TUGAS II
MATA KULIAH HUKUM LAUT
UNCLOS III : ZEE, ZONA TAMBAHAN, DAN LAUT TERITORIAL
Dosen :
Khomsin, S.T., M.T.
Oleh :
Riva Dianita (3515100048)
TANGGAL PENGUMPULAN
11 September 2017
Departemen Teknik Geomatika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Ph. 031-5929487
2017
UNCLOS III : ZEE, ZONA TAMBAHAN, DAN LAUT TERITORIAL
Riva Dianita
3515100048
Departemen Teknik Geomatika, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Email :
[email protected]
Abstrak
UNCLOS merupakan hukum laut yang dikembangkan dari perjuangan antara negara-negara pantai, yang berusaha untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah laut yang berdekatan dengan garis pantai mereka. Pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai UNCLOS I. Namun UNCLOS II tidak menghasilkan perjanjian internasional. Sementara itu UNCLOS III dimulai dari tahun 1973 ke 1982. UNCLOS III membahas isu-isu dibeli di konferensi sebelumnya. Setelah di sahkannya Konferensi ketiga (UNCLOS III) yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.
ZEE atau yang biasa dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah zona yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan. Di Zona Ekonomi Eksklusif negara yang memiliki zona ini berhak untuk mengambil kekayaan laut, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin, serta bebas memanfaatkan laut dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Zona Tambahan adalah letak laut dari sisi terluar dari garis pangkal laut yang sudah ditetapkan dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Manfaat dari Zona Tambahan bagi suatu negara adalah untuk mencegah beberapa pelanggaran seperti pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi dan perikanan. Laut teritorial adalah laut yang berada di luar garis pangkal yang tidak melebihi dari 12 mil laut.
Kata Kunci : UNCLOS, ZEE, Zona Tambahan, Laut Teritorial
PENDAHULUAN
Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional meminta agar PBB International Commission mempertimbangkan kodifikasi hukum yang ada yang berkaitan dengan lautan. Komisi mulai bekerja ke arah ini pada tahun 1949 dan menyiapkan empat rancangan konvensi, yang diadopsi pada Konferensi PBB pertama tentang Hukum Laut. Konferensi PBB pertama tentang hukum laut bertemu di Jenewa dari 24 Februari-29 April 1958. Sebanyak 86 negara yang mewakili diskusi. Ketidakmampuan UNCLOS I untuk menyelesaikan beberapa masalah , termasuk khususnya lebar laut teritorial, menyebabkan UNCLOS kedua pada tahun 1960 dan akhirnya pada UNCLOS III, yang berlangsung dari Desember 1973 sampai Desember 1982.
Hal utama dari konvensi ini adalah permasalahan maritim zones-laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut tinggi, wilayah laut-tidur internasional dan perairan kepulauan. Konvensi juga membuat ketentuan untuk lewatnya kapal, perlindungan lingkungan laut, kebebasan penelitian ilmiah, dan eksploitasi sumber daya.
ISI
UNCLOS III
Unclos merupakan hukum laut yang dikembangkan dari perjuangan antara negara-negara pantai, yang berusaha untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah laut yang berdekatan dengan garis pantai mereka. Pada akhir abad ke-18, diketahui bahwa negara memiliki kedaulatan atas laut teritorial mereka.
Pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk penyempurnaan hasil-hasil yang telah dicapai UNCLOS I, konvensi ini digelar dari tanggal 17 sampai 26 April 1960. Namun UNCLOS II gagal dalam pencapaian tujuannya yaitu penyempurnaan UNCLOS I dan tidak menghasilkan perjanjian internasional. Konferensi ini sekali lagi gagal memperbaiki luasnya seragam untuk wilayah atau membangun konsensus tentang hak-hak nelayan berdaulat. Kegagalan ini sudah tentu menimbulkan kekecewaan pada masyarakat internasional pada umumnya karna sikap arogan Negara-Negara maritim yang besar dan maju dalam bidang teknologi.
Sementara itu UNCLOS III dimulai dari tahun 1973 ke 1982. UNCLOS III membahas isu-isu di konferensi sebelumnya. Lebih dari 160 negara berpartisipasi dalam konvensi 9 tahun, yang akhirnya mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994, 21 tahun setelah pertemuan pertama UNCLOS III dan satu tahun setelah ratifikasi oleh keenam puluh negara.
Setelah di sahkannya Konferensi ketiga (UNCLOS III) yang sekarang dikenal sebagai Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea) yang ditandatangani oleh 119 Negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Bagi sebuah Negara UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu:
1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan yaitu ( di laut teritorial, laut pedalaman)
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak yurisdiksi terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yaitu ( di zona tambahan dan zona ekonomi esklusif)
3. Laut yang berada di luar dua di atas ( artinya bukan termasuk wilayah kedaulatannya dan bukan wilayah yurisdiksi) namun negara tersebut memiliki kepentingan ( yaitu laut bebas).
Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas-batas maritim juga mengatur hak-hak dan kewajiban Negara pantai yang yang harus dipatuhi oleh Negara di Dunia, terhadap Negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang-undangannya seperti yang telah disampaikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) dalam pasal 73.
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa ketiga United pada Hukum Laut (UNCLOS III), yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982.
Dalam konfrensi hukum laut pertama ini melahirkan 4 buah konvensi, dan isi dari konvensi Unclos pertama ini adalah:
Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II.
Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas)
a. Kebebasan pelayaran,
b. Kebebasan menangkap ikan,
c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa,
d. Kebebasan terbang di atas laut lepas.
Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention onfishing and conservation of the living resources of the high sea).
Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf). Konvensi ini telah disetujui. Pada tanggal 17 Maret – 26 April 1960 kembali dilaksanakn konferensi hukum laut yang kedua atau UNCLOS II, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi.
Pada pertemuan konfrensi hukum laut kedua, telah disepakati untuk mengadakan kembali pertemuan untuk mencari kesepakatan dalam pengaturan kelautan maka diadakan kembali Konferensi Hukum Laut PBB III atau Unclos III yang dihadiri 119 negara. Dalam pertemuan ini,disepakati 2 konvensi yaitu:
Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yangdisetujui di Montego Bay, Jamaica (10 Desember1982), ditandatangani oleh 119 negara.
Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand,Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, danRepublik Malagasi.
Dari penjelasan-penjelasan sejarah konfrensi hukum laut diatas, terdapat 4 pengaturan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh beberapa Negara dalam konvensi-konvensi yang selanjutnya dikatakan sebagai rezim-rezim hukum laut.
ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)
ZEE atau yang biasa dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah sebuah zona yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan. Di Zona Ekonomi Eksklusif negara yang memiliki zona ini berhak untuk mengambil kekayaan laut, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin, serta bebas memanfaatkan laut dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam batas Zona Ekonomi Eksklusif kita penduduk Indonesia diijinkan untuk membuat penelitian atau riset, membuat sebuah percobaan atau bangunan serta melindungi kehidupan bawah air laut.
Ada 15 negara yang mempunyai leading exclusive economic zone, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Indonesia, Selandia Baru, Australia, Rusia, Jepang, Brasil, Kanada, Meksiko, Kiribati, Papua Nugini, Chili, Norwegia, dan India. Indonesia mempunyai ZEE (1.577.300 square nautical miles) 3 besar setelah AS dan Prancis.
Di ZEE semua Negara baik Negara pantai maupun tidak berpantai mempunyai hak kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut dan penggunaan sah lainnya.
Landas Kontinen
Pengertian Landas kontinen, pasal 76 (1&2) KHL 1982 sbb :
dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah dari wilayah daratannya sampai ke pinggiran tepi kontinen
dasar laut dan tanah di bawahnya sampai jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur
landas kontinen dimungkinkan mencapai 350 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur
tidak melebihi 100 mil laut dari kedalaman (isobath) 2500 meter.
Indonesia diperkirakan memiliki potensi untuk menetapkan batas terluar landas kontinen sampai sejauh 350 mil di tiga tempat, yaitu Aceh sebelah Barat, Pulau Sumba sebelah Selatan, dan Utara Pulau Irian ke arah Utara.
Zona Tambahan
Zona Tambahan adalah letak laut dari sisi terluar dari garis pangkal laut yang sudah ditetapkan dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Manfaat dari Zona Tambahan bagi suatu negara adalah untuk mencegah beberapa pelanggaran seperti pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi dan perikanan.
Pengertian Zona Tambahan menurut J.G Starke adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial, namun tidak termasuk kedaulatan negara pantai, tetapi dalam zona ini negara pantai memiliki kewewenangan melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah terjadinya pelaggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan juga imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Batas zona tambahan sepanjang 12 mil atau tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal.
Berikut adalah isi dari pasal 24 angka 1 UNCLOS III yang berkaitan dengan Zona Tambahan:
Mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, perpajakan , keimigrasian, dan kesehatan.
Kewenangan untuk menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan-peraturan perundang-undangannya tersebut diatas.
Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan tersebut hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial yang kurang dari 12 mil laut berdasarkan konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut pasal 33 angka 2 Konvensi Hukum Laut tahun 1982, zona tambahan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur.
Laut Teritorial
Laut teritorial adalah laut yang berada di luar garis pangkal yang tidak melebihi dari 12 mil laut. Dalam laut teritorial ini kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya. Bagi negara yang memiliki wilayah laut teritorial berhak untuk melintasinya baik melalui kapal ataupun pesawat jalur udara. Sehingga bila ada pesawat atau kapal asing yang masuk batas laut teritorial bisa segera diwaspadai, karena laut teritorial masih milik negara yang berdaulat atas itu.Biasanya batas laut teritorial diajaga ketat oleh para TNI Laut sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap wilayah laut teritorial Indonesia bisa segera ditangani.
Hak lintas damai diakui bagi kapal-kapal asing yang melintas. Pengertian Hak Lintas Damai Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 adalah hak untuk melintas secepat-cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Pelaksanaan hak lintas damai haruslah :
Harus tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah, kemerdekaan dan politik negara pantai.
Harus tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin negara pantai.
Harus tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai.
Harus tidak melakukan tindakan propaganda yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai.
Harus tidak melakukan peluncuran, pendaratan dari atas kapal apa pun termasuk kapal militer.
Harus tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, mata uang yang melanggar aturan, perpajakan, imigrasi dan hukum negara pantai.
Harus tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan pencemaran.
Harus tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan.
Harus tidak melakukan kegiatan penelitian.
Harus tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ke sistem komunikasi negara pantai.
Kapal-kapal selam yang melakukan lintas damai harus menampakkan dirinya di permukaan serta menunjukkan bendera negaranya.
Hak lintas damai adalah hak bagi kapal asing sehingga merupakan kewajiban bagi negara pantai untuk memberikannya. Dalam UU No. 43 Tahun 2008, pemerintah Indonesia memiliki wewenang memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan pada jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
PENUTUP
Kesimpulan
UNCLOS 1982 membagi laut menjadi tiga jenis atau zona maritime yaitu:
1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaaulatannya
3. Laut yang berada di luar dua di atas
Dalam batas Zona Ekonomi Eksklusif kita penduduk Indonesia diijinkan untuk membuat penelitian atau riset, membuat sebuah percobaan atau bangunan serta melindungi kehidupan bawah air laut.
Manfaat dari Zona Tambahan bagi suatu negara adalah untuk mencegah beberapa pelanggaran seperti pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi dan perikanan.
Laut teritorial adalah laut yang berada di luar garis pangkal yang tidak melebihi dari 12 mil laut. Dalam laut teritorial ini kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya.
Daftar Pustaka
https://pk2pm.files.wordpress.com/2010/01/unclos82-bahasa-indonesia.pdf
http://www.maritim.co/terjemahan-unclos-1982/
https://www.academia.edu/7013228/Unclos_terjemahan
http://thomasnu.staff.ipb.ac.id/files/2015/07/United-Nations-Convention-on-The-Law-of-The-Sea_Materi-Kuliah-Kapita-Selekta_Tom.pdf
