KATA PENGANTAR Puji syukur terpanjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah- Nya Nya sehingga makalah yang berjudul “ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG UU KEPERAWATAN KESEHATAN” dapat terselesaikan tepat waktu. Adapun harapan kepada para pembaca atau semua kalangan yang telah membaca makalah ini yaitu dapat menambah wawasan atau pengetahuan dalam kehidurpan sehari-hari. Namun disadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, partisipasi dalam penyempurnaan makalah dengan memberikan kritik dan saran agar makalah ini dapat lebih terkonsep dengan baik sangat diharapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Sekian & terima kasih.
Mataram, 15 Mei 2016
Penyusun
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................... .......................................... 1 DAFTAR ISI .............................................. ............................................................ 2 BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang ....................................................................................... 3 B. Rumusan Masalah ......................................... .......................................... 3 C.Tujuan ................................................... .................................................. 4 BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Keperawatan ...................................................... ........................ 5 B. Tujuan Praktik Keperawatan ................................................................... 5 C. Pengaturan Praktik Perawat Menurut Permenkes Nomor 148 Tahun 2010......................... .................................................. 5 D. Hal Hal Yang Membatalkan Perjanjian/ Kebijakan ................................ 12 BAB III PENUTUP A.Kesimpulan ................................................... .......................................... 14 B.Saran ........................................................................................................ 14 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................. 15
2
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Keperawatan merupakan salah satu profesi yang mempunyai bidang garap pada kesejahteraan manusia yaitu dengan memberikan bantuan kepada individu yang sehat maupun yang sakit untuk dapat menjalankan fungsi hidup sehariharinya. Undang – undang praktik keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya di Surabaya tahun 1980 mulai merekomendasikan
perlunya
bahan-bahan
perundang-undangan
untuk
perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan. Tanggal 12 Mei 2008 adalah Hari Keperawatan Sedunia. Di Indonesia, momentum mengesahkan
tersebut
akan
Rancangan
digunakan
untuk
Undang-Undang
mendorong
Praktik
berbagai
keperawatan.
pihak
Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menganggap bahwa keberadaan UndangUndang akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pelayanan keperawatan dan profesi perawat Indonesia.
B. RUMUSAN MASALAH 1. Apa definisi keperawatan? 2. Bagaimana pengaturan Praktik Perawat Menurut Permenkes Nomor 148 Tahun 2010? 3. Apa tujuan Praktik keperawatan 4. Apa saja hal hal yang membatalkan perjanjian?
3
C.
TUJUAN 1. Untuk mengetahui definisi keperawatan? 2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Praktik Perawat Menurut Permenkes Nomor 148 Tahun 2010? 3. Untuk mengetahui tujuan praktik keperawatan. 4. Untuk mengetahui hal hal yang membatalkan perjanjian
4
BAB II PEMBAHASAN A. Definisi Keperawatan
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Praktek keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui kolaborasi dengan system klien dan tenaga kesehatan lain dalam membrikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk praktik keperawatan individual dan berkelompok B. Tujuan Praktik Keperawatan
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk:
Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan.
Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat.
C. Pengaturan Praktik Perawat Menurut Permenkes Nomor 148 Tahun 2010
Kita semua tahu bahwa profesi perawat adalah bagian dari profesi pelayanan kesehatan yang mana didalam semua aktifitas pelayanannya telah diatur didalam UU Nomer 36 tahun tentang Kesehatan dan dalam pembagian tenaganya juga telah diatur dalam PP Nomer 32 tentang tenaga kesehatan dan yang terbaru PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat.
5
Dalam hal pengaturan praktik perawat diatur dalam pasal 2, 6, 8, 9,11 dan 12, PERMENKES 148 Tahun 2010 yang berbunyi :
Pasal 2
(1)
Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)
Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
(3)
Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
Perpendidikan minimal Diploma III(DIII) keperawatan. Dalam pasal ini perawat diberi wewenang untuk melaksanakan praktik
mandiri di rumah selain bekerja pada institusi kesehatan lainya, ini adalah merupakan
suatu
penghargaan
buat
profesi
perawat
yang
mana
pada
PERMENKES yang lama tidak mengatur hal ini.
Pasal 6
“Dalam menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan”. Dalam penerapan pasal ini terjadi anbivalensi atau ketidak-percayaan diri pada perawat terutama di daerah yang pemda/bupatinya tidak ada perhatian sama profesi perawat terutama di gresik. Lain hal dengan perawat di kab. Kebumen semua perawat yang praktik mandiri di wajibkan memasang papan nama, selaras dengan pidato ketua PPNI kab. Kebumen dalam diskusi panel praktik legal perawat menurut UU terbaru di Indonesia, Acara diskusi itu bertepatan dengan International Nurses Day yang diperingati setiap tanggal 12 Mei. Diskusi yang di gelar di gedung aula STIKES Muhammadiyah Gombong pada tanggal 12 Mei 2010, dihadiri pejabat pemkab, kepala satpol PP selaku petugas penertipan pelaku pelanggaran PERMENKES, praktisi hukum kesehatan dan anggota Dewan Kab. Kebumen. Ketua PPNI Kab. Kebumen H. Tri Tunggal Eko Sapto, SKM, MPH menegaskan bahwa:
6
“konsep praktek keperawatan mandiri yaitu memiliki lisensi, memahami HAM dan hak-hak pasien, memahami etika dan system hukum yang berlaku, berbicara dengan hati-hati, memahami prosedur informed consent, memahami rahasia pasien serta harus memahami standar asuhan keperawatan. “ Tindak lanjut dari Permenkes 148 ini harus ada Perda/ Perbup untuk mengatur praktek keperawatan mandiri. Bagi teman sejawat yang sudah memiliki SIPP wajib memasang papan nama praktek (plang) sesuai dengan Permenkes 148, “ imbuh H. Tri Tunggal Eko Sapto, SKM, MPH.”
(1)
Pasal 8
Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.
(2)
Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada, keluarga, kelompok dan masyarakat.
(3)
Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan : a. Pelaksanaan asuhan keperawatan b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. c. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.
(4)
Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi pengkajian,
penetapan
diagnosa
keperawatan,
pelaksanaan
tindakan
keperawatan. (5)
Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksaan tindakan kep erawatan.
(6)
Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
(7)
Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan obat bebas dan/atau 0bat bebas terbatas.
7
Pada pasal ini menitik beratkan pada kewenangan, tugas dan fungsi perawat terutama pada pelayanan kolaboratip di rumah sakit dan atau ditempat kerja yang pada tanggungjawab keseluruhan tidak pada perawat saja melainkan tim pelayanan kesehatan, kecuali pada pada ayat (4) dan ayat (7) yang memberikan kewenangan yang bersifat mandiri.
Pasal 9
“Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.” Perawat dalam melakukan praktik,perawat diwajibkan mematuhi stantar etik dan standar prosedur operasional agar terhindar dari masalah hukum, dan untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai yang diharapkan kedua belah pihak baik pasien maupun perawat.
Pasal 11 dan 12 berisikan hak dan kewajiban perawat serta hak dan kewajiban pasien. Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau
badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Kewjiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau harus dilakukan seseorang atau suatu badan hukum. Hak-hak perawat dan pasien pada prinsipnya tidak terlepas pula dengan hakhak manusia atau lebih dasar lagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak tanpa batas dan merupakan kewajiban setiap negara / pemerintah untuk menentukan batas-batas kemerdekaan yang dapat dilaksanakan dan dilindungi dengan mengutamakan kepentingan umum. Menurut Prakosa, 1988. “dalam mengklasifikas hak asasi manusia menurut sifatnya.” biasanya dibagi atau dibedakan dalam beberapa jenis 1.
yaitu :
Personal Rights (hak-hak asasi pribadi), yang meliputi kemerdekaan menyatakan pendapat dan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
8
2.
Property rights (hak asasi untuk memiliki sesuatu), yang meliputi hak untuk membeli, menjual barang miliknya tanpa dicampuri secara berlebihan oleh pemerintah termasuk hak untuk mengadakan suatu perjanjian dengan bebas.
3.
Rights of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat dalam hukum dan pemerintahan.
4.
Political Rigths (hak asasi politik), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dengan ikut memilih atau dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi dan lain-lain.
5.
Social and Cultur Rights (hak-hak asasi sosial dan kebudayaan), diantaranya hak untuk memilih pendidikan serta mengembangkan kebudayaan yang disukai.
6.
Procedural Rights, yaitu hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan jaminan perlindungan misalnya dalam hal penggeledahan dan peradilan.
1. Hak-hak Perawat a.
Perawat
berhak
untuk
mendapatkan
perlindungan
hukum
dalam
melaksanakan tugas sesuai profesinya. b.
Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikanya.
c.
Perawat berhak untuk menolak keinginan klien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta standar dan kede etik profesi.
d.
Perawat berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dari klien atau keluarga tentang keluhan kesehatan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
e.
Perawat berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan / kesehatan secara terus-menerus.
f.
Perawat berhak untuk diperlakukan secara adil dan jujur baik oleh intitusi pelayanan maupun oleh klien.
9
g.
Perawat berhak mendapatka jaminan perlindungan terhadap resiko
kerja
yang dapat menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun stres emosional. h.
Perawat berhak diikutsertakan dalam penyusunan dan penetapan kebijaksanaan pelayanan kesehatan.
i.
Parawat berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh klien dan / atau keluarganya serta tenaga kesehatan lainya.
j.
Perawat berhak untuk menolak dipindahkan ketempat tugas lain, baik melalui anjuran maupun pengumuman tertulis karena diperlukan, untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan standar profesi atau kode etik keperawatan atau aturan perundang-undangan lainya.
k.
Perawat berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi yang diberikanya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di intitusi pelayanan yang bersangkutan.
l.
Perawat berhak untuk memperoleh kesempatan mengembangkan karier sesuai dengan bidang profesinya.
2. Kewajiban Perawat a.
Perawat wajib mematuhi semua peratuaran intitusi yang bersangkutan.
b.
Perawat wajib memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi dan batas kegunaanya.
c.
Perawat wajib menghormati hak klien / Pasien.
d.
Perawat wajib merujuk klien kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian atau kemapuan yang lebih baik bila yang bersangkutan tidak dapat mangatasinya.
e.
Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk berhubungan dengan keluarganya, selama tidak bertentangan dengan peraturan dan standar profesi yang ada.
f.
Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu klien yang lainnya.
10
g.
Perawat wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait lainya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada klien.
h.
Perawat wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien dan / atau keluarganya sesuai dengan kemampuanya.
i.
Perawat wajib meminta persetujuan kepada pasien dan / atau keluarga terhadap tindakan yang akan dilakukan.
j.
Perawat wajib membuat dokumentasi asuahan keperawatan secara akurat dan berkesinambungan.
k.
Perawat wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan atau kesehatan secara terus-menerus.
l.
Perawat wajib melakukan pelayanan darurat sebagai tugas kemanusiaan sesuai dengan batas kewenanganya.
m.
Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien, kecuali jika dimintai keterangan oleh pihak berwenang
n.
Perawat didalam melakukan praktik mandiri dan / atau berkelompok di wajibkan untuk membantu program pemerintah.
3. Hak Klien/Pasien a. Hak-hak klien menurut UU Nomer 36 tahun tahun 2009 tentang kesehatan b. Hak-hak klien menurut UU Nomer 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, c. Hak-hak klien menurut PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yaitu pasal 22 dan pasal 23 d. Hak-hak klien menurut PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 dalam pasal 12
4. Kewajiban Klien/Pasien 1.
Klien beserta keluarga/kerabatnya berkewajiban untuk, memetuhi peraturan dan tata tertib unit pelayanan kesehatan dimana mereka peroleh/berada.
11
2. Wajib untuk mematuhi intruksi dokter, perawat, petugas kesehatan lainya yang relevan, didalam kaitanya penanganan gangguan kesehatanya. 3. Wajib memberikan informasi secara jujur, lengkap dan terbuka tentang gangguan kesehatanya, serta kaitanya dengan kesehatanya baik saat ini maupun saat yang lalu, kepada petugas kesehatan yang berwenang. 4. Berkewajiban untuk mencukupi dan melunasi segala dan atau semua imbalan jasa atas pelayanan kesehatan yang telah diterima selama berada didalam intitusi pelayanan kesehatan tertentu. Dari penjabaran diatas mengenai hak-hak dan kewajiban klien dan keluarganya tentunya perawat dituntut lebih profesional dan arif serta memegang teguh kode etik dan standar opersional prosedur, agar tidak terjadi kesalahan ataupun kelalaian dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Dan yang terpenting adalah hak serta kewajiban pasien dan perawat perlu disosialisasikan dikalangan perawat dan di tengah-tengah masyarakat agar tiaptiap pihak memahami, menghayati, menghormati, dan mengamalkannya. Dengan demikian, diharapkan hubungan pasien dengan perawat dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat pun bebas dari keresahan.
D. Hal Hal Yang Membatalkan Perjanjian/ Kebijakan
Ketentuan pasal 1381 KUHPerdata, yang memuat pengaturan berakhirnya suatu perikatan. Dimana belum tentu dengan berakhirnya perikatan tadi, berakhir pula suatu perjanjian, yang menjadi sumber perikatan tadi. Misalnya pada kasus jual-beli dengan telah dibayar lunas maka perikatan mengenai pembayaran telah berakhir, tetapi perjanjian tentang jual-beli tadi masih berjalan, hal ini dikarenakan adanya perikatan tentang penyerahan barang. Hal-hal yang mengakhiri suatu perjanjian dikarenakan antara lain : 1. Jangka waktu perjanjian, yang ditentukan telah lewat. 2. Telah adanya undang-undang tentang batas berlakunya perjanjian.
12
3.
Telah terjadi peristiwa tertentu, yang oleh para pihak atau undang-undang telah ditentukan sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian.
4.
Apabila ada pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging) oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja dengan memperhatikan tenggang waktu.
5. Perjanjian berakhir karena putusan hakim. 6. Perjanjian berakhir karena persetujuan para pihak. 7. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian.
13
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan professional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk: 1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa pelayanan keperawatan. 2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat. Profesi perawat adalah bagian dari profesi pelayanan kesehatan yang mana didalam semua aktifitas pelayanannya telah diatur didalam UU Nomer 36 tahun tentang Kesehatan dan dalam pembagian tenaganya juga telah diatur dalam PP Nomer 32 tentang tenaga kesehatan dan yang terbaru PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat.
B. Saran
Sebagai seorang perawat, kita harus mengikuti semua aturan yang telah dibuat. Tapi jangan lupa untuk membuka mata dan pikiran lebar lebar. Karena seiring perkembangan zaman, semua peraturan yang tidak sesuai harus segera disesuaikan. Karena ilmu kesehatan tidak statis.
14
DAFTAR PUSTAKA
http://el-moshii.blogspot.co.id/2013/11/makalah-aspek-legal-keperawatan.html Rahajo J.Setiajadji. 2002. Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan Edisi 1. Jakarta:EGC aroth.blogspot.co.id/2014/12/makalah-undang-undang-keperawatan.html http://belajarsukes.blogspot.co.id/2011/03/makalah-praktik-keperawatan.html
15
