Dalam membahas Pajak Penanguhan Penanguhan akuntans akuntansii pension pension,, maka kita harus harus mengeta mengetahui hui tentang tentang PSAK PSAK yang yang mengatur tentang Akuntansi Dana Pensiun, Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun, Fenomena Pajak Dana Pensiun, dan Pajak Penangguhan. Penangguhan. Semua hal tersebut tersebut dibutuhkan dibutuhkan agar kita dapat memahami memahami tentang Pajak Penangguhan Penangguhan Akuntan Akuntansi si Pensiun Pensiun.. Pembela Pembelajara jaran n Akuntan Akuntansi si Dana Dana Pensiun Pensiun dibutuhk dibutuhkan an agar agar kita dapat dapat memaham memahamii tentang tentang penger pengertian tian pensiun pensiun dalam dalam sudut sudut pandang pandang akuntans akuntansi. i. Pembela Pembelajar jaran an Akuntan Akuntansi si Biaya Biaya Manfaat Manfaat pensiun pensiun dapat dapat membantu membantu tentang teori perhitungan dana pensiun menggunakan Iuran pasti untuk selanjutnya selanjutnya memahami Pajak Penangguhan Akuntansi Pensiun. Hal yang terpenting adalah memahami adanya fenomena pajak dana pensiun sehingga sehingga dapat dapat menimbu menimbulkan lkan Pajak Pajak Penang Penangguha guhan n Akuntan Akuntansi si Pensiun Pensiun.. Hal ini dapat dapat memper mempermuda mudah h dalam dalam memahami materi Pajak Penangguhan Akuntansi Pensiun.
PERNYATAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI AKUNTANSI KEUANGAN K EUANGAN NOMOR 18 AKUNTANSI DANA PENSIUN
Laporan Keuangan Dana Pensiun
Laporan keuangan Dana Pensiun, baik yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun luran Pasti (PPIP) mencakup: (a) Laporan Aktiva Bersih (b) Laporan Perubahan Aktiva Bersih (c) Neraca (d) Perhitungan Hasil Usaha (e) Laporan Arus Kas (f) Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Aktiva Bersih
Laporan ini bertujuan untuk memberikan memberikan informasi tentang jumlah aktiva bersih yang tersedia tersedia untuk membayar kewajiban manfaat pensiun kepada peserta pada tanggal laporan.
Total seluruh aktiva Dana Pensiun tidak termasuk piutang jasa lalu (past service) yang belum jatuh tempo, dikurangi seluruh kewajiban kewajiban kecuali kewajiban kewajiban aktuaria, menunjukkan jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat manfaat pensiun pada tanggal tanggal laporan laporan.. Aktiva Aktiva untuk untuk tujuan tujuan penyusun penyusunan an laporan laporan ini, dinilai sesuai sesuai dengan dengan penjelasan pada butir 28.
Laporan Perubahan Aktiva Bersih
Laporan ini berisi informasi tentang perubahan atas jumlah aktiva bersih yang tersedia untuk manfaat pensiun, serta menguraikan penyebab perubahan tersebut yang diperinci atas pertambahan dan atau pengurangan yang terjadi selama suatu periode tertentu.
Neraca, Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas
Neraca, laporan hasil usaha dan laporan arus kas disusun berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan yang berazas utama biaya historis. Khusus untuk investasi, ditentukan juga nilai wajarnya. Selisih Selisih antara antara nilai nilai histori historiss dan nilai nilai wajar wajar disajika disajikan n sebagai sebagai Selisih Selisih Penilai Penilaian an Investas Investasi. i. Selisih Selisih Penilaia Penilaian n Investasi bukan merupakan unsur hasil usaha, tetapi akan mengoreksi nilai historis menjadi nilai wajar. Untuk penyusunan penyusunan laporan keuangan Dana Pensiun yang menyelenggarak menyelenggarakan an PPMP, PPMP, penentuan kewajiban aktuaria berdasarkan laporan aktuaris terakhir. Di dalam Neraca, selisih antara nilai kewa jiban aktuaria dan aktiva bersih disajikan sebagai Selisih Kewajiban Aktuaria. Dalam Neraca Dana Pensiun yang menyelenggarakan PPMP, piutang kepada pemberi kerja sehubungan dengan jasa masa lalu karyawan diakui sebesar jumlah yang telah jatuh tempo pada tanggal laporan.
Penilaian Aktiva Dana Pensiun
Untuk tujuan penyusunan laporan aktiva bersih dan laporan perubahan aktiva bersih, aktiva dinilai sebagai berikut: (a) uang tunai, rekening giro dan deposito di bank dinilai menurut nilai nominal; (b) sertifikat deposito, Surat Berharga Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang dan surat pengakuan hutang lebih dari setahun dinilai berdasarkan nilai tunai; (c) surat berharga berupa saham dan obligasi yang diperjualbelikan di bursa efek, dinilai menurut nilai pasar yang wajar pada tanggal laporan; (d) penyertaan pada perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, dilaporkan berdasarkan nilai appraisal sebagai hasil penilaian independen; (e) investasi pada tanah dan bangunan dilaporkan berdasarkan nilai appraisal sebagai hasil penilaian independen; (f) piutang dilaporkan berdasarkan jumlah yang dapat ditagih, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih; dan (g) aktiva operasional antara lain komputer, komputer, peralatan peralatan kantor dan peralatan lainnya dilaporkan berdasarkan nilai buku. Bila suatu aktiva, misalnya gedung digunakan sebagian untuk investasi dan sebagian untuk kegiatan operasional, maka penggolongan aktiva sebagai investasi atau aktiva operasional ditentukan berdasarkan yang mana yang lebih signifikan.
Pengungkapan
Informasi tentang hal tersebut di bawah ini perlu diungkapkan secukupnya dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain:
(a) penjelasan penjelasan mengenai program program pensiun serta perubahan perubahan yang terjadi selama selama periode laporan, laporan, nama pendiri Dana Pensiun dan mitra pendiri (jika ada); •
kelompok karyawan yang menjadi peserta program pensiun;
•
jumlah peserta program pensiun dan jumlah pensiunan;
•
jenis program pensiun;
•
iuran yang berasal dari peserta, jika ada;
•
untuk PPMP, penjelasan mengenai manfaat pensiun yang dijanjikan;
•
penjelasan penjelasan mengenai mengenai rencana penggabungan, penggabungan, pemisahan, pemisahan, pemindahan kelompok peserta dan pembubaran Dana Pensiun (jika besar kemungkinannya terjadi);
(a) penjelasan penjelasan singkat mengenai mengenai kebijakan kebijakan akuntansi akuntansi yang penting, (b) penjelasan penjelasan mengenai mengenai kebijakan pendanaan, pendanaan, (c) rincian rincian portofo portofolio lio investas investasi, i, (d) perhitu perhitungan ngan kewajiban kewajiban aktuari aktuaria, a, metode metode penilaia penilaian, n, asumsi asumsi actuari actuarial al nama nama dan tanggal tanggal laporan laporan aktuaris terakhir (dalam hal PPMP)
PERNYATAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI AKUNTANSI KEUANGAN K EUANGAN NOMOR 24 AKUNTANSI BIAYA MANFAAT PENSIUN
Pernyataan ini harus diterapkan sehubungan dengan akuntansi tentang •
Biaya manfaat pensiun bagi pemberi kerja.
•
Program Pensiun luran Pasti
•
Pengakuan Beban Manfaat Pensiun
Dalam Program Program Pensiun luran Pasti, iuran pemberi kerja untuk jasa periode tertentu harus diakui sebagai beban pada periode tersebut.
Laporan keuangan pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti harus mengungkapkan informasi berikut:
(a) Di dalam neraca, neraca, jumlah kewajiban yang yang timbul sebagai akibat perbedaan perbedaan antara jumlah jumlah pendanaan yang telah dilakukan oleh pemberi kerja sejak pembentukan program dengan jumlah yang diakui sebagai beban selama periode yang sama. (b) Di dalam dalam lapor laporan an laba laba rugi, rugi, jumlah jumlah yang yang diakui diakui sebag sebagai ai beban beban pensiu pensiun n selam selamaa period periodee yang yang bersangkutan; (c) Di dalam dalam catatan catatan atas laporan laporan keuangan keuangan terdapat, terdapat, •
gambaran umum tentang program pensiun, termasuk karyawan atau kelompok karyawan yang ikut menjadi peserta program pensiun;
•
hal-h hal-hal al pentin penting g lainn lainnya ya yang yang berhu berhubun bunga gan n denga dengan n progr program am pensi pensiun un yang yang dapat dapat memp mempeng engar aruhi uhi daya daya bandin banding g lapor laporan an keuan keuangan gan period periodee ters tersebu ebutt denga dengan n period periodee sebelumnya.
Pengakuan Biaya Manfaat Pensiun selain Biaya Jasa Kini
Biaya jasa lalu, koreksi aktuarial, dampak perubahan asumsi aktuarial dan dampak perubahan program pensiun sehubung sehubungan an dengan dengan peserta peserta yang masih masih aktif aktif bekerja bekerja harus harus diakui diakui sebagai sebagai beban atau atau pendapa pendapatan tan secara secara sistematis selama estimsasi sisa masa kerja rata-rata para peserta tersebut kecuali untuk kondisi yang tercakup pada paragraf 42 dan kecuali dalam kasus perubahan program tertentu yang memerlukan periode pengakuan beban atau pendapatan yang lebih pendek untuk mencerminkan manfaat keekonomian yang diterima pemberi kerja.
Program Pensiun Manfaat Pasti Pengakuan Biaya Jasa Kini
Dalam Program Pensiun Manfaat Pasti, biaya jasa kini harus diakui sebagai beban periode berjalan.
Apabila besar kemungkinannya suatu Dana Pensiun yang menyelenggarakan
Program Pensiun Manfaat Pasti akan dibubarkan atau terdapat pengurangan peserta yang signifikan, maka: (a) setiap tambahan biaya manfaat pensiun yang terjadi harus segera diakui sebagai beban; dan (b) setiap surplus yang terjadi harus diakui sebagai pendapatan pada periode dimana pembubaran pembubaran Dana Pensiun terjadi dan pengurangan peserta program pensiun terjadi, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan memperhatikan kewajiban pemberi kerja terhadap peserta yang telah pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Dana Pensiun, nilai sekarang aktuarial dari suatu perubahan perubahan manfaat pensiun yang terjadi sehubungan sehubungan dengan peserta yang telah pensiun, diakui sebagai beban atau pendapatan pada periode terjadinya perubahan. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, harus diungkapkan alasannya.
Metode Penilaian Aktuaria l
Biaya manfaat pensiun ditentukan dengan menggunakan suatu metode penilaian aktuarial yang diterapkan secara konsisten setiap periode. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, harus diungkapkan alasannya. Dampak perubahan perubahan metode aktuarial dari suatu metode ke metode lainnya harus diperlakukan dan diungkapkan sama seperti jika terjadi perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Akuntansi Keuangan No. 25 tentang Laba atau Rugi Bersih Untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.
Pengungkapan
Laporan keuangan pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti harus mengungkapkan informasi berikut: •
Di dalam neraca, jumlah kewajiban yang timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan antara jumlah pendanaan yang telah dilakukan oleh pemberi kerja sejak pembentukan program dengan jumlah yang diakui sebagai beban (atau yang diperhitungkan ke saldo laba akibat perubahan kebijakan akuntansi) selama periode yang sama.
•
Di dalam laporan laba rugi, jumlah yang diakui sebagai beban atau pendapatan manfaat pensiun selama periode yang bersangkutan;
•
Di dalam catatan atas laporan keuangan terdapat hal tentang, (a) gambara gambaran n umum umum tentang tentang progra program m pensiun, pensiun, termasuk termasuk karyaw karyawan an atau kelompok kelompok karyaw karyawan an yang ikut menjadi peserta program pensiun; (b) kebijakan akuntansi akuntansi yang digunakan pemberi pemberi kerja untuk biaya manfaat manfaat pensiun, termasuk termasuk metode amortisasi amortisasi biaya jasa lalu, koreksi aktuarial, aktuarial, dampak perubahan asumsi aktuarial dan dampak perubahan program pensiun dan metode penilaian aktuarial yang digunakan aktuaris (lihat (lihat Pernya Pernyataan taan Standar Standar Akuntansi Akuntansi Keuanga Keuangan n No. 1 tentang tentang Pengungk Pengungkapan apan Kebijak Kebijakan an Akuntansi); (c) kebijakan pendanaan pendanaan yang yang digunakan; digunakan; (d) asumsi asumsi aktuaria aktuariall utama utama yang yang digunaka digunakan n dalam dalam menentu menentukan kan biaya manfaat manfaat pensiun pensiun dan perubahan asumsi yang terjadi (jika ada); (e) kewajiban kewajiban aktuaria, nilai nilai wajar aktiva bersih bersih Dana Pensiun Pensiun dan selisih lebih (kurang) (kurang) antara kewajiban aktuaria dan nilai wajar aktiva bersih Dana Pensiun (lihat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang Akuntansi Dana Pensiun); (f) tanggal penilaian penilaian aktuarial aktuarial terakhir, terakhir, nama aktuaris aktuaris dan frekuensi frekuensi penilaian dilakukan; dilakukan; dan (g) (g) hal-h hal-hal al pentin penting g lain lain yang yang berhub berhubung ungan an dengan dengan manf manfaa aatt pensiu pensiun, n, terma termasuk suk damp dampak ak pembubaran program dan pengurangan peserta, yang dapat mempengaruhi daya banding laporan keuangan periode tersebut dengan periode-periode sebelumnya.
Pajak Dana pensiun
- Iuran pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja maupun oleh pegawai (peserta program pensiun). Di vid Pe -Pe Bu -Bu en ng Bu -Bu ng dar has ng a Penghasilan-pen n-penghas ghasilan ilan tersebut tersebut di atas atas bukan obyek obyek PPh jika dana dana yang ditanamka ditanamkan n berasal berasal dari ia- Penghasila ila da iuran pensiun baik dibayar oleh pemberi kerja maupun dibayar oleh pegawai serta dana hasil sah n dar n pengembangannya. Apabila penanaman modal tersebut dengan dana yang bersumber dari pihak am dar i dis ketiga, maka penghasilannya merupakan obyek PPh. pa i obl ko da mo iga nto per dal si de ser ya ya po oa ng ng sit n Fenomena Pajak Dana Pensiun dit dip o, ter an erd ser bat am ag Dalam hal terjadi pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun dari Pengelola Dana P ensiun kepada tifi as ka an kat ya n Perusahaan Asuransi Asuransi Jiwa, maka perlakuan perpajakan terhadap pembayaran pensiun adalah sebagai gk de ng dal an po ter am berikut : di sit cat bid pas o, at an ar ser di gmo ta Bu bid dal ser rsa an di tifi Ef g Ind kat ek tert on Ba di ent esi nk Ind u, a. Ind on yai on esi: tu esi a. a.
•
Pada saat tanggung jawab pembayaran pensiun dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa, peserta dianggap telah menerima manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, sehingga pengelola dana pensiun wajib memotong PPh Pasal 21 uang tebusan pensiun tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PPh Pasal 21 Final Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2000 ).
•
Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa maka program pensiun berubah menjadi program asuransi, sehingga pada saat peserta menerima hak atas manfaat pensiun tersebut, maka perusahaan asuransi jiwa tidak memotong PPh Pasal 21 lagi.
•
Apabila sebelum memperoleh manfaat pensiun peserta ataupun pemberi kerja masih membayar iuran pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa, maka atas iuran pensiun tersebut diperlakukan sebagai pembayaran premi asuransi.
Tanggung jawab pembayaran pensiun dapat dialihkan dari Pengelola Dana Pensiun kepada perusahaan asuransi
jiwa dengan cara membeli anuitas seumur hidup. Pada dasarnya pembayaran pensiun dapat dilakukan secara
berkala ataupun secara sekaligus.
Berdasarkan petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan
Orang Orang Pribadi, Pribadi, dinyatakan dinyatakan bahwa yang dipotong dipotong PPh Pasal 21 adalah adalah penghasilan penghasilan yang diterima diterima atau diperoleh diperoleh
secara teratur antara lain berupa uang pensiun, demikian pula atas uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua
atau Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) adalah merupakan penghasilan yang dipotong PPh
Pasal 21.
Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun dari Pengelola Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan kepada perusahaan asuransi jiwa, maka perlakuan perpajakan terhadap pembayaran pensiun adalah sebagai berikut :
a. Pada Pada saat saat tanggu tanggung ng jawab jawab pembay pembayara aran n pensiu pensiun n dialihk dialihkan an kepada kepada perusaha perusahaan an asuran asuransi si jiwa, jiwa, pesert pesertaa dianggap telah menerima hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, sehingga Pengelola Dana Pensiun wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21
b. Pemotongan Pemotongan PPh PPh Pasal 21 seperti seperti dimaksud dimaksud pada butir butir a tersebut tersebut di atas bersifa bersifatt final.
c. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa maka
program pensiun berubah menjadi program asuransi sehingga pada saat peserta menerima hak atas
manfaat pensiun tersebut, maka perusahaan asuransi jiwa tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 lagi.
d. Apabila Apabila sebelum mempero memperoleh leh manfaat manfaat pensiun peserta peserta atau pun pemberi pemberi kerja kerja masih membayar membayar iuran iuran
pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa maka atas iuran pensiun tersebut diperlakukan sebagai
pembayaran premi asuransi. Perlakuan perpajakan atas pembayaran premi asuransi oleh karyawan tidak
dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang, sedangkan yang
dibayar pemberi kerja dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto pemberi
kerja dalam menghitung penghasilan kena pajak apabila pembayaran tersebut merupakan unsur
penghasilan karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21.
Pajak Tangguhan Akuntansi Dana Pensiun
Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
Aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya: a) perbedaan perbedaan tempor temporer er yang boleh dikurangkan dikurangkan,, dan dan b) sisa sisa kompen kompensas sasii kerugia kerugian n
Perbedaan temporer (temporary differences) differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat berupa:
a) perbedaan perbedaan temporer temporer kena kena pajak (taxabl (taxablee temporary temporary diffe differences rences)) adalah adalah perbed perbedaan aan tempor temporer er yang yang menimb menimbulk ulkan an suatu suatu jumlah jumlah kena kena pajak pajak (taxab (taxable le amount amounts) s) dalam dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled); atau b) perbe perbedaa daan n tempor temporer er yang yang boleh boleh dikura dikurangk ngkan an (deduc (deductib tible le tempora temporary ry diffe differen rences ces)) adalah adalah perbed perbedaan aan
tempor temporer er yang yang menimb menimbulk ulkan an suatu suatu jumlah jumlah yang yang boleh boleh dikura dikurangk ngkan an (deduc (deductibl tiblee amounts amounts)) dalam dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).
PSAK yang mengatur mengatur tentang tentang pajak tangguhan tangguhan adalah adalah PSAK 46. PSAK 46 ini mewajibkan mewajibkan perusahaan perusahaan untuk
mengakui konsekuensi pajak di masa mendatang akibat beda temporer, muncul sebagai aktiva (kewajiban) pajak
tangguhan di neraca dan mengakui adanya penghasilan (beban) pajak tangguhan di laporan laba rugi. Adanya
pajak tangguhan ini akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak perusahaan, karena beban pajak yang disajikan
oleh perusahaan tidak lagi hanya mengakui adanya pajak kini, namun juga mengakui adanya pajak tangguhan.
Walaupun akuntansi Pajak Tangguhan yang diatur dalam PSAK No. 46 sudah berlaku efektif sejak 1 Januari 2001
(bagi perusahaan non-public), namun tidak bisa dipungkiri bahwa sampai dengan saat ini masih ada praktisi
akuntansi yang belum familiar dengan PSAK tersebut.
Berikut ini sedikit gambaran terkait penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan berdasarkan PSAK No. 46 mengenai
Pajak Penghasilan, yang dikutip dari Indonesian dari Indonesian Tax Review Vol. III/Edisi 36/2004.
Sebelum PSAK No. 46 diperkenalkan, orientasi yang dipergunakan oleh standar akuntansi dalam Akuntansi Pajak
Penghasilan lebih bersifat “income “income statement liability approach“, approach“, sementara pendekatan yang dipergunakan dalam
PSAK PSAK No. No. 46 bers bersif ifat at “balance balance sheet liability approach approach“. “. Tentunya, entunya, perbedaan perbedaan orientasi orientasi tersebut tersebut menjadi menjadi
kompleksitas baru bagi para akuntan, karena literatur lama dalam Akuntansi Pajak Penghasilan masih banyak yang
menggunakan menggunakan “income income statement statement liability liability approach approach“. “. Akiba Akibatny tnya, a, peruba perubahan han pendek pendekata atan n terseb tersebut ut tentuny tentunyaa
menuntut perubahan pola berpikir para akuntan dalam memahami esensi utama dari pengimplementasian PSAK
No. 46.
Pajak tangguhan dana pensiun dapat berupa Deferred Tax Asset (DTA) atau Deferred Tax Liabilities (DTL). Untuk membedakan DTA dan DTL dapat, dapat diketahui dari patokan bahwa, jika pada sisi aktiva nilai dari Accounting Base lebih besar daripada Tax Base maka dapat digolongkan DTL. Tapi apabila pada sisi passiva
nilai dari Accounting Accounting Base lebih besar daripada Tax Base maka digolongkan sebagai DTA. Dapat juga menggunakan pedoman bahwa, yang diakui sebagai beban lebih cepat maka dapat digolongkan sebagai DTL, dan sebaliknya.
Accounting for Future Tax Effect
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh
perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat
dikompensasikan di masa datang (tax (tax loss carry forward ) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam
suatu periode tertentu.
Dampak PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan
keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi
sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya, bisa saja perusahaan
membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa
datang.
Aktiva pajak tangguhan (DTA) mencerminkan adanya jumlah PPh yang dapat diperoleh kembali (PPh yang dapat
dihemat) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan waktu yang dapat dikurangkan pada periode
mendatang.
Beban PPh tahun berjalan dihitung berdasarkan laba fiscal sesuai dengna tarif yang berlaku. Sedangkan beban
(penghasilan) pajak tyangguhan dihitung dengan cara membandingkan saldo DTA atau DTL pada awal periode
dengan saldo DTA atau DTL pada akhir periode.
Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi, maka laporan keuangan bisa
saja menyesatkan pembacanya.
Kegiatan yang Dilakukan dalam Menentukan Pajak Tangguhan
Sama halnya dengan proses akuntansi lainnya, Akuntansi Pajak Tangguhan tidak terlepas dari empat kegiatan
berikut ini :
Pertama, pengakuan (recognition (recognition)) yaitu standar yang mengatur bahwa dampak PPh atas perbedaan temporer dan
tax loss loss carry carry forwar forward d (TLCF) (TLCF) harus harus diakui diakui dalam dalam laporan laporan keuang keuangan. an. Pengak Pengakuan uan ini menyir menyiratk atkan an bahwa bahwa
perusahaan pelapor akan memulihkan nilai tercatat deferred tax asset (DTA) dan akan melunasi nilai tercatat
deferred tax liability (DTL) tersebut.
DTA atau DTL yang disebabkan oleh perbedaan temporer akan terpulihkan di masa datang karena jumlah yang
akan diakui sebagai biaya atau pendapatan akan sama antara akuntansi dan pajak, hanya berbeda alokasi waktunya
saja. Sedangkan DTA yang timbul dari TLCF akan terpulihkan bila perusahaan menggunakan TLCF tersebut pada
tahun di mana perusahaan memperoleh laba fiskal. Bila TLCF tersebut tidak terpakai dan menjadi hangus, maka
DTA yang timbul harus disesuaikan.
(measurement ) yaitu yaitu cara cara menghi menghitun tung g jumlah jumlah yang yang harus harus dibukuk dibukukan an dalam dalam buku besar Kedua, pengukuran (measurement
perusahaan. Dalam hal ini pajak tangguhan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atau efektif
akan berlaku di masa yang akan datang.
Dalam praktek, biasanya pajak tangguhan dihitung dengan tarif PPh yang tertinggi yaitu sebesar 30%, meskipun
tarif yang sebenarnya sebenarnya berlaku bersifat progresif. progresif. Lapisan tarif PPh sebesar 10% dan 15% dianggap tidak terlalu terlalu
material untuk diperhitungkan. Di samping itu, kedua lapisan tarif PPh tersebut biasanya dipergunakan untuk
menghitung pajak kini. Meskipun pajak tangguhan berkaitan dengan dampak pajak di masa datang, namun dalam
pengukurannya tidak boleh didiskonto (discounted (discounted ). ).
Ketiga, penyajian ( presentation) presentation) yaitu standar yang menentukan cara penyajian di dalam laporan keuangan, baik
dalam neraca ataupun laba rugi. DTA atau DTL harus disajikan secara terpisah dari aktiva atau kewajiban pajak
kini dan disajikan dalam unsur non unsur non current dalam neraca. Sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan
harus disajikan terpisah dengan beban pajak kini dalam laporan keuangan.
(disclosure)) yaitu berkaitan dengan standar informasi yang perlu diungkapkan dalam Keempat, pengungkapan (disclosure
catatan catatan atas laporan keuangan. keuangan. Misalnya Misalnya unsur-unsu unsur-unsurr utama perbedaan perbedaan temporer temporer yang menimbulkan menimbulkan pajak
tangguhan, unsur-unsur yang dibebankan langsung ke laba ditahan, perubahan tarif pajak dan sebagainya.
Perbedaan Temporer
Sesuai namanya, perbedaan temporer merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya
temporer. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama,
tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya.
Perbed Perbedaan aan tempor temporer er bisa bisa bersif bersifat at koreks koreksii positif positif atau atau koreks koreksii negati negatif. f. Koreks Koreksii positif positif adalah adalah koreks koreksii yang yang
menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah PPh terutang. Sedangkan koreksi negatif
merupakan merupakan koreksi yang menyebabkan menyebabkan pengurangan pengurangan laba fiskal fiskal sehingga sehingga PPh terutang menjadi lebih kecil.
Mengingat sifatnya yang temporer, maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak
besar saat ini, tetapi akan dikompensasi (dipulihkan) dengan penghematan PPh terutang karena koreksi negatif di
masa datang. Demikian sebaliknya.
Transaksi akuntansi yang mengakibatkan perbedaan temporer antara perlakuan akuntansi dan perpajakan yang
merupakan unsur Pajak Tangguhan diantaranya adalah perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dengan
pajak, perbedaan perlakuan penyertaan saham equity method menurut akuntansi dengan cost method menurut
pajak pajak,, perbed perbedaan aan pencad pencadang angan an pesang pesangon on menuru menurutt PSAK PSAK No. No. 24 dengan dengan perpaj perpajaka akan n yang yang hanya hanya mengak mengakui ui
pembebanan pembebanan pesangon pada saat realisasiny realisasinya, a, perbedaan perbedaan pencadangan pencadangan piutang piutang ragu-ragu ragu-ragu menurut akuntansi akuntansi
dengan perpajakan yang hanya mengakui pembebanan piutang tak tertagih pada saat benar-benar tidak tertagih,
dan lainnya.
Sedangkan untuk rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi di masa datang (tax (tax loss carry forward ) menurut
PSAK No. 46 diakui sebagai Aktiva Pajak Tangguhan (DTA) apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada
masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Atau dengan kata lain, bahwa akumulasi rugi fiskal yang
terjadi terjadi baru boleh diakui sebagai aktiva pajak tangguhan tangguhan jika besar kemungkinan kemungkinan bisa dikompensas dikompensasii seluruhnya seluruhnya
dengan laba fiskal dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
