Peran Dan Advokasi Perawat

PERAN DAN ADVOKASI  PERAWAT   ETIKA KEPERAWATAN  BY   SRI H,S.Kep,Ns 

Peran perawat 

POINT UTAMA PERAN PERAWAT    ADALAH MEMBERIKAN DAN  MEMASTIKAN BAHWA KLIEN  TELAH MEMPEROLEH  PEMENUHAN  DENGAN   ADUKUAT DENGAN  MEMPERHATIKAN NILAI NORMA  YANG BERLAKU 

Klasifikasi • Care giver  • Konselor  •  Advokat • Teacher  • Role model • dll

Nurse as advokat

Perawat bertugas memberi  informasi dan bantuan kepada   pasin atas keputusan apaun   yang dibuat oleh pasien dan  keluarga.

Memberi informasi berarti menyediakan   penjelasan atau informasi sesuai dengan   yang dibutuhkan oleh pasien dan  keluarga.

Memberi informasi mengandung 2 pengertian: 1. peran aksi:perawat memberikan keyakinan kepada pasien bahwa mereka mempunyai hak dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan atau keputusan sendiri dan tidak tertekan dengan pengeruh orang lain 2.peran non aksi : pihak advokat harus bisa menahan diri untuk tidak mempengaruhi keputusan pasien

Sebagai advokat perawat harus bisa  menghargai pasien sebagai individu yang  mpy berbagai karaterisitk . Perawat memberikan perlindungan  terhadap martabat dan nilai manusiawi   pasien selama dalam keadaan sakit 

 Advokasi perawat 

PENGERTIAN Melindungi klien dan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan keselamatan terhadap praktek tidak sah dan tidak kompeten (malpraktek) serta melanggar  etika yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan mannapun dan dimananpun dalam melaksankan tugasnya.

Hukum dan etika • KEPMENKES NO 1239 th 2001 Dibuat oleh lembaga resmi • Mengatur perilaku pd umumnya

• KEPMENKES NO 1239 th 2001 • Mengatur perilaku pengemban profesi • Berdasarkan konsensusu

• Mengikat sesuatu yang wajib scr umum

• Mengikat pd hla dan waktu tertentu

• Sanksi jasmani dan material

• Kontrol oleh ikatan profesi

• Kontrol: masy. Penegak hkm

Rambu-rambu hukum: - UU no 23 tahun 1992 - PP no 32 th 1996 - Hukum pidana/perdata/admin - Kep MenKes 1239 th 2001

Sosialisasi dan legislasi praktek keperawatan • Merupakan proses legeslasi praktek keperawatan • KEPMENKES NO 1239 th 2001 • tujuan penerbitan,proses legislasi,peranan PPNI. • Disampaikan dalam semiloka PPNI di Malang 2002

HUKUM KESEHATAN

HUKUM KEPERAWATAN

segala PP yang mengatur AsKep thd klien dlm aspek hukum perdata, pidana, dan admin sbg bagian dr  hukum kes

UUD 1945 UU RI no 23 th 1992 ttg kes PSL:49-55 PP RI NO 32 1996 ttg NaKes Tenaga Keperawatan “ psl 2 ayat 1 huruf b psl 2 ayat 3

Hak dan tanggung jawab 1. Hak pasien dan perawat a. Hak pasien •

Memberikan persetujuan

•

Perlindungan bagi orang tak berdaya (gangguan mental, anak dibawah umur, USILA)

•

Menolak dan menerima intervensi

Con’t b. Hak perawat • Perlindungan wanita • Berserikat dan berkumpul (PPNI) • Mengendalikan praktek kep sesuai dg hukum • Mendpt upah yang layak • Bekerja di lingkungan yang baik • Pengembangan profesi • Menyusun standart praktek dan pendidikan kep

2. Tanggung jawab hukum perawat

“OVERLAPPING ANTARA MEDICAL  DAN NURSE LAW” 

KEMITRAAN

 Asuhan keperawatan

mandiri

kolaborasi

Syarat wewenang bisa didelegasikan • Pelaksanaan keputusan penegakan diagnose, pemberian/penentuan terapi, namun dokter  tetap bertanggung jawab • Hanya bisa bila dokter sdh yakin bahwa orang tsb mampu • Pendelegasian harus tertulis jelas • Disertai bimbingan dan pengawasan medik dalam pelaksanaannya • Yang diberi wewenang berhak menolak apabila tidak mampu