PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Tahukah anda bahwa setiap Negara di dunia melaksanakan pembangunan ekonomi? mengapa Negaranegara tersebut melaksanakan pembangunan ekonomi? Setiap Negara selalu berupaya memakmurkan rayatnya, tidak terkecuali Negara Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan ekonomi. Apakah sebenarnya pembangunan ekonomi tersebut? Apakah Negara Indonesia melaksanakannya? Apa hasil yang telah dicapai dari pembangunan ekonomi tersebut? Beberapa Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang telah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Berikut ini diuraikan teori-teori pertumbuhan ekonomi dan ahli ekonomi, antara lain sebagai berikut. 1.
Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Aliran Merkantilisme Menurut Aliran Merkantilisme, pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemasaran hasil industri serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara.
2.
Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Aliran Klasik a. Adam Smith Adam Smith mengemukakan teori perturnbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul "An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" atau dengan ringkas The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Menurut Adam Smith, ada empat faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, tingkat teknologi yang digunakan, serta adanya spesialisasi dan pembagian kerja internasional. b. David Richardo David Richardo mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam'sebuah buku yang berjudul "The Principles of Political Economy and Taxation". Menurut David Richardo pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan akan membutuhkan tanah atau alam.
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik a. Joseph Schumpeter Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terusmenerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara terjadi. Para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya dilakukan dengan cara berikut. 1) Penggunaan teknik produksi yang baru. 2) Penemuan bahan dasar yang baru. 3) Pembukaan daerah pemasaran yang baru. 4) Penggunaan manajemen yang baru. 5) Penggunaan teknik pemasaran yang baru. b. Harrod — Domar Di dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod — Domar, menjelaskan syarat yang hams dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (steady growth) dalam jangka panjang. Asusmsi yang digunakan oleh Harrod Domar ditentukan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1) Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. 2) Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor perusahaan (produsen). 3) Fungsi tabungan dimulai dan titik nol sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan. 4) Hasrat menabung batas (marginal propencity to save) besarnya tetap. Oleh karena itu, menurut Harrod — Dornar pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh (full capacity) dalam jangka panjang. c. Sollow Swan Menurut teori Sollow — Swan, ada 4 anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut. 1) Tenaga kerja (Penduduk) tumbuh dengan laju tertentu.
2) Fungsi produksi Q = f (K,L) berlaku bagi setiap periode (K : Kapital (modal), L Labour (tenaga kerja).
3) Adanya kecenderungan menabung dan masyarakat. 4) Semua tabungan masyarakat diinvestasikan. 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Aliran Historis a. Friederich List (1789 — 1845) Menurut Friederich List, perkembangan ekonomi ditinjau dan teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan.Tahap pertumbuhan ekonominya, antara lain masa berburu atau mengembara, masa beternak atau bertani, masa bertani dan kerajinan, serta masa kerajinan industri dan perdagangan. Buku hasil karyanya berjudul Das Nationale System der Politischen Oekonomie (1840).
b.
c.
Bruno Hildebrand (1812 — 1878) Menurut Bruno Hildebrand, perkembangan ekonomi ditinjau dan cara pertukaran (tukar-menukar) yang digunakan dalam masyarakat. Tahap pertumbuhan ekonominya, antara lain masa pertukaran dengan natura (barter), masa pertukaran dengan uang dan masa pertukaran dengan kredit/giral. Pendapatnya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Die National Ekonomie der Gegenwart and Zukunfit (1848). Karl Bucher (1847 — 1930) Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi ditinjau dan jarak antara produsen dengan konsumen. Tahap pertumbuhan ekonominya, antara lain rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa dan rumah tangga dunia.
d. Werner Sombart (1863 —1941)
e.
Menurut Werner Sombart, perkembangan ekonomi ditinjau dan susunan organisasi dan idiologi masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonominya, antara lain zaman perekonomian tertutup, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, serta zaman perekonomian kapitalis (kapitalis purba, madya, raya dan akhir). Karyanya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Der Moderne Kapitalismus (1927). W.W. Rostow W.W. Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stage of Economic Growth membagi pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Kelima tahap itu, yaitu masayarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi.
G. Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju dan Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang Masalah dan hambatan pembangunan ekonomi di negara berkembang antara lain sebagai berikut. a. Pertanian tradisional. b. Taraf hidup yang rendah. c. Produktivitas yang rendah. d. ,Kekurangan modal dan tenaga ahli. e. Laju pertambahan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk pesat. f. Masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran. g. Ketergantungan pada sektor pertanian. A. Pengertian Pertumbuhan dan Pembanguan Ekonomi 1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Penegrtian pertumbuhan ekonomi (economic growth) menurut G. Bannock, R.E Baxter dan R. Rees dalam A Dictionary of Economics adalah proses yang tetap dari kenaikan kapasitas produktif suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikkan pendapatan nasional. Menurut Simon Kuznets pertumbuhan ekonomi tidak pernah melalui langkah yang melompot-lompat, tetapi merupakan suatu proses evolisioner dan bersifat spesifik untuk setiap Negara. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi perkapita yang berlangsung terus menerus dari tahun ke tahun dalm kurun waktu yang panjang di suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila terjadi kenaikan GNP riil dari tahun sebelumnya. Kenaikan GN tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : Pertumbuhan Ekonomi tahun t Keterangan : Simbol ∆ GNP to
=
∆ GNP GNP to
X
100%
: perubahan, diperoleh dari (GNP tahun ini – GNP tahun lalu) : GNP sebelum perubahan (GNP tahun lalu)
Contoh : GNP tahun 2005 sebesar Rp800,00 triliun dan GNP tahun 2006 sebesar Rp900,00 triliun, besarnya pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebagai berikut : Tingkat PE tahun 2006
=
900 - 800 800
X
100%
=
12,5%
2. Pengertian Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan dua sisi kehidupan ekonomi yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Paul Strecten konsep pertumbuhan fisik harus disertai dengan perubahan cara berpikir sehingga ia menyimpulkan perlunya pembangunan ekonomi yang meliputi hal berikut : a. Pertumbuhan yang merupakan realitas fisik yang berwujud dalam bentuk produksi dan pendapatan b. Perubahan dalam cara berpikir yang tampak dalam perubahan kelembagaan social, administrasi, sikap dan budaya. Menurut Simon Kuznects, berdasarkan pengamatannya di Negara-negara maju, ia menyimpulkan bahwa setiap proses pembangunan ekonomi akan terdapat tiga tanda, yaitu : a. Produksi, baik jumlah maupun jenisnya terus menerus bertambah. b. Teknologi yang terus menerus berkembang c. Agar perkembangan ekonomi itu menjadi unsure yang tidak lepas dari pertumbuhan teknologi, dibutuhkan penyesuaian kelembagaan ideology dan sikap hidup. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo menyatakan pembangunan ekonomi ialah usaha memperbesar pendapatan per kapita dan menaikan produktivitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah keahlian. Pembangunan mengandung arti perubahan structural sebab bermaksud untuk memperluas dasar ekonomi dan memperluas lapangan kehidupan serta mengandung kehendak merubah cara hidup, cara berpikir, cara mengahadapi persoalan untuk menempuh jalan-jalan baru yang dapat membawa kemajuan atau mengandung kesadaran untuk mengubah keadaan, baik dalam menaikan tingkat kehidupan, maupun dalam arti menempuh cara kehidupan yang baru. Dalam definisi tersebut disebutkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan dalam pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan menghitung adanya pertambahan penduduk disertai adanya perubahan fundamental (perumbahan mendasar) dalam struktur ekonomi Negara yang bersangkutan. Dari difinisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi ukuran keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikkan dalam standar kehidupan dan kesejahteraan umum masyarakat, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sector perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan dan teknik. Dari pngertian tersebut terkandung empat unsure penting pembangunan ekonomi. a. Pembangunan ekonomi mengandung suatu proses perubahan yang terus menerus b. Pembangunan ekonomi mengakibatkan perubahan social c. Pembangunan ekonomi berupaya meningkatkan GNP per kapita d. Pembangunan ekonomi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa perbedaan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut ;
1 2
3 4
5
Pertumbuhan Ekonomi Kenaikan jumlah hasil produksi barang dan jasa Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun dan tidak memperhatikan apakah presentase kenaikannya lebih besar atau kecil dari persentase kenaikan jumlah penduduk Kenaikan GNP tidak disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK Kenaikan GNP tidak disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan Peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita
1 2
3 4
5
Pembangunan Ekonomi Kenaikan kualitas hasil produksi barang dan jasa Kenaikan jumlah GNP dari tahun ke tahun lebih besar presentase kenaikan jumlah penduduk Kenaikan GNP disertai perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK Kenaikan GNP disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan Peningkatan kemakmuran
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu Negara pada hakikatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Faktor ekonomi dan faktor nonekonomi a. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi mencakup sumber-sumber ekonomi dalam arti luas 1. Sumber Daya Alam (Natural Resources) Sumber daya alam mliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut. 2. Sumber Daya Manusia (Human Resources) Sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pembangunan melalui jumlah penduduk dan kualitas penduduk. Jumlah pendudukan yang besar merupakan pasar potensial untuk memesarkan hasil-hasil produksi dan kualitas penduduk tinggi memungkinkan tingginya produktivitas. 3. Sumber Daya Modal (Capital Resources) Dengan memiliki modal, s umber-sumber ekonomi yang potensial dapat diubah menjadi sumber daya ekonomi riil. Pembentukan modal dan investasi ditunjukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat peenting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal selain memperlancar proses pmbangunan juga meningkatkan produktivitas. 4. Keahlian (Expertise) atau Kewirausahaan (Entrepreneur) dan teknologi Faktor keempat ini merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan dengan tiga faktor di atas. Dengan memiliki entrepreneur yang memiliki kemampuan mengkoordinasi faktor produksi, pengetahuan dan teknologi serta mngkombinasikan faktor-faktor produksi sangat membantu usaha peningkatan produksi. Pengusaan teknologi mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebab dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diciptakan cara-cara baru dalam melipatgandakan hasil produksi. b. Faktor Nonekonomi Faktor nonekonomi mencakup ; 1. kondisi social kultur atau social budaya yang hidup di masyarakat; 2. keadaan politik, dan 3. sistem yang berkembang dan berlaku. 4. Kriteria Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Ekonomi a. Pendapatan Nasional Tingkat pendapata nasional yang tinggi menandakan kapasitas produksi nasional yang tinggi. Hal ini berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan besar dan tingkat kesempatan kerja tinggi. Dengan demikian pembangunan ekonomi dapat dianggap berhasil. b. Pendapatan Per Kapita Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat juga diukur dengan pendapatan per kapita. Tinggirendahnya pendapatan per kapita dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi barang-barang hasil produksi. Pendapatan per kapita memberikan peetunjuk mengenai kemampuan yang dicapai oleh sebuah Negara dalam memenuhi kebutuhan warganya. c. Distribusi Pendapatan Distribusi pendapatan yang merata juga merupakan ukuran yang penting, jika hanya sebagian kecil penduduk yang berpenghasilan tinggi, sedangkan yang lainnya berpendapatan rendah,, keberhasilan pembangunan belumlah sempurna. Distribusi pendapatan yang timpang atau tidak merata juga tidak bermanfaat bila ditinjau dari kemungkinan investasi karena penduduk berpenghasilan tinggi biasanya konsumtif. d. Peranan Sektor Industri dan Jasa Pada umumnya semakin besar kontribusi sector industri dan jasa, maka akan semakin maju suatu Negara. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa besarnya proporsi kontribusi sector industri dan jasa merupakan salah satu indikasi yang penting bagi tingkat kemajuan ekonomi. e. Kesempatan Kerja Apabila suatu Negara mampu mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi (full employment) berarti masyarakat mampu mempercepat laju perkembangan ekonominya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya investasi, meningkatnya lapangan kerja baru, dan berkurangnya pengangguran.
f. Stabilitas Ekonomi Tingkat perekonomian yang stabil meliputi stabilitas tingkat pendapatan dan kesempatan kerja serta tingkat harga mempengaruhi pasar produk dalam negeri. Suatu Negara dikatakan berhasil di dalam perkembangan ekonominya apabila mampu menjaga stabilitas ekonominya. g. Neraca Pembayaran Luar Negeri Pada umumnya setiap Negara menginginkan agar neraca pembayaran seimbang sebab jika neraca pembayaran mengalami deficit berpengaruh terhadap kredibilitas Negara tersebut. Apabila Negara pembayaran mengalami surplus. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi seimbang karena berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi Negara tersebut. B. Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang dan Negara Maju 1. Perkembangan Perhatian terhadap Masalah Pembangunan Ekonomi Perhatian terhadap pembangunan ekonomi dibedakan menjadi dua yaitu masa sebelum Perang Dunia Kedua (PD II) dan masa setelah PD II. Pada masa sebelum Perang Dunia Kedua perhatian terhadap pembangunan ekonomi karena beberapa sebab berikut : a. Negara sedang berkembang pada umumnya masih sebagai Negara jajahan b. Pemimpin Negara sedang berkembang lebih mencurahkan perhatiannya untuk memperoleh kemerdekaan c. Masalah pembangunan ekonomi belum merupakan bahasan yang populer karena Negara penjajah lebih banyak mencurahkan perhatiannya di Negara sendiri Gambaran di atas berubah sejalan dengan usianya Perang Dunia II. Berkambangnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi terutama disebabkan oleh beberapa hal ; a) Keinginan Negara sedang berkembang untuk sejahtera Hal ini ditandai oleh keinginan dan kesadaran untuk mengisi kemerdekaan politik dengan kemajuan dan kemakmuran ekonomi. Negara berkembang bukan saja sebagai Negara yang miskin, tetapi juga memiliki penduduk yang banyak dan padat. b) Keinginan dan inisiatif yang tumbuh dari Negara-negara maju karena alas an politik, alas an kemanusian, alas an ekonomi dan alas an kerja sama. 2. Masalah Pembangunan di Negara sedang Berkembang (NSB) Dalam melaksanakan pembangunan, Negara sedang berkembang dihadapkan kepada berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut adalah sebagai berikut ; a. Kurangnya modal dan rendahnya kualitas penduduk Kebijakan untuk mengatasi masalah ini adalh upaya pengembangan sumber daya manusia termasuk di dalamnya adalah menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur dan upaya-upaya pembentukan modal. b. Kepincangan dalam tingkat pertumbuhan antara berbagai sector ekonomi Di Negara sedang berkembang terdapat sector ekonomi yang tumbuh dengan pesat, namun di sisi lain ada juga yang masih tertinggal. Kebijakan untuk mengatasi masalah ini adalah upaya untuk mengembangkan berbagai sector kegiatan yang semakin luas. c. Kepincangan dalam distribusi pendapatan Kepincangan terjadi dalam pembagian pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar kota dan desa. Untuk mengatasinya perlu kebijakan dan upaya menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata antar-daerah dan antar-golongan dalam masyarakat. d. Kelemahan kelembagaan masyarakat, sifat dan kebiasaan hidup 3. Ciri dan Pola Pembangunan Negara Sedang Berkembang Istilah Negara sedang berkembang (developing countries) pada dasarnya timbul sebagai konsekuensi penggolongan Negara berdasarkan tingkat kesejahteraan. Negara sedang berkembang juga merupakan sebutan untuk Negara yang ekonominya masih terbelakang. Istilah lain yang mengandung makna yang sama, adalah backward nation, under developed country, Negara dunia ketiga, dan Negara selatan-selatan. Menurut G.M. Meller dan R.E. Baldwin pada umumnya negara sedang berkembang mmiliki cirri-ciri sebagai produsen barang-barang primer, mempunyai masalah tekanan penduduk yang serius, sumber alam pada umumnya belum banyak diolah, penduduk yang masih teerbelakang, kekurangan modal dan berorientasi pada pandangan luar negeri. Karakteristik umum Negara sedang berkembang menurut Todarro yang skaligus sebagai pendorong untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, jumlah penduduk yang banyak, tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer serta dominasi, dependensi terhadap hubungan internasional.
Dalam membangun, Negara sedang berkembang memiliki dua pola, pertam, masalah dan prioritas. Masalah yang dihadapi adalah usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prioritasnya bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kedua, mngutamakan pembangunan ekonomi. Sasaran utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembalikan harga diri masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan pada umunya secara bertahap sesuai dengan prioritas-prioritas yang menjadi titik berat setiap tahapan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengubah struktur ekonomi dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing Negara. Dalam melaksanakan pembangunan, Negara sedang berkembang dihadapakan kepada berbagai faktor penghambat. Faktor penghambat pembangunan ekonomi di Negara seang berkembangadalah adat-istiadat yang kaku yang tidak dapat menerima pembaharuan, sikap masyarakat statis dan tidak mau menerima cara-cara baru, adanya konflik social, pemogokan dan sikap yang tidak bertanggung jawab lainnya, rendahnya pendidikan, keahlian dan penguasaan teknologi yang rendah, bencana alam, kurangnyamodal serta peraturan perundangundanganyang tidak menunjang pembangunan. 4. Pembangunan Ekonomi Negara Maju Negara maju adalah Negara industri yang pendapatan per kapitanya tinggi ( tingkat keakmuran tinggi), pembangunan ekonomi di Negara maju dapat diartikan usaha untuk mempertahankan kemamuran yang telah dicapai. Negara maju memiliki ciri-ciri tingkat kehidupan tinggi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, melaksanakan industri pada modal, melaksanakan produksi berteknolodi tinggi, berstruktur ekonomi industri, berorientasi pada perdagangan internasional, mengusahakan terjadinya perluasan pasar serta produsen barang-barang sekunder dan tersier. Karakteristik umum Negara maju yang sekaligus sebagai faktor pendorong untuk pembangunan ekonomi, yaitu memiliki modal yang besar, tingkat investasi tinggi, tingkat produktivitas yang tinggi, sebagian produksi tersier (produksi jasa), menguasai teknologi tinggi, kegiatan produksinya padat modal, banyak memliki tenaga ahli serta mobilitas penduduknya tinggi. Secara garis besar pola pembangunan di Negara maju mencakup dua hal, yaitu pola pembangunan industri padat modal dan berteknologi tinggi serta pola perdagangan dan perluasan pasar. 5. Sumber Pembiayaan Pembangunan Proses pembentukan modal dalam pembangunan ekonomi merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan pandangan Harrod Dommar yang menganggap bahwa pembentkan modal merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno dan Wiratno, sumber dana untuk pembangunan dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber dana dalam negeri dan sumber dana luar negeri. Sumber pembiayaan dari dalam negeri adalah sebagai berikut : a. Tabungan sukarela Masyarakat. Tabungan sekurela masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Tujuan nya bermacam-macam, misalnya sekadar untuk disimpan (hourding), ditabung di lembaga keuangan, dipinjamkan pada anggota masyarakat ang lain serta untuk penanaman modal yang produktif dan yang tidak produktif (membeli tanah, membeli valas). Tabungan memberikan kontribusi kepada kegiatan pembangunan apabila digunakan untuk penanaman modal yang produktif serta ditabung di lembaga keuangan dan dialirkan kpada pemakaian modal untuk penanaman modal produktif. Tabungan sukarela masyarakat dibedakan sebagai berikut :
b.
1. Kesanggupan Menabung (Ability to save) Tingkat tabungan potensial yang dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, distribusi pendpatan dalam masyarakat dan kesanggupan sector perusahaan untuk menabung. 2. Kemauan untuk menabung ( Willingness to save) Merupakan tingkat tabungan riil dari suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat perkembangan badan kuangan yang ada, tingkat bunga yang dibayarkan, dan sikap kebiasaan masyarakat dalam menabung. Tabungan Pemerintah Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pndapatan pemerintah ( dari pajak dan pendapatan lain) dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk meningkatkan tabungan pemerintah terdapat dua cara. Pertama mencari sumber-sumber penerimaan pajakbaru, dan kedua memperbaiki administrasi pungutan pajak.
c.
d.
Tabungan Paksa Tabungan paksa ini didasari oleh anggaran yang dfisit. Untuk menanggulangi deficit anggaran pemerintah melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (perusahaan asuransi, pasar modal, dan sebagainya), bank komersial dan bank sentral serta dengan mencetak uang baru. Hal ini bias berakibat naiknya angka inflasi. Oleh karena itu, pengerahan dana pembangunan yang demikian dinamakan sebagai tabungan paksa (forced saving). Hasil dari Perdagangan Luar Negeri Hasil dari perdagangan luar negeri akan diperoleh bila penerimaan lebih besar dari pengeluaran. Artinya, jumlah ekspor harus lebih besar dibandingkan jumlah impor.
Sumber pembiayaan dari luar negeri adalah sebagai berikut: a) Bantuan Luar Negeri Bantuan luar negeri adalah aliran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan pemerintah Negara lain. Aliran modal ini memiliki cirri, yaitu merupakan aliran dana yang bukan didorong oleh tujuan mencari keuntungan dan dana diberikan atau dipinjamkan dengan syarat lebih ringan dibandingkan dengan yang berlaku di pasar internasional. Bantuan luar negeri berfungsi untuk mengatasi masalah kekurangan tabungan dan mengatasi masalah kekurangan mata uang asing. Kedua masalah ini disebut two gaps problems (maslaah jurang ganda), yaitu : 1. Saving gap (jurang tabungan), tabungan yang dapat dihimpun di dalam negeri tidak cukup untuk membiayai pmbangunan. 2. foreign exhange gap (jurang mata uang asing), mata uang asing yang tersedia tidak cukup untuk membiayai impor b) Pinjaman dan Penanaman Modal Berdasarkan sifatnya modal asing (swasta) yang mengalir dari Negara-negara maju ke NSB dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu : 1) Penanaman Modal Langsung (Direct Foreign Investment) Penanaman modal langsung dilakukan dngan mendirikan perusahaan. Penanaman modal langsung dapat mmberikan kontribusi yang sangat berharga karena bias membuka kesempatan kerja, dapat memberikan motivasi kepada pengusaha-pengusaha domestic dan lain-lain. 2) Modal Portofolio (Portofolio Investment) Modal portofolio adalah pembelian obligasi atau saham-saham perusahaan domestic oleh investor asing. Dalam pembangunan ekonomi peranan penanaman modal seperti ini hanya terbatas pada penyediaan modal yang diperlukan untuk mengembangkan prusahaanperusahaan (industri-industri) modern. Penanaman modal ini tidak mnyediakan sumber daya lain seperti bantuan teknik, tenaga usahawan dan bantuan-bantuan sejenisnya. 3) Pinjaman Ekspor (Export Credits) Pinjaman ekspor biasanya mengalir dari pihak swasta. Pinjaman seperti ini merupakan pinjaman jangka panjan, yaitu memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha atau lembaga-lembaga di NSB untuk membeli alat-alat/peralatan modal dalam bentuk kredit yang harus dibayar dalam jangka waktu maksimum lima tahun. Pinjaman ekspor ini merupakan modal asing yang paling mahal karena selain bunganya relative tinggi juga nilai pinjamannya selalu disesuaikan dengan kenaikkan harga. 6. Pembagunan Berwawasan Lingkungan Pelaksanaan pembangunan di segala bidang adakalanya berdampak negative bagi lingkungan terutama lingkungan alam dan sumber daya yang akan mengalami kemunduran kualitas dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan oleh limbah pabrik yang mencemari lingkungan, terjadinya perusakan serta penebangan hutang yang tidak terkendali. Sebab-sebab di atas akan mempengaruhi strutur dan fungsi dasar ekosistem . hal ini akan menjadi beban social. Yang akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung beban pemulihannya. Untuk menyelamatkan lingkungan hidup tidak harus menghentikan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan tetap dikembangkan namun selalu memperhatikan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan upaya pembangunan yang bertumpu pada tiga pilar. Yaitu sumber alam, kualitas lingkungan, dan kependudukan. Dalam konteks global, world Wide Fund for Nature (WWF) bekerja sama dengan Internasional Union For the Conservation of Nature (UICN) dan United Nation Environmental Progame (UNEP) mengemukakan prinsip-prinsip untuk mewujudkan pelestarian lingkungan. a. Menghormati dan Memelihara Komunitas Kehidupan Prinsip ini mencerminkan kewajiban untuk peduli kepada orang lain dan kepada bentukbentuk kehidupan lainnya, baik sekarang maupun dimasa mendatang. Prinsip ini mengandung
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
arti bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan kelompok lain atau generasi yang akan datang. Memperbaiki Kualitas Hidup Manusia Tujuan pembangunan yang sesungguhnya adalah mmperbaiki mutu hidup manusia. Ini merupakan suatu proses yang memungkinkan manusia menyadari potensi diri, membangun rasa percaya diri dan masuk dalam kehidupan yang berkecukupan dan bermartabat. Pembangunan disebut berhasil jika membuat hidup lebih baik dari segala segi. Melestarikan Daya Hidup dan Keragaman Bumi Perlu disertai khati-hatian dalam melindungan struktur, fungsi serta keragaman sistem-sistem yang alami, karena spesies kita sangat tergantung pasa sistem-sistem tersebut. Prinsip ini menuntut kita untuk bertindak dalam rangka melestarikan sistem-sistem kehidupan seperti proses ekosistem yang menjaga agar planet bumi cocok untuk kehidupan, melestarikan keanekaragaman hayati dan menciptakan agar penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui berkelanjutan. Menghindari Pemborosan Sumber Daya yang Tidak Dapat diperbarui Sumber daya tak terbarui (non-renewable resounces) antara lain berupa mineral, minyak, gas, dan batubara. Barang tersebut hndaknya digunakan secara bijak, hemat atau bilamana perlu dicarikan sumber daya pengganti yang dapat diperbarui. Berusaha Tidak Melampaui Kapasitas Daya Dukung Bumi Kapasitas daya dukung ekosistem bumi pada dasarnya mempunyai batas-batas tertentu. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Pembangunan harus mmperhitungkan daya dukung lingkungan agar tidak merusak lingkungan tersebut. Mengubah Sikap dan Gaya Hidup Orang per Orang. Dalam rangka menerapkan etika menuju hidup yang berkelanjutan, setiap oaring harus mengkaji ulang tata nilai dan mengubah sikap dan prilaku. Masyarakat harus mendukung etika baru dan meninggalkan nilai-nilai yang bertentangan dengan dasar hidup yang berkelanjutan. Informasi harus disebarluaskan, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal sehingga semua kebijakan dapat dijelaskan dan dipahami, yang selanjutnya untuk dilaksanakan. Mendukung Kreativitas Masyarakat untuk Memelihara Lingkungan Sendiri Kegiatan orang per orang atau kelompok yang kreatif dan produktif kebanyakan berlangsung dalam masyarakat. Oragnisasi masyarakat biasanya merupakan wadah yang relative mudah untuk dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiata-kegiatan yang tinggi nilai sosisalnya. Oleh karena itu, organisasi masyarakat yang disukai dan digemari masyarakat apabila ditunjang dengan informasi yang tepat., sangat potensial untuk dimanfaatkan dalam mengajak masyarakat luas berperan secara aktif dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan secara mantap. Menyediakan Kerangka Kerja Nasional yang Memadukan Upaya Pembangunan dan Pelestarian Ada angga[pan bahwa pmbangunan dan pelstarian lingkungan adala dua hal yang saling bertentangan sehngga kemajuan kea rah kehidupan yang berkelanjutan selama ini relative lamban. Untuk mengatasi hal ini, masyarakat memerlukan landasan informasi dan pengetahuan, kerangka kerja hokum dan kelembagaan serta kebijakan social dan ekonomi yang konsisten agar dapat maju seacara rasional. Untuk menciptakan kehidupan yang berkelanjutan harus diciptakan program nasional dengan melibatkan berbagai kepentingan. Menciptakan Kerja Sama Global Dalam kehidupan kodern seperti sekarang ini, tidak ada satu Negara pun yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang kuat diantara semua Negara untuk menunjang kehdiupan yang berkelanjutan secara global.
7. Dampak Pembangunan Ekonomi Pembangunan Ekonomi mempunyai dampak positif dan dampak negative bagi kehidupan penduduk. Dampak positif adalah dampak yang membawa perbaikan-perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, sedangkan dampak negatif adalah dampak yang justru membawa akibat buruk atau merugikan bagi penduduk. C. TUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 1. Pengertian Pembangunan Nasional Pembangunan ekonomi di Indonesia diwujudkan dalam pembangunan Nasional. Menurut GBHN 1999 pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarak Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional, dengan
mmanfaatkan kemajuan ilmu dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembang global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkendalian, sejahtera, maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. 2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Setiap Negara pada umumnya dihadapkan pada masalah bagaimana mningkatkan kemakmuran rakyat. Masalah tersebut dapat diatasi dengan melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensi yang menyebabkan terjadinya perubahan menujuperbaikan struktur social, sikap mental dan lembag nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di indonesia seperti yang diamanatkan GBHN 199-2004 tertuang pada visi dan misi GBHN, visi GBHN 1999-2004 merupakan tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai, sedangkan untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia di masa depan, GBHN 1999-2004 menetapkan misi GBHN 1999-2004 yang merupakan sasaran pembangunan nasional. Visi atau sasaran pembangunan nasional adalah sebagai berikut : a. Terwujudnya pengamalan Pancasila secara konsisten dalam segala aspek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. c. Terwujudnya pengamalan ajaran agama dalam kehidupansehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat. d. Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib, dan ketentraman masyarakat. e. Terwujudnya sistem hokum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hokum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran. f. Terwujudnya kehidupan social budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya than terhadap pengaruh globalisasi. g. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. h. Terwujudnya otonomi darah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan Rpublik Indonesia (NKRI) i. Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta mmberi perhatian utama pada tercukup[inya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. j. Terwujudnya aparatur Negara yang berfungsi melayani masyarakat, professional, berdayaguna, produktif, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. k. Terwujudnya sistem dan iklim nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, ivovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia. l. Terwujudnya politk luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan proaktif, bagi kepentingan nasional dalam mengahdapi perkembangan global. 3. Arah Kebijakan Pembangunan Sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 arh kebijakan penyelenggaraan Negara dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas) yang ditetapkan oleh presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Arah kebijakan pembangunan khusus dibidang ekonomi sebagai berikut: a. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. b. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindari terjadinya struktur pasar monopolistic dan berbagai struktur pasar yang distortif yang merugikan masyarakat. c. Mengoftimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan public, subsidi dan insentif. d. Mengembangkan perekonomian yang berorietasi global sesuai dengan kemajuan teknologi. e. Mengembangkan kebijakan fiscal dengan memperhatikan prinsip transparan, disiplin, keadilan, efesiensi, dan aktivitas untuk menambah penerimaan Negara dan mengurangi ketergantungan dana dari luar negeri. f. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparanefisien. g. Menata badan usaha milik Negara secara efisien, transparan dan professional.
h. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan BUMN. i. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sktor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi. j. Menyehatkan anggran pendapatan dan belanja Negara dengan mengurangi deficit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran. k. Mempercepat rekapitulasi sector perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan l. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi. D. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat konplek serta bersifat multi deminesi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan bersungguh-sungguh. Berdasarkan kondisi umum dan arah kebijakan dalam GBHN 1999-2004 terdapat lima pokok, yaitu : 1. Merebaknya konflik social dan munculnya gejala disintegrasi bangsa. 2. Lemahnya penegakan hokum dan hak asasi manusia 3. lambatnya pemulihan ekonomi 4. rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit social dan lemahnya ketahanan budaya nasional 5. kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan masyarakat. Selain hal di ats terdapat juga masalah pokok dalam pengembangan otonomi daerah, yaitu : 1. Luasnya ruang lingkup pembangunan dara 2. pelaksanaan otonomi daerah belum didukung oleh kesiapan dan kemampuan aparatur pemerintahan daerah yang memadai 3. perangkat peraturan bagi pengelola sumber daya pembangunan di daerah juga belum memadai 4. dampak krisis ekonomi menurunkan perekonomian di semua daerah 5. keterbatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam 6. ketersediaan modal Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut pemerintah menetapkan prioritas pembangunan nasiona. PROPENAS merumuskan lima prioritas pembangunan nasional, yaitu : 1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mmpertahankan persatuan dan kesatuan. Prioritas ini dilakukan melalui pembangunan bidang politik serta bidang pertahanan dan keamanan. a. Arah kebijakan pembangunan bidang politik terdiri dari arah kebijakan untuk pembangunan politik dalam negeri, hubungan luar negeri, penyelenggaraan Negara, serta komunikasi, informasi dan media massa. b. Arah kebijakan pembangunandi bidang pertahankan dan keamanan secara garis besar adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan serta memelihara integritas wilayah NKRI. 2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik Prioritas ini dilakukan melalui pembangunan di bidang hokum dan penyelenggaraan Negara dalam bidang politik a. Arah kebijakandi bidang hukum adalah sebagai berikut : 1) menata sistem hokum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hokum agama dan hokum adapt serta mempernarui perundang-undangan warisan colonial dan hokum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaian dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. 2) upaya menata sistem hukum nasional juga termasuk upaya melakukan retifikasi konvensi internasional, tertutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang. 3) upaya mengembangkan peraturan undang-undang yang mendukung kegiatan perekonomian dalam mnghadapi perdagangan bebas tenpa merugikan kepentingan nasional. 4) menegakan hokum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hokum, keadilan dan kebenaran, supremasi hokum serta menghargai hak asasi manusia 5) mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. 6) upaya menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran 7) menyelesaikan berbagai proses pradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak azasi manusia yang belum ditangni secara tuntas 8) upaya meningkatkan integrasi moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termasuk kepolisian Negara Republik Indonesia
9) upaya mengembangkan budaya hokum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hokum dan tegakna Negara hokum 10)upaya meningkatkan pemahaman dan penyadaran serta meningkatkan perlindungan, peghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. 3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Prioritas ini dilakukan melalui pembangunan di bidang ekonomi serta pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan GBHN 1999-2004 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuan pembangunan terssebut dicapai dengan lebih memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama ekonomi mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan serta berbasis sumber daya alam, serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri. Program pmbangunan nasional di bidang ekonomi yang secara terpadu dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok program percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prioritas jangka pendek (kurun waktu 1-2 tahun setelah GBHN diberlakukan) diberikan pada program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat pesat selama krisis. Prioritas pembangunan ekonomi jangkah menengah adalah program-program untuk meletakan landasan pembangunan ekonomi yang berklelanjutan. Prioritas pembangunan dapat diidentifikasi dalam empat hal sebagai berikut : a. Penanggulangan Kemiskinan Penanggunalangan kemiskinan meliputi hal berikut : 1) Peningkatan keamanan dan ketertiban yang dapat mendukung kegiatan pelaku usaha kecil 2) Pengendalian pertumbuhan penduduk 3) Pembangunan ekonomi yang dapat menjangkau mayoritas penduduk miskin 4) Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan martabat manusia. 5) Pengembangan sistem jaminan social 6) Peningkatan akses usaha kecil dan koperasi terhadap sumber pembiayaan. 7) Pembangunan pertanian dan pedesaan b. Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Sistem ekonomi kerakyatan yang akan dibangunan adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat, baik sebagai konsumen, sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja terlayani secara maksimal. Upaya tersebut dilakukan melalui hal berikut : 1. Penegakkan hokum dan prinsip keadilan 2. Penciptaan iklim usaha yang sehat 3. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat 4. Peningkatan sumber daya manusia 5. Peningkatan akses atas sumber daya pembangunan c. Pembangunan Stabilitas Ekonomi Nasional Pembangunan stabilitas ekonomi nasional meliputi hal-hal berikut ini : 1. Upaya untuk menjaga stabilitas politik 2. Meningkatkan dukungan internasional 3. Menata kelembagaan pemerintah 4. Meningkatkan pemberantasan KKN 5. Menyempurnakan dan memperbarui peraturan perundangan 6. Menegakkan hkum dan memberdayakan peradilan 7. Meningkatkan pengawasan masyarakat. 8. Meningkatkan Pembangunan daerah d. Pelestarian Lingkungan Untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan hal berikut ini : 1. Pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkangan 2. Penumbuhan tanggung jawab social melalui pendidikan 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin 4. Penataan kelembagaan dan penegakan hokum
5. Peningkatan partisipasi masyarakat 6. Pembangunan budaya yang berwawasan lingkungan 4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya Prioritas pembangunan di bidang ini dilaksanakan melalui pembangunan bidang agama, bidang pendidikan serta bidang social dan budaya. a. Arah kebijakan pembangunan bidang agama secara garis besar adalah memanfaatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam bermasyarakat dan bernegara, meningkatkan kualitas pendidikan agama, meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi di semua aspek kehidupan. b. Arah kebijakan pembangunan dibidang pendidikan secara garis besar adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan kesejahteraan tenaga kependidikan, memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan, melakukan pembaruan dan pemantapan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum. c. Arah kebijakan kesehatan dan kesejahteraan social meliputi peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat, peningkatan mutu lembaga dan pelayanan kesehatan, pengembangan sistem jaminan social tenaga kerja, pemberantasan perdagangan dan penyelahgunaan narkotika dan obat terlarang dan peningkatan aksesbilitas fisik dan nonfisik bagi penyandang cacat. d. Arah kebijakan pembangunan budaya, kesenian dan pariwisata secara garis besar meliputi pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, perumusan nilai-nilai budaya Indonesia, pengembangan kebebasan berekreasi dalam berkesenian, pelesterian apresiasi nilai kesenia dan kebudayaan nasional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional sebagai wahana pengembangan pariwisata dan pengembangan pariwisata dengan pendekatan sistem yang utuh berdasarkan pembudayaan masyarakat. e. Arah kebijakan kedudukan dan peranan perempuan secara garis besar adalah peningkatan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta peningkatan kualitas dan kemandirian organisasi perempuan. f. Arah kebijakan pemuda dan olah raga meliputi penumbuhan budaya olah raga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan olah raga prestasi, pengembangan iklim kondusif bagi pengembangan generasi muda, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan genarasi muda serta perlindungan bagi genarasi muda dari narkoba. 5. Meningkatkan Pembangunan Daerah Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan arahan GBHN 1999-2004, tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan sejak diberlakukannya GBHN adalah sebagai berikut : a. Memantapkan perwujudan ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas daerah agar terselenggara pemerintahan yang baik, kinerja pelayanan umum yang efektif, efesien, serta tumbuhnya prakarsa dan partisipasi masyarakat. b. Meningkatkan pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan ekonomi daerah, pembangunan pedesaan dan perkotaan, pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan, pengembangan pemukiman serta pengelolaan peñataan ruang dan pertanahan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan penguatan landasan pembangunan yang berkelanjutan serta sekaligus mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi antara daerah. c. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan social masyarakat, dan peningkatan kewaspadaan masyarakat luas guna membantu masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi social dan politik. d. Mempercepat penangan Daerah Istimewa Aceh, Irian Jaya dan Maluku sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan akar budaya masyarakat setempat, dan azas persatuan dan kesatuan bangsa memlalui pemulihan dan pengembangan social ekonomi masyarakat, penyelesaian masalah politik dan pelanggaran hak asasi masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah.
E. KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 1. Pembangunan Nasional Orde Lama Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. kondisi perekonomian pada saat itu sebagaimana Negara bekas jajahan lainnya serba kekurangan. Setelah merdeka, pemerintah yang terbentuk sebenarnya telah merencanakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Namun,
revolusi fisik yang menyita sebagian besar potensi masayarakt menyebabkan pembangunan tidak dapat dilaksanakan. Setelah revolusi fisik, yaitu dengan adanya pengakuan kedaulatan pemerintah melaksanakan demokratis parlementer. Dengan adanya demokrasi parlementer cabinet yang terbentuk berasal dari partai-partai politik. Hal ini menyebabkan kondisi yang sangat tidak stabil untuk membuat program pembangunan karena rata-rata kabinet yang terbentuk hanya mampu bertahan tiga sampai empat bulan. Selama waktu yang sangat pendek itu jelas tidak akan mengahsilkan pengaruh yang positif bagi perbaikan perekonomian. Ditambah dengan adanya program-program yang saling berbeda antara satu cabinet dengan cabinet lainnya yang semakin memperparah kondisi perekonomian Indonesia. Dari tahu 1949 sampai 1959 telah tujuh kali pergantian Kabinet sehingga kebijakan pemerintah selalu berubahubah. Dengan adanya demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1949-1959 tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami sistem yang sangat demokratis dalam bidang politik, akan tetapi hal ini berakibat jelek kepada pembangunan terutama di bidang ekonomi. Tidak ada satu pun cabinet yang mampu bertahan dalam jangkat waktu yang cukup lama. Akibat kondisi perpolitikan yang tidak stabil ini. Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya dekrit presiden tersebut, Indonesia memasuki tahapan baru dalam ekonomi yaitu ekonomi terpimpin. Perencanaan perekonomian diatur secara terpusat. Dalam tahap ini pemerintah menyusun program Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun. Untuk membiayai pembangunan pemerintah terus mencetak uang sehingga menimbulkan inflasi, ditambah lagi perekonomian masih sangat didominasi oleh kondisi politik. Berkuasanya Partai Komunis Indonesia merupakan faktor yang sangat menentukan kebijakan pembangunan masa itu. Bila dirangkum pada masa orde lama memang telah ada usaha-usaha untuk melaksanakan pembangunan nasional, tetapi sangat tergantung kepada kondisi politik yang ada. Akibatnya perencanaan yang telah dilakukan gagal dilaksanakan. Akibatnya perekonomian mengalami inflasi hampir 650% di akhir masa pemerintahan orde lama. 2. Pembanguan Nasional Orde Baru Setelah berakhir masa pemerintahan orde lama di tahun 1966, tampil pemerintah baru yang disebut dengan orde baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto didukung oleh seperangkat cabinet yang diberi nama Kabinet Pembangunan. Tindakan pertama pemerintah orde baru adalah memusatkan perhatian dalam bidang ekonomi. Dalam waktu yang relative singkat laju inflasi berhasil ditekan dari 650% menjadi 8,9% pada tahun 1970. Pada pemerintahan ini, perencanaan pembangunan dilakukan dengan baik di bawah koordinasi BAPENAS. Pemabngunan dilaksanakan terencana dan terarah melalui pelaksanaan REPELITA dan PELITA. Selain itu, pembangunan disukung dengan adanya GBHN yang merupakan acuan dan garis kebijakan pembangunan nasional. Dari sisi pembangunan ekonomi, pemerintah orde baru mendapat penilaian paling controversial. Banyak peihak mengakui bahwa pemerintah orde baru relative paling berhasil memperbaiki perekonomian Indonesia dari masa memprihatinkan sampai mengundang banyak pujian dan Indonesia dinobatkan sebagai salah satu Negara dari Newly Indutrializing Countries (NICs). Beberapa hasil pembangunan dari pelita ke pelita dapat diperhatikan dari pidato pertanggungjawaban presiden Soeharto tanggal 1 Maret 1993 antara lain disebutkan bahwa pendapatan per kapita telah mengalami peningkatan dari US$70 pada tahun 1970 menjadi lebih dari US$600 pada tahun 1990. dalam hal pengentasan kemiskinan pada tahun 1970 terdapat 70 juta orang yang hidup miskin atau 60% dari jumlah penduduk, pada tahun 1990 angka kemiskinan turun menjadi 27 Juta orang ( 15% dari jumlah penduduk Indonesia ). Hal ini berarti pemerintah telah berhasil mngentaskan kemiskinan. Pendapatan per kapita hanya salah satu indicator untuk mengukur tingkat kemakmuran. Kenyataan keberhasilan yang telah dicapai selama 5 kali pelita tidak cukup kuat untuk menangkal krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. fondasi ekonomi yang dibangun selama ini sangatlah rapuh. Kegagalan BI di sector moneter memberi pukulan mamut sehingga melumpuhkan pertumbuhan sector riil, yang selanjutnya menimbulkan krisis ekonomi yang meruntuhkan pembangunan selama ini dilakukan. Di sisi lain, banyak juga yang menilai bahwa prestasi ekonomi Indonesia adalah semu dengan fundamental ekonomi yang rapuh. Hal ini ikemukakan karena melihat kenyataan bahwa komposisi pelaku ekonomi Indonesia yang didominasi oleh perkoncoan (kolusi, dan nepotisme). Pertumbuhan ekonomi tidak didukung oleh sumber daya domestic yang tangguh, tetapi karena investasi asing dan tidak heran jika depresiasi rupiah terhadap dollar AS berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pembangunan nasional juga dibiayai dengan utang luar negeri yang bersifat fasif sehingga justru memberatkan kondisi perekonomian karena Indonesia telah terjerat utang pada lingkaran yang tak berujung pangkal. Dengan kata lain tidak dapat membiayai pembangunan tanpa utang. Dari uraian diatas bias disimpulkan kelemahan pembangunan pada masa orde baru yaitu :
a. Terlalu banyaknya bahan dasar industri yang di import, sedangkan devisa terbatas sehingga harga pokok barang hasil produksi tidak dapat bersaing di pasar Internasional, akibatnya banyak kegiatan industri yang terhenti. b. Kurang meratanya porsi pembangunan di wilayah kota dan desa c. Sistem lembaga keuangan yang belum mantap sehingga menggoyahkan sendi-sendi kehidupan ekonomi. d. Merebaknya konflik social yang berkepanjangan dan munculnya gejala-gejala disintegrasi bangsa. e. Lemahnya penegakkan hokum dan hak asasi manusia f. Meluasnya KKN sehingga melumpuhkan perekonomian. g. Ketergantungan pembiayaan dari luar negeri. h. Terjadinya inefesien penggunaan laba BUMN yang diperoleh. i. Menumpuknya pembayaran pokok dan bunga pinjaman luar negeri. j. Kesalahan membuat kebijakan sehingga melemahkan kegiatan ekonomi. 3. Pemerintah Transisi Pelimpahan kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ. Habibie sebenarnya telah memberikan perbaikan ekonomi yang tidak kecil, meskipun kinerja cabinet ini selalu diganggu soal legitimasi politik karena pemerintahan Habibie tidak diperoleh melalui pemilu. Pada masa ini, nilai rupiah mengalami penguatan bahkan sempat stabil pada posisi Rp.7.500/US$. Pertumbuhan ekonomi yang semula negative pada tahun 1998 juga berhasil ditingkatkan, bahkan pada tahun 1999 menjadi 0%. Inflasi yang membumbung hingga di atas 70% selama tahun 1998 berhasil di tekan di bawah 20% bahkan mendekati 10% sebagaimana tingkat inflasi pada masa Orde Baru. Selama pemerintahan transisi yang berlangsung hanya 512 hari telah diusahakan perbaikan kembali perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari perubahan kurs yang pada awal pemerintahan ini berkisar di atas Rp.10.000,00 per dollar menjadi Rp.6.900,00 – Rp.7.500,00 per dollar di akhir pemerintahan. Selain itu, pemerintah transisi berhasil membuat dasar-dasar pelaksanaan reformasi bagi pemerintah selanjutnya. Dasar-dasar tersebut diantaranya : a. kebebasan pers. b. pelaksanaan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 yang dinilai sangat demokratis c. pembuatan undang-undang yang menunjukkan pernghargaan terhadapt hak asasi manusia. d. Penekanan laju inflasi. 4. Pemerintahan Kabinet Persatuan Nasional Pemerintahan cabinet persatuan nasional merupakan hasil pemilu bulan Juni 1999. cabinet ini dipimp[in oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dari siding umum yang berlangsung pada bulan Oktober 1999 telah dihasilkan GBHN sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. GBHN membuat kaidah-kaidah pelaksanaan pembangunan sebagai berikut : a. Presiden selaku kepala pemerintahan Negara, menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. b. Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Dewan Pertimbangan Agung berkewajiban melaksanakan garis-garis besar haluan Negara ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. c. Semua lembaga tinggi Negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam siding tahunan MPR sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. d. GBHN dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Propenas yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan oleh presiden bersama DPR e. PROPENAS dirinci dalam Repeta yang memuat APBN dan ditetapkan presiden bersama DPR Tidak banyak hasil pembangunan yang dapat diperoleh pada masa pemerintahan Gus Dur. Hal ini disebabkan masa pemerintahan yang pendek dan banyaknya kebijakan yang saling tidak mendukung. Ditambah lagi dengan adanya kasus Bulog Gate yang melibatkan Gus Dur sehingga memaksa MPR melakukan siding istimewa untuk mencabut mandate sebagai mandataris MPR. 5. Pemerintahan Kabinet Gotong Royong Cabinet Gotong Royong merupakan pemerintahan yang terjadi setelah diturunkannya Gus Dur melalui siding Istimewa MPR. Cabinet ini dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Megawati dilantik tanggal 23 Juli 2001. pada masa pemerintahannya persoalan yang dihadapi tetap pada pemulihan ekonomi dan turunnya kepercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang keamanan. Beberapa kebijakan yang ditempuh dalam menghadapi persoalan tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemerintah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 milliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal 12 April 2002. pada tahun 2003, pemerintah mengalokasikan pembayaran uatang sebesar RP.116,3 triliun. Melalui kebijkan ini utang luar negeri berkurang menjadi US$134,66 Miliar.
Salah satu keputusan yang sangat penting adalah pengakhiran kerja sama dengan IMF. Indonesia keluar dari program IMF pada tahun 2003. hal ini mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia kepada luar negeri. b. Krisi ekonomi yang mengguncang perekonomian Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan pendapatan per kapita Indoneia turun hingga US$465. presiden Megawati berhasil menaikan pendapatan per kapita Indonesia menajdi US$930. c. Indeks saham gabungan di Bursa Efek Jakarta meningkat cukup signifikan hingga mencapai angka 800. kurs rupiah juga memperlihatkan kestabilan pada angka Rp.8.500,00 per dolar AS. d. Pemerintahan Megawati melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara untuk meningkatkan pendapatan Negara dalam APBN. Walaupun program privatisasi ini mendapat tanggapan pro kontra tetapi program ini cukup mampu menambal deficit pada APBN. Bahkan program ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,1% dari inflasi hanya 5,06%. e. Pemerintahan Megawati mampu menaikan kinerja ekspor Indonesia. Pada tahun 2002 nilai ekspor Indonesia mencapai US$7,158 miliar. Bahkan di akhir pemerintahannya. Megawati bias mewariskan nilai ekspor paling tinggi yang pernah dicapai Indonesia. Di bidang lain, misalnya dalam pemberantasan KKN, pemerintahan Megawati mendirikan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK merupakan lembaga yang diserahi tugas untuk mengusut kasus-kasus KKN yang banyak merugikan Negara. Di bidang politik, pemerintahan Megawati berhasil melaksanakan tiga pemilu secara damai, yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR, Pemilu Presiden tahap I dan Tahap II yanag menajdi dasar terbentuknya pemerintahan saat ini. Dengan berbagai keberhasilan tersebut, pemerintahan Megawati merupakan pemerintahan yang cukup sukses dalam memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Namun, tetap terdapat beberapa kelemahan diantaranya banyak kasus KKN yang tidak selesai, privatisasi BUMN yang mengundang pro dan kontra, serta kinerja BPPN yang sangat rendah untuk mengembalikan asset Negara. 6. Pemrintahan Kabinet Indoneisa Bersatu Kabinet Indonesia Bersatu merupakan cabinet hasil pemilu 2004. cabinet ini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam programnya cabinet ini merancang program 100 hari yang secara garis bnesar dituangkan dalam K2A yang meliputi : a. Konsiliasi, berarti mempererat kembali hubungan dengan pihak-pihak yang telah bergejolak akibat perbedaaan kubu dan dukungan dalam pemilihan umum. b. Konsolidasi adalah mempertegas program-program kerja utama dan mendesak bagi rakyat sebagai landasan untuk program kerja selanjutnya. c. Aksi yakni pelaksanaan misi pemerintahan di lapangan secara konsisten dan konsekuen. Namun demikian, dari berbagai komentar dan analisis, sebagian besar program kerja 100 hari tersebut gagal dan hanya program di atas kertas saja. Apalagi di akhir tahun 2004, Indonesia banyak mengalamii bencana. Salah satu yang paling dahsyat adalah bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara yang merenggut hampir 133.000 penduduk Aceh.
