KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rakhmat beliau paper Perekonomian Indonesia
ini dapat terselesaikan.
Terimakasih juga ju ga kami sampaikan kepada k epada rekan-rekan re kan-rekan kelompok 2 yang yan g telah bekerja sama untuk menyelesaikan paper ini. Adapun dalam paper ini membahas mengenai “ Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Strategi
Pencapaiannya” yang akan membahas mengenai susunan dari Tujuan, Strategi, dan Penerapan dari Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Kami juga berharap agar paper ini dapat bermanfaat selain bagi kami sebagai penulis, juga bagi para pembaca paper pap er ini. Tidak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam paper ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal materi maupun penulisan serta penyajiannya. penyajiann ya. Akhir kata kami ucapkan terimakasih. terimak asih.
Denpasar, 25 September 2017
Penulis
ii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI.........................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
1.1
Latar Belakang .......................................................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah ..................................................................................... 2
1.3
Tujuan Masalah ......................................................................................... 2
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 3
2.1
Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia ............................................... 3 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .................................................................... 3 2.1.2 Elemen Pertumbuhan Ekonomi ....................................................... 3 2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi (Kurva Kemungkinan Produksi) ................ 4 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .................................................... 5 2.1.5 Tujuan Masyarakat Adil .................................................................. 6 2.1.6 Tujuan Inti Pembangunan.............................................................. 10 2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) ....... 12
2.2
Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia ............................................ 15 2.2.1 Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia ................................... 17 2.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi ................................................................. 19
2.3
Penerapan Sistem Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Strategi Untuk Mencapai Tujuan yang Ditetapkan ......................................................... 20
BAB III PENUTUP ............................................................................................. 25
3.1
Simpulan ................................................................................................. 25
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses mutlak yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh bangsa tersebut. Dalam hal ini, pembangunan ekonomi di Indonesia hingga tahun 2017 bisa dikategorikan bagus walaupun masih terjadi beberapa kekurangan dalam hal pembangunan ekonomi. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) inflasi Januari 2017 sebesar 0,97 persen lebih tinggi dibanding kondisi Januari 2016 yang mengalami inflasi sebesar 0,51 persen. Pada tahun 2016, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen, karena dihitung per triwulan, maka data untuk tahun 2017 belum keluar hingga bulan Februari ini. Pembangunan ekonomi di negara berkembang memiliki kesamaan dengan negaranegara maju yang dimana membutuhkan beberapa faktor yang menjadi modal pembangunan, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal, dan tingkat teknologi. Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang paling menghambat pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Bertambahnya jumlah penduduk juga akan mendorong bertambahnya jumlah lapangan kerja yang tidak dapat disangkal lagi bahwa ini merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan. Lapangan kerja sendiri berfungsi sebagai wahana untuk menempatkan tenaga kerja dalam posisi sentral pada pembagunan. Berdasarkan data BPS pada Agustus 2016, diketahui bahwa jumlah pengangguran terbuka di Indonesia adalah sebanyak 7,03 juta orang. Tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah mengadakan pembangunan ekonomi di Indonesia dapat ditemukan pada Pembukaan UUD 1945, yakni pada prinsipnya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual. Rumusan lain dapat ditemukan misalnya, pada sila-sila dalam Pancasila, atau pada terbitan-terbitan lain, seperti memerangi kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Pada paper ini akan dibahas mengenai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia secara umum, yakni menciptakan
1
masyarakat adil makmur, material dan spiritual, dan rumusan tujuan yang umum yakni membangun masyarakat seutuhnya. Dalam pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Indonesia ini tentunya dibutuhkan strategi yang mendukung pembangunan itu sendiri. Untuk di Indonesia sendiri tidak bisa mengadopsi strategi yang ditempuh oleh negara maju, dikarenakan dalam negara maju pencapaian pembangunan lebih mengutamakan kemakmuran setelah itu baru memperjuangkan keadilan. Hal tersebut tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, jadi Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonominya melaksanakan pembangunan yang bersamaan untuk mencapai masyarakat yang makmur dan adil. Pada akhirnya tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia ini adalah menciptakan masyarakat Indonesia seutuhnya yang mana akan dibahas lebih lanjut dalam bab pembahasan paper ini.
1.2
Rumusan Masalah
1.2.1 Bagaimana tujuan pembangunan ekonomi Indonesia? 1.2.2 Bagaimana strategi pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan? 1.2.3 Bagaimana penerapan sistem pelaksanaan pembangunan sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan?
1.3
Tujuan Masalah
1.3.1 Untuk memahami tujuan pembangunan ekonomi Indonesia. 1.3.2 Untuk mengetahui strategi pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 1.3.3 Untuk mengetahui penerapan sistem pelaksanaan pembangunan sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
2
BAB II PEMBAHASAN 2.1
Tujuan Pembangunan Ekonomi Indonesia
2.1.1
Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat tetangga adalah keluarga kaya raya; mereka mempunyai dua mobil, tiga sepeda motor, dan rumah, peralatan rumah serta gaya hidupnya mewah. Sedangkan di lain pihak kita juga mempunyai tetangga yang miskin, hidup pas-pasan. Apalagi mobil, sepeda gayung pun mereka tidak punya. Kita sering mendengar pernyataan bahwa keluarga yang disebut pertama adalah keluarga makmur dan yang disebut kemudian adalah keluarga yang kurang makmur. Kalau demikian halnya, mungkin dapat dibenarkan kalau kita mengatakan bahwa ukuran untuk kemakmuran adalah tingkat pendapatan keluarga tersebut, atau dengan kata lain, tingkat pendapatan nasional perkapita. Namun salah satu tujuan pembangunan ekonomi pada umunya adalah agar pendapatan nasional (total maupun per kapita) tumbuh untuk memperoleh tingkat kemakmuran (pendapatan nasional) yang lebih tinggi. Kalau demikian halnya, ukuran mengenai kemakmuran dapat dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi (tingkat pertumbuhan pendapatan nasional). 2.1.2
Elemen Pertumbuhan Ekonomi
Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga factor tersebut adalah : 1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk investasi baru yang ditambahkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. 2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. 3. Kemajuan teknologi
3
2.1.3
Pertumbuhan Ekonomi (Kurva Kemungkinan Produksi)
Dengan bekal pemahan awal perihal dua komponen pertama dan utama dari pertumbuhan ekonomi itu, maka kita dapat mempelajari interaksi yang berlangsung antara kedua komponen utama tersebut melalui kurva kemungkinan produksi ( productionpossibility curve ) guna memahami peningkatan potensi total output dari satu perekonomian. Pada tingkat penguasaan teknologi tertentu pula, kurva kemungkinan produksi memperlihatkan jumlah output maksimum yang bisa dicapai berupa kombinasi dua jenis komoditi, misalkan saja beras (padat karya) dan radio (padat modal atau teknologi), seandainya segenap sumber daya yang tersedia dalam perekonomian yang bersangkutan benar-benar digunakan secara penuh dan efesien. Peraga satu berikut memperlihatkan kurva-kurva kemungkinan produksi beras dan radio. Jika kita andaikan teknologi produksi sama sekali tidak mengalami perubahan, kuantitas sumber daya manusia dan fisik akan meningkat dua kali lipat sebagai hasil dari investasi pada pengadaan sumber daya yang baru, seperti menambah luas tanah, modal, dan juga jumlah tenaga kerja. Pada peraga 1 terlihat bahwa peningkatan kualitas sumber daya sampai dua kali lipat akan menggeser kurva kemungkinan produksi keluar secara sejajar, dari P-P ke P’-P’. Hal ini jelas menunjukkan bahwa perekonomian atau negara yang bersangkutan sedang dapat memproduksi lebih banyak radio dan beras.
4
Karena sejak semula telah diasumsikan bahwa perekonomian tersebut hanya memproduksi dua jenis barang saja, maka jelas peningkatan produksi beras dan radio langsung menambah total PNB (yakni jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang di produksi). Berkat kenaikan produksi itu, PNB negara tersebut meningkat lebih tinggi dari pada sebelumnya. Dengan kata lain, negara atau perekonomian tadi tengah mengalami proses pertumbuhan ekonomi. Perhatikan bahwa walaupun negara tersebut beroperasi di bawah kapasitas sumber daya yang ada pada titik X pada peraga di atas, kenaikan sumber daya produktif tetap dapat meningkatkan output pada titik X’, meskipun disitu terdapat
pengangguran dan penggunaan tanah dan modal di bawah kapasitas maksimal. Penambahan sumber daya juga belum tentu akan meningkatkan output (menciptakan pertumbuhan ekonomi). Hal ini bukan merupakan satu kepastian yang baku sehingga menjadi satu hukum ekonomi, seperti telah dibuktikan oleh negara-negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya relative rendah. Selain itu, pertumbuhan sumber daya ternyata tidak selalu merupakan syarat mutlak bagi adanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, mengingat pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara lebih baik ternyata juga dapat meningkatkan output, seperti terlihat dari pergeseran titik X ke X’ pada peraga di atas. Meskipun demikian, dalam jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya yang ada serta investasi baru yang memperbanyak kuantitas sumber daya (menciptakan sumbersumber daya yang baru) jelas merupakan syarat mutlak untuk mempercepat pertumbuhan output nasional.
2.1.4
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Sejalan dengan pendapat kebanyakan ekonom bahwa kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan yang paling penting, Presiden Sukarno pada sekitar tahun 1960 menyarankan agar bangsa Indonesia loncat jauh (frog jump) dalam pemilihan teknologi. Artinya adalah bahwa kita sebaiknya memakai teknologi yang paling mutakhir, tidak perlu lagi memakai teknologi yang sudah usang di Negara maju, maka jumlah produksi nasional akan meloncat jauh dan mungkin akan mampu mendekati produksi nasional Negara-negara maju. Sehubungan dengan anjuran ini, Indonesia tidak memperkenankan impor barang
5
modal bekas. Yang diimpor mestinya hanya mesin-mesin terbaru dan paling canggih untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudian sekitar 1970an telah diperkenankan teknologi menumbuk beras, ani-ani diganti dengan sabit, bajak dengan traktor dan banyak lagi kemajuan teknologi yang diterapkan di sector pertanian. Demikain juga halnya di sector lain, penerapan teknologi baru di sector industry dengan memakai mesin pemintalan otomatis sebagai pengganti ATBM, pemakain computer dan sebagainya. Namun, barangkali dewasa ini, pintu impor barang bekas sudah dibuka lagi, seperti misalnya impor pesawat terbang bekas dan barang modal lainnya. 2.1.5 a.
Tujuan Masyarakat Adil Distribusi Pendapatan
Kalau satu keluarga di antara tetangga kita adalah seorang kepala rumah tangga dengan lima anak dan semua anaknya (laki/perempuan) disekolahkan dan kesemuanya diberikan warisan tanah yang kurang lebih sama, mungkin kuta mengatakan bahwa kepala rumah tangga tersebut adit kepada semua anaknya. Tetapi di lain pihak, satu keluarga juga mempunyai lima anak, hanya menyekolahkan anak yang laki-laki sedang anak perempuannya tidak sekolah. Pembagian warisannya juga diutamakan anak laki-lakinya. Tentu kita dapat mengatakan bahwa keluarga ini kurang adil dibandingkan dengan keluarga yang disebut pertama. Kalau demikian halnya, maka kita dapat mengatakan bahwa keasdilan diukur melalui bagaimana kekayaan (pendapatan) didistribusikan di antara yang berhak. Makin merata pembagiannya makin adil dan sebaliknya makin timpang pembagiannya makin kurang adil. b.
Mengukur Masyarakat Adil
Para ekonom berusaha mengukur tingkat keadilan pembagian pendapatan nasional satu negara dengan menghitung Rasio Gini dan Rasio Kuznets. Cara lain untuk mengukur ketimpangan pembagian penghasilan masyarakat adalah dengan memakai Kurva Lorenz, memakai kurva distribusi penghasilan fungsional dan memakai koefisien variasi distribusi pendapatan perorangan (rumah tangga).
6
Rasio Gini merupakan perangkat yang paling sering digunakan untuk mengukur derajat keadilan/ketimpangan pendapatan relative di satu negara. Rasio ini dapat dihitung dengan memakai rums yang sangat rumit (kompleks) dan oleh karenanya rumus tersebut tidak disajikan kali ini. Rasio ini juga dikenal dengan nama konsentrasi Gini atau koefisien Gini yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prakteknya koefisien Gini untuk negara-negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar 0,50 - 0,70, sedangkan untuk negara-negara dengan distribusi pendapatan relative merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Rasio Gini antara 0,36 hingga 0,49 menunjukkan pembagian pendapatan dengan keadilan yang sedang. Rasio Kuznets adalah perbandingan antara jumlah pendapatan dari 40 persen individu (rumah tangga) termiskin dengan jumlah pendapatan dari 20 persen individu (rumah tangga) terkaya. Rasio ini diberi nama sesuai dengan nama penganjurnya, yakni nama pemenang hadiah Nobel Simon Kuznets. c.
Pencapaian Masyarakat Adil di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah berusaha memperbaiki keadilan pembagian pendapatan nasionalnya dengan menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi. Sesungguhnya setiap kebijaksanaan ekonomi pemerintah bersifat memperparah ketimpangan (kalau kebijaksanaan tersebut bersifat lebih menguntungkan kaum kaya dibandingkan dengan kaum miskin), atau bersifat mengurangi ketimpangan (kalau kebijaksanaan tersebut bersifat lebih memihak kaum miskin). Di bawah ini disajikan beberapa kebijakan pemerintah yang bersifat memperbaiki dan memperburuk kesenjangan distribusi pendapatan nasional. 1. Undang-undang pokok Agraria tahun 1960. 2. Pajak penghasilan untuk perorangan dan untuk badan (dari laba). 3. Berbagai kebijaksanaan kredit perbankan yang bersifat memihak kepada rakyat kecil (kaum yang lebih rendah tingkat pengahasilannya). 4. Berbagai program pengeluaran pemerintah yang lebih memihak kepada mereka yang berpenghasilan rendah.
7
5. Berbagai kebijaksanaan jarring pengaman social yang dilaksanakan baru baru ini yang bersifat khusus untuk memerangi kemiskinan. Kesemua kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembagianpendapatan nasional, atau dengan kata lain untuk mencapai pembagian pendapatan yang lebih adil di antara masyarakat Indonesia. Namun sayang pemerintah yang tujuannya untuk orang miskin sebagian, dan malah sebagian besar dinikmati oleh golongan yang lebih kaya yang tidak dimaksudkan oleh program tersebut. Di samping kebijaksanaan tersebut di atas yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan pembagian pendapatan nasional, ternyata pemerintah juga melaksanakan kebijaksanaan yang mengutamakan orang kaya, atau membuat modal menjadi lebih murah dari semestinya dan membuat tenaga kerja relative mahal, sehingga kaum pengusaha dan investor lebih memilih teknologi yang padat modal, memerlukan lebih sedikit tenaga kerja yang muaranya memperburuk distribusi pendapatan nasional. Di antara kebijaksanaan yang ternyata lebih memihak kaum kaya dan/ atau menyebabkan harga modal relatif murah, antara lain, adalah: 1. Undang-undang Penanaman Modal Asing, yang memberi fasilitas kepada investor asing (investor besar) untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. 2. Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri, yang menyediakan fasilitas kredit kepada investor besar dalam negeri untuk lebih aktif dalam pembangunan ekonomi. 3. Kredit dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang memberikan fasilitas kredit dengan Bungan yang relative rendah atau malah tanpa bunga kepada bank nasional yang mengalami kesulitan likuiditas. 4. Tingkat bunga kredit yang relative lebih rendah untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan tingkat bunga untuk kredit konsumtif. 5. Pembebasan bea masuk bagi investor yang memasukkan barang modal dari luar negeri
8
6. Nilai rupiah yang dibuat terlalu mahal (over valued currency) oleh pemerintah terhadap mata uang asing (terutama US$) sehingga pemerintah berkali-kali melaksanakan kebijaksanaan devaluasi nilai rupiah. Titik berat Pembangunan Nasional diletakkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan, seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Arah Pembangunan bidang ekonomi di antaranya ada secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan bidang ekonomi. Arah yang dimaksud secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang cinta tanah air. 2. Menjadikan
potensi
sumber
daya
nasional
sebagai
kekuatan
ipoleksosbudhankam yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. 3. Mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan andal. 4. Menjadikan pembangunan industri sebagai penggerak utama ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. 5. Arah pembangunan di 3 (tiga) bidang: A.
Perdagangan:
dapat
menunjang
peningkatan
produksi,
mendukungpemerataan memperlancar distribusi, memperkuat daya saing; B.
Perhubungan: makin memperlancar area lalu lintas orang, barang, dan jasa; menunjang pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, pemerataan dan penyebaran, meningkatkan kepariwisataan;
C.
Pariwisata: meningkatkan devisa dan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan budaya bangsa.
9
6. Sumber daya alam didayagunakan secara terencana dan sertanggung jawab: lingkungan hidup didayagunakan
bagi pembangunan
yang
berkelanjutan; tata ruang nasional berwawasan nusantara. 7. Kekayaan bumi seperti hutan dan tambang harus dikelola selain untuk memberikan manfaat masa kini, namun juga menjamin kehidupan masa depan. 8. Biaya pernbangunan/keuangan digali dari sumber kemampuan sendiri; dana luar negeri sebagai pelengkap dengan prinsip kemandirian; tabungan nasional ditingkatkan; kebijaksanaan fiskal dengan prinsip anggaran berimbang dan dinamis; kestabilan nilai masa uang dijaga; pengembangan lembaga keuangan dan perbankan yang efisien dan makin meluas jangkauannya. 9. Pembangunan
daerah
yang
bertujuan
pembangunan
dalam
rangka
menggalakkan
peran
serta
untuk
meningkatkan
rakyat,
memacu
pemerataan
kesejahteraan
meningkatkan
potensi
rakyat, daerah;
pembangunan daerah dan kawasan kurang berkembang (kawasan timur Indonesia, daerah terpcncil, daerah perbatasan) perlu ditingkatkan.
2.1.6
Tujuan Inti Pembangunan
Kalau dilihat dari pengertian pembangunan sendiri secara luas adalah membangun manusia (masyarakat) Indonesia seutuhnya ini berarti sebagai suatu proses yang berkesinambungan atas suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Tapi pada dasarnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi tersebut masih menjadi pertanyaan. Menurut para ahli (Profesor Gaulet dan Tokoh yang lainnya) paling tidak ada tiga komponen dasar atau yang menjadi inti yang harus dijadikan kerangka konseptual yang dijadikan acuan dalam memahami kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi tersebut hal tersebut adalah kecukupan, harga diri, dan kebebasan yang tentunya ketiga hal tersebut harus dapat dicapai melalui pembangunan ini. Kecukupan dalam hal ini adalah semua hal yang mewakili segala kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi yang tentunya apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi tentunya akan berdampak signifikan bagi kehidupan manusia.
10
Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin masyarakat yang siap dalam menghadapi berbagai gejolak perekonomian diantaranya kerurangan pangan, sandang, papan, dan juga kebutuhan lainnya yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Atas dasar itulah kita dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang dilakukan. Tanpa adanya kemajuan ekonomi secara berkesinambungan maka realisasi potensi manusia, baik ditingkat individu ataupun masyarakat tidak dapat terealisasi. Selain itu kecukupan sendiri juga harus terlaksana dalam kehidupan manusia dengan adanya, kenaikan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan absolut, perluasan lapangan kerja dan lain sebagainya yang tentunya dapat menunjang darti tingkat kecukupan dari hidup manusia itu sendiri. Komponen yang selanjutnya adalah harga diri dimana harga diri ini adalah adanya dorongan dari dalam diri sendiri untuk lebih baik lagi, untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu dan sebagainya. Dalam suatu tatanan masyarakat sifat harga diri itu sendiri berbeda antara yang satu dengan yang lainnya hal ini terjadi dikarenakan adanya pengeruh dari perkembangan jaman yang sangat modern ini. Dengan pengaruh perkembangan jaman modern juga banyak yang mengadopsi budaya barat yang pada dasarnya sangat berbeda dengan budya yang sudah ada sehingga menimbulkan pro dan kontra dibanyak negara. Derasnya pengaruh barat tentunya telah mengikis jati diri masyarakadi beberapa negra berkembang. Dengan adanyapengaruh barat yang merubah jati diri tersebut banyak negara berkembng merasa dirinya kecil dan tidak berarti hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki perkembangan ekonomi secepat negara maju serta teknoligi yang sangant mutahir. Hal inilah yang selanjutnya dikejar oleh masyarahat dengan berkaca dari negara maju sehinga tak ayal mereka sampai melupakan ajati dirinya sendiri. Unsur yang relevan disini adalah keterblakangan tersebut merupakan nasib buruk bagi sebagian besar penduduk dunia. Maka dari itu pembangunan itu harus diabsahkan sebagai suatu tujuan karena itu merupakan kunci untuk meraih sesuatu yang sangat penting, dan itu bukanlah kekayaan melainkan penghargaan.
11
Selanjutnya komponen yang ketiga menurut para ahli tersebut adalah kebebasan ( Freedom ) dimana kebebasan tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek – aspek materiil dalam kehidupan ini. Sekali kita menjadi budak materi, maka sederet kecenderungan negatif mulai dari sikap acuh tak acuh, sikap mementingkan diri sendiri, dan sebagainya akan meracuni diri kita. Kebebasan disini juga dapat diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran dogmatis. Jika kita memiliki kebebasan tersebut maka selamanya kita tidak dapat berfikir jernih dan menilai hal dari dalam diri sendiri. Konsep kebebasan manusia juga melingkupi segala komponen yang ada meliputi; politik, keamanan diri sendiri, kepastian hukum, kebebasan berekspresi, partisipasi politik dan pemetaan kesempatan dan lain sebagainya. 2.1.7
Indeks Pembangunan Manusia (H uman D evelopment I ndex)
Terdapat tiga nilai menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, yakni kecukupan, harga diri, dan kebebasan yang merupakan tujuan pokok dan harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Program Pembangunan PBB (UNDP) telah berusaha menyusun alat pengukuran holistis atas tingkat kehidupan manusia yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dapat dipergunakan untuk menganalisis status pembangunan sosial ekonomi secara sistematis dan komprehensif baik untuk negara maju maupun negara berkembang. IPM mencoba memeringkat semua negara berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir dari pembangunan yakni masa hidup (longevity), yang diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan, yang diukur
dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang, serta standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita, disesuaikan dengan paritas harga beli dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan.
12
Tabel 1. Data Indeks Pembangunan Manusia tiap Provinsi di Indonesia periode 2010-2015. Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten
[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2010
2011
2012
2013
2014
2015
ACEH
67.09
67.45
67.81
68.30
68.81
69.45
SUMATERA UTARA
67.09
67.34
67.74
68.36
68.87
69.51
SUMATERA BARAT
67.25
67.81
68.36
68.91
69.36
69.98
RIAU
68.65
68.90
69.15
69.91
70.33
70.84
JAMBI
65.39
66.14
66.94
67.76
68.24
68.89
SUMATERA SELATAN
64.44
65.12
65.79
66.16
66.75
67.46
BENGKULU
65.35
65.96
66.61
67.50
68.06
68.59
LAMPUNG
63.71
64.20
64.87
65.73
66.42
66.95
KEP. BANGKA BELITUNG
66.02
66.59
67.21
67.92
68.27
69.05
KEP. RIAU
71.13
71.61
72.36
73.02
73.40
73.75
DKI JAKARTA
76.31
76.98
77.53
78.08
78.39
78.99
JAWA BARAT
66.15
66.67
67.32
68.25
68.80
69.50
JAWA TENGAH
66.08
66.64
67.21
68.02
68.78
69.49
DI YOGYAKARTA
75.37
75.93
76.15
76.44
76.81
77.59
JAWA TIMUR
65.36
66.06
66.74
67.55
68.14
68.95
BANTEN
67.54
68.22
68.92
69.47
69.89
70.27
BALI
70.10
70.87
71.62
72.09
72.48
73.27
61.16
62.14
62.98
63.76
64.31
65.19
59.21
60.24
60.81
61.68
62.26
62.67
KALIMANTAN BARAT
61.97
62.35
63.41
64.30
64.89
65.59
KALIMANTAN TENGAH
65.96
66.38
66.66
67.41
67.77
68.53
KALIMANTAN SELATAN
65.20
65.89
66.68
67.17
67.63
68.38
KALIMANTAN TIMUR
71.31
72.02
72.62
73.21
73.82
74.17
KALIMANTAN UTARA
-
-
-
67.99
68.64
68.76
SULAWESI UTARA
67.83
68.31
69.04
69.49
69.96
70.39
SULAWESI TENGAH
63.29
64.27
65
65.79
66.43
66.76
SULAWESI SELATAN
66
66.65
67.26
67.92
68.49
69.15
SULAWESI TENGGARA
65.99
66.52
67.07
67.55
68.07
68.75
GORONTALO
62.65
63.48
64.16
64.70
65.17
65.86
SULAWESI BARAT
59.74
60.63
61.01
61.53
62.24
62.96
NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR
13
MALUKU
64.27
64.75
65.43
66.09
66.74
67.05
MALUKU UTARA
62.79
63.19
63.93
64.78
65.18
65.91
PAPUA BARAT
59.60
59.90
60.30
60.91
61.28
61.73
PAPUA
54.45
55.01
55.55
56.25
56.75
57.25
INDONESIA
66.53
67.09
67.70
68.31
68.90
69.55
Tabel 2. Data Angka Harapan Hidup Penduduk Beberapa Negara Tahun 19952015 Sumber : Badan Pusat Statistik Negara
19952000
Amerika Serikat
76,4
Arab Saudi
71,6
Australia
20002005
20052010
201020151
77,1
r
78,1
r
78,9
r
73,1
r
74,3
r
75,4
78,9
r
80,4
r
81,7
r
82,4
Bangladesh
64,1
r
66,4
r
68,4
r
70,5
Belanda
77,8
r
78,7
Belgia
77,3
r
78,3
r
79,5
r
80,4
Brazil
69,4
r
71,0
r
72,4
r
73,8
Cina
70,9
r
73,4
r
74,4
r
75,2
Denmark
76,0
77,3
r
78,6
r
79,3
Federasi Rusia
65,7
65,0
r
67,2
r
67,9
Filipina
66,4
67,1
67,8
Finlandia
77,0
78,3
79,5
r
80,5
Hongkong SAR
79,4
81,3
r
82,4
r
83,3
India
61,2
63,1
r
64,9
r
66,3
Indonesia 2
66,0
67,8
69,1
70,1
Inggris
77,1
78,4
79,6
80,4
Italia
78,7
80,2
81,5
Jepang
80,5
81,8
82,7
83,5
Jerman
77,2
r
78,6
r
79,8
80,7
Kamboja
59,8
r
64,5
r
69,5
Kanada
78,5
79,7
80,5
Kazakhstan
63,0
64,6
65,7
Korea Selatan
74,9
77,4
80,0
Kuwait
72,9
r
73,4
r
73,8
r
74,2
Malaysia
72,3
r
73,3
r
74,0
r
74,9
Meksiko
68,0
r
69,0
r
69,9
r
71,1
Mesir
73,7
r
75,0
r
76,3
r
77,4
Myanmar
61,3
r
62,8
r
64,2
r
65,1
Nigeria
46,3
r
47,3
r
50,2
r
52,3
r
80,2
80,9
68,6
r
r
82,3
71,6 81,4
r
66,4 81,4
14
Norwegia
78,2
79,2
80,6
r
81,4
Pakistan
63,1
r
64,5
r
65,7
r
66,5
Perancis
78,3
r
79,5
r
80,9
r
81,7
Singapura
77,7
r
79,2
r
81,2
r
82,2
Sri Lanka
69,1
r
73,2
Swedia
79,2
Thailand
70,6
Venezuela
72,1
Vietnam
73,0
r
r
73,4
74,2
80,1
r
81,1
r
81,7
71,5
r
73,3
r
74,3
72,8
r
73,7
74,4
r
75,1
74,5 r
75,9
Catatan: r) Angka diperbaiki 1) Data estimasi dengan ragam fertilitas medium 2) Data bersumber dari BPS Sumber: United Nations: “World Population Prospect: The 2010 Revision Population Database”
2.2
Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Ada dua cara untuk mencapai masyarakat adil – makmur, yakni a. Makmur dan Adil (Growth and Equity)
Cara dimana semula dikejar kemakmuran (tingakat pendapatan nasional secara maksimum), setelah kue nasionalnya besar baru dikejar keadilannya (diadakan pembagian pendapatan nasional yang lebih merata). Cara ini cocok diterapkan di negara maju. b. Makmur dengan Adil ( Growth with Equity)
Cara dimana kemakmuran dan keadilan dikejar dalam waktu bersamaan dan cara ini dianggap lebih cocok untuk negara yang sedang berkembang.
Setiap negara selalu berusaha mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Salah satu ukuran berhasilnya pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Hampir semua negara di dunia pasti melaksanakan pembangunan ekonomi. Hal ini karena pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
15
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
Pembangunan sebagai suatu proses
Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.
Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita
Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam
16
proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka
panjang
Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.
2.2.1
Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Dalam mempelajari perekonomian suatu Negara, salah satu konsep yang penting untuk diperhatikan yaitu mengetahui strategi pembangunan ekonomi. menurut Suroso ( 1993 ) strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan. adapun beberapa strategi pembangunan ekonomi yaitu : 1.
Strategi pertumbuhan
Adapun inti dari konsep strategi yang pertama ini adalah :
Strategi pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat ke bawah (trickle – down effect ) pendistribusian kembali.
Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan ekonomi.
Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah bahwa pada kenyataan yang terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
17
2.
Strategi dengan Pemerataan Pembangunan
Inti dari konsep strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial, seperti
halnya melalui penyusunan
perencanaan induk, dan paket program terpadu. 3.
Strategi Ketergantungan
Tidak sempurnanya konsep strategi pertama dan kedua mendorong para ahli ekonomi mencari alternatif lain sehingga pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Inti dari konsep strategi tergantungan adalah :
Kemiskinan di negara – negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak / negara lainnya. oleh karena itu jika suatu Negara ingin terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi, Negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain. langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah : meningkatkan produksi nasional yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintaiproduk nasional, dan sejenisnya.
Teori
ketergantungan
ini
kemudian
dikritik
oleh Kothari dengan
mengatakan “……. Teori ketergantungan tersebut memang cukup relevanm
namun sayangnya telah mnjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (Self Development). sebab selalu akan gampang sekali bagai kita untuk menumpahkan semua kesalahan pada pihak luar yang memeras, sementara pemerasan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat kita sendiri dibiarkan saja …….” (Kothari dalam Ismid Hadad, 1980). 4.
Strategi yang Berwawasan Ruang
Strategi
ini
dikemukakan
oleh
Myrdall
dan
Hirschman,
yang
mengemukakan sebab – sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya / maju. Menurut mereka kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan / pengaruh menyetor dari kaya ke miskin (Spread Effects) lebih kecil daripada terjadnya aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (Back-wash-effects).
18
Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang. 5.
Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan pokok dan sejenisnya.
2.2.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Strategi Pembangunan Ekonomi
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
strategi
pembangunan
adalah
berdasarkan tujuan yang hendak di capai. Jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital yang rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, serta masalah ekonomi yang berat ke sektor tradisional yang kurang berkembang. Faktor – faktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi pembangunan yang berorientasu pada penghapusan kemiskinan pada dasarnya dilandasi oleh keinginan berdasarkan norma tertentu, bahwa kemiskinan harus secepat mungkin diatasi. Sementara itu, strategi-strategi pembangunan lain ternyata sangan sulit mempengaruhi/memberikan manfaat secara langsung kepada golongan miskin ini. Secara garis besar faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan ekonomi Indonesia ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Faktor-faktor Ekonomi , meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan dan teknologi (faktor produksi) 2. Faktor Non-Ekonomi, seperti stabilitas ekonomi dan keamanan negara, pelayanan birokrasi yang memihak masyarakat, etos kerja dan kondisi sosial masyarakat.
19
2.3
Penerapan Sistem Pelaksanaan Pembangunan Sebagai Strategi Untuk Mencapai Tujuan yang Ditetapkan
Seperti telah dibahas pada sub materi sebelumnya yakni mengenai strategi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi Indonesia terdapat 5 (lima) strategi yang ditempuh yakni: a. Strategi Pertumbuhan b. Strategi Pemerataan Pembangunan c. Strategi Ketergantungan d. Strategi Berwawasan Ruang e. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok Dalam penerapannya pemerintah tentunya melaksanakannya melalui sistem dan kebijakan tertentu sehingga mampu mencapai tujuan yang sebelumnya telah dicanangkan. a. Strategi Pertumbuhan
Strategi ini lebih menitikberatkan pada pembentukan modal, serta bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat, sehingga dapat menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi. Usaha pembentukan modal tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan paket kebijakan ekonomi melalui kemudahan untuk akses modal, dalam hal ini kemudahan dalam mengurus modal berupa tanah yaitu dengan mempermudah pengurusan sertifikat tanah. Kemudian pemerintah juga memperluas kerangka peraturan bagi pemberi layanan untuk menggunakan perbankan lewat ponsel (mobile banking ). Saat ini peraturan Bank Indonesia memperkenankan pemberi layanan non-bank untuk menerbitkan uang elektronik hanya untuk kepentingan pembayaran. Rintangan utama adalah persyaratan ijin yang dibutuhkan. Reformasi kebijakan juga dapat membantu memperluas peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR), terutama untuk membantu mereka yang beroperasi di daerahdaerah yang lebih terpencil. Selain itu, pengecualian persyaratan NPWP dari syarat pemberian kredit berukuran kecil dapat membuka akses terhadap banyak rumah tangga miskin dan usaha mikro. Sejumlah perubahan kebijakan yang berguna dapat menetapkan suatu tingkat yang rendah bagi modal awal minimum
20
untuk BPR kecil di lokasi terpencil dan memperkenankan investor dan LSM asing untuk bermitra dengan BPR yang lebih besar yang mencari permodalan. Sebagai penjamin simpanan bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah berprestasi baik sejak pendiriannya di tahun 2005 dalam menutup BPR yang mengalami masalah dan membayar kembali simpanan yang dijamin. Selain memastikan bahwa LPS terus mendapat pendanaan yang memadai, juga terdapat kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik akan batas jaminan simpanan kepada para penabung, terutama di daerah-daerah dengan pemahaman keuangan yang masih rendah. Indonesia
memiliki
sejumlah
besar
koperasi
simpan
pinjam
yang
memberikan layanan keuangan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah. Dibutuhkan pengawasan koperasi yang memadai untuk memastikan sektor koperasi yang sehat dan memangkas risiko yang dapat dihadapi oleh penabung UMKM dan rumah tangga miskin yang disebabkan oleh kepailitan suatu koperasi. Selain itu, penyesuaian lain terhadap kebijakan dapat memperkenankan suku bunga berbasis pasar yang lebih lentur, kemudahan untuk membuka kantor cabang baru, dan memberikan kriteria yang lebih longgar bagi pelaporan dan pengungkapan. Kebijakan lainnya dari pemerintah dalam kemudahan mengumpulkan modal adalah dengan memberikan kesempatan bagi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut berdampak positif dalam perluasan sumber modal di Indonesia walaupun masih banyak kalangan yang menentang masuknya modal asing ke Indonesia. Dengan berbagai kebijakan tersebut maka target pemerintah untuk mempermudah akses modal bagi semua kalangan masyarakat akan lebih mudah tercapai. b. Strategi Pemerataan Pembangunan
Dalam
usahanya
melakukan
pemerataan
pembangunan
ekonomi,
pemerintah telah melakukan berbagai cara agar pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat pada kota-kota besar saja. Terdapat 4 hal yang harus dilakukan pemerintah yakni: 1. Distribusi Pendapatan
21
2. Mekanisme Pemerataan 3. Pembangunan dan Potensi Masyarakat 4. Hubungan Antara Peningkatan
Pendapatan
dengan Kesejahteraan
Masyarakat. Selain itu munculnya Demokrasi Lokal dengan keluarnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. UU yang dahulunya mengamanatkan kebijakan sentralisasi oleh pemerintah pusat, kini telah diserahkan kembali ke masingmasing daerah. UU ini diharapkan membuka ruang agar terjadinya pemerataan pembangunan sosial di seluruh daerah yang dianggap tertinggal akibat sentralisasi pada zaman orde baru. Namun Sampai saat ini pembangunan
masih
berkonsentrasi di daerah pusat khususnya di Ibukota dan sekitarnya, keadaan seperti ini sangatlah jauh dari apa yang dicita-citakan dalam tujuan nasional Indonesia mengenai usaha-usaha untuk pemerataan pembangunan termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi. c. Strategi Ketergantungan
Berangkat dari terlalu mengantungkan pada modal asing dan utang luar negeri. Revrisond Baswir pernah mengatakan Ekonomi Nasionalis Populis, yakni Ekonomi yang sangat menekankan arti kemandirian dalam pentas ekonomi internasional dan mendudukan Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Ekonomi ini memaknai nasionalisme ekonomi dalam pengertian kepentingan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, artinya pergaulan ekonomi dunia bukanlah harga mati, ini dilakukan hanya sejalan dengan kepentingan seluruh rakyat. Tinggal dibutuhkan kemauan ekonomi ( Economic Will ) untuk melaksanakan ekonomi nasionalis ini dalam negeri Indonesia. Untuk mendukung ekonomi ini beberapa perlakuan-perlakuan solusi untuk tidak menggantungkan pembangunan pada utang luar negeri yaitu Pertama, Meningkatkan daya beli masyarakat, yakni melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan dan pemberian modal usaha kecil seluasnya. Dengan peningkatan daya beli masyarakat ini membuat barang-barang hasil buatan dalam
22
negeri
terjual
habis
tentu
akan
memberikan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. Kedua, meningkatkan pajak secara progresif terhadap barang mewah dan impor. Realitas yang ada saat ini pemerintah mengambil pajak barang mewah Ketiga, Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjut dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan utang luar negeri. Telah di jelaskan pada awal prinsip pembangunan yang diusung Orde Baru yakni mengutang untuk pembangungan, sekarang saatnya membangun Indonesia dari keringat peluh yang dihasilkan diri sendiri Indonesia walaupun harus bertahap sesuai dengan pendapatan yang diraih. Keempat,
menggalakan
kebanggaan
akan
produksi
dalam
negeri,
meningkatkan kemauan dan kemampuan ekspor produk unggulan dan membina jiwa kewirausahaan masyarakat. Hal yang memprihatinkan dengan televisi atau surat kabar di negeri ini yakni banyaknya iklan swasta produk luar negeri berkembang di dalam negeri, sadar atau tidak iklan-iklan ini mempengaruhi pergaulan masyarakat di negeri ini, para remaja lebih suka makanan produk luar negeri daripada produk-produk dalam negeri seperti kacang rebus, ketela godok. Kelima,
mengembangkan
sumber
daya
manusia
berkualitas
dan
menempatkan kesejateraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunan operasionalisasi pembangunan ekonomi. d. Strategi Berwawasan Ruang
Strategi
ini
memfokuskan
diri
bahwa
penyebab
dari
tersendatnya
pembangunan perekonomian karena adanya penyebaran kekayaan dari daerah kaya ke daerah miskin kurang baik. Oleh karena itu kembali disini peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi, untuk mengatasi permasalahan ini maka pemerintah dapat menciptakan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung mobilitas dari perekonomian ini agar
23
daerah miskin dan kaya memiliki akses yang lancar. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan dengan menambah cabang-cabang bank, atm, serta mensosialisasikan mengenai mobile banking. e. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Inti dari strategi ini adalah seseorang tidak dapat bertahan hidup jika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Lalu bagaimana agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya tersebut? Tentunya masyarakat harus memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh kebutuhan pokoknya tersebut. Untuk dapat mendapatkan dana tersebut tentunya masyarakat harus memiliki suatu pekerjaan yang menghasilkan upah atau gaji bagi mereka. Disinilah peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Melalui paket kebijakan ekonominya, Presiden Jokowi juga kembali menggalakkan UMKM yang didukung dengan penurunan tingkat bunga pinjaman KUR serta memperluas cakupan peminjam dana tersebut. Selain itu pemerintah juga membekali masyarakat dengan kemampuan atau skill untuk nantinya menjadi bekal mereka di dunia kerja. Untuk mengatasi masalah pengangguran ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja
24
BAB III PENUTUP 3.1
Simpulan
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses mutlak yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh bangsa tersebut. Tujuan dari pembangunan Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Adil diwujudkan dari dibuatnya peraturan perundangundangan untuk mendukung adanya distribusi pendapatan yang baik, sedangkan masyarkat yang makmur diciptakan melalui peningkatan pendapatan nasional (total maupun per kapita) tumbuh untuk memperoleh tingkat kemakmuran (pendapatan nasional) yang lebih tinggi. Kalau demikian halnya, ukuran mengenai kemakmuran dapat dikatakan sebagai tingkat pertumbuhan ekonomi (tingkat pertumbuhan pendapatan nasional). Dilihat dari pengertian pembangunan sendiri secara luas adalah membangun manusia (masyarakat) Indonesia seutuhnya ini berarti sebagai suatu proses yang berkesinambungan atas suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.
25
