PELAPORAN DAN AKUNTANSI KEUANGAN
LIABILITAS DAN EKUITAS
Kelompok :
Gilang Cita Pradana / 13/35884/EE/06553
Pendidikan Profesi Akuntansi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta
2014
1. LIABILITAS
1.1 Pengertian
Menurut FASB (Financial Accounting Standards Board) liabilitas
adalah sebagai pengorbanan manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa
depan yang timbul dari kewajiban sekarang suatu entitas usaha untuk
menyerahkan aset atau menyerahkan jasa kepada pihak lain yang terjadi
sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan menurut
IAI Liabilitas merupakan kewajiban perusahaan masa kini yg timbul dari
peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus
keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
Liabilitas memiliki tiga karakteristik utama :
1. Menjadi pengorbanan sumber ekonomik yang cukup pasti di masa depan
(probable future sacrifices of economic benefits).
2. Menjadi kewajiban saat ini atau perioda ini (present obligation) untuk
menyerahkan kas, barang, atau jasa di masa datang.
3. Terjadi karena transaksi masa lalu.
1.2 Penggolongan Liabilitas
1.2.1 Liabilitas Lancar (current liabilities)
Liabilitas lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu
tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus normal operasi
perusahaan. Menurut PSAK No.1 paragraf 67 suatu liabilitas
diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika :
a. Entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut
dalam silklus operasi normal.
b. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan
c. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jk
waktu 12 bln setelah periode pelaporan.
d. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda
penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bln setelah
periode pelaporan.
Liabilitas lancar antara lain sebagai berikut :
1. Utang Usaha
Utang usaha (account payable) yaitu kewajiban yang harus dilunasi
karena pembelian barang/jasa secara kredit.
2. Utang Wesel
Utang wesel / wesel bayar (notes payable) adalah janji tertulis untuk
membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu dan pada tanggal yang
telah ditetapkan.
3. Utang Beban
Utang beban adalah kewajiban membayar karena perusahaan sudah menerima
manfaatnya, seperti utang bunga (interest payable), utang gaji
(salaries payable), utang sewa (rent payable).
4. Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang belum merupakan
hak, tetapi sudah diterima pembayarannya. Contoh: sewa diterima di
muka, bunga diterima di muka
.
1.2.2. Liabilitas Jangka Panjang (long-term liabilities)
Liabilitas jangka panjang adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam
waktu lebih dari satu tahun atau siklus normal operasi perusahaan.
Jenis-jenis hutang jangka panjang antara lain :
1. Utang Hipotek
Utang hipotek (mortgage payable) adalah pinjaman jangka panjang dengan
jaminan aktiva tetap.
2. Utang Obligasi
Utang obligasi/saham (bonds payable) adalah pinjaman jangka panjang
yang timbul karena perusahaan menjual/mengeluarkan surat-surat
obligasi.
3. Kredit Investasi
Kredit investasi adalah pinjaman jangka yang diterima dari bank atau
lembaga keuangan lain, yang digunakan untuk perluasan perusahaan.
1.3 Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas
Mengacu pada IFRS, metode pengukuran liabilitas yang umum digunakan
adalah historical cost (atau modified cost historis). Pengukuran
dengan metode fair value digunakan pada awal pengukuran yang
melibatkan liabilitas yang berhubungan dengan leases (IAS 17), dan
IFRS 3 mengenai kombinasi bisnis (business combination). Nilai wajar
adalah (IAS 17 par.4) adalah jumlah asset yang bisa ditukar atau
kewajiban diselesaikan antara pihak terkait, pihak yang bersedia dalam
transaksi. Sehingga kewajiban yang timbul dari financial lease diakui
awalnya dengan metode fair value atau dengan nilai sekarang dari
pembayaran lease minimum (IAS 17, para. 20) pada tahun berikutnya,
liabilitas diukur dengan metode kos yang diamortisasi (amortized
cost).
1.4 Penyajian dan Pengungkapan Liabilitas
Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan
kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK No. 1 mengatur bahwa aset
lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban
disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka
pendek disajikan lebih dahulu dari kewajiban jangka panjang . Hal ini
dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas
perusahaan. PSAK No. 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak
memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan
sebagai kewajiban jangka panjang. Kriteria tersebut adalah
a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal
operasi perusahaan, atau
b. Jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggal neraca.
Penyajian akun kewajiban lancar biasanya disajikan sebagai klasifikasi
pertama dalam kelompok kewajiban dan ekuitas pemegang saham di neraca.
Dalam kelompok kewajiban lancar akun-akun itu dapat dicantumkan
menurut jatuh temponya, dalam jumlah yang menurun, atau menurut
likuiditasnya.
Penyajian akun kewajiban jangka panjang pada perusahaan yang mempunyai
banyak hutang jangka panjang dalam jumlah besar seringkali hanya
melaporkan satu akun dalam neraca dan mendukungnya dengan catatan atas
laporan keuangan. Pengungkapan catatan umumnya berisi dari kewajiban,
tanggal jatuh tempo, suku bunga, provisi penarikan, pembatasan yang
dilakukan oleh kreditor, dan aktiva yang disepakati atau digadaikan
sebagai jaminan.
1.5 Provisi
Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti (PSAK
No.57 paragraf 10). Provisi dapat dibedakan dari liabilitas lain,
seperti utang dagang dan akrual, karena pada provisi terdapat
ketidakpastian waktu atau jumlah yang harus dikeluarkan pada masa
datang untuk menyelesaikan provisi tersebut (PSAK No.57 paragraf 11
dan Kieso 2011 hal. 677). Utang dagang adalah liabilitas untuk
membayar barang atau jasa yang telah diterima atau dipasok dan telah
ditagih melalui faktur atau secara formal sudah disepakati dengan
pemasok. Sedangkan akrual adalah liabilitas membayar barang atau jasa
yang telah diterima atau dipasok, tetapi belum dibayar, ditagih atau
secara formal disepakati dengan pemasok, termasuk jumlah yang masih
harus dibayar kepada pegawai (misalnya jumlah tunjangan cuti).
Meskipun sering kali perlu dilakukan estimasi atau penaksiran jumlah
dan waktu akrual, tingkat ketidakpastian akrual pada umumnya lebih
rendah dari pada tingkat ketidakpastian provisi. Akrual sering
dilaporkan sebagai bagian dari utang dagang atau utang lain, sedangkan
provisi dilaporkan secara terpisah.
1.5.1 Pengakuan Provisi
Provisi diakui jika (PSAK No. 57 paragraf 14):
a. Entitas memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat
konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu
b. Kemungkinan besar (probable) penyelesaian kewajiban tersebut
mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi
c. Estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.
1.5.2 Pengungkapan Provisi
Dalam PSAK 57 Paragraf 84, untuk setiap jenis provisi, entitas
mengungkapkan :
Nilai tercatat pada awal dan akhir periode
Provisi tambahan yang dibuat dalam periode bersangkutan, termasuk
peningkatan jumlah pada provisi yang ada
Jumlah yang digunakan yaitu jumlah yang terjadi dan dibebankan pada
provisi selama periode bersangkutan
Jumlah yang belum digunakan yang dibatalkan selama periode
bersangkutan
Peningkatan, selama periode yang bersangkutan, dalam nilai kini yang
timbul karena berlalunya waktu dan dampak dari setiap perubahan
tingkat diskonto.
Contoh 1 :
Perusahaan X memberikan garansi kepada pelanggannya dalam
penjualan barang elektronik. Garansi yang diberikan berlaku tiga
tahun dari barang yang dijual. Berdasarkan pengalaman masa lalu,
ada kemungkinan klaim dari pelanggan yang membeli barang-barang
elektronik tersebut.
Q: Apakah Perusahaan X seharusnya mengakui biaya garansi pada
laporan posisi keuangannya?
A: Garansi ini merupakan kewajiban masakini sebagai akibat
peristiwa masa lalu. Peristiwa masa lalu tersebut adalah
penjualan barang-barang elektronik dengan garansi yang
disertakan. Garansi mengakibatkan arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi, sehingga adanya kemungkinan besar
(probable) kalim dari para pelanggan terhadap garansi yang telah
didapatkan dari pembelian barang-baran elektronik tersebut.
Maka, Perusahaan X harus mengakui provisi tersebut.
Contoh 2:
Seorang karyawan menuntut sebuah perusahaan tempat ia bekerja
karena kecelakaan yang menimpanya saat jam kerja sehingga
menimbulkan sebuah luka yang cukup serius akibat fasilitas
perusahaan tersebut. Pengacara perusahaan tersebut yakin bahwa
perusahaan tersebut akan menang dalam penuntutan tersebut.
Setelah melakukan investigasi tersebut, pengacara yakin,
kemenangan yang akan perusahaan dapatkan diatas 50 persen.
Q: Apakah seharusnya perusahaan tersebut mengakui provisi
tersebut pada akhir periode?
A: Meskipun kecelakaan tersebut dari peristiwa masa lalu,
namun perusahaan tersebut tidak harus membayar kerugian
kepada karyawannya karena pengacara telah melakukan
penyelidikan dan kecil kemungkinan untuk kalah.
Perusahan tidak perlu mengakui provisi tersebut, kecuali jika
pegacaranya menyatakan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan
kalah dalam tuntutan tersebut, maka perusahaan harus mengakui
provisi tersebut pada akhir periode.
1.5.3 Pengukuran Provisi
IFRS menjelaskan bahwa jumlah yang seharusnya diakui adalah dari
estimasi terbaik dari sebuah pengeluaran yang diperlukan untuk
menyelesaikan kewajiban masa kini. Estimasi terbaik harus sesuai
dengan jumlah besaran yang akan entitas bayarkan untuk menyelesaikan
kewajbannya pada laporan posisi keuangan (Kieso, 2011, hal 680). PSAK
No. 57 paragraf 37 juga menyatakan bahwa estimasi terbaik pengeluaran
yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini adalah jumlah yang
rasional akan dibayar entitas untuk menyelesaikan kewajibannya pada
akhir periode pelaporan atau untuk mengalihkan kewajibannya kepada
pihak ketiga pada saat itu.
Dalam menentukan sebuah estimasi terbaik, manajemen entitas harus
menggunakan sebuah judgement berdasarkan pengalaman masa lalu atau
jenis perusahaan yang sejenis, berdiskusi dengan para ahli dan
sebagainya (Kieso, 2011, hal. 680). Namun, jika estimasi yang andal
tidak dapat dibuat, maka libilitas yang ada tidak dapat diakui. Oleh
karena itu, liabilitas tersebut diungkapkan sebagai liabilitas
kontinjensi (PSAK No.57 paragraf 26).
1.6 Liabilitas Kontinjensi
1.6.1 Pengertian Liabilitas Kontinjensi
Liabilitas kontinjensi adalah (PSAK No. 57 paragraf 10)
1. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa lalu, dan
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya
suatu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya
berada dalam kendali entitas
2. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu,
tetapi tidak diakui karena:
a. Tidak terdapat kemungkinan entitas mengeluarkan sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya
b. Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
1.6.2 Pengakuan Liabilitas Kontinjensi
Menurut PSAK 57 paragraf 28, entitas tidak diperkenankan mengakui
liabilitas kontinjensi karena (Kieso, 2011, hal 691):
1. Sebuah kewajban yang mungkin atau possible (belum dipastikan
sebagai kewajiban masa kini)
2. Sebuah kewajiban maa kini yang kemungkinan besar tidak dapat
dilakukan pembayaran (peyelesaiannya)
3. Sebuah kewajiban masa kini yang tidak dapat diukur estimasinya
secara andal.
1.6.3 Pengukuran Liabilitas Kontinjensi
Karena kemungkinan arus keluar dalam sebuah penyelesaian kecil, maka
entitas harus mengungkapkan liabilitas kontinjensi pada akhir periode
pelaporan, menyediakan deskripsi yang singkat darimana asal liabilitas
kontinjensi itu berasal dan di mana secara praktis (Kieso, 2011, hal.
691):
1. Estimasi dari dampak keuangannya
2. Sebuah indikasi dari ketidkpastian yang berhubungan dengan jumlah atau
waktu arus keluar
3. Kemungkinan dari penggantian tersebut.
Hubungan atara Provisi dan Liabilitas Kontinjensi
Secara umum, provisi juga bersifat kontinjensi karena tidak pasti
dalam jumlah dan waktu (PSAK No. 57 paragraf 12). Perbedaan mendasar
dari kedua liabilitas tersebut adalah (PSAK No. 57 paragraf 13):
1. Provisi yang diakui sebagai liabilitas (dengan asumsi dapat dibuat
estimasi andal) karena merupakan kewajiban masa kini dan kemungkinan
besar (probable) mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung
manfaat ekonomi
2. Sedangkan liabilitas kontinjensi yang tidak diakui sebagai liabilitas
karena liabilitas kontinjensi tersebut merupaka salah satu dari
berikut ini:
a. Kewajiban potensial karena belum pasti apakah entitas memiliki
kewajiban kini yang akan menimbulkan arus keluar sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi
b. Kewajiban kini yang tidak memiliki criteria pengakuan secara probable
karena estimasi yang memadai dan andal tidak dapat dibuat.
1.7 Aset Kontinjensi
1.7.1 Pengertian Aset Kontinjensi
Aset kontinjensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa
lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak
terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak
sepenuhnya berada dalam entitas kendali entitas (PSAK No. 57 paragraf
10).
Kieso (2011, hal 692) menyebutkan beberapa karakteristik dari aset
kontinjensi:
1. Kemungkinan penerimaan dana dari hibah, donasi, bonus, hadiah
2. Kemungkinan merestitusi selisih lebih pembayaran pajak kepada
pemerintah
3. Penundaan kasus di pengadilan yang kemungkinan besar menguntungkan.
1.7.2 Pengakuan Aset Kontinjensi
Menurut PSAK 57 paragraf 31, entitas tidak diperkenankan mengakui aset
kontinjensi. Hal ini disebabkan karena dapat menimbulkan pengakua
peghasilan yang mungkin tidak pernah terealisasikan, namun jika
realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan
merupakan aset kontinjensi, melainkan diakui sebagai aset.
2. EKUITAS
Empat bentuk utama organisasi bisnis yaitu :
a. Perorangan
Entitas Perorangan bukan suatu badan hukum, dan modalnya tidak terbagi
atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang
piutang usaha perorangan.
b. Partnership atau persekutuan
Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota Firma
bertanggung jawab renteng atas kewajiban Firma sebagai suatu
persekutuan perorangan.
Modal suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara Modal Pesero
Aktif dan Modal Pesero Komanditer. Pesero aktif adalah pesero yang
bertindak aktif sebagai pengurus CV. Pesero Komanditer adalah
pesero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab
sebatas modal CV yang menjadi bagiannya.
c. Corporation atau perseroan
Perseroan Terbatas (PT), Modal Perseroan Terbatas terdiri atas saham.
Tanggungjawab persero terbatas pada jumlah modal saham yang disetor
jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
d. Koperasi
Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan
pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindah tangankan dan
dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi.
Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok,
simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk
cadangan. Dari empat bentuk organisasi bisnis diatas, corporation atau
perseroan merupakan bentuk organisasi yang mampu menarik dan
mengumpulkan modal dalam jumlah besar.
Karakteristik khusus dari bentuk corporation yang mempengaruhi
akuntansi termasuk :
Pengaruh hukum perseroan atau hukum corporation
Siapapun yang ingin mendirikan perusahaan harus melengkapi
ketentuan-ketentuan ataupun aspek legalitas yang telah ditentukan
oleh pemerintah. Setiap pemerintahan memiliki undang-undang
perseroan yang berbeda. Akuntansi untuk permodalan perseroan
mengikuti ketentuan undang-undang yang ada.
Sistem saham
Modal perseroan umumnya terdiri atas sejumlah besar saham. Jumlah
saham yang dimiliki menentukan kepemilikan masing-masing pemilik.
Berbagai kepentingan pemilik.
Salah satu sumber modal perseroan adalah saham, saham biasa dan
saham preferen. Saham biasa melambangkan kepemilikan perusahaan.
Pemilik saham biasa memiliki hak untuk mengendalikan manajemen
perusahaan. Sedangkan saham preferen memiliki hak awal untuk
mengklaim bagian keuntungan perusahaan. Berbagai kepentingan ini
hanya terdapat di perseroan yang salah satu sumber modalnya adalah
saham.
2.1 Pengertian Ekuitas
Menurut PSAK (2002) pasal 49, ekuitas adalah hak residual atas aktiva
perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisi
sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban.
Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomik masa datang.
Karena didefinisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga
bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur.
2.2 Penggolongan Ekuitas
Ekuitas pemegang saham dipisahkan dalam dua komponen penting yaitu
modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dipecah menjadi modal
saham sebagai modal yuridis dan modal setoran tambahan, dan komponen
lain yang merefleksi transaksi pemilik (misalnya saham treasuri atau
modal sumbangan). Modal perseroan dipisahkan antara modal setoran dan
laba ditahan.Modal setoran dapat digolongkan menjadi:
A. Modal Setoran
1. Share Capital
Saham biasa adalah saham yang pelunasannya dilakukan dalam urutan
yang paling akhir saat perusahaan dilikuidasi, sehingga resikonya
adalah yang paling besar.
2. Share Premium
Agio Saham merupakan selisih antara nilai nominal dengan nilai
pasar.
3. Accumulated Other Comprehensive Income
Seluruh perubahan modal selama periode tertentu kecuali yang berasal
dari investasi pemilik dan distribusi ke pemilik.
4. Treasury Shares
Treasury Shares adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari
peredaran untuk sementara waktu.
5. Non-Controlling Interest
Hak non pengendali merupakan pemegang saham minoritas,
kepimilikannya tidak signifikan.
B. Laba ditahan
Akumulasi perolehan laba ( rugi ) yang tidak dibagi sebagai deviden .
2.3 Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas
Dasar pengukuran yang lazim digunakan perusahaan dalam penyusunan
laporan keuangan adalah biaya historis.
2.4 Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
Berdasarkan PSAK No.1 paragraf 77, disebutkan bahwa entitas harus
mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau
laporan perubahan ekuitas, atau catatan atas laporan keuangan:
a. Untuk setiap jenis saham:
(i) jumlah saham modal dasar;
(ii) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh, dan yang
diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;
(iii) nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak
memiliki nilai nominal;
(iv) rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode;
(v) hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis
saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali
atas modal;
(vi) saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh
entitas anak atau entitas asosiasi; dan
(vii) saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi
dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan;
b. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam
ekuitas.
Berdasarkan PSAK No.1 paragraf 78 bagi entitas yang modalnya tidak
terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau trust, mengungkapkan
informasi yang setara sesuai dengan paragraf 77 (a), yang
memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap jenis
penyertaan, hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap
jenis penyertaan.
Pada PSAK No.1 paragraf 104 mengenai laporan perubahan ekuitas
disebutkan bahwa entitas harus menyajikan laporan perubahan ekuitas
yang menunjukkan:
(a) total laba rugi komprehensif selama suatu periode, yang
menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat
diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada
kepentingan non-pengendali;
(b) untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif
atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai
dengan PSAK 25;
(c) untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah
tercatat pada awal dan akhir periode, secara terpisah
mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari:
(i) laba rugi;
(ii) masing-masing pos pendapatan komprehensif lain; dan
(iii) transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari
pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak
kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang
pengendalian.
105. Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas atau
dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah dividen yang diakui
sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan nilai
dividen per saham.
106. Pada paragraf 104, komponen ekuitas termasuk, misalnya, masing-
masing jenis modal disetor, saldo akumulasi dari masing-masing
jenis pendapatan komprehensif lain dan saldo laba.
107. Perubahan ekuitas entitas di antara awal dan akhir periode
pelaporan mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama
periode. Kecuali untuk perubahan yang timbul dari transaksi
dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik (seperti
kontribusi modal, akuisisi kembali instrumen ekuitas entitas dan
dividen) dan biaya transaksi yang secara langsung berkaitan
dengan tranksaksi tersebut, perubahan keseluruhan atas ekuitas
selama periode yang menggambarkan jumlah total pendapatan dan
beban (termasuk keuntungan dan kerugian) yang diakibatkan oleh
aktivitas entitas selama periode tersebut.
REFERENCES
Kieso, Weygandt, and Terry D. Warfield, 2011. "Intermediete
Accounting: IFRS Edition". United States: Jhon Willey.
PSAK 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
PSAK 57 Tentang Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
