Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

PAPER SEMINAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

KELOMPOK 2 adi saputra | 01 eko wahyu guntoro | 09 nauval hafiluddin | 15 riski prasetyo putro | 22 yusuf prihantoro | 30

PENDAHULUAN Akuntabilas penyelenggaraan pemerintahan merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pemerintahan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan. Untuk dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan semestinya sesuai aturan maka diperlukan pengendalian intern yang memadai sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai juga. Pengendalian intern ini disusun dalam sebuah sistem pengendalian intern yang dirancang dan dijalankan tidak terpisah dari kegiatan pemerintahan namun sistem ini tidak juga mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai efektivitas dan efisiensi. Karena itu, dalam membangun suatu sistem pengendalian intern harus diperhitungkan cost benefit dan efektivitas dan efisiensi dari sistem pengendalian intern tersebut. Sistem ini harus dirancang sesuai dengan kebutuhan tiap instansi pemerintah karena setiap instansi membutuhkan sistem pengendalian yang mungkin saja tidak sama, tergantung dari tugas dan fungsinya masing-masing. Sistem pengendalian intern pemerintah ini lahir dari amanat paket undang-undang keuangan negara yaitu Pasal 58 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya amanat tersebut maka lahirlah Peraturan Pemerintah nomo 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yang mengadopsi dari COSO dimana unsur-unsur pengendalian terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Yang tiap unsurnya akan dijabarkan kemudian. Pengendalian intern pemerintah ini penting karena dapat digunakan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian yang baik adalah pengendalian yang tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berhak namun dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang memiliki akses yang sesuai dengan hak dan kewenangannya. Karena pentingnya sistem pengendalian intern pemerintah maka penyelenggaraannya penyelenggaraan nya pun harus diperkuat agar tercipta efektifitas dalam pelaksanaannya. Didalam sistem pengendalian intern pemerintah dikenal adanya pengawasan internal yang merupakan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan internal dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau sering disingkat dengan APIP. APIP terdiri atas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.


1

TUJUAN Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 2 ayat 3 “SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan” SPIP hanya memberikan keyakinan yang memadai atau terbatas dan bukan keyakinan mutlak atas tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam hal: 1. Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara 4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

UNSUR-UNSUR SPIP SPIP terdiri atas unsur-unsur: 1.

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian ini merupakan fondasi awal bagaimana sistem pengendalian intern akan berjalan atau akan dirancang. Lingkungan pengendalian terdiri atas: a. penegakan integritas dan nilai etika b.

komitmen terhadap kompetensi

c.

kepemimpinan yang kondusif

d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif h.

hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja tersebut wajib diciptakan dan dipelihara oleh pimpinan instansi pemerintah. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2

a.

Penegakan integritas dan nilai etika Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 1) menyusun dan menerapkan aturan perilaku 2) memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah 3) menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur,atau pelanggaran terhadap aturan perilaku 4) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengendalian intern

adanya

intervensi

atau

pengabaian

5) menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. b.

Komitmen terhadap kompetensi Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 1) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah 2) menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah 3) menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya

membantu

pegawai

4) memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah. c.

Kepemimpinan yang kondusif Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan: 1) mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan 2) menerapkan manajemen berbasis kinerja 3) mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP 4) melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah 5) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah 6) merespon secara positif terhadap pelaporan penganggaran, program,dan kegiatan.

d.

yang

berkaitan

dengan

keuangan,

Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 1) menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah 2) memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah 3) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah 4) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

3

5) menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan. e.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah 2) pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan 3) pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

f.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut: 1) penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai 2) penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen 3) supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

g.

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus: 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

h.

Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2.

PENILAIAN RISIKO

Unsur sistem pengendalian intern kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini terdiri dari dua sub unsur, yakni identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, yang pertama kali dilakukan oleh pemimpin instansi adalah menetapkan tujuan instansi pemerintah serta tujuan pada tingkat kegiatan sebagai dasar melakukan penilaian. a.

Tujuan instansi pemerintah harus memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan instansi pemerintah yang telah ditetapkan perlu dikomunikasikan kepada seluruh pihak di dalam instansi. Untuk mencapai tujuan instansi


4

pemerintah, pimpinan instansi perlu menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi serta rencana penilaian risiko. b.

Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan harus berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah. Tujuan pada tingkat kegiatan harus disusun sehingga dapat saling melengkapi dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Tujuan ini harus relevan dengan kegiatan utama instansi, mengandung kriteria pengukuran, didukung oleh sumber daya yang cukup, serta perlu melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam penetapannya.

Setelah tujuan pada tingkat instansi dan kegiatan telah ditetapkan, berikutnya adalah melakukan penilaian risiko yang ada melalui identifikasi dan analisis risiko.

3.

a.

Kegiatan identifikasi risiko merupakan upaya untuk menemukan atau mengetahui risikorisiko yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan instansi dan kegiatan. Untuk dapat mengenali risiko-risiko yang relevan, kegiatan identifikasi risiko harus menggunakan metodologi yang sesuai untuk kedua tujuan secara komperhensif. Identifikasi perlu dilakukan dengan mekanisme yang memadai dengan mempertimbangkan, baik dari faktor eksternal maupun internal, maupun faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b.

Kegiatan analisis risiko merupakan prosedur untuk mengamati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang telah ada untuk kemudian menilai risiko dari sisi dampak dan kemungkinan terjadinya. Tujuan analisis risiko adalah menentukan dampak dan kemungkinan keterjadian dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Penentuan tingkat risiko perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Kegiatan pengendalian yang diterapkan dalam suatu Instansi Pemerintah dapat berbeda dengan yang diterapkan pada Instansi Pemerintah lain. Perbedaan penerapan ini antara lain disebabkan oleh : (1) visi, misi, dan tujuan; (2) lingkungan dan cara beroperasi; (3) tingkat kerumitan organisasi; (4) sejarah atau latar belakang serta budaya; dan (5) risiko yang dihadapi. Daftar uji berikut ini dimaksudkan untuk menilai apakah kegiatan pengendalian intern pada suatu Instansi Pemerintah sudah memadai. A. Penerapan Umum

1. Kebijakan dan prosedur yang ada berkaitan dengan kegiatan Instansi Pemerintah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:


5

a.

Semua tujuan yang relevan dan risikonya untuk masing-masing kegiatan penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko.

b. Pimpinan Instansi Pemerintah telah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut dan memberikan arahan penerapannya. 2. Kegiatan pengendalian yang diidentifikasi sebagai hal yang diperlukan sudah diterapkan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a.

Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan memadai.

b. Pegawai dan atasannya memahami tujuan dari kegiatan pengendalian tersebut. c.

Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian yang sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya kegiatan pengendalian yang berlebihan.

d.

Terhadap penyimpangan, masalah dalam penerapan, atau informasi membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara tepat waktu.

yang

3. Kegiatan pengendalian secara berkala dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatankegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sebagaimana diharapkan. B. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan

1. Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah tersebut dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a.

Pimpinan Instansi Pemerintah terlibat dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan.

b.

Pimpinan Instansi Pemerintah terlibat dalam pengukuran dan pelaporan hasil yang dicapai.

c.

Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala mereviu kinerja dibandingkan rencana.

d.

Inisiatif signifikan dari Instansi Pemerintah dipantau pencapaian targetnya dan tindak lanjut yang telah diambil.

2. Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi Pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja. Halhal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a.

Pimpinan Instansi Pemerintah pada setiap tingkatan kegiatan mereviu laporan kinerja, menganalisis kecenderungan, dan mengukur hasil dibandingkan target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode yang lalu.

b.

Pejabat pengelola keuangan dan pejabat pelaksana tugas operasional mereviu serta membandingkan kinerja keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil yang direncanakan atau diharapkan.

c.

Kegiatan pengendalian yang tepat telah dilaksanakan, antara lain seperti rekonsiliasi dan pengecekan ketepatan informasi.

C. Pembinaan Sumber Daya Manusia SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

6

1. Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah telah tercermin dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan pedoman panduan kerja lainnya dan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten kepada seluruh pegawai. 2. Instansi Pemerintah memiliki strategi pembinaan sumber daya manusia yang rencana kerja tahunan, dan dokumen perencanaan sumber daya manusia lainnya yang meliputi kebijakan, program, dan praktek pengelolaan pegawai yang akan menjadi panduan bagi Instansi Pemerintah tersebut. 3. Instansi Pemerintah memiliki strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan eksplisit, yang dikaitkan dengan keseluruhan rencana strategis, dan yang memungkinkan dilakukannya identifikasi kebutuhan pegawai baik pada saat ini maupun di masa mendatang. 4. Instansi Pemerintah telah memiliki persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pimpinan. 5. Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi Instansi Pemerintah, dan mendorong adanya umpan balik dari pegawai. 6. Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi Pemerintah yang dirancang sebagai panduan bagi pegawai dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 7. Instansi Pemerintah telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi yang tepat yang direkrut dan dipertahankan. 8. Pegawai telah diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, meningkatkan kinerja, meningkatkan kemampuan, serta memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang berubah-ubah. 9. Sistem kompensasi cukup memadai untuk mendapatkan, memotivasi, dan mempertahankan pegawai serta insentif dan penghargaan disediakan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal. 10. Instansi Pemerintah memiliki program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai. 11. Pengawasan atasan dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian intern bisa dicapai. 12. Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. 13. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan. D. Pengendalian Atas Pengelolaan Komentar/Catatan Sistem Informasi

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Pengendalian dilakukan melalui pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. 1. Pengendalian Umum a.

Pengamanan Sistem Informasi SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

7

1) Instansi Pemerintah secara berkala melaksanakan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Penilaian risiko dilaksanakan dan didokumentasikan secara teratur dan pada saat sistem, fasilitas, atau kondisi lainnya berubah. b) Penilaian risiko tersebut sudah mempertimbangkan sensitivitas dan keandalan data. c) Penetapan risiko akhir dan persetujuan pimpinan Instansi Pemerintah didokumentasikan. 2) Pimpinan Instansi Pemerintah mengembangkan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya. 3) Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan organisasi mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan.

untuk

4) Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan uraian tanggung jawab pengamanan secara jelas. 5) Instansi Pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang efektif atas pegawai yang terkait dengan program pengamanan. 6) Instansi Pemerintah memantau efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Pimpinan Instansi Pemerintah secara berkala menilai kelayakan kebijakan pengamanan dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. b) Tindakan korektif diterapkan dan diuji dengan segera dan efektif serta dipantau secara terus-menerus. b.

Pengendalian atas Akses 1) Instansi Pemerintah mengklasifikasikan sumber berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya.

daya

sistem

informasi

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Klasifikasi sumber daya dan kriteria terkait dikomunikasikan kepada pemilik sumber daya.

sudah

ditetapkan

dan

b) Pemilik sumber daya memilah-milah sumber daya informasi berdasarkan klasifikasi dan kriteria yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan penetapan dan penilaian risiko serta mendokumentasikannya. 2) Pemilik sumber daya mengidentifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal. 3) Instansi Pemerintah menetapkan pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi. 4) Instansi Pemerintah memantau akses ke sistem informasi, melakukan investigasi atas pelanggaran, dan mengambil tindakan perbaikan dan penegakan disiplin. c.

Pengendalian atas Pengembangan dan Perubahan Perangkat Lunak Aplikasi SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

8

1) Fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program diotorisasi. 2) Seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan sudah diuji dan disetujui. 3) Instansi Pemerintah telah menetapkan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepustakaan perangkat lunak (software libraries) termasuk pemberian label, pembatasan akses, dan penggunaan kepustakaan perangkat lunak yang terpisah. d.

Pengendalian atas Perangkat Lunak Sistem 1) Instansi Pemerintah membatasi akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan otorisasi akses tersebut didokumentasikan. 2) Akses ke dan penggunaan perangkat lunak sistem dikendalikan dan dipantau. 3) Instansi Pemerintah mengendalikan perangkat lunak sistem.

e.

perubahan

yang

dilakukan

terhadap

Pemisahan Tugas 1) Tugas yang tidak dapat digabungkan sudah diidentifikasi dan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut sudah ditetapkan. 2) Pengendalian atas akses sudah ditetapkan untuk pelaksanaan pemisahan tugas. 3) Instansi Pemerintah melakukan pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reviu.

f.

Kontinuitas pelayanan 1) Instansi Pemerintah melakukan penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif. 2) Instansi Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer antara lain melalui penggunaan prosedur backup data dan program, penyimpanan backup data di tempat lain, pengendalian atas lingkungan, pelatihan staf, serta pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras. 3) Pimpinan Instansi Pemerintah sudah mengembangkan dan mendokumentasikan rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga (contingency plan), misalnya langkah pengamanan apabila terjadi bencana alam, sabotase, dan terorisme. 4) Instansi Pemerintah secara berkala menguji rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

2. Pengendalian Aplikasi a.

Pengendalian Otorisasi 1) Instansi Pemerintah mengendalikan dokumen sumber. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a) Akses ke dokumen sumber yang masih kosong dibatasi.


9

b) Dokumen sumber diberikan nomor urut tercetak (prenumbered). 2) Atas dokumen sumber dilakukan dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

pengesahan.

Hal-hal

yang

perlu

a) Dokumen sumber yang penting memerlukan tanda tangan otorisasi. b) Untuk sistem aplikasi batch, harus digunakan lembar kendali batch yang menyediakan informasi seperti tanggal, nomor kendali, jumlah dokumen, dan jumlah kendali (control totals) dari field kunci. c) Reviu independen terhadap data dilakukan sebelum data dientri ke dalam sistem aplikasi. 3) Akses ke terminal entri data dibatasi. 4) File induk dan laporan khusus digunakan untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi. b.

Pengendalian Kelengkapan 1) Transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi yang telah diotorisasi. 2) Rekonsiliasi data dilaksanakan untuk memverifikasi kelengkapan data.

c.

Pengendalian Akurasi 1) Desain entri data digunakan untuk mendukung akurasi data. 2) Validasi data dan editing dilaksanakan untuk mengidentifikasi data yang salah. 3) Data yang salah dengan segera dicatat, dilaporkan, diinvestigasi, dan diperbaiki. 4) Laporan keluaran direviu untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

d.

Pengendalian terhadap Keandalan Pemrosesan dan File Data 1) Terdapat prosedur untuk memastikan bahwa hanya program dan file data versi terkini yang digunakan selama pemrosesan. 2) Terdapat program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi file komputer yang sesuai yang digunakan selama pemrosesan. 3) Terdapat program yang memiliki prosedur untuk mengecek internal file header labels sebelum pemrosesan. 4) Terdapat aplikasi yang mencegah perubahan file secara bersamaan.

E. Pengendalian Fisik Atas Aset

1. Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a.

Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik telah ditetapkan, diimplementasikan, dan dikomunikasikan ke seluruh pegawai.

b.

Instansi pemerintah telah mengembangkan pengamanan aset infrastruktur.

rencana

untuk

identifikasi


dan

10

c.

Aset yang berisiko hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan, secara fisik diamankan dan akses ke aset tersebut dikendalikan.

d.

Aset seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan, dan peralatan secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan catatan pengendalian; setiap perbedaan diperiksa secara teliti.

e.

Uang tunai dan surat berharga yang dapat diuangkan dijaga dalam tempat terkunci dan akses ke aset tersebut secara ketat dikendalikan.

f.

Formulir seperti blangko cek dan Surat Perintah Membayar, diberi nomor urut tercetak (prenumbered), secara fisik diamankan, dan akses ke formulir tersebut dikendalikan.

g.

Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda tangan secara fisik dilindungi dan aksesnya dikendalikan dengan ketat.

h.

Peralatan yang berisiko dicuri diamankan dengan dilekatkan atau dilindungi dengan cara lainnya.

i.

Identitas aset dilekatkan pada meubelair, peralatan, dan inventaris kantor lainnya.

j. persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan secara fisik dan dilindungi dari kerusakan. k.

Seluruh fasilitas dilindungi dari api dengan menggunakan alarm kebakaran dan sistem pemadaman kebakaran.

l.

Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan dengan pagar, penjaga, atau pengendalian fisik lainnya.

m. Akses ke fasilitas di luar jam kerja dibatasi dan dikendalikan. 2. Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) kepada seluruh pegawai. F. Penetapan Dan Reviu Indikator

1. Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai. 2. Instansi Pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja. 3. Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. 4. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. G. Pemisahan Fungsi

Pimpinan Instansi Pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

11

1. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian. 2. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset. 3. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances. 4. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya. 5. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas. 6. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi. H. Otorisasi Atas Transaksi

Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 1. Terdapat pengendalian untuk memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah. 2. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya. 3. Otorisasi yang secara spesifik memuat kondisi dan syarat otorisasi dikomunikasikan secara jelas kepada pimpinan dan pegawai Instansi Pemerintah. 4. Terdapat persyaratan otorisasi yang sejalan dengan arahan dan dalam batasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah. I.

Pencatatan Yang Akurat Dan Tepat

1. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. 2. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakupotorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar. J.

Pembatasan Akses Atas Sumber Daya

Pimpinan Instansi Pemerintah memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 1. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

12

2. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara. 3. Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan, kemudahan ditukarkan ketika menentukan tingkat pembatasan akses yang tepat. K. Akuntabilitas Terhadap Sumber Komentar/Catatan Daya Dan Pencatatannya

Pimpinan Instansi Pemerintah menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus. 2. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara. 3. Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas dilakukan untuk menentukan kesesuaiannya dan, jika tidak sesuai, dilakukan audit. 4. Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai dalam organisasi dan meyakinkan bahwa petugas tersebut memahami tanggung jawabnya. L. Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem

Pimpinan Instansi Pemerintah memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: a.

Terdapat dokumentasi tertulis yang mencakup Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah dan seluruh transaksi dan kejadian penting.

b. Dokumentasi tersedia setiap saat untuk diperiksa. c.

Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah pada tingkatan kegiatan serta pengendaliannya yang tercermin dalam kebijakan administratif, pedoman akuntansi, dan pedoman lainnya.

d. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern mencakup dokumentasi yang menggambarkan sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. e.

Terdapat dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian.

f.

Terdapat dokumentasi, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronis, yang berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatannya dan bagi pihak lain yang terlibat dalam evaluasi dan analisis kegiatan.

g. Seluruh dokumentasi dan catatan dikelola dan dipelihara secara baik serta dimutakhirkan secara berkala.


13

4.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Dalam unsur pengendalian ini, instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Untuk itu, instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa eksternal dan internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukan dalam bentuk serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian internal dan tanggung jawab operasional. Komunikasi atas informasi yang ada harus dilakukan secara efektif dengan memperhatikan kriteria: a.

Sarana Komunikasi Efektif Artinya dalam melakukan komunikasi telah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang ada.

b.

Manajemen Sistem Informasi Efektif Artinya komunikasi dilakukan dengan mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi yang ada secara terus menerus.

5.

PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui sub unsur pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. a.

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan aparat pengawasan internal pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan mengunakan daftar uji pengendalian intern.

c.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.


14

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilakukan: 1. Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan 2. Pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui: 1. audit; a. audit kinerja b. audit tujuan tertentu 2. reviu; 3. evaluasi; 4. pemantauan; dan 5. kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas: 1. BPKP : bertugas melakukan pengawasan intern terhadapakuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a.

kegiatan yang bersifat lintas sektoral, yaitu kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan.

b.

kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan

c.

kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern: bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3. Inspektorat Provinsi: melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi 4. Inspektorat Kabupaten/Kota: melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

15

auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi. Kebijakan yang berkaitan dengan program sertifikasi ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan Untuk menjaga perilaku pejabat, disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008. Kode Etik APIP dala peraturan tersebut mengatur antara lain: 1. Prinsip-prinsip perilaku auditor. 2. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku auditor. 3. Pelanggaran dan sanksi. Aparat pengawasan intern pemerintah wajib menjaga mutu audit dengan mengikuti standar audit. Standar ini disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008. Aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Dalam hal BPKP melaksanakan pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Secara berkala, berdasarkan laporan pengawasan yang telah dibuat, BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat dengan menggunakan pedoman telaahan sejawat yang disusun oleh organisasi profesi auditor. Yang dimaksud dengan “telaahan sejawat” adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan sebelum laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. Reviu atas laporan keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar reviu yang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.


16

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP Dalam pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkup pemerintahan, BPKP ditunjuk sebagai Pembina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. BPKP sebagai Pembina SPIP harus melakukan : 1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, Sampai dengan 31 Desember 2013, Satgas PP SPIP telah mengeluarkan 11 Paket Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. 2. Sosialisasi SPIP; Sampai dengan tahun 2013, Satgas PP SPIP telah melakukan Sosialisasi SPIP terhadap 61 Kementerian/Lembaga dan 392 Pemerintah Daerah 3. Pendidikan dan pelatihan SPIP; Satgas PP SPIP telah melaksanakan diklat yang didanai APBN dan dari peserta. Diklat tersebut dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP dan masing-masing perwakilan. Selain diklat, Satgas PP SPIP juga mengadakan beberapa kali workshop terkait dengan SPIP. 4. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan Kegiatan Pembinaan dan Konsultasi dilakukan melalui 3 kegiatan yaitu: a.

Pemetaan/Diagnostic Assessment yang dimulai dari tahun 2010 s.d. 2012 telah dilaksanakan pemetaan/Diagnostic Assessment SPIP terhadap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pemetaan pada kementerian/lembaga dilaksanakan pada Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga dan salah satu unit eselon I. Sedangkan pemetaan SPIP di pemerintah daerah dilaksanakan di Sekretaris Daerah dan beberapa SKPD

b.

Peraturan Penyelenggaraan SPIP. Sampai dengan akhir 2012 telah dilakukan bimbingan teknis dalam bentuk penerbitan Peraturan Menteri/Lembaga/Kepala Daerah (Perkada) Terkait Penyelenggaraan SPIP bagi Instansi Pemerintah

c.

Penyusunan Dokumen Desain Penyelenggaraan SPIP. Mulai tahun 2013 disusun Dokumen Desain Penyelenggaraan SPIP sebagai wujud dari penyelanggaraan SPIP, dokumen tersebut berupa Desain Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah, Rencana Tindak Pengendalian pada Instansi Pemerintah, Rencana Tindak dan Anggaran Pengendalian pada Instansi Pemerintah, Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah.

5. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.


17

APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) 1.

DEFINISI

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengertian Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Berdasarkan pengertian tentang Pengawasan Internal diatas, maka Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dapat didefinisikan sebagai Badan/Lembaga/Bagian/Satuan yang melakukan kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di dalam Entitas dimana APIP tersebut berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi Entitas tersebut dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Menurut PP 60 tahun 2008 pasal 49 ayat (1) yang dimaksud Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terdiri atas : a.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

b.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal.

c.

Inspektorat Provinsi

d.

Inspektorat Kabupaten/Kota.

Tidak ada garis koordinasi khusus antara instansi yang berfungsi sebagai APIP diatas, namun berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19/1996, BPKP ditetapkan sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan APIP. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

18

Ruang lingkup pembinaan JFA di lingkungan APIP tersebut meliputi aparatur BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Utama/Inspektorat Kementerian/LPND, dan unit kerja pemerintah lainnya yang melaksanakan tugas pengawasan internal serta Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 2.

DASAR HUKUM DAN TUGAS APIP

Ketentuan tentang pembagian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah serta tugas dan fungsinya terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pasal 48-57 mengenai Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Secara umum, APIP dibentuk untuk melaksanakan pengawasan internal pada instansi pemerintah. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. APIP melakukan pengawasan internal melalui: a.

Audit Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran,

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas: i.

Audit kinerja Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

ii.

Audit Dengan Tujuan Tertentu. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Pelaksanaan audit internal di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Syarat kompetensi keahlian sebagai auditor dipenuhi melalui keikutsertaan dan kelulusan program sertifikasi.

Untuk menjaga perilaku pejabat disusun kode etik aparat pengawasan internal pemerintah. Kode etik tersebut disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Sementara untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan internal pemerintah, disusun standar audit oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. b.

Reviu Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.


19

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. c.

Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

d.

Pemantauan Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

e.

Kegiatan Pengawasan Lainnya Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi (pernah sosialisasi whistle blower ) mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. Kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan merupakan kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas (quality assurance). Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan internal pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. Aparat pengawasan internal pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif. Untuk menjaga mutu hasil audit aparat pengawasan internal pemerintah, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat ( peer review ). Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit. Pedoman telaahan sejawat disusun oleh organisasi profesi auditor. Selama pedoman telaahan sejawat belum ada, telaahan sejawat dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

3. PEMBAGIAN APIP DAN TUGASNYA

a.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: 1) Kegiatan yang bersifat lintas sektoral merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. 2) Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan Instansi Pemerintah lainnya. Laporan hasil Pengawasan BPKP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

20

disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi. 3) Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden Secara berkala, berdasarkan laporan pengawasan, BPKP menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. b.

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Secara berkala, berdasarkan laporan pengawasannya, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan internal melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.

c.

Inspektorat Provinsi Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi. Secara berkala, berdasarkan laporan pengawasannya, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

d.

Inspektorat Kabupaten/Kota Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Secara berkala, berdasarkan laporan pengawasannya, Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

21

DAFTAR PUSTAKA

Lasantu, Arief. 2013. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Diakses dari http://www.academia.edu/4481256/tugas_resume_Sistem_Pengendalian_Internal_Pemerintah pada 27 Agustus 2014. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. PER/04/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.


22

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Recommend Documents