Advokasi Dan KIE Pengaruhi Pengaruhi Keberhasilan KB Di Masyarakat Posted by Redaksi on Mei 20, 2011 · Leave a Comment Medan ( Berita ) : Di era orde baru, Advokasi sering menjadi alat yang cukup ampuh buat para pegiat/aktivis LSM untuk menekan pemerintah. Bahkan Advokasi sering diartikan juga untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara yang lebih radikal, atau lebih dikenal dengan istilah revolusioner. Namun dalam perkembangannya, istilah istilah Advokasi tidaklah seseram seperti sepert i yang dibayangkan. Advokasi lebih diartikan dengan upaya-upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar selaras dengan tujuan-tujuan dari kelompok masyarakat yang ingin diperjuangkan. Dalam hubungannya dengan Kesehatan Reproduksi, strategi Advokasi digunakan untuk mempengaruhi kebija-kan-kebijakan yang berpengaruh langsung kepada masyarakat, khususnya para remaja. Istilah advokasi di bidang kesehatan mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun t ahun 1984 sebagai salah satu strategi global pendidikan global pendidikan atau promosi kesehatan kesehatan.. WHO merumuskan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi promosi kesehatan secara efektif menggunakan 3 strategi pokok, yaitu Advokasi, Social support, Empowerment. Advokasi diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi adalah para pemimpin atau pengambil kebija-kan (policy makers) atau pem-buat keputusan keput usan (decision (decision makers) baik di institusi pemerintah maupun swasta.
Dalam advokasi, peran komunikasi sangat penting, sehingga komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan memerlukan kiat khusus agar komunikasi efektif. Prinsip Prinsip dasar Advokasi tidak hanya sekedar melakukan lobby politik, tetapi mencakup kegiatan persuasif, memberikan semangat dan bahkan sampai memberikan pressure atau t ekanan kepada para pe pemim mimpin pin institusi. Komitmen para pembuat keputusan atau penentu kebijakan sangat penting untuk mendukung atau mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, misalnya untuk pembahasan kenaikan anggaran kesehatan kesehatan,, contoh konkrit pencanangan Indonesia Sehat 2010 oleh presiden. Untuk meningkatkan komitmen ini sangat dibutuhkan advokasi yang baik.
Sementara itu, Advokasi di bidang kependudukan yang dilakoni oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan hal penting dari program KB. Keduanya merupakan bagian dari cara untuk memasyarakatkan gagasan-gagasan tentang KB, di satu sisi serta upaya untuk menjaring partisipasi dan pera n serta masyarakat dalam program KB. Adapun Advokasi dan KIE ini, agar program KB dapat terwujud, diterima dan didukung oleh semua pihak. Maka advokasi dan KIE KB harus diperkuat dengan menggunakan berbagai cara, baik Advokasi KIE langsung melalui pertemuan individu atau kelompok maupun advokasi KIE tidak langsung melalui penggunaan berbagai media seperti media cetak dan elektronik. Seperti dalam amanah Ren-cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 bahwa untuk membangun kualitas SDM yang berkualitas, berkarakter dan mempunyai daya saing tinggi, salah satu focus prioritas pembangunan bidangnya adalah melalui pengendalian penduduk yang difokuskan pada revitalisasi program KB, penyerasian data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber sepert i sen-sus ataupun data registrasi vital.
Demikian dikatakan Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) BKKBN Sumut, Drs Anthony S.Sos. Dikatakan Toni, tujuan utama dari kegiatan Advokasi dan KIE ini adalah untuk mendorong terjadinya proses peru-bahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap program KB. Dari awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari sikap menjauhi menjadi dekat, dari tidak mendukung menjadi mendukung, hingga akhirnya masyarakat secara sadar dan penuh tanggung jawab ikut berpartisipasi secara aktif mendu-kung KB.
Saat ini program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 52 tahun 2009 ten-tang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Ke-luarga, meghadapi tantangan yang semakin berat dan peru-bahan strategi yang semakin berkembang, dimana pembangunan Kependudukan di Indonesia telah diletakkan dalam konteks pembangunan SDM yang mencakup pem-bangunan manusia sebagai Subjek (human capital) dan mencakup siklus dari manusia itu sendiri (life cycle approach).
¶Hasil Sensus Penduduk 2010, Indonesia menduduki peringkat ke empat setelah Cina, Indian dan Amerika dengan kuantitas 237,6 juta jiwa, yang berarti lebih tinggi dari angka proyeksi para ahli kependudukan yang memberi target 235 juta jiwa. Bila yang menjadi target Advokasi KIE tersebut dapat dicapai, maka keberhasilan pelaksanaan program KB di masyarakat telah berada di depan mata.
Apalagi bila masyarakat telah berani berkorban secara mandiri demi terwujudnya keluargakeluarga yang berada dalam lingkungannya menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejah-tera,¶ ujarnya.
Memperhatikan perjalanan panjang pelaksanaan program KB yang dimulai dari tahun 1970 sampai saat ini, Toni menjelaskan, mengalami pasang surut dimana program KB pernah mencapai puncak kejayaannya di tahun 1990an, kemudian semenjak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000 hingga 2006 program KB melemah dan semua infrastruktur KB berantakan, baru setelah tahun 2007 dengan diberlakukannya PP 38 dan 41 tentang kewenangan dan perumpunan organisasi pemerintah.
Dimana program KB sudah menjadi kewenangan dan tang-gung jawab daerah dan kelem-bagaan KB telah diatur dalam PP 41 menjadi lembaga utuh atau merger dengan Pemberda-yaan Perempuan maka program KB mulai menggeliat kembali dan pada tahun 2008 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengintruksikan untuk Revitalisasi Program KB, secara ber-tahap program KB mendapat perhatian dari pemerintah ditandai dengan kembali adanya rekruitmen Penyu-luh KB.
Namun dalam perjalanannya, program KB tidak mung-kin berjalan baik bila hanya ditangani oleh pemerintah saja tanpa dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ula-ma, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, bahkan pemuda dan remaja pada umumnya. Tidak dapat dikesampingkan pula peran kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan pelaku seni yang selama ini tidak bosan-bosannya menyuarakan KB di masyarakat. Mereka adalah ujung tombak KB yang sebenarnya di masyarakat, manakala intensitas Advokasi KIE para Penyuluh KB di lapangan mengalami penurunan.
Seiring dengan diberlakukannya visi dan misi baru program KB yakni Seluruh Keluarga Ikut KB dan mewu-judkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, tuntutan advokasi dan KIE KB yang makin intensif merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sasarannya tidak hanya masyara-kat, tetapi juga lintas sektor dan para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa.
¶Mereka harus dipahamkan betul tentang apa itu KB, man-faat dan hasil-hasil yang ingin dicapai sekaligus program dan kegiatan riil yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Dengan Advokasi dan KIE yang intensif, kita dapat berharap semua stakeholder KB akan
memberikan kontribusi peran yang signifikan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan KB dimasyarakat.
Kondisi saat ini yang diha-rapkan yaitu, program KKB menjadi bagian penting pembangunan nasional. dukungan politis dan operasional stake-holder, berjalannya mekanisme KIE program KKB di lini lapangan, serta dapat dimanfaatkannya media masa dengan baik dan efektif dalam penyam-paian informasi program KKB,¶ paparnya.
Sebagai Individu yang ber-tugas melakukan advokasi pada dirinya harus punya pemahaman bahwa bangsa yang besar ini mempunyai cita-cita yang sangat luhur yaitu µmemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa¶. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut dimulai dari pembentukan karakter keluarga, karena keluarga merupakan wahana utama dan pertama dalam pembentukan karakter bangsa.
Oleh karena itu salah satu focus program KB adalah untuk memberdayakan seluruh keluarga Indonesia agar menjadi keluarga yang memiliki keta-hanan menyeluruh, kuat dan mampu bersaing untuk melan-jutkan kelangsungan hidup bangsa. Hal ini seiring dengan cita-cita program KB mewujud-kan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sebagai langkah awal, para pengelola Advokasi dan KIE perlu membekali dengan penguasaan pengetahuan dan pemahaman bahwa manusia hidup mengimplementasikan diri sebagai wakil Tuhan di bumi. Hal ini mengandung mak-na bahwa manusia sebagai mahluk social harus saling mengasihi kepada sesamanya, sehingga dalam melakukan kegiatan advokasi dan KIE harus melalui pendekatan cinta kasih. µSetiap pekerjaan mempunyai dinamika sendiri, ada yang menarik dan menantang, dan ada kalanya terlihat berat dan mungkin membebani. Begitu pula dengan pengelola Advokasi dan KIE, pekerjaannya menuntut untuk berhubungan dengan banyak orang dengan latar belakang pendidikan, ekonomi dan social budaya.
Demikian juga dengan sikap, pandangan dan perilaku khalayak yang berbeda-beda terhadap program KKB menjadi tantangan bagi pengelola Advokasi dan KIE. Beban kerja yang berat akan terasa ringan apabila pekerjaan itu dimaknai sebagai amanah sehingga dilakukan dengan tulus iklas yang pada akhirnya dapat mencintai pekerjaan itu sendiri,¶ tukas Toni yang juga merang-kap Ketua Koni Belawan.
Manajemen advokasi dan KIE menghendaki kinerja yang efektif dan efisien dalam mencapai khalayak sasaran advokasi dan KIE, sehingga setiap individu yang berkontribusi dalam advokasi dan KIE harus memiliki kemampuan/karakter yaitu, Sumber Daya Manusia Berkualitas, berkomunikasi secara informative dan persua-sive, mempunyai integritas, energik at au semangat, inisiatif yang positif, arif dan bijaksana.
(Irfan Lubis) Target kepersertaan KB di Sumut belum tercapai Warta WASPADA ONLINE MEDAN - Target kepesertaan Keluarga Berencana terutama dari pasangan usia subur di beberapa daerah di Sumatera Utara hingga April 2011 belum tercapai atau baru 30 persen. "Kini program BKKBN untuk mencapai peserta Keluarga Berencana (KB) baru terealisasi 30,51 persen.Tadinya target kita sekitar 40 persen sampai April, tetapi hanya 30,51 persen yang baru tercapai," kata Kasi Advokasi dan KIE Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara, Anthony. Ia mengatakan berdasarkan kontrak kinerja yang ditentukan oleh BKKBN Pusat untuk Sumut adalah sebanyak 372.401 peserta KB baru. Namun hingga akhir April 2011, baru 113.608 peserta KB baru di Sumut. "Kita berharap agar pemerintah kabupaten/kota juga turun gencar dalam menyosialisasikan program KB tersebut, agar target yang telah ditentukan juga dapat terpenuhi," katanya. Menurut dia, salah satu faktor penyebab belum tercapainya target sampai April 2011 ad alah akibat lambatnya laporan yang masuk ke BKKBN Sumut dari daerah-daerah. "Karena lambatnya laporan masuk, jadi ada kemungkinan angka juga akan berubah," katanya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa KB sangat berperan penting untuk menjaga angka pertumbuhan penduduk yang kemudian juga akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya program KB tersebut, masyarakat dapat menjaga dan mengendalikan jumlah anak dalam keluarga, serta program KB itu juga dapat mengurangi tingkat kematian ibu akibat melahirkan. Program KB tersebut tidak hanya dilaksanakan satu pihak saja yakni kaum ibu, namun dapat juga lakukan oleh pria melalui kondom dan vasektomi. "Saat ini kita sedang gencarnya melakukan program KB pada pria, mulai dari penggunaan
kondom sampai Vasektomi," katanya. Editor: PRAWIRA SETIABUDI (dat05/waspada)
BKKBN Sumut Rangkul Tokoh Lintas Agama Posted by Redaksi on Mei 20, 2011 · Leave a Comment *Siarkan Advokasi Dan KIE ± KB Kepada Masyarakata Medan ( Berita ) : Program Keluarga Berenca na (KB) bukan lagi sekedar membatasi jumlah anak, tetapi juga dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan menurunkan angka kematian ibu hamil dan melahirkan yang tidak terencanakan. Bahkan bila program ini tidak kita tangani secara serius mulai dari sekarang akan memberikan dampak degradasi sosial multi dimensi yakni, kr isis ahlak, peningkatan kriminal, disharmoni dalam rumah tangga, bahkan menurunnya nilai-nilai keimanan. Membangun Sumatera Utara yang multi etnis tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah saja, tetapi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat yakni dengan beragam agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini, seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya bupati/walikota se Sumut agar didalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya tidak meninggalkan para tokoh masyarakat, terutama tokoh agama yang ada di daerahnya, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih optimal.
Demikian hal ini disampai-kan oleh Gubernus Su matera Utara (Gubsu) H. Syamsul Arifin, SE, belum lama ini saat me-resmikan Pembukaan Te mu Kemitraan Advokasi Dan KIE Program KB Nasional Melalui Jalur Lintas Agama Pemprovsu.
Gubsu menghimbau, agar seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya bupati/walikota se Sumut agar didalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya tidak mening-galkan para tokoh masyarakat, terutama tokoh agama yang ada di daerahnya, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih optimal dan ekonomis.
Tak hanya itu, Gubsu menyarankan, sebagai tokoh agama yang ikut kemitraan Advokasi dan KIE Program KB Nasional melalui Jalur Lintas Agama Pemprovsu ini diharapkan dapat secara bersama-sama dalam berbagai kesempatan dapat melakukan advokasi, komunikasi, informasi
dan edu-kasi (KIE) program keluarga berencana, atau dengan meng-gunakan bahasa agama yang dapat menambah pengetahuan, sikap dan prilakunya untuk ikut dalam program KB.
Keberadaan tokoh agama dalam kehidupan masyarakat sangat strategis, sebab tokoh agama adalah tempat bertanya bagi masyarakat berkenaan dengan sesuatu ide baru yang selama ini di pegang teguh oleh masyarakat. Peranan tokoh lintas agama dalam kegiatan Advokasi dan KIE harus kita bangun dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka melalui kegiatan pe-nyuluhan KB, agar peran yang akan dijalankannya sebagai barisan penolong dalam melem-bagakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Bertambahnya tenaga KIE/Penyuluh KB ditengah masya-rakat yang selama ini dirasakan mulai berkurang, mempercepat tercapainya visi program KB µseluruh keluarga ikut KB¶, intensifikasi program advokasi dan KIE-KB dapat terlaksana melalui peran tokoh lintas agama dilapangan serta revitalisasi program KB di Sumut diharapkan mendapat du-kungan sepenuhnya dari para tokoh lintas agama dilapangan.
Kegiatan temu kemitraan advokasi dan KIE program KB Nasional melalui Forum Kerjasama Lintas Agama (FKLA) dalam rangka revitalisasi program KB di Pro vsu ini dihadiri sejumlah instansi pemerinta-han kab/kota, yaitu Kepala Kanto r Wilayah Depag Provsu, Ketua dan Unsur Pengurus Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama, Ka. Kandepag dan Tokoh Lintas Agama kab/kota, serta dihadiri Kepala BKKBN Sumut yang saat itu dijabat oleh Indra Wirdhana SH.MM, Kabid Pengendalian KS/PK, H. A Sofian Rangkuti SE, MAP, di-dampingi Kepala Seksi Advo-kasi Dan KIE Anthony S.Sos. (Irfan Lubis)
Idham Chalid Disebut Penggagas Program KB Ayu Lupika
19/05/2011 20:58 Liputan6.com, Banjarmasin: Dr. Kiai Haji Idham Chalid dianggap sosok yang menggagas program
Keluarga Berencana saat menjabat Menteri Kesejahteraan Rakyat beberapa dasawarsa lalu. "Beliau mengatakan, yang menggulirkan dan mempelopori program KB adalah saya sendiri, dan istri saya adalah orang yang pertama masuk KB," kata mantan Gubernur Kalimantan Selatan H.M. Said pada seminar bertajuk "Perjuangan Dr. K.H. Idham Chalid" di Banjarmasin, Kamis (19/5). Menurut Said, Idham Chalid pernah mengungkapkan, saat program KB digulirkan pertama kali, ulama Kalimantan Selatan menolak program tersebut. Akhirnya para ulama di Kalsel pergi ke Jakarta untuk meminta penjelasan kepada Idham Chalid mengenai program KB. Para ulama akhirnya mengerti dan kembali ke Banjarmasin setelah mendengar penjelasan program KB dari Idham Chalid. Dalam seminar tersebut, Said menjelaskan perjuangan Idham Chalid untuk Indonesia. Dia mengemukakan sosok tersebut memiliki pengalaman dalam menjadi tokoh agama, partai politik, serta tokoh nasional. "K.H. Idham Chalid sangat layak mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional." ungkap Said.(ANS/Ant)
Jumat, 20-05-2011 BKB Prioritas Pemukiman KumuhMAKASSSAR, UPEKS--Agar operasional lebh optimal, tahun 2011 ini, Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makassar mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp1,1 Miliar.
Bantuan diperuntukkan penguatan pencapaian Makassar peringkat pertama peserta KB seIndonesia.
Sasarannya, penyediaan kendaraan pelayanan operasional KB, peralatan laptop dan pembangunan gudang peralatan KB.
Kepala BKB Kota Makassar, Andi Muh Hatta baru-baru ini menandaskan, penyediaan kendaraan 1 unit KB untuk memberikan pelayanan masyarakat, khususnya di pemukiman kumuh atau padat.
Diantaranya, di Mariso, Tamalate, Tallo, Ujung Tanah.
"Pelayanan KB ini sudah dilengkapi dengan tim dokter, bidan dan tim kesehatan yang terkoneksi dengan Dinkes Makassar,'' ujarnya.
Diprogramkan pula bantuan penyediaan laptop bagi petugas dilapangan untuk mendukung pencatatan dan pelaporan sistem on line.
Untuk layanan di masyarakat kumuh ini, terkait metode konstrasepsi efektif terpilih. Misalnya alat kontrasepsi dalam rahim, susuk KB, sekaligus vacektomi.
"Penyediaan laptop, awalnya kita siapkan 25 unit secara bertahap dan diupayakan tersedia 143 unit," kata Hatta.
Sementara, itu untuk pembangunan gudang peralatan konstrasepsi direncanakan di eks kantor Kelurahan Ballaparang.
Menanggapi rencana itu, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Nuryanto G Liwang berharap, bantuan DAK dimanfaatkan tepat sasaran.
Terutama sekali perhatian terhadap pelayanan KB di masyarakat, apalagi masih banyak masyarakat yang belum memahami meto de kontrasepsi.
"Banyak masyarakat yang memahami konsep KB hanya alat kontrasepsi. Tetapi pada dasarnya sangat berkaitan dengan upaya pembangunan SDM yang berkualitas," kata Nuryanto. ()
