Undang undang unda ng no 5 Ta Tahun 1997 Tentang Psikotropika BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susnan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 2. Pabrik obat adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, termasuk psikotropika. . Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan!atau mengubah bentuk psikotropika. ". #emasan psikotropika adalah bahan yang digunakan untuk me$adahi dan!atau membungkus psikotropika, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. %. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. &. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan!atau pen'ualan, termasuk pena$aran untuk men'ual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan. (. Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melakukan kegiatan penyaluran sediaan farmasi, termasuk psikotropika dan alat kesehatan. ). Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan psikotropika dari suatu tempat ke tempat lain, dengan *ara, moda, atau sarana angkutan apapun, dalam rangka produksi dan peredaran.
+. Dokumen pengangkutan adalah surat 'alan dan!atau faktur yang memuat keterangan tentang identitas pengirim, dan penerima, bentuk, 'enis, dan 'umlah psikotropika yang diangkut. 1. ransito adalah pengangkutan psikotropika di $ilayah epublik /ndonesia dengan atau tanpa berganti sarana angkutan antara dua negara lintas. 11. Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan. 12. 0embaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan adalah lembaga yang se*ara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan penelitian dan!atau menggunakan psikotropika dalam penelitian, pengembangan, pendidikan, atau penga'aran dan telah mendapat persetu'uandari Menteri dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. 1. #orporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan!atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. 1". Menteri adalah menteri yang bertanggung 'a$ab di bidang kesehatan.
BAB II RUANG LNGKUP !AN TU"UAN Pasal #
1 uang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. 2 Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digolongkan men'adi : a. psikotropika golongan /3 b. psikotropika golongan //3 *. psikotropika golongan ///3 d. psikotropika golongan /4. 5enis-'enis psikotropika golongan /, psikotropika golongan //, psikotropika golongan ///, psikotropika golongan /4 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 untuk pertama kali
ditetapkan dan dilampirkan dalam undang-undang ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan. " #etentuan lebih lan'ut untuk penetapan dan perubahan 'enis-'enis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat diatur oleh Menteri. Pasal 3
u'uan pengaturan di bidang psikotropika adalah : a. men'amin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan3 b. men*egah ter'adinya penyalahgunaan psikotropika3 *. memberantas peredaran gelap psikotropika. Pasal 4
1 Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan!atau ilmu pengetahuan. 2 Psikotropika golongan / hanya dapat digunakan untuk tu'uan ilmu pengetahuan. 6elain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, psikotropika golongan / dinyatakan sebagai barang terlarang.
BAB III PR$!UK% Pasal 5
Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6
Psikotropika golongan / dilarang diproduksi dan!atau digunakan dalam proses produksi. Pasal 7
Psikotropika, yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan!atau persyaratan farmakope /ndonesia atau buku standar lainnya.
BAB IV PERE!ARAN &agian Perta'a U'u'
Pasal 8
Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan. Pasal 9
1 Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung 'a$ab di bidang kesehatan. 2 Menteri menetapkan persyaratan dan tata *ara pendaftaran psikotropika yang berupa obat. Pasal 10
6etiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, $a'ib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Pasal 11
ata *ara peredaran psikotropika diatur lebih lan'ut oleh Menteri. Pasal Pasal 12
1 Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ) hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah. 2 Penyaluran psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh: a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya,apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan.
*.6arana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah. Psikotropika golongan / hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan guna Psikotropika. Pasal 13
Psikotropika yang digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Bagian Kedua Penyerahan Pasal 14
1 Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ) hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. 2 Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, dan kepada pengguna!pasien. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan kepada pengguna!pasien. " Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan resep dokter. % Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dalam hal: a. Men'alankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan3 b. Menolong orang sakit dalam keadaan darurat3 *. Men'alankan tugas di daerah terpen*il yang tidak ada apotek. & Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat % hanya dapat diperoleh dari apotek. Pasal 15
#etentuan lebih lan'ut yang diperlukan begi kegiatan penyerahan psikotropika diatur oleh Menteri.
BAB V EK%P$R !AN MP$R &agian Perta'a %urat Persetu(uan Ekspor dan %urat Persetu(uan 'por Pasal 1)
1 7kspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 /mpor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. 0embaga penelitian dan!atau pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang untuk mengedarkan psikotropika yang diimpornya. Pasal 17
1 7ksporitr psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1& ayat 1 harus memiliki surat persetu'uan ekspor untuk setiap kali melakukan kegiatan ekspor psikotropika. 2 /mportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1& ayat 2 harus memiliki surat persetu'uan impor untuk setiap kali melakukan kegiatan impor psikotropika. 6urat persetu'uan impor psikotropika golongan / hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pasal 18
1 8ntuk dapat memperoleh surat persetu'uan ekspor atau surat persetu'uan impor psikotropika, eksportir atau importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1( menga'ukan permohonan se*ara tertulis kepada Menteri. 2 Permohonan se*ara tertulis untuk memperoleh surat persetu'uan ekspor psikotropika dilampiri dengan surat persetu'uan impor psikotropika yang telah mendapat persetu'uan dari dan!atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengimpor psikotropika.
Menteri menetapkan persyaratan yang $a'ib di*antumkan dalam permohonan tertulis untuk memperoleh surat persetu'uan ekspor atau surat persetu'uan impor psikotropika. Pasal 19
Menteri menyampaikan salinan surat persetu'uan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor psikotropika. Pasal 20
#etentuan lebih lan'ut yang diperlukan bagi kegiatan ekspor atau impor psikotropika diatur oleh Menteri. Bagian Kedua Pengangkutan Pasal 21
1 6etiap pengangkutan ekspor psikotropika $a'ib dilengkapi dengan surat persetu'uan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh Menteri. 2 6etiap pengenkutan impor psikotropika $a'ib dilengkapi dengan surat persetu'uan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor. Pasal 22
1 7ksportir psikotropika $a'ib memberikan surat persetu'uan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetu'uan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung 'a$ab atas perusahaan pengangkutan ekspor. 2 9rang yang bertanggung 'a$ab atas perusahaan pengangkutan ekspor $a'ib memberikan surat persetu'uan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetu'uan impor Psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung 'a$ab pengangkut. Penanggung 'a$ab pengangkut ekspor psikotropika $a'ib memba$a dan bertanggung 'a$ab atas kelengkapan surat persetu'uan ekspor psikotropika dari Menteri dan surat persetu'uan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor. " Penanggung 'a$ab pengangkut impor psikotropika yang memasuki $ilayah epublik /ndonesia $a'ib memba$a dan bertanggung 'a$ab atas kelengkapan surat persetu'uan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetu'uan ekspor psikotropika dari pemerintah negara pengekspor.
Bagian Ketiga ransit! Pasal 23
1 6etiap transito psikotropika harus dilengkapi surat persetu'uan ekspor psikotropika yang terlebih dahulu mendapat persetu'uan dari dan!atau dikeluarkan oleh pemerintah negara pengekspor psikotropika. 2 6urat persetu'uan ekspor psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang: a. nama dan alamat pengekspor dan pengimpor psikotropika3 b. 'enis, bentuk dan 'umlah psikotropika3 dan *. negara tu'uan ekspor psikotropika. Pasal 24
6etiap perubahan negara tu'uan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetu'uan dari: a. pemerintah negara pengekspor psikotropika3 b. pemerintah negara pengimpor atau tu'uan semula ekspor psikotropika3 dan *. pemerintah negara tu'uan perubahan ekspor psikotropika. Pasal 25
Pengemasan kembali psikotropika di dalam gudang penyimpanan atau sarana angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan harus dilakukan di ba$ah penga$asan dari pe'abat yang ber$enang. Pasal 26
#etentuan lebih lan'ut yang diperlukan bagi kegiatan transito psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kee"#at Pe"eriksaan Pasal 27
Pemerintah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen ekspor, impor, dan!atau transito psikotropika. Pasal 28
1 /mportir psikotropika memeriksa psikotropika yang diimpornya, dan $a'ib melaporkan hasilnya kepada Menteri, yang dikirim selambat-lambatnya ( tu'uh hari ker'a se'ak diterimanya impor psikotropika di perusahaan. 2 erdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menyampaikan hasil penerimaan impor psikotropika kepada pemerintah negara pengekspor.
BAB VI LA&EL !AN KLAN Pasal #9
1 Pabrik obat $a'ib men*antumkan label pada kemasan psikotropika. 2 0abel psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari $adah dan!atau kemasannya. Pasal 30
1 6etiap tulisan berupa keterangan yang di*antumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan. 2 Menteri menetapkan persyaratan dan!atau keterangan yang $a'ib atau dilarang di*antumkan pada label psikotropika. Pasal 31
1 Psikotropika hanya dapat diiklankan pada media *etak ilmiah kedokteran dan!atau media *etak ilmiah farmasi. 2 Persyaratan materi iklan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri.
BAB VII KE&UTU*AN TA*UNAN !AN PELAP$RAN Pasal +#
Menteri menyusun ren*ana kebutuhan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan untuk setiap tahun. Pasal 33
1 Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan, $a'ib membuat dan menyimpan *atatan mengenai kegiatan masing-masing yang berhubungan dengan psikotropika. 2 Menteri melakukan penga$asan dan pemeriksaan atas pelaksanaa pembuatan dan penyimpanan *atatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 34
Pabrik obat, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan $a'ib melaporkan *atatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 1 kepada Menteri se*ara berkala. Pasal 35
#etentuan lebih lan'ut yang diperlukan bagi penyusunan ren*ana kebutuhan tahunan psikotropika dan mengenai pelaporan kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur oleh Menteri.
BAB VIII PENGGUNA P%K$TR$PKA !AN RE*A<A% Pasal +)
1 Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan!atau memba$a psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan!atau pera$atan. 2 Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempunyai bukti bah$a psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan!atau diba$a untuk digunakan, diperoleh se*ara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1" ayat 2, ayat , ayat ", dan ayat %.
Pasal 37
1 Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berke$a'iban untuk ikut serta dalam pengobatan dan!atau pera$atan. 2 Pengobatan dan!atau pera$atan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Pasal 38
ehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan!atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya. Pasal 39
1 ehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan!atau masyarakat. 2 ehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri. " #etentuan lebih lan'ut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 40
Pemilikan psikotropika dalam 'umlah tertentu oleh $isata$an asing atau $arga asing yang memasuki $ilayah negara /ndonesia dapat dilakukan sepan'ang digunakan hanya untuk pengobatan dan!atau kepentingan pribadi dan yang bersangkutan harus mempunyai bukti bah$a psikotropika berupa obat dimaksud diperoleh dengan sah. Pasal 41
Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk men'alani pengobatan dan!atau pera$atan.
BAB I$
PEMANTAUAN PREKUR%$R &agian Perta'a Pe',inaan Pasal -5
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika. Pasal 46
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "% diarahkan untuk: a. terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan3 b. men*egah ter'adinya penyalahgunaan psikotropika3 *. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan ke'adian yang dapat menimbulkan gangguan dan!atau bahaya atas ter'adinya penyalahgunaan psikotropika3 d. memberantas peredaran gelap psikotropika3 e. men*egah pelibatan anak yang belum berumur 1) delapan belas tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan!atau peredaran gelap psikotropika3 dan f. mendorong dan menun'ang kegiatan penelitian dan!atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 47
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan ker'a sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional. Pasal 48
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah ber'asa dalam membantu pen*egahan penyalahgunaan psikotropika dan!atau mengungkapkan peristi$a tindak pidana di bidang psikotropika. Pasal 49
#etentuan lebih lan'ut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua Penga%asan Pasal 50
1 Pemerintah melakukan penga$asan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. 2 Dalam rangka penga$asan, Pemerintah ber$enang: a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan!atau pengambilan *ontoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi3 b. memeriksa surat dan!atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika3 *. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan3 dan d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan. Pelaksanaan penga$asan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan surat tugas. Pasal 51
1 Dalam rangka penga$asan, Menteri ber$enang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rahabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini & 2 indakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa: a. teguran lisan3 b. teguran tertulis3 *. penghentian sementara kegiatan3 d. denda administratif3 e. pen*abutan izin praktek. Pasal 52
1 #etentuan lebih lan'ut mengenai penga$asan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal % ayat 2 dan ayat , Pasal %1 ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri. 2 #etentuan lebih lan'ut mengenai penga$asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal % ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB $ PEM&NAAN !AN PENGA.A%AN &agian Perta'a Pe',inaan Pasal -5
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika. Pasal 46
Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "% diarahkan untuk: a. terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan3 b. men*egah ter'adinya penyalahgunaan psikotropika3 *. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan ke'adian yang dapat menimbulkan gangguan dan!atau bahaya atas ter'adinya penyalahgunaan psikotropika3 d. memberantas peredaran gelap psikotropika3 e. men*egah pelibatan anak yang belum berumur 1) delapan belas tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan!atau peredaran gelap psikotropika3 dan f. mendorong dan menun'ang kegiatan penelitian dan!atau pengembangan teknologi di bidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 47
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat melakukan ker'a sama internasional di bidang psikotropika sesuai dengan kepentingan nasional.
Pasal 48
Dalam rangka pembinaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah ber'asa dalam membantu pen*egahan penyalahgunaan psikotropika dan!atau mengungkapkan peristi$a tindak pidana di bidang psikotropika. Pasal 49
#etentuan lebih lan'ut yang diperlukan bagi pembinaan segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Penga%asan Pasal 50
1 Pemerintah melakukan penga$asan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. 2 Dalam rangka penga$asan, Pemerintah ber$enang: a. melaksanakan pemeriksaan setempat dan!atau pengambilan *ontoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan dan fasilitas rehabilitasi3 b. memeriksa surat dan!atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang psikotropika3 *. melakukan pengamanan terhadap psikotropika yang tidak memenuhi standar dan persyaratan3 dan d. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan. Pelaksanaan penga$asan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan surat tugas. Pasal 51
1 Dalam rangka penga$asan, Menteri ber$enang mengambil tindakan administratif terhadap pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, lembaga penelitian dan!atau lembaga pendidikan, dan fasilitas rahabilitasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini & 2 indakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa:
a. teguran lisan3 b. teguran tertulis3 *. penghentian sementara kegiatan3 d. denda administratif3 e. pen*abutan izin praktek. Pasal 52
1 #etentuan lebih lan'ut mengenai penga$asan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal % ayat 2 dan ayat , Pasal %1 ayat 1 dan ayat 2 diatur oleh Menteri. 2 #etentuan lebih lan'ut mengenai penga$asan sebagaimana dimaksud dalam Pasal % ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB $I PEMU%NA*AN Pasal 5+
1 Pemusnahan psikotropika dilaksanakan dalam hal: a. berhubungan dengan tindak pidana3 b. diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan!atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi psikotropika3 *. kadalu$arsa3 d. tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan!atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 2 Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud: a. pada ayat 1 butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pe'abat yang me$akili departemen yang bertanggung 'a$ab di bidang kesehatan, #epolisian ;egara epublik /ndonesia, dan #e'aksaan sesuai dengan
b. pada ayat 1 butir a, khusus golongan /, $a'ib dilaksanakan paling lambat ( tu'uh hari setelah dilakukan penyitaan3 dan *. pada ayat 1 butir b, butir *, dan butir d dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung 'a$ab atas produksi dan!atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan!atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pe'abat departemen yang bertanggung 'a$ab di bidang kesehatan, dalam $aktu ( tu'uh hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut. 6etiap pemusnahan psikotropika, $a'ib dibuatkan berita a*ara. " #etentuan lebih lan'ut mengenai pemusnahan psikotropika ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB $II PERAN %ERTA MA%/ARAKAT Pasal 5-
1 Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu me$u'udkan upaya pen*egahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 2 Masyarakat $a'ib melaporkan kepada pihak yang ber$enang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan!atau dimiliki se*ara tidak sah. Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 perlu mendapatkan 'aminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang ber$enang. " #etentuan lebih lan'ut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
BAB $III PEN/!KAN Pasal 55
6elain yang ditentukan dalam 8ndang-undang ;omor ) ahun 1+)1 tentang
1 6elain penyidik pe'abat polisi negara epublik /ndonesia, kepada pe'abat pega$ai negeri sipil tertentu diberi $e$nang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 8ndang-undang ;omor ) ahun 1+)1 tentang
g. membuka atau memeriksa setiap barang kiriman melalui pos atau alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang menyangkut psikotropika yang sedang dalam penyidikan3 h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang psikotropika3 i. menetapkan saat dimulainya dan dihentikannya penyidikan.
1 Di depan pengadilan, sanksi dan! orang lain dalam perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang memberikan kemungkinan dapat terungkap identitas pelapor. 2 Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberikan peringatan terlebih dahulu kepda saksi dan! orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal 58
Perkara psikotropika termasuk perkara yang lebih didahulukan dari pada perkara yang lain intuk dia'ukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaian se*epatnya.
BAB $IV KETENTUAN P!ANA Pasal 59
1 arang siapa: a. menggunakan psikotropika golongan / selain dimaksud dalam Pasal " ayat 23 atau b. memproduksi dan!atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan / sebagaimana dimaksud dalam Pasal &3 atau *. mengedarkan psikotropika golongan / tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 atau
d. mengimpor psikotropika golongan / selain kepentingan ilmu pengetahuan3 atau e. se*ara tanpa hak milik, menyimpan dan! atau memba$a psikotropika golongan /. dipidana dengan pidana pen'ara paling singkat " empat tahun, paling lama 1% lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit p. 1%.., seratus lima puluh 'uta rupiah dan paling banyak p. (%.., tu'uh ratus lima puluh 'uta rupiah. 2 5ika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan se*ara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana pen'ara seumur hidup atau pidana pen'ara selama 2 dua puluh tahun dan denda sebesar p. (%.., tu'uh ratus lima puluh 'uta rupiah. 5ika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar p. %..., lima milyar rupiah. Pasal 60
1 arang siapa: a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal %3 atau b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam benruk obat yang tidak memenuhi standar dan! atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3 atau *. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat ayng tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung 'a$ab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat 13 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama 1% lima belas tahun dan pidana denda paling banyak p. 2.., dua ratus 'uta rupiah. 2 arangsiapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama % lima tahun dan pidana denda paling banyak p. 1.., seratus 'uta rupiah. arangsiapa menerima penyaluran psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak p.&.., enam puluh 'uta rupiah. " arangsiapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 1" ayat 1, pasal 1" ayat 2, pasal 1" ayat , Pasal 1" ayat " dipidana dengan pidana pen'ara paling lama tiga tahun dan dipidana denda paling banyak p. &.., enam puluh 'uta rupiah.
% arangsiapa menerima penyerahan psikotropika yang ditetapkan dalam Pasal 1" ayat , Pasal 1" ayat " , dipidana dengan pidana pen'ara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak p. &.., enam puluh 'uta rupiah. =pabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana pen'ara paling lama tiga bulan. Pasal 61
1 arangsiapa: a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditantukan dalam Pasal 1&, atau b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetu'uan ekspor atau surat persetu'uan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1(3 atau *. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetu'uan ekspor atau surat persetu'uan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat dan Pasal 22 ayat "3 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama 1 sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak p. .., tiga ratus 'uta rupiah. 2 arangsiapa tidak menyerahkan surat persetu'uan ekspor kepada orang yang bertanggung 'a$ab atau pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 22 ayat 2 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak p. &.., enam puluh 'uta rupiah. Pasal 62
arangsiapa yang se*ara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan! atau memba$a psikotropika dipidana dengan pidana pen'ara paling lama % lima tahun dan pidana denda paling banyak p. 1.., seratus 'uta rupiah. Pasal 63
1 arangsiapa: a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau b. melakukan perubahan negara tu'uan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2"3 atau
*. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2%3 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak p. &.., enam 'uta rupiah. 2 arangsiapa: a. tidak men*antumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2+3 atau b. men*antumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 13 atau *. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 13 atau d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal % ayat 2 atau Pasal % ayat 3 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama % lima tahun dan pidana denda paling banyak p. 1.., seratus 'uta rupiah. Pasal 64
arangsiapa: a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantuan untuk men'alani pengobatan dan! atau pera$atan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3 atau b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitas yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal + ayat 3 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama 1 satu tahun dan! atau pidana denda paling banyak p. 2.., dua puluh 'uta rupiah. Pasal 65
arangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan! atau pemilikan psikotropika se*ara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal %" ayat 2 dipidana dengan pidana pen'ara paling lama 1 satu tahun dan! atau pidana denda paling banyak p. 2.., dua puluh 'uta rupiah. Pasal 66
6aksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang menyebut nama, alamat atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal %( ayat 1, dipidana dengan pidana pen'ara paling lama 1 satu tahun. Pasal 67
1 #epada $arga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan telah selesai men'alani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-kurangnya tiga tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dilakukan pengusiran ke luar $ilayah epublik /ndonesia. 2 >arga negara asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat kembali ke /ndonesia setelah 'angka $aktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan. Pasal 68
indak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah ke'ahatan. Pasal 69
Per*obaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan 'ika tindak pidana tersebut dilakukan. Pasal 70
5ika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal &, Pasal &1, Pasal &2, Pasal &, dan Pasal &" dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana tersebut dan dapat di'atuhkan pidana tambahan berupa pen*abutan i'in usaha. Pasal 71
1 arangsiapa bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, mengan'urkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal &, Pasal &1, Pasal &2, atau Pasal & dipidana sebagai permufakatan 'ahat. 2 Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. Pasal 72
5ika tindak pida Psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 1) delapan belas tahun dan belum menikah atau orang yang diba$ah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum le$at dua tahun se'ak selesai men'alani seluruhnya atau sebagian pidana pen'ara yang di'atuhkan kepadanya, an*aman pidana ditambah sepertiga pidanya yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.
BAB $V KETENTUAN PERAL*AN Pasal 7+
6emua peraturan perundang-undangan yang mengatur psikotropika masih tetap berlaku sepan'ang tidak bertentangan dan!atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
BAB $VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7Undang0undang ini 'ulai ,erlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang 'engetahuin2a3 'e'erintahkan pengundang Undang0undang ini dengan pene'patann2a dala' Le',aran Negara Repu,lik ndonesia
Disahkan di 5akarta pada tanggal 11 Maret 1997 PRE%!EN REPU&LK N!$NE%A
ttd '()*A+(
Diundangkan di 5akarta pada tanggal 11 Maret 1997 MENTER NEGARA %EKRETAR% NEGARA REPU&LK N!$NE%A
ttd ,()+-I(.(
07M==; ;7?== 7P80/# /;D9;76/= =<8; 1++( ;9M9 1
