KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan tugas tentang Hambatan Dan Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia ini dengan tepat waktu.
Dalam menyusun paper ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan paper ini. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan paper ini ini.
Saya sebagai penulis sangat menyadari paper ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saya memohon kesadaran para pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan paper yang akan datang.
.Akhir kata kami berharap semoga paper Hambatan dan Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia dapat memberikan manfaat maupun inpirasi terhadap pembaca.
Medan, September 2017
Penulis
ABSTRACT
With the enactment of Law Number 23 of 2004 regarding the amendment to Law No. 22 of 1999 on Regional Autonomy, there has also been a shift in economic development which was centralized, now leading to decentralization by giving freedom to regions to develop their territories including development in its economic field.
Understanding and application of regional development is generally associated with economic policy or political decisions relating to the spatial allocation of national development policies as a whole. Thus, national agreements with respect to the political system and government, or other fundamental rules, determine the understanding of regional development. It is for this reason that the views on regional development of each country will vary greatly. Singapore, Brunei, or a small country are very likely not familiar with the terms of regional development. In contrast, for large countries, such as Indonesia or the United States need to establish detailed definitions of regional development to implement its development
The legal basis for the implementation of regional development comes from the 1945 Chapter of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. To this end, the formal implementation of the article consists of three important moments, namely Law No. 5 of 1974 on the Principles of Governance in the Region and Law No. 22 of 1999 and Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. Prior to 1974, not only regional development, national development was also recognized not well defined and planned. Implementation of regional development based on Law No. 5 of 1974 on the Principles of Governance in the Region, proved to support the success of national development until Pelita VI but also able to directly legitimize the leadership of President Suharto. While Law No. 22 of 1999 which is corrected by Law No. 32 of 2004 is more systematic corrections caused by structural problems (systemic) as well as in implementation. Therefore we try to make an exposition of regional development in a paper entitled "Strategy of Regional Economic Development".
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralisasi (terpusat), sekarang mengarah kepada desentralisasi yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonominya.
Pengertian dan penerapan pembangunan daerah umumnya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi atau keputusan politik yang berhubungan dengan alokasi secara spasial dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan nasional menyangkut sistem politik dan pemerintahan, atau aturan mendasar lainnya, sangat menentukan pengertian dari pembangunan daerah. Atas dasar alasan itulah pandangan terhadap pembangunan daerah dari setiap negara akan sangat beragam. Singapura, Brunei, atau negara yang berukuran kecil sangat mungkin tidak mengenal istilah pembangunan daerah. Sebaliknya bagi negara besar, seperti Indonesia atau Amerika Serikat perlu menetapkan definisi-definisi pembangunan daerah yang rinci untuk mengimplementasikan pembangunannya.
Dasar hukum penyelenggaraan pembangunan daerah bersumber dari Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 Bab VI pasal 18. Hingga saat ini, implementasi formal pasal tersebut terdiri tiga kali momentum penting, yaitu UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No 22 Tahun 1999 serta UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum tahun 1974, bukan saja pembangunan daerah, pembangunan nasional juga diakui belum didefinisikan dan direncanakan secara baik. Implementasi pembangunan daerah berdasar UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, terbukti sangat mendukung keberhasilan pembangunan nasional hingga Pelita VI tetapi juga mampu secara langsung melegitimasi kepemimpinan Presiden Suharto. Sementara UU No 22 Tahun 1999 yang diperbaiki dengan UU No 32 Tahun 2004 lebih merupakan koreksi-koreksi sistematis disebabkan oleh permasalahan struktural (sistemik) maupun dalam hal implementasi. Maka dari itu kami mencoba membuat suatu pemaparan mengenai pembangunan daerah dalam sebuah makalah yang berjudul " Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah ".
Identifikasi Permasalahan
Permasalahan yang diangkat di dalam makalah ini adalah:
Pengertian Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Hambatan- Hambatan dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia
Solusi untuk Hambatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk mengetahui hambatan dan solusi pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia.
C. PEMBAHASAN
Pengertian Pembangunan Ekonomi
Menurut Meier dan Baldwin (dalam Safril, 2003:142) bahwa "Pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses itu pendapatan nasional real suatu perekonomian bertambah selama suatu periode waktu yang panjang".
Hal senada dikemukakan pula oleh Djojohadikusumo (1991) bahwa "Pembangunan ekonomi adalah usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikkan produktivitas per kapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skill".
Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu kegiatan yang diarahkan kepada kehidupan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat suatu bangsa.
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bangsa Indonesia meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama mempebaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi tersebut dilaksanakan dengan menitikberatkan pada upaya pertumbuhan sektor ekonomi dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
Agar pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat menyentuh seluruh aspek perekonomian masyarakat dan pemerataan hasil-hasilnya, maka pemerintah mengeluarkan beberapa arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi.
Masalah Dan Hambatan Pembangunan Ekonomi
Identifikasi masalah - masalah pembangunan dimaksudkan untuk mempercepat upaya pembangunan di negara-negara berkembang. Masalah-masalah yang teridentifikasi adalah faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan dan beban ketergantungan.
KEMISKINAN
Untuk memahami lebih jauh persoalan kemiskinan ada baiknya memunculkan beberapa kosakata standar dalam kajian kemiskinan (Friedmann, 1992: 89) sebagai berikut :
Powerty line (garis kemiskinan). Yaitu tingkat konsumsi rumah tangga minimum yang dapat diterima secara sosial.
Absolute and relative poverty (kemiskinan absolut dan relatif). Yaitu kemiskinan yang jatuh dibawah standar konsumsi minimum dan karenanya tergantung pada kebaikan. Sedangkan relatif adalah kemiskinan yang eksis di atas garis kemiskinan absolut yang sering dianggap sebagai kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok non miskin berdasarkan income relatif.
Deserving poor adalah kaum miskin yang mau peduli dengan harapan orang-orang non-miskin, bersih, bertanggungjawab, mau menerima pekerjaan apa saja demi memperoleh upah yang ditawarkan.
Target population, populasi sasaran adalah kelompok orang tertentu yang dijadikan sebagai objek dan kebijakan serta program pemerintah. Mereka dapat berupa rumah tangga yang dikepalai perempuan, anak-anak, buruh tani yang tak punya lahan, petani tradisional kecil, korban perang dan wabah, serta penghuni kampung kumuh perkotaan.
Faktor Penyebab Kemiskinan
Secara sosio ekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu :
Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.
Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.
Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari:
Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam.
Kemiskinan kuktural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum.
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan.
PENGANGGURAN
Ketenagakerjaan di Indonesia merupakan masalah klasik. Di satu sisi kelebihan angkatan kerja dan di sisi lain kesulitan mencari tenaga kerja yang trampil dan produktif. Pengangguran menjadi beban tenaga kerja produktif. Bila tingkat ketergantungan semakin besar akan berdampak persoalan sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas. Tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat dan tingkat kesejahteraan masyarakat turun.
Jenis-jenis Pengangguran
Jenis Pengangguran Berdasarkan kepada sumber / penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut, yaitu terdiri dari:
Pengangguran normal atau friksional
Pengangguran siklikal
Pengangguran struktural
Pengangguran teknologi
Berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud, yaitu terdiri dari:
Pengangguran terbuka
Pengangguran tersembunyi
Pengangguran musiman
Setengah menganggur
Dampak Pengangguran.
Bagi perekonomian
Masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kesejahteraan yang mungkin dicapainya.
Pendapatan pajak pemerintah berkurang.
Menghambat pertumbuhan ekonomi.
Terhadap Individu dan Masyarakat
Kehilangan mata pencaharian dan pendapatan
Kehilangan atau berkurangnya keterampilan
Menimbulkan ketidak-stabilan sosial dan politik
INFLASI
Inflasi (inflation) adalah suatu gejala dimana tingkat harga mengalami kenaikan terus menerus. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan harga umum yang terjadi sekali waktu saja, tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi.
Sebab-sebab timbulnya inflasi:
Pandangan Keynes
Jumlah uang beredar hanyalah salah satu faktor penentu tingkat harga.
Dalam jangka pendek Agregate Demand dan pajak juga mempengaruhi inflasi.
Pandangan Aliran Ekspektasi Rasional dan Ekonomi sisi Penawaran
Ratex percaya bahwa inflasi merupakan fenomena moneter dan Jumlah Uang Beredar merupakan kunci untuk mencapai stabilitas harga.
Ekonomi sisi penawaran; inflasi sebagai fenomena moneter, pembatasan moneter untuk mengurangi inflasi, juga penurunan tarif pajak sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan laju pertumbuhan penawaran agregat sehingga tingkat inflasi dapat dikurangi.
Pandangan Kaum Strukturalis
Disebabkan adanya kendala atau kekakuan struktural
Kendala penawaran bahan pangan yang bersifat inelastis.
Kendala devisa.
Kendala fiskal.
Inflasi merupakan suatu yang inherent di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri.
Jenis Inflasi
Inflasi tarikan permintaan (demand-pullinflation)/inflasi sisi permintaan (demand-side inflation)/inflasi karena guncangan permintaan (demand-shockinflation). Yaitu inflasi yang disebabkan sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.
Inflasi dorongan biaya (Cost-pushinflation)/inflasi sisi penawaran (supplyside inflation)/inflasi karena guncangan penawaran (supply-shock inflation). Yaitu
Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingankan dengan produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi supply barang dan jasa mereka ke pasar.
Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya restriksi terhadap penawaran dari satu atau lebih sumberdaya.
Inflasi yang terjadi apabila harga dari satu atu lebih sumberdaya mengalami kenaikan atau dinaikkan.
Inflasi struktural (structural inflation). Yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekauan strural yang menyebabkan penawaran didalam perekonomian menjadi kurang atau tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.
Jenis-jenis Inflasi dilihat dari tingkat keparahannya yaitu
Inflasi sedang (moderate inflation) yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat lambat, dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif;
Inflasi ganas (galloping inflation) yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit.
Hiperinflasi (hyperinflation) adalah tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun, merupakan jenis inflasi yang mematikan.
Dampak Inflasi
Efek redistribusi dari inflasi adalah:
Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang yang berpendapatan tetap,
Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang,
Memperburuk pembagian kekayaan,
Penurunan dalam efisiensi ekonomi,
Perubahan-perubahan di dalam output dan kesempatan kerja,
Menciptakan lingkungan yang tidak stabil,
Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar modal,
Hal ini akan menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investasi sektor swasta teretekan sampai ke bawah tingkat keseimbangannya, yang disebabkan oleh terbatasnya penawaran dana yang dapat dipinjamkan
Selama inflasi menuntun ke arah tingkat bunga riil yang rendah dan ketidakseimbangan pasar modal, maka inflasi tersebut akan menurunkan investasi dan pertumbuhan.
Pengalaman menunjukkan inflasi yang tidak stabil mengakibatkan masyarakat kesulitan dlm berkonsumsi, berinvestasi, dan berproduksi. Akibat selanjutnya 'menurunkan pertumbuhan ekonomi'. Jika tingkat inflasi dalam negeri lebih tinggi dari negara lain, dampaknya:
Tingkat suku bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif dan memberikan tekanan pada nilai mata uang dalam negeri
NERACA PEMBAYARAN INTERNASIONAL (NPI)
Yang menjadi sorotan dalam NPI adalah 'Neraca Transaksi Berjalan' (current account), yaitu merupakan gabungan antara Neraca Perdagangan (ekspor – impor) dan Neraca Jasa yang mencakup jasa faktor produksi dan jasa non faktor produksi.
Neraca Pembayaran dapat DEFISIT jika IMPOR > EKSPOR
Neraca Pembayaran dapat SURPLUS jika EKSPOR > IMPOR
KURS ( Nilai Tukar Mata Uang ).
Seperti halnya inflasi, kestabilan kurs sangat penting Jika kurs tidak stabil akan mengganggu roda perekonomian negara, hal ini dikarenakan pelaku ekonomi kesulitan dalam mengambil keputusan ekonominya.
Solusi Pembangunan Ekonomi Indonesia
Oleh Hendra Manurung
Pertemuan ketiga tingkat menteri Indonesia-Jepang di Tokyo baru-baru ini telah menetapkan rencana strategis terkait Metropolitan Priority Area (MPA), dimana dalam pertemuan ini diidentifikasi sejumlah 45 proyek terkait langsung dengan pelaksanaan MPA. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, sebanyak 18 proyek diantaranya dikategorikan fast track project dan lima proyek lainnya flagship project yang menjadi prioritas utama pemerintah pusat (Kompas 10/10/12). Dalam pengembangan 45 proyek pembangunan ini diperlukan investasi sekitar Rp 410 triliun (3,4 triliun Yen), dimana pembiayaannya ditanggung 55% oleh swasta dan 45% campuran antara program public private partnership (PPP), APBN Indonesia, serta pembiayaan melalui skema pinjaman bantuan lunak (soft loan). Kelima proyek yang dikatagorikan sebagai MPA flagship project terdiri dari (1) Proyek konstruksimass rapid transportation (MRT) Jakarta; (2) Pembangunan Pelabuhan International Cilamaya (Cilamaya's International Sea Port); (3) Perluasan dan pengembangan Bandara International Soekarno-Hatta; (4) Pembangunan Pusat Riset Akademik Terpadu (New Academic Research Cluster); (5) Pembangunan pembuangan kotoran (sewerage system) di DKI Jakarta.
Kesepakatan Indonesia dan Jepang di Tokyo terkait peningkatan kerjasama ekonomi, terutama di sektor investasi, perdagangan, industri, dan pembangunan infrastruktur. Selama ini volume perdagangan kedua negara mengalami peningkatan drastis, dimana tahun 2011 mencapai US$ 53 miliar (Rp 530 triliun), dan 2012 diperkirakan meningkat, seiring krisis perekonomian global. Sementara itu investasi Jepang di Indonesia terus meningkat, dimana 2011 tercatat US$ 1,5 miliar (Rp 15 triliun). Hingga Juni 2012 realisasi investasi Jepang telah mencapai US$ 1,13 miliar (Rp 11,3 triliun).
Menurut penulis, ketimpangan ekonomi mudah ditemukan dalam distribusi pendapatan atau semakin melebarnya kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang mana merupakan dua persoalan besar negara berkembang, termasuk Indonesia. Berawal dari distribusi pendapatan yang tidak merata yang kemudian memicu terjadinya kesenjangan pendapatan sebagai dampak dari kemiskinan. Hal ini akan menjadi sangat serius apabila kedua masalah tersebut berlarut-larut dan dibiarkan semakin parah, yang pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang berdampak negatif. Bulan Mei 1997 hingga akhir tahun 1998 terjadi krisis moneter yang merupakan pukulan yang sangat berat bagi pembangunan Indonesia. Bagi kebanyakan orang, dampak dari krisis yang terparah dan langsung dirasakan, diakibatkan oleh inflasi. Antara tahun 1997 dan 1998 inflasi meningkat dari 6% menjadi 78%, sementara upah riil turun menjadi hanya sekitar sepertiga dari nilai sebelumnya. Akibatnya, kemiskinan meningkat tajam. Pada tahun 1996 dan 1999 proporsi orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah dari 18% menjadi 24% dari jumlah penduduk.
Tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat dijadikan indikator keberhasilan mengurangi jumlah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi masyarakat yang semakin menurun dalam pembagian pendapatan, "ketimpangan relatif". Akan tetapi hal itu tentu tidak akan mengherankan bagi para ahli ekonomi pembangunan, dimulai dari Adam Smith, Ricardo, Karl Marx, sampai pada Kuznets, telah mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang tidak merata. Seperti telah dikatakan secara ironis oleh Arthur Lewis, "Kalau ada yang mengherankan, ialah keheranan tersebut, bahwa proses per-tumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang tidak merata." (Thee Kian Wie, Pemerataan-Kemiskinan-Ketimpangan: Beberapa Pemikiran Tentang Pertumbuhan Ekonomi,1981).
Bank Pembangunan Asia (Asia Development/ADB) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia melambat dari 7,2% di 2011 menjadi 6,1% di 2012. Mengapa ekonomi Indonesia masih mampu bertumbuh ? Menurut Senior Country Economist Indonesia Resident Mission ADB, Edimon Ginting mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia tahun ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak kuat. Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh tinggi mencapai 6,3%. Bahkan di 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tumbuh lagi menjadi 6,6% (ADB Outlook 2012 Update, 3/10/12).
Faktor penentu yang mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh tinggi adalah kepercayaan bisnis di Indonesia masih tinggi dan kinerja ekspor akan membaik pada kuartal IV-2012. Selain itu, dampak krisis ekonomi global yang mengalami slowdown tidak akan terlalu berdampak, Indonesia masih beruntung memiliki tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi dan mampu menjadi kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diakui bahwa selama ini pelambatan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan Asia Pasifik ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi China dan India yang selama beberapa tahun ini menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia (2006-2011). Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan pelambatan ekonomi Asia sangat signifikan melemah 2012 ini, hingga hanya mencapai 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,2% (2011). Namun pada 2013 diprediksi pertumbuhan ekonomi di Asia masih tumbuh 6,7% tetapi masih lebih rendah dibandingkan 2011. Penyebab utama dari pelemahan pertumbuhan di China dan India, yang diakibatkan penurunan investasi dari capital outflows (dana asing yang keluar), dan volume ekspor yang menurun. Hal ini semakin diperparah dengan dampak penurunan investasi asing di India lebih besar lagi karena melambatnya reformasi sehingga berdampak pada pelambatan ekonomi.
Dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, maka perlu diketahui bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijaksanaan ekonomi apa saja yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah negara-negara berkembang untuk menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan, sambil tetap mempertahankan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Apabila perhatian lebih ditujukan pada kewajaran distribusi pendapatan pada umumnya, dan upaya untuk meningkatkan tingkat pendapatan golongan ekonomi bawah 40 % penduduk pada khususnya, maka perlu dipahami berbagai faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di dalam perekonomian, dan perlu juga diketahui upaya-upaya pemerintah agar dapat mempengaruhi atau mengubah efek yang tidak menguntungkan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut.
Menurut W.Arthur Lewis (Perencanaan Pembangunan: Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi,1962) semua pemerintah modern menjunjung tinggi asas persamaan dan berupaya menghapuskan pendapatan yang di satu pihak berlebihan banyaknya sedangkan di lain pihak terlalu sedikit. Untuk menjawab ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
Membagikan kembali pendapatan itu dengan cara pemungutan pajak.
Mengubah faktor-faktor pokok yang menentukan distribusi pendapatan sedemikian rupa sehingga distribusi pendapatan sebelum pengambilan pajak telah menjadi sama.
Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris dalam Lincolin Arsyad (Ekonomi Pembangunan,1988) mengemukakan delapan faktor yang menyebabkan Ketidakmerataan
Distribusi Pendapatan di Negara-negara Berkembang.
Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan pendapatanp per kapita semakin menurun.
Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
Investasi yang boros dalam proyek-proyek yang padat modal, sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah.
Rendahnya mobilitas social.
Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan melonjaknya harga barang hasil industri untuk melindungi kepentingan usaha-usaha kapitalis .
Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan internasional dengan negara maju.
Hancurnya sentra industri kerajinan rakyat (usaha kecil dan menengah, UKM) dan koperasi.
Anne Booth dan R.M.Sundrum dalam H.W. Arndt (Pembangunan dan Pemerataan Pembangunan di Masa Orde Baru,1983), ada enam determinan distribusi pendapatan di Indonesia, yaitu :
Pemilikan dan distribusi tanah pertanian.
Perolehan lahan.
Penggantian upah dan tenaga kerja di pedesaan.
Term of trade sektor pertanian.
Perolehan pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan.
Disparitas perkotaan-pedesaan.
Menurut M. P. Todaro (Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, 2004), ada empat bidang luas yang terbuka bagi intervensi pemerintah masing-masing berkaitan erat dengan keempat element pokok yang merupakan faktor-faktor penentu utama atau baik tidaknya kondisi-kondisi distribusi pendapatan di sebagian negara berkembang. Adapun keempat elemen pokok tersebut adalah :
Distribusi fungsional;
Distribusi ukuran;
Program redistribusi pendapatan;
Peningkatan distribusi pendapatan langsung, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan relatif rendah. Pendapat senada disampaikan Adler Manurung (Kompas 18/12/2005), melebarnya kesenjangan kedua kelompok sosial ekonomi diakibatkan oleh belum terarahnya distribusi belanja pemerintah. Ketidakterarahan ini menyebabkan belanja investasi menjadi tersendat. Akibatnya, meski secara nilai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, namun secara realitas kurang berkualitas. Pada gilirannya, hal ini memerlukan optimalisasi belanja pemerintah. Ini akan mampu memberikan suntikan investasi bagi yang lain. Perbaiki itu jalan jalan. Itu akan mendorong rakyat kecil mendapatkan pendapatan. Kalau mereka dapat uang, daya beli mereka akan naik.
Sistem perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis, bahkan lebih kapitalis dibandingkan dengan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan perekonomian hanya terpusat atau dikuasai oleh para pemilik modal. Tentunya mereka yang memiliki modal yang besar mampu berinvestasi dalam membangun industri-industri yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan. Apalagi di indonesia masih sangat bergantung pada investasi asing dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia. Pengalaman di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya aspek investasi. Investasi diperlukan untuk proses pembangunan nasional, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Investasi yang sangat banyak dalam industri yang padat modal menyebabkan kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Strategi pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar lebih 7% per tahun dibarengi dengan proses transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri (1966-1998). Adapun industri yang dikembangkan lebih menitikberatkan pada industri yang padat modal, sehingga pemerintah meningkatkan investasi untuk menjalankan proyek-proyek yang padat modal. Namun, keberhasilan proses industrialisasi lebih banyak dinikmati oleh golongan atas sehingga memunculkan fenomena trade off terhadap pemerataan pendapatan.
D. PENUTUP
Kesimpulan
Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa investasi padat modal, tingkat inflasi dan tingkat upah yang rendah dapat mempengaruhi kesenjangan pendapatan di Indonesia. Investasi yang cenderung padat modal, mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, sehingga pendapatan yang mereka terima sangat kecil. Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan perekonomian terbengkalai dan masyarakat semakin tidak dapat menikmati hasil pembangunan. Juga upah yang masih rendah dikalangan masya-rakat menengah ke bawah menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar, diantara berbagai golongan lapisan masyarakat.
Saran
Dalam upaya mengurangi investasi pada industri padat modal, maka pemerintah harus :
menitikberatkan investasi pada proyek-proyek yang padat karya, agar penduduk dapat bekerja dan meningkatkan taraf hidup mereka;
membangun sektor-sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi, sehingga kehidupan masyarakat menengah bawah lebih baik;
membangun sektor pertanian yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan memberikan subsidi sektor pertanian dan menerapkan teknologi canggih agar hasil pertanian memiliki kualitas yang unggul dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri serta sisanya dapat di ekspor.
Pemerintah Indonesia harus mampu memanfaatkan momentum kerjasama ini melalui komitmen berkelanjutan memperbaiki iklim investasi nasional; jaminan stabilitas keamanan dunia usaha dan kegiatan bisnis di kawasan industri (MM2100 Cibitung, Jatake Tangerang, Kota Jababeka Cikarang, Lippo, Hyundai, EJIP, Delta Silicon, Batam); dan membenahi berbagai pengadaan fasilitas infrastruktur. Diharapkan melalui solusi pemecahan masalah ini, pemerintah mampu untuk mencegah terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan memanusiakan manusia jelas merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi masa kini dan mendatang, seperti yang pernah dilakukan oleh Jepang, Korea Selatan, Cina, India, Singapura, Malaysia, dan Taiwan.
DAFTAR PUSTAKA
https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
http://agusqrana.blogspot.com/2015/03/makalah-manfaat-ekonomi-pembangunan.html
http://dwipancaagustini.blogspot.com/2013/06/kebijakan-pembangunan-ekonomi.html
http://www.elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab2perkembangan_strategi_dan_perencanaan_pembangunan_ekonomi_indonesia.pdf
http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2194028-pengertian-pembangunan-ekonomi-tujuan-pembangunan/
