TUGAS MANDIRI II MAKALAH
URGENSI PERATURAN DAERAH DALAM MENGATASI MASALAH ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS (PRO)
OLEH:
RIVAI PUTRA, SH KANWIL KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYUSUNAN DAN PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang tidak kunjung selesai, mulai dari kesadaran masyarakat sampai kemampuan pemerintah dalam
menganalisis
masalah
dan
merencanakan
program
yang
menjanjikan. Namun faktanya selama ini program-program program-program tersebut hanya bersifat aturan yang tertulis diatas kertas, sedangkan keluh kesah warga senantiasa didengar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang hingga kini masih menuai masalah tanpa ada solusi yang tepat untuk mengatasinya. Fenomena anak yang hidup di jalan saat ini mudah kita temui di sudut-sudut kota besar termasuk di Kota Padang. Mata kita sudah tidak asing lagi melihat anak anak
mengerumuni
mobil-mobil
dipersimpangan
lampu
merah,
mendatangi warung-warung pinggir jalan menawarkan jasa atau sekedar meminta sumbangan. Aktivitasnya mulai dari bermain musik, menjual koran, menyemir sepatu hingga meminta sumbangan dengan membawa selebaran/kotak selebaran/kotak amal. Jumlah anak jalanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Banyak hal yang menjadi faktor pendorong ataupun penarik bagi seorang anak untuk terjun dan bergabung menjadi anak jalanan, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang tentu saja bukan hal baru di Indonesia. Jumlah anak usia sekolah yang berada di jalanan kota Padang mencapai 250 orang.1 Pasalnya, selain minimnya keuangan dari keluarga, anak juga dijadikan pekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari meskipun mereka masih dikatakan dibawah umur. Dengan usia yang sangat muda, 1
http://www.sumbarpost.com/berita-209-ranperda-anjal-dan-pengemisdigodok bakal-ada-sanksi-bagi-pemberi.html#.T72Q9VLDu9s, diakses tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.15 WIB.
pada umumnya anak-anak jalanan bekerja di sektor informal. Pilihan sektor informal adalah sebuah jawaban atas rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh anak-anak jalanan. Interaksi anak-anak di jalan membuat mereka rentan terhadap perlakuan kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak jalanan yang dipaksa berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Keadaan ini membentuk jiwa anak-anak jalanan menjadi keras dan terkadang timbul kesan jauh dari etika dan norma-norma kehidupan masyarakat. Anak-anak yang hidup di jalan ini tentu sangat berbeda dengan anak-anak yang hidup dalam asuhan orang tuanya. Anak-anak dijalan hidup secara bebas. Mereka bebas melakukan apa saja yang mungkin belum patut dilakukan anakanak seumuran mereka. Umumnya terlihat berpakaian lusuh, kumal, dandanan jauh dari kesan rapi hingga tato menghiasi tubuh mereka. Rokok, minuman keras, dan mabuk-mabukan sepertinya sudah umum dilakukan anak-anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di sekolah. Anak-anak di jalan sebagian besar putus sekolah karena ketiadaan biaya. Akibatnya mereka seakan tidak terdidik. Keadaan-keadaan inilah yang menyebabkan sebagian besar kelompok masyarakat mengasingkan mereka. Masyarakat terkadang tidak menganggap mereka bagian dari warga masyarakat. Akibatnya terjadi penolakan di setiap kehadiran mereka. Selain kehadiran anak jalanan yang mengganggu dan meresahkan, di beberapa kota besar keberadaan anak jalanan dan pengemis ini diduga terorganisir. Bahkan, hal yang sama juga diduga kuat terjadi di Kota Padang. Beberapa waktu lalu, salah seorang anggota DPRD Kota Padang menyampaikan dugaan itu. Saat itu ia mengatakan, sekitar dua minggu sebelum gempa dahsyat melanda Sumbar (30 September 2009) ia menemukan fakta mencurigakan, yang mengindikasikan bahwa anak jalanan dan pengemis di Kota Padang terindikasi terorganisir. Para anak
jalanan dan pengemis itu diduga kuat dikoordinir seorang tenaga pengarah, yang kemudian mengambil jatah persenan dari para pengemis. 2 Hal itu dapat dilihat dilihat dari mobilitas mobilitas pengemis yang kebanyakan kebanyakan cacat. Bahkan, ada wanita-wanita yang menggendong anak-anak hilir mudik, dengan meminta meminta sedekah. Anehnya, anak yang digendong itu pun berganti-ganti. Para pengemis itu sering terlihat di beberapa lokasi. Pada pagi hari, dia bisa berada di Simpang Kadang. Siangnya di Simpang Kinol dan sorenya di Jalan Proklamasi dan beberapa tempat lainnya. Setidaknya, ini mengindikasikan ada orang yang mengantar jemputnya dari satu lokasi ke lokasi lain. Orang-orang inilah yang
dimaksud
sebagai
koordinatornya.
Mereka
pun
hampir
bisa
dipastikan dipastikan akan mengeruk keuntugan dari para pengemis tersebut.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan
fenomena
tersebut
timbul
pertanyaan,
yakni
bagaimanakah urgensi dibentuknya peraturan daerah dalam mengatasi persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang merupakan suatu bentuk penyakit sosial di kehidupan bermasyarakat.
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui urgensi dibentuknya peraturan daerah dalam mengatasi persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.
D. Metode Penulisan
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Bentuk penelitian ini ialah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna
2
Ibid .
mengatasi masalah. 3 Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa bahan pustaka melalui peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur. Analisa yang digunakan
dalam
penelitian
ini
adalah
deskriptif
kualitatif,
yaitu
menganalisis data yang ada untuk selanjutnya dikaji dan diinterpretasikan oleh penulis untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.
3
Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, 1986, Jakarta: UI-Press, hlm. 10.
BAB II PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor
Penyebab
Timbulnya
Anak
Jalanan,
Gelandangan dan Pengemis
Anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain. Anak jalanan sebagian tinggal di jalanan karena dicampakkan
atau
tercampak
dari
keluarga
yang
tidak
mampu
menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Menteri Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia mendefinisikan anak jalanan sebagai berikut: a. Anak jalanan adalah anak-anak yang hidup di jalanan, putus sekolah, dan tidak lagi memiliki hubungan dengan keluarganya. keluarganya. b. Anak jalanan adalah anak-anak yang hidup di jalanan, putus sekolah, dan tetapi masih memiliki hubungan dengan keluarganya, meskipun hubungan tersebut tidakberlangsung tidakberlangsung dengan teratur. c. Anak jalanan adalah adalah anak-anak yang bersekolah dan anak putus sekolah yang meluangkan meluangkan waktunya di jalanan tetapi masih memiliki hubungan yang teratur dengan keluarganya. Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang meluangkan mayoritas waktunya di
jalanan, baik
untuk bekerja
maupun
tidak, baik
yang
masih
sekolah maupun tidak sekolah, dan masih memiliki hubungan dengan keluarganya
maupun
tidak
lagi
memiliki
hubungan dengan
keluarganya.4
4
Menteri Kesejahteraan Sosial, 2008, Pemberdayaan Anak http://elmurobbie.wordpress.com/2008/10/23/pemberdayaan-anak-jalanan/, tanggal 23 Mei 2012.
Jalanan, diakses
Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan melihat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis 5. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya anak jalanan, gelandangan gelandangan dan pengemis pengemis adalah sebagai berikut : a. Kemiskinan Individu dan Keluarga Kemiskinan individu termasuk salah satu faktor yang menentukan terjadinya kegiatan menggelandang dan mengemis dikarenakan tidak cukupnya penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. b. Umur Ternyata faktor umur memberikan pengaruh yang cukup signifikan, dimana sebagian dari gelandangan dan pengemis yang ditemui adalah berusia yang masih sangat muda, yaitu kurang dari 13 tahun. Faktor umur yang masih muda ini memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis karena tiadanya memikirkan rasa malu yang terlalu kuat. Bahkan
5
Alkotsar, Artidjo, Advokasi Anak Jalanan, 1984, Jakarta: Rajawali.
mereka (anak-anak) terlihat riang berlari-lari dan bercanda dengan temannya saat mengemis. Selain itu kaum perempuan berumur lebih dari 40 tahun sepertinya memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh ”belas kasihan” dari penduduk kota. Kondisi tersebut sangat wajar jika dikaji lebih lanjut dimana mereka akan mendapat beberapa keuntungan, di antaranya adalah sebagai berikut: (i) calon pemberi uang akan iba melihat seorang ibu dengan anak kecil yang digendongnya; (ii) uang yang diperoleh akan lebih banyak, selain terkadang mereka diberikan juga makanan, khususnya untuk anak yang digendongnya. c. Pendidikan Formal Berkenaan dengan faktor umur tersebut di atas, ternyata faktor pendidikan juga turut mempengaruhi responden untuk melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis. Pada tingkat umur yang masih terkategori anak-anak, semestinya mereka sedang mengikuti kegiatan pendidikan formal di sekolah. Namun, mereka memilih menjadi gelandangan dan pengemis dibandingkan bersekolah karena tidak memiliki kemampuan finansial untuk kebutuhan sekolah sebagai akibat dari kemiskinan orang tua. d. Ijin Orang Tua Sebagian
besar
anak-anak
yang
melakukan
kegiatan
menggelandang dan mengemis diketahui bahwasanya mereka telah mendapat ijin dari orang tuanya dan bahkan disuruh oleh orang tuanya. e. Rendahnya Keterampilan Para pengemis dan gelandangan merupakan orang-orang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kondisi ini sangat wajar terjadi karena sebagian terbesar dari mereka adalah masih berusia yang belia atau muda. Semestinya mereka sedang
menikmati kegiatan akademik atau di dunia pendidikan. Sementara mereka yang tergolong umur relatif lebih tua dan berjenis kelamin perempuan sejak muda tidak pernah memperoleh pendidikan ketrampilan. Oleh karena itu, kegiatan menggelandang dan mengemis adalah pilihan yang paling gampang untuk dilaksanakan guna memperoleh penghasilan secara mudah. Tetapi menurut mereka, mengemis itu terkadang agak sulit untuk memperoleh uang karena harus berkeliling dan mencoba serta mencoba untuk meinta-minta, dimana tidak semua calon pemberi sedekah langsung memberikannya, dan bahkan tidak memperdulikannya. f. Sikap Mental Kondisi ini terjadi karena di pikiran para anak jalanan, gelandangan dan pengemis muncul kecendrungan bahwa pekerjaan yang dilakukannya tersebut adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, selayaknya pekerjaan lain yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.
Ketiadaan
sumber-sumber
penghasilan
dan
keterbatasan penguasaan prasarana dan sarana produktif, serta terbatasnya
ketrampilan
menyebabkan
mereka
menjadikan
mengemis sebagai suatu pekerjaan,atau dengan kata lain, tiada jalan selain mengemis untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan kebutuhan hidupnya. hidupnya. Selain itu, sikap mental mental yang malas ini juga didorong oleh lemahnya kontrol warga masyarakat lainnya
atau
adanya
kesan
permisif
terhadap
kegiatan
menggelandang dan mengemis yang dilakukan oleh warga karena keadaan ekonomi mereka yang sangat terbatas. Sementara di sisi lain, belum dimilikinya solusi yang tepat dalam jangka pendek bagi mereka yang menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Keadaan yang demikian ini juga turut memunculkan dan sedikit menjaga adanya budaya mengemis yang terjadi.
g. Sulitnya memperoleh Modal Usaha Akses lainnya yang sulit untuk diperoleh adalah modal usaha. Kesulitan
ini
diakibatkan
karena
perolehan
modal
usaha
memerlukan berberapa syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh
keluarga
miskin,
yang
menyebabkan
mereka
mencari
pekerjaan lain yang tidak membutuhkan modal yakni mengemis. Syarat utama yang dibutuhkan adalah adanya agunan yang berupa sertifikat tanah. Warga dusun dan keluarga Gepeng tidak berani menyerahkan sertifikat tanahnya sebagai agunan karena mereka tidak mau mengambil resiko terburuk, yaitu tanahnya disita jika usahanya tidak berhasil.
B. Urgensi Pembentukan Daerah dalam Rangka Melindungi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis
Negara yang baik menurut Aristoteles ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan
yang
berkonstitusi
yaitu;
pertama
pemerintahan
dilaksanakan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang beradasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan
hukum
menyampingkan
yang
dibuat
konvensi
dan
secara
sewenang-wenang
konstitusi;
ketiga
yang
pemerintahan
berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah despotik. 6 Menurut paham Julius Stahl pokok-pokok utama negara hukum yang mendasari konsep negara hukum yang demokratis ialah:1. berdasarkan hak asasi sesuai pandangan individualistik; 2. untuk melindungi hak asasi perlu trias politica Montesquieu dengan segala 6
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2007, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 9-10.
variasi perkembangannnya; 3. pemerintah berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur) dalam Rechtsstaat materiil dan ditambah prinsip doelmatig bestuur di dalam Socialeverzorgingsstaat; 4. apabila di dalam menjalankan pemerintahan masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan suatu pengadilan administrasi. 7 Konsitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh kesejahteraan, sebagaimana yang termuat beberapa pasal,diantaranya : Pasal 27 (1)
Segala warga negara bersamaan kedudukannya kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum hukum dan pemerintahan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2)
Tiap-tiap warga negara negara berhak berhak atas pe kerjaan dan penghidupan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3)
Setiap warga negara negara berhak berhak dan wajib ikut ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28H
(1)
Setiap orang berhak hidup hidup sejahtera sejahtera lahir lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2)
Setiap orang orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan perlakuan khusus khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3)
Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya
secara
utuh
sebagai
manusia
yang
bermartabat. 7
Padmo Wahyono, “Asas Negara Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional” dalam dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional, Penyunting Muh. Busyro Muqoddas, dkk, 1992, Yogyakarta: UII Press, hlm,40-41.
(4)
Setiap orang orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 31
(1)
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. un dang-undang. (4) Negara memprioritaskan memprioritaskan anggara n pendidikan pendidikan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dua puluh persen persen dari anggaran anggaran pendapatan pendapatan dan belanja negara se rta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (5)
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 34
(1)
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
(2)
Negara mengembangkan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
(3)
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pela yanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pengaturan dari pasal-pasal tersebut kemudian dituangkan dalam
bentuk berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaikbaiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial". Selain usaha menciptakan sistem perekonomian yang sifatnya mendasar, perlu pula usaha yang sifatnya lebih pada pelaksanaan langsung di lapangan. Hal ini dibutuhkan untuk dapat sesegera mungkin mengantisipasi keadaan sosial yang memprihatinkan ini. Pengaturan yang bersifat lebih teknis di bawah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin. Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 di atas menyebutkan bahwa fakir miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin tersebut meliputi bantuan sosial dan rehabilitasi sosial. Bantuan sosial adalah bantuan bersifat sementara yang diberikan kepada keluarga fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Bantuan sosial yang diberikan dapat berbentuk bantuan santunan hidup, bantuan sarana usaha ekonomi produktif, atau bantuan sarana kelompok usaha bersama. Bantuan ini berupa bahan atau peralatan untuk menunjang usaha ekonomi produktif. Sesuai dengan asas kekeluargaan yang dianut, maka sarana usaha ekonomi produktif tersebut diberikan dan dikelola dalam sebuah kelompok usaha bersama yang berada dalam pembinaan pemerintah. Tindak lanjut dari pemberian bantuan sosial adalah rehabilitasi sosial
yang
berfungsi
sebagai
proses
refungsionalisasi
dan
pengembangan, untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dalam proses rehabilitasi sosial ini, fakir miskin berhak untuk mendapatkan pembinaan kesadaran berswadaya, pembinaan mental, pembinaan fisik, pembinaan keterampilan, dan pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat. Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaan dapat diberikan bantuan permodalan oleh Depsos guna meningkatkan meningkatkan taraf kesejahteraannya. Terkait
dengan
perlindungan
anak
menurut Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah potensi potensi serta penerus cita cita bangsa bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan diletakkan oleh generasi generasi sebelumnya. sebelumnya. Agar Agar setiap setiap anak
mampu
memikul tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan ke sempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Selanjutnya di dalam Undang-Undang tentang
Perlindungan
kesejahteraan
Anak
tiap-tiap
disebutkan
warga
Nomor
bahwa
negaranya
23 Tahun 2002
negara
termasuk
menjamin
perlindungan
terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi asasi manusia. manusia. Berdasarkan konvensi hak-hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan
Presiden
Nomor
36
Tahun
1990,
secara
tegas
menentukan hak-hak anak yang secara garis besar berupa hak atas kelangsungan hidup, hidup, hak untuk untuk tumbuh kembang, kembang, hak hak atas perlindungan perlindungan serta hak berpartisipasi. Selain itu Undang-Undang no 23 tahun 2002 tersebut memberikan asas berdasarkan berdasarkan prinsip - prinsip dasar dasar konvensi hak-hak anak tersebut, tersebut, yaitu : 1. Non diskrimanasi . 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan perkembangan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak
Namun peraturan-peraturan tersebut sepertinya masih belum efektif dan belum mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini, karenanya diperlukan suatu regulasi di tingkat daerah yang dapat mengatur dan mengembalikan mereka ke keadaan yang lebih bermartabat. Keberadaan peraturan Daerah
tersebut
dimungkinkan
keberadaannya
menurut
Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis, pada Pasal 4 dinyatakan : (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kebijaksanaan khusus berdasarkan kondisi daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis dari Menteri Sosial dan petunjukpetunjuk Menteri Dalam Negeri. Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. filosofis. Ketiga
dasar tersebut tersebut sangat penting penting
untuk
tercantum
mengukuhkan
kaidah
yang
dalam
peraturan
perundangan menjadi sah secara hukum ( legal validity ) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang. Para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya. Soerjono Soekanto berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum
tersebut
telah
mencapai
tujuan
hukum,
yaitu
berusaha
untuk
mempertahankan mempertahankan dan melindungi masyarakat masyarakat dalam dalam pergaulan hidup”. 8 Terkait dengan efektivitas hukum dalam masyarakat, Ronny Hanintijo Soemitro Soemitro mengutip Metzger bahwa bahwa efektif tidaknya tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu: a. mudah-tidaknya mudah-tidaknya makna atau atau isi aturan-aturan aturan-aturan hukum itu ditangkap ditangkap atau dipahami; b. luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan; c. efisien dan efektif –tidaknya –tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi administras i dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum; d. tersedianya
mekanisme
penyelesaian
sengketa
yang
mudah
dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu; e. adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota-anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranatapranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif. efe ktif. 9
Sebagai daerah otonom sebagaimana kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah daerah berwenang untuk membuat membuat peraturan peraturan daerah guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedudukan Peraturan Daerah memiliki tempat tersendiri dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
8
Soejono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, 1996, Bandung : Rajawali Pres,
hlm. 62. 9
Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Kemiskinan, 1989, Semarang: Tugu Muda, hlm. 46.
Perundang-undangan
menyatakan
Jenis
dan
hierarki
Peraturan
Perundang-undangan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota. Sesuai
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masingmasing
daerah.
Peraturan
daerah
dilarang
bertentangan
dengan
kepentingan umum, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fenomena
sosial
yang
berkaitan
dengan
anak
jalanan,
gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan termasuk pelaku eksploitasi dan pengguna jalan yang menggunakan jalan tidak sesuai dengan fungsi jalan, tidak dapat dianggap sebagai suatu bentuk kewajaran di dalam masyarakat, melainkan harus ditanggulangi secara berkesinambungan berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik dilingkup pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Kendatipun demikian dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, gelandangan, pengemis, pengemis, serta serta pengamen di jalanan jalanan harus
bersumber
pada nilai-nilai kemanusiaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaannya secara berkesinambungan. Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah maka daerah harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya-upaya bagi penanganan permasalahan sosial tersebut. Dalam rangka mengatasi persoalan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, ada tiga bentuk usaha yang harus dilakukan , yakni : 1. Usaha preventif, merupakan usaha untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan dan
pengemis di
dalam masyarakat, yang
ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang
diperkirakan
menjadi
sumber
timbulnya
anak
jalanan,
gelandangan gelandangan dan pengemis. Usaha preventif tersebut dapat dapat dilakukan antara lain dengan : a. Penyuluhan dan bimbingan sosial; b. Pembinaan sosial; c. Bantuan sosial; d. Perluasan kesempatan kerja; e. Pemukiman lokal; f. Peningkatan derajat kesehatan. 2. Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ditujukan, baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan pergelandangan dan pengemisan. pengemisan. Usaha represif tersebut tersebut meliputi : a. razia; b. penampungan sementara untuk diseleksi; c. pelimpahan. 3. Usaha rehabilitatif terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis meliputi
usaha-usaha
penampungan,
seleksi,
penyantunan,
penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan melalui Rumah Singgah dan Panti Sosial. Oleh karena itulah diperlukan adanya suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang dapat berlaku dengan efektif yang dimaksudkan dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Ketentuan baku tersebut meliputi : 1. Mengembangkan Mengembangkan pembinaan pencegahan, pembinaan pembinaan lanjutan lanjutan dan rehabilitasi sosial agar tidak terjadi anak yang berada di jalanan, gelandangan dan pengemis baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak, dengan mencegah meluasnya pengaruh negatif karena keberadaan mereka di jalanan jalanan terhadap terhadap masyarakat lainnya, sehingga masyarakat kembali menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pemberdayaan untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia; 2. Memetakan identitas, asal usul anak jalanan, gelandangan, pengemis
guna
dijadikan
dasar
pembinaan
pencegahan,
pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial; 3. Mengklasifikasikan Mengklasifikasikan kriteria pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis; 4. Membangun presepsi yang sama dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen oleh berbagai pihak baik dari pemerintah, masyarakat, masyarakat, keluarga maupun perorangan;
5. Mengupayakan fasilitas baik berupa sarana dan prasarana agar anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen mendapatkan pendampingan pendampingan secara kuantitas kuantitas maupun kualitas; dan 6. Membangun sinergi antar dinas terkait maupun dengan lembaga lembaga sosial, sosial, termasuk perguruan tinggi tinggi agar terbentuk terbentuk jaringan yang komprehensif dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pemberdayaan terhadap anak anak jalanan, gelandangan gelandangan dan dan pengemis juga suatu hal yang penting untuk dimuat dalam sebuah peraturan daerah, karena dengan dilakukannya berbagai kegiatan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari setiap anak jalanan, gelandang dan pengemis. Pemberdayaan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau melibatkan lembaga sosial yang memiliki kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Kegiatan pemberdayaan misalnya dapat dilakukan antara lain lain melalui : a. Pelatihan Keterampilan Berbasis Rumah Tangga, dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat
dan minat serta lingkungan lingkungan sosialnya, yang dilaksanakan dilaksanakan
bekerja sama dengan lintas sektoral dan stake holder; b. Pelatihan Kewirausahaan, dilakukan untuk memberi pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip usaha kecil dan menengah yang disesuaikan dengan keterampilan yang mereka miliki dan berdasarkan
kondisi
lingkungan
tempat
mereka
berdomisili
sehingga mereka dapat termotivasi untuk melakukan aktifitas usaha mandiri guna membantu penghasilan keluarganya; c. Pemberian bantuan modal usaha ekonomis produktif, dilakukan guna
memberikan
bantuan
stimulan
berupa
barang/bahan
dagangan dan/atau modal usaha kecil sebagai modal dasar dalam
rangka
membentuk
dan
memotivasi
untuk
menciptakan
kemandirian yang dilakukan secara perorangan; d. Pembentukan kelompok usaha bersama, dimaksudkan untuk mengembangkan usaha ekonomis produktif melalui pembinaan dalam bentuk pengelompokan pengelompokan keluarga yang memiliki jenis usaha yang sama antara beberapa kepala keluarga; e. Pengembangan kelompok usaha bersama, dimaksudkan untuk mengembangkan kelompok usaha bersama yang berhasil melalui pendekatan pemberian modal usaha pengembangan. pengembangan.
Selain maksud dan tujuan pembinaan dan pemberdayaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, keberadaan peraturan daerah juga diperlukan untuk : a. Menghambat laju pertumbuhan anak jalanan, gelandangan,
dan
pengemis di jalanan melalui pembinaan pencegahan secara terorganisir dan berkesinambungan. berkesinambungan. b. Mengembalikan
harga
diri
dan
kepercayaan
diri
serta
menumbuhkan rasa tanggung jawab dirinya maupun sebagai anggota masyarakat. c. Mengembalikan
mereka
kedalam
keadaan
kehidupan
dan
penghidupan masyarakat yang lebih layak. d. Meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya bimbingan sosial dan keterampilan melalui bantuan eknomis produktif maupun usaha-usaha lain dalam dalam rangka pemberdayaan pemberdayaan keluarga. keluarga.
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Keberadaan
berbagai
peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan sosial ternyata belum efektif untuk mengatasi penyakit sosial seperti anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Padahal undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara tersebut. Oleh karenanya dirasakan penting untuk membentuk suatu regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembinaan dan pemberdayaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dengan mengatur sejumlah tindakan yang aplikatif dan efektif sehingga dapat mendukung, meningkatkan, meningkatkan, memberdayakan memberdayakan dan dan menyejahterakan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar kembali menjadi manusia yang bermartabat.
B. Saran
Keberadaan sebuah peraturan daerah tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru dalam penerapannya nanti. Oleh karena itu dalam merumuskan materi
muatan
peraturan
daerah
tersebut
jangan
memuat
ketentuan/pasal-pasal yang menjadikan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebagai suatu subjek/pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan atau denda, karena terkadang posisi mereka hanyalah sebagai korban dari sebuah pengeksploitasian. Sebaliknya pencantuman ketentuan pidana harus diancamkan kepada pihak-pihak yang sengaja mengkoordinir dan mengeksploitasi anak
jalanan, gelandangan dan pengemis guna mencari keuntungan pribadi dari pekerjaan mereka.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku/Artikel
Alkotsar, Artidjo, Advokasi Advokasi Anak Jalanan, Jalanan, 1984, Jakarta: Jakarta: Rajawali. Ronny
Hanitijo
Soemitro, Studi
Hukum
dan
Kemiskinan,
1989,
Semarang: Tugu Muda. Muh. Busyro Muqoddas, dkk (ed.), Politik Pembangunan Hukum Nasional, 1992, Yogyakarta: UII Press. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,2007. Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, UI-Press, UI -Press, Jakarta, 1986. Soejono Soekanto, Sosiologi ; Suatu Pengantar, 1996, Bandung : Rajawali Pres. Menteri Kesejahteraan Sosial, 2008, Pemberdayaan Anak Jalanan, http://elmurobbie.wordpress. http://elmurobbie.wordpress.com/2008/10/23/p com/2008/10/23/pemberdayaan-anakemberdayaan-anak jalanan/, diakses diakses tanggal 23 Mei 2012. http://www.sumbarpost. http://www.sumbarpost.com/berita-209-ranperd com/berita-209-ranperda-anjal-danpengem a-anjal-danpengemis is digodokbakal-ada-sanksi-bag digodokbakal-ada-sanksi-bagi-pemberi.html# i-pemberi.html#.T72Q9VLDu9s, .T72Q9VLDu9s, diakses tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.15 WIB.
B.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Undang-undang Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
