BAB I PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM
A. Pengertian dan Aspek Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi (economic development) dan ekonomi pembangunan (development economics) sering kali dipakai saling bergantian dengan pengertian yang sama, padahal dua istilah ini memiliki arti dan orientasi yang berbeda. “economic development is the development of economic wealth of countries or regions for the well-being of their inhabitants. The study of economic development is known as development economics” (Pembangunan ekonomi adalah pembangunan kemakmuran ekonomi Negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Studi tentang pembangunan ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan). B. Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia 1. Paradigma Pembangunan dan Kemiskinan
Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (growth). Pertumbuhan ekonomi (growth) adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil Negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi. Indonesia merupakan Negara yang juga menggunakan teori ini untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Pendekatan kontemporer melihat bahwa penyebab kemiskinan bisa dilihat dari tiga teori berikut ini. (Kenneth, 2003). Teori yang menekankan pada nilai-nilai. Mereka miskin karena mereka bodoh, malas, tidak ulet, tidak mempunyai prestasi, dan fatalistik. Teori yang menekankan pada organisasi ekonomi masyarakat. Teori ini menganggap orang itu miskin karena kurangnya peluang dan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Teori yang menekankan pada pembagian kekuasaan dalam struktur sosial dan tatanan masyarakat.
Jalan keluar yang dapat ditempuh untuk teori-teori yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, antara lain : Bagi teori pertama, caranya mereka harus dicerdaskan.
Bagi teori kedua, caranya perlu adanya industrialisasi agar ada tetesan ke bawah. Bagi teori ketiga, yang diperlukan yaitu perombakan struktur.
Dilihat dari beberapa teori ada beberapa pendekatan dalam memahami kemiskinan dan penyebab yang dapat disederhanakan, yaitu sebab kultural yang dilatari oleh teori kapitalisme dan sebab struktural yang dilatari oleh teori marxisme. Namun masih ada sebab lain yang tidak boleh dilupakan yaitu peristiwa-peristiwa alam. C. Paradigma Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam Paradigma sebagai ruang lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variable yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi konvensional dan paradigma ekonomi islam. Paradigma ekonomi konvensional memiliki pengukuran yang sudahh biasa dilakukan, seperti growth. Dalam islam, konsep pembangunan ekonomi memiliki konsep yang lebih luas dibandingkan dengan pembangunan ekonomi di konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi islam adalah multidimensional. (Mannan, 1997). Pembangunan ekonomi islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam Al-qur’an dinamakan dengan tazkiyah an-nafs sebagaimana firman Allah dalam dalam QS.asy-syams [91] ayat 7-10, yang artinya : “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya) (7), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (8), Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu (9), dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (10).” Dalam ayat di atas, setelah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, Allah bersumpah atas nama jiwa manusia dan penciptaannya yang sempurna. Lalu Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia.
BAB II EKONOMI PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH ISLAM A. Paradigma Pembangunan Negara Mayoritas Islam
Pembangunan ekonomi di Negara-negara Islam saat ini merupakan upaya saling membantu antar Negara kaya dan miskin. Arab Saudi, sebaagai Negara asal peradaban islam, memiliki kekayaan ekonomi yang besar dari perminyakan dan di sisi lain memiliki kewajiban sebagai penjaga Tanah Suci. Arab Saudi membantu pembangunan ekonomi di Negara-negara islam. (Castells, 2010). Dalam millennium terakhir Negara-negara Islam dipandang telah tertinggal dari pembangunan di Barat. (Jannaconne, 1998). Alasan yang diajukan yaitu ajaran islam dikatakan memberikan “sudut pandang dunia yang statis”. Sampai pada saat ini, sarjana Muslim terbelah menjadi dua pendapat yaitu antara pihak yang memandang tidak adanya perspektif Islam terhadap ekonomi yang khas dan pihak yang memandang bahwa islam memiliki perspektif khas terhadap ekonomi namun gagal diterapkan di lapangan. B. Pembangunan Ekonomi di Masa Rasulullah Selain membawa keuntungan ekonomi, Mekkah menjadi tempat terjadinya kontak budaya dari berbagai suku. Untuk mempertahankan sistem ekonomi dalam potensi konflik yang mungkin terjadi antar suku, berbagai berhala dibangun untuk mewakili semua suku. Pembangunan begitu banyak berhala ini bukan saja memberikan keuntungan budaya, namun juga berkaitan dengan uang. Para pedagang dapat membayar sejumlah uang bagi pengelola ka’bah untuk dapat menyembah berhalanya yang disimpan di dalam ka’bah (Emerick, 2002). Hal ini memicu perkembangan ekonomi Mekkah yang selain menjadi pusat persinggahan, juga menjadi pusat ziarah. Muhammad sebelum menjadi Nabi juga adalah seorang pedagang dan terpilihnya sebagai Nabi menunjukkan pentingnya perdagangan bagi ajaran Islam. Kelahiran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menghapus praktik-praktik hedonik yang berlangsung di Mekkah. Setelah membangun masjid untuk ibadah dan pendidikan, Muhammad segera membangun sejumlah peraturan terkait masalah perdagangan berdasarkan prinsip perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan atimonopoli. (Malkawi, 2006). Kebebasan dalam perdagangan tersebut sejalan dengan kebebasan dalam beragama. Muhammad memberikan kebebasan mutlak bagi yahudi dan kristen untuk berdagang dan beragama di Madinah dalam Piagam Madinah. (Bustaman-Ahmad , 2007). Lebih dari itu, Piagam Madinah adalah undang-undang dasar pertama Islam yang mendasari pendirian Negara Madinah. (Alwi dan zuriati, 2011). C. Masa Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar Ashsidiq (632-634 M) Abu Bakar Ashsidiq (632-634M) pada hari pertama terpilih langsung berencana melakukan tinjauan ke pasar. Pencapaiannya di bidang ekonomi mencakup pendirian baitulmal, sebuah
badan organisasi keuangan publik yang menjadi pengendali ekonomi makro lewat struktur fiskal. (Din, 2006). Walaupun demikian, karena masa kekuasaannya terjadi guncangan politik, banyak suku yang awalnya setia dengan membayar zakat menolak untuk membayarnya. Hal ini ditanggapi dengan toleransi oleh Abu Bakar yang tidak memberikan sanksi kepada mereka. (Tangli, 2010) 2. Umar Al-Khattab (634-644M) Khalifah Umar al-Khattab (634-644M) membangun lebih lanjut baitulmal dengan melakukan sistematisasi proses fiskal. Sistematisasi dilakukan dengan mengelola sumber dan pengeluaran pendapatan. Sumber pendapatan diperluas menjadi bukan hanya sedekah, zakat, ganimah, dan jizyah, namun juga bea cukai, pajak pertambangan, rumah yang ditinggal karena tidak ada pewaris, pajak perdagangan, dan pajak barang hilang dan ditemukan (luqalah). (Din, 2006) 3. Usman bin Affan (644-656M) Usman bin Affan (644-656M) memerintah menggantikan Umar. Pada masa ini, uang tembaga diperkenalkan sebagai pecahan dari uang dirham. (Din, 2006). Perilaku Usman mirip dengan Umar dalam kesederhanaan. Selain itu, banyak uangnya digunakan untuk membebaskan para budak. (Tangali, 2010). 4. Ali bin Abi Thalib (656-661M) Ali bin Abi Thalib (656-661M) memerintah menggantikan Usman. Dalam masa ini pun, tidak terdapat pembangunan ekonomi radikal selain meneruskan kebijakan-kebijakan umum dari pemerintahan sebelumnya. Diketahui kalau di masa Ali bin Abi Thalib terdapat usaha untuk memberikan jaminan bagi individu pekerja Negara mengenai kondisi ekonomi di masa krisis. Jaminan untuk tetap mendapatkan gaji ini tidak berlaku bagi pegawai swasta. (Elgari, 2003). BAB III MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI A. Konsep Pembangunan, Pertumbuhan, dan Perkembangan Ekonomi Secara konsep, pengertian pembangunan ekonomi memang sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan (development) mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh (growth), sedangkan pertumbuhan merupakan karakteristik paling menonjol dari pembangunan itu sendiri. B. Persyaratan Dasar, Nilai, dan Tujuan Inti Pembangunan
1. Persyaratan Dasar Pembangunan Ekonomi Pada dasarnya, proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor: ekonomi dan nonekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara tergantung dari sumber alamnya, sumber daya manusia, modal usaha, teknologi, dan sebagainya yang merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Di dalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral termasuk kedalam faktor nonekonomi. 2. Nilai dan Tujuan Inti Pembangunan Menurut Goulet dalam Todaro dan Smith (2006) bahwa ada tiga komponen dasar atau nilai inti yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman praktis untuk memahami arti pembagunan yang paling hakiki. -
Kecukupan (sustenance) yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Harga diri (self-esteem) yang berarti adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendirinya. Kebebasan (freedom)
C. Model Pertumbuhan Ekonomi Konvensional Todaro dan Smith (2006) membagi teori-teori klasik ke dalam empat pendekatan. 1. Model pertumbuhan tahapan linier.. 2. Kelompok teori dan pola-pola perubahan struktural 3. Revolusi ketergantungan internasional Ada pula teori neoklasik tradisional. Argument pasar bebas neoklasik yaitu keyakinan bahwa liberalisasi (pembukaan) pasar-pasar nasional akan merangsang investasi, baik domestic maupun luar negeri. D. Perkembangan Sistem Ekonomi di Indonesia 1. Sistem Ekonomi Barat Pemikiran teori-teori ekonomi di Eropa Barat sangat erat kaitannya dengan kolonialisme ekonomi yang ditimbulkan oleh kekuasaan dari Negara-negara Barat tersebut
kepada negeri jajahannya. Reaksi terhadap kolonialisme ekonomi di Indonesia menggambarkan bahwa sejak dulu sudah ada pemikiran yang hidup mengenai perlunya suatu tatanan ekonomi nasional Indonesia sebagai pengganti tatanan ekonomi colonial. (Swasono, 2003). Yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir ekonomi Barat menjadi landasan teoritis bagi negeri jajahannya. 2. Sistem Ekonomi di Indonesia Dalam sistem ekonomi Indonesia lahir suatu pemikiran yang menganjurkan sistem ekonomi pancasila dalam rangka transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Cirri-ciri sistem ekonomi pancasila adalah sebagai berikut : -
Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral Kehendak kuat dari seluruh masyarakat kea rah kemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi BAB IV INSTRUMEN DANA PEMBANGUNAN ISLAM
A. Instrumen Zakat Kemiskinan merupakan masalah klasik yang setiap waktu senantiasa dihadapi oleh setiap Negara di dunia, baik Negara maju atau negara berkembang, termasuk Indonesia. Para pakar ekonomi silam berusaha keras menanggulanginya sehingga mengusulkan untuk membatasi penimbunan harta, karena jika harta tersebut ditimbun secara otomatis akan menyebabkan kurangnya penawaran harga barang di pasar yang kemudian dapat menyebabkan gejolak ekonomi, hanya dengan zakatlah ada kemungkinan untuk menggali kekayaan yang tertimbun untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. (Mannan, 1997) B. Wakaf Wakaf berasal dari bahasa arab dari kata waqf yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja waqafa, yang berarti berhenti. Cara menanggulangi kemiskinan tidak hanya dengan zakat, namun juga bisa berupa wakaf atau dengan pengembangan kelembagaan, akses, kesejahteraan, penyadaran, dan partisipasi politik (Arif, 2010). Sistem wakaf merupakan salah satu pengembangan
kelembagaan atau juga bisa disebut dengan mekanisme keuangan. Karena potensi wakaf yang luar biasa bisa menjadi redistribusi ekonomi yang andal. Namun di Indonesia, potensi wakaf yang besar belum sepenuhnya dikelola secara optimal. C. Sukuk Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (Islamic bonds). Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata “sakk” yang berarti dokumen atau sertifikat. Secara garis besar, sukuk dapat dipahami sebagai suatu sertifikat bernilai sama yang mempresentasikan bukti kepemilikan pemegang sukuk (investor) atas suatu bagian tertentu dan tidak terbagi terhadap suatu asset yang menjadi dasar penerbitan (underlying asset). Keuntungan dari sukuk dapat berupa bagi hasil, margin, uang sewa atau fee tertentu sesuai akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. BAB V SUMBER DAYA MANUSIA DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka kualitas SDM senantiasa harus dikembangkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Modal manusia dapat menjadi sumber daya yang andal dalam pembangunan apabila kualitasnya tinggi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dalam pembangunan memiliki peranan yang sangat penting dalam kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan menjaga kelangsungan pembangunan itu sendiri. Dalam rangka mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibutuhkan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Diantaranya, terdapat pendidikan formal pada tingkat dasar, menengah, dan pendidikan pada tingkat tinggi. Manfaat dari adanya pendidikan bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa, secara umum dapat dilihat dari pendapat Todaro (2000), yakni : -
Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan
-
pengetahuan dan keahlian Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan
-
Tersedianya berbagai macam program pendidikan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf
