12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Bantuan Hukum dan Advokasi 1. Pengertian Bantuan Hukum Istilah bantuan hukum masih merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Bantuan hukum yang berkembang di Indonesia pada hakikatnya tidak luput dari perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang telah maju. Pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda, antara lain: Menurut Adnan Buyung Nasution (2007:13) bantuan hukum adalah: Legal aid, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara: 1) Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma, 2) Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin, 3) Dengan demikian motifasi utama konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. Taufik Makarao dan Suhasril (2002:21) Legal assistance. Mengandung pengertian yang lebih luas dari legal aid. Disamping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum. Lebih dekat dengan pengertian profesi advokat yang memberi bantuan : 1) Baik mereka yang mampu membayar prestasi, 2) Maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cumacuma.
13
Yahya Harahap (2006:344) Legal service atau pelayanan hukum yang terkandung makna atau tujuan : 1) Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang opersionalnya menghapuskan kenyataan-kenyataan deskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan. 2) Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang diberikan hukum kepada setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin. 3) Legal service dalam operasionalnya lebih cendrung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian. Dalam keputusan menteri kehakiman No.M.01.U.M.08.10. tahun 1981 tanggal 13 oktober 1981 tentang petunjuk pelaksanaan proyek konsultasi dan bantuan hukum melalui fakultas hukum negeri. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa: Bantuan hukum diberikan kepada klien terhadap perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan pada badan peradilan atau badan-badan lain yang memberikan peradilan, sejak awal sampai diperolehnya keputusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti dan melalui kegiatan-kegiatan mewakili klien sebagai kuasa khusus dimuka badan peradilan. Kuffal, (2004:158) menyatakan bahwa: Bantuan hukum adalah pelayanan hukum (legal sevice) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan sejak ia ditangkap/ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindugan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi
14
tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Menurut UU No 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 butir 9 di jelaskan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Menurut Adnan Buyung Nasution (Soerjono Soekanto, 1983 : 14 & 17) disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, bantuan hukum berperan juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum dan juga juga turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa ruang lingkup bantuan hukum
mencakup
pemberian
pelayanan
hukum,
mengadakan
pendidikan hukum serta mengadakan pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan hukum yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat agar mereka menyadarai hakhaknya sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Oleh karena itu, mengutip pendapat K. Smith dan DJ Keenan, Santoso Poedjosoebroto berpendapat bahwa bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari
15
pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara. (Soerjono Soekanto, 1983 : 21) S. Tasrif (pengacara/advokat) menyatakan, bahwa orang-orang yang dapat diberi bantuan/nasihat hukum hanyalah orang-orang miskin (yang harus memiliki surat keterangan miskin/tidak mampu dari lurah atau pejabat lainnya yang berwenang) dan tidak diperkenankan untuk memberi
bantuan/nasihat
hukum
kepada
orang
yang
mampu
membayar honorarium atau nasihat hukum kepada orang yang mampu membayar honorarium kepada seorang advokat/pengacara biasa (Soerjono Soekanto, 1983 : 25) 2. Pengertian Advokasi Makna advokasi secara umum mempunyai arti yang luas dan masing-masing pakar mempunyai pandangan yang berbeda. Advokasi (LBH Malang, 2008:7) adalah : Usaha sistimatis secara bertahap (inkremental) dan terorganisir yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi profesi untuk menyuarakan aspirasi anggota, serta usaha mempengaruhi pembuat kebijakan publik untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kelompok tersebut, sekaligus mengawal penerapan kebijakan agar berjalan efektif. Sedangkan advokasi menurut Mansour Faqih (Satrio Aris Munandar 2007: 2) adalah:
16
Media atau cara yang digunakan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju. Julie Stirling mendefinisikan advokasi sebagai serangkaian tindakan yang berproses atau kampanye yang terencana/terarah untuk mempengaruhi orang lain yang hasil akhirnya adalah untuk merubah kebijakan
public.
diartikan
sebagai
Selanjutnya aksi
Sheila
strategis
dan
Espine-Villaluz, terpadu
yang
advokasi dilakukan
perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (isu) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. (Valeri Miller dan Jane Covey , 2005 : 8) Advokasi juga merupakan langkah untuk merekomendasikan gagasan kepada orang lain atau menyampaikan suatu issu penting untuk dapat diperhatikan masyarakat serta mengarahkan perhatian para pembuat kebijakan untuk mencari penyelesaiannya serta membangun dukungan terhadap permasalahan yang diperkenalkan dan mengusulkan bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk
mempengaruhi
dan
mendesakkan
perubahan,
dengan
17
memberikan sokongan dan pembelaan terhadap kaum lemah (miskin, terbelakang, dan tertindas) atau terhadap mereka yang menjadi korban sebuah kebijakan dan ketidak adilan. Advokasi ketika dikaitkan dengan skala masalah yang dihadapi dikategorikan kepada tiga jenis (Satrio Aris Munandar 2007: 2) adalah: 1) avokasi diri yaitu advokasi yang dilakukan pada skala lokal dan bagkan sangat pribadi misalnya saja ketika seoarang mahasiswa tiba-tiba diskorsing oleh pihak universitas tanpa ada kejelasan maka advokasi yang dilakukan adalah dengan cara mencari kejelasan atau klarifikasi pada pihak universitas. 2) advokasi kasus yaitu advokasi yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap orang atau kelompok tertentu yang belum memiliki kemempuan membela diri dan kelompoknya. 3) Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berdimensi hukum. Secara sempit advokasi merupakan kegiatan pembelaan hukum (litigasi) yang dilakukan oleh pengacara dan hanya merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan praktek beracara di pengadilan. Pengertian advokasi menjadi sempit karena pengaruh yang cukup kuat dari padanan kata advokasi dalam bahasa Belanda, yakni advocaat yang tak lain berarti pengacara hukum atau pembela. Pengaruh bahasa belanda ini kemudian disadur oleh bahasa Indonesia yang memasukan kata avokat dalam tatanan kata dalam bahasa Indonesia.
18
Advokat adalah ahli hukum, yang berperan, bertindak sebagai penasehat atau pembela perkara didalam pengadilan (Tim penyususn Bahasa, 1989:8) Berdasarkan pengertian di atas akhiran si pada kata advokasi dapat diartikan proses atau hasil. Sehinga dapat disimpulkan bahwa kata advokasi secara sempit adalah cara ataupun tindakan yang dilakukan penasehat atupun pembela perkara di dalam pengadilan. B. Kriteria Melakukan Advokasi Pada dasarnya setiap orang bisa melakukan advokasi yang terpenting adalah bahwa orang tersebut memiliki keperdulian untuk memperjuangkan keadilan bersama dan berjuang untuk mereka yang lemah (masyarakat miskin/tidak mampu), selain itu ia punya kemampuan untuk melakukan pendampingan kasus secara sederhana. Berikut ini merupakan beberapa kriteria untuk melakukan advokasi, antara lain : 1. Memiliki pengetahuan dasar hukum, baik secara formal maupun materiil. 2. Memiliki kemampuan untuk memotifasi masyarakat. 3. Memiliki kemampuan menganalisa permasalahan dan meletakannya dalam kerangka kerja proses pembelaan.
19
4. Komunikatif, sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan dapat di peroleh secara optimal. 5. Mampu membangun relasi kerja yang partisipatif sehingga klien dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkayan pembelaan. (Mulyana W. Kusuma, Benny K. Harman, dan Mas Achmad, (ed), 1991: 45) Disamping itu orang yang melakukan advokasi harus dapat menguasai dasar-dasar hukum formal dan materil, serta beberapa tahapan analisa hukum pada penanganan suatu kasus hukum yaitu : 1. Eksplorasi kronologis kasus. 2. Inventaris aspek-aspek hukumnya. 3. Klarifikasi hal-hal yang harus di perjelas. 4. Indentifikasi jenis kasus. 5. Menghubungkan kasus dengan peraturan perundangan yang relavan serta referensi lain yang mendukung. 6. Menyusun rangkuman kasus beserta dasar hukum yang dapat dipergunakan untuk pembelaan terhadap kasus yang ditangani. 7. Menyempurnakan secara redaksional dengan urutan : a. Duduk perkara (kronologis). b. Dasar hukum yang dilanggar. c. Tuntutan/gugatan yang diajukan (Panahan, 2004 : 25) Dalam melaksanakan advokasi hukum dalam bentuk litigasi (jalur pengadilan) dibutuhkan keahlian dan ketrampilan serta pengetahuan
20
tentang prosedur hukum beracara mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, hingga tingkat pengadilan. Proses advokasi hukum yang demikian ini dilakukan oleh kelompok professional yang memiliki izin. Profesi ini biasanya dikenal dengan sebutan advokat atau penasehat hukum. Di dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan kriteria menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g.
Warga Negara Republik Indonesia. Bertempat tinggal di Indonesia. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat Negara. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun. Berijasah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi Advokat. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor Advokat. h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih tinggi. i. Berprilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. C. Fungsi dan Tugas melakukan advokasi Dalam Kegiatan Forum Publik “Meningkatkan Kesadaran dan Akses Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan dan Keadilan” yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan European Union (UE), Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) dan LBH Makassar, fungsi advokasi dalam bantuan hukum antara lain: 1. Mendorong terbentuknya organisasi masyarakat.
21
2. Mendidik dan melakukan penyadaran hukum. 3. Melakukan advokasi (termasuk pengawasan peradilan). 4. Pendampingan dan mediator. 5. Memberikan bantuan hukum (mendorong masyarakat mengajukan tuntutannya). 6. Mendokumentasikan kasus-kasus. 7. Membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum. (Hasbi Abdulah, 2005:4) Dari fungsi advokasi mengarah pada dua sisi yaitu bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara non litigasi. Dalam konteks non litigasi, melakukan fungsi sebagai pendamping masyarakat, memberikan pertolongan
pertama
apabila
terjadi
pelanggaran
hukum
seperti
melakukan pendampingan, mendidik dan melakukan penyadaran hukum, mendorong masyarakat mengajukan tuntutannya. Sedangkan secara litigasi fungsi advokasi memecahkan penanganan suatu kasus. Dalam hal ini melalui penasehat hukum beracara di persidangan, dan melakukan penanganan kasus seperti mendokumentasikan kasus-kasus, membantu menerjemahkan atau menjelaskan masalah hukum. Tugas melakukan advokasi (www.hukumonline.com) antara lain: 1. Melakukan interview klien dan memelihara kontak umum dengan klien. 2. Melokasi dan melakukan interview pada saksi. 3. Melakukan penelitian hukum.
22
4. Mengerjakan draf dokumen hukum, melakukan korespoden dan pembelaan. 5. Menyimpulkan peryataan, pemeriksaan dan kesaksian. D. Penyidik dan Penyidikan Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum yang diberi peran berupa kekuasaan umum menangani kriminal diseluruh wilayah negara. Di dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan kontrol kriminal dalam bentuk ivestigasi, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Pola kerja tersebut adalah bagian dari fungsi penyelidikan dan penyidikan. Istilah pengusutan dalam KUHAP mengatur tindakan pengusutan menjadi 2 tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah penegakan hukum secara tergesagesa, kurang hati-hati atau kurang cermat yang sering menyebabkan petugas penegak hukum tergelincir dalam tindakan yang kurang menghargai harkat dan martabat manusia. Adanya tahapan tindakan penyelidikan sebelum dilakukan tindakan penyidikan seperti yang diatur di dalam KUHAP yang berlaku sekarang ini terkandung maksud agar upaya penyidik dalam mengunakan wewenang upaya paksa lebih berhati-hati dan menghindarkan cara-cara yang menjurus tindakan pemerasan pengakuan tersangka dari pada menemukan alat bukti yang sah.
23
Pada tindakan penyelidikan menekankan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagi tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 4 KUHAP). Pada penyidikan menekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya (Pasal 1 butir 2 KUHAP) . Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri melainkan merupakan sub fungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang di lingkungan polri dikenal sebagi kegiatan reserse). Antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan dalam peristiwa pidana. Ditinjau dari beberapa segi terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut : 1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyelidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada dibawah pengawasan penyidik. 2. Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyelidik melakukan tindakan
24
yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan, penyitaan dan sebagainya). Dengan demikian wewenang penyelidik merupakan bagian yang tidak terpisakan dari wewenang penyidik. Berdasarkan pasal 1 (5) KUHAP penyelidikan adalah: serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelidik polisi diberi wewenang pada pada pasal 5 KUHAP sebagai berikut : 1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2) Mencari keterangan dan barang bukti; 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
25
2) Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 2. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyelidik maka tindakan selanjutnya melakukan penyidikan untuk mencari tahu siapa pelaku tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP pejabat yang berwenang melakukan penyidikan adalah bejabat Polisi Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan KUHAP. Selanjutnya dalam pasal 6 KUHAP dinyatakan penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Akan tetapi, meskipun telah diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6 KUHAP terdapat pasal 10 KUHAP yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu yang sarat kepangkatanya diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 10
26
ayat 2 KUHAP telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1983 melalui PP No 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik kepolisian sebagai berikut: a. Pejabat Penyidik penuh. Pejabat polisi yang diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sekurangkurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi atau yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu Letnan Dua namun harus ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI (Pasal 2 ayat 2). Dari ketentuan Pasal 2 ayat 2
PP No 27 Tahun 1983 pada
prinsipnya sarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang kurang memadai terutama di darah-daerah atau kantor kepolisian, Peraturan pemerintah memperbolehkan jabatan penyidik
dilaksanakan
oleh
seorang
anggota
kepolisian
yang
berpangkat bintara. Kepangkatan yang serupa memang tidak serasi jika ditinjau dari sudut keseimbangan kepangkatan penuntut umum maupun hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri. Apalagi dari segi kemampuan pengetahuan
hukum
seorang
bintara
kurang
dapat
27
dipertanggungjawabkan
segi
kemampuan
dan
pengalamannya
sehinga sering dijumpai penyidikan yang tidak memadai dan tidak terarah. b. Penyidik pembantu Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a) yang diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Khusus pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan kepolisian menjadi pejabat penyidik pembantu, yang bersangkutan harus mempunyai keahlian atau kehususan dalam bidang tertentu. Tanpa syarat tersebut, tidaka ada alasan untuk mengangkat mereka menjadi pejabat penyidik pembantu. Berdasarkan hierarki dan organisatoris penyidik pembantu diperbantukan kepada pejabat penyidik ,oleh sebap itu, kepangkatan mereka harus lebih rendah dari penyidik. Yahya Harahap (2006:112) menyimpulkan berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP bahwa adanya penyidik pembantu
28
disebapkan terbatasnya tenaga Polri yang berpangkat tertentu sebagai pejabat penyidik. Terutama daerah-daerah sektor kepolisian di daerah terpencil, masih banyak dilaksanakan oleh pejabat yang berpangkat Bintara, oleh karena itu seandainya sarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polri, sedangkan yang berpangkat demikian belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan sesuai dengan banyaknya jumlah Sektor Kepolisian, hal seperti ini akan menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan penyidikan di daerah-daerah, sehingga besar kemungkinan pelaksaan fungsi penyidikan tidak berjalan di daerah-daerah. Berdasarkan Pasal 11 KUHAP penyidik pembantu mempunyai wewenang yang sama dengan pejabat penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pasal ini berarti pada diri pejabat pembantu tidak dengan sendirinya menurut hukum mempunyai wewenang melaukan tindakan penahanan. Supaya mempunyai wewenang melakukan penahanan, mesti berdasar pelimpahan wewenang dari pejabat penyidik. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 wewenang yang dimiliki penyidik adalah sebagai berikut : 1)
Menerima laporan atau pengaduan dari dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2)
Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
29
3)
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4)
Melakukan
penangkapan,
penahanan,
pengeledahan
dan
penyitaan. 5)
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6)
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7)
Memangil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8)
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9)
Mengadakan penghentian penyidikan.
10) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Polisi dalam pelakukan penyidikan dalam peristiwa pidana berusaha mencari dan mengumpulkan barang bukti agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan ini tidak dapat dilakukan denagan sewenangwenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Menurut Surat Keputusan Kapolri SK No. Pol SKEEP/04/1982 menentukan bahwa: Bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam :
30
1. Laporan polisi. 2. Berita Acara pemerisaan di TKP 3. Laporan hasil penyelidikan 4. Keterangan Saksi/ saksi ahli 5. Barang bukti. Menurut P. A. F Lamintang bahwa Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti minimal, berupa alat bukti seperti yang dimaksud dalam pasal 184 (1) KUHAP yang mendapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi tepaksa untuk menghentikan penyidikanya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.(Tim YBHI 2006:239) Dapat dikatakan secara pasti bahwa bukti selalu ada ditempat terjadinya tindak pidana, adapun bukti dapat ditemukan atau tidak justru menjadi tantangan bagi penyidik POLRI. Bukti tidak dapat ditemukan itu dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1. Kesalahan dalam penangan teknis kejadian tindak pidana. 2. Kesalahan pencarian (tidak teknis) 3. Perlengkapan yang kurang (tidak memadai) 4. pencarian yang tidak cermat 5. penidakan yang tidak teknis 6. Kurangnya pengetahuan/ keterampilan.
31
7. kelalayan. (Sutiato Hadi Sugondo,2005:271) Oleh sebap itu maka tindakan pertama pada tempat kejadian adalah kunci keberhasilan atau kegagalan seorang penyidik Polri untuk membuat
terang
tindak
pidana
tergantung
keterampilan, ketenangan para penyidik
dari
kepandaian,
sehingga hakim dalam
memutus perkara akan dapat memperoleh keyakinan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang bahwa tertuduh adalah pembuat tindak pidana.
