BAB I PENDAHULUAN 1.1. 1. 1. La Lata tarr Be Bela laka kang ng
Laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi keutuhan dan pemersatu bagi sebuah negara karena laut merupakan sarana bagi kesatuan bangsa, sarana pertahanan dan keamanan, sebagai sarana diplomasi, serta yang paling utamanya adalah sebag seb agai ai sa saran ranaa ke kema makm kmur uran an da dan n ke kese sejah jahte teraa raan n ne nega gara ra da dan n ma masy syara araka katt ka karen renaa melimpahnya potensi-potensi sumber daya laut tersebut. Indonesia merupakan sebuah negara maritim yang memiliki beribu-ribu pulau, sebagian besar negara Indonesia ini terdiri dari perairan dan sisanya adalah daratan. Total luas kawasan Negara Republik Indonesia menapai !,! juta km ". #ari luas wilayah wilayah itu sekita sekitarr $," juta km " merupakan luas perairan yang terdiri dari ",% juta km " perairan pedalaman dan &,$ juta km " berupa laut teritorial. Itu belum termasuk ",! juta km " kawasan 'ona (konomi (ksklusi) (ksklusi) *(+lusie (onomi 'one *., /ohn, dkk., "&&!. 'ona (konomi (ksklusi) *'(( adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi "&& mil diuk di ukur ur da dari ri ga gari riss pa pang ngka kall yan ang g di digu guna naka kan n un untu tuk k me meng nguk ukur ur leb lebar ar la laut ut te teri rito tori rial al.. 0erlakunya konsep 'ona (konomi (ksklusi) *'(( merupakan pranata hokum laut internasional yang masih baru. #i dalam on)erensi 2ukum Laut yang diprakarasai oleh 300 yang diselenggarakan disele nggarakan mulai Tahun 14!$ sampai dengan 14%" 'ona (ksklusi) ini dibahas seara mendalam dan intensi) sebagai salah satu agenda aara kon)erensi dan disepakati serta dituangkan di dalam 0ab 3asal 55-!5 onensi 2ukum Laut Internasional 14%" *Irman dan Nugraha, "&16. etentuan etent uan huku hukum m intern internasiona asionall dan on onensi ensi 2uku 2ukum m Laut 300 tahun 14%"
*Law o) the 7ea 8onention9L:78 membagi wilayah negara dalam dua
bagian yaitu laut9perairan wilayah
suatu Negara dan laut yang bukan wilayah
suatu negara. Laut atau perairan yang menjadi wilayah suatu negara yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial, dimana negara pantai9kepulauan mempunya memp unyaii kedau kedaulatan latan.. 7edan 7edangkan gkan laut yang buka bukan n merup merupakan akan wilay wilayah ah suatu negara adalah 'ona Ta Tambahan, mbahan, 'ona (konomi (ksklusi) *'((, Landas ontinen, laut bebas bebas dan dasar dasar laut dalam *deep seabed9area seabed9area. . #i masing-masi masing-masing ng ;ona maritim tersebut negara pantai *kepulauan mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan yang berbed berbeda-beda, a-beda, demik demikian ian pula kapal ataupu ataupun n wahana wahana laut lainny lainnyaa mempuny mempunyai ai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula ketika bernaigasi di ;ona maritim ini.
5 1
7ebagai ;ona maritim baru pengaturan dalam '(( dapat dikatakan ukup banyak yaitu dalam 0ab L:78 pasal 55 sampai !5. 0anyak ahli berpendapat bahwa pengaturan '(( yang ada di onensi merupakan bagian dari international ustomary law dan prakteknegara-negara. 3engaturan utama dalam ;ona maritim ini antara lain hak negara pantai untuk meman)aatkan sumber daya alam, perlindungan lingkungan laut, riset ilmiah kelautan dan lain-lain. #alam praktek negara-negara di '(( masih banyak permasalahan yang munul antara lain hubungan batas '(( dengan landas kontinen, hubungan aktiitas di '(( dengan landas kontinen, termasuk juga apakah re;im '(( dan landas kontinen yang "&& mil laut adalah sama *0untoro, "&1$. 0erdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menulis makalah tentang 'ona (konomi (ksklusi) *'((. 1.2. Rumusan Masalah
0erdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dari makalah ini sebagai berikut < 1. =pa pengertian 'ona (konomi (ksklusi) *'((> ". =pa yang termasuk akupan 'ona (konomi (ksklusi) *'((> $. 0agaimana 3eman)aatan dan 3engelolaan 7umber #aya =lam 2ayati di '((> 6. =pa hak dan kewajiban Negara di 'ona (konomi (ksklusi) *'((> 1.3. Tujuan 0erdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di apai dalam penulisan makalah ini yaitu < 1. ?ntuk mengetahui pengertian 'ona (konomi (ksklusi) ". ?ntuk mengetahui akupan 'ona (konomi (ksklusi) $. ?ntuk mengetahui 3eman)aatan dan 3engelolaan 7umber #aya =lam 2ayati di '(( 6. ?ntuk mengetahui hak dan kewajiban Negara di 'ona (konomi (ksklusi) *'((
BAB II PEMBAHAAN
5 1
2.1 Pengert!an "#na Ek#n#m! Eksklus!$ %"EE& '(( atau yang biasa dikenal dengan 'ona (konomi (ksklusi) adalah sebuah ;ona
yang lebarnya tidak lebih dari "&& mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan. #i 'ona (konomi (ksklusi) negara yang memiliki ;ona ini berhak untuk mengambil kekayaan laut, mengeksplorasi apa yang ada didalam laut dan bebas meman)aatkan laut dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. 7ehingga dalam batas 'ona (konomi (ksklusi) kita penduduk Indonesia diijinkan untuk membuat penelitian atau riset, membuat sebuah perobaan atau bangunan serta melindungi kehidupan bawah air laut. ita bisa meman)aatkan sumber daya alam bawah laut menjadi mata penaharian dan kita harus tetap menjaganya. 7edangkan menurut ?ndang-?ndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 14%$ tentang 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia pada 0ab II 3asal " menyebutkan 'ona berbatasan
(konomi
(ksklusi)
dengan laut wilayah
Indonesia
Indonesia
adalah
sebagaimana
jalur
di
ditetapkan
luar
dan
berdasarkan
undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar "&& *dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 2.2 'aku(an "#na Ek#n#m! Eksklus!$ %"EE&
?ndang-?ndang Nomor 5 Tahun 14%$ Tentang '((I Indonesia yang memiliki lautan begitu luas terutama dengan wawasan nusantara telah bertindak dengan sangat berhati-hati. ita memaklumi bahwa dengan prinsip '(( maka berarti negara-negara dimaksud mempunyai dasar melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dibagian atau ;ona tertentu lautan tersebut. #engan luasnya perairan pedalaman *yang tadinya merupakan laut bebas yang memeah kesatuan wilayah negara, yang kita miliki dengan dasar hukum wawasan nusantara itu, tampaknya sudah luas pola lokasi lautan yang akan kita garap. asalah 'ona
(konomi
(ksklusi) sangat penting artinya
karena dengan
diundangkannya ?ndang-undang Nomor 5 Tahun 14%$ telah memberikan kekuatan hukum tentang persoalan-persoalan yang menyangkut 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia. 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar "&& *dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut
wilayah
Indonesia. *3asal
" =pabila
'ona
(konomi (ksklusi)
Indonesia
5 1
tumpang tindih dengan 'ona (konomi (ksklusi) Negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia. 3asal $ ayat *1 7elama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat *1 belum ada
dan tidak
terdapat
keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas ;ona ekonomi eksklusi) antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis
pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar
Indonesia dan garis-garis
pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar
negara
tersebut, keuali jika dengan negara tersebut telah diapai persetujuan tentang pengaturan
sementara
yang
berkaitan
dengan
batas 'ona (konomi (ksklusi)
Indonesia tersebut. husus tentang batas maritim terkait dengan '(( dan landas kontinen banyak negara mengisyaratkan bahwa penyelesaian batas '(( dan landas kontinen adalah sama. =kan tetapi untuk negara yang telah menyelesaikan batas landas kontinen sebelum ada L:78 dan masih didasarkan pada onensi /enewa 145%, maka ketika akan menyelesaikan batas '(( ada kemungkinan antara garis batas '(( dan landas
kontinen berbeda
*tidak berimpit. ondisi
ini tentu saja dapat
dimaklumi disebabkan re;im landas kontinen yang digunakan dalam onensi /enewa 145% berbeda dengan re;im landas kontinen yang diatur dalam L:78. :leh karena itu dalam kasus Indonesia akan ditemukan beberapa garis batas '(( dan landas kontinen yang tidak berimpit, sebagai ontohnya batas maritim antara Indonesia dengan =ustralia. 3ada perjanjian batas maritim tersebut terdapat " *dua garis batas maritim yang tidak berimpit yaitu garis batas landas kontinen dengan =ustralia yang telah ditetapkan pada tahun 14!1 dengan batas maritim tertentu antara Indonesia dengan =ustralia yang disepakati pada tahun 144!. 3ada batas maritim
tersebut
terdapat
wilayah
dimana landas
kontinennya
berada
dalam
jurisdiksi =ustralia, akan tetapi '(( berada dalam yurisdiksi Indonesia *0untoro, "&1$. enurut Triamodjo dalam @orkshop 3engelolaan 3erbatasan #an Tata Ruang Laut, 3rinsip 3enetapan 0atas Laut yaitu < a. 2L 14%" yaitu eAuitable priniple e.g. =rts. !6*1 B %$*1 2L 14%"< The delimitation o) the ontinental shel) *e+lusie eonomi ;one between 7tates with opposite or adjaent oasts shall be e))eted by agreement on the basis o) international law, as re)erred to in =rt $% o) the 7tatute o) the I8/, in order to ahiee b.
an eAuitable solution. etode *kombinasi utk menapai eAuitable solution<
5 1
Caris tengah setiap titik yang berjarak sama dari titik-titik terdekat pada baseline *=rt 15. Caris tengah yg tunduk pada )aktor koreksi yang adil. Caris tegak lurus terhadap arah umum garis pantai. embentuk ;ona pengembangan bersama.
*Triatmodjo, "&16.
5 1
2.3 Peman$aatan )an Pengel#laan um*er Da+a Alam Ha+at! )! "EE '(( Indonesia menduduki peringkat pertama, artinya Indonesia memiliki '((
yang paling luas yakni seluas 1.5!!.$&& mil persegi. Tidak saja dibandingkan dengan negaranegara asia lainnya luas '(( Indonesia pun masih tetap menduduki peringkat pertama. '(( Indonesia yang terluas di asia tenggara itu ternyata menyimpan berbagai kekayaan hayati yang bernilai ekonomis tinggi. 7alah satunya adalah populasi berbagai jenis ikan tuna yang memberikan optimism bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan industry perikanannya seara spektakuler di masa mendatang. Lebih jauh tentang estimasi besarnya jumlah penangkapan ikan tuna oleh pemerintah Indonesia tiap tahun dikatakan bahwa potensi tangkapan tuna jenis skipjak tiap tahunnya oleh Indonesia diestimasikan sebanyak $&&.&&& metri ton *T, dari jumlah sekian itu baru bias tertangkap sebanyak 51.&&& T. tangkapan yang belum bias direalisir sebanyak "64.&&& T, yang menakup 54.5&& T pergerakannya melalui '((
yang berbatasan dengan
perairan
Indonesia
meliputi
lautan pasi)ik. kawasan
0erdasarkan 2L
seluas
14%",
wilayah
$,1 juta kmD terdiri atas perairan
kepulauan seluas ",% juta kmD dan laut dengan luas sekitar &,$ juta kmD Indonesia juga memiliki
hak
berdaulat
atas
berbagai
sumber
kepentingan yang melekat pada '(( seluas ",!
kekayaan alam serta berbagai kmD dan hak partisipasi dalam
pengelolaan kekayaan alam alam di laut lepas diluar batas "&& mil
'((,
serta
pengelolaan dan peman)aatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional diluar landas kontinen. 3asal 14"-"$! ?N8L:7 membebankan kewajiban bagi setiap negara pantai untuk mengelola dan melestarikan sumber daya laut mereka ekayaan mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber hayati lainnya menyimpan harapan untuk dikelola sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup di
laut. #isamping
itu, kerjasama
dengan nelayan asing yang sudah maju teknologinya perlu dilakukan, baik mengenai alih teknologi, tukar pengetahuan, maupun dalam hal penjualan hasil tangkapan ikan, ara ini diharapkan nelayan kita bertambah keterampilannya. 3ada tahun "&&5 munul gagasan dari dewan maritim Indonesia untuk membentuk badan penataan batas wilayah dan 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia yang bertujuan untuk mepertegas kedaulatan negara dan meningkatkan keamanan laut yang memiliki tugas< a. enuntaskan dan memelihara batas laut wilayah NRI
5 1
b. elakukan penelitian dan pengembangan basis data sumber daya alam kelautan di '(( Indonesia . elakukan pengendalian dan pewasan peman)aatan sumber daya alam di '(( Indonesia d. elakukan pengaman wilayah laut di wilayah '(( Indonesia e. engkoordinasikan pengembangan wilayah pulau-pulau
perbatasan
dengan
instansi terkait di pusat dan daerah *Riai, "&1$. 0erdasarkan 3eraturan 3emerintah No. 15 Tahun 14%6 Tentang 3engelolaan 7umber #aya =lam 2ayati #i 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia pada 0ab I =yat 1 disebutkan bahwa 3engelolaan adalah segala upaya dan kegiatan 3emerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan peman)aatan sumber daya alam hayati di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia sedangkan onserasi sumber daya alam adalah segala upaya yang bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia. 7umber daya alam hayati di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia diman)aatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia. #alam rangka meningkatkan kemampuannya untuk meman)aatkan sumber daya alam hayati di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia, orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerja sama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. enteri 3ertanian menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alam hayati di sebagian atau seluruh 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia. ?ntuk pelestarian sumber daya alam hayati, dilarang melakukan penangkapan ikan di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia dengan menggunakan bahan peledak, raun, listrik, dan bahan atau alat lainnya yang berbahaya. :rang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia harus terlebih dahulu memperoleh i;in dari 3emerintah Republik Indonesia. :rang atau badan hukum asing yang akan melakukan penangkapan ikan di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk memperoleh i;in menangkap ikan kepada enteri 3ertanian atau 3ejabat yang ditunjuk olehnya. #alam surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat *1 harus dilengkapi dengan data sebagai berikut< 1. /umlah kapal yang akan digunakanE ". Nama, alamat dan kebangsaan pemilik kapalE $. Nama kapalE 6. Nama panggilan kapalE
5 1
5. F. !. %. 4. 1&. 11. 1".
Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapalE 3anjang kapalE 0erat kotor kapalE ekuatan mesin kapalE #aya muat palkah ikanE Nama, alamat, dan kebangsaan nakoda kapalE /umlah awak kapalE /enis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa9digunakan masing-masing
kapalE 1$. #aerah penangkapan ikan yang diinginkan. I;in penangkapan ikan bagi orang atau badan hukum asing di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia diberikan dalam bentuk 7urat I;in 3enangkapan Ikan yang dikeluarkan oleh enteri 3ertanian atau 3ejabat yang ditunjuk olehnya. =yat *" #alam 7urat I;in 3enangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat *1 diantumkan hal-hal sebagai berikut < ". Nama dan kebangsaan pemilik kapalE $. Nama kapalE 6. Nama panggilan kapalE 5. Negara registrasi, nomor registrasi, dan bendera kapalE F. 3anjang kapalE !. 0erat kotor kapalE %. ekuatan mesin kapalE 4. #aya muat palkah kapalE 1&. Nama, alamat, dan kebangsaan nakoda kapalE 11. /umlah awak kapalE 1". /enis dan jumlah alat penangkap ikan yang akan dibawa9digunakan masing-masing 1$. 16. 15. 1F.
kapalE #aerah penangkapan ikan yang ditetapkanE Tanda pengenal yang wajib dipasang di kapalE Tempat melaporE etentuan mengenai penangkapan ikan yang wajib ditaati 7urat I;in 3enangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam 3asal 11 ayat *1
berlaku untuk 1 *satu tahun*" =pabila masa berlakunya 7urat I;in 3enangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat *1 telah habis, dan untuk tahun berikutnya orang atau badan hukum asing yang bersangkutan akan melanjutkan penangkapan ikan di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia, sekurangkurangnya $& *tiga puluh hari sebelum masa berlaku 7urat I;in 3enangkapan Ikan yang telah diperolehnya habis, wajib mengajukan permohonan i;in baru menurut ketentuan 3eraturan 3emerintah ini :rang atau badan hukum asing yang mendapat i;in menangkap ikan di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia dikenakan pungutan perikanan, yang besarnya dan tata ara pelaksanaannya ditetapkan oleh enteri 3ertanian dengan persetujuan enteri euangan 3ungutan perikanan terdiri dari<
5 1
a. 3ungutan penda)taran, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang akan dimohonkan i;in penangkapan ikanE b. 3ungutan perubahan 7urat I;in 3enangkapan Ikan, yang harus dibayar pada saat pengajuan permohonan perubahanE . 3ungutan penangkapan ikan, yang dikenakan kepada setiap kapal perikanan yang dipergunakan 0arang siapa melakukan penangkapan ikan di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia tanpa memiliki 7urat I;in 3enangkapan Ikan menurut ketentuan 3eraturan 3emerintah ini dipidana menurut ketentuan 3asal 1F ayat *1 dan ayat *" ?ndang-?ndang Nomor 5 Tahun 14%$. apal perikanan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia dengan menggunakan alat atau bahan yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam3asal F dikenakan denda setinggitingginya Rp !5&&&&&&,*tujuh puluh lima juta rupiah dan penabutan 7urat I;in 3enangkapan lkan dan 3asal "& =pabila kapal perikanan yang dipergunakan oleh pemohon yang telah mendapatkan 7urat I;in 3enangkapan Ikan menurut 3eraturan 3emerintah ini melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang diantumkan dalam 7urat I;in 3enangkapan Ikan dikenakan denda setinggi-tingginya Rp "5&&&&&&,-*dua puluh lima juta rupiah dan penabutan 7urat I;in 3enangkapan Ikan. 2., Hak )an -eaj!*an Negara )! "#na Ek#n#m! Eksklus!$ %"EE& '(( merupakan ;ona yang berada antara laut teritorial dan laut bebas. :leh sebab itu banyak negara yang mengatakan bahwa pengaturan '(( harus berbeda dengan pengaturan di laut bebas maupun di laut teritorial. onsep kewenangan yang dikenal dalam '(( ini adalah hak berdaulat *soereign rights. 3engertian soereign rights oleh banyak ahli diartikan dengan bermaam-maam, antara lain ada yang berpendapat bahwa soereign right merupakan hak khusus yang berada diantara hak kedaulatan *soereignty dengan kebebasan suatu negara *)reedom o) high seas di laut bebas. 7elain itu ada ahli yang mengatakan bahwa jika berbiara tentang naigasi maka status hukum dari '(( adalah sama dengan laut bebas. Tentu saja status hukum '(( harus dikembalikan pada ketentuan L:78 yang mengatur
beberapa
;ona maritim
antara
lain<
perairan
pedalaman, perairan
kepulauan, laut teritorial, ;ona tambahan, '((, landas kontinen, laut bebas, dan wilayah laut dalam. 0erdasarkan ketentuan tersebut menunjukan bahwa '(( merupakan ;ona tersendiri dan berbeda dengan laut teritorial, ;ona tambahan, landas kontinen dan laut bebas itu sendiri. 7ehingga penerapan hak dan kewajiban suatu negara pun semestinya berbeda. epentingan suatu negara biasanya selalu dilindungi dengan
5 1
kebijakan politik, hukum dan perlindungan )isik berupa penegakan hukum serta pengerahan9pergerakan perdagangan
suatu
kekuatan negara
militer.
diikuti
7ebagai ontohnya<
dengan kebutuhan
akan
kepentingan
keamanan
dan
keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut. 3engerahan kekuatan militer biasanya sangat jarang memasuki wilayah kedaulatan negara lain, akan tetapi berada di luar laut teritorial suatu negara. 2al ini sebenarnya merupakan penghormatan terhadap kedaulatan negara pantai, walaupun banyak negara beranggapan bahwa keberadaan armada9kapal perang asing yang dekat dengan wilayahnya
merupakan
anaman
terhadap keamanan
negara
tersebut.
#alam
beberapa tahun ini, kegiatan militer yang dilakukan oleh negara-negara menimbulkan krisis dan kon)lik. 2al ini disebabkan kegiatan militer yang dilakukan oleh negara dimaksud dilakukan di '(( negara lain. #alam 0ab 3asal 5F, F& dan F1 L:78 disebutkan bahwa negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya
alam di '((. 2ak tersebut antara lain meliputi
pula
hak
untuk
melakukan penelitian atas sumber daya alamE hak untuk melakukan eksploitasi sumber daya alamE hak untuk melakukan konserasi sumber daya alamE dan hak untuk mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan. 7elain itu dalam pasal !! dan %& L:78 yang mengatur tentang landas kontinen yang berada di bawah
'((
negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara lain< hak melakukan penelitian sumber daya alam di landas kontinenE hak melakukan eksploitasi sumber alam dari landas kontinenE hak untuk mendirikan dan mengatur
pulau
buatan,
instalasi
dan
bangunan.
egiatan
peman)aatan sumber daya alam lainnya termasuk peman)aatan energi dari angin, arus, dan ombak. Riset ilmiah kelautan dapat dilakukan di '((. egiatan tersebut dapat berupa pengumpulan data9in)ormasi ilmiah, monitoring risiko dan e)ek polusi, dan riset ilmiah kelautan. hidrogra)i,
egiatan
riset
oseanogra)i,
ilmiah biologi
kelautan dapat
berupa
surei
ataupun
riset
laut, riset perikanan, driling, surei ilmiah
geologi9geo)isik, dan kegiatan riset ilmiah untuk tujuan lainnya. =pabila kegiatan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial, banyak negara tidak menganggap kegiatan itu sebagai riset ilmiah kelautan sebagaimana diatur dalam onensi. 7elain itu apabila riset ilmiah digunakan untuk tujuan militer tidak juga termasuk kegiatan riset ilmiah sebagaimana diatur dalam onensi. 7edangkan hak negara lain di '(( antara lain
5 1
untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut, pelayaran dan penerbangan. husus untuk meletakkan kabel dan pipa bawah air harus tetap melalui i;in atau sesuai peraturan perundang-undangan negara lain *0untoro, "&1$. enurut ?ndang-?ndang Nomor 5 Tahun 14%$ tentang 'ona (konomi (ksklusi) pada 3asal $ ayat *" #i 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan< a. 2ak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konserasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis ;ona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus b.
.
dan anginE Gurisdiksi yang berhubungan dengan< 1 pembuatan dan penggunaan pulau-pulau
buatan,
instalasi-instalasi dan
bangunan-bangunan lainnyaE " penelitian ilmiah mengenai kelautanE $ perlindungan dan pelestarian lingkungan lautE 2ak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan onensi 2ukum Laut yang berlaku *hot 3ursuit. 7epanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hal lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia
sebagaimana
peraturan
perundang-undangan
persetujuan
antara
dimaksud
Republik
dalam
Landas Indonesia
ayat
*1
ontinen dengan
dilaksanakan menurut Indonesia, persetujuan-
negara-negara tetangga dan
ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. #i 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku *3asal 6
ayat
1-$.
#engan tidak mengurangi ketentuan 3asal 6 ayat *", barangsiapa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis seperti pembangkit tenaga dari air, arus dan angin di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia, harus berdasarkan i;in dari 3emerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan 3emerintah Republik Indonesia
dan
dilaksanakan
menurut
syarat-syarat peri;inan atau persetujuan
internasional tersebut. #engan tidak mengurangi ketentuan ayat *1, eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konserasi yang ditetapkan oleh 3emerintah Republik Indonesia. #engan tidak mengurangi ketentuan 3asal 6 ayat *", eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya
5 1
alam hayati di daerah tertentu di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia oleh orang atau badan hukum atau 3emerintah Negara =sing dapat dii;inkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh 3emerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk meman)aatkannya *3asal 5 ayat 1-$.
BAB III PENUTUP 3.1
-es!m(ulan 0erdasarkan hasil pembahasan tentang 'ona (konomi (ksklusi) *'(( maka dapat disimpulkan sebagai berikut< 1. '(( atau yang biasa dikenal dengan 'ona (konomi (ksklusi) adalah sebuah ;ona yang lebarnya tidak lebih dari "&& mil laut dari garis pangkal yang sudah ditetapkan. ". 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar "&& *dua ratus mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. $. 3engelolaan dan pelestarian sumber daya laut serta mineral seperti minyak dan gas bumi, kerang, rumput laut dan sponges dan sumber hayati lainnya dikelola
5 1
sesuai peraturan dan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di laut. 6. 2ak negara di '(( diantaranya melakukan penelitian atas sumber daya alam, melakukan eksploitasi sumber daya alam, melakukan konserasi sumber daya alam, mendirikan dan mengatur pulau buatan, instalasi dan bangunan. 5. ewajiban suatu negara di '(( diantaranya melindungi dengan kebijakan politik, hukum dan perlindungan )isik berupa penegakan hukum serta pengerahan9pergerakan kekuatan militer. 7ebagai ontohnya< kepentingan perdagangan suatu negara diikuti dengan kebutuhan akan keamanan dan keselamatan kapal pada jalur perdagangan yang antara lain dapat dilakukan dengan pengerahan kekuatan militer di jalur perdagangan tersebut.
DA/TAR PUTA-A
0untoro, resno., "&1$. Kegiatan Militer di ZEE dan Pelaksanaan Hot Pursuit Di Indonesia . /urnal :pinio /uris. ol. 1", hal 64-F!. Irman dan Nugraha, =ditya Tau)an., "&16. Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai egara Maritim . /urnal 7elat, ol. " *1, hal 15F-1F!. ./ohn, dkk., "&&!. Perlindungan Terhadap Tuna Sirip !iru Selatan (Southern !luefin Tuna) Dari Illegal "ishing Dalam ZEEI di Samudera Hindia. /urnal ahkamah ol. 14 *1 hlm. !&. 3eraturan 3emerintah No. 15 Tahun 14%6 tentang 3engelolaan 7umber #aya =lam 2ayati di 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia. Riai, 2. 7ihaloho., "&1$. Penetapan #aris !atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditin$au Dari Hukum Internasional . #iakses pada tanggal "5 =pril "&1F pada pukul "&.15 @ita. Triatmodjo, arsudi., "&16. Dasar Penetapan Perbatasan %aut . ?niersitas Cadjah ada, Gogyakarta. @orkshop 3engelolaan 3erbatasan #an Tata Ruang Laut, 1" september "&16. ?ndang-?ndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 14%$ Tentang 'ona (konomi (ksklusi) Indonesia.
5 1
