi daerah.” Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hasil dari penerimaan yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak seluruhnya dimasukkan dalam laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah yang sesuai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam hal ini, sesuai dengan DPA Dinas Pendapatan bertanggungjawab dalam mengelola pajak daerah dan beberapa retribusi daerah. 2.1.3. ANALISIS BELANJA Kinerja anggaran belanja dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, yang lebih menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Menurut Ibu Eti Fitrianti selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Ogan Ilir pada tanggal 11/6/2012 mengatakan bahwa : “Yang menjadi pengeluaran Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir ad alah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun yang menjadi belanja langsung yaitu belanja pegawai, sedangkan belanja tidak langsung yaitu belanja gaji dan biaya pemungutan pajak daerah. Seluruh pengeluaran Dinas Pendapatan, anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.” Untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir menganggarkan belanja operasi sebesar Rp. 5.860.984.327,- dan belanja modal sebesar Rp. 46.250.000,dengan rincian sebagai berikut Tabel 3.8 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 (Dalam rupiah) No Uraian Anggaran Setelah Realisasi Lebih/Kurang Perubahan 1 BELANJA OPERASI
a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang 2
BELANJA MODAL a. Belanja Peralatan dan Mesin Jumlah
5.281.494.327,-
3.760.900.792,-
(1.520.593.535,-)
579.490.000,-
561.072.200,-
(18.417.800,-)
46.250.000,-
45.900.000,-
(350.000,-)
5.907.234.327,-
4.367.872.992,-
(1.539.361.335,-)
Sumber : D inas Pendapatan Kabupaten Ogan I li r T ahun 2011
Dari data-data di atas menjelaskan bahwa realisasi belanja Dinas Pendapatan tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja anggaran belanja baik karena realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Berdasarkan hasil analisis kinerja anggaran belanja di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan efisiensi belanja terhadap belanja operasi dan belanja modal. Hal ini dikarenakan jumlah belanja yang dianggarkan lebih besar dibandingkan dengan yang dikeluarkan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir atau yang terealisasi. Namun ini tidak menandakan bahwa kinerja keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir bagus atau tidak karena untuk mengetahui hal tersebut harus dilihat juga pencapaian tiap-tiap kegiatan yang telah dilaksanakan 3.2. Analisis Data Laporan Neraca. Analisis data Laporan Neraca bertujuan untuk mengetahui proses keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Adapun analisis data Laporan Neraca adalah sebagai berikut : a. Unit analisis acuan dan pedoman adalah acuan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam membuat Laporan Neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. b. Unit analisis aset adalah besarnya sumberdaya ekonomi yang dimiliki Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Laporan Neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. c. Unit analisis kewajiban dan ekuitas dana adalah besarnya utang dan kekayaan bersih Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Laporan Neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Demikian halnya dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir sendiri bahwa Laporan Neraca merupakan keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam memberikan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Menurut Sekretaris Dinas Pendapatan, Bapak Achmad Basuni mengatakan bahwa : “Laporan Neraca yang dibuat Dinas Pendapatan menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu”. Unsur yang dicakup dalam laporan neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana.
Untuk mengetahui seberapa besar keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan laporan neraca akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini. 3.2.1. Acuan dan pedoman yang mengatur dalam pembuatan laporan neraca Laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari LRA, Neraca dan CaLK, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Permendagri No.13, sehingga terdapat perbedaan struktur akun dengan PP No.24 Tahun 2005 oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah langkah konversi. 3.2.2. Analisis Aset Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlacar. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Yang termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan). Berdasarkan pengolahan data pada tabel di atas dapat diperoleh informasi bahwa aset Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 31 Desember 2010 secara berurutan sebagai berikut: a. 85,6% aset tetap, b. 14,3% aset lancar, dan c. 0% aset lainnya Sementara itu, pada tahun sebelumnya, yaitu 31 Desember 2009 , proporsi komposisi aset adalah : a. 82,2% aset tetap, b. 17,8% aset lancar, dan c. 0% aset lainnya. Jika dibanding dengan tahun 2009, maka komposisi aset untuk tahun 2010 dapat dikatakan lebih baik. Hal itu dapat dilihat dengan adanya peningkatan aset tetap, penurunan aset lancar. Peningkatan aset tetap sebesar 3,4% dan penurunan aset lancar sebesar (3,5%). Sementara itu, aset lainnya proporsinya sama dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data-data dan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akun aset dalam laporan neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun anggaran 2010 telah mendekati format yang telah dibuat di Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi masih adanya beberpa perbedaan yang terjadi dalam akun aset lancar. Selain itu, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun anggaran 2010 juga belum mampu membeli, melakukan, bahkan melaksanakan program yang dapat meningkatkan aset Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Di samping itu, dapat disimpulkan pula proporsi komposisi aset dari tahun 2009 ke tahun 2010 telah ada peningkatan. Itu dapat dilihat dari kenaikan persentase kenaikan total aset sebesar 2,52% dari tahun anggaran sebelumnya. 1.2.3. Analisis Kewajiban dan Ekuitas Dana Menurut Bapak Achmad Basuni selaku sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17 April 2012: “Kewajiban merupakan suatu tugas atau tanggungjawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah sesuatu yang harus dibayarkan dinas kepada pihak lain dalam waktu 12 (dua belas) bulan”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan pengertian kewajiban dan apa yang menjadi kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Kewajiban merupakan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu dengan cara tertentu. Yang menjadi kewajiban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah membayar utang kepada pihak lain yang dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. 1. Analisis Kewajiban Berdasarkan hasil pengolahan data di atas menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2010, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki kewajiban untuk dibayarkan ke pihak lain. Adapun isi pos kewajiban dalam laporan neraca telah sesuai dengan apa yang dikerjakan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak menerima kelebihan setoran pajak dari wajib pajak dan alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya. Selain itu dapat pula dilakukan analisis terhadap kewajiban yaitu sebagai berikut: a. Rasio Likuiditas Dalam menganalisis tingkat likuiditas Dinas Pendapatan digunakan: 1. Rasio Lancar Rasio Lancar = =
=∞
Berdasarkan rasio lancar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, current ratio Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah ∞. Rasio ini menunjukkan aset yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak digunakan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Hal itu dikarenakan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki kewajiban atau utang. 2. Rasio Kas Rasio Kas = =
=∞
Berdasarkan rasio kas di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, cash ratio Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah ∞. Rasio ini menunjukk an kas yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak digunakan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Hal itu dikarenakan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki kewajiban atau utang. b. Rasio Solvabilitas Rasio Solvabitas = =
=∞
Berdasarkan rasio solvabilitas di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2010, rasio solvabilitas Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir adalah ∞. Rasio ini menunjukkan kas yang dimiliki Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak digunakan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Hal itu dikarenakan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak memiliki kewajiban atau utang. 2. Analisis Ekuitas Dana Berdasarkan format akun ekuitas dana laporan neraca dalam PP No.24 Tahun 2005 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dengan laporan neraca yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir terdapat perbedaan atau tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Itu dapat dilihat dari tidak adanya pos ekuitas dana cadangan dalam laporan neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun anggaran
2010. Ekuitas dana cadangan tersebut mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan analisis di atas, maka temuan penelitian dalam Laporan Neraca adalah Laporan neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 kurang terbuka dan bertanggungjawab. Hal itu dapat dilihat masih banyaknya akun-akun yang tidak terinci sehingga tidak diketahui jumlah rincian aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir. Dinas Pendapatan belum mampu mengelola keuangan daerah dan melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab yang telah diberikan Pemerintah Daerah.
1.3. Analisis Data Catatan Atas Laporan Keuangan Adapun unit analisis data dari Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut : a. Unit analisis catatan atas laporan keuangan adalah sumber informasi atas pencapaian kinerja keuangan Dinas Pendapatan Tahun 2010 yang terlampir dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Untuk mengetahui seberapa besar keterbukaan dan pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam pembuatan laporan neraca akan dijelaskan secara terperinci di bawah ini. Secara lengkap informasi yang harus dimuat pada Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut bapak Faisal Mochtar selaku Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 17/4/2012 : “Catatan atas laporan keuangan yang dibuat Dinas Pendapatan disusun untuk menyediakan informasi yang nyata mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir dalam satu periode.” Sesuai dengan pendapat-pendapat di atas, berikut ini catatan atas laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010: Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
Pentingnya Laporan Keuangan yang disusun sebagai dasar pertanggungjawaban program dan kegiatan secara akuntabel. Penyusunan laporan keuangan baik triwulan, semesteran dan akhir tahun 2010 memuat pencapaian kondisi non fisik (keuangan) sesuai dengan aktualisasi penerimaan dan pengeluaran yang tertata sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan penerapan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005 yang baku, meliputi : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010, alokasi pendapatan yang dianggarkan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir ditargetkan sebes ar Rp. 14.425.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.323.631.433,39 atau 30%. Sementara itu, realisasi belanja Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir untuk tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 4.367.872.992,- dari Rp. 5.907.234.327,- sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD TA 2010.
b. Neraca Kas SKPD menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp. 833.464.050,dan Kewajiban sebesar 0 sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah sebesar Rp. 833.464.050,-. c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Selama Tahun Anggaran 2010 Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir menerima anggaran pengeluaran (DPA Umum SKPD) sebesar Rp. 5.907.234.327, bersumber dari APBD yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan di SKPD (Dinas Pendapatan). Dalam penerapannya, pada TA 2010 Dinas Pendapatan mengelola Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.760.900.792,- ; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 561.072.200,-; Belanja Modal sebesar Rp. 45.900.000,-. Sehingga Total Dana yang dikelola seluruhnnya selama Tahun Anggaran 2010 adalah sebesa r Rp. 4.367.872.992,- terbilang Empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puuh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah. Estimasi Pendapatan yang dianggarkan pada Dinas Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 14.425.000.000 ,- yang berasal dari estimasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari : Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah. Dari anggaran tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir hanya mampu merealisasikan pendapatan sebesar Rp. 4.323.631.433,39 (kurang Rp. 10.101.368.566,61 dari anggaran yang telah ditetapkan). Adapun rinciannya adalah Rp. 3.830.553.183,39 untuk Pendapatan Pajak dan Rp. 493.078.250,- untuk Pendapatan Retribusi. Posisi keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Total Aset sebesar Rp. 833.464.050,- ; Kewajiban sebesar Rp. 0 ; dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 833.464.050,-. Jumlah Aset sebesar Rp. 833.464.050,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 119.647.250,- ; Aset Tetap sebesar Rp. 713.816.800, – ; serta Aset Lainnya sebesar Rp 0. Jumlah Kewajiban sebesar Rp.0 ,-. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 833.464.050,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 119.647.250,- ; dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 713.816.800,Sumber : Di nas Pendapatan Kabupaten Ogan I li r T ahun 2011
Berdasarkan analisis di atas, maka temuan penelitian dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 telah menjelaskan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang diraih Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Hal itu menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan telah melaksanakan proses keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Catatan atas laporan keuangan tersebut menjelaskan bagaimana Dinas Pendapatan mengelola keuangan daerah dan melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir kepada Dinas Pendapatan. Selain itu, catatan atas laporan keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir menggambarkan kondisi keuangan Kabupaten Ogan Ilir. KESIMPULAN
Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerimaan daerah dari kedua sektor baik pajak maupun retribusi daerah belum terealisasi secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dari jumlah realisasi penerimaan yang sangat kecil dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir sendiri. Belanja Dinas Pendapatan tidak melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kinerja anggaran belanja baik karena realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan. Laporan Neraca Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Aset yang dikelola Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 tidak terinci secara jelas di dalam Laporan Neraca. Dinas Pendapatan tidak memiliki kewajiban. Hal itu terjadi karena Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir tidak melakukan kemitraan dengan pihak lain. Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 telah menjelaskan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan yang diraih Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Hal itu menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan telah melaksanakan proses keterbukaan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. SARAN Dari penelitian yang telah dilakukan dilapangan maka ada beberapa saran yang dapat diberikan sebagai masukan dalam membuat Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir : Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir hendaknya lebih memahami format laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk lebih mudah memahaminya maka dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Sarana yang digunakan hendaknya semakin ditingkatkan agar lebih mudah dalam pembuatan Laporan Keuangan. Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir hendaknya sudah siap menggunakan Peraturan yang terbaru dalam membuat Laporan Keuangan. Selain itu, Dinas Pendapatan Kabupaten Ogan Ilir hendaknya mampu meningkatkan penerimaan daerah, baik dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah agar dapat meningkatkan kekayaan Kabupaten Ogan Ilir.
