kebijakan lingkup kesehatan serta kebijakan lingkup sumber daya manusia kesehatan. 1.2 Rumus musan Ma Masala salah h !erdasarkan latar belakang, rumusan masalah adalah sebagai berikut " #.$.# #.$.# %pak %pakah ah penge pengert rtia ian n dari dari kebi kebija jaka kan n& #.$.$ #.$.$ !agaim !agaimanak anakah ah sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebij kebijakan akan & #.$.' %pa sajakah sajakah jenis dan contoh contoh dari dari suatu suatu kebijakan kebijakan di bidang kesehatan kesehatan & #.$. #.$. !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dalam dalam lingkup lingkup pusk puskesm esmas as & #.$.) #.$.) !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dalam dalam lingkup lingkup ruma rumah h sakit sakit & #.$.* #.$.* !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dalam dalam lingkup lingkup kese kesehat hatan an & #.$.+ !agaimanakah !agaimanakah kebijakan kebijakan dalam lingkup lingkup sumber sumber daya manusiakes manusiakesehatan ehatan & 1.3
Tujuan
uju ujuan an yang yang ingi ingin n dica dicapa paii adala adalah h untu untuk k meme memenu nuhi hi tuga tugass mata mata kuli kuliah ah %dministr %dministrasi asi Kebijakan Kebijakan Kesehatan Kesehatan mengenai mengenai Kebijakan Kebijakan dalam !idang Kesehatan Kesehatan serta untuk menambah aasan mengenai berbagai unsur yang terdapat di dalamnya 1. Man!aat #..# #..# -enamb -enambah ah aasa aasan n mengena mengenaii pengert pengertian ian kebi kebijak jakan an #..$ #..$ -enamb -enambah ah aasan aasan mengen mengenai ai sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebijakan kebijakan #..' #..' -ena -enamb mbah ah aa aasa san n menge mengenai nai jenis jenis dan conto contoh h dari dari suatu suatu kebij kebijaka akan n di
#.. #.. #..) #..) #..* #..* #.. #..+ +
bidang kesehatan -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingku lingkup p puskesm puskesmas as -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingku lingkup p rumah rumah sakit sakit -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingku lingkup p kesehat kesehatan an -eng -enget etah ahui ui berb berbag agai ai kebi kebija jaka kan n dala dalam m ling lingku kup p sum sumber ber daya daya manu manusi siaa kesehatan
BAB II
2
kebijakan lingkup kesehatan serta kebijakan lingkup sumber daya manusia kesehatan. 1.2 Rumus musan Ma Masala salah h !erdasarkan latar belakang, rumusan masalah adalah sebagai berikut " #.$.# #.$.# %pak %pakah ah penge pengert rtia ian n dari dari kebi kebija jaka kan n& #.$.$ #.$.$ !agaim !agaimanak anakah ah sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebij kebijakan akan & #.$.' %pa sajakah sajakah jenis dan contoh contoh dari dari suatu suatu kebijakan kebijakan di bidang kesehatan kesehatan & #.$. #.$. !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dalam dalam lingkup lingkup pusk puskesm esmas as & #.$.) #.$.) !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dalam dalam lingkup lingkup ruma rumah h sakit sakit & #.$.* #.$.* !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dalam dalam lingkup lingkup kese kesehat hatan an & #.$.+ !agaimanakah !agaimanakah kebijakan kebijakan dalam lingkup lingkup sumber sumber daya manusiakes manusiakesehatan ehatan & 1.3
Tujuan
uju ujuan an yang yang ingi ingin n dica dicapa paii adala adalah h untu untuk k meme memenu nuhi hi tuga tugass mata mata kuli kuliah ah %dministr %dministrasi asi Kebijakan Kebijakan Kesehatan Kesehatan mengenai mengenai Kebijakan Kebijakan dalam !idang Kesehatan Kesehatan serta untuk menambah aasan mengenai berbagai unsur yang terdapat di dalamnya 1. Man!aat #..# #..# -enamb -enambah ah aasa aasan n mengena mengenaii pengert pengertian ian kebi kebijak jakan an #..$ #..$ -enamb -enambah ah aasan aasan mengen mengenai ai sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebijakan kebijakan #..' #..' -ena -enamb mbah ah aa aasa san n menge mengenai nai jenis jenis dan conto contoh h dari dari suatu suatu kebij kebijaka akan n di
#.. #.. #..) #..) #..* #..* #.. #..+ +
bidang kesehatan -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingku lingkup p puskesm puskesmas as -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingku lingkup p rumah rumah sakit sakit -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingku lingkup p kesehat kesehatan an -eng -enget etah ahui ui berb berbag agai ai kebi kebija jaka kan n dala dalam m ling lingku kup p sum sumber ber daya daya manu manusi siaa kesehatan
BAB II
2
PEMBAHA"AN 2.1 2.1
Peng Penger ert# t#an an $e $e%# %#ja jaka kan n
Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi dan dan bers bersif ifat at meng mengik ikat at.. Kebi Kebija jaka kan n meng mengat atur ur peri perila laku ku deng dengan an tuju tujuan an untu untuk k menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat dan ajib dilaksanakan oleh obyeknya. -enurut -enurut ones (#/++"0 kebijakan merupakan merupakan serangkaia serangkaian n tindakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. !erdasarkan kutipan di atas, kebijakan merupakan rencana kerja yang telah dirang dirangkai kai dengan dengan baik baik dan dilaks dilaksanak anakan an untuk untuk mencapa mencapaii suatu suatu tujuan. tujuan. Istil Istilah ah kebijakan (policy) mempunyai makna yang berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom). Isti Istila lah h kebi kebija jaks ksana anaan an (wisdom) adal adalah ah keari kearifa fan n yang yang dimi dimili liki ki oleh oleh sese seseor orang ang,, sedangkan sedangkan kebijakan kebijakan (policy) merupakan (policy) merupakan aturan tertulis hasil keputusan formal suatu organi organisas sasi. i. Istil Istilah ah kebijak kebijakan an juga juga mempuny mempunyai ai makna makna dan strukt struktur ur yang yang berbeda berbeda dengan hukum (law). (law). Secara garis besar letak perbedaan antara kebijakan kebijakan dan hukum terletak terletak pada siapa yang membuat dan ruang lingkupnya. Hukum hanya dibuat oleh pemerintah sehingga sehingga ruang lingkupnya lingkupnya mencakup mencakup masyarakat masyarakat luas dan bersifat baku. Kebijakan Kebijakan dibuat oleh organisasi, perusahaan, atau pemerintah, namun ruang lingkupnya hanya mencakup sasaran tertentu saja dan bisa berbeda antarilayah. Struktur Struktur kebijakan dibedakan atas lima hal, yaitu pembuatnya, pembuatnya, kontennya, sasarannya, kontek kaitannya dengan faktor atau keadaan lain yang berpengaruh, serta serta tujuan dan dampak. dampak. Kebijakan Kebijakan akan berfungsi efektif efektif jika jika didukung adanya adanya instrumen instrumen kebijakan (policy instruments). instruments). Instrumen Instrumen kebijakan merupakan beberapa tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan, meliputi" #. Piranti hukum (legal (legal devices devices), ), meny menyan angku gkutt aspek aspek lega legall (huk (hukum um00 yang yang $.
mendukung dan melandasi kebijakan. atanan ke kelembagaan (institutional setting), berkaitan setting), berkaitan dengan struktur lembaga
'.
yang terlibat, fungsi, dan pengorganisasiannya. -ekanisme operasional (operationa (operationall mechanism), mechanism), yaitu yaitu berkai berkaitan tan dengan dengan metode metode dan prosedur prosedur serta serta proses proses pelaksanaan pelaksanaan dalam implementa implementasi si praktis, praktis,
3
selain selain itu yang yang juga juga pentin penting g dipert dipertim imbang bangkan kan adalah adalah tatana tatanan n sosial sosial (social arrangement) masyarakat arrangement) masyarakat bagi konteks kebijakan tersebut. 2.2
"#!at !at $e $e%#j %#jakan kan
Kebijakan memiliki beberapa sifat utama yang mendasari isi dan tujuannya, yaitu" #.
Kebi Kebija jaka kan n ber bersif sifat regul egulat atif if (menga engatu turr0 Kebijakan dapat membatasi sekelompok indi1idu dan lembaga atau sebaliknya memaksa memaksa melakukan suatu perilaku tertentu. tertentu. Kebijakan regulasi regulasi akan berhasil berhasil dijala dijalanka nkan n jika jika perila perilaku ku menduku mendukung ng terus terus meneru meneruss dipant dipantau au dan dimoti dimoti1asi 1asi.. 2ont 2ontoh oh kebi kebija jaka kan n yang yang bers bersif ifat at regu regula lati tiff dala dalam m ruan ruang g lingk lingkup up kese keseha hata tan n dianta diantaran ranya ya adalah adalah 33 4omor 4omor ahun ahun $55/. $55/. !ebera !eberapa pa pasal pasal dalam dalam 33
$.
tersebut mengatur tentang syarat mendirikan rumah sakit baru. Kebi Kebija jaka kan n ber bersi siffat prot protek ekttif (melin elindu dung ngii0 Kebijakan bersifat Kebijakan bersifat protektif dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengatur hal yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan oleh sektor sasta sasta,, begitu begitu juga juga sebali sebalikny knya. a. Semua Semua akti1i akti1itas tas yang yang dapat dapat merugi merugikan kan serta serta membahayakan masyakarat dalam berbagai bidang tidak akan diijinkan untuk diterapkan oleh sektor sektor sasta dan sebaliknya. 2ontoh kebijakan protektif dalam lingkup kesehatan adalah 33 4omor ahun $55/ yang di dalamnya terdapat
pasal perlindungan terhadap pasien serta pegaai rumah sakit. '. Kebijakan be bersifat distibutif Kebijakan Kebijakan distributi distributiff menyebarlua menyebarluaskan skan segala informas informasi, i, sumber daya, daya, dan aturan yang bersifat baru kepada pihak yang terkait. Kebijakan distributif dibuat oleh pemerintah, bertujuan mendorong kegiatan di sektor publik dan sasta yang membutuhkan inter1ensi. Inter1ensi bisa dalam bentuk subsidi, bantuan, atau sejenisnya dimana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur tangan tangan pemeri pemerinta ntah. h. -asala -asalah h dalam dalam pembuat pembuatanny annyaa adalah adalah anggapa anggapan n antara antara beberapa kebijakan keb ijakan distributif tidak berhubungan, berhubun gan, padahal pa dahal anggaran pemerintah terbatas, terbatas, sehingga sehingga pembuatan pembuatan sebuah kebijakan distributi distributiff pada hilangnya yang lain. . Kebi Kebija jaka kan n bers bersif ifat at re-distributif re-distributif
4
akan berimplikas berimplikasii
Kebijakan re-distributif berasal dari kebijakan distributif sebelumnya yang telah mengalami pembenaran dan perubahan. Kebijakan re-distributif merupakan kebijakan
yang
dibuat
untuk
dapat
meredistribusikan
kekayaan,
hak
kepemilikan, dan berbagai nilai lain diantara berbagai tingkat sosial masyarakat. ujuan kebijakan re-distributif adalah untuk mencegah ketimpangan sosial ekonomi yang semakin lebar pada masyarakat. 2.3
&#r# $e%#jakan
Setiap hal tentunya mempunyai karakteristik dan ciri tertentu yang membedakannya dengan yang lain. Kebijakan tentunya juga memiliki beberapa karakterisrik dan ciri utama pula. Karakteristik dan ciri utama dari suatu kebijakan adalah sebagai berikut" 1.
Kebijakan harus memiliki tujuan ujuan tersebut didesain untuk dicapai dan dipahami oleh semua anggota organisasi serta obyek sasaran kebijakan. ujuan harus ditetapkan dari aal dan dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved), bukan hanya sebagai tujuan yang diinginkan saja. Kebijakan tentu mempunyai hambatan tetapi harus dicari solusi untuk mengatasinya dan meujudkan tujuan yang diinginkan. !erdasarkan tujuan utamanya, maka terdapat enam kelompok tindakan kebijakan (policy actions) yang paling mendasar, yaitu" a. 6egulasi (regulation) ujuan utamanya adalah membuat ketentuan, aturan, dan batasan tertentu. b. 7eregulasi (deregulation) ujuan utamanya adalah membuat penghapusan atau pelonggaran ketentuan dan batasan. c. Insentif (reward) ujuan utamanya adalah merangsang, mendorong, dan mempercepat proses atau pencapaian hal tertentu dengan memberikan suatu bentuk rangsangan serta imbalan. d. Penyediaan infrastruktur (infrastructure provisions0 ujuan utamanya adalah menyediakan hal yang infrastruktural dan barang publik (public goods). e. Informasi atau pedoman (information or guidance)
biasanya
bersifat
ujuan utamanya adalah memberikan dan menyampaikan informasi serta berfungsi sebagai pedoman spesifik. f. Pengaruh (influence) ujuan utamanya adalah mempengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan serta membantu proses perubahan pada pihak tertentu. 2.
Kebijakan harus melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat Partisipasi diartikan sebagai proses keterlibatan dalam pengambilan keputusan, perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengaasan kebijakan. 7engan partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan atau peraturan yang disusun akan lebih sesuai dengan kenyataan dan memenuhi setiap harapan. -asyarakat juga cenderung lebih patuh pada kebijakan yang penyusunannya melibatkan mereka secara aktif.
3.
Kebijakan terstruktur dan tersusun menurut hukum dan 3ndang 83ndang Semua tindakan atau kebijakan dari pemerintah atau organisasi pri1at harus dilandasi oleh hukum dan undang8undang yang berlaku. Setiap pembuatan kebijakan tidak boleh melanggar hukum dan undang8undang yang telah ada. 7engan kata lain, kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum
4.
dan undang8undang yang berlaku. Kebijakan akan menghasilkan dampak (outcome) Setiap proses pembuatan kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat. Suatu kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan apalagi sampai merugikan masyarakat. enis kebijakan berdasarkan pengaruh atau dampak yang ingin ditimbulkannya meliputi" a. Kebijakan eksplisit (eplicit policy) Kebijakan eksplisit adalah kebijakan yang ditujukan untuk memberikan dampak secara langsung pada obyek sasaran kebijakan. b. Kebijakan implisit (implicit policy) Kebijakan implisit adalah kebijakan yang ditujukan untuk memberikan dampak secara tidak langsung pada obyek sasaran kebijakan.
2.
'en#s $e%#jakan (# B#(ang $esehatan
!
Kebijakan dalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemegang otorits publik, mereka yang memegang mandat dari publik atau orang banyak melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat, dalam hal ini adalah pemerintah. Kebijakan publik ini adalah bentuk inter1ensi pemerintah dalam pemanfataan strategis sumber daya dan pemecahan masalah 8 masalah publik, sebagai proses managerial rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan publik ini berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan (7ecision making0 menyangkut yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan pemerintah dalam kekuasaannya dan penangannan masalah 8 masalah publik. enis kebijakan dalam bidang kesehatan pada dasarnya sama dengan jenis kebijakan publik yang mendasar. enis kebijakan ini terdiri dari ' jenis, yaitu " #.
9ood Policy:9ood Politics Kebijakan publik dibuat oleh pembuat kebijakan publik yang akan membuat suatu penyelesaian terhadap suatu masalah tertentu yang bersifat publik pula. Pada kategori jenis ini suatu kebijakan yang dihasilkan harus dipercaya oleh semua anggota kelompok baha kebijakan tersebutakan menghasilkan hasil yang bagus dang sangat sesuai (9ood Policy0. 7isamping dipercaya, tidak akan muncul kritikan 8 kritikan, komentar negatif, dan lain sebagainya yang kontra
$.
tentang kebijakan tersebut. 9ood Policy:!ad Politics Pada kategori jenis ini tidak semua anggota pembuat kebijakan percaya pada kebijakan tersebut, artinya ada sebagian kecil anggota pembuat kebijakan yang tidak menyetujui baha kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik dan sesuai. sehingga akibatnya akan muncul beberapa kritikan dan pendapat negatif
'.
tentang kebijakan tersebut. !ad Policy:9ood Politics Kebijakan pada jenis ini yang terjadi adalah kebijakan yang dihasilkan tidak dipercaya oleh seluruh anggota pembuat kebijakan publik akan membaa hasil yang baik, namun tidak ada kritikan atau komentar negatif yang muncul akibat
"
kebijakan tersebut jadi dapat dikatakan baha kebijakan tersebut masih dalam situasi good politics. Kebijakan kesehatan secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu " #.
$e%#jakan kesehatan %er(asarkan #s# ke%#jakan . !erdasarkan hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu a. Kebijakan yang !ersifat Strategik Kebijakan yang bersifat stategik adalah kebijakan yang diterbitkan oleh
pemerintah pusat, bersifat fundamental, dan berlaku dalam jangka panjang. 2ontohnya adalah 3ndang83ndang 6epublik Indonesia 4omor '* tahun $55/ tentang Kesehatan dan 3ndang83ndang 6I 4omor 5 tahun $55 tentang amkesmas. Sifat dari kebijakan strategik ini adalah protektif, artinya melindungi kepentingan dan keinginan publik maupun pri1at. b. Kebijakan yang !ersifat -anajerial Kebijakan yang bersifat manajerial adalah kebijakan yang didapat melalui Peraturan -enteri Kesehatan. 2ontohnya adalah Peraturan -enteri Kesehatan 6epublik Indonesia 4omor /+#:-enkes:Per:;I:$55/ tentang Kualifikasi dan Standar Kompetensi Pejabat Struktural 7inkes, 6S, Puskesmas, dan 3P:3P7. Kebijakan manajerial bersifat regulatif, artinya kebijakan itu dirancang untuk mengatur akti1itas berbagai pihak (publik maupun pri1at0. c. Kebijakan yang !ersifat eknis Program Kebijakan yang bersifat teknis program merupakan kebijakan operasional atau pelaksanaannya dalam kesehatan. 2ontohnya adalah Keputusan 7irektorat enderal !ina 3paya Kesehatan Kementerian Kesehatan 6epublik Indonesia 4omor HK.5'.5):I:*<5:$5## tentang Penerima 7ana ahap Pertama Penyelenggaraan aminan Kesehatan -asyarakat dan aminan Persalinan di Pelayanan 7asar untuk Setiap Kabupaten atau Kota ahun %nggaran $5##. Kebijakan teknis program bersifat distributif, dimana kebijakan itu menyebarluaskan segala informasi, sumber daya, dan aturan. %turan yang berlaku dalam kebijakan teknis program bersifat baru kepada 2.
pihak yang terkait pada kebijakan tersebut. $e%#jakan kesehatan %er(asarkan le)el. #
!erdasarkan hal ini dibedakan menjadi tiga yaitu " a. Kebijakan -akro Kebijakan makro adalah kebijakan yang mencakup kebijakan secara keseluruhan sebagai jaringan keputusan. Kebijakan makro juga merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi seluruh negara (nasional0. Kebijakan makro saling berhubungan untuk membentuk suatu strategi atau tujuan tertentu. 2ontoh kebijakan makro adalah 3ndang83ndang 6I 4omor '* ahun $55/ tentang Kesehatan. b. Kebijakan -eso Kebijakan meso merupakan kebijakan yang mencakup semua masalah kesehatan pada tingkat regional. Kebijakan meso ini berfokus pada kebijakan tertentu atau pada daerah. 2ontohnya adalah Kepmenkes 6I 4omor
/+#:-enkes:SK:;I:$55/
tentang
Kualifikasi
dan
Standar
Kompetensi Pejabat Struktural 7inas Kesehatan, 6umah Sakit, Puskesmas, dan 3P:3P7. c. Kebijakan -ikro Kebijakan mikro merupakan kebijakan yang mencakup pada satu organisasi atau instansi tertentu. Kebijakan mikro biasanya mencakup aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, komunitas, dan organisasi tertentu. Kebijakan mikro yang berlaku di suatu organisasi atau komunitas tertentu biasanya tidak berpengaruh pada pihak lain di luar organisasi. 2ontoh dari kebijakan 2.* #.
$.
'.
mikro adalah Kebijakan 6umah Sakit dan Keputusan !upati. &+nt+h $e%#jakan (# B#(ang $esehatan Peraturan -enteri Kesehatan Peraturan -enteri Kesehatan 4o.#$'#:-=4K=S:P=6:;I:$55+
tentang
Penugasan Khusus Sumber 7aya -anusia Kesehatan Keputusan -enteri Kesehatan 6I Keputusan -enteri Kesehatan 4o.#$'):-=4K=S:SK:;II:$55+
tentang
Pemberian Insentif bagi S7-K yang -elaksanakan Penugasan Khusus Kebijakan Kesehatan Ibu dan %nak a. Kepmenkes 6I )5:-=4K=S:SK:I>:$505 tentang pemberian %SI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak lahir sampai usia * bulan dan dianjurkan sampai anak berusia $ tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai dan semua tenaga kesehatan yang bekerja disarana
$
kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu melahirkan agar memberikan %SI eksklusif dengan mengacu pada #5 langkah keberhasilan menyusui. b. 6ekomendasi tentang pemberian makan bayi pada situasi darurat. #0 Pernyataan bersama ?H@, 34I2=A dan I7%I,$55) $0 Pedoman pemberian makanan pada bayi dan anak pada situasi darurat '0
bagi petuga kesehatan, 7epkes $55+ Peraturan bersama -enteri 4eara Pemberdayaan ?anita, -enteri tenaga kerja dan transmigrasi dan -neteri Kesehatan tentnag
.
pemberian %SI selama aktukerja di tempat kerja, $55< Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pasal ) ayat ' di dalam 3ndang 8 3ndang 4o. 5 tentang Sistem aminan Kesehatan 4asional yang mengatur !PS. Saat ini sedang disusun rancangan
).
33 !PS Kebijakan Pengendalian embakau elah dibuat kebijakan Kaasan anpa 6okok (K60 untuk tempat umum di berbagai daerah. untuk 6ancangan Peraturan Pemerintah (6PP0 tentang Pengamanan Produk embakau sebagai Bat %diktif bagi Kesehatan masih
*.
menjadi pro dan kontrak hingga saat ini. Kebijakan Insentif Pajak 33 6umah Sakit 4o. tahun $55/pasal '5 huruf (h0 terdapat kesempatan untuk 6umah Sakit Pendidikan dan 6umah Sakit publik untuk menerima
fasilitas intensif pajak. 2., Ber%aga# $e%#jakan L#ngku- Puskesmas 2.,.1 Pengert#an Puskesmas Pengertian Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota, bertanggung jaab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu ilayah kerja (7epartemen Kesehatan 6I, $550. Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota, Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten atau kota. Puskesmas juga merupakan unit pelaksana tingkat pertama, sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. %da tiga fungsi utama yang diemban Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar (PK70 kepada seluruh target sasaran masyarakat di ilayah kerjanya, yaitu"
1%
#.
Pusat Penggerak Pembangunan !eraasan Kesehatan a. !erupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di ilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang beraasan kesehatan. b. %ktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan
$.
setiap program pembangunan di ilayah kerjanya. Pusat Pemberdayaan -asyarakat !erupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga, dan masyarakat" a. -emiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat. b. !erperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan. c. Ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. d. -embina peran serta masyarakat di ilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. e. -erangsang masyarakat, termasuk sasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. f. -emberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali
'.
dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama -enyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer 0 secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (continue0 yang mencakup" a. Pelayanan kesehatan perorangan b. Pelayanan kesehatan masyarakat Penanggung jaab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan
kesehatan di ilayah kabupaten atau kota adalah dinas kesehatan kabupaten atau kota. Puskesmas bertanggung jaab hanya sebagian dari upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota sesuai dengan kemampuannya. Secara nasional, standar ilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi dapat pula terdapat lebih dari satu Puskesmas. anggung jaab ilayah kerja dibagi antar Puskesmas dan setiap Puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jaab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota.
11
-enurut Sistem Pemerintah 7aerah, kedudukan Puskesmas adalah sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah (Pemda0 kabupaten atau kota. Puskesmas memiliki tiga konsep, antara lain sistem, proses, dan output. Sistem meliputi fisik, perbekalan, pembiayaan, dan metode, sedangkan proses mencakup program atau upaya yang terdiri dari jenis dan kualitas, peran serta masyarakat, dan rujukan. Konsep selanjutnya yaitu output yang meliputi jangkuan program dan kepuasaan pelanggan.
2.,.2 "#stem $esehatan Nas#+nal "$N/
Sistem Kesehatan 4asional (SK40 adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan cita8cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam 337 #/). SK4 ini melibatkan seluruh upaya yang dimiliki bangsa Indonesia dalam membangun kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terujud. Sistem Kesehatan 4asional perlu untuk dilaksanakan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan faktor8faktor lain seperti pendidikan, pendapatan, politik, hukum, keamanan, dan kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut. Sistem
Kesehatan
4asional
adalah
pengelolaan
kesehatan
yang
diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi8tingginya (Perpres +$:$5#$ Pasal # angka $0. SK4 digunakan untuk mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan. 7alam mengantisipasi berbagai tantangan dan perubahan perlu mengacu terutama pada arah, dasar, dan strategi pembangunan kesehatan. %rah, dasar, dan strategi pembangunan kesehatan terdapat dalam 3ndang83ndang 4omor #+ ahun $55+ tentang 6encana Pembangunan angka Panjang 4asional (6PP40 ahun $55)8$5$). Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat.
12
Candasan SK4 meliputi" #. $.
Candasan Idiil, yaitu Pancasila. Candasan Konstitusional0 yaitu 337 #/) Pasal $< % setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyaD Pasal $< H ayat (#0 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatanD Pasal $< H ayat ('0, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabatD Pasal ' ayat ($0 negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaanD Pasal ' ayat ('0 negara bertanggung jaab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layakD Pasal $< ! ayat ($0 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembangD Pasal $< 2 ayat (#0 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas
'.
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Candasan @perasional, meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SK4 dan pembangunan kesehatan. !eberapa peraturan perundangan tersebut terdapat dalam Campiran8# dari 6PPK ahun $55)8$5$). Sistem Kesehatan 4asional disusun dengan memperhatikan pendekatan
re1italisasi pelayanan kesehatan dasar yang meliputi" #.
2akupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata,
$.
Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat,
'.
Kebijakan pembangunan kesehatan, dan
13
.
Kepemimpinan
2ara Penyelenggaraan Sistem Kesehatan 4asional " #.
Subsistem 3paya Kesehatan Subsistem upaya kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, dan berkualitas. Hal tersebut meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan secara adil, merata terjangkau, dan bermutu. Subsistem upaya kesehatan ,
dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi8tingginya. Pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, dan pengobatan penyakit serta pemulihan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kon1ensional maupun pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan tradisional dan komplementer dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. 7alam pelaksanaan pelayanan kesehatan selalu mengutamakan keamanan dan efekti1itas yang tinggi. Sumber daya upaya kesehatan terdiri dari sumber daya manusia kesehatan, biaya, sarana dan prasarana. Sumber daya termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta manajemen dan sistem. Sumber daya upaya kesehatan harus dalam jumlah yang memadai guna terselenggaranya upaya kesehatan. Pembinaan dan pengaasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standardisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum. Semua pembinaan dan pengaasan upaya kesehatan dilakukan oleh pemerintah. 7alam upaya pembinaan dan pengaasan upaya kesehatan, pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus berkualitas, terjamin keamanannya, dapat diterima masyarakat, efektif dan sesuai, serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. 3paya kesehatan memiliki prinsip untuk dilakukan
secara
berkesinambungan
14
dan
paripurna,
bermutu,
aman,
bertanggung jaab, adil merata, nondiskriminatif, dan terjangkau. 3paya kesehatan juga harus menggunakan teknologi tepat guna dan dapat bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. 7alam hal penyelenggaraan upaya kesehatan terdapat berbagai macam upaya yang harus dilakukan pemerintah. 3paya yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu upaya kesehatan primer, sekunder, dan tersier. 3paya pelayanan kesehatan primer terbagi lagi menjadi dua, yaitu upaya pelayanan kesehatan perorangan primer dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan penekanan pada pelayanan pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan. Pelayanan kesehatan perorangan juga termasuk pemberian pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style0. Pelayanan kesehatan masyarakat primer lebih menekankan pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan kesehatan
perorangan sekunder adalah pelayanan kesehatan
spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan. Pelayanan kesehatan sekunder ajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk. Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber daya manusia kesehatan. 7alam menjalankan tugas, pelayanan kesehatan perorangan sekunder didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan sub8spesialistik dari pelayanan kesehatan di baahnya dan ajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional.
1
Pembinaan upaya kesehatan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan harus didukung dengan standar pelayanan kesehatan yang yang baik. Sementara pengaasan
upaya
kesehatan
ditujukan
untuk
menjamin
konsistensi
penyelenggaraan upaya kesehatan. Pengaasan dilakukan secara intensif, baik internal maupun eksternal serta dapat melibatkan masyarakat dan sasta. Pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan eknologi (Iptek0 yang memadai ditujukan untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek harus sesuai dengan perkembangan dan keperluannya dalam bidang kesehatan. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek perlu diperluas untuk mendukung pembangunan kesehatan secara keseluruhan.
$.
Subsistem Pembiayaan Kesehatan Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Subsistem ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan dan mencapai derajat kesehatan masyarakat. erdapat tiga unsur subsistem pembiayaan kesehatan yang meliputi dana kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan dana kesehatan. 7ana digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan dan sektor lain dari masyarakat maupun sasta, serta sumber lainnya. Sumber daya dari subsistem pembiayaan kesehatan meliputi sumber daya manusia pengelola, sarana, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna. Prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan. Pelaku subsistem pembiayaan kesehatan dijalankan baik oleh pemerintah secara lintas sektor, sasta, maupun masyarakat. Prinsip pembiayaan kesehatan berupa kecukupan yaitu suatu usaha dimana pemerintah berusaha untuk mengatur agar dana yang ada dapat mencukupi
1!
pemberdayaan kesehatan yang akan dilakukan. Selain itu terdapat prinsip efisien dan efektif serta prinsip adil dan transparan dalam pelaksanaanya. 7alam hal penyelenggaraan pembayaran kesehatan terdapat beberapa agenda yang harus dilakukan yaitu penggalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan.
'.
Subsistem Sumber 7aya -anusia Kesehatan 7alam subsistem sumber daya manusia kesehatan terdapat beberapa unsur, meliputi sumber daya manusia kesehatan, sumber daya pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 3nsur sumber daya kesehatan juga termasuk penyelengaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Prinsip dalam subsistem ini meliputi adil, merata serta demokratis, kompeten dan berintegrasi, objektif, transparan, dan terdapat hierarki sumber daya manusia kesehatan. 7alam penyelenggaraannya sendiri terdapat
perencanaan
S7-
kesehatan,
pengadaan
S7-
kesehatan,
pendayagunaan serta pembinaan dan pengaasan sumber daya manusia kesehatan. 2.,.3 $e-utusan Menter# $esehatan tentang Puskesmas
Keputusan
-enteri
Kesehatan
6epublik
Indonesia
nomor
#$<:-enkes:SK:II:$55 termasuk kebijakan yang bersifat manajerial. Kepmenkes 6I nomor
#$<:-enkes:SK:II:$55
tentang
Kebijakan
7asar
Pusat
Kesehatan
-asyarakat merupakan salah satu keputusan menteri kesehatan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Puskesmas. 7alam keputusan ini terdapat beberapa pertimbangan sebagai berikut" #.
!aha dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan -asyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat $5#5 diperlukan adanya kebijakan dan langkah8langkah strategi yang
$.
digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas. !aha sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan kebijakan dasar Puskesmas dengan Keputusan -enteri Kesehatan
1"
Keputusan ini juga mengingat beberapa hal" #.
3ndang8undang 4omor $' ahun #//$ tentang Kesehatan (Cembaran 4egara
$.
ahun #//$ 4omor #55, ambahan Cembaran 4egara '/)0D 3ndang8undang 4omor $$ ahun #/// tentang Pemerintah 7aerah (Cembaran
'.
4egara ahun #/// 4omor *5, ambahan Cembaran 4egara '<'/0D 3ndang8undang 4omor $) ahun #/// tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 7aerah (Cembaran 4egara ahun #/// 4omor +$, ambahan Cembaran
.
4egara '<<0D Peraturan Pemerintah 4omor $) ahun $555 tentang Keenangan Pemerintah dan Keenangan Pro1insi Sebagai 7aerah @tonom (Cembaran 4egara ahun
).
$555 4omor ), ambahan Cembaran 4egara 4omor '/)$0D Peraturan Pemerintah 4omor '/ ahun $55# tentang Penyelenggaraan 7ekonsentrasi (Cembaran 4egara ahun $55# 4omor *$, ambahan Cembaran
*.
4egara 4omor 5/)0D Peraturan Pemerintah 4omor )$ ahun $55# tentang Penyelenggaraan ugas Pembantuan (Cembaran 4egara ahun $55# 4omor ++, ambahan Cembaran
+.
4egara 4omor #5*0D Keputusan -enteri Kesehatan 4omor #$++:-enkes:SK:;I:$55# tentang @rganisasi dan ata Kerja 7epartemen Kesehatan.
-emutuskan dan menetapkan sebagai berikut" #.
Keputusan -enteri Kesehatan 6epublik Indonesia tentang Kebijakan 7asar
$.
Pusat Kesehatan -asyarakat. Kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud diktum
'.
pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud diktum kedua agar digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pusat
.
kesehatan masyarakat. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Inti dari aturan tersebut menjelaskan tentang fungsi Puskesmas yang sangat
penting dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Puskesmas merupakan ujung
1#
tombak pelayanan kesehatan, mempunyai peran yang signifikan dengan konsep pemantauan ilayahnya. Konsep tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dan mengobati angka kesakitan (morbiditas0 dan kematian (mortalitas0. Konsep Puskesmas yang selama ini dianut telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. 3ntuk keberhasilan penerapan kebijakan baru Puskesmas ini, terutama pada aspek penyelenggaraannya, pemahaman berbagai standar dan pedoman yang dimaksud perlu diupayakan. Kebijakan dasar Puskesmas beserta berbagai standar dan pedomannya ini merupakan acuan utama bagi pro1insi dan kabupaten atau kota dalam mengembangkan kebijakan operasional setempat. 2.,. $e-utusan Menter# $esehatan tentang Desa "#aga
7esa siaga adalah sebuah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan (bencana dan
kegaatdaruratan
kesehatan0
secara
mandiri
(Kepmenkes
6I
4omor
)*:-enkes:SK:>III:$55*0. -asalah8masalah kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu, munculnya kembali kasus lama seperti ! paru, merebaknya HI>:%I7S, flu burung, masalah diare dan gizi buruk pada balita maka pemerintah mengambil kebijakan yaitu program desa siaga. Program tersebut tidak hanya untuk menangani masalah kesehatan
tetapi juga membantu desa agar mandiri dalam
menghadapi hal8hal di luar kesehatan sepeti bencana alam, masalah pekerjaan, sumber daya dan potensi desa tersebut. Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang8kurangnya sebuah pos kesehatan desa (PK7 atau Poskesdes0. ujuan desa siaga, yaitu" #.
ujuan 3mum erujudnya desa dengan masyarakat yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap berbagai masalah kesehatan (bencana dan kegaatdaruratan kesehatan0 di
$.
desanya. ujuan Khusus a. -eningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan dan melaksanakan perilaku hidup bersih.
1$
b. -eningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan. c. -eningkatnya keaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, abah penyakit, dan sebagainya0. d. -eningkatnya kesehatan lingkungan di desa. %dapun sasaran pengembangan desa siaga adalah" #.
Semua indi1idu dan keluarga di desa yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di ilayah
$.
desanya. Semua pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku indi1idu dan keluarga di desa atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan perilaku tersebut, yaitu tokoh pemerintahan, masyarakat, agama, perempuan,
'.
pemuda, PKK, Karang aruna, media massa, dan lain8 lain. !eberapa pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan perundang8undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain8lain, yaitu kepala desa, camat, pejabat pemerintahan lainnya, dunia usaha, donatur, dan sta!eholders lainnya. Suatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi kriteria berikut
(7epkes, $55*0 " #.
-emiliki # orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang8
$.
kurangnya $ orang kader desa. -emiliki minimal # bangunan pos kesehatan desa (poskesdes0 beserta peralatan dan perlengkapannya. Poskesdes tersebut dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (3K!-0 yang melaksanakan kegiatan8kegiatan minimal " a. Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa serta faktor8faktor risikonya. b. Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KC! serta kekurangan gizi. c. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegaatdaruratan kesehatan d. Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensinya
2%
Kebijakan desa siaga merupakan kebijakan manajerial karena kebijakan ini diturunkan dari menteri kesehatan sebagai upaya pembangunan kesehatan. 7esa siaga juga memberikan pelatihan masyarakat agar mandiri dalam lingkungannnya masing8 masing dalam menangani berbagai masalah kesehatan masyarakat. 7alam penerapan kebijakan desa siaga, terdapat pusat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas, Poskesdes, dan Polindes. Ketiga hal itu mempunyai beberapa perbedaan, yaitu" abel $.*.. Perbedaan Puskesmas, Polindes, dan Poskesdes $ateg+r# Pengert#an
Puskesmas 3nit pelaksanan teknis
P+skes(es 3paya
P+l#n(es 3paya
dinas kesehatan
Kesehatan
Kesehatan
kabupaten atau kota yang
!ersumber daya
!ersumber
bertanggung jaab
-asyarakat
daya
menyelenggarakan
(3K!-0
-asyarakat
pembangunan kesehatan
dibentuk di desa
(3K!-0
di suatu ilayah kerja.
dalam rangka
yang
mendekatkan
didirikan
atau
dengan
menyediakan
bantuan
pelayanan
pemerintah
kesehatan dasar
atau
bagi masyarakat
masyarakat
desa.
atas dasar
Tujuan
-endukung tercapainya
Poskesdes
musyaarah. -eningkat
$husus
tujuan pembangunan
diharapkan
nya
kesehatan nasional, yaitu
dapat
jangkauan
meningkatkan kesadaran,
melaksanakan
dan mutu
kemauan, dan
berbagai
pelayanan
kemampuan hidup sehat
kegiatan
KI%8K!,
bagi setiap orang yang
pelayanan
termasuk
21
Pem%en tukan
bertempat tinggal di
kesehatan bagi
pertolongan
ilayah kerja Puskesmas
masyarakat
dan
agar terujud derajat
desa.
penanganan
kesehatan yang setinggi8
pada kasus
tingginya.
gagal.
7ibentuk berdasarkan
7iselenggarakan
7irintis di
ketentuan dinas
oleh tenaga
desa yang
kesehatan.
kesehatan
telah
(minimal oleh
mempunyai
seorang bidan0,
bidan yang
dengan dibantu
tinggal di
oleh sekurang8
desa tersebut.
kurangnya dua Ruang
orang kader. 7esa
Satu kecamatan
7esa
l#ngku-
2.,.* $e-utusan Menter# $esehatan tentang B#(an (# Desa
7efinisi bidan dikeluarkan oleh "nternational #onfederation $f %idwives (I2-0, dianut oleh seluruh organisasi bidan di dunia, diakui oleh ?H@ dan &ederation of "nternational 'ynecologist $bstetrition (AI9@0. -enurut I!I, !idan adalah seorang anita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yg berlaku, dicatat (registrasi0, diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. -enurut Permenkes nomor )+$:-enkes:Per:>I:#//*, sosok figur bidan adalah seorang anita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan diakui pemerintah. !idan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jaab dan akuntabel sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan 22
nasehat selama masa hamil, persalinan, dan masa nifas. !idan juga memimpin persalinan atas tanggung jaab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. %suhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi, akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegaat daruratan. !idan desa mempunyai peranan sebagai fasilitator, moti1ator, dan katalisator dalam pengembangan desa siaga. !erdasarkan Keputusan -enteri Kesehatan 4omor )+$ tahun #//* telah memberikan eenang bidan di desa untuk menangani komplikasi kehamilan dan persalinan tertentu. ugas bidan dalam Permenkes tersebut yaitu menjaga kesehatan keluarga khususnya ibu dan anak sesuai standar profesi dan eenangnya, serta membina masyarakat agar lebih tanggap dalam menangani masalah kesehatan. !idan juga berhak memberikan rujukan kepada unit pelayanan spesialis apabila terdapat kecenderungan komplikasi dan resiko tinggi. !erdasarkan
Peraturan
#*:-enkes:Per:;:$5#5
tentang
-enteri Izin
Kesehatan dan
(Permenkes0
Penyelenggaran
Praktik
4omor !idan,
keenangan yang dimiliki bidan meliputi" #.
$. '.
Keenangan normal" a. Pelayanan kesehatan ibu b. Pelayanan kesehatan anak c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana Keenangan dalam menjalankan program pemerintah Keenangan bidan menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter
2. Ber%aga# $e%#jakan L#ngku- Rumah "ak#t 2..1 Pengert#an Rumah "ak#t
#.
-enurut ?H@ (?orld Health @rganization0 6umah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif0, penyembuhan penyakit (kuratif0 dan pencegahan penyakit (pre1entif0 kepada masyarakat. 6umah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.
23
$.
-enurut 3ndang E 3ndang 4o. ahun $55/ tentang 6umah Sakit 6umah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan raat inap, raat jalan, dan gaat darurat.
'.
-enurut
Keputusan
-enteri
Kesehatan
6epublik
Indonesia
4o.
'5:-=4K=S:P=6:III:$5#5 6umah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan raat inap, raat jalan dan gaat darurat. .
-enurut
Peraturan
-enteri
Kesehatan
6epublik
Indonesia
4o.
#$5:-enkes:SK:;:$55 tentang Persyaratan Kesehatan Cingkungan 6umah Sakit 6umah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya
pencemaran lingkungan dan gangguan
kesehatan.
2..2 Asas (an Tujuan Rumah "ak#t
!ila dititik beratkan dari perundang8undangan yang berlaku di Indonesia, maka sebuah rumah sakit haruslah mempunyai asas dan tujuan. #.
%sas Penyelenggaraan 6umah Sakit 6umah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial (33 4omor ahun $55/0
$.
ujuan Penyelenggaraan 6umah Sakit -enurut 33 nomor tahun $55/, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk" a. -empermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
24
b. -emberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. c. -eningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. d. -emberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.
2..3 Tugas (an ungs# Rumah "ak#t #. ugas 6umah Sakit 6umah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan $.
memulihkan kesehatan (33 4omor ahun $55/0. Aungsi 6umah Sakit Sesuai dengan 33 nomor tahun $55/, untuk menjalankan tugasnya, rumah sakit mempunyai fungsi" a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan
dalam
rangka
peningkatan
pelayanan
kesehatan
dengan
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 2.. Persaratan I4#n Men(#r#kan Rumah "ak#t
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit0 dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, selain merupakan tangung jaab pemerintah juga merupakan hak bagi masyarakat untuk ikut berperan serta. -eskipun masyarakat berhak untuk ikut berperan serta secara nyata seperti mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit, tidaklah berarti baha masyarakat diperbolehkan dengan seenang8enang atau semaunya untuk mendirikan dan menyelenggarakannya. !erbagai factor dan aspek yang terkait dengan akibat dari pendirian dan penyelenggaraan suatu kegiatan
2
perlu diperhatikan, dipertimbangkan, dan diperhitungkan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian baik kepada manusia maupun kepada lingkungan hidup sekitarnya. 3ntuk itu, masyarakat harus tunduk dan patuh pada ketentuan pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit yang diatur oleh Pemerintah. 7engan demikian untuk melakukan kegiatan pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit harus mengikuti prosedur perizinan yang ditetapkan pemerintah. -enurut Cembaga %dministrasi 4egara, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan8kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Izin sebagai perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan keajiban bagi si penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian dan kejelasan baik yang menyangkut prosedur, aktu, persyaratan, dan pembiayaan. -enurut Peraturan -enteri Kesehatan 4omor #+ tahun $5#5, untuk memperoleh izin mendirikan, rumah sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi" #.
Studi Kelayakan Studi kelayakan rumah sakit pada dasarnya adalah suatu aal kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan nonfisik yang berisi tentang " a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, yang meliputi demografi, sosio8 ekonomi, morbiditas dan mortalitas, sarana dan prasarana. b. Kajian kebutuhan sarana dan fasilitas fisik, peralatan medik maupun non medik, tenaga atau sumber daya manusia, serta dana yang dibutuhkan. c. Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi prakiraan pendapatan, prakiraan biaya, proyeksi arus kas ()8#5 tahun0, dan proyeksi laba dan atau rugi ()8#5 tahun0.
$.
%aster lan
2!
%aster plan adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang8kurangnya #5 tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Strategi tersebut meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan. '.
Status Kepemilikan. 6umah sakit dapat didirikan oleh" a.
Pemerintah, harus berbentuk 3nit Pelaksana eknis (3P0 dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan !adan Cayanan 3mum (!C30.
b.
Pemerintah 7aerah, harus berbentuk Cembaga eknis 7aerah dengan pengelolaan !C3 7aerah.
c.
Sasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.
.
Persyaratan Pengolahan Cimbah Persyaratan pengelolaan limbah meliputi 3paya Kesehatan Cingkungan (3KC0, 3paya Pemantauan Cingkungan (3PC0, dan %nalisis 7ampak Cingkungan (%mdal0. Persyaratan pengolahan limbah tersebut dilaksanakan berdasarkan jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang8 undangan.
).
Cuas anah dan Sertifikatnya Cuas tanah untuk rumah sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal #F kali luas bangunan dan bangunan bertingkat minimal $ kali luas bangunan lantai dasar. Cuas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang8undangan.
*.
Penamaan Penamaan rumah sakit tidak diperbolehkan menggunakan nama seseorang yang masih hidup. Salah satu alasannya adalah karena tidak ada yang dapat menjamin baha sepanjang hidup seseorang tersebut tidak akan melakukan
2"
perbuatan yang melanggar hukum. %dapun persyaratan utama penamaan rumah sakit, yaitu" a.
Harus menggunakan bahasa Indonesia.
b. idak boleh menambahkan kata GinternasionalG, Gkelas duniaG, Gworld classG, G global G atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat. Pernyataan pada poin ($0 tidak berlaku apabila rumah sakit tersebut memang telah terakreditasi secara internasional oleh lembaga internasional. +.
Izin -endirikan !angunan (I-!0, Izin Penggunaan !angunan (IP!0, dan Surat Izin empat 3saha (SI30. Pendirian rumah sakit harus memiliki izin undang8 undang gangguan (H@0, I-!, IP!, dan SI3 yang dikeluarkan oleh instansi berenang sesuai ketentuan yang berlaku.
2..* Tanggung 'a5a Pemer#ntah (an Pemer#ntah Daerah
anggung jaab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 33 nomor tahun $55/ diantaranya adalah " #. $.
-enyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat. -enjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin
'. .
atau orang tidak mampu. -enyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. -enggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai
).
dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. -enyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan
2.., 'en#s (an $ual#!#kas# Rumah "ak#t
#.
enis 6umah Sakit -enurut 33 nomor tahun $55/, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. a. !erdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam " #0 6umah Sakit 3mum
2#
6umah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. $0 6umah Sakit Khusus 6umah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. b. !erdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit pri1at. #0 6umah Sakit Publik 6umah sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah (Pemda0, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. 6umah sakit publik yang dikelola pemerintah dan Pemda diselenggarakan berdasarkan pengelolaan !C3 atau !C3 7aerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang8undangan. $0 6umah Sakit Pri1at 6umah sakit pri1at dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit $.
yang berbentuk Perseroan erbatas atau Persero. Klasifikasi 6umah Sakit 7alam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit (33 4omor ahun $55/0. a. Klasifikasi 6umah Sakit 3mum #0 6umah Sakit umum kelas % $0
6umah Sakit umum kelas !
'0 6umah Sakit umum kelas 2 0 6umah Sakit umum kelas 7 abel $.+.*. " Perbedaan Aasilitas dan Kemampuan -edik 6umah Sakit 3mum as#l#tas
1. Pelaanan
Me(#k
"-es#al#s Dasar
2$
$elas
$elas
$elas
$elas
A
B
&
D
$
)
8
Penunjang Me(#k 3. Pelaanan Me(#k
#$
<
8
8
"-es#al#s La#n . Pelaanan Me(#k
#'
$
8
8
2. Pelaanan
"-es#al#s
"u%
"-es#al#s
b. Klasifikasi 6umah Sakit Khusus #0 6umah Sakit khusus kelas % $0 6umah Sakit khusus kelas ! '0 6umah Sakit khusus kelas 2 Klasifikasi 6umah Sakit ditetapkan berdasarkan" #. $. '. . ).
PelayananD Sumber 7aya -anusiaD PeralatanD Sarana dan PrasaranaD dan %dministrasi dan -anajemen. -enurut P=6-=4K=S 4omor '5 ahun $5#5 Pasal ' menyatakan baha "
6umah
Sakit
harus mempunyai kemampuan pelayanan sekurang8kurangnya
pelayanan medik umum, gaat darurat, pelayanan keperaatan, raat jalan, raat inap, operasi:bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah.
2.., $e5aj#%an (an Hak #. Keajiban 6umah Sakit 6umah sakit memiliki keajiban yang harus dipenuhi sebagai upaya
meningkatkan pelayanan dan menciptakan kenyamanan di lingkungan rumah sakit. !erdasarkan 33 nomor tahun $55/, setiap rumah sakit mempunyai keajiban, yaitu"
3%
a. -emberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. b. -emberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. c. -enyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. d. -elaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional. e. -emberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kaasan tanpa rokok. $.
Hak 6umah Sakit Setiap rumah sakit memiliki hak sesuai dengan 33 nomor tahun tahun $55/, yaitu" a.
-enentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit.
b. -elakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan. c.
-enerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
d. -empromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. e.
-endapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
'.
Keajiban Pasien !erdasarkan Surat
=daran 7irektorat enderal Pelayanan
-edik
4o.
-.5$.5.'.).$)5 ahun #//+ tentang Pedoman Hak dan Keajiban Pasien, 7okter, dan 6umah Sakit, beberapa keajiban pasien yaitu" a.
-enaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit.
b. -ematuhi segala instruksi dokter dan peraat dalam pengobatannya. c.
-emberikan informasi dengan jujur dan lengkap tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang meraat. 31
d. -elunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit. e.
-emenuhi berbagai hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.
%pabila seorang pasien tidak memenuhi keajiban tersebut maka kemungkinan resiko yang akan diterima olehnya adalah terhambatnya proses pengobatan atau dapat pula sampai dikenakan sanksi hukum. .
Hak Pasien 6umah sakit harus memenuhi hak pasien secara penuh dan pasien dapat menuntut hak yang seharusnya ia peroleh apabila rumah sakit belum memenuhinya. -enurut 33 nomor tahun $55/, pasien mempunyai hak antara lain" a.
-emperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.
b. -emperoleh informasi tentang hak dan keajiban pasien. c.
-emperoleh layanan yang manusiai, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
d. -emperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. e.
-emperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.
2.6
Ber%aga# $e%#jakan L#ngku- $esehatan
Kesehatan memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya meliputi kesehatan fisik tapi juga kesehaatan psikis dan sosial. Kebijakan di lingkup kesehatan juga memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang8undang yang berkaitan dengan masalah kesehatan, salah satunya adalah 33 4o. '* tahun $55/ tentang Kesehatan.
2.6.1 Un(ang7Un(ang N+m+r 3, Tahun 2889 tentang $esehatan
32
3ndang8undang ini memuat beberapa peraturan yang secara langsung mempengaruhi pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 3ndang83ndang 7asar 4egara 6epublik Indonesia ahun #/). Kegiatan dalam upaya
untuk
memelihara
dan
meningkatkan
derajat
kesehatan
masyarakat
dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. 3ndang8undang tersebut disusun dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan aasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional. 7alam hal ini harus memperhatikan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jaab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. 7alam undang8undang ini terdapat beberapa pokok masalah utama yang akan dibahas. Pertama, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi kesehatan. Semua itu digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan kesehatan membagi pelayanan kesehatan menjadi lima macam pelayanan kesehatan, mencakup pelayanan kesehatan promotif, pre1entif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang fokus pada kegiatan promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan pre1entif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan pre1entif dan promotif merupakan lahan dari tenaga kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan untuk penyembuhan, pengurangan penderitaan, dan
33
pengendalian penyakit. 7apat juga sebagai pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan rehabilitatif mengusahakan bekas penderita dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau peraatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan. Pelayanan kesehatan
ini
dilakukan
turun
temurun
secara
empiris
yang
dapat
dipertanggungjaabkan. 7alam penggunaannya harus diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
berasaskan
perikemanusiaan,
keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan keajiban, keadilan, jender, nondiskriminatif, dan norma agama. ujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi8tingginya. Pembangunan kesehatan dijadikan sebagai in1estasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang dapat menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, serta mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Setiap orang juga berkeajiban ikut meujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi8tingginya. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi upaya kesehatan perseorangan,
upaya
kesehatan
masyarakat,
dan
pembangunan
beraasan
kesehatan. 3ntuk meujudkan kebijakan kesehatan, pemerintah bertanggung jaab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengaasi penyelenggaraannya secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah mengatur perencanaan,
34
pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengaasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai
perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengaasan mutu tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Aasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Aasilitas pelayanan kesehatan
meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan
kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Aasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan
sasta.
Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah
menjamin
ketersediaan,
pemerataan,
dan
keterjangkauan
perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. 7alam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. 7alam penyediaan perbekalan kesehatan terdapat pengecualian untuk produk yang dipatenkan, untuk penyediaan produk yang dipatenkan disesuaikan dengan undang8undang yang mengatur kepatenan. eknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. eknologi kesehatan mencakup segala metode dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan. 3ntuk
meujudkan
derajat
kesehatan
yang
setinggi8tingginya,
diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. 3paya kesehatan yang dimaksud dalam kegiatan dengan pendekatan promotif, pre1entif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain"
3
#. $. $. '. . ). *. +. <. /. #5. ##. #$. #'. #. #). #*.
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan tradisional peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan kesehatan reproduksi keluarga berencana kesehatan sekolah kesehatan olahraga pelayanan kesehatan pada bencana pelayanan darah kesehatan gigi dan mulut penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran kesehatan mata pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan pengamanan makanan dan minuman pengamanan zat adiktif bedah mayat Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit
dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyaa pasien dibanding kepentingan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jaab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jaab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaasan terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
dilakukan
oleh
pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.
2.9 $e%#jakan L#ngku- "um%er Daa Manus#a $esehatan 2.9.1 Peraturan Menter# $esehatan RI N+m+r 91:Menkes:Per:;I:2889
enaga kesehatan adalah orang yang mengabdi di bidang kesehatan, memiliki pengetahuan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan keenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes 6I 4omor 3!
/+#:-enkes:Per:;I:$55/0. Kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural 7inkes, 6S, Puskesmas, dan 3P:3P7 diatur dalam Permenkes 6I 4omor /+#:-enkes:Per:;I:$55/.
Permenkes
6I
4omor
/+#:-enkes:Per:;I:$55/
merupakan salah satu kebijakan yang bersifat manajerial karena dikeluarkan oleh menteri kesehatan. Pengangkatan pegaai ke dalam suatu jabatan struktural kesehatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya. Pengangkatan tersebut dilakukan melalui serangkaian proses rekrutmen dan seleksi sesuai peraturan perundang8undangan. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan kompetensi khusus. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pejabat struktural meliputi integritas, kepemimpinan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, kerjasama, dan fleksibel. Kompetensi bidang meliputi orientasi pada pelayanan dan kualitas, berpikir analitis dan konseptual, ino1asi, serta keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional. Kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh pejabat struktural meliputi pendidikan, pelatihan, dan pengalaman jabatan. Kompetensi pejabat struktural kesehatan yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi khusus. #.
Kompetensi Pejabat Struktural 7inas Kesehatan Pro1insi, Kabupaten, atau Kota Kompetensi pejabat struktural dinas kesehatan pro1insi, kabupaten, atau kota diatur dalam pasal #/ sampai pasal $#. Pasal tersebut berisi persyaratan latar belakang pendidikan minimal, keajiban mengikuti pelatihan, dan persyaratan tambahan lain. Pejabat struktural dinas kesehatan pro1insi, kabupaten, atau kota meliputi kepala, sekretaris, kepala bidang atau bagian, dan kepala seksi atau kepala subbagian. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menduduki posisi sebagai kepala bagian dan subbagian dinas kesehatan.
abel $./.#. a. Kompetensi Pejabat Struktural 7inas Kesehatan Pro1insi, Kabupaten, atau Kota
3"
P+s#s# $e-ala "ekretar#s
Pen(#(#k
Pelat#han
Tam%ahan
an Sarjana
Kepemimpinan,
7iutamakan yang
Strata $ di
rencana
memiliki
bidang
strategis, sistem
pengalaman jabatan
Kesehatan
manajemen
paling singkat tiga
-asyarak informasi
tahun sebagai kepala
at
kesehatan,
bidang di dinas
pengembangan
kesehatan pro1insi,
komunitas,
kabupaten, maupun
sur1eilans,
kota, atau kepala
epidemiologi,
dinas kesehatan di
manajemen
pro1insi, kabupaten,
bencana, arly
atau kota lainnya
*arning $utbrea! +ecognition $e-ala
Paling
ystem -engikuti
Bag#an
sedikit
pelatihan sesuai
sarjana
bidang tugasnya
$e-ala "eks#
kesehatan
7alam Permenkes tersebut tidak dijelaskan pendidikan Sarjana Strata $ pada kepala dan sekretaris apakah merupakan pendidikan minimal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Sarjana Strata ' diperbolehkan atau tidak menduduki jabatan tersebut. Pada kepala bagian dan subbagian juga tidak dijelaskan pelatihan yang harus diikuti. Pelatihan yang dimaksud harus dipenuhi
3#
sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. $.
Kompetensi Pejabat Struktural 6umah Sakit Kompetensi pejabat struktural rumah sakit diatur dalam pasal #5 sampai dengan pasal #+. Pejabat struktural kesehatan 6S meliputi direktur, akil direktur (pelayanan medis, administrasi umum, keuangan, S7-, pendidikan0, kepala bagian, dan kepala subbagian. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menduduki posisi kepala bagian dan subbagian 6S serta direktur 6S namun dengan ketentuan tertentu sesuai dengan pasal #5.
abel $./.#. b. Kompetensi Pejabat Struktural 6umah Sakit P+s#s# D#rektur
Pen(#(#kan enaga medis
Pelat#han Kepemimpinan,
Tam%ahan Pengalaman
yang
keirausahaan,
jabatan pada
mempunyai
rencana aksi
direktur
kemampuan dan
strategis,
menentukan
keahlian di
rencana strategis
kelas rumah
bidang
bisnis, rencana
sakit yang
perumahsakitan
implementasi
dapat dipimpin
dan tahunan,
(ketentuan
tata kelola
sesuai dengan
rumah sakit,
pasal #50
standar pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi 6S, pengelolaan S7-
3$
Sarjana Strata $
Pelatihan
7iutamakan
D#rektur
di bidang
disesuaikan
yang memiliki
Pelaanan
kesehatan,
dengan bidang
pengalaman
Me(#s0
sedangkan akil
masing8masing
jabatan paling
A(m#n#stras#
direktur
(diatur dalam
singkat tiga
Umum0
keuangan paling pasal ## sampai
$euangan0
sedikit Sarjana
"um%er
=konomi atau
Daa
%kuntansi
tahun di
dengan pasal #)0 bidang masing8masing
Manus#a0 Pen(#(#kan $e-ala
Paling sedikit
-engikuti
7iutamakan
Bag#an
Sarjana sesuai
pelatihan
yang memiliki
dengan bidang
kepemimpinan
pengalaman
kerjanya
dan
jabatan paling
keirausahaan,
singkat tiga
rencana aksi
tahun sesuai
strategis,
dengan bidang
rencana
tugasnya 8
$e-ala
implementasi
"u%%ag#an
dan rencana tahunan, sistem rekrutmen pegaai, dan sistem remunerasi
'.
Kompetensi Pejabat Struktural Puskesmas 7alam Permenkes 6I 4omor /+#:-enkes:Per:;I:$55/ juga terdapat kompetensi pejabat struktural Puskesmas, yaitu dalam pasal $$. Seorang sarjana kesehatan
4%
masyarakat dapat menduduki jabatan kepala Puskesmas karena memenuhi persyaratan dalam pasal tersebut. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut" a. Kepala Puskesmas berlatar belakang pendidikan paling sedikit tenaga medis atau sarjana kesehatan lainnya. b. Kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas dan pelatihan fasilitator pusat kesehatan desa. c. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ($0 harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. .
Kompetensi Pejabat Struktural 3P:3P7 Kompetensi pejabat struktural 3P:3P7 dalam Permenkes 6I 4omor /+#:-enkes:Per:;I:$55/ diatur dalam pasal $'. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus melanjutkan studi S$ terlebih dahulu untuk dapat menjadi kepala 3P:3P7. Isi pasal $' adalah sebagai berikut" a.
Kepala 3P:3P7 berlatar belakang pendidikan tenaga medis atau sarjana kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata $ di bidang kesehatan.
b.
Kepala 3P:3P7 telah mengikuti pelatihan rencana strategis, pelatihan teknis di bidangnya, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen kesehatan.
c.
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ($0 harus dipenuhi sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.
2.9.2 Un(ang7Un(ang tentang Tenaga $esehatan
3ndang83ndang tentang enaga Kesehatan ini didasarkan pada pemikiran baha Pembukaan 337 #/) mencantumkan cita8cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia,yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu ujud memajukan kesejahteraan umum adalah Pembangunan Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang
41
agar terujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai in1estasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. 7engan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya enaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas,maupun penyebarannya. 3paya pemenuhan kebutuhan enaga Kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis,kualifikasi, jumlah, maupun pendayagunaannya, antangan pengembangan tenaga kesehatan yang dihadapi deasa ini dan di masa depan adalah #.
pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan belum dapat memenuhi
$.
kebutuhan enagaKesehatan untuk pembangunan kesehatanD regulasi untuk mendukung upaya pembangunan enaga Kesehatan masih
'. .
terbatasD perencanaan kebijakan dan program enaga Kesehatan masih lemahD kekurangserasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis enaga
).
KesehatanD kualitas hasil pendidikan dan pelatihan enaga Kesehatan pada umumnya masih
belum memadaiD *. pendayagunaan enaga Kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan enaga +.
Kesehatan berkualitasmasih kurangD pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan,
<. /.
dan sanksibelum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkanD pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatasD pembinaan dan pengaasan mutu enaga Kesehatan belum dapat dilaksanakan
sebagaimanayang diharapkanD #5. sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan masih terbatasD ##. sistem informasi enaga Kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasiyang akurat, terpercaya, dan tepat aktuD #$. dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum cukup. 42
7alam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatankerja sama lintas sector, dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah. Perencanaan kebu tuhan enaga Kesehatan secara nasional disesuaikan deng an kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta ketersediaan enaga Kesehatan tersebut. Pengadaan enaga Kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah 7aerah, maupun masyarakat, termasuk sasta. Pendayagunaan enaga Kesehatan meliputi penyebaran enaga Kesehatan yang merata danberkeadilan, pemanfaatan enaga Kesehatan, dan pengembangan enaga Kesehatan, termasukpeningkatan karier.Pembinaan dan pengaasan mutu enaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitasenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam mendukung penyelenggaraanpelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Pembinaan dan pengaasan mutu enaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan enaga Kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui 3ji Kompetensi, 6egistrasi, perizinan, dan hak8hak enaga Kesehatan. Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas enaga Kesehatan, penguatan sistem informasi enagaKesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.7alam rangka memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum kepada enaga Kesehatan, baikyang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepadamasyarakat penerima pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalandengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya.
43
2.9.3 Peraturan Menter# $esehatan RI N+m+r 31:Menkes:Per:III:2818
Pendayagunaan tenaga kesehatan arga negara asing di Indonesia diatur dalam Peraturan -enteri Kesehatan 4omor '#+:-enkes:Per:III:$5#5. enaga kesehatan arga negara asing (K8?4%0 merupakan arga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memilki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Para K8?4% bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di ilayah
Indonesia. Pendayagunaan K8?4% dipertimbangkan
sepanjang terdapat hubungan bilateral antara negara 6epublik Indonesia dengan negara asal K8?4% yang dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik. !idang pekerjaan yang dapat ditempati oleh K8?4% meliputi pemberi pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta pemberi pelayanan. enaga pendamping merupakan tenaga kesehatan Indonesia dengan keahlian yang sesuai dan ditunjuk sebagai calon pengganti K8?4%. Pasal ' menyebutkan baha K8?4% dilarang paktik secara mandiri, termasuk dalam kerja sosial. Pasal menerangkan baha K8?4% dilarang menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu sesuai peraturan perundang8undangan. enis, kualifikasi pendidikan, dan persyaratan K8?4% diatur dalam bab II Peraturan -enteri Kesehatan 4omor '#+:-enkes:Per:III:$5#5. 7alam bab tersebut dijelaskan persyaratan K8?4% pemberi pelayanan atau pelatihan, serta jangka aktu bekerja mereka. !agi K8?4% yang memberi pelayanan, memiliki keajiban untuk
mengikuti
proses e1aluasi.
=1aluasi
merupakan proses
penyesuaian
kemampuan K8?4% agar memenuhi kompetensi yang tepat untuk bekerja di Indonesia. enaga kesehatan arga negara asing hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu atas permintaan pengguna K8?4%. enaga kesehatan arga negara asing pemberi pelayanan hanya dapat bekerja di rumah sakit kelas % dan ! yang telah terakreditasi. Khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan K8?4% harus memiliki izin operasional tetap dan telah berjalan
44
minimal dua tahun. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mendayagunakan K8?4% diatur dalam pasal #$ sampai pasal #+. Pasal $' membahas hak dari K8?4% untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi dari fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan sesuai kontrak. Keajiban K8?4% adalah menyampaikan laporan kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan kompetensinya secara periodik kepada organisasi profesi. -ereka juga berkeajiban menaati standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. Peraturan -enteri Kesehatan 4omor '#+:-enkes:Per:III:$5#5 termasuk kebijakan manajerial karena dikeluarkan oleh menteri kesehatan.
BAB III
4
&=N&LU"I=N
#. Policies are ritten rules that the formal decision of the organization and binding. Policies go1erning the beha1ior ith the aim of creating ne 1alues in society and must be implemented by the object $. Policies of health sector is one form of public policy. Public policy is a policy made by holders of public otorits, those ho ha1e a mandate from the public or the people through an election process to act on behalf of the people, in this case the go1ernment. his public policy is a form of go1ernment inter1ention in strategic pemanfataan and troubleshooting resources 8 public affairs, as a series of managerial processes orking public officials in making and implementing a policy, so that it ser1es as a public policy decision8making process (7ecision making0 regarding ho performed ell hich is not done by the go1ernment in poer and penangannan problem 8 public issue. '. he type of policy in the field of health is essentially the same as the basic type of public policy. his policy type consists of three types, namely 9ood Policy : 9ood Politics, Policy 9ood : !ad Politics, !ad Policy : 9ood Politics . Health policy broadly di1ided into to, called the first health policy based on the contents of the policy. !ased on this case can be di1ided into three, that is a policy that is strategic, policy 2haracteristically -anagerial, echnical 2haracteristically Policy Program. he second one is based on the le1el of health policy. !ased on this case can be di1ided into three, called Policy -acro, -eso, and -icro. ). %s eJamples of policies in the health sector, among others, 6egulation of the -inister of Health (4o. #$'# : -enkes : P=6 : ;I : $55+ on Special %ssignment Health Human 6esources0, the -inister of Health of Indonesia (4o. #$') : -enkes : SK : ;II : $55+ on Incenti1es for S7-K 2onducting Special %ssignments0, -aternal and 2hild Health Policy (Kepmenkes 6I )5 : -enkes : SK : I> : $50 5 on eJclusi1e breastfeeding for infants in Indonesia from birth until the age of * months and recommended to $ year old child ith appropriate complementary feeding and all health professionals ho ork0.
4!
DATAR PU"TA$A
4"
