344678785-AKK-Kebijakan-Dalam-Bidang-Kesehatan.doc

!erdasarkan latar belakang, rumusan masalah adalah sebagai berikut " #.$.# #.$.# %pak %pakah ah penge pengert rtia ian n dari dari kebi kebija jaka kan n& #.$.$ #.$.$ !agaim !agaimanak anakah ah sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebij kebijaka akan n& #.$.' %pa sajakah sajakah jenis dan contoh contoh dari suatu kebijakan kebijakan di di bidang bidang kesehat kesehatan an & #.$. #.$. !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dala dalam m lingk lingkup up puskes puskesmas mas & #.$.) #.$.) !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dala dalam m lingk lingkup up rumah rumah saki sakitt & #.$.* #.$.* !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dala dalam m lingk lingkup up kesehat kesehatan an & #.$.+ !agaimanakah !agaimanakah kebijakan kebijakan dalam lingkup lingkup sumber sumber daya manusiakeseh manusiakesehatan atan & 1.3

Tujuan

ujua ujuan n yang yang ingi ingin n dica dicapa paii adal adalah ah untuk untuk meme memenu nuhi hi tuga tugass mata mata kulia kuliah h %dministr %dministrasi asi Kebijakan Kebijakan Kesehatan Kesehatan mengenai mengenai Kebijakan Kebijakan dalam !idang Kesehatan Kesehatan serta untuk menambah aasan mengenai berbagai unsur yang terdapat di dalamnya 1. Man!aat #..# #..# -enamb -enambah ah aas aasan an mengen mengenai ai penger pengertia tian n kebija kebijakan kan #..$ #..$ -enamb -enambah ah aasan aasan mengen mengenai ai sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebijaka kebijakan n #..' #..' -ena -enamb mbah ah aa aasa san n meng mengen enai ai jeni jeniss dan dan conto contoh h dari dari suatu suatu kebi kebija jaka kan n di

#.. #.. #..) #..) #..* #..* #.. #..+ +

 bidang kesehatan -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingkup lingkup pusk puskesm esmas as -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingkup lingkup ruma rumah h sakit sakit -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingkup lingkup kese kesehat hatan an -eng -enget etah ahui ui berb berbag agai ai kebi kebija jaka kan n dala dalam m ling lingku kup p sumb sumber er daya daya manu manusi siaa kesehatan

BAB II PEMBAHA"AN 2.1 2.1

Peng Penger ert# t#an an $e $e%# %#ja jaka kan n

2

!erdasarkan latar belakang, rumusan masalah adalah sebagai berikut " #.$.# #.$.# %pak %pakah ah penge pengert rtia ian n dari dari kebi kebija jaka kan n& #.$.$ #.$.$ !agaim !agaimanak anakah ah sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebij kebijaka akan n& #.$.' %pa sajakah sajakah jenis dan contoh contoh dari suatu kebijakan kebijakan di di bidang bidang kesehat kesehatan an & #.$. #.$. !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dala dalam m lingk lingkup up puskes puskesmas mas & #.$.) #.$.) !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dala dalam m lingk lingkup up rumah rumah saki sakitt & #.$.* #.$.* !agaim !agaimanak anakah ah kebija kebijakan kan dala dalam m lingk lingkup up kesehat kesehatan an & #.$.+ !agaimanakah !agaimanakah kebijakan kebijakan dalam lingkup lingkup sumber sumber daya manusiakeseh manusiakesehatan atan & 1.3

Tujuan

ujua ujuan n yang yang ingi ingin n dica dicapa paii adal adalah ah untuk untuk meme memenu nuhi hi tuga tugass mata mata kulia kuliah h %dministr %dministrasi asi Kebijakan Kebijakan Kesehatan Kesehatan mengenai mengenai Kebijakan Kebijakan dalam !idang Kesehatan Kesehatan serta untuk menambah aasan mengenai berbagai unsur yang terdapat di dalamnya 1. Man!aat #..# #..# -enamb -enambah ah aas aasan an mengen mengenai ai penger pengertia tian n kebija kebijakan kan #..$ #..$ -enamb -enambah ah aasan aasan mengen mengenai ai sifat sifat dan ciri ciri dari dari suatu suatu kebijaka kebijakan n #..' #..' -ena -enamb mbah ah aa aasa san n meng mengen enai ai jeni jeniss dan dan conto contoh h dari dari suatu suatu kebi kebija jaka kan n di

#.. #.. #..) #..) #..* #..* #.. #..+ +

 bidang kesehatan -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingkup lingkup pusk puskesm esmas as -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingkup lingkup ruma rumah h sakit sakit -enget -engetahu ahuii berbagai berbagai kebi kebijak jakan an dalam dalam lingkup lingkup kese kesehat hatan an -eng -enget etah ahui ui berb berbag agai ai kebi kebija jaka kan n dala dalam m ling lingku kup p sumb sumber er daya daya manu manusi siaa kesehatan

BAB II PEMBAHA"AN 2.1 2.1

Peng Penger ert# t#an an $e $e%# %#ja jaka kan n

2

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi dan dan bers bersif ifat at meng mengik ikat at.. Kebi Kebija jaka kan n meng mengat atur ur peri perila laku ku deng dengan an tuju tujuan an untu untuk  k  menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat dan ajib dilaksanakan oleh obyeknya. -enurut -enurut ones (#/++"0 kebijakan kebijakan merupakan merupakan serangkaian serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. !erdasarkan kutipan di atas, kebijakan merupakan rencana kerja yang telah dirang dirangkai kai dengan dengan baik baik dan dilaks dilaksanak anakan an untuk untuk mencap mencapai ai suatu suatu tujuan tujuan.. Istil Istilah ah kebijakan (policy) mempunyai makna yang berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom). Isti Istila lah h kebi kebija jaks ksan anaa aan n (wisdom) adal adalah ah keari kearifa fan n yang yang dimi dimili liki ki oleh oleh sese seseor oran ang, g, sedangkan sedangkan kebijakan kebijakan (policy) merupakan (policy) merupakan aturan tertulis hasil keputusan formal suatu organi organisas sasi. i. Istil Istilah ah kebijak kebijakan an juga juga mempuny mempunyai ai makna makna dan strukt struktur ur yang berbed berbedaa dengan hukum (law). (law). Secara garis besar letak perbedaan antara kebijakan dan hukum terletak pada siapa yang membuat dan ruang lingkupnya. Hukum hanya dibuat oleh pemerintah sehingga sehingga ruang lingkupnya mencakup masyarakat luas dan bersifat bersifat baku. Kebijakan Kebijakan dibuat oleh organisasi, perusahaan, atau pemerintah, namun ruang lingkupnya hanya mencakup sasaran tertentu saja dan bisa berbeda antarilayah. Struktur kebijakan dibedakan atas lima hal, yaitu pembuatnya, kontennya, sasarannya, kontek kaitannya dengan faktor atau keadaan lain yang berpengaruh, serta serta tujuan tujuan dan dampak. Kebijakan Kebijakan akan berfungsi efektif efektif jika jika didukung adanya instrumen instrumen kebijakan (policy instruments). instruments). Instrumen Instrumen kebijakan merupakan beberapa tindakan yang dilakukan untuk merealisasikan kebijakan, meliputi" #. Piranti hukum (legal (legal devices devices), ), meny menyan angku gkutt aspe aspek k lega legall (huk (hukum um00 yang yang $.

mendukung dan melandasi kebijakan. atanan ke kelembagaan (institutional setting), berkaitan setting),  berkaitan dengan struktur lembaga

'.

yang terlibat, fungsi, dan pengorganisasiannya. -ekanisme operasional (operationa (operationall mechanism), mechanism), yaitu yaitu berkai berkaitan tan dengan dengan metode metode dan prosedur prosedur serta serta proses proses pelaksanaan pelaksanaan dalam implementa implementasi si praktis, praktis, selain selain itu yang juga pentin penting g dipert dipertimb imbang angkan kan adalah adalah tatanan tatanan sosial sosial (social  arrangement) masyarakat arrangement) masyarakat bagi konteks kebijakan tersebut.

2.2

"#!at !at $e $e%#j %#jakan kan

3

Kebijakan memiliki beberapa sifat utama yang mendasari isi dan tujuannya, yaitu" #.

Kebi Kebijjakan akan ber bersifa sifatt regul egulat atif if (meng mengat atur ur00 Kebijakan dapat membatasi sekelompok indi1idu dan lembaga atau sebaliknya memaksa memaksa melakukan suatu perilaku tertentu. tertentu. Kebijakan regulasi regulasi akan berhasil berhasil dijalankan dijalankan jika perilaku mendukung terus menerus dipantau dan dimoti1asi dimoti1asi.. 2ont 2ontoh oh kebi kebija jakan kan yang yang bers bersif ifat at regul regulat atif if dalam dalam ruang ruang ling lingkup kup keseh kesehat atan an dianta diantaran ranya ya adalah adalah 33 4omor 4omor  ahun ahun $55/. $55/. !ebera !eberapa pa pasal pasal dalam dalam 33

$.

tersebut mengatur tentang syarat mendirikan rumah sakit baru. Kebi Kebijjakan akan ber bersifa sifatt pr protek otekttif (mel (melin indu dung ngii0 Kebijakan bersifat Kebijakan  bersifat protektif dibuat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dengan mengatur hal yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan oleh sektor  sasta sasta,, begitu begitu juga juga sebali sebaliknya knya.. Semua Semua akti1i akti1itas tas yang yang dapat dapat merugi merugikan kan serta serta membahayakan masyakarat dalam berbagai bidang tidak akan diijinkan untuk  diterapkan oleh sektor sektor sasta dan sebaliknya. 2ontoh kebijakan protektif dalam lingkup kesehatan adalah 33 4omor  ahun $55/ yang di dalamnya terdapat

 pasal perlindungan terhadap pasien serta pegaai rumah sakit. '. Kebijakan be bersifat distibutif  Kebijakan Kebijakan distributi distributiff menyebarlua menyebarluaskan skan segala informasi informasi,, sumber daya, dan aturan yang bersifat baru kepada pihak yang terkait. Kebijakan distributif dibuat oleh pemerintah, bertujuan mendorong kegiatan di sektor publik dan sasta yang membutuhkan inter1ensi. Inter1ensi bisa dalam bentuk subsidi, bantuan, atau sejenisnya dimana kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya campur  tangan tangan pemeri pemerinta ntah. h. -asala -asalah h dalam dalam pembuat pembuatanny annyaa adalah adalah anggapa anggapan n antara antara  beberapa kebijakan keb ijakan distributif tidak berhubungan, berhubun gan, padahal pa dahal anggaran pemerintah terbatas, terbatas, sehingga sehingga pembuatan pembuatan sebuah kebijakan distributi distributiff

akan berimplikas berimplikasii

 pada hilangnya yang lain. . Kebi Kebija jaka kan n bers bersif ifat at re-distributif  re-distributif  Kebijakan re-distributif re-distributif berasal dari kebijakan distributif sebelumnya yang telah mengal mengalami ami pembena pembenaran ran dan perubah perubahan. an. Kebija Kebijakan kan re-distr re-distributi ibutiff merupakan merupakan kebi kebija jaka kan n

yang yang

dibu dibuat at

untu untuk k

dapa dapatt

mere meredi dist stri ribu busi sika kan n

keka kekaya yaan an,,

hak  hak 

kepemilikan, dan berbagai nilai lain diantara berbagai tingkat sosial masyarakat.

4

ujuan kebijakan re-distributif adalah untuk mencegah ketimpangan sosial ekonomi yang semakin lebar pada masyarakat. 2.3

&#r# $e%#jakan

Setiap hal tentunya mempunyai karakteristik dan ciri tertentu yang membedakannya dengan yang lain. Kebijakan tentunya juga memiliki beberapa karakterisrik dan ciri utama pula. Karakteristik dan ciri utama dari suatu kebijakan adalah sebagai berikut" 1.

Kebijakan harus memiliki tujuan ujuan tersebut didesain untuk dicapai dan dipahami oleh semua anggota organisasi serta obyek sasaran kebijakan. ujuan harus ditetapkan dari aal dan dikehendaki untuk dicapai (the desired ends to be achieved), bukan hanya sebagai tujuan yang diinginkan saja. Kebijakan tentu mempunyai hambatan tetapi harus dicari solusi untuk mengatasinya dan meujudkan tujuan yang diinginkan. !erdasarkan tujuan utamanya, maka terdapat enam kelompok  tindakan kebijakan (policy actions) yang paling mendasar, yaitu" a. 6egulasi (regulation) ujuan utamanya adalah membuat ketentuan, aturan, dan batasan tertentu.  b. 7eregulasi (deregulation) ujuan utamanya adalah membuat penghapusan atau pelonggaran ketentuan dan batasan. c. Insentif (reward) ujuan utamanya adalah merangsang, mendorong, dan mempercepat proses atau pencapaian hal tertentu dengan memberikan suatu bentuk rangsangan serta imbalan. d. Penyediaan infrastruktur (infrastructure provisions0 ujuan utamanya adalah menyediakan hal yang

biasanya

bersifat

infrastruktural dan barang publik (public goods). e. Informasi atau pedoman (information or guidance) ujuan utamanya adalah memberikan dan menyampaikan informasi serta  berfungsi sebagai pedoman spesifik. f. Pengaruh (influence) ujuan utamanya adalah mempengaruhi dan mendorong terjadinya perubahan serta membantu proses perubahan pada pihak tertentu.

5

2.

Kebijakan harus melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat Partisipasi diartikan sebagai proses keterlibatan dalam pengambilan keputusan,  perumusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengaasan kebijakan. 7engan  partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan atau peraturan yang disusun akan lebih sesuai dengan kenyataan dan memenuhi setiap harapan. -asyarakat juga cenderung lebih patuh pada kebijakan yang penyusunannya melibatkan mereka secara aktif.

3.

Kebijakan terstruktur dan tersusun menurut hukum dan 3ndang 83ndang Semua tindakan atau kebijakan dari pemerintah atau organisasi pri1at harus dilandasi oleh hukum dan undang8undang yang berlaku. Setiap pembuatan kebijakan tidak boleh melanggar hukum dan undang8undang yang telah ada. 7engan kata lain, kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum

4.

dan undang8undang yang berlaku. Kebijakan akan menghasilkan dampak (outcome) Setiap proses pembuatan kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah akan memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat. Suatu kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan apalagi sampai merugikan masyarakat. enis kebijakan berdasarkan pengaruh atau dampak yang ingin ditimbulkannya meliputi" a. Kebijakan eksplisit (eplicit policy) Kebijakan eksplisit adalah kebijakan yang ditujukan untuk memberikan dampak secara langsung pada obyek sasaran kebijakan. b. Kebijakan implisit (implicit policy) Kebijakan implisit adalah kebijakan yang ditujukan untuk memberikan dampak secara tidak langsung pada obyek sasaran kebijakan.

2.

'en#s $e%#jakan (# B#(ang $esehatan

Kebijakan dalam bidang kesehatan adalah salah satu bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemegang otorits publik, mereka yang memegang mandat dari publik atau orang banyak melalui suatu proses  pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat, dalam hal ini adalah pemerintah. Kebijakan publik ini adalah bentuk inter1ensi pemerintah dalam pemanfataan

6

strategis sumber daya dan pemecahan masalah 8 masalah publik, sebagai proses managerial rangkaian kerja pejabat publik dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan, sehingga kebijakan publik ini berfungsi sebagai proses pengambilan keputusan (7ecision making0 menyangkut yang dilakukan maupun yang tidak  dilakukan pemerintah dalam kekuasaannya dan penangannan masalah 8 masalah  publik. enis kebijakan dalam bidang kesehatan pada dasarnya sama dengan jenis kebijakan publik yang mendasar. enis kebijakan ini terdiri dari ' jenis, yaitu " #.

9ood Policy:9ood Politics Kebijakan publik dibuat oleh pembuat kebijakan publik yang akan membuat suatu penyelesaian terhadap suatu masalah tertentu yang bersifat publik pula. Pada kategori jenis ini suatu kebijakan yang dihasilkan harus dipercaya oleh semua anggota kelompok baha kebijakan tersebutakan menghasilkan hasil yang bagus dang sangat sesuai (9ood Policy0. 7isamping dipercaya, tidak akan muncul kritikan 8 kritikan, komentar negatif, dan lain sebagainya yang kontra

$.

tentang kebijakan tersebut. 9ood Policy:!ad Politics Pada kategori jenis ini tidak semua anggota pembuat kebijakan percaya pada kebijakan tersebut, artinya ada sebagian kecil anggota pembuat kebijakan yang tidak menyetujui baha kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik dan sesuai. sehingga akibatnya akan muncul beberapa kritikan dan pendapat negatif 

'.

tentang kebijakan tersebut. !ad Policy:9ood Politics Kebijakan pada jenis ini yang terjadi adalah kebijakan yang dihasilkan tidak  dipercaya oleh seluruh anggota pembuat kebijakan publik akan membaa hasil yang baik, namun tidak ada kritikan atau komentar negatif yang muncul akibat kebijakan tersebut jadi dapat dikatakan baha kebijakan tersebut masih dalam situasi good politics.

Kebijakan kesehatan secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu " #.

$e%#jakan kesehatan %er(asarkan #s# ke%#jakan .

7

!erdasarkan hal ini dibedakan menjadi tiga, yaitu a. Kebijakan yang !ersifat Strategik  Kebijakan yang bersifat stategik adalah kebijakan yang diterbitkan oleh  pemerintah pusat, bersifat fundamental, dan berlaku dalam jangka panjang. 2ontohnya adalah 3ndang83ndang 6epublik Indonesia 4omor '* tahun $55/ tentang Kesehatan dan 3ndang83ndang 6I 4omor 5 tahun $55 tentang amkesmas. Sifat dari kebijakan strategik ini adalah protektif, artinya melindungi kepentingan dan keinginan publik maupun pri1at.  b. Kebijakan yang !ersifat -anajerial Kebijakan yang bersifat manajerial adalah kebijakan yang didapat melalui Peraturan -enteri Kesehatan. 2ontohnya adalah Peraturan -enteri Kesehatan 6epublik Indonesia 4omor /+#:-enkes:Per:;I:$55/ tentang Kualifikasi dan Standar Kompetensi Pejabat Struktural 7inkes, 6S, Puskesmas, dan 3P:3P7. Kebijakan manajerial bersifat regulatif, artinya kebijakan itu dirancang untuk mengatur akti1itas berbagai pihak (publik  maupun pri1at0. c. Kebijakan yang !ersifat eknis Program Kebijakan yang bersifat teknis program merupakan kebijakan operasional atau pelaksanaannya dalam kesehatan. 2ontohnya adalah Keputusan 7irektorat enderal !ina 3paya Kesehatan Kementerian Kesehatan 6epublik Indonesia 4omor HK.5'.5):I:*<5:$5## tentang Penerima 7ana ahap Pertama Penyelenggaraan aminan Kesehatan -asyarakat dan aminan Persalinan di Pelayanan 7asar untuk Setiap Kabupaten atau Kota ahun %nggaran $5##. Kebijakan teknis program bersifat distributif, dimana kebijakan itu menyebarluaskan segala informasi, sumber daya, dan aturan. %turan yang berlaku dalam kebijakan teknis program bersifat baru kepada 2.

 pihak yang terkait pada kebijakan tersebut. $e%#jakan kesehatan %er(asarkan le)el. !erdasarkan hal ini dibedakan menjadi tiga yaitu " a. Kebijakan -akro Kebijakan makro adalah kebijakan yang mencakup kebijakan secara keseluruhan sebagai jaringan keputusan. Kebijakan makro juga merupakan kebijakan yang dapat mempengaruhi seluruh negara (nasional0. Kebijakan

8

makro saling berhubungan untuk membentuk suatu strategi atau tujuan tertentu. 2ontoh kebijakan makro adalah 3ndang83ndang 6I 4omor '* ahun $55/ tentang Kesehatan.  b. Kebijakan -eso Kebijakan meso merupakan kebijakan yang mencakup semua masalah kesehatan pada tingkat regional. Kebijakan meso ini berfokus pada kebijakan tertentu atau pada daerah. 2ontohnya adalah Kepmenkes 6I  4omor

/+#:-enkes:SK:;I:$55/

tentang

Kualifikasi

dan

Standar 

Kompetensi Pejabat Struktural 7inas Kesehatan, 6umah Sakit, Puskesmas, dan 3P:3P7. c. Kebijakan -ikro Kebijakan mikro merupakan kebijakan yang mencakup pada satu organisasi atau instansi tertentu. Kebijakan mikro biasanya mencakup aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, komunitas, dan organisasi tertentu. Kebijakan mikro yang berlaku di suatu organisasi atau komunitas tertentu biasanya tidak berpengaruh pada pihak lain di luar organisasi. 2ontoh dari kebijakan 2.* #.

$.

'.

mikro adalah Kebijakan 6umah Sakit dan Keputusan !upati. &+nt+h $e%#jakan (# B#(ang $esehatan Peraturan -enteri Kesehatan Peraturan -enteri Kesehatan 4o.#$'#:-=4K=S:P=6:;I:$55+

tentang

Penugasan Khusus Sumber 7aya -anusia Kesehatan Keputusan -enteri Kesehatan 6I Keputusan -enteri Kesehatan 4o.#$'):-=4K=S:SK:;II:$55+

tentang

Pemberian Insentif bagi S7-K yang -elaksanakan Penugasan Khusus Kebijakan Kesehatan Ibu dan %nak  a. Kepmenkes 6I )5:-=4K=S:SK:I>:$505 tentang pemberian %SI secara eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak lahir sampai usia * bulan dan dianjurkan sampai anak berusia $ tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai dan semua tenaga kesehatan yang bekerja disarana kesehatan agar menginformasikan kepada semua ibu melahirkan agar  memberikan %SI eksklusif dengan mengacu pada #5 langkah keberhasilan menyusui.  b. 6ekomendasi tentang pemberian makan bayi pada situasi darurat. #0 Pernyataan bersama ?H@, 34I2=A dan I7%I,$55)

9

$0

Pedoman pemberian makanan pada bayi dan anak pada situasi darurat

'0

 bagi petuga kesehatan, 7epkes $55+ Peraturan bersama -enteri 4eara Pemberdayaan ?anita, -enteri tenaga kerja dan transmigrasi dan -neteri Kesehatan tentnag

.

 pemberian %SI selama aktukerja di tempat kerja, $55< Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pasal ) ayat ' di dalam 3ndang 8 3ndang 4o. 5 tentang Sistem aminan Kesehatan 4asional yang mengatur !PS. Saat ini sedang disusun rancangan

).

33 !PS Kebijakan Pengendalian embakau elah dibuat kebijakan Kaasan anpa 6okok (K60 untuk tempat umum di  berbagai daerah. untuk 6ancangan Peraturan Pemerintah (6PP0 tentang Pengamanan Produk embakau sebagai Bat %diktif bagi Kesehatan masih

*.

menjadi pro dan kontrak hingga saat ini. Kebijakan Insentif Pajak  33 6umah Sakit 4o.  tahun $55/pasal '5 huruf (h0 terdapat kesempatan untuk 6umah Sakit Pendidikan dan 6umah Sakit publik untuk menerima

fasilitas intensif pajak. 2., Ber%aga# $e%#jakan L#ngku- Puskesmas 2.,.1 Pengert#an Puskesmas Pengertian Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota, bertanggung jaab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu ilayah kerja (7epartemen Kesehatan 6I, $550. Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota, Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten atau kota. Puskesmas juga merupakan unit pelaksana tingkat pertama, sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. %da tiga fungsi utama yang diemban Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar (PK70 kepada seluruh target sasaran masyarakat di ilayah kerjanya, yaitu" #.

Pusat Penggerak Pembangunan !eraasan Kesehatan a. !erupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di ilayah kerjanya agar menyelenggarakan pembangunan yang beraasan kesehatan.  b. %ktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di ilayah kerjanya. 10

$.

Pusat Pemberdayaan -asyarakat !erupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga, dan masyarakat" a. -emiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat.  b. !erperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk   pembiayaan. c. Ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. d. -embina peran serta masyarakat di ilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. e. -erangsang masyarakat, termasuk sasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. f. -emberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali

'.

dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama -enyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama  (primer 0 secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (continue0 yang mencakup" a. Pelayanan kesehatan perorangan  b. Pelayanan kesehatan masyarakat Penanggung jaab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan

kesehatan di ilayah kabupaten atau kota adalah dinas kesehatan kabupaten atau kota. Puskesmas bertanggung jaab hanya sebagian dari upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota sesuai dengan kemampuannya. Secara nasional, standar ilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi dapat pula terdapat lebih dari satu Puskesmas. anggung jaab ilayah kerja dibagi antar Puskesmas dan setiap Puskesmas tersebut secara operasional bertanggung jaab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten atau kota. -enurut Sistem Pemerintah 7aerah, kedudukan Puskesmas adalah sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah (Pemda0 kabupaten atau kota. Puskesmas memiliki tiga konsep, antara lain sistem, proses, dan output. Sistem meliputi fisik, perbekalan,

11

 pembiayaan, dan metode, sedangkan proses mencakup program atau upaya yang terdiri dari jenis dan kualitas, peran serta masyarakat, dan rujukan. Konsep selanjutnya yaitu output  yang meliputi jangkuan program dan kepuasaan pelanggan.

2.,.2 "#stem $esehatan Nas#+nal "$N/

Sistem Kesehatan 4asional (SK40 adalah bentuk dan cara penyelenggaraan  pembangunan kesehatan sesuai dengan cita8cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam 337 #/). SK4 ini melibatkan seluruh upaya yang dimiliki bangsa Indonesia dalam membangun kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat terujud. Sistem Kesehatan 4asional perlu untuk dilaksanakan secara keseluruhan dengan mempertimbangkan faktor8faktor lain seperti pendidikan, pendapatan, politik, hukum, keamanan, dan kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut. Sistem

Kesehatan

4asional

adalah

pengelolaan

kesehatan

yang

diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi8tingginya (Perpres +$:$5#$ Pasal # angka $0. SK4 digunakan untuk mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan. 7alam mengantisipasi berbagai tantangan dan perubahan perlu mengacu terutama pada arah, dasar, dan strategi  pembangunan kesehatan. %rah, dasar, dan strategi pembangunan kesehatan terdapat dalam 3ndang83ndang 4omor #+ ahun $55+ tentang 6encana Pembangunan angka Panjang 4asional (6PP40 ahun $55)8$5$). Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Candasan SK4 meliputi" #. $.

Candasan Idiil, yaitu Pancasila. Candasan Konstitusional0 yaitu 337 #/) Pasal $< % setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyaD 12

Pasal $< H ayat (#0 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta  berhak memperoleh pelayanan kesehatanD Pasal $< H ayat ('0, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan  pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabatD Pasal ' ayat ($0 negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaanD Pasal ' ayat ('0 negara bertanggung jaab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layakD Pasal $< ! ayat ($0 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembangD Pasal $< 2 ayat (#0 setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas '.

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Candasan @perasional, meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang  berkaitan dengan penyelenggaraan SK4 dan pembangunan kesehatan. !eberapa  peraturan perundangan tersebut terdapat dalam Campiran8# dari 6PPK ahun $55)8$5$). Sistem Kesehatan 4asional disusun dengan memperhatikan pendekatan

re1italisasi pelayanan kesehatan dasar yang meliputi" #.

2akupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata,

$.

Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat,

'.

Kebijakan pembangunan kesehatan, dan

.

Kepemimpinan

2ara Penyelenggaraan Sistem Kesehatan 4asional " #.

Subsistem 3paya Kesehatan

13

Subsistem upaya kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, dan berkualitas. Hal tersebut meliputi upaya  peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan yang diselenggarakan secara adil, merata terjangkau, dan bermutu. Subsistem upaya kesehatan  ,

dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi8tingginya. Pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, dan  pengobatan penyakit serta pemulihan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan kon1ensional maupun pelayanan kesehatan yang terdiri dari pengobatan tradisional dan komplementer dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. 7alam pelaksanaan pelayanan kesehatan selalu mengutamakan keamanan dan efekti1itas yang tinggi. Sumber daya upaya kesehatan terdiri dari sumber daya manusia kesehatan,  biaya, sarana dan prasarana. Sumber daya termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta manajemen dan sistem. Sumber daya upaya kesehatan harus dalam jumlah yang memadai guna terselenggaranya upaya kesehatan. Pembinaan dan pengaasan upaya kesehatan dilakukan secara berjenjang melalui standardisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan penegakan hukum. Semua pembinaan dan pengaasan upaya kesehatan dilakukan oleh pemerintah. 7alam upaya pembinaan dan pengaasan upaya kesehatan, pemerintah bersama dengan organisasi profesi dan masyarakat. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus berkualitas, terjamin keamanannya, dapat diterima masyarakat, efektif dan sesuai, serta mampu menghadapi tantangan global dan regional. 3paya kesehatan memiliki prinsip untuk  dilakukan

secara

berkesinambungan

dan

paripurna,

bermutu,

aman,

 bertanggung jaab, adil merata, nondiskriminatif, dan terjangkau. 3paya kesehatan juga harus menggunakan teknologi tepat guna dan dapat bekerja dalam tim secara cepat dan tepat.

14

7alam hal penyelenggaraan upaya kesehatan terdapat berbagai macam upaya yang harus dilakukan pemerintah. 3paya yang dimaksud terbagi menjadi tiga, yaitu upaya kesehatan primer, sekunder, dan tersier. 3paya pelayanan kesehatan  primer terbagi lagi menjadi dua, yaitu upaya pelayanan kesehatan perorangan  primer dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan perorangan primer memberikan penekanan pada pelayanan  pengobatan, pemulihan tanpa mengabaikan upaya peningkatan dan pencegahan. Pelayanan kesehatan perorangan juga termasuk pemberian pelayanan kebugaran dan gaya hidup sehat (healthy life style0. Pelayanan kesehatan masyarakat  primer lebih menekankan pada keluarga, kelompok, dan masyarakat. Pelayanan

kesehatan perorangan

sekunder adalah pelayanan

kesehatan

spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan  primer. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder meliputi rujukan kasus, spesimen, dan ilmu pengetahuan. Pelayanan kesehatan sekunder ajib merujuk  kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk. Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari  pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan sumber  daya manusia kesehatan. 7alam menjalankan tugas, pelayanan kesehatan  perorangan sekunder didukung oleh pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan sub8spesialistik dari  pelayanan kesehatan di baahnya dan ajib merujuk kembali ke fasilitas kesehatan yang merujuk. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, sumber daya manusia kesehatan, dan rujukan operasional. Pembinaan upaya kesehatan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan harus didukung dengan standar pelayanan kesehatan yang yang baik. Sementara  pengaasan

upaya

kesehatan

ditujukan

15

untuk

menjamin

konsistensi

 penyelenggaraan upaya kesehatan. Pengaasan dilakukan secara intensif, baik  internal maupun eksternal serta dapat melibatkan masyarakat dan sasta. Pengembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan eknologi (Iptek0 yang memadai ditujukan untuk meningkatkan mutu upaya kesehatan. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek harus sesuai dengan perkembangan dan keperluannya dalam bidang kesehatan. Pengembangan dan pemanfaatan Iptek perlu diperluas untuk mendukung pembangunan kesehatan secara keseluruhan.

$.

Subsistem Pembiayaan Kesehatan Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara penyelenggaraan  berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan. Subsistem ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan dan mencapai derajat kesehatan masyarakat. erdapat tiga unsur subsistem  pembiayaan kesehatan yang meliputi dana kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan dana kesehatan. 7ana digali dari sumber pemerintah, baik dari sektor kesehatan dan sektor lain dari masyarakat maupun sasta, serta sumber  lainnya. Sumber daya dari subsistem pembiayaan kesehatan meliputi sumber daya manusia pengelola, sarana, standar, regulasi, dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil guna dan berdaya guna. Prosedur atau mekanisme pengelolaan dana kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan kesehatan. Pelaku subsistem  pembiayaan kesehatan dijalankan baik oleh pemerintah secara lintas sektor, sasta, maupun masyarakat. Prinsip pembiayaan kesehatan berupa kecukupan yaitu suatu usaha dimana  pemerintah berusaha untuk mengatur agar dana yang ada dapat mencukupi  pemberdayaan kesehatan yang akan dilakukan. Selain itu terdapat prinsip efisien dan efektif serta prinsip adil dan transparan dalam pelaksanaanya. 7alam

16

hal penyelenggaraan pembayaran kesehatan terdapat beberapa agenda yang harus dilakukan yaitu penggalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan.

'.

Subsistem Sumber 7aya -anusia Kesehatan 7alam subsistem sumber daya manusia kesehatan terdapat beberapa unsur, meliputi sumber daya manusia kesehatan, sumber daya pengembangan, dan  pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 3nsur sumber daya kesehatan  juga termasuk penyelengaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Prinsip dalam subsistem ini meliputi adil, merata serta demokratis, kompeten dan berintegrasi, objektif, transparan, dan terdapat hierarki sumber daya manusia kesehatan. 7alam penyelenggaraannya sendiri terdapat

perencanaan

S7-

kesehatan,

pengadaan

S7-

kesehatan,

 pendayagunaan serta pembinaan dan pengaasan sumber daya manusia kesehatan. 2.,.3 $e-utusan Menter# $esehatan tentang Puskesmas

Keputusan

-enteri

Kesehatan

6epublik

Indonesia

nomor 

#$<:-enkes:SK:II:$55 termasuk kebijakan yang bersifat manajerial. Kepmenkes 6I nomor

#$<:-enkes:SK:II:$55

tentang

Kebijakan

7asar

Pusat

Kesehatan

-asyarakat merupakan salah satu keputusan menteri kesehatan yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan Puskesmas. 7alam keputusan ini terdapat beberapa  pertimbangan sebagai berikut" #.

!aha dalam rangka mengoptimalkan fungsi Pusat Kesehatan -asyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat $5#5 diperlukan adanya kebijakan dan langkah8langkah strategi yang

$.

digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas. !aha sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan kebijakan dasar  Puskesmas dengan Keputusan -enteri Kesehatan

Keputusan ini juga mengingat beberapa hal"

17

#.

3ndang8undang 4omor $' ahun #//$ tentang Kesehatan (Cembaran 4egara

$.

ahun #//$ 4omor #55, ambahan Cembaran 4egara '/)0D 3ndang8undang 4omor $$ ahun #/// tentang Pemerintah 7aerah (Cembaran

'.

 4egara ahun #/// 4omor *5, ambahan Cembaran 4egara '<'/0D 3ndang8undang 4omor $) ahun #/// tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 7aerah (Cembaran 4egara ahun #/// 4omor +$, ambahan Cembaran

.

 4egara '<<0D Peraturan Pemerintah 4omor $) ahun $555 tentang Keenangan Pemerintah dan Keenangan Pro1insi Sebagai 7aerah @tonom (Cembaran 4egara ahun

).

$555 4omor ), ambahan Cembaran 4egara 4omor '/)$0D Peraturan Pemerintah 4omor '/ ahun $55# tentang Penyelenggaraan 7ekonsentrasi (Cembaran 4egara ahun $55# 4omor *$, ambahan Cembaran

*.

 4egara 4omor 5/)0D Peraturan Pemerintah 4omor )$ ahun $55# tentang Penyelenggaraan ugas Pembantuan (Cembaran 4egara ahun $55# 4omor ++, ambahan Cembaran

+.

 4egara 4omor #5*0D Keputusan -enteri Kesehatan 4omor #$++:-enkes:SK:;I:$55# tentang @rganisasi dan ata Kerja 7epartemen Kesehatan.

-emutuskan dan menetapkan sebagai berikut" #.

Keputusan -enteri Kesehatan 6epublik Indonesia tentang Kebijakan 7asar 

$.

Pusat Kesehatan -asyarakat. Kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud diktum

'.

 pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud diktum kedua agar digunakan sebagai  pedoman oleh pemerintah kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pusat

.

kesehatan masyarakat. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Inti dari aturan tersebut menjelaskan tentang fungsi Puskesmas yang sangat

 penting dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Puskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan, mempunyai peran yang signifikan dengan konsep

18

 pemantauan ilayahnya. Konsep tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah dan mengobati angka kesakitan (morbiditas0 dan kematian (mortalitas0. Konsep Puskesmas yang selama ini dianut telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. 3ntuk keberhasilan penerapan kebijakan baru Puskesmas ini, terutama pada aspek penyelenggaraannya, pemahaman berbagai standar dan pedoman yang dimaksud perlu diupayakan. Kebijakan dasar Puskesmas beserta berbagai standar dan pedomannya ini merupakan acuan utama bagi pro1insi dan kabupaten atau kota dalam mengembangkan kebijakan operasional setempat. 2.,. $e-utusan Menter# $esehatan tentang Desa "#aga

7esa siaga adalah sebuah desa yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan (bencana dan

kegaatdaruratan

kesehatan0

secara

mandiri

(Kepmenkes

6I

4omor 

)*:-enkes:SK:>III:$55*0. -asalah8masalah kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu, munculnya kembali kasus lama seperti ! paru, merebaknya HI>:%I7S, flu burung, masalah diare dan gizi buruk pada balita maka pemerintah mengambil kebijakan yaitu program desa siaga. Program tersebut tidak hanya untuk  menangani masalah kesehatan

tetapi juga membantu desa agar mandiri dalam

menghadapi hal8hal di luar kesehatan sepeti bencana alam, masalah pekerjaan, sumber daya dan potensi desa tersebut. Sebuah desa dikatakan menjadi desa siaga apabila desa tersebut telah memiliki sekurang8kurangnya sebuah pos kesehatan desa (PK7 atau Poskesdes0. ujuan desa siaga, yaitu" #.

ujuan 3mum erujudnya desa dengan masyarakat yang sehat, peduli, dan tanggap terhadap  berbagai masalah kesehatan (bencana dan kegaatdaruratan kesehatan0 di

$.

desanya. ujuan Khusus a. -eningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang  pentingnya kesehatan dan melaksanakan perilaku hidup bersih.  b. -eningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan.

19

c.

-eningkatnya keaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana,

abah penyakit, dan sebagainya0. d. -eningkatnya kesehatan lingkungan di desa. %dapun sasaran pengembangan desa siaga adalah" #.

Semua indi1idu dan keluarga di desa yang diharapkan mampu melaksanakan hidup sehat, peduli, dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di ilayah

$.

desanya. Semua pihak yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku indi1idu dan keluarga di desa atau dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi perubahan  perilaku tersebut, yaitu tokoh pemerintahan, masyarakat, agama, perempuan,

'.

 pemuda, PKK, Karang aruna, media massa, dan lain8 lain. !eberapa pihak yang diharapkan memberikan dukungan kebijakan, peraturan  perundang8undangan, dana, tenaga, sarana, dan lain8lain, yaitu kepala desa, camat, pejabat pemerintahan lainnya, dunia usaha, donatur, dan sta!eholders lainnya. Suatu desa dikatakan menjadi desa siaga apabila memenuhi kriteria berikut

(7epkes, $55*0 " #.

-emiliki # orang tenaga bidan yang menetap di desa tersebut dan sekurang8

$.

kurangnya $ orang kader desa. -emiliki minimal # bangunan pos kesehatan desa (poskesdes0 beserta peralatan dan perlengkapannya. Poskesdes tersebut dikembangkan oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (3K!-0 yang melaksanakan kegiatan8kegiatan minimal " a. Pengamatan epidemiologis penyakit menular dan yang berpotensi menjadi kejadian luar biasa serta faktor8faktor risikonya.  b. Penanggulangan penyakit menular dan yang berpotensi menjadi KC! serta kekurangan gizi. c. Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kegaatdaruratan kesehatan d. Pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensinya

20

Kebijakan desa siaga merupakan kebijakan manajerial karena kebijakan ini diturunkan dari menteri kesehatan sebagai upaya pembangunan kesehatan. 7esa siaga  juga memberikan pelatihan masyarakat agar mandiri dalam lingkungannnya masing8 masing dalam menangani berbagai masalah kesehatan masyarakat. 7alam penerapan kebijakan desa siaga, terdapat pusat pelayanan kesehatan berupa Puskesmas, Poskesdes, dan Polindes. Ketiga hal itu mempunyai beberapa perbedaan, yaitu" abel $.*.. Perbedaan Puskesmas, Polindes, dan Poskesdes $ateg+r# Pengert#an

Puskesmas 3nit pelaksanan teknis

P+skes(es 3paya

P+l#n(es 3paya

dinas kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

kabupaten atau kota yang

!ersumber daya

!ersumber

 bertanggung jaab

-asyarakat

daya

menyelenggarakan

(3K!-0

-asyarakat

 pembangunan kesehatan

dibentuk di desa

(3K!-0

di suatu ilayah kerja.

dalam rangka

yang

mendekatkan

didirikan

atau

dengan

menyediakan

 bantuan

 pelayanan

 pemerintah

kesehatan dasar

atau

 bagi masyarakat

masyarakat

desa.

atas dasar

Tujuan

-endukung tercapainya

Poskesdes

musyaarah. -eningkat

$husus

tujuan pembangunan

diharapkan

nya

kesehatan nasional, yaitu

dapat

 jangkauan

meningkatkan kesadaran,

melaksanakan

dan mutu

kemauan, dan

 berbagai

 pelayanan

kemampuan hidup sehat

kegiatan

KI%8K!,

 bagi setiap orang yang

 pelayanan

termasuk

21

Pem%en tukan

 bertempat tinggal di

kesehatan bagi

 pertolongan

ilayah kerja Puskesmas

masyarakat

dan

agar terujud derajat

desa.

 penanganan

kesehatan yang setinggi8

 pada kasus

tingginya.

gagal.

7ibentuk berdasarkan

7iselenggarakan

7irintis di

ketentuan dinas

oleh tenaga

desa yang

kesehatan.

kesehatan

telah

(minimal oleh

mempunyai

seorang bidan0,

 bidan yang

dengan dibantu

tinggal di

oleh sekurang8

desa tersebut.

kurangnya dua Ruang

orang kader. 7esa

Satu kecamatan

7esa

l#ngku-

2.,.* $e-utusan Menter# $esehatan tentang B#(an (# Desa

7efinisi bidan dikeluarkan oleh  "nternational #onfederation $f %idwives (I2-0, dianut oleh seluruh organisasi bidan di dunia, diakui oleh ?H@ dan  &ederation of "nternational 'ynecologist $bstetrition (AI9@0. -enurut I!I, !idan adalah seorang anita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yg berlaku, dicatat (registrasi0, diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. -enurut Permenkes nomor )+$:-enkes:Per:>I:#//*, sosok figur bidan adalah seorang anita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan dan diakui pemerintah. !idan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jaab dan akuntabel sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan 22

nasehat selama masa hamil, persalinan, dan masa nifas. !idan juga memimpin  persalinan atas tanggung jaab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. %suhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi, akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegaat daruratan. !idan desa mempunyai peranan sebagai fasilitator, moti1ator, dan katalisator  dalam pengembangan desa siaga. !erdasarkan Keputusan -enteri Kesehatan 4omor  )+$ tahun #//* telah memberikan eenang bidan di desa untuk menangani komplikasi kehamilan dan persalinan tertentu. ugas bidan dalam Permenkes tersebut yaitu menjaga kesehatan keluarga khususnya ibu dan anak sesuai standar profesi dan eenangnya, serta membina masyarakat agar lebih tanggap dalam menangani masalah kesehatan. !idan juga berhak memberikan rujukan kepada unit pelayanan spesialis apabila terdapat kecenderungan komplikasi dan resiko tinggi. !erdasarkan

Peraturan

#*:-enkes:Per:;:$5#5

tentang

-enteri Izin

Kesehatan dan

(Permenkes0

Penyelenggaran

Praktik

4omor  !idan,

keenangan yang dimiliki bidan meliputi" #.

$. '.

Keenangan normal" a. Pelayanan kesehatan ibu  b. Pelayanan kesehatan anak c. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana Keenangan dalam menjalankan program pemerintah Keenangan bidan menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter 

2. Ber%aga# $e%#jakan L#ngku- Rumah "ak#t 2..1 Pengert#an Rumah "ak#t

#.

-enurut ?H@ (?orld Health @rganization0 6umah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif0, penyembuhan  penyakit (kuratif0 dan pencegahan penyakit (pre1entif0 kepada masyarakat. 6umah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat  penelitian medik.

23

$.

-enurut 3ndang E 3ndang 4o.  ahun $55/ tentang 6umah Sakit 6umah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan  pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan raat inap, raat jalan, dan gaat darurat.

'.

-enurut

Keputusan

-enteri

Kesehatan

6epublik

Indonesia

4o.

'5:-=4K=S:P=6:III:$5#5 6umah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan  pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan raat inap, raat jalan dan gaat darurat. .

-enurut

Peraturan

-enteri

Kesehatan

6epublik

Indonesia

4o.

#$5:-enkes:SK:;:$55 tentang Persyaratan Kesehatan Cingkungan 6umah Sakit 6umah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.

2..2 Asas (an Tujuan Rumah "ak#t

!ila dititik beratkan dari perundang8undangan yang berlaku di Indonesia, maka sebuah rumah sakit haruslah mempunyai asas dan tujuan. #.

%sas Penyelenggaraan 6umah Sakit 6umah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial (33 4omor  ahun $55/0

$.

ujuan Penyelenggaraan 6umah Sakit -enurut 33 nomor  tahun $55/, pengaturan penyelenggaraan rumah sakit  bertujuan untuk" a. -empermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

24

 b. -emberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. c. -eningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit. d. -emberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

2..3 Tugas (an ungs# Rumah "ak#t #. ugas 6umah Sakit 6umah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan  pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan $.

memulihkan kesehatan (33 4omor  ahun $55/0. Aungsi 6umah Sakit Sesuai dengan 33 nomor  tahun $55/, untuk menjalankan tugasnya, rumah sakit mempunyai fungsi" a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.  b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan

dalam

rangka

peningkatan

pelayanan

kesehatan

dengan

memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. 2.. Persaratan I4#n Men(#r#kan Rumah "ak#t

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit0 dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan  pemulihan kesehatan, selain merupakan tangung jaab pemerintah juga merupakan hak bagi masyarakat untuk ikut berperan serta. -eskipun masyarakat berhak untuk  ikut berperan serta secara nyata seperti mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit, tidaklah berarti baha masyarakat diperbolehkan dengan seenang8enang atau semaunya untuk mendirikan dan menyelenggarakannya. !erbagai factor dan aspek yang terkait dengan akibat dari pendirian dan penyelenggaraan suatu kegiatan

25

 perlu diperhatikan, dipertimbangkan, dan diperhitungkan dengan baik agar tidak  menimbulkan kerugian baik kepada manusia maupun kepada lingkungan hidup sekitarnya. 3ntuk itu, masyarakat harus tunduk dan patuh pada ketentuan pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit yang diatur oleh Pemerintah. 7engan demikian untuk melakukan kegiatan pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit harus mengikuti prosedur perizinan yang ditetapkan pemerintah. -enurut Cembaga %dministrasi 4egara, perizinan adalah salah satu bentuk   pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh  pemerintah terhadap kegiatan8kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan. Izin sebagai  perbuatan hukum sepihak dari pemerintah yang menimbulkan hak dan keajiban  bagi si penerima izin perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar  terdapat kepastian dan kejelasan baik yang menyangkut prosedur, aktu, persyaratan, dan pembiayaan. -enurut Peraturan -enteri Kesehatan 4omor #+ tahun $5#5, untuk  memperoleh izin mendirikan, rumah sakit harus memenuhi persyaratan yang meliputi" #.

Studi Kelayakan Studi kelayakan rumah sakit pada dasarnya adalah suatu aal kegiatan  perencanaan rumah sakit secara fisik dan nonfisik yang berisi tentang " a. Kajian kebutuhan pelayanan rumah sakit, yang meliputi demografi, sosio8 ekonomi, morbiditas dan mortalitas, sarana dan prasarana.  b. Kajian kebutuhan sarana dan fasilitas fisik, peralatan medik maupun non medik, tenaga atau sumber daya manusia, serta dana yang dibutuhkan. c. Kajian kemampuan pembiayaan yang meliputi prakiraan pendapatan,  prakiraan biaya, proyeksi arus kas ()8#5 tahun0, dan proyeksi laba dan atau rugi ()8#5 tahun0.

$.

 %aster lan

26

 %aster plan adalah strategi pengembangan aset untuk sekurang8kurangnya #5 tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal. Strategi tersebut meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan. '.

Status Kepemilikan. 6umah sakit dapat didirikan oleh" a.

Pemerintah, harus berbentuk 3nit Pelaksana eknis (3P0 dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan dan instansi tertentu dengan pengelolaan !adan Cayanan 3mum (!C30.

 b.

Pemerintah 7aerah, harus berbentuk Cembaga eknis 7aerah dengan  pengelolaan !C3 7aerah.

c.

Sasta, harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya  bergerak di bidang perumahsakitan.

.

Persyaratan Pengolahan Cimbah Persyaratan pengelolaan limbah meliputi 3paya Kesehatan Cingkungan (3KC0, 3paya Pemantauan Cingkungan (3PC0, dan %nalisis 7ampak Cingkungan (%mdal0. Persyaratan pengolahan limbah tersebut dilaksanakan berdasarkan  jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang8 undangan.

).

Cuas anah dan Sertifikatnya Cuas tanah untuk rumah sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal #F kali luas bangunan dan bangunan bertingkat minimal $ kali luas bangunan lantai dasar. Cuas tanah dibuktikan dengan akta kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang8undangan.

*.

Penamaan Penamaan rumah sakit tidak diperbolehkan menggunakan nama seseorang yang masih hidup. Salah satu alasannya adalah karena tidak ada yang dapat menjamin baha sepanjang hidup seseorang tersebut tidak akan melakukan

27

 perbuatan yang melanggar hukum. %dapun persyaratan utama penamaan rumah sakit, yaitu" a.

Harus menggunakan bahasa Indonesia.

 b. idak boleh menambahkan kata GinternasionalG, Gkelas duniaG, Gworld  classG, G global G atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat. Pernyataan pada poin ($0 tidak berlaku apabila rumah sakit tersebut memang telah terakreditasi secara internasional oleh lembaga internasional. +.

Izin -endirikan !angunan (I-!0, Izin Penggunaan !angunan (IP!0, dan Surat Izin empat 3saha (SI30. Pendirian rumah sakit harus memiliki izin undang8 undang gangguan (H@0, I-!, IP!, dan SI3 yang dikeluarkan oleh instansi  berenang sesuai ketentuan yang berlaku.

2..* Tanggung 'a5a Pemer#ntah (an Pemer#ntah Daerah

anggung jaab pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan 33 nomor   tahun $55/ diantaranya adalah " #. $.

-enyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat. -enjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin

'. .

atau orang tidak mampu. -enyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. -enggerakkan peran serta masyarakat dalam pendirian rumah sakit sesuai

).

dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. -enyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan

2.., 'en#s (an $ual#!#kas# Rumah "ak#t

#.

enis 6umah Sakit -enurut 33 nomor  tahun $55/, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis  pelayanan dan pengelolaannya. a. !erdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam " #0 6umah Sakit 3mum

28

6umah sakit umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua  bidang dan jenis penyakit. $0 6umah Sakit Khusus 6umah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.  b. !erdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit  publik dan rumah sakit pri1at. #0 6umah Sakit Publik  6umah sakit publik dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah (Pemda0, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. 6umah sakit publik  yang dikelola pemerintah dan Pemda diselenggarakan berdasarkan  pengelolaan !C3 atau !C3 7aerah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang8undangan. $0 6umah Sakit Pri1at 6umah sakit pri1at dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit $.

yang berbentuk Perseroan erbatas atau Persero. Klasifikasi 6umah Sakit 7alam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan  berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit (33 4omor  ahun $55/0. a. Klasifikasi 6umah Sakit 3mum #0 6umah Sakit umum kelas % $0

6umah Sakit umum kelas !

'0 6umah Sakit umum kelas 2 0 6umah Sakit umum kelas 7 Tabel 2.7.6. :

Perbedaan Fasilitas dan Kemampuan Medi !uma" #ait $mum

as#l#tas

1. Pelaanan

Me(#k  

"-es#al#s Dasar

29

$elas

$elas

$elas

$elas

A

B

&

D







$

)





8

Penunjang Me(#k  3. Pelaanan Me(#k  

#$

<

8

8

"-es#al#s La#n . Pelaanan Me(#k

#'

$

8

8

2. Pelaanan

"-es#al#s

"u%

"-es#al#s

 b. Klasifikasi 6umah Sakit Khusus #0 6umah Sakit khusus kelas % $0 6umah Sakit khusus kelas ! '0 6umah Sakit khusus kelas 2 Klasifikasi 6umah Sakit ditetapkan berdasarkan" #. $. '. . ).

PelayananD Sumber 7aya -anusiaD PeralatanD Sarana dan PrasaranaD dan %dministrasi dan -anajemen. -enurut P=6-=4K=S 4omor '5 ahun $5#5 Pasal ' menyatakan baha "

6umah

Sakit harus mempunyai kemampuan

pelayanan

sekurang8kurangnya

 pelayanan medik umum, gaat darurat, pelayanan keperaatan, raat jalan, raat inap, operasi:bedah, pelayanan medik spesialis dasar, penunjang medik, farmasi, gizi, sterilisasi, rekam medik, pelayanan administrasi dan manajemen, penyuluhan kesehatan masyarakat, pemulasaran jenazah, laundry, dan ambulance, pemeliharaan sarana rumah sakit, serta pengolahan limbah.

2.., $e5aj#%an (an Hak  #. Keajiban 6umah Sakit 6umah sakit memiliki keajiban yang harus dipenuhi sebagai upaya

meningkatkan pelayanan dan menciptakan kenyamanan di lingkungan rumah sakit. !erdasarkan 33 nomor  tahun $55/, setiap rumah sakit mempunyai keajiban, yaitu"

30

a. -emberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.  b. -emberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar   pelayanan rumah sakit. c. -enyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. d. -elaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional. e. -emberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kaasan tanpa rokok. $.

Hak 6umah Sakit Setiap rumah sakit memiliki hak sesuai dengan 33 nomor  tahun tahun $55/, yaitu" a.

-enentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit.

 b. -elakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan  pelayanan. c.

-enerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan  perundangundangan.

d. -empromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit. e.

-endapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

'.

Keajiban Pasien !erdasarkan Surat

=daran 7irektorat enderal Pelayanan

-edik

4o.

-.5$.5.'.).$)5 ahun #//+ tentang Pedoman Hak dan Keajiban Pasien, 7okter, dan 6umah Sakit, beberapa keajiban pasien yaitu" a.

-enaati segala peraturan dan tata tertib rumah sakit.

 b. -ematuhi segala instruksi dokter dan peraat dalam pengobatannya. c.

-emberikan informasi dengan jujur dan lengkap tentang penyakit yang diderita kepada dokter yang meraat. 31

d. -elunasi semua imbalan atas jasa pelayanan rumah sakit. e.

-emenuhi berbagai hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya.

%pabila seorang pasien tidak memenuhi keajiban tersebut maka kemungkinan resiko yang akan diterima olehnya adalah terhambatnya proses pengobatan atau dapat pula sampai dikenakan sanksi hukum. .

Hak Pasien 6umah sakit harus memenuhi hak pasien secara penuh dan pasien dapat menuntut hak yang seharusnya ia peroleh apabila rumah sakit belum memenuhinya. -enurut 33 nomor  tahun $55/, pasien mempunyai hak  antara lain" a.

-emperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit.

 b. -emperoleh informasi tentang hak dan keajiban pasien. c.

-emperoleh layanan yang manusiai, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

d. -emperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. e.

-emperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar  dari kerugian fisik dan materi.

2.6

Ber%aga# $e%#jakan L#ngku- $esehatan

Kesehatan memiliki arti yang sangat luas, tidak hany a meliputi kesehatan fisik  tapi juga kesehaatan psikis dan sosial. Kebijakan di lingkup kesehatan juga memiliki cakupan yang sangat luas. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai undang8undang yang berkaitan dengan masalah kesehatan, salah satunya adalah 33 4o. '* tahun $55/ tentang Kesehatan.

2.6.1 Un(ang7Un(ang N+m+r 3, Tahun 2889 tentang $esehatan

32

3ndang8undang ini memuat beberapa peraturan yang secara langsung mempengaruhi pengambilan kebijakan di bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diujudkan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan 3ndang83ndang 7asar 4egara 6epublik Indonesia ahun #/). Kegiatan dalam upaya

untuk

memelihara

dan

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. 3ndang8undang tersebut disusun dalam rangka pembentukan sumber daya manusia serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan aasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional. 7alam hal ini harus memperhatikan kesehatan masyarakat yang merupakan tanggung jaab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. 7alam undang8undang ini terdapat beberapa pokok masalah utama yang akan dibahas. Pertama, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga,  perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi kesehatan. Semua itu digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kebijakan kesehatan membagi pelayanan kesehatan menjadi lima macam  pelayanan kesehatan, mencakup pelayanan kesehatan promotif, pre1entif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan  pelayanan kesehatan yang fokus pada kegiatan promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan pre1entif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Pelayanan kesehatan pre1entif dan promotif merupakan lahan dari tenaga kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan untuk penyembuhan, pengurangan penderitaan, dan

33

 pengendalian penyakit. 7apat juga sebagai pengendalian kecacatan agar kualitas  penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat. Pelayanan kesehatan rehabilitatif mengusahakan bekas penderita dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan atau peraatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan. Pelayanan kesehatan

ini

dilakukan

turun

temurun

secara

empiris

yang

dapat

dipertanggungjaabkan. 7alam penggunaannya harus diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pembangunan

kesehatan

diselenggarakan

berasaskan

perikemanusiaan,

keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan keajiban, keadilan, jender, nondiskriminatif, dan norma agama. ujuan lainnya adalah untuk  meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi8tingginya. Pembangunan kesehatan dijadikan sebagai in1estasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya, pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang dapat menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan, serta mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan. Setiap orang juga berkeajiban ikut meujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi8tingginya. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi upaya kesehatan  perseorangan,

upaya

kesehatan

masyarakat,

dan

pembangunan

beraasan

kesehatan. 3ntuk meujudkan kebijakan kesehatan, pemerintah bertanggung jaab merencanakan, menyelenggarakan, membina, dan mengaasi penyelenggaraannya secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah mengatur perencanaan,

34

 pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengaasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan kesehatan. Ketentuan mengenai

 perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengaasan mutu tenaga kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Aasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas  pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Aasilitas  pelayanan kesehatan

meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan

kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Aasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah, dan

sasta.

Ketentuan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah

menjamin

ketersediaan,

pemerataan,

dan

keterjangkauan

 perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. 7alam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan perbekalan kesehatan. 7alam penyediaan perbekalan kesehatan terdapat pengecualian untuk   produk yang dipatenkan, untuk penyediaan produk yang dipatenkan disesuaikan dengan undang8undang yang mengatur kepatenan. eknologi dan produk teknologi kesehatan diadakan, diteliti, diedarkan, dikembangkan, dan dimanfaatkan bagi kesehatan masyarakat. eknologi kesehatan mencakup segala metode dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Penggunaan teknologi kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit, mendeteksi  penyakit, meringankan penderitaan akibat penyakit, menyembuhkan, memperkecil komplikasi, dan memulihkan kesehatan. 3ntuk

meujudkan

derajat

kesehatan

yang

setinggi8tingginya,

diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. 3paya kesehatan yang dimaksud dalam kegiatan dengan pendekatan promotif, pre1entif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain"

35

#. $. $. '. . ). *. +. <. /. #5. ##. #$. #'. #. #). #*.

pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan tradisional peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan kesehatan reproduksi keluarga berencana kesehatan sekolah kesehatan olahraga pelayanan kesehatan pada bencana pelayanan darah kesehatan gigi dan mulut penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran kesehatan mata pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan pengamanan makanan dan minuman pengamanan zat adiktif  bedah mayat Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit

dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah  penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan kesehatan harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyaa pasien dibanding kepentingan lainnya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung  jaab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jaab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaasan terhadap

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan

dilakukan

oleh

pemerintah,

 pemerintah daerah, dan masyarakat.

2.9 $e%#jakan L#ngku- "um%er Daa Manus#a $esehatan 2.9.1 Peraturan Menter# $esehatan RI N+m+r 91:Menkes:Per:;I:2889

enaga kesehatan adalah orang yang mengabdi di bidang kesehatan, memiliki  pengetahuan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan keenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes 6I 4omor  36

/+#:-enkes:Per:;I:$55/0. Kualifikasi dan standar kompetensi pejabat struktural 7inkes, 6S, Puskesmas, dan 3P:3P7 diatur dalam Permenkes 6I 4omor  /+#:-enkes:Per:;I:$55/.

Permenkes

6I

4omor

/+#:-enkes:Per:;I:$55/

merupakan salah satu kebijakan yang bersifat manajerial karena dikeluarkan oleh menteri kesehatan. Pengangkatan pegaai ke dalam suatu jabatan struktural kesehatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi serta standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya. Pengangkatan tersebut dilakukan melalui serangkaian proses rekrutmen dan seleksi sesuai peraturan perundang8undangan. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan kompetensi khusus. Kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pejabat struktural meliputi integritas, kepemimpinan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, kerjasama, dan fleksibel. Kompetensi bidang meliputi orientasi pada pelayanan dan kualitas,  berpikir analitis dan konseptual, ino1asi, serta keahlian tehnikal, manajerial, dan  profesional. Kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh pejabat struktural meliputi  pendidikan, pelatihan, dan pengalaman jabatan. Kompetensi pejabat struktural kesehatan yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi khusus. #.

Kompetensi Pejabat Struktural 7inas Kesehatan Pro1insi, Kabupaten, atau Kota Kompetensi pejabat struktural dinas kesehatan pro1insi, kabupaten, atau kota diatur dalam pasal #/ sampai pasal $#. Pasal tersebut berisi persyaratan latar   belakang pendidikan minimal, keajiban mengikuti pelatihan, dan persyaratan tambahan lain. Pejabat struktural dinas kesehatan pro1insi, kabupaten, atau kota meliputi kepala, sekretaris, kepala bidang atau bagian, dan kepala seksi atau kepala subbagian. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menduduki posisi sebagai kepala bagian dan subbagian dinas kesehatan.

abel $./.#. a. Kompetensi Pejabat Struktural 7inas Kesehatan Pro1insi, Kabupaten, atau Kota

37

P+s#s# $e-ala "ekretar#s

Pen(#(#k  

Pelat#han

Tam%ahan

an Sarjana

Kepemimpinan,

7iutamakan yang

Strata $ di

rencana

memiliki

 bidang

strategis, sistem

 pengalaman jabatan

Kesehatan

manajemen

 paling singkat tiga

-asyarak  informasi

tahun sebagai kepala

at

kesehatan,

 bidang di dinas

 pengembangan

kesehatan pro1insi,

komunitas,

kabupaten, maupun

sur1eilans,

kota, atau kepala

epidemiologi,

dinas kesehatan di

manajemen

 pro1insi, kabupaten,

 bencana, arly

atau kota lainnya

*arning $utbrea!  +ecognition $e-ala

Paling

ystem -engikuti

Bag#an

sedikit

 pelatihan sesuai

sarjana

 bidang tugasnya

$e-ala "eks#

  

kesehatan

7alam Permenkes tersebut tidak dijelaskan pendidikan Sarjana Strata $ pada kepala dan sekretaris apakah merupakan pendidikan minimal. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah Sarjana Strata ' diperbolehkan atau tidak  menduduki jabatan tersebut. Pada kepala bagian dan subbagian juga tidak  dijelaskan pelatihan yang harus diikuti. Pelatihan yang dimaksud harus dipenuhi

38

sebelum atau paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. $.

Kompetensi Pejabat Struktural 6umah Sakit Kompetensi pejabat struktural rumah sakit diatur dalam pasal #5 sampai dengan  pasal #+. Pejabat struktural kesehatan 6S meliputi direktur, akil direktur  (pelayanan medis, administrasi umum, keuangan, S7-, pendidikan0, kepala  bagian, dan kepala subbagian. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menduduki posisi kepala bagian dan subbagian 6S serta direktur 6S namun dengan ketentuan tertentu sesuai dengan pasal #5.

abel $./.#. b. Kompetensi Pejabat Struktural Rumah Sakit P+s#s# D#rektur

Pen(#(#kan enaga medis

Pelat#han Kepemimpinan,

Tam%ahan Pengalaman

yang

keirausahaan,

 jabatan pada

mempunyai

rencana aksi

direktur

kemampuan dan

strategis,

menentukan

keahlian di

rencana strategis

kelas rumah

 bidang

 bisnis, rencana

sakit yang

 perumahsakitan

implementasi

dapat dipimpin

dan tahunan,

(ketentuan

tata kelola

sesuai dengan

rumah sakit,

 pasal #50

standar  pelayanan minimal, sistem akuntabilitas, sistem remunerasi 6S,  pengelolaan S7-

39


Sarjana Strata $

Pelatihan

7iutamakan

D#rektur

di bidang

disesuaikan

yang memiliki

Pelaanan

kesehatan,

dengan bidang

 pengalaman

Me(#s0

sedangkan akil

masing8masing

 jabatan paling

A(m#n#stras#

direktur

(diatur dalam

singkat tiga

Umum0

keuangan paling  pasal ## sampai

$euangan0

sedikit Sarjana

"um%er

=konomi atau

Daa

%kuntansi

tahun di

dengan pasal #)0  bidang masing8masing

Manus#a0 Pen(#(#kan $e-ala

Paling sedikit

-engikuti

7iutamakan

Bag#an

Sarjana sesuai

 pelatihan

yang memiliki

dengan bidang

kepemimpinan

 pengalaman

kerjanya

dan

 jabatan paling

keirausahaan,

singkat tiga

rencana aksi

tahun sesuai

strategis,

dengan bidang

rencana

tugasnya 8

$e-ala

implementasi

"u%%ag#an

dan rencana tahunan, sistem rekrutmen  pegaai, dan sistem remunerasi

'.

Kompetensi Pejabat Struktural Puskesmas 7alam Permenkes 6I 4omor /+#:-enkes:Per:;I:$55/ juga terdapat kompetensi  pejabat struktural Puskesmas, yaitu dalam pasal $$. Seorang sarjana kesehatan

40

masyarakat dapat menduduki jabatan kepala Puskesmas karena memenuhi  persyaratan dalam pasal tersebut. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut" a. Kepala Puskesmas berlatar belakang pendidikan paling sedikit tenaga medis atau sarjana kesehatan lainnya.  b. Kepala Puskesmas telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas dan  pelatihan fasilitator pusat kesehatan desa. c. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ($0 harus dipenuhi sebelum atau  paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. .

Kompetensi Pejabat Struktural 3P:3P7 Kompetensi pejabat struktural 3P:3P7 dalam Permenkes 6I 4omor  /+#:-enkes:Per:;I:$55/ diatur dalam pasal $'. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus melanjutkan studi S$ terlebih dahulu untuk dapat menjadi kepala 3P:3P7. Isi pasal $' adalah sebagai berikut" a.

Kepala 3P:3P7 berlatar belakang pendidikan tenaga medis atau sarjana kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata $ di bidang kesehatan.

 b.

Kepala 3P:3P7 telah mengikuti pelatihan rencana strategis, pelatihan teknis di bidangnya, kepemimpinan, dan sistem informasi manajemen kesehatan.

c.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ($0 harus dipenuhi sebelum atau  paling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

2.9.2 Un(ang7Un(ang tentang Tenaga $esehatan

3ndang83ndang tentang enaga Kesehatan ini didasarkan pada pemikiran  baha Pembukaan 337 #/) mencantumkan cita8cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia,yaitu melindungi segenap  bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu ujud memajukan kesejahteraan umum adalah Pembangunan Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dankemampuan hidup sehat bagi setiap orang

41

agar terujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai in1estasi  bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Kesehatan merupakan hak asasi manusia, artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia. 7engan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu didukung dengan sumber daya kesehatan, khususnya enaga Kesehatan yang memadai, baik dari segi kualitas, kuantitas,maupun penyebarannya. 3paya pemenuhan kebutuhan enaga Kesehatan sampai saat ini belum memadai, baik dari segi jenis,kualifikasi, jumlah, maupun  pendayagunaannya, antangan pengembangan tenaga kesehatan yang dihadapi deasa ini dan di masa depan adalah #.

pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan belum dapat memenuhi

$.

kebutuhan enagaKesehatan untuk pembangunan kesehatanD regulasi untuk mendukung upaya pembangunan enaga Kesehatan masih

'. .

terbatasD perencanaan kebijakan dan program enaga Kesehatan masih lemahD kekurangserasian antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis enaga

).

KesehatanD kualitas hasil pendidikan dan pelatihan enaga Kesehatan pada umumnya masih

 belum memadaiD *. pendayagunaan enaga Kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan enaga +.

Kesehatan berkualitasmasih kurangD pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir, sistem penghargaan,

<. /.

dan sanksibelum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkanD pengembangan profesi yang berkelanjutan masih terbatasD pembinaan dan pengaasan mutu enaga Kesehatan belum dapat dilaksanakan

sebagaimanayang diharapkanD #5. sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan masih terbatasD ##. sistem informasi enaga Kesehatan belum sepenuhnya dapat menyediakan data dan informasiyang akurat, terpercaya, dan tepat aktuD #$. dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber daya lain belum cukup. 42

7alam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi untuk pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan melalui percepatan  pelaksanaannya, peningkatankerja sama lintas sector, dan peningkatan  pengelolaannya secara berjenjang di pusat dan daerah. Perencanaan ke butuhan enaga Kesehatan secara nasional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan masalah kesehatan, kebutuhan pengembangan program pembangunan kesehatan, serta ketersediaan enaga Kesehatan tersebut. Pengadaan enaga Kesehatan sesuai dengan perencanaan kebutuhan diselenggarakan melalui pendidikan dan pelatihan,  baik oleh Pemerintah, Pemerintah 7aerah, maupun masyarakat, termasuk sasta. Pendayagunaan enaga Kesehatan meliputi penyebaran enaga Kesehatan yang merata danberkeadilan, pemanfaatan enaga Kesehatan, dan pengembangan enaga Kesehatan, termasukpeningkatan karier.Pembinaan dan pengaasan mutu enaga Kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan kualitasenaga Kesehatan sesuai dengan Kompetensi yang diharapkan dalam mendukung  penyelenggaraanpelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indon esia. Pembinaan dan pengaasan mutu enaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam pengembangan enaga Kesehatan serta legislasi yang antara lain meliputi sertifikasi melalui 3ji Kompetensi, 6egistrasi, perizinan, dan hak8hak enaga Kesehatan. Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan enaga Kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas enaga Kesehatan,  penguatan sistem informasi enagaKesehatan, serta peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.7alam rangka memberikan pelindungan hukum dan kepastian hukum kepada enaga Kesehatan, baikyang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat maupun yang tidak langsung, dan kepadamasyarakat penerima  pelayanan itu sendiri, diperlukan adanya landasan hukum yang kuat yang sejalandengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta sosial ekonomi dan budaya.

43

2.9.3 Peraturan Menter# $esehatan RI N+m+r 31:Menkes:Per:III:2818

Pendayagunaan tenaga kesehatan arga negara asing di Indonesia diatur  dalam Peraturan -enteri Kesehatan 4omor '#+:-enkes:Per:III:$5#5. enaga kesehatan arga negara asing (K8?4%0 merupakan arga negara asing pemegang izin tinggal terbatas yang memilki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan. Para K8?4% bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di ilayah Indonesia. Pendayagunaan K8?4% dipertimbangkan sepanjang terdapat hubungan bilateral antara negara 6epublik Indonesia dengan negara asal K8?4% yang dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik. !idang pekerjaan yang dapat ditempati oleh K8?4% meliputi pemberi  pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta pemberi pelayanan. enaga pendamping merupakan tenaga kesehatan Indonesia dengan keahlian yang sesuai dan ditunjuk sebagai calon pengganti K8?4%. Pasal ' menyebutkan baha K8?4% dilarang paktik secara mandiri, termasuk dalam kerja sosial. Pasal  menerangkan baha K8?4% dilarang menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu sesuai peraturan perundang8undangan. enis, kualifikasi pendidikan, dan persyaratan K8?4% diatur dalam bab II Peraturan -enteri Kesehatan 4omor '#+:-enkes:Per:III:$5#5. 7alam bab tersebut dijelaskan persyaratan K8?4% pemberi pelayanan atau pelatihan, serta jangka aktu bekerja mereka. !agi K8?4% yang memberi pelayanan, memiliki keajiban untuk

mengikuti

proses e1aluasi.

=1aluasi

merupakan

proses penyesuaian

kemampuan K8?4% agar memenuhi kompetensi yang tepat untuk bekerja di Indonesia. enaga kesehatan arga negara asing hanya dapat bekerja di fasilitas  pelayanan kesehatan tertentu atas permintaan pengguna K8?4%. enaga kesehatan arga negara asing pemberi pelayanan hanya dapat bekerja di rumah sakit kelas % dan ! yang telah terakreditasi. Khusus untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan K8?4% harus memiliki izin operasional tetap dan telah berjalan

44

minimal dua tahun. Ketentuan lebih lanjut tentang syarat yang harus dipenuhi oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang akan mendayagunakan K8?4% diatur dalam  pasal #$ sampai pasal #+. Pasal $' membahas hak dari K8?4% untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kompensasi dari fasilitas pelayanan kesehatan yang mempekerjakan sesuai kontrak. Keajiban K8?4% adalah menyampaikan laporan kegiatan atau  pekerjaan sesuai dengan kompetensinya secara periodik kepada organisasi profesi. -ereka juga berkeajiban menaati standar profesi, standar pelayanan, dan etika  profesi. Peraturan -enteri Kesehatan 4omor '#+:-enkes:Per:III:$5#5 termasuk  kebijakan manajerial karena dikeluarkan oleh menteri kesehatan.

BAB III

45

&=N&LU"I=N

#. Policies are ritten rules that the formal decision of the organization and  binding. Policies go1erning the beha1ior ith the aim of creating ne 1alues in society and must be implemented by the object $. Policies of health sector is one form of public policy. Public policy is a policy made by holders of public otorits, those ho ha1e a mandate from the public or the people through an election process to act on behalf of the people, in this case the go1ernment. his public policy is a form of go1ernment inter1ention in strategic pemanfataan and troubleshooting resources 8 public affairs, as a series of managerial processes orking public officials in making and implementing a policy, so that it ser1es as a public policy decision8making  process (7ecision making0 regarding ho performed ell hich is not done  by the go1ernment in poer and penangannan problem 8 public issue. '. he type of policy in the field of health is essentially the same as the basic type of public policy. his policy type consists of three types, namely 9ood Policy : 9ood Politics, Policy 9ood : !ad Politics, !ad Policy : 9ood Politics . Health policy broadly di1ided into to, called the first health policy based on the contents of the policy. !ased on this case can be di1ided into three, that is a policy that is strategic, policy 2haracteristically -anagerial, echnical 2haracteristically Policy Program. he second one is based on the le1el of  health policy. !ased on this case can be di1ided into three, called Policy -acro, -eso, and -icro. ). %s eJamples of policies in the health sector, among others, 6egulation of the -inister of Health (4o. #$'# : -enkes : P=6 : ;I : $55+ on Special %ssignment Health Human 6esources0, the -inister of Health of Indonesia (4o. #$') : -enkes : SK : ;II : $55+ on Incenti1es for S7-K 2onducting Special %ssignments0, -aternal and 2hild Health Policy (Kepmenkes 6I )5 : -enkes : SK : I> : $50 5 on eJclusi1e breastfeeding for infants in Indonesia from birth until the age of * months and recommended to $ year old child ith appropriate complementary feeding and all health professionals ho ork0.

46

DATAR PU"TA$A

47